PinterPolitik.com

Tarik-ulur majunya Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo 2020 benar-benar telah menjadi drama tersendiri. Bagaimana tidak, sajian polemik seperti adanya penolakan dari PDIP Solo sendiri turut meramaikan dugaan publik bahwa anak presiden tersebut sebenarnya tidak mendapatkan dukungan penuh dari partai banteng.

Menimbang pada usia dan pengalaman kepemimpinan, memang tidak sedikit yang menyayangkan mengapa PDIP justru lebih mengusung Gibran daripada Wakil Wali Kota Solo saat ini, Achmad Purnomo yang notabene lebih berpengalaman dan sudah pasti mendapatkan dukungan dari PDIP Solo.

Menariknya, setelah Gibran resmi ditetapkan maju bersama dengan Teguh Prakosa, Purnomo diketahui dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana. Tidak heran kemudian, desas-desus bahwa Purnomo ditawari jabatan sebagai kompensasi dirinya batal maju menjadi pergunjingan umum yang mencuat di tengah masyarakat.

Purnomo sendiri telah mengklarifikasi tudingan tersebut dengan menyebutnya “salah kaprah”. Tegasnya, narasi Presiden Jokowi yang menawarinya jabatan merupakan guyonan dari wartawan, dan bukannya pernyataan sang presiden.

Kendati demikian, momentum pemanggilan Purnomo yang berdekatan dengan resminya Gibran maju di Pilwakot Solo tentunya tetap menyimpan spekulasi tersendiri bahwa adanya peran Presiden Jokowi dalam keberhasilan sang anak diusung oleh PDIP.

Adanya dugaan campur tangan Presiden Jokowi dalam pengusungan Gibran memang bukanlah barang baru. Dengan “lumrahnya” praktik politik dinasti di republik ini, bahkan juga di berbagai penjuru dunia, majunya sang anak presiden menggantikan Purnomo dinilai sebagai sesuatu yang tidak perlu dikejutkan.

Lantas, mengapa politik dinasti ini terjadi?

View this post on Instagram

Makin panas di Pilkada Solo #gibran #gibranrakabuming #achmadpurnomo #pilkadasolo #solo #pdip #pdiperjuangan #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 20, 2020 at 2:26am PDT

Telah Mengakar?

Melacak bukti sejarahnya, politik dinasti bahkan telah ditemukan sejak 3050 SM di Mesir Kuno. Menurut dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, benih politik dinasti memang telah mengakar secara tradisional. Artinya, sistem politik tersebut pada dasarnya adalah sistem politik awal yang dikembangkan oleh peradaban manusia.

Dengan cara kerjanya yang menjalankan kekuasaan politik oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau kekerabatan. Politik dinasti menjadi suatu hal yang tidak terhindar menimbang pada sistem politik awal yang berbentuk kekerajaan.

Kendati gelombang demokratisasi, ataupun proposal meritokrasi terus didengungkan, nyatanya praktik politik dinasti masih menggurita di berbagai tempat. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh Farida Jalalzai dan Meg Rincker dalam tulisannya Dynasties Still Run The World.

Dalam temuannya, disimpulkan bahwa rata-rata, satu dari sepuluh pemimpin dunia berasal dari rumah tangga yang memiliki ikatan politik. Memeriksa latar belakang 1.029 eksekutif politik – presiden dan perdana menteri – di Afrika sub-Sahara, Asia, Eropa, Amerika Utara dan Amerika Latin dari tahun 2000 hingga 2017, mereka menemukan bahwa 119, atau 12 persen, dari semua pemimpin tersebut memiliki hubungan kekeluargaan.

Di Indonesia sendiri, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dini Suryani,  sejak runtuhnya rezim Orde Baru, praktik politik dinasti justru semakin subur tumbuh di Indonesia.

Itu misalnya terlihat dari eksisnya politik dinasti di banyak wilayah, seperti Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura), dan tentunya Dinasti Chasan Sochib (Kelompok Rau) di Banten.

Kembali pada kasus Gibran. Dengan sang anak presiden yang belum tentu terpilih nantinya, memang menjadi cukup prematur untuk mengatakan bahwa politik dinasti telah terbentuk. Akan tetapi, merujuk pada tulisan Yoes C. Kenawas yang berjudul The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society, tampaknya akan membuat kita berpikir dua kali atas simpulan tersebut.

Di sini, Kenawas mengkaji monopolisasi kekuatan politik oleh elite politik yang terhubung ikatan keluarga di tingkat sub-nasional (daerah) untuk mengeksplorasi penyebab yang mendasari terbentuknya politik dinasti di Indonesia. Menurutnya, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa politik dinasti dapat terbentuk di daerah.

Pertama, dengan berubahnya mekanisme pemilihan pemimpin dari sistem otoriter-terpusat (di era Orde Baru) ke sistem yang terdesentralisasi dan terdemokratisasi (sejak era reformasi), ini berkonsekuensi pada munculnya politik dinasti di tingkat daerah.

