Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

PinterPolitik.com

Gejolak PPP menyingkap elitenya yang seolah jauh dari hingar-bingar polemik. Ya Sandiaga Uno. Menariknya, di permukaan, Sandiaga Uno dan Rusdi Kirana tampak serupa, dua pengusaha besar Indonesia yang memilih gelanggang politik dengan modal miliaran dolar, nama yang dikenal publik, dan jaringan yang luas.

Namun ketika hasilnya terbaca di papan elektoral, perbedaannya mencolok, dan perbedaan itu bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih populer.

Rusdi Kirana masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan sebagai tamu. Ia datang, tinggal, dan perlahan berakar.

Hadir dalam forum-forum pesantren, merawat kepercayaan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, menjadikan dirinya bagian dari ekosistem sosial yang telah tumbuh selama puluhan tahun.

Ketika PKB sedang dalam fase ekspansi, Rusdi menjadi mitra strategis—bukan sekadar penyandang dana.

Sandiaga Uno tiba di PPP dalam situasi yang berlainan secara fundamental. Partai berlambang Kabah itu sedang tersengal, ditinggalkan pemilih muda, kehilangan akar basis tradisional, dan digerogoti konflik elite yang tak berkesudahan.

Alih-alih mendapat leverage dari partai, Sandi justru diharapkan menjadi penyelamatnya. PPP gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, kekalahan historis yang belum pernah dialami partai Islam tertua Indonesia.

Konflik internal yang menyeruak setelahnya bukan sekadar soal siapa yang harus disalahkan. Ia adalah cermin dari satu pertanyaan yang lebih dalam: bisakah sebuah figur besar menyelamatkan partai yang keropos dari dalam? Jawaban kasusnya, tidak. Mengapa demikian?

Beda Mesin Partai Islam

Simone Weil, filsuf Prancis, menulis dalam The Need for Roots bahwa kebutuhan paling mendasar manusia, dan mungkin juga aktor politik, adalah keberakarkan (rootedness).

Seseorang hanya bisa berkembang ketika ia tertanam dalam komunitas yang memberinya identitas, bukan sekadar tempat bernaung sementara.

Sebagai pengusaha Lion Air, sejak bergabungnya pada 2014 silam, Rusdi Kirana mengalami proses berakar di PKB. Ia bukan sekadar pengusaha yang datang dengan cek.

Ia menjadi bagian dari narasi besar partai, turut merawat jejaring NU, hadir dalam momentum-momentum penting, membangun kepercayaan lintas generasi kader. Ketika badai elektoral datang, akar itu menopang posisinya.

Sandiaga justru tampak seperti figur yang berlabuh—hadir, terlihat, namun belum berakar.

Ketika PPP dilanda badai internal dan kekalahan elektoral, tidak ada sistem akar sosial yang cukup kuat untuk menopang posisinya di dalam partai. Ia bisa pergi, dan kepergiannya tidak merobohkan apa pun, karena memang belum ada yang tumbuh.

Hasilnya, Rusdi duduk di kursi Wakil Ketua MPR saat ini, sementara Sandi tetap tampak nyaman dengan hobi dan aktivitasnya tanpa embel-embel PPP.

Modal Sama, Nasib Beda

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa modal ekonomi tidak otomatis berkonversi menjadi modal politik. Proses konversi memerlukan infrastruktur sosial dan pengakuan simbolik yang tepat.

Rusdi berhasil melakukannya karena sejak awal PKB menyediakan infrastruktur itu, konsistensi jaringan pesantren aktif, mesin kaderisasi yang berjalan, dan identitas kultural yang kokoh.

PPP tidak berada dalam posisi yang sama. Konflik berkepanjangan antara faksi internal, ketidakjelasan posisi ideologis di tengah persaingan PKB dan PKS yang semakin tajam, serta kegagalan merawat konstituen Islam perkotaan, semua itu menciptakan partai yang strukturnya rapuh.

Ketika Sandi masuk, ia tidak menemukan mesin yang bisa dikendarai. Ia menemukan kendaraan yang bannya kempes.

Dalam kerangka Gramsci, Rusdi berhasil menjadi bagian dari historic bloc PKB, koalisi sosial yang menjaga kohesi kultural partai. Sandi, sebaliknya, tetap berada di luar koalisi organik PPP.

Dan Robert Michels sudah mengingatkan, saat menyebut elite lama partai tidak memiliki insentif untuk memberi ruang penuh kepada pendatang, karena itu berarti mengancam posisi mereka sendiri. PPP memperlihatkan hukum besi ini dalam wujud paling telanjang.

Machiavelli membedakan virtù, kemampuan aktif mengelola kekuasaan, dari fortuna, yakni modal awal yang dimiliki seseorang.

Sandiaga kaya fortuna, popularitas, rekam jejak, jaringan bisnis. Namun politik membutuhkan virtù yang bisa bekerja, dan virtù itu memerlukan tanah tempat ia tumbuh. PPP tidak menyediakan tanah itu.

Ada satu narasi yang perlu dipatahkan bahwa figur besar bisa menyelamatkan partai yang tenggelam. Kasus PPP dan Sandiaga Uno adalah bantahan empirisnya.

Sandiaga tidak menenggelamkan PPP, karena partai seolah sudah mulai miring karam sebelum ia datang. Yang gagal bukan figurnya, melainkan partainya yang tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengubah aset besar menjadi kekuatan elektoral.

Pelajaran terpenting dari komparasi ini, yakni kegagalan PPP adalah kegagalan institusional, bukan kegagalan personal. Dan justru karena itulah ia lebih berbahaya, karena masalah institusional tidak bisa diselesaikan dengan mengganti wajah.

Menjelang 2029, implikasinya jelas. Partai-partai Islam di Indonesia berada di persimpangan: antara terus mengandalkan figur populer tanpa kerja institusionalisasi, atau memulai rekonstruksi yang menyakitkan namun perlu.

PKB menunjukkan bahwa pengusaha bisa menjadi institusi politik, jika ia bersedia berakar, bukan sekadar berlabuh.

