pinterpolitik.com – Kamis, 26 Januari 2017.

JAKARTA – Akhirnya polemik megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 mulai menemukan titik terang. PT PLN (Persero) memastikan bahwa manajemen telah merampungkan seluruh persiapan terkait rencana penandatangan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) proyek PLTGU Jawa 1 dengan konsorsium PT Pertamina (Persero) pekan ini.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan bahwa perusahaan negara pimpinannya ini tak lagi memiliki masalah, sehingga seluruh ketentuan tender telah sesuai dengan proposal pengajuan (Request For Proposal/RFP) dari PLN.

“Sudah selesai. Tidak boleh ada issue lagi, harus betul-betul memenuhi dan sesuai dengan RFP,” ujar Sofyan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (25/1).

Sebelumnya ada beberapa isu yang sempat dikaji kembali oleh kedua perusahaan pelat merah tersebut, antara lain persoalan pembiayaan kepada bank atau bankability dan persentase pasokan gas yang juga telah mendapatkan titik temu di antara kedua perusahaan.

Mengenai masalah bankability, PLN telah menyertakan dokumen yang dapat meyakinkan pemberi pinjaman atau lender, sementara untuk persoalan pasokan gas, keduanya sepakat di persentase 60 persen serapan listrik.

Dengan demikian, target penandatanganan PPA yang sebelumnya dijadwalkan pada Senin (23/1) lalu, yang kemudian diundur sampai akhir pekan ini dapat dilangsungkan kedua perusahaan. Sofyan memastikan hingga Jumat nanti kesepakatan tersebut sudah ditandatangani.

Sofyan melanjutkan, walaupun sudah ada kesepakatan antara Pertamina dan PLN, hasil pertimbangan dan persetujuan pembiayaan dari bank atau bankability tidak dapat dipastikan oleh PLN.  PLN hanya memiliki tugas untuk merampungkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman, sementara pertimbangan dan persetujuan merupakan keputusan dari pihak pemberi pinjaman atau lender.

Sofyan menegaskan bahwa pihaknya tak ada niat sedikit pun untuk membatalkan kerja sama dengan sesama perusahaan BUMN tersebut. Akan tetapi, bila Pertamina tak kunjung siap dan tak juga membubuhkan tanda tangan dalam PPA, PLN tak memiliki jalan lain.

“Tidak ada niat untuk membatalkan, kecuali Pertamina memang tidak sanggup. Kalau pesertanya tidak sanggup mau ngomong apa? Ya, mau tidak mau kan batal,” jelas Sofyan.

Pertamina siap tanda-tangani kesepakatan

Di tempat lain, PT Pertamina (Persero) menyatakan, peninjauan terhadap syarat-syarat pembiayaan (bankability review) untuk PLTGU Jawa 1 sudah selesai dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Vice President Gas and Power Commercialization Pertamina, Ginanjar.  Ia mengatakan, konsorsium Pertamina tidak mempermasalahkan pelaksanaan PPA meski belum ada kepastian terkait perjanjian jual beli (Sales Purchase Agreement/SPA) terkait gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) bagi PLTGU Jawa 1. Dengan demikian, Pertamina dan konsorsium dinyatakan siap untuk melakukan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero).

“Konsorsium sudah mengusulkan solusinya dan tinggal menunggu kesiapan PLN. Konsorsium sangat solid dan siap menandatangani PPA dengan PLN,” jelas Ginanjar, pada Rabu (25/1).

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa konsorsium Pertamina juga sepakat untuk mematok angka serapan listrik sebesar 60 persen di proyek pembangkit listrik berbasis gas terbesar di Asia Tenggara tersebut, sesuai dengan ekspektasi PLN.

Ginanjar melanjutkan, pembiayaan proyek masih didanai oleh konsorsium Japan Bank for International Coorporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan Asian Development Bank (ADB). Sampai saat ini, lanjut Ginanjar, pihak konsorsium masih melakukan komunikasi yang baik dengan pemberi pinjaman.