View this post on Instagram

Lewat Perpres, Presiden Jokowi ingin kuatkan Menkopolhukam #menkopolhukam #mahfudmd #jokowi #presidenjokowi #bin #badanintelijennegara #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 18, 2020 at 7:09pm PDT

Kedua, kebangkitan politik dinasti di tingkat daerah terjadi karena kemampuan elite yang berkuasa untuk menciptakan “lapangan bermain yang tidak merata” dengan mengeksploitasi jaringan keluarga dan kekayaan materi mereka untuk membantu anggota keluarganya maju atau memenangkan jabatan.

Ketiga, petahana pemegang jabatan perlu membangun politik dinasti untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama dan/atau setelah mereka turun dari jabatan. Petahana memilih anggota keluarganya karena mereka adalah alternatif yang paling dapat dipercaya oleh petahana untuk melindungi kepentingannya.

Mengacu pada Kenawas, kita dapat melihat pada prasyarat politik dinasti tampaknya terlihat dalam majunya Gibran di Pilwakot Solo. Dengan fakta PDIP Solo menunjukkan gestur penolakan, itu jelas merupakan indikasi bahwa terdapat intervensi elite yang membuat Gibran akhirnya diusung menggantikan Purnomo.

Tentu bukan rahasia lagi, di luar hubungannya yang kurang harmonis saat ini dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri, Presiden Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat Gibran mendapatkan restu dari putri Soekarno tersebut.

Lantas, jika sudah begini, mengapa Presiden Jokowi rela mempertaruhkan citranya sebagai politisi dengan mendorong Gibran maju?

Gen Egois adalah Akarnya?

Secara politis, mungkin mudah menyimpulkan, dengan fakta Presiden Jokowi tidak lagi bertarung di gelaran Pilpres 2024, ia tidak lagi memiliki beban untuk mempertahankan citra politiknya. Akan tetapi, bagaimana jika alasannya jauh lebih dalam dari itu?

Seorang Darwinian bernama Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene tampaknya dapat memberikan kita penjelasan yang mencengangkan terkait mengapa praktik politik ini dapat terjadi. Dalam bukunya, Dawkins menjelaskan terdapat mekanisme gen yang dapat mendorong sifat atau perilaku manusia sebagai inangnya.

Di sini, Dawkins memperkenalkan istilah selfish gene atau gen egois untuk menggambarkan bagaimana gen bekerja. Seperti halnya teori evolusi yang menyebut spesies akan berusaha mempertahankan eksistensi atau keberlangsungan dirinya. Dawkins kemudian menarik penjelasan tersebut sampai ke level gen dengan menyebutkan bahwa gen juga berperilaku demikian.

View this post on Instagram

BIN nggak lagi dalam koordinasi Kemenkopolhukam, sebuah langkah politis? #perpres #bin #badanintelijennegara #kemenkopolhukam #corona #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 20, 2020 at 1:06am PDT

Contoh ekstrem dalam menjelaskan hal ini adalah perilaku ibu yang melindungi anaknya. Mengacu pada selfish gene, ditolongnya sang anak terjadi karena gen yang ada di si ibu ingin mempertahankan replikasi dirinya yang berada di si anak. Artinya, motif penolongan tersebut adalah motif evolusi untuk mempertahankan keberlangsungan gen atau keturunannya.

Eko Wijayanto dalam bukunya Memetics dan Genetika Kebudayaan menjelaskan bahwa konsep gen egois turut andil dalam membuat manusia sebagai inang gen berperilaku egois. Ini dalam artian ingin terus mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Konteks yang disebutkan oleh Eko tampaknya menjelaskan mengapa elite yang tengah berkuasa memiliki dorongan untuk mempertahankan tampuk kekuasaannya, serta condong untuk memilih keluarganya melanjutkan kekuasaan tersebut.

Lagipula, sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan memang menjadi alat pelindung terkuat bagi keberlangsungan diri. Artinya, keinginan untuk terus berkuasa dan mendorong keluarga untuk berkuasa adalah determinasi gen dalam tubuh sang inang agar probabilitasnya untuk terlindungi menjadi lebih besar.

Penjelasan sosio-biologi ini tentunya bukanlah penjelasan paripurna. Akan tetapi, sedikit tidaknya kita dapat memahami bahwa terbentuknya politik dinasti yang terus terepodruksi di berbagai penjuru dunia, bahkan di Indonesia tampaknya adalah fenomena lumrah dalam perspektif teori evolusi.

Menarik untuk ditunggu apakah Gibran sukses mengulang kejayaan sang ayah atau tidak. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kondisi politik di tubuh PDIP Kota Surakarta memang tengah panas. Ibarat Captain America: Civil War, mungkin kondisi itulah yang tengah terjadi pada PDIP di kota tersebut. Pasalnya, ada dua kekuatan yang tengah membuat partai tersebut berada dalam pilihan sulit.

