PinterPolitik.com

Pinjaman online telah meraih popularitas yang besar sebagai solusi cepat dalam mengatasi kebutuhan finansial sehari-hari.

Meskipun demikian, kemunculan pinjaman online ilegal telah menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Fenomena ini telah mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial yang merugikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan aktivitas usaha 6.895 tanpa izin seperti pinjaman online (pinjol), aset kripto, investasi, dan lainnya sejak 2017 lalu sampai 5 Agustus 2023.

OJK mengatakan saat ini modus ilegal yang sedang tren adalah binary option, robot trading, money game, dan aset kripto.

“Pinjol yang marak di kalangan masyarakat dan terus bertambah baik secara kuantitas dan atau variasi, dalam perjalanannya ada yang menyalahgunakan,” Bondan Kusuma, Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 6 (12/8/23).

Kerugian masyarakat akibat dari kegiatan keuangan ilegal sejak 2017 sampai 2022 diperkirakan mencapai Rp139,04 triliun.

OJK menghimbau masyarakat untuk mengingat dua aspek logis dan legal (2L) sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Aspek legal berarti izin kegiatan usahanya harus dicek dengan cermat, termasuk produk dan badan hukumnya. Sementara, aspek logis berarti imbal hasil yang wajar dengan risikonya.

Selain itu, edukasi publik secara berkala tentang risiko pinjaman ilegal, penegakan hukum yang lebih kuat, serta pengembangan alternatif pinjaman yang lebih aman dan terjangkau adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat pinjaman online ilegal. (S83)

PinterPolitik.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ungkap sejumlah modus baru penipuan pinjaman online (pinjol) ilegal. Modus baru ini dilakukan dengan menawarkan kerja paruh waktu dengan penghasilan yang tinggi.

Pihak OJK mengatakan modus ini telah memakan banyak korban. Dia mengatakan munculnya modus ini diperoleh dari 4.712 pengaduan pinjol ilegal dan 180 investasi ilegal.

Modusnya nih selalu berubah dan inovatif. Satu yang terbaru tawaran kerja paruh waktu dengan imbal hasil tinggi, ini (sudah memakan) banyak korban,” Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (3/8/2023).

Modus lainnya adalah skema ponzi, yakni dengan menawarkan produk investasi yang menjanjikan hasil keuntungan yang tinggi.

Selain itu, ada juga modus penipuan dengan mereplikasi situs jasa keuangan ilegal. Pelaku penipuan membuat situs yang menyerupai sehingga banyak konsumen yang tertipu.

Ada juga penipuan dengan robot trading forex ilegal, kripto ilegal dan sebagainya yang tidak berizin.

Modus terbaru ini lah yang menyebabkan banyak korban mengadu ke OJK karena merasa tidak pernah mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, OJK meminta masyarakat agar lebih waspada.

Dengan banyaknya pengajuan pinjol ilegal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko berharap pihak OJK bisa bersikap tegas dalam menangani kasus ini.

Dengan keluarnya UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) sekarang semua pemain fintech lending ilegal juga memiliki delik pidana khusus terkait hal itu. (S83)

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melempar kritik terhadap utang negara di era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, utang negara saat ini sama seperti utang pinjaman online atau pinjol, karena jumlahnya yang terus meroket dan pelunasannya yang seperti gali lubang namun tutupi jurang. Pernyataan ini langsung direspons Kemenkeu, dengan mengatakan bahwa analogi pinjol tidak tepat. Utang pinjol adalah untuk kepentingan produktif dan konsumtif, sementara utang negara adalah untuk pembangunan.