“Kami sudah langsungkan rapat dengan lenders pada bulan Desember lalu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PLTGU Jawa 1 rencananya akan memiliki kapasitas sebesar 2×800 Megawatt (MW) dengan nilai proyek sebesar US$2 miliar. Proyek yang diperkirakan beroperasi tahun 2020 ini akan dibangun oleh konsorsium Pertamina, Marubeni Corporation dan Sojitz Corporation. (S13)

pinterpolitik.com – Senin, 23 Januari 2017.

JAKARTA – Polemik PLTGU Jawa 1 terus berlanjut. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus ikut turun tangan mengatasi polemik rencana pembangunan megaproyek PLTGU Jawa 1 tersebut yang seolah tak kunjung usai. Hal itu diungkapkan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (23/1).

“Harus ada langkah tegas dari Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman dengan memanggil direksi PLN dan Pertamina,” kata dia.

Marwan mengatakan, berlarutnya rencana pembangunan PLTGU Jawa 1 diduga karena PLN tidak melakukan transparansi kepada publik, misalnya terkait soal harga jual beli listrik PLN terhadap pemenang tender.

“Kita semua tahu bahwa konsorsium Pertamina telah siap dengan 60 persen purchase requirement dengan harga jual tetap 5,2 sen dolar AS,” jelas dia.

Bahkan, imbuh Marwan, dengan kondisi sekarang di mana konsorsium Pertamina mengelola dan menyerap isu teknis komersial dengan biaya USD 170 juta, maka apabila biaya itu diekivalensikan ke tarif, harga jual listrik yang ditawarkan konsorsium Pertamina bisa hanya menjadi 5,2 sen dolar AS.

Anehnya, lanjut dia, beredar kabar bahwa konsorsium Pertamina mengharuskan PLN mengambil 92 persen purchase requirement dengan harga jual 5,7 sen dolar AS.

“Kabar itu setahu saya tidak benar,” tegas dia.

Marwan menegaskan, setahu dirinya konsorsium Pertamina telah melakukan penawaran sesuai spesifikasi teknis dan finansial yang telah ditetapkan di dalam tender.

“Jangan sampai ada alasan kemenangan konsorsium Pertamina dibatalkan karena adanya oknum yang memanipulasi informasi dan data,” jelas dia.

Menurut Marwan, manipulasi informasi dan data bisa dilakukan oleh oknum untuk kepentingan pemburu rente yang berpihak pada perusahaan tertentu dengan mengorbankan proses yang sudah baik.

“Dirjen Ketenagalistrikan tidak boleh tinggal diam. Jangan sampai proyek ini dimenangkan oleh konsorsium yang lebih mahal dan dengan kualitas yang jelek dengan mengorbankan Pertamina,” katanya.

Karena namanya Dirjen, maka hal ini harus diawasi dengan seksama. Drijen harus memanggil kedua direksi untuk mengklarifikasi masalah yang ada. Jangan sampai dengan adanya tender ulang, yang menang malah lebih mahal dan kualitas kerjanya buruk. Jika demikian tentu negara dan masyarakat yang akan dirugikan.

Polemik PLTGU Jawa 1 yang berbiaya sangat mahal ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan di Kementerian ESDM. Sebelumnya juga muncul isu bankability dalam proyek ini yang juga membuat proyek ini bisa terbengkelai jika tidak ditangani secara serius. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka nasibnya akan terkatung-katung. Ditenggarai ada pihak-pihak yang ingin memperlambat proses pengerjaan megaproyek ini. (S13)

pinterpolitik.com – Rabu, 18 Januari 2017.

JAKARTA – Salut untuk kepemimpinan Pertamina dalam mengelola para mitra, sehingga mampu menjaga komitmennya untuk tetap memperjuangkan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengemukakan kepada wartawan, Rabu (18/1/2017), jika dicermati isu yang berkembang di publik saat ini terkait dengan PLTGU Jawa 1, ada dua penyebab utama kekisruhan, yang berakar dari masalah bankability dan isu teknis komersial yang tidak kunjung disepakati, meskipun sudah melewati tenggat waktu.

