Insiden Gedung Capitol membuat Trump disebut mencederai nilai prinsipil demokrasi, dan dinilai menempatkan Partai Republik pada situasi seperti apa yang terjadi pada Partai Whig yang harus bubar pada akhir 1850-an. Mungkinkah hal itu terjadi? Lalu apakah makna yang dapat diambil dari fenomena itu dengan dinamika parpol di Indonesia?

PinterPolitik.com

Pasca insiden di Gedung Capitol pada 6 Januari lalu, banyak pihak yang mulai mempertanyakan arah, visi, dan akan seperti apa Partai Republik di kancah perpolitikan Amerika Serikat (AS) setelah ini.

Tak lain dan tak bukan ialah karena sosok Donald Trump yang disebut turut andil sebagai episentrum narasi destruktif selama berminggu-minggu sebelumnya, dan diduga kuat menjadi pemicu peristiwa mematikan, yang juga dinilai merobek-robek nilai demokrasi negeri Paman Sam.

Mengabaikan aparat keamanan, merongrong konstitusi, simbol, dan nilai demokrasi, hingga tidak menghormati sedikitpun proses hukum, menjadi akumulasi akhir bagi cerminan yang tampak dari insiden di Washington D.C..

Sejumlah pemimpin negara bahkan turut bersuara atas kondisi politik dalam negeri AS. Dari yang khawatir akan jadi preseden buruk dunia, seperti Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Heiko Maas, serta PM Kanada Justin Trudeau. Hingga reaksi kolektif domestik negara lain yang mungkin “bergembira” atau mengejek demokrasi AS seperti Iran hingga Tiongkok.

Persoalan prinsipil dan fundamental atas demokrasi itulah yang membuat sejumlah pengamat politik terkemuka AS seperti Dana Milbank, David Corn, hingga Fareed Zakaria menilai bahwa kondisi Partai Republik saat ini – sebagai partai tempat Trump bernaung – seolah serupa dengan apa yang terjadi pada Partai Whig di tahun 1840-an hingga 1850-an.

Pada era tersebut, Whig adalah salah satu dari dua partai politik (parpol) dominan di AS, yang kemudian terpecah menjadi beberapa faksi dan akhirnya bubar. Whig sendiri bubar akibat benturan ideologi fundamental dalam kebebasan dan demokrasi, utamanya antara faksi pro-perbudakan dan anti-perbudakan.

Baca juga: Jokowi Harus Hindari Kakistokrasi Trump

Pada tahun 1848, secara organisasi Whig mencoba menutupi perbedaan dan benturan itu dengan mencalonkan seorang Zachary Taylor, seorang pemilik budak yang tidak terlibat dalam politik. Namun pada akhirnya, pencalonan itu tetap mendapat penentangan oleh sebagian besar kelompok Whig.

Meskipun Taylor memenangkan Pemilu dan menjadi Presiden AS ke-12, pencalonannya menyebabkan kelompok Whig anti-perbudakan membelot. Singkatnya, mereka membantu mendirikan Partai Republik atau yang juga disebut GOP (Grand Old Party), sebelum kemudian Partai Whig terus menyusut hingga akhirnya bubar dan terlupakan.

Setelah insiden Gedung Capitol, internal Partai Republik sendiri tampak sedikit terbelah. Ada pihak yang masih berdiri di belakang Trump. Namun tak sedikit yang menentang penghinaan terhadap prinsip demokrasi itu, bahkan mendukung upaya pemakzulan, seperti Lisa Murkowski, Pat Toomey, Pimpinan Senat Mitch McConnell, hingga Ketua House Republican Conference Liz Cheney.

Ihwal yang disoroti Milbank, Corn, hingga Zakaria itulah kemudian membuka pertanyaan dan tafsir kemungkinan, bahwa apakah benturan ideologi plus loyalitas pada Trump, akan membuat Partai Republik akan senasib dengan Partai Whig di kemudian hari?

Trump, “Jangkar Politik” GOP?

Dalam kolom tulisan terbarunya di The Washington Post yang berjudul Has Trump pushed the Republican Party to the breaking point?, Fareed Zakaria yang juga memberikan komparasi dengan Partai Whig, menyiratkan bahwa perbedaan faksi yang ada tidak akan serta merta membuat Partai Republik bubar.

Partai Republik modern telah lama dihuni beberapa faksi yang hidup bersama, seperti penganut libertarian, evangelis, pembela hak negara, dan tak terkecuali mereka yang bertendensi rasis. GOP banyak dikatakan berhasil menutupi perbedaan itu selama beberapa dekade.

Pada isu terkini, loyalitas terhadap partai maupun Trump disebut Zakaria menjadi kunci utama. Namun Ia melihat bahwa di balik loyalitas yang mungkin seirama dengan manuver Partai Republik dan Trump, ada pula yang berlandaskan aspek pragmatis, utamanya terkait alasan elektoral politisi lokal di sejumlah wilayah dan negara bagian.

Untuk menjelaskan mengapa perbedaan internal tetap dapat dikelola serta ihwal pragmatis itu dapat terjadi meski kini dihantam isu yang sangat fundamental, postulat Yigal Mersel dalam publikasinya yang berjudul The dissolution of political parties: The problem of internal democracy kiranya dapat menjadi pintu masuk yang tepat.

Baca juga: FPI dan Geliat Vigilantisme Loyalis Trump

Mersel menyebut, di era modern tidak hanya pragmatisme yang meliputi kepentingan parpol. Sebuah parpol dapat mengadopsi struktur internal dan bertransformasi dengan kecenderungan non-demokratis sebagai bagian dari ideologinya, atas nama kebebasan dan demokrasi, demi tujuan kekuasaan.

Non-demokratis dalam artian, sejumlah partai memiliki orientasi berdasarkan diskriminasi ras, jenis kelamin, agama, hingga radikalisme orientasi ideologis. Sementara beberapa partai lain juga mengadopsi struktur oligarki yang menyangkal kemampuan anggota untuk menggantikan, atau bahkan mempengaruhi kepemimpinan partai.

Selain itu Mersel menjelaskan bahwa struktur parpol yang bersifat vertikal – ketika otoritas parpol bekerja dari pemimpin ke bawah, dan bukan dari anggota individu ke atas – membuat satu faksi mayoritas di dalam sebuah parpol mapan, akan menekan faksi lain untuk menyelaraskan langkah. Termasuk langkah dengan tendensi non-demokratis.

Hampir senada dengan Mersel, Joseph Postell dalam The Rise and Fall of Political Parties in America, juga turut membedah karakteristik factional politics atau politik faksi di AS.

Bahwa untuk mempertahankan eksistensi parpol termasuk visinya di tengah faksi-faksi internal yang ada, faksi mayoritas akan melakukan konsolidasi ke dalam koalisi yang lebih luas dan akan menekan faksi lain, yang tentunya dengan “iming-iming” basis kekuasaan yang dimiliki. Untuk kemudian memaksa faksi minoritas menyelaraskan visi dibandingkan mengedepankan kepentingan spesifik.

Ihwal di atas yang kiranya terjadi pada konteks Partai Republik dan korelasinya dengan Trump.

