Mentang-mentang serba pinjol 

Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga anggota DPR turut bersuara merespons polemik pinjaman online bagi mahasiswa untuk membayar kuliah di ITB.

Keduanya menyinggung mekanisme pinjaman baru bagi mahasiswa dengan melibatkan LPDP yang tak memberatkan.

Menurut kalian gimana soal polemik pinjol di ITB ini gais? Berikan pendapatmu yaa! 

#itb #pinjol #danacita #mahasiswa #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Pinjaman online telah meraih popularitas yang besar sebagai solusi cepat dalam mengatasi kebutuhan finansial sehari-hari.

Meskipun demikian, kemunculan pinjaman online ilegal telah menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Fenomena ini telah mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial yang merugikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan aktivitas usaha 6.895 tanpa izin seperti pinjaman online (pinjol), aset kripto, investasi, dan lainnya sejak 2017 lalu sampai 5 Agustus 2023.

OJK mengatakan saat ini modus ilegal yang sedang tren adalah binary option, robot trading, money game, dan aset kripto.

“Pinjol yang marak di kalangan masyarakat dan terus bertambah baik secara kuantitas dan atau variasi, dalam perjalanannya ada yang menyalahgunakan,” Bondan Kusuma, Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 6 (12/8/23).

Kerugian masyarakat akibat dari kegiatan keuangan ilegal sejak 2017 sampai 2022 diperkirakan mencapai Rp139,04 triliun.

OJK menghimbau masyarakat untuk mengingat dua aspek logis dan legal (2L) sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Aspek legal berarti izin kegiatan usahanya harus dicek dengan cermat, termasuk produk dan badan hukumnya. Sementara, aspek logis berarti imbal hasil yang wajar dengan risikonya.

Selain itu, edukasi publik secara berkala tentang risiko pinjaman ilegal, penegakan hukum yang lebih kuat, serta pengembangan alternatif pinjaman yang lebih aman dan terjangkau adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat pinjaman online ilegal. (S83)

PinterPolitik.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkap sejumlah modus baru penipuan pinjaman online (pinjol) ilegal. Modus baru ini dilakukan dengan menawarkan kerja paruh waktu dengan penghasilan yang tinggi.

Pihak OJK mengatakan modus ini telah memakan banyak korban. Dia mengatakan munculnya modus ini diperoleh dari 4.712 pengaduan pinjol ilegal dan 180 investasi ilegal.

Modusnya nih selalu berubah dan inovatif. Satu yang terbaru tawaran kerja paruh waktu dengan imbal hasil tinggi, ini (sudah memakan) banyak korban,” Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (3/8/2023).

Modus lainnya adalah skema ponzi, yakni dengan menawarkan produk investasi yang menjanjikan hasil keuntungan yang tinggi.

Selain itu, ada juga modus penipuan dengan mereplikasi situs jasa keuangan ilegal. Pelaku penipuan membuat situs yang menyerupai sehingga banyak konsumen yang tertipu.

Ada juga penipuan dengan robot trading forex ilegal, kripto ilegal dan sebagainya yang tidak berizin.

Modus terbaru ini lah yang menyebabkan banyak korban mengadu ke OJK karena merasa tidak pernah mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, OJK meminta masyarakat agar lebih waspada.

Dengan banyaknya pengajuan pinjol ilegal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko berharap pihak OJK bisa bersikap tegas dalam menangani kasus ini.

Dengan keluarnya UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) sekarang semua pemain fintech lending ilegal juga memiliki delik pidana khusus terkait hal itu. (S83)

Lama-lama bosen nggak sih dengar berita ginian terus? 

Lagi-lagi, data kependudukan Indonesia bocor dan dijual di dark web. Kali ini, data ini berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Data yang bocor ditengarai berjumlah 337 juta. Sebagian besar berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, hingga nomor Akta Kelahiran dan Akta Nikah. 

Hmm, makin sering ada berita seperti ini, bukan tidak mungkin makin banyak yang bertanya, “Apa ruginya bila data kita bocor?” Jawabannya sederhana. Semua tergantung si pembeli data.  

Jawaban yang kemudian sulit dicari mungkin adalah apa yang akan dilakukan pembeli dengan data kita. Mungkinkah mereka niat buruk? Bisa jadi. Lantas, bagaimana nasib kita yang harus ditentukan oleh orang yang tidak kita ketahui niatnya? 

Polda Metro Jaya bentuk tim khusus atasi pinjol ilegal

PinterPolitik.com

Di tengah ramai pergunjingan tentang Covid-19, isu kerahasiaan data menjadi hal terbaru yang mengundang atensi masyarakat. Bukan tanpa sebab, beberapa hari lalu, ramai diberitakan bahwa pemerintah – dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri – memberikan data pribadi masyarakat ke pihak swasta.

Seriusan nih? Data pribadi kita macam nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nama istri, alamat, dan lain sebagainya diberikan pada pihak swasta? Wih, tapi untung nama mantan nggak ikut diberikan juga ya, bisa bahaya nanti. Uppps. Hehehe.

Nah, Kemendagri sendiri telah memberikan klarifikasi, bahwa data masyarakat tidak diberikan kepada pihak swasta – yang dalam hal ini disebutkan berasal dari perusahaan-perusahaan pinjaman online alias pinjol – tapi mereka hanya diberikan akses untuk verifikasi data.

Hmmm, kalau dianalisis kata per kata sih emang berbeda maksudnya. Memberikan data berarti informasi yang dipunyai kementerian begitu aja diberikan kepada pihak pinjol. Sementara, kalau akses verifikasi data, berarti pihak pinjol hanya butuh mengecek datanya benar atau tidak.

Tapi nih, banyak pihak kemudian menuduh Kemendagri melanggar hukum dalam kasus ini. Karena, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa data pribadi masyarakat harus dijaga kerahasiaannya.

View this post on Instagram

Siapkah sekolah ataupun kuliah dengan new normal? #posterpinterpolitik #posterpinpol #backtoschool #nadiemmakarim #menkesterawan #mendikbud #backtothefuture2 #newnormal #sekolah #kuliah #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 17, 2020 at 10:36pm PDT

Salah satunya ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang menyebutkan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Aturan tersebut juga merupakan kelanjutan dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi privasi dan data penduduk.

Wih, jadi kalau benar bahwa argumentasi “memberikan akses verifikasi” itu dianggap melanggar ketentuan melindungi privasi, maka boleh jadi ada pelanggaran di sana.

Tapi, sebetulnya masuk akal juga sih mengapa para perusahaan pinjol ini butuh untuk memverifikasi data. Soalnya, mereka ini kan yang memberikan jasa pinjaman secara online, which is secara teori sangat rentan juga kalau data yang disampaikan oleh orang yang mengajukan penjaman tersebut ternyata bohong. Jadi butuh banget buat verifikasi kebenaran data-data orang-orang yang mengajukan penjaman.

Hmmm, jadi Raisa deh. Serba salah. Hehehe.

Yang jelas, terlepas dari apakah Mendagri Tito Karnavian sebagai pucuk tertinggi di kementerian tersebut bisa dituduh melanggar hukum atau tidak dalam kasus ini, ada wilayah yang abu-abu dalam penegakan hukum terkait persoalan perlindungan data. Makanya, kasus-kasus kayak pencurian data dan sejenisnya juga sering kali sampai pada titik buntu karena aturan hukum yang abu-abu.

Hmm, semoga para anggota DPR segera insaf dan melihat pentingnya untuk segera mengesahkan aturan hukum yang lebih jelas soal perlindungan data ini. Masih nggak karu-karuan tuh Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data yang entah kapan selesainya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.