Ini adalah tentang Gibran Rakabuming  Raka, putra sulung dari Presiden Jokowi, yang dikabarkan akan maju pada Pilwakot Surakarta 2020. Sebagai putra dari presiden yang diusung oleh PDIP, jelas Gibran merasa perlu mendapatkan dukungan yang sama dari partai banteng itu.

Makanya doi bela-belain mendaftar dan menjadi anggota dari partai tersebut, kemudian mengajukan diri untuk bersaing memperebutkan dukungan PDIP dalam gelaran kontestasi elektoral di tahun ini.

Tapi, Gibran kayaknya harus gigit jari deh. Soalnya DPC PDIP Surakarta telah menyebutkan bahwa mereka akan mendukung Achmad Purnomo – yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota – sebagai calon yang diusung.

View this post on Instagram

Informasi pribadi disebar oleh pihak tertentu, pasien virus Corona mengakui tertekan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 6, 2020 at 7:00pm PST

Hal tersebut bahkan langsung disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo. Pria yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Surakarta – dan merupakan mantan Wakil Wali Kota Surakarta saat mendampingi Jokowi memimpin kota tersebut – menyebut bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan suara kader di tingkatan terbawah.

Beh, perang terbuka ini namanya. Soalnya itu berarti PDIP siap menabrak dukungan politik yang berpotensi akan didapatkan oleh Gibran. Apalagi, hampir semua partai lain sudah menyiratkan akan mendukung pemilik brand martabak Markobar tersebut.

Selain itu, PDIP harus siap menghadapi efek Jokowi yang berpotensi secara tidak langsung bisa dikapitalisasi oleh Gibran. Dengan status sebagai anak presiden yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, orang tentu akan melihat Gibran sebagai “Jokowi”.

Walaupun Jokowi tidak pernah secara terbuka menyatakan dukungannya untuk Gibran, sang anak tetap saja akan dianggap sebagai bagian dari trah kekuasaan sang ayah. Jokowi pernah secara khusus bertemu Hadi Rudyatmo di Yogyakarta untuk membahas hal itu loh.

Hmmm, roman-romannya emang bakal seru nih. Apalagi, elite PDIP di pusat juga belum secara jelas akan memberikan dukungan pada siapa. Bahkan, jangan-jangan isu ini jadi alat tarik menarik politik nih antara partai banteng itu dengan Jokowi.

Dan kalau beneran nggak didukung, maka Gibran bisa jadi “anak tiri” di kota sendiri. Izzz izz izz. Yang sabar ya Mas Gibran. Kalau nggak didukung PDIP, masih banyak partai lain kok yang siap menampung. Tapi mereka pasti kepengen martabak Markobar loh mas. Hehehe. (S13)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2020 at 10:25pm PDT

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Melacak bukti sejarahnya, politik dinasti bahkan telah ditemukan sejak 3050 SM di Mesir Kuno. Menurut dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, benih politik dinasti memang telah mengakar secara tradiosional. Artinya, sistem politik tersebut pada dasarnya adalah sistem politik awal yang dikembangkan oleh peradaban manusia.

Dengan cara kerjanya yang menjalankan kekuasaan politik oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau kekerabatan. Politik dinasti menjadi suatu hal yang tidak terhindar menimbang pada sistem politik awal yang berbentuk kekerajaan.

Menariknya, kendati dunia dilanda oleh gelombang demokratisasi setelah Perang Dunia II, nyatanya politik dinasti masih menjadi “warna utama”, bahkan di negara yang telah menerapkan politik demokrasi sekalipun.

Tidak ketinggalan di Indonesia, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dini Suryani,  sejak runtuhnya rezim Orde Baru, praktik politik dinasti justru semakin subur tumbuh di Indonesia.

Itu terlihat dari eksisnya politik dinasti di banyak wilayah, seperti Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura), dan tentunya Dinasti Chasan Sochib (Kelompok Rau) di Banten.

Atas konteks tersebut, sebenarnya menjadi menarik sekaligus melahirkan tanda tanya tersendiri mengapa dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP pada 19 Februari 2020 lalu, Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri justru mengaku kesal dengan adanya pejabat yang mendorong kerabatnya maju di Pilkada 2020 melalui PDIP karena dinilai itu adalah upaya dalam membangun politik dinasti.

Pasalnya, dalam temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), ternyata PDIP adalah partai terbanyak yang menyumbang kekerabatan di Senayan. Menariknya, dalam daftar tersebut terdapat nama anak Budi Gunawan (BG), Mochamad Herviano yang berhasil duduk di Senayan melalui partai banteng. BG sendiri adalah sosok yang dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Mega.

