Dua dari tiga lembaga yudikatif, yakni MK dan MA tampaknya tengah mengalami ujian integritas dengan berbagai kasus, sentimen, dan pertimbangan yang akan diputuskan.

MK sedang diuji putusan untuk mengubah sistem pemilu legislatif hingga putusan memperpanjang masa jabatan pimpinan MK. Sementara MA, sedang diuji gugatan Partai Demokrat serta hakim agung dan sekretaris MA yang terjerat kasus suap. Di titik ini, terlepas dari putusannya, impresi politis dari publik dinilai akan sulit untuk dihindari.

PinterPolitik.com

Gengs, apa sih di pikiran kalian ketika mendengar nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali? Pasti yang ada di pikiran kalian yaitu sebuah lembaga yang bagaikan pahlawan dengan kesederhanaan dan integritas tinggi.

Bahkan, berdasarkan pengalaman mimin nih ketika dulu mengadakan kegiatan dan mengundang salah satu pimpinan di KPK, doi dibayar pun tidak mau, gengs. Lah, kok dibayar, dijemput di bandara – bahkan hanya sekedar makan saja – mereka tuh menolak.

Hanya ambil minum air botol yang harganya tidak lebih dari Rp 5.000,00. Kalau itu maklum lah ya, habis ngomong panjang lebar masa sih nggak minum sedikit pun. Kan seret, cuy. Hehehe.

Nah, identitas yang telah lama dibentuk itu lambat laun kelihatannya mulai luntur dan hilang, sob. Kenapa mimin mengatakan bahwa itu semua mulai hilang? Pasalnya, secara mengejutkan, KPK Jilid V di bawah komando Bapak Firli Bahuri ini mengajukan anggaran pembelian mobil dinas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), cuy.

Mobil dinas yang diusulkan untuk ketua KPK, yaitu Pak Firli sendiri, senilai Rp 1,45 miliar. Dalam hal nilai dan spesifikasi mobil, doi meminta sekelas kendaraan baru para menteri dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta DPR, yaitu Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Sementara, mobil dinas yang diusulkan untuk wakil ketua masing-masing mencapai Rp 1 miliar dan dewan pengawas serta pejabat eselon 1 Rp 702 juta.

Coba kalian bayangkan dan berpikir sejenak. Berapa total anggaran yang diajukan? Anggap saja komposisi KPK yaitu satu ketua, empat wakil ketua, lima dewan pengawas, dan empat pejabat eselon I. Beh, Rp 1 triliun lebih, sob, kalau dihitung.

Weleh-weleh, ini bagaimana ya Pak Firli Bahuri? Kalau kata Bu Tejo, “Hati nuraninya loh”. Mbok ya dipikir dan direnungkan terlebih dahulu sebelum meminta. Ini kan kondisinya sedang pandemi Covid-19. Masyarakat jelas lebih membutuhkan anggaran tersebut. Hadeuhh.

Terlebih, sejak berdiri pada 2003, para pejabat KPK hanya menggunakan kendaraan pribadi. Selama empat periode memang tidak mengenal mobil dinas untuk para pimpinan. Meski tawaran mobil dinas sebenarnya sudah muncul sejak Jilid I, tetapi ditolak dan berlaku hingga Jilid IV.

Itu semua untuk apa, sob? Ya, jelas untuk menunjukkan integritas dan independen dari negara sehingga nanti, jika mau menangkap koruptor, bisa tanpa tedeng aling-aling langsung diringkus.

Apa lagi nih, gajinya Pak Firli ini nggak main-main dan cukup besar loh, yaitu totalnya Rp 123,9 juta per bulan. Karena adanya hal ini, sampai membuat Bung Saut Situmorang, sebagai mantan pimpinan KPK langsung angkat bicara dan menyarankan Pak Firli agar menggunakan uang tunjangan transportasi untuk kredit mobil baru saja.

Duh, rasanya melihat fenomena KPK yang seperti sekarang nih mimin jadi mau bernyanyi, “Aku yang dulu bukanlah yang sekarang”. Hehehe.

Lagian, apa Pak Firli nggak takut mendapatkan panggilan lagi nih? Sebelumnya kan sudah pernah dipanggil terkait pelanggaran kode etik. Masa sih mau jatuh di lubang yang sama? Keledai saja tidak akan masuk dua kali di lubang yang sama. Upss. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, menurut kalian, saat kondisi huru-hara dan serba crowded, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masih peduli untuk menyelesaikan hiruk-pikuk kondisi demikian? Kalau Ethan Hunt lewat aksi heroiknya dalam film Mission: Impossible – Rogue Nation sih lebih memilih untuk tetap melanjutkan misi. Bahkan, doi akan tetap lanjur meski mayoritas pemerintahan negara nggak mendukungnya.

Ethan yang tergabung dalam lembaga agen rahasia bernama Impossible Mission Force (IMF) yang khusus menangani aksi kejahatan terhadap tokoh-tokoh negara, beruntung sekali karena masih didukung oleh tokoh penting di dalam Central Intelligence Agency (CIA).

CIA ini masih percaya bahwa Ethan dan kawan-kawan akan mampu membuktikan adanya Syndicate yang oleh pemerintah hanya dianggap ilusi. Walhasil, Ethan pun berhasil membalas tuntas kebaikan CIA yang sudah memercayainya dan membuktikan kepada pemerintah lewat keberhasilan IMF menangkap para Syndicate.