Kasus Rusdi dan Sandi bukan hanya tentang dua orang dengan nasib berbeda. Ia adalah peta tentang apa yang membuat demokrasi bekerja: bukan figur yang datang membawa uang, melainkan akar yang tumbuh bersama komunitas.

Politik yang kehilangan akar sosialnya tidak lagi merepresentasikan siapa pun, ia hanya mengurus dirinya sendiri. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Langkah Partai Kebangkitan Bangsa mengutuk serangan AS–Israel ke Iran memantik pertanyaan baru: sekadar sikap moral atau strategi politik? Di tengah diamnya partai Islam lain, PKB justru membaca momentum geopolitik. Apakah ini awal perebutan kepemimpinan narasi politik Islam Indonesia di panggung global?

PinterPolitik.com

Di tengah meningkatnya ketegangan global antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, respons politik di Indonesia memperlihatkan dinamika yang menarik

Salah satu langkah paling mencolok datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menjadi partai politik pertama di Indonesia yang secara terbuka mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Tidak hanya itu, elite PKB juga menjadi yang pertama bertemu dengan Duta Besar Iran di Indonesia untuk menyampaikan dukacita dan solidaritas.

Langkah tersebut terlihat sederhana dalam bentuknya—sebuah pernyataan politik dan gestur diplomatik. Namun jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah ini sekadar ekspresi moral, atau justru strategi politik yang lebih terukur?

Menariknya, sikap PKB tersebut muncul ketika sebagian partai Islam lain relatif berhati-hati. Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang secara historis dikenal vokal dalam isu geopolitik dunia Islam, tidak segera mengeluarkan pernyataan kelembagaan yang kuat.

Kehati-hatian ini dapat dipahami. Iran merupakan negara dengan identitas Syiah yang kuat, sementara basis sosial politik sebagian besar partai Islam di Indonesia berada dalam tradisi Sunni yang sensitif terhadap isu sektarian.

Dalam konteks ini, PKB justru mengambil jalur yang berbeda. Partai yang memiliki akar kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama tersebut tampak menempatkan isu Iran bukan dalam kerangka sektarian, melainkan dalam narasi kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Langkah tersebut dapat dibaca melalui konsep symbolic politics yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Murray Edelman. Dalam pandangan Edelman, banyak tindakan politik bukan semata-mata bertujuan menghasilkan kebijakan konkret, melainkan membangun simbol yang mampu menggerakkan emosi dan persepsi publik.

Dalam kasus PKB, solidaritas terhadap Iran bukan sekadar posisi geopolitik, tetapi simbol keberpihakan terhadap keadilan global.

Dengan kata lain, gestur politik tersebut memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar diplomasi informal. Ia merupakan sinyal bahwa politik domestik Indonesia tidak sepenuhnya terpisah dari arus besar geopolitik dunia.

Kapital Politik Moral PKB?

Untuk memahami langkah PKB secara lebih mendalam, kerangka teori dari sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjadi relevan. Bourdieu menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, aktor politik tidak hanya mengandalkan modal ekonomi atau modal sosial, tetapi juga modal simbolik dan moral.

Modal moral ini muncul ketika seorang aktor atau institusi dipersepsikan memiliki legitimasi etis yang tinggi. Dalam konteks politik Islam Indonesia, isu seperti Palestina, konflik Timur Tengah, dan solidaritas umat sering kali menjadi sumber penting bagi pembentukan modal moral tersebut.

Langkah PKB mengecam serangan terhadap Iran dapat dibaca sebagai upaya membangun moral capital di hadapan publik Muslim Indonesia.

Dengan mengambil posisi lebih awal dibandingkan partai lain, PKB berpotensi mendapatkan apa yang dalam teori ekonomi politik disebut first mover advantage—keuntungan bagi aktor yang pertama mengambil posisi dalam suatu isu.

Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom politik Joseph Schumpeter. Dalam kerangka Schumpeter, inovasi tidak selalu berupa teknologi atau ekonomi; dalam politik, inovasi dapat berupa kemampuan membaca peluang simbolik sebelum pesaing melakukannya.

PKB tampaknya sedang memainkan logika tersebut. Ketika sebagian partai Islam memilih berhati-hati, PKB justru mengisi ruang narasi yang kosong. Dalam politik, ruang narasi yang kosong sering kali lebih penting daripada ruang kekuasaan formal.

Ada pula dimensi diferensiasi ideologis. Dalam lanskap politik Islam Indonesia, PKS selama ini dikenal sebagai partai yang kuat dalam isu solidaritas umat global, terutama terkait Palestina. Namun dengan mengambil sikap tegas terhadap Iran, PKB berpotensi memperluas posisi tersebut.

Strategi ini menarik karena PKB tidak masuk melalui jalur ideologi konservatif, melainkan melalui narasi Islam kosmopolitan—sebuah pendekatan yang lebih menekankan nilai kemanusiaan universal daripada identitas sektarian.

Akar historis pendekatan ini dapat ditelusuri pada pemikiran Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Gus Dur sering menekankan bahwa Islam Indonesia memiliki tradisi inklusif yang mampu menjembatani perbedaan mazhab dan identitas keagamaan.

Jika dibaca dalam kerangka tersebut, langkah PKB bukan sekadar sikap politik sesaat, melainkan upaya merevitalisasi tradisi Islam moderat Indonesia dalam arena geopolitik.

Geopolitik Identitas

Lebih jauh lagi, dinamika ini juga dapat dianalisis melalui konsep politik peradaban yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Samuel Huntington. Dalam karya terkenalnya The Clash of Civilizations, Huntington berargumen bahwa konflik dunia pasca-Perang Dingin akan semakin dipengaruhi oleh identitas peradaban.

Terlepas dari kontroversinya, teori ini membantu menjelaskan mengapa isu seperti Iran atau Palestina memiliki resonansi emosional yang kuat di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia.

Bagi sebagian publik, konflik tersebut tidak hanya dipandang sebagai konflik geopolitik, tetapi juga sebagai simbol relasi antara dunia Islam dan Barat.