View this post on Instagram

Megawati Soekarnoputri sentil #politisi yang bangun politik dinasti.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #megawatisoekarnoputri

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 20, 2020 at 5:00am PST

Tidak hanya itu, terdapat pula nama anak Mega, Puan Maharani yang telah mencicipi berbagai jabatan politik, dari menteri sampai menjadi Ketua DPR. Kendati Mega membantah Puan adalah hasil politik dinasti, merujuk pada definisinya, tepisan anak Soekarno tersebut tentu dapat dibantah dengan mudah.

Kemudian, terdapat pula pernyataan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto yang menyebutkan politik dinasti adalah hal biasa ketika membela putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution yang akan maju di Pilkada 2020.

Jika PDIP, bahkan mungkin Mega sendiri, telah menerapkan politik dinasti, lantas sebenarnya untuk siapa sentilan Ketum PDIP tersebut ditujukan?

Mungkinkah untuk Jokowi?

Kendati menasbihkan diri sebagai partai penguasa, nyatanya status tersebut tidak berbanding lurus dengan keberhasilan PDIP dalam memenangkan Pilkada.

Pada Pilkada 2017 lalu, dari 7 Pilgub, PDIP hanya memperoleh kemenangan di tiga provinsi (45 persen), yaitu di Aceh, Sulawesi Barat, dan Papua. Lalu pada Pilkada 2018, dari 17 Pilgub, PDIP hanya memperoleh kemenangan di enam provinsi (35 persen), yaitu Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawaesi Selatan.

Terkhusus Pilkada 2018, kekalahan tersebut terbilang cukup menyakitkan karena PDIP justru gagal dalam mempertahankan kekuasaannya di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Tidak hanya itu, kendati telah mengusung kandidat populer, seperti Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumatera Utara, ataupun sosok yang memiliki kekerabatan dengan Mega seperti Giri Ramanda Kiemas di Pilgub Sumatera Selatan, dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur, nyatanya strategi tersebut juga tidak membuahkan kemenangan bagi partai banteng.

View this post on Instagram

Gerindra akan dukung Gibran di Pilwakot Solo.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 7, 2020 at 2:00am PST

Bertolak dari “kegagalan” dalam dua Pilkada terakhir, mudah untuk menyimpulkan bahwa PDIP mestilah telah melakukan perombakan strategi agar dapat mendulang kesuksesan di Pilkada 2020 ataupun dalam rangka mempertahankan daerah kekuasaannya. Hal tersebut misalnya terlihat dari 48 pasangan calon (paslon) kepala daerah yang diusung di Pilkada 2020 yang sebagian besar merupakan kepala daerah petahana atau incumbent.

Menariknya, dari 48 paslon yang sudah diumumkan, belum diumumkan paslon untuk Pilkada Solo dan Medan. Pasalnya, kedua daerah tersebut adalah tempat di mana kerabat Presiden Jokowi, yakni Gibran dan Bobby ingin berlaga.

Konteksnya menjadi semakin menarik karena sedari awal PDIP menunjukkan semacam riak-riak penolakan untuk mengusung keduanya, khususnya Gibran di Solo. Berdasarkan informasi yang didapatkan PinterPolitik, ternyata diketahui bahwa telah terjadi “kegamangan” atau keraguan dari pengurus PDIP di Solo terkait apakah Gibran atau Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo yang akan diusung di Pilwakot Solo 2020.

Pasalnya, baik Purnomo maupun Gibran, sama-sama memiliki modal yang bagus untuk memenangkan Pilwakot Solo. Dalam survei yang dilakukan oleh Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unsri), memang menyebutkan bahwa popularitas Gibran sebagai yang tertinggi bersama dengan Purnomo.

Selain popularitas, Purnomo juga menempatkan diri sebagai sosok dengan elektabilitas dan akseptabilitas tertinggi. Sedangkan Gibran, memiliki “Jokowi Effect” yang dipercaya dapat membuat masyarakat Solo ataupun partai politik lain untuk memilihnya.

Oleh karenanya, kegamangan tersebut bukan soal siapa sosok yang akan membawa kemenangan, melainkan menimbang pada siapa sosok yang dapat mengkonsolidasikan elite di DPRD Solo. Masalahnya, dengan PDIP yang memborong 30 kursi dari 45 kursi DPRD Solo pada Pemilu 2019, partai banteng tentu membutuhkan sosok yang tepat dan berpengalaman.

Pilihan Rasional PDIP?

Konteks adanya indikasi keraguan PDIP dalam mengusung Gibran di Solo dapat dipahami melalui rational choice theory atau teori pilihan rasional. Di dalam teori tersebut, individu atau kelompok digambarkan sebagai agen rasional apabila mengambil putusan berdasarkan serangkaian preferensi yang lengkap. Imbasnya, karena preferensi yang begitu kompleks dan beragam, putusan rasional memiliki pertautan dengan konteks sosial-budaya.