Hal ini kemungkinan besar dikarenakan, meski kalah, Trump berhasil meningkatkan lebih dari sepuluh juta popular vote-nya dibandingkan Pilpres 2016. Fakta yang agaknya membuat tak ada alasan bagi faksi apapun di internal Partai Republik untuk tidak mempertahankan soliditas plus dukungannya kepada Trump, meskipun tengah dirundung isu fundamental berupa “penodaan” terhadap demokrasi pasca insiden Gedung Capitol.

Jajak pendapat terbaru NBC mengejawantahkan hal itu. Trump bahkan masih mendapat dukungan luar biasa dari Partai Republik setelah peristiwa 6 Januari.

Job approval rating atau penilaian kinerja di internal Partai Republik yang secara langsung mendukung Trump bahkan mencapai 98 persen. Sementara persentase berdasarkan dukungan paralel terhadap Partai Republik itu sendiri mencapai 81 persen.

Kemenangan Trumpist, Sebuah Pelajaran

Pilpres AS 2020 sendiri tampaknya menguak sebuah kemenangan di balik kekalahan, terutama bagi para loyalis radikal Trump yang kerap dikenal dengan Trumpist.

Dalam Why the GOP is sticking with Trump’s election deceit, Eugene J. Dionne menyiratkan hal itu dengan merujuk pada kenaikan lebih dari sepuluh juta popular vote Trump di Pilpres 2020 dibandingkan edisi 2016.

Dionne menyebut bahwa satu kemungkinannya ialah narasi provokatif Trump yang selama ini bermuara pada peningkatan atensi signifikan dalam politik GOP, khususnya dari para konspirasis QAnon, Proud Boys, hingga kelompok ekstremis marjinal lainnya.

Baca juga: Kalahkan Trump, Jokowi Jawab Tantangan Fukuyama?

Hal ini disebut Dionne akan membuat Partai Republik kemungkinan melihat masa depan untuk fokus mempertahankan loyalis Trump semacam itu.

Namun di saat yang sama, hal itu agaknya mengejawantahkan “kemenangan” bagi para Trumpist untuk dapat memiliki saluran politik konkret, yang sayangnya memiliki prospek kurang positif bagi dinamika polarisasi dan demokrasi yang tengah terjadi di AS.

Selaras dengan Dionne, Fareed Zakaria secara lebih spesifik menyebut bahwa berbagai kecenderungan yang ada itu akan menghadirkan kondisi, di mana Partai Republik berpeluang besar untuk didominasi oleh orang-orang yang menolak demokrasi Amerika dan terpikat pada teori konspirasi, yang marah karena ketidakberdayaan mereka, dan semakin bersedia untuk mendukung cara-cara ekstrem, bahkan kekerasan untuk mencapai kekuasaan dan segala tujuan mereka.

Preseden yang tengah terjadi di AS itu kiranya dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia khususnya para parpol. Ruang, saluran, dan manuver politik bagi mereka yang serupa Trumpist, yang secara sederhananya di Indonesia berakar serta memainkan narasi politik identitas, harus sejak awal ditutup oleh para parpol dan para pemimpinnya.

Mengingat kombinasi narasi politik identitas, kemasan dan bumbu konspiratif, serta derasnya arus informasi di era saat ini, tampaknya akan sangat berbahaya bagi persatuan dan hakikat demokrasi bangsa.

Dengan konstelasi politik yang masih abu-abu, Pilpres 2024 tampaknya akan menjadi ujian yang sedikit berbeda bagi demokrasi Indonesia. Yang hulunya tentu juga menjadi pekerjaan bersama seluruh komponen negeri untuk menghadirkan kebijaksanaan paripurna dalam berpolitik dan bernegara. (J61)

Baca juga: Biden, Jokowi dan Perangkap Thucydides

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Dinamika politik yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu terakhir memang menjadi topik perdebatan besar tentang demokrasi. Negara yang disebut-sebut sebagai wajah utama demokrasi dunia itu, nyatanya juga mengalami ancaman kemunduran dalam sistem politiknya. Pasalnya, Pemilu tidak lagi menjadi jawaban keterpecahan politik yang nyatanya sudah jauh lebih dalam sifatnya – hal yang kemudian melahirkan pertanyaan besar terkait apakah demokrasi pada hakikatnya telah mati.

PinterPolitik.com

“Yet despite these warnings, America has gone from a democracy towards becoming, for all practical purposes, a plutocracy”.

::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura::

Kematian demokrasi. Demikianlah tajuk yang menjadi perdebatan utama pasca aksi pendudukan yang dilakukan oleh pendukung Presiden Donald Trump atas Capitol Building atau Gedung Capitol yang merupakan gedung legislatif Amerika Serikat (AS).

Dalam sejarahnya, gedung yang pernah menjadi korban ketika pembakaran terjadi atas Washington, D.C. – yang kala itu masih bernama Washington City – dilakukan oleh tentara-tentara Inggris pada tahun 1814 ini memang sangat jarang mengalami aksi kerusuhan parah. Bahkan, bisa dibilang penyerbuan yang dilakukan oleh para pendukung Trump pada 6 Januari 2021 lalu itu sebagai tonggak terburuk yang pernah terjadi di Capitol Building, selain invasi Inggris seperti disebutkan sebelumnya.

Wajar jika aksi yang menewaskan 5 orang ini – 4 orang pendukung Trump dan satu orang polisi – mengguncang dunia. AS sebagai wajah demokrasi global nyatanya sedang mempertunjukkan krisis pada sistem politiknya. Demokrasi tidak lagi terlihat karena pihak yang kalah dalam kontestasi elektoral tidak menerima hasil yang ada dengan dalih utama kecurangan Pemilu.

Baca Juga: Jokowi dan Bayang Kontrol WhatsApp

Ivan Krastev dalam tulisannya di The New York Times bahkan menyebut Donald Trump membuat AS menjadi laughingstock alias bahan tertawaan karena disebut menjadi penggerak orang-orang yang melakukan penyerbuan itu.

Sementara Madeleine Albright – mantan Secretary State atau Menteri Luar Negeri AS – bahkan telah menyinggung kisah “kematian demokrasi AS” pada Oktober 2020 ketika ia merefleksikan pemerintahan Donald Trump, hal yang mungkin mendapatkan pembenarannya pasca kerusuhan tersebut.

Lalu, benarakah demokrasi AS sedang ada di titik nadir menuju kematiannya? Apakah hal ini akan berdampak pada demokrasi di negara-negara lain seperti Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi? Bagaimana persoalan ini dilihat dari sudut pandang pemikiran akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani?

Tubir Kematian Demokrasi

Kerusuhan yang terjadi di Capitol Building memang menjadi pukulan telak untuk demokrasi AS. Dalam 5 tahun terakhir, negara ini memang mengalami pembelahan politik yang sangat dalam. Terpilihnya Donald Trump pada Pilpres 2016 lalu menjadi tonggak awal di mana AS kemudian menjadi bulan-bulanan karena konteks politik domestiknya yang tak henti-hentinya bergolak, sementara dalam politik internasional, negara adikuasa ini juga mulai menghadapi tantangan dengan bangkitnya kekuatan global lain, misalnya Tiongkok.

Konteks pergolakan domestik ini menyita energi dan perhatian masyarakat AS sendiri, yang kemudian membuat pembelahan-pembelahan politik yang terjadi menjadi dalam dan tak terbendung. Ketika menonton acara-acara TV dari media mainstream – misalnya NBC, CBS, CNN, dan lainnya – pemerintahan negara tersebut dipersepsikan sangat negatif.