“Hal ini bukan masalah sederhana. Pasti terdapat konsekuensi keekonomian yang sangat signifikan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kedua pihak akhirnya bersepakat atau ada salah satu yang berkorban?” kata Fahmy.

Ia menganalisis, mengingat kuatnya keinginan PLN untuk membatalkan tender PLTGU Jawa 1 maka patut diduga yang berkorban adalah pihak konsorsium Pertamina, yang memenangkan proyek.

“Dengan perkataan lain, kabar baik ini dapat dijadikan indikasi bahwa Pertamina dan konsorsiumnya telah bersedia menelan semua ongkos akibat terjadinya komplikasi isu teknis-komersial,” katanya.

Ia menegaskan, apabila indikasi tersebut benar, maka salut kepada kepemimpinan Pertamina mengelola para mitra, sehingga mampu menjaga komitmen untuk tetap memperjuangkan megaproyek PLTGU Jawa 1 supaya tetap bisa berjalan dan terjamin keberlanjutannya.

“Semua faktor kompleksitas kegagalan megaproyek itu, terutama masalah teknis komersial, lebih disebabkan cerobohnya PLN dan procurement agent-nya dalam menyiapkan dokumen tender yang memenuhi semangat berbisnis yang sehat, profesional dan berimbang (fair),” katanya.

Dikemukakan, PLN dan pihak konsultan, yakni PT Ernst and Young (EY) Indonesia, telah ceroboh dalam hal penyiapan tender yang mengakibatkan bankability issue dan tidak adanya suplai gas untuk PLTGU Jawa 1.

“Suplai gas yang harusnya menjadi tanggung jawab pengembang tiba-tiba dipisah menjadi PLN yang mensuplai atas saran EY. Ternyata PLN tidak sanggup mengadakan LNG-nya,” katanya.

Ia mengemukakan, dalam pengambil alihan suplai gas awalnya mungkin PLN berpendapat bisa memperoleh keuntungan dari bisnis gas, namun PLN lupa bahwa sesungguhnya mereka tidak punya kompetensi di bidang bisnis gas.

Mendekati Kesepahaman

Seperti diberitakan, kisruh megaproyek PLTGU Jawa 1 masih berlanjut. Namun, kabar terakhir menyebutkan, konsorsium Pertamina dan PLN telah mendekati kesepahaman dan dalam waktu dekat akan meneken perjanjian jual beli (power purchase agreement/PPA) listrik PLTGU Jawa 1.

Pada Oktober 2016, PLN menetapkan konsorsium Pertamina bersama Marubeni dan Sojitz Corporation sebagai peringkat pertama atau pemenang tender proyek PLTGU Jawa 1. Sesuai persyaratan, setelah 45 hari sejak pemenang tender diperoleh, PLN dan konsorsium Pertamina seharusnya sudah menandatangani PPA, namun molor dan hingga kini belum diketahui kapan perjanjian itu ditandatangani.

Fahmy Radhi mengemukakan, kabar positif mengenai akan ditandatanganinya PPA perlu dicermati, apakah hanya sekadar kabar angin atau memang benar. PLTGU Jawa 1 ini megaproyek yang strategis. Kepentingan nasional sangat besar di megaproyek ini. Jangan sampai isu positif ini hanya bagian dari usaha PLN untuk menjaga citra di depan publik, katanya.

Proyek PLTGU Jawa 1 adalah bagian dari program pembangunan pembangkit 35.000 megawatt, yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada awal masa pemerintahannya, dan karena itu perlu diselamatkan. Proyek ini berkapasitas 2 800 mw dan nilai investasi untuk pembangunannya ditaksir US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. (Eksp.id/W20/E19)

pinterpolitik.com – Selasa, 10 Januari 2017.