Menariknya, kendati terdapat diversitas preferensi, tetap terdapat suatu pola yang sama, yaitu jika dihadapkan pada pilihan yang memiliki probabilitas berisiko atau tidak pasti, ditemukan konsistensi di mana agen rasional cenderung tidak mengambilnya.

https://www.instagram.com/p/B6NTyfnA7DL/?utm_source=ig_web_copy_link

Merujuk pada teori tersebut, mudah untuk memahami mengapa pengurus PDIP di Solo saat ini tengah mengalami kegamangan menimbang pada potensi Gibran untuk mampu menkonsolidasikan DPRD Solo lebih kecil daripada Purnomo.

Purnomo yang telah lama menjadi kader PDIP dan memang berkecimpung di DPRD Solo, tentu saja memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dari Gibran yang belum lama bergabung di partai banteng. Terlebih lagi, dengan usianya yang masih muda, tentu terdapat keraguan tersendiri terhadap kemampuan kepemimpinannya.

Akan tetapi, jika PDIP ingin mengambil win-win solution, partai banteng dapat menduetkan Gibran dengan Purnomo untuk menghindari putra Presiden Jokowi tersebut dipinang oleh partai politik lain yang sudah menunjukkan dukungan seperti Golkar dan Gerindra.

Pada akhirnya, benar tidaknya sentilan Mega ditujukan kepada Jokowi memang tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, adanya kabar terkait kegamangan pengurus PDIP di Solo untuk mendukung Gibran tentu saja mudah dipahami bertolak dari berbagai variabel yang ada. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Gerindra akan dukung Gibran di Pilwakot Solo, hal tersebut telah dibahas Prabowo dan petinggi partai.  Berbeda dengan PDIP yang belum bersikap, meskipun Gibran mendaftar sebagai anggota PDIP dan ingin jadi calwakot dari partai tersebut

PinterPolitik.com

“Man is by nature a political animal”.

:: Aristoteles ::

Mantan Perdana Menteri Inggris, Winston S. Churchill pernah berujar: “When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you”. Kurang lebih kata-kata tersebut bisa diartikan bahwa ketika tidak ada musuh atau gejolak di dalam, maka musuh dan gejolak dari luar tak akan bisa “menyakitimu”.

Konteks kata-kata Churchill ini ia sampaikan ketika Inggris sedang terlibat dalam Perang Dunia II dan menghadapi ancaman dari Nazi Jerman. Sementara pada saat yang sama ada gejolak politik yang terjadi di internal negara tersebut, salah satunya The May 1940 War Cabinet Crisis akibat perbedaan sikap faksi-faksi politik internal terkait bagaimana menyikapi serangan Nazi.

Konteks persinggungan di internal inilah yang mirip dengan kasus yang terjadi pada PDIP, khususnya dalam konteks Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo yang sedianya akan berlangsung pada tahun 2020 ini. Bagaimana tidak, di tengah digdaya partai tersebut di wilayah ini, muncul gesekan di partai terkait siapa yang akan disodorkan sebagai calon wali kota.

Sebelumnya, diberitakan bahwa ketidakhadiran Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP beberapa hari lalu menjadi pergunjingan hangat. Bukan tanpa alasan, posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo memang menjadi kunci siapa yang akan menjadi ujung tombak di Pilkada kota tersebut di tahun 2020 ini.

Hal ini mendapatkan resonansi pemberitaan yang besar mengingat ada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan niatnya untuk maju dalam gelaran kontestasi elektoral lokal ini.

Sementara, pada saat yang sama DPC PDIP Solo yang dipimpin oleh Rudy justru telah jauh-jauh hari mengusung nama Achmad Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo, didampingi Teguh Prakosa sebagai pasangan calon. Nama terakhir adalah Sekretaris DPC PDIP Solo.

Konteks inilah yang membuat muncul klaim dukungan pengurus di daerah hingga ke akar rumput yang makin kuat pada dua tokoh tersebut.

Akibatnya, ketika nama Gibran mencuat dan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak – bahkan kemudian melakukan pendaftaran lewat PDIP – hal tersebut menimbulkan gesekan di tingkat akar rumput PDIP kota Solo.

Rudy memang menampik bahwa ketidakhadirannya di Rakernas adalah karena persoalan Pilkada dan menunjuk konteks cuaca ekstrem dan potensi bencana yang beberapa waktu terakhir ini melanda Indonesia sebagai alasan utama dirinya tak menghadiri acara tersebut.

Namun, jika merujuk pada pernyataan Sekjen PDIP – yang kini tengah disoroti terkait kasus suap komisioner KPU – Hasto Kristiyanto yang sempat menyebut akan memberikan teguran pada pengurus yang enggan mendukung Gibran, bisa dipastikan ada gesekan yang terjadi antara pengurus pusat dan daerah PDIP.