Dengan segala citra kelam perang-perang yang digalakkannya di Timur Tengah, George W. Bush sebagai presiden terakhir dari Partai Republik yang memimpin AS bahkan tak pernah dipersepsikan sebegitu buruknya seperti yang terjadi pada Donald Trump.

Ini jelas menggambarkan bagaimana Trump menjadi wajah politik Partai Republik AS yang justru makin buruk. Dan kemudian pasca penyerbuan Capitol Building, beredar gosip sang presiden sempat digadang-gadang akan menggunakan Insurrection Act 1807 yang memungkinkannya menggunakan militer untuk “mengamankan keadaan” – walaupun hal tersebut pada akhirnya tidak terjadi. Walaupun demikian, wacana Insurrection Act ini menggambarkan seberapa jauh konflik politik tengah terjadi di AS saat ini.

Apa yang terjadi di AS memang menjadi wajah kekinian dari demokrasi liberal yang semula begitu diagung-agungkan, namun kemudian mengalami krisis akibat benturan yang terjadi dengan disinformasi, polarisasi politik, erosi nilai-nilai dan norma politik, hilangnya pluralisme media, hingga efek-efek seperti cancel culture – sebutan untuk kondisi ketika seseorang atau kelompok orang didorong keluar dari lingkungan sosial ataupun profesionalnya, baik di dunia sosial media maupun di dunia nyata, akibat perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi. Topik yang terakhir ini menjadi bahasan yang menarik yang bisa dibahas lebih mendalam di tulisan lain. Intinya, demokrasi liberal sedang mengalami keterpurukan.

Terkait hal tersebut, Kishore Mahbubani dalam salah satu ulasannya terkait Pilpres 2020 pernah menyebutkan bahwa demokrasi di AS memang mulai kehilangan hakikatnya. Semula, sistem politik ini menjadi jalan bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya. Namun, apa yang terjadi di AS adalah refleksi besar bahwa demokrasi tak lagi berjalan linear dengan keinginan masyarakat akan masa depan yang lebih baik, entah itu dalam konteks ekonomi, politik maupun sosial.

Baca Juga: Big Data, Solusi Corona Jokowi?

Mahbubani cenderung menganggap demokrasi AS sebagai sebuah plutokrasi – pemerintahan dan sistem politik yang dikuasai oleh orang-orang kaya alias 1 persen dari populasi yang menjadi pusat kekayaan. Pada akhirnya masyarakat seolah-olah merasa sedang menjalankan demokrasi, tetapi tak pernah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proses politik yang ada.

Mahbubani meminjam terminologi false consciousness atau kesadaran palsu yang digunakan oleh Karl Marx untuk menjelaskan fenomena ini. Masyarakat memang terjebak dalam kesadaran palsu bahwa demokrasi benar-benar sedang terjadi dan merekalah yang menentukan kepemimpinan negara. Namun yang terjadi adalah mereka tak benar-benar ikut menentukan nama siapa yang akan ada dalam kertas suara atau ballot. Masyarakat memang memilih siapa yang mereka sukai, namun bukan mereka yang menentukan pilihan-pilihan yang ada.

Lalu, apakah hal ini berarti demokrasi memang telah mati? Terkait hal tersebut, Viscount ke-4 Runciman of Doxford sekaligus pengajar di Cambridge University, David Runciman dalam bukunya How Democracy Ends memberikan pandangan yang menarik.

Menurutnya, demokrasi bisa menjadi seperti manusia yang sakit. Ia bisa saja sakit, namun tetap berfungsi. Runciman menyebutkan telah banyak kasus di tahun 1930-an atau di tahun 1970-an ketika demokrasi diprediksi akan hancur seiring perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, pada akhirnya selalu ada siklus baru yang menjadi pembalikannya dan demokrasi membuktikan dirinya selalu bisa bangkit lagi hingga seperti sekarang ini.

Memang saat ini AS tengah menghadapi tantangan terbesar dalam demokrasinya. Namun, bukan berarti demokrasi benar-benar akan mati. Hal yang berbeda baru akan terjadi jika pilar-pilar kebebasan yang menjadi intisari dari demokrasi itu benar-benar hilang, katakanlah jika lahir kepemimpinan bertangan kuat yang cenderung otoritarian. Untuk fenomena yang terakhir mungkin saat ini jadi pertanyaan besar yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Lalu, mungkinkah demokrasi mati di Indonesia?

Masa Depan Jokowi

Apa yang terjadi di AS memang menjadi refleksi pelaksanaan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sama seperti yang dibilang Mahbubani, demokrasi di Indonesia juga sudah ada dalam fase kesadaran palsu. Masyarakat merasa menjadi penentu kepemimpinan negara ini. Namun, kenyataannya bukan masyarakat yang menentukan nama dan foto siapa yang ada dalam surat suara. Masyarakat memang masih punya hak untuk memilih, tapi sistem dan orang-orang tertentulah yang menentukan siapa yang berhak untuk dipilih.

Baca Juga: Huawei, Rintangan Jokowi dan Biden?

Namun, untuk menjadi seperti AS agaknya pembelahan politik yang terjadi masih bisa diatasi dengan lebih baik. Pasalnya, budaya politik di Indonesia masih kuat berakar pada tradisi lokal, misalnya dari budaya Jawa yang menekankan upaya penghindaran konflik. Mufakat adalah salah satu contoh kekhasan budaya demokrasi di Indonesia. Artinya, jika akar budaya ini tetap dijaga, maka pembelahan politik yang cenderung ekstrem tetap bisa dihindari.

Kondisinya hanya akan berubah jika kepemimpinan politik yang cenderung otoritarian kembali muncul di negara ini. Di era Soeharto, Indonesia sudah mengalami betapa demokrasi dan pilar-pilar kebebasan diambil oleh penguasa dari masyarakat.

Masalahnya, banyak pihak kini menuduh pemerintahan Presiden Jokowi juga cenderung mengarah ke sana. Kebebasan berekspresi misalnya, kini mengalami kungkungan negara atas dalih penciptaan stabilitas politik nasional. Aktivis-aktivis diawasi, mengeluarkan pendapat juga menjadi sangat mudah diproses hukum atas alasan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara, organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam kini juga telah dilarang.

Pada akhirnya, tentu publik berharap demokrasi Indonesia akan kembali pada siklusnya, yakni benar-benar memperjuangkan kepentingan dan masa depan masarakat. Bukan hanya bertumpu pada kepentingan sekelompok elite tertentu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Penghitungan electoral college pada Senin ini akan membuat Pilpres AS 2020 semakin mendekati hasil akhirnya. Dengan hasil yang dinilai tak akan jauh berbeda, akankah membuat pihak Trump yang masih bersikukuh bahwa terdapat kecurangan akan menempuh opsi martial law yang sempat mengemuka sebelumnya?

PinterPolitik.com

Tahapan demi tahapan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020 akan sangat menentukan dalam beberapa waktu ke depan. Kalkulasi final electoral college dari para elektor negara bagian pada 14 Desember ini akan semakin membuat kian jelasnya siapa yang akan memenangkan pertarungan.

