pinterpolitik.com – Rabu, 25 Januari 2017

JAKARTA – Pertamina dan konsorsium siap menandatangani power purchase agreement/PPA (perjanjian jual-beli) listrik dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 dengan PT Perusahaan Listrik Negara.

Ketua Konsorsium Pertamina, Ginandjar, Rabu (25/1/2017), mengemukakan, proyek ini harus jadi karena merupakan iconic project yang menggabungkan floating storage regasification unit (FSRU) dan PLTGU yang pertama di Asia dan yang terbesar di Asia Tenggara.

Proyek PLTGU Jawa 1 adalah bagian dari program pembangunan pembangkit listrik yang keseluruhan berkapasitas 35.000 megawatt. Program ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada masa awal pemerintahannya dan ditargetkan selesai 2019.

Proses tender PLTGU Jawa 1, berkapasitas 2 x 800 mw, dirampungkan pada Oktober 2016 dan konsorsium Pertamina bersama Marubeni dan Sojitz Corporation ditetapkan sebagai peringkat pertama atau pemenang tender. Namun, penandatanganan PPA molor.

Menurut sumber, konsorsium Pertamina sangat solid dan siap menandatangani PPA PLTGU Jawa 1 dengan PLN. Tidak ada lagi isu teknis dan komersial karena konsorsium sudah menyelesaikan isu-isu tersebut dan menyepakati ekspektasi PLN dengan serapan 60 persen.

Isu “bankability” sudah selesai dan konsorsium tidak mempermasalahkan PPA ditandatangani sebelum adanya SPA LNG (liquefied natural gas). Konsorsium sudah mengusulkan solusinya dan tinggal menunggu kesiapan PLN.

Apabila tercapai kesepakatan, konsorsium melihat proyek PLTGU Jawa 1 bisa menjadi momentum terbaik buat Indonesia, konsorsium Pertamina, dan PLN, di mana secara teknis komersial ini akan menjadi benchmark baru dalam tarif pembelian listrik oleh PLN dari PLTGU dan memberikan jaminan kepastian berinvestasi di sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Proyek Jawa-1, yang diperkirakan bernilai USD 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun, juga menjadi momentum penting sinergi BUMN karena melibatkan dua BUMN besar yang bergerak di bidang energi dan kelistrikan serta dapat menjadi pondasi program kelistrikan 35.000 mw dari Pemerintah Indonesia.

Sesuai spesifikasi, PLTGU Jawa 1 merupakan pembangkit listrik berbasis gas terbesar di Asia Tenggara dan merupakan yang kedua di dunia yang mengintegrasikan FSRU dengan PLTGU (CCGT: combined cycle gas turbine), melibatkan 18 mitra internasional dan domestik yang bepengalaman dalam pembangunan FSRU dan CCGT, seperti Samsung C&T, Samsung Heavy Industry, Meindo Indonesia, dan Exmar sebagai operator FSRU.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan proyek PLTGU Jawa 1, bagian dari megaproyek 35.000 mw tetap berjalan. Menurut Wapres, risiko dalam proyek independent power producer (IPP) seharusnya dapat ditanggung oleh developer atau konsorsium pengembang.

Seusai meresmikan Overpass Antapani di Bandung, Selasa (24/1, Wapres mengatakan, dengan adanya dua BUMN dalam proyek itu, yakni PT Pertamina dan PLN, seharusnya proyek tersebut layak jalan. (S21/E19/Bisnis)

pinterpolitik.com – Kamis, 19 Januari 2017.

JAKARTA – Manajemen Perusahaan Listrik Negara mengakui isu bank-ability, yaitu kelayakan pembiayaan oleh perbankan, menghambat progres pengerjaan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1.

Hal itu dikemukakan Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, Rabu (18/1/2017), berkaitan dengan molornya penandatanganan perjanjian jual-beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA antara PLN dan konsorsium Pertamina, pemenang tender proyek PLTGU Jawa 1.

Iwan juga mengungkapkan, rencana pasokan gas untuk PLTGU Jawa 1 belum mencukupi untuk 25 tahun beroperasinya pembangkit.

“Pihak kreditur atau pemberi pinjaman kepada konsorsium meminta jaminan yang menyatakan bahwa proyek tersebut akan berjalan,” katanya.

Menurut Iwan, dalam pembahasan perjanjian jual-beli listrik mengerucut delapan pokok masalah yang sudah dibahas beberapa kali, di antaranya, masalah bank-ability dan suplai gas.