Apalagi, menurut Hasto, keputusan siapa yang akan dicalonkan di Pilkada harus mendapatkan arahan dari pengurus pusat partai, yang artinya juga akan melibatkan sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Dari pernyataan Hasto terebut, terbersit bahwa nama Gibran masih dilihat elite PDIP lebih menguntungkan secara politik. Konteks ini juga berhubungan erat dengan sentralnya posisi Solo sebagai salah satu center of gravity alias pusat gravitasi politik di kawasan selatan Jawa.

Tak heran ada yang menyebutkan bahwa pertempuran politik sebetulnya tak akan terjadi di hari pemungutan suara – sebab kans kemenangan PDIP jelas sangat besar, jika tidak ingin disebut mutlak – tetapi terjadi di saat-saat penentuan siapa yang akan menjadi calon yang diusung partai tersebut. Lalu, mungkinkah Gibran menyingkirkan Achmad Pramono dalam perebutan kursi calon dari PDIP?

Benteng Banteng di Solo

Bagi banyak orang, menyeruaknya Gibran masuk ke dalam politik adalah hal yang sangat menarik. Pasalnya, putra Jokowi ini awalnya tak banyak terlihat gelagatnya tertarik untuk terjun ke dunia politik.

Namun, setahun terakhir, perubahan drastis terjadi. Gibran mulai mengukur langkah dan menghitung peluangnya dalam politik. Ia diketahui telah mendaftar untuk menjadi kader PDIP. Tak tanggung-tanggung, setelah mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA), ia langsung mendaftarkan diri sebagai calon wali kota, mengikuti jejak sang ayah.

Posisi Gibran sendiri sebenarnya jauh lebih menguntungkan. Statusnya sebagai putra presiden saja sudah lebih dari cukup untuk membuat popularitasnya tak tertandingi. Hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Slamet Riyadi (Unsri) menempatkan popularitasnya di atas Achmad Purnomo.

Ia juga telah bertemu dengan Megawati Soekarnoputri pada Oktober 2019 lalu. Pertemuan ini punya signifikansi, apalagi jika melihat pernyataan Hasto yang memberikan teguran untuk pengurus DPC PDIP yang tidak “mengakomodasi” pencalonan Gibran.

Bagi PDIP, menempatkan calon yang tepat di kota Solo sangat penting. Solo adalah kota ketiga terbesar di selatan Jawa setelah Bandung dan Malang, terutama dari sisi jumlah penduduk. Walaupun dari sisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Solo ada di urutan 65 dari 514 kabupaten/kota, namun signifikansi kota ini secara politik besar bagi Indonesia secara keseluruhan.

Selain menjadi sentral pluralisme dan pergolakan budaya kejawaan – katakanlah seperti yang ditulis oleh Soejatno dan Benedict Anderson – Solo juga beberapa tahun terakhir cukup disorot dalam konteks gerakan konservatisme berbasis agama. Pada tahun 2016, investigasi kantor berita DW menyebutkan bahwa Solo menjadi basis perekrutan dan pelatihan simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Konteksnya juga penting dalam hal politik nasional dari sudut pandang kekuasaan saat ini, utamanya dalam diri Jokowi sendiri. Artinya, memastikan tak ada pergolakan berarti di wilayah ini adalah hal yang penting bagi PDIP sebagai partai politik.

Persoalannya, indetiknya Jokowi dengan PDIP yang menguntungkan partai tersebut hampir 10 tahun terakhir, akan punya resonansi yang berbeda jika katakanlah dalam kasus ini, Gibran tidak dipilih sebagai calon wali kota oleh partai banteng tersebut. Lebih buruk lagi, jika ia dipinang oleh partai lain.

Hitung-hitungan ini memang membuat Pilwakot Solo menjadi battle ground untuk PDIP sendiri. Partai tersebut harus menghadapi fakta bahwa jika tetap mengikuti suara kader lokal dan mengesampingkan dampak politik Jokowi – dalam hal ini pada diri Gibran – maka bukan tidak mungkin perubahan peta politik di Solo bisa saja terjadi.

Trah Jokowi vs Kader Struktural

Kondisi ini memang mempertegas fakta bahwa PDIP yang digaung-gaungkan sebagai partai kader, nyatanya masih kuat konteks politik elite-nya.

Dalam teori elite, situasi dan kebijakan politik sangat ditentukan oleh segelintir elite yang berkuasa secara ekonomi-politik dan punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan besar. Pemikir klasik teori ini, misalnya Vilfredo Pareto, hingga tokoh kontemporer macam Thomas Ferguson, memandang posisi elite punya kemampuan untuk membelokkan kebijakan politik tertentu.

Kekuasaan kelompok elite ini mempengaruhi arah politik, bahkan menentukan siapa yang akan dipilih oleh masyarakat. Dalam konteks PDIP, sosok Megawati memang adalah elite utamanya. Namun, DPP partai tersebut – misalnya Hasto – bisa juga dianggap sebagai penentu kebijakan utama.