Secara popular votes, Joe Biden sendiri memimpin dengan selisih lebih dari 6 juta suara dari petahana Donald Trump, serta 306 suara berbanding 232 dalam electoral votes. Hal yang membuat penghitungan final dari para elektor dianggap hanya akan mengesahkan kemenangan Biden.

Namun demikian, Trump hingga detik ini masih bersikukuh bahwa hasil Pilpres diliputi kecurangan dan dirinya belum kalah. Belasan gugatan untuk menentang hasil pemilu yang diajukan oleh pihak Trump sendiri telah ditolak hakim, baik di tingkat negara bagian maupun federal.

Gugatan teranyar yang berasal dari negara bagian Texas juga ditolak Supreme Court atau Mahkamah Agung AS pada Jum’at pekan lalu. Namun Trump merespons bahwa institusi itu sangat mengecewakan karena tak mencerminkan kebijaksanaan dan keberanian.

Fareed Zakaria dalam tulisannya di The Washington Post yang berjudul Trump shows that we need to reform U.S. democracy menyebut, manuver semacam itu dari Trump dan kubunya cukup memberikan preseden minor bagi sejarah demokrasi AS.

Meragukan suara publik AS hingga mempertanyakan kinerja institusi hukum dinilai dapat mengikis tingkat kepercayaan publik, menajamkan polarisasi, hingga berdampak pada instabilitas politik negeri Paman Sam.

Namun demikian, value atau nilaiyang disinggung Zakaria agaknya belum menjadi skenario terburuk yang mungkin akan terjadi di AS secara nyata.

Ini mengacu pada narasi yang datang dari penyokong Trump yang merupakan pensiunan Jenderal angkatan bersenjata AS, Michael Flynn. Pada awal Desember lalu, dirinya mempromosikan ide martial law atau penerapan darurat militer terbatas oleh Presiden Trump ketika Ia mencuit ulang siaran pers dari organisasi politik konservatif We the People Convention yang berbasis di Ohio.

Baca juga: Mencari Eksepsionalisme Indonesia ala Jokowi

Wacana itu pun didukung oleh tokoh pendukung Trump lainnya yang merupakan mantan pilot Angkatan Udara legendaris AS, Scott O’Grady.

O’Grady mendorong pendeklarasian martial law secara terbatas, dan untuk sementara menangguhkan Konstitusi dan kontrol sipil atas pemilihan federal, dengan tujuan agar militer mengawasi pemungutan suara ulang.

Menjadi menarik karena Trump disebut telah berencana menempatkan O’Grady dalam jabatan penting di Pentagon walaupun secara teknis kekuasaannya hanya menyisakan hitungan pekan.

Penasihat senior kampanye Trump, Jenna Elis sendiri sempat menyatakan jika kubunya akan mengesampingkan penghitungan electoral college pada 14 Desember, dan menyebut bahwa penetapan oleh Kongres pada 6 Januari sebagai momen yang lebih signifikan.

Lantas pertanyaannya, mengapa wacana martial law ini bisa mengemuka? Dan apakah itu berarti ada kemungkinan bahwa martial law benar-benar akan diterapkan oleh Trump dalam jeda waktu tersebut sebagai puncak klaimnya atas Pilpres selama ini?

Martial Law Pilihan Logis?

Landasan pemikiran para penyokong martial law sendiri agaknya selaras dengan narasi yang dibangun We the People Convention.

Mereka menyebut bahwa saat ini merupakan titik di mana militer menjadi satu-satunya pihak yang dapat dipercaya. Kelas politik dan lembaga peradilan yang korup selama proses pemilu menjadi landasan klaim tersebut.

Selain Flynn dan O’Grady, dukungan terhadap implementasi martial law untuk merespons hasil pemilu juga datang dari kalangan eks militer lainnya, yakni seorang pensiunan bintang tiga dari Angkatan Udara, Thomas McInerney.

Martial law atau darurat militer sendiri, dengan skala apapun, bukanlah sebuah kondisi yang dapat dengan mudah diterapkan di AS.

Baca juga: Menhan Biden, Kuak Rahasia Mahfud MD?

Skenario ini sendiri memang pernah dikemukakan Trump sebelumnya saat bereaksi atas kerusuhan, kekerasan, dan penjarahan pasca kasus George Floyd beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, dinamika yang bergulir setelahnya membuktikan bahwa martial law yang disampaikan Trump hanya sebatas gertakan sambal ataupun retorika belaka.

Menurut Bill Banks, seorang profesor bidang hukum keamanan nasional dan konstitusional di Syracuse University, martial law secara sederhana menempatkan militer sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Semua subjek warga negara tunduk hanya pada perintah militer, dan bukan hukum sipil.

Artinya, harus terdapat justifikasi serius dari eksekutif yang berkaitan langsung pada ihwal yang mengancam keamanan nasional AS untuk dapat menerapkan martial law secara proporsional.

Martial law secara nasional juga belum pernah diterapkan oleh pemerintah federal AS sejak serangan Jepang di Pearl Harbor pada momen Perang Dunia II.

Yang cukup mendekati namun dimensinya cukup berbeda mungkin adalah apa yang terjadi pada mantan Presiden AS, Richard Nixon. Kala itu, tahun 1968 menjadi masa yang dapat dikatakan paling bergolak sepanjang sejarah AS.

Gerakan antiperang Vietnam hingga pembunuhan terhadap Martin Luther King, Jr dan Robert F. Kennedy memantik instabilitas keamanan domestik negeri adidaya.

Richard Nixon kemudian hadir mengeksploitasi sentimen anti-kerusuhan dan menggaungkan kampanye “law and order” atau hukum dan ketertiban, untuk kemudian memenangkan Pilpres kala itu.

Trump dan kubu pendukung dengan narasi martial law, tampak sedikit banyak berupaya meniru kisah Nixon ini melalui spektrum dan skala yang lebih serius dengan kewenangan yang dimiliki oleh Trump sendiri saat ini.

Karena di tingkat nasional, baik Presiden dan Kongres AS memiliki kekuatan untuk memberlakukan martial law karena keduanya memiliki kewenangan langsung atas militer.

Namun di sisi lain, implementasi martial law di AS sendiri sesungguhnya berada dalam ranah yang masih abu-abu.

Joseph Nunn dalam Martial Law in the United States: Its Meaning, Its History, and Why the President Can’t Declare It menyebut, ketika membahas kemungkinan kekuatan martial law secara federal, Supreme Court sepanjang sejarahnya tidak pernah secara pasti menetapkan demarkasi yang jelas.

Tentu mengenai garis pembatas perihal apakah Presiden dapat secara sepihak mengumumkan darurat militer atau membutuhkan otorisasi Kongres terlebih dahulu.

Inilah yang membuat dinamika Pilpres AS yang diwarnai wacana pemberlakuan martial law masih memiliki persentase kemungkinannya tersendiri di bawah kendali Presiden petahana, Donald Trump.

Lalu, mungkinkah Trump menerapkan martial law jika benar-benar dikalahkan secara pasti pasca penghitungan final pemilu oleh Kongres pada 6 Januari mendatang?

Ditentukan Sejentik Titah Trump?

Tahapan Pilpres AS memang cukup panjang, melelahkan, sekaligus membingungkan bagi para awam yang berasal dari ekosistem demokrasi berbeda di belahan bumi lainnya.