“Soal bank-ability menjadi konsen sejak awal, karena kalau proyek tidak bankable akan sulit mendapat pendanaan. Isu bank-ability dan suplai gas ini menjadi isu kritis suksesnya proyek ini,” katanya.

Gas Tak Mencukupi

Dihubungi terpisah, Kamis (19/1) Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, durasi pasokan gas dari PLN tidak mencukupi sepanjang umur proyek 25 tahun.

Dikemukakan, komitmen pasokan gas dari PLN hanya sampai 2035. Ini sesuai amendemen Perjanjian Jual-Beli Gas (PJBG) antara PLN dan BP Tangguh yang diteken pada 15 Maret 2016. Sedangkan umur megaproyek PLTGU Jawa 1 hingga 2045.

Di satu sisi, jelas Ferdinand, berdasarkan temuan lenders, paling tidak ditemukan lebih dari 90 isu, di mana syarat dan ketentuan (term and condition) tidak sesuai dengan logika bisnis, best practice, serta terjadinya inkonsistensi.

“Antarklausul banyak yang tidak align (satu dengan yang lainnya tidak sejalan). Itulah kenapa megaproyek PLTGU Jawa 1 tidak bisa diterapkan (workable) bahkan tidak bankable,” katanya.

Menurut Ferdinand, pihak manajemen PT PLN (Persero) diduga salah perhitungan dalam hal penentuan kapasitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dalam dokumen tender, mulai dari hal yang basic (mendasar).

Menurut dia, dalam tender megaproyek itu PLN menetapkan pasokan LNG untuk PLTGU Jawa 1 berasal dari Tangguh, dengan desain kapasitas kapal yang dapat diterima oleh FSRU ditentukan sebesar 125.000-155.000 m³.

“Berdasarkan requirement tersebut, maka sesuai dengan logika sederhana, kapal LNG yang digunakan untuk membawa LNG dari Terminal Tangguh ke FSRU adalah tidak lebih besar dari 155.000 m³,” katanya.

Ia menambahkan, sementara dalam lima tahun ke depan, kapal-kapal LNG milik Tangguh sudah tidak ada lagi yang sesuai dengan kapasitas tersebut.

“Kapal-kapal LNG Tangguh ke depan akan memiliki kapasitas 170.000 m³. Tentu saja hal ini menjadi contoh yang sangat mudah dicerna oleh publik bahwa memang proyek ini tidak workable,” ujarnya. (Eksp.id/S21/E19)

pinterpolitik.com – Rabu, 18 Januari 2017.

JAKARTA – Salut untuk kepemimpinan Pertamina dalam mengelola para mitra, sehingga mampu menjaga komitmennya untuk tetap memperjuangkan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengemukakan kepada wartawan, Rabu (18/1/2017), jika dicermati isu yang berkembang di publik saat ini terkait dengan PLTGU Jawa 1, ada dua penyebab utama kekisruhan, yang berakar dari masalah bankability dan isu teknis komersial yang tidak kunjung disepakati, meskipun sudah melewati tenggat waktu.

“Hal ini bukan masalah sederhana. Pasti terdapat konsekuensi keekonomian yang sangat signifikan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kedua pihak akhirnya bersepakat atau ada salah satu yang berkorban?” kata Fahmy.

Ia menganalisis, mengingat kuatnya keinginan PLN untuk membatalkan tender PLTGU Jawa 1 maka patut diduga yang berkorban adalah pihak konsorsium Pertamina, yang memenangkan proyek.

“Dengan perkataan lain, kabar baik ini dapat dijadikan indikasi bahwa Pertamina dan konsorsiumnya telah bersedia menelan semua ongkos akibat terjadinya komplikasi isu teknis-komersial,” katanya.

Ia menegaskan, apabila indikasi tersebut benar, maka salut kepada kepemimpinan Pertamina mengelola para mitra, sehingga mampu menjaga komitmen untuk tetap memperjuangkan megaproyek PLTGU Jawa 1 supaya tetap bisa berjalan dan terjamin keberlanjutannya.

“Semua faktor kompleksitas kegagalan megaproyek itu, terutama masalah teknis komersial, lebih disebabkan cerobohnya PLN dan procurement agent-nya dalam menyiapkan dokumen tender yang memenuhi semangat berbisnis yang sehat, profesional dan berimbang (fair),” katanya.

Dikemukakan, PLN dan pihak konsultan, yakni PT Ernst and Young (EY) Indonesia, telah ceroboh dalam hal penyiapan tender yang mengakibatkan bankability issue dan tidak adanya suplai gas untuk PLTGU Jawa 1.