Dalam konteks ini, sikap PKB dapat dilihat sebagai upaya membaca emosi geopolitik umat. Namun yang lebih menarik adalah paradoks politik yang muncul: partai yang selama ini dikenal relatif moderat justru tampil paling vokal dalam isu geopolitik, sementara partai yang dikenal lebih ideologis memilih berhati-hati.

Paradoks ini menunjukkan bahwa politik tidak selalu bergerak sesuai stereotip ideologis. Dalam banyak kasus, keberhasilan politik justru ditentukan oleh kemampuan membaca momentum.

Di sinilah muncul kemungkinan bahwa langkah PKB merupakan bagian dari perebutan kepemimpinan narasi dalam politik Islam Indonesia. Selama dua dekade terakhir, narasi solidaritas umat dalam isu global sering kali didominasi oleh kelompok tertentu.

Namun dengan mengambil posisi yang jelas dalam isu Iran, PKB membuka peluang untuk memasuki ruang tersebut.

Jika strategi ini dijalankan secara konsisten—misalnya melalui isu Palestina, konflik kemanusiaan global, atau diplomasi antarumat—PKB dapat membangun identitas baru sebagai partai Islam yang aktif dalam isu geopolitik.

Identitas tersebut berpotensi memiliki dampak elektoral, terutama di kalangan pemilih Muslim muda yang semakin terhubung dengan isu global melalui media sosial.

Namun tentu saja, strategi ini juga memiliki risiko. Politik Timur Tengah sarat dengan kompleksitas sektarian dan rivalitas geopolitik. Terlalu jauh terlibat dalam narasi tertentu dapat memicu resistensi di dalam negeri.

Karena itu, kunci keberhasilan langkah PKB bukan hanya pada keberanian mengambil posisi, tetapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara solidaritas global dan sensitivitas domestik.

Pada akhirnya, langkah PKB menunjukkan bahwa politik Indonesia tidak lagi sepenuhnya terisolasi dari dinamika global. Dalam era komunikasi digital dan geopolitik yang saling terhubung, isu internasional dapat dengan cepat menjadi sumber legitimasi politik domestik.

Dan mungkin di sinilah inti dari fenomena ini: PKB mungkin tidak sedang mencoba memengaruhi politik Iran. Yang sedang mereka lakukan adalah membaca perubahan lanskap emosi politik umat di Indonesia—dan berusaha berada selangkah di depan dalam perebutan makna dan narasi. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Senyapnya PKS tanpa kursi di Kabinet Merah Putih berbanding terbalik dengan manuver PKB yang meraih posisi strategis di pemerintahan Prabowo–Gibran. Dari satu koalisi Pilpres, lahir dua jalan berbeda. Apakah ini awal tarung masa depan dua kutub politik Islam Indonesia?

PinterPolitik.com

Terdapat kontras yang mencolok di awal pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) relatif senyap.

Partai yang sepanjang kampanye 2024 berada di barisan pendukung Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar itu bergabung dalam orbit kekuasaan, tetapi tanpa satu pun kadernya duduk di Kabinet Merah Putih. Yassierli di kursi Menteri Ketenagakerjaan pun hanya disebut endorse.

Tidak ada kursi menteri, tidak pula posisi strategis yang merepresentasikan partai secara formal.

Sebaliknya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampil kontras. Meski sama-sama bukan pendukung Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024 dan berada dalam koalisi Anies–Imin, PKB justru memperoleh jatah signifikan, yakni satu kursi menteri koordinator dan beberapa kementerian teknis.

Dalam satu momentum politik, dua partai Islam yang berangkat dari barisan oposisi Pilpres mengambil posisi berbeda dalam konfigurasi kekuasaan.

Kontras ini bukan sekadar soal pembagian kursi kabinet. Ia mencerminkan perbedaan strategi, orientasi, dan kalkulasi jangka panjang.

Mengapa PKB mampu bermanuver lebih cepat dan efektif? Mengapa PKS memilih—atau menerima—posisi tanpa representasi eksekutif formal? Dan bagaimana dinamika ini memengaruhi masa depan dua partai Islam terbesar hasil “seleksi alam” Pemilu 2024?

Pada Pemilu legislatif 2024, PKB meraih lebih dari 16 juta suara dan 68 kursi DPR. PKS mengamankan 12.781.353 suara dan 53 kursi.

Di luar keduanya minus PAN yang bertransformasi kian berjarak dengan Muhammadiyah, partai-partai Islam lain tersisih dari parlemen, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang untuk pertama kalinya gagal menembus DPR. Fenomena ini mengerucutkan ceruk politik Islam hanya pada dua entitas dominan.

Dalam perspektif Duverger’s Law, penyederhanaan ini bukan kebetulan. Dalam ceruk ideologis tertentu, pemilih cenderung mengonsolidasikan suara pada partai yang dianggap paling viable.

Partai kecil kehilangan insentif berkembang, sementara pemilih enggan menyia-nyiakan suara pada entitas yang tak melampaui ambang batas. Hasilnya adalah bipolarisasi, PKB dan PKS sebagai dua kutub utama representasi politik Islam. Akankah ini jadi pertarungan abadi dua parpol berhaluan Islam?

PKB-PKS Beda Orientasi

Perbedaan sikap pasca-Pilpres 2024 kiranya dapat dijelaskan melalui teori orientasi partai, office-seeking dan vote-seeking.

PKB menunjukkan kecenderungan office-seeking—memaksimalkan akses pada jabatan eksekutif sebagai instrumen penguatan politik.

Masuknya kader PKB ke kabinet bukan hanya simbol partisipasi, melainkan sarana distribusi sumber daya, konsolidasi jaringan, dan penguatan posisi tawar.

Strategi ini selaras dengan karakter PKB sebagai partai berbasis organisasi massa, khususnya jaringan Nahdlatul Ulama.