JAKARTA – Sejumlah alasan diduga menjadi penyebab kenapa megaproyek pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) IPP Jawa 1 dengan nilai investasi sekitar USD 2 miliar atau setara Rp 26 triliun itu belum bisa berjalan, bahkan terkesan dipaksakan akan dibatalkan.

Direktur Eksekutif 98 Institute Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, sejak awal ketika megaproyek itu diluncurkan, pihak pemberi pinjaman (lenders) mengindikasikan bahwa proyek itu tidak memenuhi persyaratan bank alias tidak bankable.

“Perlu diketahui, ketentuan yang tercantum dalam Request For Proposal (RFP) atau ketentuan tender dan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/ PPA) sudah cacat sejak lahir,” kata dia di Jakarta, Selasa (10/1).

Sayed mengungkapkan, berdasarkan temuan lenders, sedikitnya paling tidak ditemukan lebih dari 90 isu di mana syarat dan ketentuan (term and condition) tidak sesuai dengan logika bisnis serta terjadinya inkonsistensi.

“Megaproyek PLTGU Jawa 1 bisa dikatakan tidak allign (tidak nyambung)  sehingga proyek tidak bisa diterapkan (workable) bahkan tidak bankable,” jelas dia.

Menurut Sayed, kalau PLN mau fair maka seharusnya proyek IPP Jawa 1 tidak langsung diterminasi begitu saja, tetapi melalui proses.  Apabila first-rank bidder tidak berhasil menandatangani PPA, maka PLN sebagai penyelenggara tender  ikut aturan.  “Bila memiliki niatan baik untuk meng conduct tender secara sehat, seharusnya bertanya ke stand by bidder, yaitu second rank bidder, atau pun third rank bidder,” ungkap Sayed.

Nah, apabila standby bidder tidak sanggup, baru diputuskan retender atau kembali ke first bidder dengan memperhatikan kompleksitas proyek IPP Jawa 1. Sayed menegaskan bahwa dengan kecerdasan Emosional (EQ) yang dimiliki, PLN seharusnya tahu betul apa yang harus dilakukan.

Dia menambahkan, kasus PLTGU Jawa 1 mengulang kegagalan PLN dan melalui konsultan independen PT Ernst and Young Indonesia ketika mengumumkan pembatalan kepada peserta tender pada 18 April 2016 untuk proyek PLTGU Jawa 5.

Saat itu PLN menolak melakukan tender ulang dan menunjuk langsung anak usaha PLN yaitu PT Indonesia Power  sebagai pelaksana proyek. Alasan jika tender ulang khawatir tanggal operasi komersial (Commercial Operating Date/COD) proyek akan meleset dari target awal di 2019.

“Ada hal fundamental mengenai kompetensi PLN dan konsultannya (advisor) dalam penyelenggaran tender,” tegas dia.

Menurut Sayed, dengan dipilihnya konsorsium Pertamina, PLN dan Ernst and Young Indonesia sebenarnya tahu persis bahwa konsorsium tersebut yang sebenar mampu mengerjakan megaproyek PLTGU Jawa 1.

“Sementara dua konsorsium lainnya, yakni Adaro-Sembcorp serta Mitsubishi ditengarai tidak memenuhi persyaratan teknis unit terminal regasifikasi terapung (floating storage regasification unit/ FSRU) yang dipersyaratkan PLN,” jelas dia.

Dia menegaskan, hanya konsorsium Pertamina yang dinilai mampu mengatasi isu-isu bankability dan teknis komersial lainnya untuk megaproyek PLTGU Jawa 1.

Seperti diketahui, peserta tender dalam megaproyek itu antara lain konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz serta konsorsium Mitsubishi Corp-JERA-PT Rukun Raharja Tbk-PT Pembangkitan Jawa Bali.