“Suplai gas yang harusnya menjadi tanggung jawab pengembang tiba-tiba dipisah menjadi PLN yang mensuplai atas saran EY. Ternyata PLN tidak sanggup mengadakan LNG-nya,” katanya.

Ia mengemukakan, dalam pengambil alihan suplai gas awalnya mungkin PLN berpendapat bisa memperoleh keuntungan dari bisnis gas, namun PLN lupa bahwa sesungguhnya mereka tidak punya kompetensi di bidang bisnis gas.

Mendekati Kesepahaman

Seperti diberitakan, kisruh megaproyek PLTGU Jawa 1 masih berlanjut. Namun, kabar terakhir menyebutkan, konsorsium Pertamina dan PLN telah mendekati kesepahaman dan dalam waktu dekat akan meneken perjanjian jual beli (power purchase agreement/PPA) listrik PLTGU Jawa 1.

Pada Oktober 2016, PLN menetapkan konsorsium Pertamina bersama Marubeni dan Sojitz Corporation sebagai peringkat pertama atau pemenang tender proyek PLTGU Jawa 1. Sesuai persyaratan, setelah 45 hari sejak pemenang tender diperoleh, PLN dan konsorsium Pertamina seharusnya sudah menandatangani PPA, namun molor dan hingga kini belum diketahui kapan perjanjian itu ditandatangani.

Fahmy Radhi mengemukakan, kabar positif mengenai akan ditandatanganinya PPA perlu dicermati, apakah hanya sekadar kabar angin atau memang benar. PLTGU Jawa 1 ini megaproyek yang strategis. Kepentingan nasional sangat besar di megaproyek ini. Jangan sampai isu positif ini hanya bagian dari usaha PLN untuk menjaga citra di depan publik, katanya.

Proyek PLTGU Jawa 1 adalah bagian dari program pembangunan pembangkit 35.000 megawatt, yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahannya, dan karena itu perlu diselamatkan. Proyek ini berkapasitas 2 800 mw dan nilai investasi untuk pembangunannya ditaksir US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. (Eksp.id/W20/E19)

JAKARTA – Kisruhnya pemberitaan PLTGU Jawa 1 akhir-akhir ini membuat publik menduga-duga apa penyebab gagalnya megaproyek proyek senilai USD 2 miliar atau setara Rp 26 triliun tersebut.

Anggota DPR Komisi VII Joko Purwanto mengatakan, semestinya perjanjian jual beli (power purchase agreement/ PPA) antara konsorsium Pertamina dengan PLN sudah diteken pada pertengahan Desember tahun lalu.

“Kabar PLN akan membatalkan proyek ini membuat publik menerka apakah memang proyek tersebut tidak dibutuhkan, dengan kata lain tambahan 1.600 MW tersebut memang tidak diperlukan lagi?” kata dia Jakarta, Senin (16/1).

Joko menambahkan, apakah batalnya megaproyek tersebut juga disebabkan karena adanya intervensi politik, isu bankability, atau alotnya negosiasi kedua pihak karena tidak dapat bersepakat terkait isu-isu teknis komersial?.

Joko menjelaskan, apabila didalami lebih jauh, sebab mandeknya PLTGU Jawa 1 mengerucut menjadi tiga penyebab utama.

Pertama, proyek tersebut tidak diperlukan lagi. Jika hal ini benar, maka diduga telah terjadi kesalahan perencanaan dan miskoordinasi antara PLN dan Kementerian ESDM sebagai pihak yang bertanggung jawab atas program ketenagalistrikan nasional terutama program 35 ribu MW.

“PLN tentunya harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada publik. Komentar dia, ongkos yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan, baik bagi pihak PLN, pemerintah, peserta tender, dan semua yang terlibat tentunya sangatlah besar,” jelas dia.

Kedua, terang Joko, permasalahan bankability. Ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab PLN. Pertanyaanya, lanjut dia, apakah PLN sudah mempersiapkan serta mengkaji dengan cermat dan matang mengenai filosopi dan konsep tender IPP Jawa1 ini?

“Bagaimana bisa PLN menyelenggarakan tender proyek senilai USD 2 miliar yang dari awal sudah diindikasikan tidak bankable? PLN tidak sensitif dan abai terhadap isu paling fundamental ini,” tegas dia.

Menurut Joko, jika memang benar salah satu elemen penting bankability yang tidak dipenuhi PLN ini adalah jaminan/kepastian pasokan LNG untuk pembangkit yang merupakan tanggung jawab PLN, maka hal ini harusnya diselesaikan dahulu oleh PLN dan dipastikan bahwa terdapat kecukupan pasokan gas atau LNG selama 25 tahun umur proyek.