Hubungan PKB dengan NU mencerminkan organizational linkage: relasi struktural dan kultural yang relatif stabil. Akses kekuasaan berarti akses pada program, anggaran, dan legitimasi yang dapat dikonversi menjadi penguatan basis, terutama di Jawa Timur sebagai lumbung suara.

Sebaliknya, PKS tampak lebih berhati-hati. Tanpa kursi di kabinet, partai ini berada dalam posisi unik, berada dalam orbit pemerintahan tetapi tanpa beban langsung kebijakan eksekutif.

Dalam kerangka vote-seeking, ini bisa menjadi strategi jangka menengah. PKS mempertahankan citra konsistensi ideologis dan kedisiplinan kader, sembari tetap memiliki fleksibilitas sikap di parlemen.

Militansi kader dan simpatisan PKS menjadi modal utama. Partai ini memiliki tradisi kaderisasi sistematis dan jaringan akar rumput yang solid di kalangan Muslim urban terdidik.

Konsistensi sebagai penyeimbang pemerintah di DPR memperkuat persepsi integritas. Dalam situasi publik yang kerap skeptis terhadap kompromi elite, jarak dari kekuasaan bisa menjadi aset elektoral.

Namun, pilihan ini juga mengandung risiko. Tanpa akses langsung ke eksekutif, PKS berpotensi kehilangan momentum distribusi sumber daya politik.

Sementara PKB, dengan posisi di kabinet, dapat mengakumulasi keuntungan pragmatis—meski harus membayar harga berupa potensi erosi identitas.

Perbedaan ini menciptakan dua model representasi politik Islam: Islam kultural-pragmatis ala PKB dan Islam ideologis-disipliner ala PKS.

Menariknya, dengan representasi tersebut, keduanya juga tampak bersaing di salah satu ceruk suara determinan, yakni Jawa Timur.

Jawa Timur dan Jebakan Partai Tengah

Tarung masa depan PKB dan PKS tidak hanya berlangsung di Senayan atau Istana, melainkan di basis sosial. Jawa Timur menjadi arena paling strategis.

Provinsi tersebut adalah pusat NU sekaligus wilayah dengan dinamika urbanisasi dan kelas menengah Muslim yang terus berkembang.

PKB memiliki dominasi historis di Jawa Timur melalui jaringan pesantren dan kiai. Mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Jombang, hingga Nganjuk.

Basisnya bersifat rural-kultural dan relatif stabil. Akses kabinet memperkuat daya tawar partai ini di hadapan elite lokal dan pemilih tradisional.

Namun, PKS tidak tanpa peluang. Dengan pendekatan kaderisasi dan penetrasi isu-isu moral serta pelayanan sosial, PKS memperluas ceruk di kawasan urban Jawa Timur.

Pemilih religius kelas menengah yang tidak terikat secara genealogis dengan NU menjadi sasaran potensial. Malang, Mojokerto, Bojonegoro, hingga Tuban pun menjadi medan gerilya politik yang cukup prospektif.

Kedua partai menghadapi tantangan yang sama, middle party trap. Sebagai partai menengah, mereka kuat di ceruk tertentu tetapi sulit menembus dominasi partai nasionalis besar pada level nasional.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa partai Islam lebih sering menjadi mitra koalisi daripada pemenang tunggal.

Untuk keluar dari jebakan ini, PKB dan PKS harus melampaui politik identitas semata. Mereka perlu mengartikulasikan agenda ekonomi, kesejahteraan, dan tata kelola yang konkret.

Partai yang mampu mengonversi basis ideologis menjadi platform kebijakan inklusif akan memiliki peluang lebih besar menjadi arus utama.

Kontras awal pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan dua jalan berbeda. PKB memilih integrasi kekuasaan dengan imbal hasil langsung.

PKS memilih posisi lebih sunyi, menjaga jarak dari kursi kabinet. Keduanya lahir dari barisan oposisi Pilpres yang sama, tetapi kini menapaki strategi berbeda.

Tarung masa depan PKB vs PKS pada akhirnya bukan soal siapa yang mendapat kursi menteri lebih banyak. Ia adalah pertarungan tentang model politik Islam mana yang lebih adaptif dalam demokrasi Indonesia kontemporer: pragmatis-inklusif atau ideologis-konsisten.

Seleksi alam 2024 telah menyisakan dua kutub. Kini, 2029 dan seterusnya, sejarah berikutnya akan ditentukan oleh siapa yang mampu mengelola kekuasaan—atau jarak dari kekuasaan—menjadi modal elektoral yang berkelanjutan. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kursi menteri di Indonesia tampaknya bukan sekadar soal kompetensi. Di baliknya ada negosiasi panjang antara negara, partai, dan kekuatan sosial seperti PKB, Golkar, NU, hingga Muhammadiyah. Inilah rahasia “jatah kursi abadi” yang jarang dibicarakan publik.

PinterPolitik.com

Belakangan, sorotan tertuju pada Kementerian Ketenagakerjaan—pos strategis yang dalam beberapa periode pemerintahan kerap diasosiasikan dengan kader dari partai tertentu.

Muncul istilah samar “Partai K” yang dihembuskan oleh tersangka korupsi pemerasan K3 Kemenaker, yakni eks Wamenaker Emanuel Ebenezer, yang secara interpretatif jamak tertuju pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai besutan Muhaimin Iskandar itu sendiri seolah nyaman menempatkan kader mereka di pos Menaker sejak tahun 2005.

Isu ini menjadi semakin menarik karena berkelindan dengan dinamika politik pasca-Pilpres 2024. PKB, melalui figur sentralnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sempat keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan memilih bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Anies Baswedan.

Namun, politik Indonesia jarang mengenal garis lurus. PKB kembali masuk dalam orbit kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, dalam satu momen guyonan, Prabowo menyebut PKB sebagai partai yang “harus diawasi”—sebuah candaan yang dibaca banyak pihak sebagai sinyal simbolik, bukan sekadar humor kosong.

Di sinilah pertanyaan besar muncul: mengapa ada partai atau entitas tertentu yang seolah memiliki “hak historis” atas kursi kementerian tertentu?