Kemudian, konsorsium PT Adaro Energi Tbk-Sembcorp Utilities PTY Ltd, dan konsorsium PT Medco Power Generation Indonesia-PT Medco Power Indonesia-Kepco-dan Nebras Power. PLTGU Jawa 1 akan dibangun dengan kapasitas 2 x 800 megawatt (MW). (Dtkcom/S13)

pinterpolitik.com – Selasa, 10 Januari 2017.

JAKARTA – Pengamat energi Fabby Tumiwa berpendapat, pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) gegabah kalau sampai membatalkan pemenang tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1.

Menjawab pertanyaan pinterpolitik.com, Senin (9/1/2017) malam, Fabby Tumiwa, yang juga Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengakui, dia juga mendengar isu akan dibatalkannya pemenang tender Proyek PLTGU Jawa 1 menyusul mundurnya persetujuan kontrak jual-beli listrik, karena disebut-sebut terkait dengan pasokan LNG bermasalah.

Fabby juga menyatakan heran mengapa sampai sekarang PLN belum juga mengumumkan secara resmi pemenang tender Proyek PLTGU Jawa 1, padahal sejak Oktober 2016 sudah jelas konsorsium mana yang menempati peringkat pertama.

Menurut Fabby, Pertamina mestinya mengumumkan dulu pemenang tender berdasarkan penilaian dan evaluasi terhadap peserta lelang. Dalam hal ini sudah jelas siapa peringkat pertama, kedua, dan seterusnya.

Menjawab pertanyaan apakah pengumuman demikian bukan sudah terlambat mengingat penentuan peringkat pertama peserta tender sudah diputuskan Oktober 2016, Fabby mengatakan, bergantung pada persyaratan tender.

Dikemukakan, terkait dengan itu harus dipertanyakan kepada PLN mengapa hingga kini pengumuman dimaksud belum dilakukan. Di mana letak masalahnya. Apakah sudah dikonfirmasi ke konsorsium Pertamina yang menempati peringkat pertama tentang kesiapan dan lain sebagainya.

“Sampai sekarang saya tidak tahu alasan PLN belum juga mengumumkan pemenang tender itu,” kata Fabby.

Ia mengatakan, sesuai dengan ketentuan mestinya kontrak jual-beli listrik dengan pemenang tender, dalam hal ini, konsorsium Pertamina bersama Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation, sudah ditandatangani. Dengan demikian, pembangunan proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 800 megawatt itu dapat segera dimulai.

Hasil Evaluasi PLN

Seperti diberitakan, pada pertengahan Oktober 2016, Senior Manager Public Relations PLN Agung Murdifi mengungkapkan tim evaluator tender PLTGU Jawa 1 telah merampungkan evaluasi teknis, administrasi, dan harga untuk lelang proyek yang diperkirakan bernilai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26 triliun itu. Dari semua aspek yang ditentukan PLN, konsorsium Pertamina, Marubeni Corporation, dan Sojitz Corporation, diputuskan sebagai peringkat pertama peserta tender.

Sesuai prasyarat tender, seharusnya kontrak perjanjian jual-beli listrik ditandatangani dalam waktu 45 hari sejak pemenang diperoleh agar jadwal commercial operation date (COD) pada 2019 dapat terealisasi. Tetapi, penandatanganan kontrak itu molor dan belum diketahui kapan dilaksanakan.

Sumber lain menyebutkan, dari sudut kemampuan memasok gas untuk operasional PLTGU Jawa 1 nanti konsorsium Pertamina tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, konsorsium Pertamina menyediakan engine yang lebih efisien dari yang ditawarkan oleh konsorsium lain, yakni produk General Electric.

Lebih efisiennya engine tersebut dalam penggunaan bahan bakar akan dapat mengurangi harga jual listrik nanti. Oleh karena itu, dari sudut apa pun, baik itu persyaratan lelang, pasokan gas, serta engine yang lebih efisien, konsorsium Pertamina dinilai lebih unggul. (E19)