“Kompetensi penyelenggara tender dan koordinasi internal PLN kemudian juga harus dipertanyakan,” ujar dia.

Ketiga, lanjut Joko, persoalan teknis komersial. Pendapat dia, perlu juga dipertanyakan apakah mekanisme penyelenggaraan tender serta klausul-klausul dalam dokumen tender/request for proposal atau secara umum disebut terms and conditions telah menganut prinsip-prinsip praktek bisnis yang sehat dan berlaku serta diakui di industrinya?

“Dengan kata lain, apakah terms and conditions tersebut mengacu kepada praktek bisnis yang diakui secara umum (prinsip-prinsip best practices),” katanya.

Joko menegaskan, dikhawatirkan bahwa PLN sebagai BUMN masih mempunyai mentalitas superior terhadap para mitra bisnisnya.

Jika memang terjadi permasalahan di area ini, kata Joko, di mana sejak awal memang sudah cacat lahir dan tidak rasional sehingga membuat proyek menjadi tidak workable secara teknis dan komersial, maka hal ini menjadi semakin kompleks, karena tentunya akan berpengaruh kepada keekonomian proyek bahkan mungkin menjadi proyek yang merugi.

“Dari keseluruhan isu di atas, maka harus ditarik sebuah rasionalitas, yatu jika proyek ini masih benar-benar diperlukan, dan merupakan bagian penting program kelistrikan nasional, maka harus ada yang berbesar hati untuk menyelamatkan proyek ini, mengingat ternyata masih terdapat masalah penting lainnya yaitu bankability dan komersial dimana negosiasi kedua pihak masih alot,” jelasnya.

Dia menambahkan, melihat gelagat bahwa PLN cenderung ingin membatalkan proyek ini sementara program 35 ribu MW harus tetap berjalan, maka yang harus berbesar hati dan berkorban tentunya adalah konsorsium Pertamina.

Hanya Pertamina beserta mitranya yang dapat diandalkan dalam mengelola konsorsium dan menyelesaikan dua isu ini. (eksplorasi.id/A11)

“Dapat diduga panitianya sudah mendapat arahan negatif dari petinggi di PLN. Bisa jadi ada intervensi dari jajaran direksi PLN, dan diduga mungkin itu sepengetahuan dengan direktur utama PLN,” jelas Yusri

pinterpolitik.com – Senin, 9 Januari 2017

JAKARTA – Konsorsium Pertamina berhasil mengalahkan dua konsorsium lainnya, yaitu PT Adaro Energi Tbk bersama Sembcorp dan konsorsium PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) bersama PT Rukun Raharja Tbk – Mitsubishi Corporation dalam lelang tender proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa 1 yang diumumkan sejak bulan Oktober 2016

Setelah pengumuman pemenang tersebut, seharusnya PT PLN (Persero) segera meneken Letter of Intent (LoI) dengan pemenang tender PLTGU Jawa 1 pada awal Desember 2016.

“Setelah diumumkan pemenang lelang tender PLTGU Jawa 1 pada 12 Oktober 2016 , maka kepada semua peserta tender diberikan kesempatan menyanggah hasil tender selama (45 hari). Jika lewat masa itu maka PLN harus segera meneken LoI kepada pemenang tender,” ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman di Jakarta, Senin (9/1).

Yusri menambahkan, 45 hari setelah LOI ditandatangani, PLN dan konsorsium Pertamina sebagai pemenang tender harusnya melanjutkan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/ PPA) antara keduanya. Namun hingga kini belum ada satu surat pun yang dikirim oleh PLN kepada konsorsium Pertamina sebagai pemenang tender.

“Dapat diduga panitianya sudah mendapat arahan negatif dari petinggi di PLN. Bisa jadi ada intervensi dari jajaran direksi PLN, dan diduga mungkin itu sepengetahuan dengan direktur utama PLN,” jelas dia.

Jika memang semua dugaan adanya intervensi yang dilakukan petinggi PLN tersebut menjadi kenyataan, tidak salah kalau publik semakin yakin bahwa sektor energi di Indonesia benar-benar dikendalikan oleh mafia.

“Ini jelas merugikan kontraktor konsorsium yang sudah menghabiskan dana survei dan persiapan untuk bisa berkompetisi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan anggota konsorsium (pemenang tender) akan melakukan gugatan ke PLN,” tutup Yusri. (A15)