Fenomena kemenangan Bush pada Pilpres 2000 dan Trump pada edisi 2016 yang seolah membalikkan hasil kasat mata pemilu, agaknya menggambarkan sedikit banyak kompleksitas kontestasi elektoral AS.

Gedung Putih sendiri sampai sejauh ini tak banyak menanggapi seruan darurat militeryang berkembang. Menanggapi wacana Flynn, Sekretaris Pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany hanya menyebut sosoknya sebagai pahlawan yang mengabdi bagi negaranya, baik di medan perang maupun di pemerintahan.

Reaksi McEnany tak merujuk secara spesifik seruan Flynn atas martial law untuk merespons hasil pemilu.

Namun, Banks mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi Presiden untuk mengumumkan martial law. Trump bisa saja melakukannya dan dinilai tak memiliki hambatan legal apapun atas justifikasinya.

Kendati begitu, keputusan yang diambil Trump agaknya akan cukup meninggalkan impresi dan preseden tersendiri. Utamanya bagi sesama negara demokrasi seperti Indonesia.

Pilpres di Indonesia pada 2019 lalu misalnya, yang bahkan berujung dengan kerusuhan pada 21 dan 22 Mei di Ibu Kota pasca pengumuman hasilnya. Meskipun, ketika itu keadaan berhasil dikendalikan dengan cepat dan tak meluas, sehingga tak membutuhkan peningkatan level kegentingan keamanan oleh aparat.

Tetapi keadaan itu masih tak tertutup untuk terulang dengan skala yang berbeda di kemudian hari. Bukan tidak mungkin pula keputusan Trump atas martial law pada konteks Pilpres 2020 dapat menjadi refleksi bagi pemerintah Indonesia kelak.

Yang jelas, dunia, termasuk Indonesia saat ini terus mengamati dinamika Pilpres di negeri Paman Sam. Tidak hanya pada proses pemilu itu sendiri yang masih terus berlangsung, namun juga efeknya bagi kesepakatan bilateral maupun multilateral yang telah terjalin.

Apalagi bagi Indonesia, kerja sama di bidang pertahanan baru saja terajut kembali pasca kunjungan Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pertahanan (Menhan) AS Christopher Miller.

Oleh karenanya, keputusan Trump di menit-menit akhir untuk merespons proses Pilpres 2020 ini akan cukup menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Baca juga: Jokowi dan Hantu The Great Reset

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kemenangan telak Biden atas calon presiden petahana Donald Trump pun tak luput jadi sasaran berita utama media-media di negeri Paman Sam tersebut. Namun kemeriahan pesta demokrasi empat tahunan AS nyatanya tak hanya terasa di negeri asalnya. Faktanya kabar mengenai kemenangan Biden yang disebut-sebut bersejarah ini juga menjadi berita utama di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Masifnya pemberitaan terhadap Pemilu AS menandakan bahwa dinamika politik di Washington DC memang memiliki jangkauan pengaruh hingga ke skala global. Wajar, sebagai negara yang disebut-sebut adidaya ini, AS memang punya peranan yang sangat signifikan di panggung internasional. Namun pernahkah kalian bertanya apa sebenarnya yang menyebabkan AS sangat kuat hingga membuat politik domestiknya begitu berpengaruh terhadap dunia? Lalu mengapa negara lain perlu memerhatikan dengan cermat setiap perubahan dinamika politik yang terjadi di sana? Yuk simak video selengkapnya!

Kemenangan Joe Biden pada Pemilu Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu masih menjadi tajuk utama pemberitaan di banyak negara. Bukan tanpa alasan, banyak pihak memang melihat peristiwa ini sebagai pembalikan arah politik AS setelah beberapa waktu terakhir membuat “panas-dingin” kondisi politik global akibat kebijakan-kebijakannya, katakanlah misalnya dalam konteks perang dagang dengan Tiongkok. Nyatanya, mulai muncul perangkap kebangkitan persaingan global yang menjadi perulangan kisah yang pernah ditulis oleh Thucydides dan berpengaruh bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia.

PinterPolitik.com

“Trump’s erratic policies towards China, especially putting countries in a difficult position having to choose between China and the US, made everybody very, very uncomfortable”.

::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura::

Pendekatan Presiden Donald Trump yang konfrontatif terhadap Tiongkok bahkan kemudian merembet ke banyak hal, mulai dari tuduhan sebagai dalang di balik Covid-19 yang kini mengguncang seluruh dunia, hingga kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo beberapa hari jelang Pemilu yang disebut-sebut berkaitan dengan permintaan agar negara-negara di Asia – termasuk Indonesia – menyatakan stand point yang tegas terkait posisi Tiongkok.

Oleh karena itu, kekalahan Trump dari Biden dianggap akan mengubah pendekatan politik internasional tersebut.

Hal inilah yang kemudian disoroti oleh mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani. Ia menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Donald Trump, AS terlihat berusaha “memaksa” negara-negara di Asia untuk memilih antara dirinya dan Tiongkok sebagai sekutu.

Dalam analisisnya, kondisi ini menempatkan negara-negara tersebut dalam posisi yang sulit dan cenderung tidak nyaman. Apalagi, banyak negara-negara di Asia – khususnya di Asia Tenggara – yang tetap ingin mempertahankan strong links atau ikatan kuat dengan AS, sekalipun pada saat yang sama menjalin hubungan dekat dengan Tiongkok.

Konteks ini menurutnya memperburuk hubungan AS dan Tiongkok sendiri dan merupakan sebuah kerugian bagi AS, mengingat benturan antara keduanya justru menegaskan makin kuat dan menanjaknya pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok.

Nyatanya, jika ditarik ke belakang, benturan antara AS dan Tiongkok ini mewakili perulangan fenomena yang telah terjadi sejak sejarawan Athena, Thucydides menulis kisah The History of Peloponnesian War – yang oleh beberapa penulis dibahasakan sebagai “perangkap Thucydides”. Lalu, seperti apa dampak benturan ini terhadap dunia secara keseluruhan dan Indonesia secara spesifik?

When Empires Collide: Sebuah Kutukan

Think tank nomor 1 di AS, Center for Strategies and International Studies (CSIS) pada November hingga Desember 2019 lalu – sebelum Covid-19 menyebar di seluruh dunia – melakukan sebuah survei unik untuk mencari tahu persepsi global tentang AS dan Tiongkok.

Survei ini menargetkan para ahli dari lembaga-lembaga non pemerintah dan kala itu dilakukan terhadap 188 orang responden dari berbagai negara, terutama dari negara-negara Asia Tenggara. Hasilnya adalah sebuah gambaran besar bagaimana pengaruh Tiongkok sudah sangat besar di negara-negara ini dan menjadi semakin kompleks dampaknya terhadap strategi kompetisi yang dilakukan oleh AS.

Untuk kekuatan politik saat ini di Asia Tenggara misalnya, sekitar 94,5 persen responden memilih Tiongkok sebagai 1 dari 3 negara yang punya kekuatan politik di kawasan, sementara sekitar 92 persen memasukkan AS dalam pilihan mereka. Sedangkan untuk proyeksi kekuatan politik di kawasan dalam 10 tahun ke depan, 94,5 persen memasukkan Tiongkok dalam pilihannya, sementara hanya 77 persen yang memilih AS sebagai pilihan.