Mengapa isu individual atau bahkan institusional jarang benar-benar menggoyahkan posisi politik mereka dalam struktur kabinet? Untuk menjawabnya, kita perlu melampaui logika moral hitam-putih dan masuk ke ranah struktur kekuasaan.

Kabinet Arena Negosiasi?

Dalam ilmu politik, kabinet bukan hanya instrumen administratif, melainkan arena negosiasi elite.

Antonio Gramsci menyebut kekuasaan yang stabil bukan bertumpu pada paksaan semata, tetapi pada hegemoni—yakni kemampuan penguasa membangun konsensus dengan kelompok sosial yang relevan. Dalam konteks Indonesia, kursi menteri sering kali menjadi medium konsensus tersebut.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, ini adalah modal simbolik dan modal sosial yang nilainya jauh melampaui angka kursi di parlemen. Kursi menteri yang “langganan” bukan hadiah, melainkan hasil pertukaran modal: negara memberi akses kekuasaan, partai memberi stabilitas sosial dan legitimasi kultural.

Fenomena ini tidak unik pada PKB dan kursi Menaker. Partai Golkar lama dikenal sebagai partai “pemilik” pos-pos strategis ekonomi dan birokrasi, seperti kursi Menteri Perindustrian.

Sementara itu, Muhammadiyah kerap diasosiasikan dengan kementerian yang bersinggungan dengan pendidikan atau sosial. Sementara Nahdlatul Ulama eksis di pos Kementerian Agama.

Bahkan partai pemenang pemilu atau pengusung utama capres hampir selalu menuntut portofolio kementerian kunci sebagai jaminan keberlanjutan pengaruh. Kabinet Indonesia, dengan demikian, adalah mosaik kompromi antar-elite dan basis sosialnya.

Vilfredo Pareto menyebut fenomena ini sebagai sirkulasi elite: wajah boleh berganti, tetapi struktur kekuasaan relatif ajek.

Menteri bisa di-reshuffle, partai bisa “membelot” lalu kembali, namun pola pembagian pos tetap mengikuti peta kekuatan lama.

Inilah sebabnya mengapa zig-zag koalisi PKB tidak otomatis menyingkirkannya dari lingkaran kekuasaan. Dalam logika elite, yang terpenting bukan konsistensi ideologis, melainkan relevansi struktural.

Ekosistem Kursi Abadi

Jika kabinet dipahami sebagai arena negosiasi kekuasaan, maka partai dan organisasi tertentu menempati posisi bukan sekadar sebagai aktor politik, melainkan sebagai penopang ekosistem negara.

Di sinilah konsep “kursi abadi” menemukan logikanya. Ia bukan hasil konspirasi, tetapi produk sejarah panjang relasi antara negara dan kekuatan sosial yang dianggap terlalu strategis untuk dikeluarkan dari lingkar kekuasaan.

Kembali, PKB adalah contoh paling aktual. Sebagai representasi politik yang paling konsisten diasosiasikan dengan Nahdlatul Ulama, PKB membawa beban dan sekaligus privilese besar.

NU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi civil society behemoth dengan jaringan pesantren, kiai, dan massa akar rumput yang merentang dari desa hingga kota.

Dalam perspektif Gramscian, NU adalah blok historis—kekuatan sosial yang menopang stabilitas hegemoni negara. Karena itu, memberi ruang politik kepada PKB melalui kursi menteri bukanlah kemurahan hati, melainkan mekanisme integrasi kekuasaan.

Sebelum periode Yassierli yang mematahkan dominasi PKB, Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki irisan langsung dengan basis sosial PKB: buruh, pekerja informal, dan masyarakat kelas menengah bawah.

Di titik ini, kursi menteri berfungsi sebagai jembatan kepentingan antara negara dan basis sosial.

Ketika terjadi isu korupsi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu atau partai, tetapi potensi retaknya hubungan negara dengan basis sosial besar. Maka, reaksi sistem cenderung berhati-hati dan struktural, bukan reaktif dan eksklusif.

Partai Golkar memainkan peran berbeda, tetapi sama pentingnya. Ia adalah pewaris tradisi kekuasaan Orde Baru—bukan dalam arti ideologis, melainkan institusional. Golkar membawa modal birokrasi dan modal teknokratik yang dalam istilah Bourdieu merupakan bentuk modal institusional.

Banyak kader Golkar tumbuh bersama negara, bukan di luar negara. Karena itu, pos-pos strategis seperti ekonomi, industri, atau koordinasi pemerintahan sering kali “alami” jatuh ke tangan Golkar. Bagi negara, Golkar mungkin adalah partai yang menjamin kontinuitas dan keterbacaan administrasi.

Sementara itu, Muhammadiyah hadir sebagai entitas yang lebih subtil namun tak kalah penting. Tidak selalu melalui satu partai politik tertentu, Muhammadiyah sering kali diwakili oleh figur-figur profesional yang dianggap “netral” atau teknokratik

Kursi menteri yang bersinggungan dengan pendidikan atau sosial kerap diisi oleh kader atau simpatisan Muhammadiyah. Ini adalah bentuk lain dari konsensus: negara membutuhkan legitimasi rasional dan moral dari kelompok modernis yang dikenal disiplin, profesional, dan relatif bersih dari konflik politik elektoral.

NU dan Muhammadiyah, dalam konteks ini, bukan pesaing, melainkan dua pilar legitimasi negara. NU menyediakan stabilitas kultural dan tradisional, Muhammadiyah menawarkan rasionalitas modern dan profesionalisme

PKB dan figur-figur terkait Muhammadiyah menjadi kanal politik dari dua kekuatan sosial tersebut. Maka, kursi menteri yang “abadi” sesungguhnya adalah refleksi dari kebutuhan negara untuk terus menyeimbangkan dua arus besar masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka Pareto, kiranya terlihat bagaimana elite boleh berganti, tetapi struktur kekuasaan tetap berputar di orbit yang sama.