Jokowi sendiri bisa dianggap sebagai elite dalam konteks posisinya saat ini sebagai penguasa. Sementara Gibran mendapatkan efek turunan dari status tersebut, sekalipun Jokowi tak pernah secara terbuka menyatakan suara atau katakanlah endorsement politik untuk putranya tersebut.

Persoalan yang akan dihadapi oleh PDIP juga akan berasal dari kadernya sendiri di tingkat daerah. Pengurus partai harus bisa memastikan tidak akan ada gejolak berlebihan di daerah yang bisa merugikan partai banteng tersebut. Ketidakhadiran Hadi Rudyatmo dalam Rakernas PDIP adalah indikator yang harus diperhatikan secara lebih serius oleh petinggi partai.

Bagaimanapun juga pencalonan Gibran yang baru beberapa bulan menjadi anggota partai adalah gesekan yang besar terhadap mereka yang puluhan tahun telah mengikuti proses pengkaderan di partai. Yang jelas, seperti kisah Churchill di awal tulisan, jangan sampai benturan internal ini mempengaruhi hasil akhir Pilwakot Solo untuk PDIP sendiri. Menarik ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Saya juga penasaran dan ingin berkenalan, karena menurut saya, dia ini pasar milenial.”

Begitulah pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah terhadap Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TvOne pada 11 Juli 2017.

Munculnya Tsamara pada acara ikonik yang telah menjadi standar publik dalam melakukan perdebatan politik tersebut, turut melambungkan namanya dan juga menjadi penanda hadirnya PSI meramaikan diskursus politik nasional.

Seperti pernyataan Fahri, alumnus Universitas Paramadina ini semenjak saat itu telah bertransformasi menjadi magnet PSI dalam menggaet kaum milenial untuk ikut membisingkan diskursus politik.

PSI lantas menasbihkan diri sebagai sebuah partai baru yang menjawab kejenuhan dan apatisme publik atas laku berbagai partai politik yang disebutnya sangat bertumpu pada preferensi tokoh tunggal.

Mengklaim diri sebagai partai terobosan yang merangkul jiwa-jiwa muda guna mendobrak feodalisme partai-partai lama, nyatanya visi PSI tersebut tampaknya hanya menjadi semacam jargon yang tertulis di atas kertas semata.

Alih-alih menjadi partai yang menggoyang dominasi partai yang kerap menjunjung suatu tokoh tunggal berpengaruh, PSI justru dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan diri sebagai suatu “benteng kokoh” yang selalu mendukung ataupun membalas berbagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Atas perannya sebagai benteng kokoh itulah PSI kerap kali memainkan berbagai manuver, termasuk dengan melawan pernyataannya sendiri agar sesuai dengan kebijakan sang presiden.

Kasus paling kentara mungkin adalah pernyataan PSI yang menyetujui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Dewan Pengawas yang menjadi salah satu poin dalam revisi UU KPK. Padahal berbagai pihak menyebut poin tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Ironisnya, pada 2017 lalu, PSI justru terlihat sebagai salah satu pihak yang paling keras mengkritik ataupun menolak segala bentuk upaya pelemahan KPK seperti dalam kasus Hak Angket KPK.

View this post on Instagram

PSI sebelumnya kritik politik dinasti.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 1:00am PST

Kasus terbaru tentunya adalah terkait dukungan PSI kepada Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dalam Pilwakot Solo. Bahkan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni turut melihat terjunnya Gibran tersebut sebagai suatu hal yang sangat baik.

Anehnya, pada Juni 2015 lalu, Toni justru menyorot negatif praktik politik dinasti yang disebutnya mengingkari makna demokrasi, sehingga menyarankan untuk memerangi praktik politik tersebut.

Tidak hanya Toni, pada Agustus 2018 lalu, Tsamara juga melayangkan kritik serupa yang kala itu menyasar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang disebutnya sebagai pihak yang mewarisi sebuah dinasti politik.

Melihat pada kasus manuver PSI yang kerap menyesuaikan diri dengan suara presiden atau memberikan pernyataan yang inkonsisten, lantas apakah yang dapat dimaknai dari fenomena ini?

Efek Ekor Jas

Partai politik berperan sebagai salah satu instrumen penjaga demokrasi, sehingga membuat banyak pihak mendorongnya untuk dapat menyuarakan pernyataan yang benar. Akan tetapi, dalam politik kontemporer, partai politik tidak lagi menempatkan diri sebagai entitas normatif semacam itu.

Mark Schmitt dalam Political Opportunity: A New Framework for Democratic Reform, menyebutkan bahwa politik oportunis telah menjadi suatu bentuk baru dalam realitas politik. Oportunisme sendiri adalah istilah yang lumrah digunakan dalam kehidupan politik Amerika Serikat (AS), baik bagi kelompok kiri maupun kanan, yang mengambil posisi sesuai dengan keuntungan politik yang bisa didapatkan.