Dari sedikit cerita ini, mimin mau bilang bahwa, kalau kalian punya masalah yang pelik, kasih aja ke ahli problem solving-nya. Bahkan, meski orang-orang di sekitarmu kurang gerak cepat (gercep), kalian mes sti tetap berani mengambil keputusan. Sebab, menurut mimin, memberi kerjaan kepada ahli nggak bakal bikin kecewa.

Kalau diterjemahkan ke dalam situasi negara saat ini, Mission Impossible ini rada-rada relate dengan pemberitaan terakhir yang menempatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aktor utama.

For your information, Pak Mahfud ini mengumumkan bahwa akan ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan korupsi. Pada rapat koordinasi nasional (rakornas) tersebut, kayaknya Pak Mahfud kelihatan banget menaruh harapan dan kepercayaan terhadap KPK untuk menangani kasus gurita korupsi yang akhir-akhir ini mangkrak, seperti kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.

Bahkan kentara banget, cuy, kecintaan Mahfud MD sama KPK nih lewat diksi ‘pengambilalihan’ yang ia sampaikan dalam kalimatnya berikut, “Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan (oleh KPK) perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri.”

Wih, mimin berpikirnya KPK nih kayak Ethan dan kawan-kawan, cuy, yang sempat diremehkan tetapi akhirnya didukung oleh satu tokoh penting. Mimin sih harapannya sikap Pak Mahfud yang kayak CIA dalam film Mission Impossible itu terus berlanjut sih. Sebab mimin rasa sudah tepat kalau pekerjaan pemberantasan korupsi diserahkan ke ahlinya.

Jangan-jangan yang menyusun Perpres tersebut malah memang Pak Mahfud dan timnya nih. Kalau memang iya, kita sepakat lanjut pak, jika bisa bahkan tangkap saja para koruptor itu semua. Kita support penuh deh.

Kita doakan ya, gengs, semoga nanti sewaktu Perpres supervisi jadi, kasus kelas kakap yang bikin negara kita merugi segera bisa terbereskan. Eits, tapi ya jangan cuma korupsi yang sudah terlanjur viral saja ya, pun korupsi yang belum viral juga nanti harus disikat. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Keppres pengangkatan KPK dipersoalkan dan dinilai bertentangan dengan UU. NO 19/2019. Dianggap belum cukup usia dan direncanakan akan di gugat

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ara petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkadang menjadi musuh bersama bagi para politikus yang nakal.

Kalau musuhan sama politikus nakal sih gapapa deh, ga ada ruginya juga. Berantas terus, ciduk terus sampai habis, weleeeeh weleeeeh.

Tapi terkadang juga, para pimpinan KPK dilirik untuk dijadikan sebagai sahabat bagi para politikus. Ya untung – untung bisa dapet kekuasaan karena berteman sama politikus, uhuyyy.

Nah loh, kalau para pimpinan KPK sudah campur aduk di dunia politik praktis, rasanya tak elok juga dilihat. Yang dikampanyekan bukan lagi jauhi korupsi, tapi pilihlah saya, weleeeh weleeeeh.

Emang riskan sih kalau pimpinan KPK terjun ke politik, pasti ada anggapan kalau selama menjabat sebagai pimpinan KPK membumihanguskan para musuh politik, bukan koruptor sesungguhnya.

Sering kan denger KPK itu main politik, bahkan Fahri Hamzah secara terang-terangan bilang kalau KPK itu partai politik.

Woailaaahh, belum tentu juga kan. Maksudnya, belum tentu iya, belum tentu engga juga. Skeptis aja dulu, soalnya kan pernyataan Fahri belum bisa dibuktikan juga.

Emang ada gitu pimpinan KPK yang dekat dengan dunia politik? Ehmm, coba liat aja gelagat rekam jejak Abraham Samad, mantan Pimpinan KPK itu kan dekat betul dengan dunia politik.

Bahkan beberapa kali Abraham ditawari jadi calon Presiden, calon Wakil Presiden, atau calon Gubernur sekalipun.

Tapi risikonya, Abraham harus terima akibatnya. Dilengserkan tanpa sebab yang jelas. Kasus yang diada-adakan, berasa kan? Bahasa kerennya sih, Abraham Samad dikriminalisasi, weleeeeh weleeeeh.

Menjelang Pilpres 2019, lagi dan lagi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam bursa pencalonan Presiden.

Bahkan, Abraham Samad sudah mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden. Widiiiihhhh, ngeri kali, ga nanggung-nanggung ya, weleeeh weleeeh.

Tapi kayaknya sekarang Abraham Samad sudah agak niat sedikit, pengakuannya sih dia sudah keliling dan mendapat dukungan. Uppssss, mendapat dukungan atau meminta dukungan nih, hadeuuuhh.

Kalau kata Jiddu Krishnamurti, sang theosofis dari India mengatakan, dukungan dari rakyat memang dibutuhkan untuk mempercepat dan memperkuat perjuangan.

Tapi kalau untuk Abraham Samad, kayaknya dukungan rakyat belum begitu masif deh, yang deklarasi aja katanya cuma 100 orang.

Lahhh gimana mau mencuri perhatian partai politik untuk mendukung Samad? Ehmm, kayaknya hampir mustahil deh, weleeeh weleeeh. (Z19)