Nama menteri berubah, presiden berganti, bahkan koalisi bisa jungkir balik, namun entitas yang menguasai modal sosial besar hampir selalu menemukan jalan kembali ke pusat kekuasaan. Politik Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas lebih dihargai daripada eksperimentasi radikal.

Dengan demikian, memahami kursi abadi menteri berarti memahami bahwa negara Indonesia tidak berdiri di ruang hampa.

Ia hidup berdampingan dengan organisasi keagamaan, partai historis, dan jaringan sosial yang telah lama menopangnya. Selama entitas-entitas tersebut tetap relevan secara sosial dan simbolik, selama itu pula mereka akan terus hadir di meja kabinet—apa pun dinamika isu yang menyertainya. (J61)

Menurut kalian, hal apa saja nih yang membuat sosok Muhaimin Iskandar tampak tidak pernah tenggelam? Share di kolom komentar ya

#infografis #Pinterpolitik #politikindonesia #muhaiminiskandar #cakimin #pkb #gregfealy #slepet #pemilu2024

Keberadaannya bikin pedes koalisi politik? 

#cakimin #imin #pkb #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Head-to-head NU dan Muhammadiyah bukan sekadar soal siapa lebih besar, tetapi perbedaan dua ontologi: tradisi pesantren vs modernitas teknokratis. Di tengah dinamika politik, filantropi, dan reputasi global, keduanya seakan memiliki kontras relevansi abad ke-21 dengan kekuatan dan tantangannya masing-masing.

PinterPolitik.com

Dalam lanskap Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua formasi sosial yang lahir dari fondasi epistemologis berbeda.

Keduanya sama-sama mengakar dalam tradisi keagamaan Indonesia, tetapi dibangun di atas ontologi organisasi yang tidak identik.

Muhammadiyah tumbuh dari semangat purifikasi, modernisasi, dan manajemen rasional yang diperkenalkan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Sejak awal ia menyerap logika organisasi modern: struktur hierarkis yang tertata, efisiensi administratif, serta orientasi pada pendidikan dan pelayanan sosial.

Meski beberapa elitenya memiliki hasrat dan ambisi politik, organisasi ini memutuskan sejak 1971 untuk berpegang teguh pada khittah non-partisan. Konsistensi itu menjadi salah satu fondasi stabilitasnya hingga kini.

Sementara itu, NU lahir dari tradisi pesantren yang bersifat organik dan relasional. Para kiai pendirinya merancang organisasi bukan sebagai mesin modern, melainkan sebagai perpanjangan dari jaringan ulama Nusantara yang telah lama eksis.

Pengetahuan diturunkan melalui sanad, otoritas moral berpusat pada kiai, dan keputusan organisasi kerap diambil melalui musyawarah yang menimbang maslahat komunitas.

Hal ini membuat NU pragmatis sekaligus fleksibel. Namun fleksibilitas itu juga berarti keterbukaan terhadap dinamika politik yang lebih besar, sehingga NU tidak pernah benar-benar steril dari tarik-menarik kekuasaan, baik di masa Masyumi, Orde Baru, maupun era reformasi melalui PKB.

Kontras ini menunjukkan bahwa pertanyaan bukan sekadar soal siapa lebih populer atau lebih relevan hari ini.

Yang dipertaruhkan adalah perbedaan ontologis yang memengaruhi cara masing-masing ormas memahami dunia, memproduksi pengetahuan, membangun institusi, dan menavigasi relasi antara agama, negara, dan masyarakat. Tak terkecuali, politik.

Terlebih dari segi dinamika di mana NU seolah sangat rentan dengan gejolak seperti isu pemakzulan K.H. Yahya Cholil Staquf, sementara Muhammadiyah cenderung stabil.

Lalu, mengapa dikotomi di antara keduanya menjadi krusial?

Peperangan Ontologis?

Perbedaan ontologi NU dan Muhammadiyah menciptakan dua logika organisasi yang berjalan paralel. NU seakan melihat dunia sosial sebagai jaringan relasional yang terikat oleh otoritas kiai, tradisi pesantren, dan budaya lokal.

Nuansa pragmatis selalu hadir, karena keputusan sering menyesuaikan kebutuhan komunitas dan dinamika politik tertentu.

Sementara itu, Muhammadiyah memahami dunia dengan kerangka rasionalitas modern: kejelasan prosedur, efisiensi, dan orientasi pada pendidikan serta pelayanan sosial sebagai basis dakwah.

Hal ini membuat Muhammadiyah lebih konsisten menjaga jarak dari politik praktis secara kelembagaan, meskipun individu-individu di dalamnya tetap aktif dalam dunia politik.

Peperangan ontologis ini memunculkan dua wajah perkembangan. NU bergerak dengan fleksibilitas tinggi namun dengan konsekuensi fragmentasi internal, terutama ketika aspirasi politik para elite atau kelompok tertentu tidak selalu selaras dengan arah organisasi.

Muhammadiyah, sebaliknya, menunjukkan stabilitas dan kejelasan arah jangka panjang yang membuatnya unggul dalam hal reputasi kelembagaan. Model adaptasi Muhammadiyah yang lebih teknokratis membuka jalan bagi profesionalisasi dalam pendidikan, kesehatan, dan filantropi.

Dari perbedaan ontologis itu muncul pula perbedaan dalam modal sosial. NU memiliki modal kultural sangat besar, terutama di akar rumput. Otoritas kiai, kultur pesantren, dan jaringan tradisi keagamaan Nusantara menjadi kekuatan moral yang sulit ditandingi.

Namun di ruang urban dan di antara kelas menengah terdidik, Muhammadiyah menawarkan modal simbolik yang berbeda: profesionalisme, modernitas, rasionalitas, dan reputasi cendekiawan.

Karena masyarakat Indonesia semakin urban, preferensi terhadap model organisasi rasional yang dapat memberikan layanan modern cenderung meningkat, dan Muhammadiyah mendapatkan keuntungan impresi dari perubahan ini.