Dalam kasus PSI yang terus menunjukkan manuver untuk mendekati Presiden Jokowi, boleh jadi itu adalah bentuk politik oportunis. Pilihan PSI yang cenderung menjadi oportunis memang terbilang cukup realitistis guna untuk selalu mendekatkan diri ke lingkar kekuasaan.

Merujuk pada “logika politik”, meraih kekuasaan telah menjadi raison d’etre atau “alasan keberadan” dari suatu partai politik saat ini.

Melihat pada fenomena PSI yang selalu membuntuti Presiden Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2019 lalu, besar kemungkinan itu diakibatkan oleh coat-tail effect atau “efek ekor jas”. Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan suara partai di Pemilu, yang mana figur tersebut berasal dari capres ataupun cawapres yang diusung.

Menurut Nur Rohim Yunus, efek ekor jas pernah mengalami kesuksesan besar di Indonesia pada Pilpres 2004 dan 2009. Pada saat itu Partai Demokrat yang baru berdiri pada 2001 benar-benar memberikan efek kejut hebat karena memperoleh suara yang begitu signifikan pada Pemilu 2004, dan bahkan menjadi pemenang Pemilu 2009.

Menurut Yunus, tingginya suara Demokrat tersebut diakibatkan karena tingginya elektabilitas SBY yang telah menjadi ikon partai ataupun magnet pendulang suara.

View this post on Instagram

Pihak rektorat UGM dikabarkan menunda peraturan soal kekerasan seksual.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 3:01am PST

Setelah SBY, pada Pemilu 2014 dan 2019 terdapat sosok Jokowi yang turut disebut mendongkrak suara PDIP, yang bahkan mengantarkan partai tersebut meraih suara tertinggi di Pemilu 2019.

Untuk kasus PSI, efek ekor jas ini memang mungkin tidak berhasil karena partai tersebut tak lolos ke parlemen pusat. Akan tetapi, dengan masihnya PSI membuntuti Jokowi selaku presiden, tentunya ini dapat membuat partai tersebut mendapat percikan kekuasaan tersendiri.

Inkonsistensi dalam Politik

Filsuf Romawi, Boethius pernah berujar: “It’s my belief that history is a wheel. Inconsistency is my very essence“, yang sekurang-kurangnya berarti: “Itu adalah kepercayaanku bahwa sejarah itu seperti roda. Inkonsistensi adalah esensi terbesarku.”

Senada dengan pernyataan bijak Boethius, John Hood dalam Inconsistency is Common in Politics, turut menyimpulkan bahwa inkonsistensi adalah suatu hal yang lumrah dalam politik.

Menurutnya, dengan adanya bias kognitif dan determinasi emosi manusia, memiliki pemikiran yang inkonsisten merupakan suatu konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Melihat pada kasus PSI yang turut menyesuaikan suara partainya untuk mendukung Presiden Jokowi, mungkin dapat disimpulkan bahwa hal itu adalah imbas dari determinasi emosional yang diakibatkan dari putusan untuk selalu mendekatkan diri pada sang presiden.

Akan tetapi, di luar persoalan bias kognitif tersebut, apakah itu lantas membuat kita memandang lumrah inkonsistensi pernyataan PSI?

View this post on Instagram

Penyelundupan mobil dan motor mewah lewat Tanjung Priok makin marak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 2:00am PST

Perry R. Hinton dalam The Perception of People: Integrating Cognition and Culture, menyebutkan bahwa inkonsistensi dapat menciptakan masalah potensial karena hal tersebut akan mengakibatkan kebingungan bagi orang lain.

Menurutnya, manusia memiliki motivasi inheren untuk mendapatkan informasi yang konsisten karena hal itu dapat menyediakan jaminan untuk memahami sesuatu secara valid.

Dengan kata lain, mengorbankan konsistensi pernyataan karena harus membela Presiden Jokowi membuat PSI sebenarnya tengah bertaruh dengan citranya di mata publik.

Menimbang pada gagalnya partai milenial ini di Pemilu 2019, sepatutnya menjadi pelajaran tersendiri agar PSI melakukan koreksi internal terkait apakah strateginya selama ini sudah tepat atau tidak.

Pada akhirnya, mungkin dapat dipahami bahwa berbagai pernyataan PSI yang terlihat menyesuaikan diri dengan suara Presiden Jokowi, boleh jadi karena partai tersebut telah memutuskan untuk selalu membuntuti sang presiden guna mengamankan percikan kekuasaan.

Akan tetapi, selaku partai politik yang tentu ingin lolos ke parlemen pusat, sepertinya PSI harus segera mengganti strateginya guna mengamankan masa depannya di Pemilu 2024. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

View this post on Instagram

Wah mengikuti jejak sang ayah nih. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 25, 2019 at 3:09am PDT