Jabaran lebih menarik bisa dilihat dari sisi kekuatan ekonomi. Terkait kekuatan ekonomi saat ini misalnya, 98 persen responden menganggap Tiongkok sebagai yang terkuat di kawasan dari sisi pengaruh kekuatan ekonominya, sementara AS hanya punya 70,6 persen pengaruh kekuatan ekonomi tersebut.

Sedangkan untuk proyeksi kekuatan dan pengaruh kekuatan ekonomi tersebut dalam 10 tahun  ke depan, 96 persen responden menempatkan Tiongkok sebagai salah satu pilihannya, sementara hanya 56,7 persen yang memilih AS.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa negara seperti Singapura dan Malaysia menjadi yang tertinggi dalam melihat pengaruh Tiongkok ini sebagai hal yang cenderung positif. Sementara, Vietnam dan Filipina sebagai dua negara yang melihat hal ini dari sisi yang cenderung negatif – besar kemungkinan karena masih banyaknya konflik batas wilayah dengan Tiongkok. Adapun Indonesia ada pada posisi yang cenderung berimbang, sekalipun persepsi positif terhadap Tiongkok juga masih lebih tinggi.

Dari survei tersebut, setidaknya kita menyaksikan bagaimana perebutan pengaruh yang terjadi di antara dua negara ini pada akhirnya bisa melahirkan ketegangan dalam politik internasional pada skala yang lebih besar, apalagi jika AS masih menggunakan pendekatan politik yang konfrontatif.

Selain itu, survei tersebut juga membuktikan bahwa pengaruh Tiongkok juga terus membesar dan sangat mungkin terus meningkat seiring penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara. Bukan rahasia lagi jika Tiongkok saat ini menggunakan vaksin Covid-19 sebagai alat politik untuk mengukuhkan pengaruhnya di banyak negara.

Artinya, AS harus memutar haluan untuk mengubah pendekatan politiknya atas Tiongkok. Menurut Mahbubani, sejak Trump mengambil alih kekuasaan pada 2017 lalu, praktis politik konfrontatif adalah pilihan yang diambil oleh AS. Padahal, sekalipun pengaruh Tiongkok terus meningkat di kawasan, persepsi negara-negara di Asia Tenggara terhadap AS cenderung sangat positif.

Dengan demikian, ketimbang mengkonfrontasi, AS bisa menggunakan pengaruhnya untuk melahirkan suatu “global rules” – demikian istilah yang digunakan oleh Mahbubani – yang mengatur seluruh dunia dan semua negara bisa nyaman dengan peraturan tersebut, termasuk Tiongkok. Pendekatan politik yang demikian ini penting agar menjamin semua kubu tetap mendapatkan benefit dari politik internasional dan tidak terjebak dalam politik konfrontasi antara dua kekuatan besar – dalam hal ini AS dan Tiongkok.

Konteks benturan dua kekuatan ini sebetulnya bisa dianggap sebagai pengulangan sejarah yang darinya semua pihak harus mengambil pelajaran. Sejak sejarawan Athena, Thucydides menulis kisah tentang perang Peloponnesian antara Sparta dan Athena, ada semacam “perangkap” benturan antara dua negara atau kerajaan.

Zihad Azad dalam reviewnya untuk buku karya Kishore Mahbubani yang berjudul “Has China Won”, menyebutkan bahwa perangkap benturan kekuatan ini terjadi ketika ada negara yang sedang naik posisi politiknya secara global, kemudian berbenturan dengan negara lain yang sebelumnya sudah menjadi penguasa global – dalam hal ini misalnya yang terjadi pada the rising Tiongkok vs the Mighty AS.

Benturan-benturan yang demikian ini memang tidak terhindarkan, namun sudah selayaknya dipetik pelajaran darinya agar tidak berdampak buruk terhadap keseluruhan peradaban manusia. Benturan yang demikian ini setidaknya sudah terjadi sebanyak 16 kali dalam 500 tahun terakhir, mulai dari Romawi vs Persia, Inggris vs Jerman, dan lain sebagainya. Kebanyakan akhir dari benturan tersebut adalah perang terbuka dan kerusakan.

Jika tak mengambil pelajaran darinya, bukan tidak mungkin benturan antara AS dan Tiongkok kali ini juga akan melahirkan ketegangan-ketegangan terbuka, yang bisa berujung pada kehancuran jika perang terbuka terjadi di kemudian hari.

Lalu, seperti apa dampaknya untuk Indonesia?

Jokowi dan Pengulangan Sejarah

Di bawah kekuasaan Presiden Jokowi, Indonesia memang dihadapkan pada pilihan sulit tersebut. Sepanjang setengah bagian dari periode pertama kekuasaannya, Jokowi menikmati kedekatannya dengan Tiongkok tanpa gangguan. Berbagai pinjaman, proyek dan investasi yang dilakukan oleh negara tersebut, berjalan beriringan dengan apa yang diinginkan oleh Jokowi.

Namun, setelah Trump mengambil alih kekuasaan, AS mulai berupaya bertarung pengaruh dengan cara yang konfrontatif, katakanlah lewat perang dagang. Kunjungan Mike Pompeo beberapa waktu lalu adalah penegasan bahwa negara tersebut akan melakukan segala cara agar Indonesia misalnya, menegaskan posisi politiknya secara lebih jelas.

Dengan kata lain, AS meminta negara seperti Indonesia untuk memilih kubu – apakah berkawan dengan Tiongkok atau dengan dirinya. Pilihan ini tentu saja bisa merugikan Indonesia yang nota bene selama ini menjalankan politik bebas aktif dengan tidak mengikatkan diri pada hubungan dengan satu negara tertentu.

Posisi Indonesia yang strategis secara geografis – dekat dengan Laut China Selatan – juga menjadi titik acuan perebutan pengaruh tersebut. Apalagi, baik Tiongkok maupun AS sama-sama punya keinginan membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia. Proposal ini sifatnya sangat konfrontatif dan harus dilihat dengan kritis agar Indonesia tidak terjebak pada gejolak yang timbul akibat perangkap Thucydides seperti yang disebutkan Azad.

Garis politik Presiden Jokowi memang cenderung melihat hubungan internasional sebagai ajang pemenuhan kebutuhan ekonomi Indonesia. Namun, dalam hal hubungan antara AS dan Tiongkok, jangan sampai Indonesia terjebak dalam kubu-kubuan yang pada akhirnya bisa merugikan negara ini.

Well, tetap hati-hati juga dengan politik vaksin Tiongkok, pun dengan determinasi AS yang ingin mengembalikan posisinya di kawasan. Soalnya Soekarno pernah menjadi korban benturan antara Uni Soviet dan AS di masa lampau. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi mereka yang mengikuti diskursus kekinian politik internasional, tentu sangat mengenal nama Donald Trump dan Joe Biden. Bagaimana tidak? Keduanya adalah kandidat utama dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020. 

Bukannya melebih-lebihkan, siapa yang menjadi Presiden AS memang menjadi penentu atas laju perekonomian dunia ke depannya. Saat ini, dunia menanti-menanti, apakah Trump akan kembali memimpin, atau justru Biden menggeser posisi politisi Partai Republik tersebut.

Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi di Indonesia. Berbagai pengamat dan pelaku ekonomi, serta pemangku kebijakan juga tengah menanti. Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Republik yang berdiri di belakang Trump dan Biden memiliki ideologi ekonomi yang berbeda, sehingga menentukan kebijakan ekonomi yang nantinya diterapkan.

Dengan ambisi ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pertumbuhan ekonomi, mungkinkah kemenangan Trump adalah harapan yang ideal? Hal tersebut, misalnya, diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri baru-baru ini.

Ideologi Ekonomi yang Berbeda

Tidak seperti partai politik (parpol) di Indonesia, parpol di AS memiliki perbedaan dan pemetaan ideologi yang begitu jelas. Ini pula yang membuat publik mudah menentukan pilihan kandidat karena terdapat rujukan jelas terkait bagaimana gambaran kebijakan yang diambil kandidat terpilih nantinya.

Kimberly Amadeo dalam tulisannya Democrats or Republicans: Which Is Better for the Economy? menyebutkan bahwa Partai Demokrat yang mendukung Biden mengarahkan kebijakan ekonomi untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Selain untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, kebijakan tersebut juga dipercaya sebagai cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Ini bertolak dari temuan bahwa kelompok berpenghasilan rendah lebih cenderung menghabiskan uang ekstra untuk kebutuhan sehari-hari daripada menabung atau berinvestasi. Dengan demikian, ini secara langsung meningkatkan permintaan dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam tulisannya Why Trickle-Down Economics Works in Theory But Not in Fact, Amadeo menyebutkan bahwa kesimpulan semacam itu bertolak dari evaluasi mazhab trickle-down economics atau trickle-down effect yang terbukti tidak efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Trickle-down effect sendiri adalah mazhab ekonomi yang berasumsi bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka kebijakan ekonomi harus diarahkan kepada pengusaha atau industri besar. 

Lalu, Amadeo juga menyebutkan bahwa Partai Demokrat mendukung teori ekonomi Keynesian. Teori tersebut meyakini bahwa pemerintah harus meningkatkan permintaan (demand) atau keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa karena dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kontras dengan Partai Demokrat, Partai Republik yang mendukung Trump bertolak dari teori supply-side economics, khususnya yang menguntungkan pebisnis dan investor. Teori ini menyatakan bahwa pemotongan pajak pada bisnis memungkinkan mereka memperkerjakan lebih banyak pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan dan pertumbuhan. Asumsinya adalah pertumbuhan ekonomi didapatkan melalui peningkatan produksi.

Berbeda dengan Partai Demokrat yang menganjurkan intervensi negara dalam aktivitas ekonomi, Partai Republik mendorong usaha mengejar kemakmuran tanpa adanya campur tangan pemerintah. Menurut mereka, itu dicapai dengan meningkatkan kompetensi individual atau mendorong kompetisi.

Teori supply-side economics yang dianut Partai Republik jelas merupakan mazhab trickle-down economics. Ini terlihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Trump, seperti pemotongan pajak bagi pengusaha.

Jokowinomics

Untuk memudahkan kerja sama ekonomi, ataupun kerja sama lainnya, satu faktor yang harus ada adalah kesamaan persepsi atas bagaimana tujuan dapat dicapai. Tentu kita paham, setiap kerja sama ekonomi memiliki tujuan yang sama, yakni meraih keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi, perselisihan kerap kali terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang cara mencapai tujuan tersebut.

Selaku negara adidaya yang begitu memengaruhi ekonomi global, pemimpin-pemimpin dunia tentunya harus menyamakan persepsi atau setidaknya beradaptasi dengan kebijakan ekonomi Presiden AS yang tengah berkuasa. Di konteks tersebut, Presiden Jokowi tampaknya cukup diuntungkan karena terlihat menerapkan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan Trump.

Sejak periode pertama kepemimpinannya, publik dengan jelas melihat mantan Wali Kota Solo tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur. Masalahnya, infrastruktur yang dibangun, seperti jalan tol dan jembatan, justru adalah infrastruktur yang mendukung kelas menengah, seperti pemilik mobil. 

Asep Suryahadi dan Ridho Al Izzati dalam tulisannya Middle Class the Winners of Economic Growth Under Jokowi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pembangunan ekonomi di bawah Presiden Jokowi justru hanya menguntungkan kelas menengah saja, dan tidak mampu dinikmati oleh lapisan terbawah dari masyarakat alias kelompok miskin.

Simpulan itu mungkin saja dibantah dengan gelontoran dana desa yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, 70 persen dari dana tersebut justru dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa.

James Guild dalam tulisannya Jokowinomics Gambles with Indonesia’s Democratisation menyebutkan bahwa ambisi Presiden Jokowi untuk memompa anggaran ke proyek infrastruktur dan mendapatkan modal swasta, baik asing maupun domestik, karena percaya itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Menurut Guild, di periode kedua ini, proyek infrastruktur akan dilanjutkan, dan bahkan ditingkatkan intensitasnya.

Dari berbagai kebijakan ekonomi yang ada, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian tax amnesty atau pengampunan pajak, hingga usaha untuk menarik investor sebesar-besarnya melalui Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker), terlihat jelas Presiden Jokowi bertolak dari mazhab trickle-down economics yang notabene sejalan dengan Partai Republik.

Dengan kata lain, tampaknya dapat disimpulkan bahwa baik Trump dan Presiden Jokowi, sama-sama menganut mazhab ekonomi yang sama. Tentunya, ini memudahkan kerja sama karena adanya kesamaan terkait persepsi atas cara mencapai pertumbuhan ekonomi.

Butuh Kemenangan Trump?

Selain faktor kesamaan mazhab ekonomi, menurut Faisal Basri, Presiden AS yang berasal dari Partai Republik memang lebih memudahkan dalam melakukan kerja sama ekonomi. Menurutnya, Partai Demokrat kerap memberikan banyak syarat dalam hal kerja sama dengan negara sahabat. Sebaliknya, Partai Republik cenderung melakukan usaha untuk ikut menstabilkan ekonomi negara sahabatnya. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics (Indef) ini juga menyebutkan kebijakan-kebijakan ekonomi Trump nantinya justru dapat memperkuat Rupiah. Berbeda dengan Partai Demokrat yang menahan dan menurunkan defisit, ataupun menaikkan pajak demi menjaga ekonomi dalam negeri, Partai Republik justru mengeluarkan kebijakan cetak uang yang dapat membuat nilai Dolar AS turun, sekaligus menguatkan Rupiah. 

Selain itu, kita juga melihat terdapat sinyal-sinyal kerja sama ekonomi yang baik yang ditunjukkan Trump akhir-akhir ini. Karena konflik Perang Dagang dengan Tiongkok, pabrik-pabrik AS di negeri Tirai Bambu dikabarkan akan direlokasi di Indonesia. Ini tentu adalah informasi yang sangat baik. 

Lalu, berbeda dengan Biden yang terlihat lebih merangkul Tiongkok, Trump sepertinya lebih bisa diandalkan untuk mengimbangi intervensi Xi Jinping di Laut China Selatan (LCS). Tidak bertepuk sebelah tangan, manuver yang dilakukan AS juga terlihat berusaha mendekati Indonesia agar tidak dipengaruhi lebih jauh oleh Tiongkok.