Sebagai contoh, lanskap dana keumatan juga memperjelas perbedaan tersebut. Lazismu berkembang sebagai lembaga filantropi modern yang mengelola dana secara profesional, transparan, dan terukur.

Komitmen pada tata kelola ini membuat Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan publik yang besar. Reputasinya sebagai salah satu ormas keagamaan terkaya di dunia (peringkat empat menurut Seasia Stats) tidak semata karena jumlah aset, tetapi karena kualitas dan keberlanjutan institusi pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan yang dibangun.

NU juga memiliki lembaga keuangan umat yang kuat melalui Lazisnu, tetapi struktur NU yang sangat desentralistik membuat standardisasi dan efisiensi manajemen menjadi tantangan tersendiri.

Pada tingkat internasional, Muhammadiyah memantapkan posisinya sebagai jaringan pendidikan dan kemanusiaan yang terhubung dengan banyak organisasi global.

Kerja sama dengan UNICEF, USAID, JICA, Qatar Charity, Turkish Red Crescent, atau lembaga pendanaan dan amal internasional lain memperlihatkan bahwa modernitas organisasi Muhammadiyah diterima secara luas.

Pada saat bersamaan, NU juga memiliki hubungan internasional yang kuat, terutama melalui gerakan moderasi dan diplomasi antaragama seperti Humanitarian Islam, dialog dengan Vatikan, keterlibatan dalam forum global, serta aktivitas PCINU di berbagai negara.

Namun, struktur NU yang organik membuat relasi global ini lebih bersifat kultural-diplomatik, bukan teknokratis seperti Muhammadiyah.

Dalam politik, perbedaan semakin terlihat. NU mengalami hubungan yang sering konfliktual dengan PKB sebagai partai yang mengklaim representasi kulturalnya.

Tarik-menarik antara kepentingan politik dan otoritas moral kiai membuat NU rentan terhadap ketegangan internal.

Muhammadiyah memiliki pengalaman lebih smooth dengan PAN; hubungan keduanya dapat berdekatan tetapi tidak pernah saling mengikat secara struktural, sehingga perpisahan pun tidak menimbulkan turbulensi besar. Stabilitas ini berkontribusi penting pada kemampuan Muhammadiyah menjaga reputasi jangka panjang.

MU Menang?

Pertanyaan apakah NU sedang fade sementara Muhammadiyah pride tidak dapat dijawab secara sederhana. Yang sedang berlangsung adalah pertarungan dua model organisasi Islam dalam mengelola kompleksitas modern.

NU tetap menjadi raksasa kultural dengan pengaruh moral yang dalam pada masyarakat Indonesia. Kehadiran PCINU di berbagai negara, diplomasi kultural, serta gagasan moderasi Islam menjadikannya pemain global yang disegani.

Namun, NU kiranya perlu mengatasi beban historisnya: inkonsistensi posisi politik, fragmentasi struktur, dan kecepatan modernisasi yang belum stabil.

Muhammadiyah, di sisi lain, berhasil menunjukkan bahwa reputasi jangka panjang tidak dibangun dari besar kecilnya basis massa, tetapi dari kemampuan memproduksi lembaga modern yang relevan sepanjang waktu.

Pendidikan, rumah sakit, jaringan kemanusiaan, serta filantropi profesional menjadikan Muhammadiyah simbol Islam berkemajuan. Hal ini diperkuat oleh karya-karya pendidikan unggulan seperti SMA Trensains Muhammadiyah Sragen yang memberikan capaian akademik bertaraf nasional.

Dua ormas ini sedang menapaki abad ke-21 dengan kekuatan dan tantangan masing-masing. Muhammadiyah unggul dalam konsistensi khittah, filantropi modern, dan reputasi intelektual.

NU unggul dalam modal kultural dan kemampuan membentuk wacana keislaman global. Namun untuk menjaga relevansi, NU perlu melakukan reformasi struktural dan memperkuat tata kelola institusional, sementara Muhammadiyah perlu memastikan bahwa modernitasnya tidak kehilangan sentuhan kultural yang membuatnya dekat dengan masyarakat luas.

Pada akhirnya, bukan soal siapa memudar atau siapa berjaya. Yang sedang kita saksikan adalah transformasi dua raksasa Islam Indonesia dalam menghadapi dunia yang kian urban, global, dan kompetitif. Termasuk korelasinya dengan politik.

Pertarungan ontologis yang dimulai seabad lalu kini memasuki fase baru, dan masa depan Islam Indonesia kemungkinan besar akan ditentukan oleh kemampuan kedua organisasi ini beradaptasi sekaligus tetap setia pada kekhasan identitasnya. (J61)

Audio di bawah dibuat dengan teknologi AI.

Belakangan sejumlah kader PKB mendapat sorotan negatif di kalangan warganet. Mungkinkah ini berpengaruh pada citra partai?

PinterPolitik.com

Sejumlah polemik yang melibatkan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam beberapa bulan terakhir membuat publik kembali menoleh pada partai yang identik dengan warna hijau tersebut.

Sayangnya, perhatian itu bukan datang dari pencapaian atau gebrakan kebijakan, melainkan dari rangkaian kontroversi yang menempatkan PKB dalam posisi yang cukup rawan. Pendeknya, ada turbulensi reputasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Untuk partai sebesar PKB—yang pada pemilu terakhir meraih suara signifikan dan mengokohkan posisinya dalam lanskap politik nasional—isu semacam ini tentu membawa pertanyaan serius: apakah Cak Imin sebagai ketua umum mampu mengambil momentum ini untuk memperbaiki fondasi partai, atau justru terjebak dalam zona nyaman akibat keberhasilan elektoral sebelumnya?

Dalam politik, tidak ada posisi yang benar-benar aman. Citra partai, setenar apa pun, bisa runtuh jika tak dikelola dengan disiplin, konsistensi, dan kepemimpinan yang tegas.

Situasi inilah yang membuat polemik kader PKB bukan sekadar isu moralitas, tetapi menjadi cermin bagaimana sebuah partai menavigasi tantangan etika, ekspektasi publik, dan mekanisme internal.

