PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]edagang Kaki Lima (PKL) dulu disingkirkan karena menjamur di pinggiran jalan Ibukota. Apalagi dulu PKL dianggap sebagai ‘pengganggu’ suasana perkotaan. Wedeew.

Dulu dan kekinian sungguh berbeda. Ada perbedaan dengan nasib para PKL di era kekinian, khususnya di DKI Jakarta. Masih inget ga adanya penggusuran PKL massal dimana-mana? Satpol PP mengobrak-abrik barang dagangan PKL, hmmm sadis.

Tapi sekarang ga akan terjadi lagi. Karena kepemimpinan Anies – Sandi merawat PKL dengan ramah. Seolah baik ya, tapi upaya merawat itu tak dibarengi dengan tata kelola kota yang baik. Alhasil, semrawut!

Dimulai dengan kontroversi penataan Jalan Jatibaru yang tumpah ruah, para PKL turun ke jalanan. Merasa direstui turun ke jalanan, akhirnya PKL – PKL di daerah lainnya turun juga ke jalanan. Latah kali ya, ya iyalah harusnya adil dong, weleeh weleh.

Weleeeeh weleeeeh kalau di pinggir jalan semua diramaikan PKL, pejalan kaki jalan di mana ya? Woailaaaahhh, gimana coba itu? Namanya aja pejalan kaki, lah jalannya di mana kalau jalannya dipenuhi PKL? Terbang pake jurus bango gitu?

Bukannya ingin membenturkan antara pejalan kaki dan PKL, tapi sebabnya itu karena solusi dari Anies – Sandi yang bikin semrawut.

Masalahnya itu tentang PKL, tapi solusinya malah mengorbankan pejalan kaki. Hadeuuuuhhh, mengatasi masalah dengan masalah itu namanya.

Gagasan Sandiaga yang membuat PKL menjamur di Tanah Abang merambah ke daerah lain. Zzzzz. Seperti di Melawai dan berbagai daerah di Jakarta Selatan, ahhh syudaaahhhlah.

Karena gagasan Sandi yang kontroversi ini, mau tak mau ia harus lebih meningkatkan lagi idenya itu. Mari kita tantang. Beranikah Sandi mengizinkan PKL untuk berjualan di trotoar depan Istana Negara? Kalau punya nyali sih bisa harusnya.

Atau semua trotoar di Jakarta jadiin aja tempat PKL berjualan sekalian, weleeeeh weleeeh.

Kalau Sandi sukses untuk mengizinkan PKL jualan di Istana Negara dan seluruh trotoar di Jakarta, mari kita nobatkan Sandi sebagai Bapak PKL Indonesia.  Weedeeww.

Hanya Sandi yang layak memegang gelar itu, karena Sandi tegas membuat definisi baru penggunaan trotoar.

Trotoar mana lagi yang akan Sandi sulap jadi tempat jualan PKL? Weleeeeh weleeeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Semua kebijakan dapat di ukur dengan keadilan.” ~ Aristoteles

[dropcap]K[/dropcap]ebijakan Gubernur DKI Jakarta yang memperbolehkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di jalan raya, membuat para PKL di wilayah lain terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Bila di era gubernur sebelumnya, mereka harus kucing-kucingan dengan SatPol PP, kini mereka seperti diberi legitimasi.

Ibarat Jerry si tikus dalam film “Tom & Jerry”, para PKL ini  sudah mampu “menjinakkan” Tom si kucing yang biasanya ganas mengejar-ngejar para PKL. Berkat Anies Baswedan, Jerry kini bisa menggelar lapaknya di sepanjang trotoar Jakarta yang letaknya dekat dengan pusat keramaian.

Lihat saja para PKL di Bendungan Hilir (Benhil) yang saat ini sudah membanjir dipinggiran jalan, bahkan meluber hingga ke trotoar Jalan Sudirman. Para PKL di Kota Tua yang awalnya dialokasikan di Jalan Cengkeh, kini juga ikut balik meluap lagi ke dekat Stasiun Kereta Jakarta Kota. Tak hanya itu, mereka pun berharap bisa menutup sebagian ruas Jalan Lada untuk dijadikan lapak berjualan seperti di Tanah Abang.

Seakan diberi peluang, karena hingga kini belum ada tindakan berarti dari Pemda, para PKL di wilayah Blok M pun ikut ambil bagian dalam meramaikan trotoar jalan. Di sekitar wilayah Melawai hingga depan Gedung Recapital di Jalan Aditiyawarman pun para pedagang sudah menutupi sepanjang jalur trotoar.

@OmbudsmanRI137 apa maksudnya Lurah Melawai ini Trotoar untuk PKL dan bukan untuk Pejalan Kaki ? apa benar begitu aturannya ?

— wrahardian (@wrahardian2) 27 Februari 2018

Tak tanggung-tanggung, mereka juga sempat menggelar spanduk OKE OCE walau menurut Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mereka belum terdaftar sebagai anggota. Para pedagang ini mungkin merasa aman berjualan di ruas jalan yang letaknya tidak jauh dari Terminal Blok M, sebab Gedung Recapital sendiri milik Sandiaga Uno.

Lalu bagaimana tanggapan Sandi mengenai tren menjamurnya kembali PKL di Jakarta? Ternyata ia hanya angkat tangan saja, dan menyerahkan seluruh pengurusannya pada Walikota masing-masing wilayah. Hmm, apakah para Walikota di Jakarta bisa mengeluarkan aturan tegas kalau atasannya sendiri tidak tegas?

Ya gitu deh, paling-paling dalam lima tahun ke depan, Jakarta akan mendapatkan julukan baru, yaitu Kota PKL. Sebab bisa jadi nanti para PKL di wilayah-wilayah lain juga akan muncul dan menjamur hingga ke berbagai jalan. Kalau begini, gimana mau mengurangi macet di Jakarta ya? Yang ada nanti malah bertambah macet dong. Hadeeeuh. (R24)