Ketika sorotan publik meningkat, respons seorang ketua umum menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah badai mereda atau justru berubah menjadi krisis reputasi berkepanjangan.

Ketika Sorotan Datang Bertubi-tubi

Beberapa waktu terakhir, sejumlah nama kader PKB tampil bergantian dalam headline yang kurang menguntungkan. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi perbincangan luas setelah pernyataannya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap meremehkan peran ahli gizi. Bukan hanya substansinya yang dipersoalkan, tetapi juga cara merespons audiens yang dinilai tidak proporsional. Peristiwa ini langsung mendapat ekspos besar di media sosial, memperlihatkan betapa cepat dan sensitifnya isu publik hari ini.

Di sisi lain, dua kepala daerah dari PKB menghadapi situasi yang lebih berat. Abdul Wahid, Gubernur Riau, terseret kasus dugaan pemerasan dan suap yang melibatkan pejabat daerah. Kasus ini telah menempatkannya dalam proses investigasi yang berdampak langsung pada persepsi publik terhadap integritas kepemimpinan daerah.

Sorotan lainnya juga sempat jatuh keada sejumlah kader PKB yang belakangan menjadi tersangka dugaan kasus rasuah, seperti Reyna Usman dan Robi Vitergo.

Ketika tiga figur dari tingkat DPR hingga kepala daerah mengalami polemik secara hampir berbarengan, publik tentu akan menilai bukan hanya perorangan, tetapi konsistensi budaya internal partai. Pertanyaannya: apakah PKB telah memiliki sistem kontrol yang cukup matang dalam memastikan kualitas perilaku kadernya?

Penting untuk dicatat bahwa PKB memiliki positioning khusus dalam politik Indonesia. Sebagai partai yang berakar pada tradisi Islam moderat, PKB membawa identitas moral yang relatif kuat: religius, bersih, dan dekat dengan rakyat kecil. Identitas ini merupakan “modal sosial” penting dan menjadi pembeda mereka dari partai-partai nasionalis lainnya.

Oleh karena itu, setiap tindakan kader yang kontradiktif terhadap nilai tersebut otomatis memiliki efek reputasi yang lebih besar. Dalam studi komunikasi politik, hal ini dikenal dengan konsep “party branding liability”, yakni kerusakan citra yang muncul ketika perilaku anggota partai bertentangan dengan brand politik yang dibangun. Satu pelanggaran kecil bisa berdampak besar jika bertabrakan dengan citra moralitas yang selama ini diklaim.

Media sosial memperkuat efek ini. Reputasi kini tidak hanya dipertaruhkan di media massa, tetapi melalui viralitas digital yang lebih tidak terkontrol. Dalam konteks PKB, ekspos berulang terhadap kader bermasalah dapat membentuk narasi bahwa partai kurang solid dalam menjaga standar integritas di internal.

Cak Imin dan Tantangan Kepemimpinan

Dengan posisi PKB yang cukup kuat pascapemilu, wajar jika ada godaan untuk melihat situasi ini sebagai badai kecil yang dapat berlalu. Namun, kalkulasi semacam itu berbahaya. Sejarah politik Indonesia telah menunjukkan bahwa partai-partai besar sekalipun dapat merosot drastis ketika gagal menangani masalah internal—terutama masalah etika publik.

Sebagai ketua umum, Cak Imin memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa problem kader tidak berkembang menjadi problem institusional. Respons berupa teguran atau klarifikasi memang penting, tetapi tidak lagi memadai untuk situasi yang bersifat jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh pada tata kelola internal PKB, terutama dalam tiga aspek:

1. Rekrutmen kader yang lebih ketat, dengan penilaian integritas dan rekam jejak yang lebih serius.

2. Pendidikan politik internal, agar kader benar-benar memahami standar etik dan konsekuensi peran publik.

3. Sistem disiplin etika yang tegas, sehingga ada mekanisme sanksi yang konsisten dan transparan bagi pelanggaran.

Reformasi semacam ini bukan hanya merespons kasus, tetapi membangun struktur budaya politik yang mencegah kasus terjadi lagi. PKB memiliki basis massa yang besar dan loyal, terutama dari kalangan nahdliyin. Namun basis massa itu pun akan mempertanyakan arah partai jika masalah integritas terjadi berulang tanpa penanganan tegas.

Pada akhirnya, citra partai politik berada dalam tarik-menarik antara apa yang mereka janjikan dan apa yang ditampilkan para kadernya di hadapan publik. Dalam kasus PKB, rangkaian polemik terbaru menjadi pengingat bahwa reputasi partai dapat terancam bukan hanya oleh kebijakan yang salah, tetapi oleh tindakan individu yang menyimpang dari nilai dasar partai.

Meski PKB mencatat hasil elektoral yang kuat, Cak Imin tidak boleh terjebak zona nyaman. Politik adalah arena yang selalu bergerak, dan peluang downfall dapat muncul kapan saja bagi partai yang meremehkan ancaman atau mengabaikan persepsi publik.

Namun situasi ini bukan akhir. Jika momentum tekanan publik dimanfaatkan untuk melaksanakan reformasi kaderisasi, memperkuat disiplin internal, dan memperjelas arah etika partai, PKB masih dapat memperkuat posisinya sebagai partai yang relevan dan dipercaya.

Tantangan ini berat, tetapi justru inilah kesempatan bagi Cak Imin untuk membuktikan bahwa PKB mampu berdiri tegak di tengah ujian integritas—bukan sekadar karena suara yang besar, tetapi karena fondasi moral dan tata kelola yang kokoh. (D74)

Belakangan sejumlah kader PKB mendapat sorotan negatif di kalangan warganet. Mungkinkah ini berpengaruh pada citra partai?

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #cucunahmad #pkb #ahligizi #abdulwahid #gubernurriau

Sejumlah warganet mendorong PKB reformasi proses kaderisasi usai Abdul Wahid menjadi tersangka KPK. Kalau menurutmu bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #abdulwahid #tersangkakpk #gubernurriau #pkb