Itu misalnya terlihat dari diundangnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Pentagon, kunjungan Menteri Luas Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke Nahdlatul Ulama (NU), hingga memberikan pembebasan bea masuk melalui skema Generalized System of Preferences (GSP).

Akan tetapi, sebagaimana tulisan ini adalah interpretasi, ada pula pengamat yang menilai kemenangan Biden justru yang lebih menguntungkan bagi Indonesia secara ekonomi. Menurut mereka, politisi Partai Demokrat tersebut dipercaya akan membawa kestabilan dan menurunkan ketidakpastian pasar yang terjadi di bawah kepemimpinan Trump.

Pada akhirnya, di luar berbagai interpretasi yang ada, saat ini kita hanya dapat menunggu siapa pemenang Pilpres AS. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

Hasil Pilpres Amerika Serikat (AS) 2020 memang belum sampai titik final. Saga gegap gempita yang mempertemukan sang petahana Donald Trump dan penantangnya Joe Biden mencuri perhatian seluruh dunia. Bukan tanpa alasan, AS adalah sentral politik dan ekonomi dunia. Sehingga segala sesuatu yang terjadi pada negeri tersebut punya dampak yang sangat besar terhadap dunia secara keseluruhan.

PinterPolitik.com

“A very senior Western figure told me: ‘Kishore, if Donald Trump is re-elected, it’s the end of the West — the Western alliance would crash’”.

::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura::

Hingga tulisan ini diturunkan, Joe Biden masih unggul atas Trump, sekalipun belum ada keputusan final. Masing-masing kandidat juga telah saling mengklaim kemenangan – hal yang cukup jarang terjadi di AS dalam gelaran-gelaran kontestasi elektoral sebelum-sebelumnya.

Dari angka-angka yang sudah ada – setidaknya berdasarkan grafik pemungutan suara yang dikutip dari The Guardian – Joe Biden berpeluang lebih besar untuk merebut kemenangan kali ini. Pasalnya, di beberapa negara bagian yang sebelumnya memenangkan Trump dan Partai Republik pada Pemilu 2016 lalu, kini suaranya diambil alih oleh Biden dan Partai Demokrat.

Arizona, Michigan dan Wisconsin adalah tiga negara bagian yang disebut mengalami flip atau perubahan dukungan politik tersebut. Artinya, kemenangan Donald Trump memang akan sulit terjadi, kecuali ada perubahan di beberapa negara bagian lain yang suaranya belum final dihitung hingga saat ini.

Konteks ini menarik untuk dilihat dari perspektif yang lebih luas karena beberapa hari lalu, muncul perbincangan di antara para scholar dan akademisi internasional terkait apa yang akan terjadi jika Biden yang menang, demikianpun apa yang terjadi jika Trump yang menang.

Salah satu yang ikut dalam perbincangan tersebut adalah akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani. Mahbubani menyebutkan bahwa dua kandidat ini punya dampak yang sama-sama baik dan buruk, tetapi dalam jangka waktu yang berbeda – terutama dalam hubungannya dengan negara seperti Tiongkok.

Ia juga menyebutkan bahwa jika Trump kembali memenangkan kontestasi elektoral ini, maka kekuatan Barat akan terpecah-pecah, terutama untuk menghadapi kebangkitan negara seperti Tiongkok. Lalu, seperti apa hitung-hitungan politik ini akan berdampak untuk Indonesia?

Di Lingkaran Donald Trump

Mahbubani menyebutkan bahwa dalam konteks hubungannya dengan Tiongkok misalnya, jika Biden yang menang, maka hal tersebut akan menjadi kondisi yang positif dalam jangka pendek. Pasalnya Biden dipercaya akan berusaha mengambil jalan tengah dalam ketegangan yang timbul akibat Perang Dagang. Tensi politik yang timbul akan diredakan. Dalam jangka pendek, hal ini akan menguntungkan Tiongkok.

Namun, dalam jangka panjang, kondisi ini justru akan merugikan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping tersebut karena Biden dipercaya akan kembali menyatukan kekuatan Barat dan sekutu-sekutunya, sehingga akan menjadi pembendung kebangkitan dominasi Tiongkok yang saat ini sedang mendapatkan bentuknya.

Sebaliknya, jika Trump yang menang, maka dalam jangka pendek, kondisi ini cenderung negatif untuk Tiongkok. Perang Dagang dan segala jenis kebijakan keras yang dibuat Trump akan terus berlanjut yang nota bene akan merugikan Tiongkok juga.

Namun, dalam jangka panjang, kondisi ini justru akan menguntungkan Tiongkok. Suara Barat dan sekutu dianggap akan terpecah dalam konteks politik internasional. Sementara dalam konteks politik domestik AS, Trump dan segala kontroversinya serta benturannya dengan media akan membuat negara itu sibuk dengan dirinya sendiri. Hal ini akan membuat Tiongkok lebih leluasa memainkan perimbangan internasional, termasuk dalam usaha merebut dominasi AS.

Di satu sisi, pandangan Mahbubani ini memang bisa dibilang punya stand point yang kuat. Namun, ada pertanyaan lanjutan yang juga kemudian lahir, yakni apakah dampak katakanlah jika Trump kembali menang, hanya dirasakan oleh Barat sebagai entitas politik internasional, atau Barat sebagai sebuah peradaban?

Pertanyaan ini menjadi menarik karena kalau bicara soal peradaban, maka yang terbersit di pikiran kita adalah sebuah isu kompleks terkait masyarakat pada suatu wilayah atau regional tertentu dengan bangunan nilai, budaya dan karakter sosio-politik-ekonomi tertentu. Persoalan ini penting untuk dilihat, mengingat AS bisa dibilang menjadi jantung dari peradaban Barat itu sendiri. Artinya, jika ada perubahan besar atau guncangan yang terjadi pada negara tersebut, maka sangat mungkin dampaknya akan terasa pada keseluruhan peradaban.

Shivaji Lokam dalam bukunya The Fall of Western Civilization menyebutkan bahwa peradaban Barat pada dasarnya telah menyimpan krisis pada dirinya sendiri. Barat terjebak dalam apa yang disebut sebagai self-destruction mode atau mode penghancuran diri sendiri. Ini bisa dilihat dalam 100 tahun terakhir, di mana Perang Dunia I dan Perang Dunia II menjadi momok utamanya.

Lalu, berbagai kekacauan politik dalam tajuk Perang Dingin, krisis ekonomi, politik identitas dan lain sebagainya, telah membangkitkan memori kehancuran seperti yang terjadi di masa lalu. Konteks ekonomi ini juga makin menarik untuk dilihat saat ini, apalagi di tengah krisis yang diakibatkan oleh Covid-19.

Ekonom politik Benjamin Friedman pernah menggambarkan peradaban Barat sebagai sebuah sepeda yang dikayuh secara stabil oleh pertumbuhan ekonomi. Jika kayuhan itu mulai melambat atau bahkan berhenti, maka pilar peradaban Barat – yang umumnya terdiri atas demokrasi, kebebasan individu, toleransi sosial dan lain sebagainya – dengan sendirinya akan ikut goyah. Disebutkan pula bahwa peradaban manapun – tak peduli seberapa besar dan hebatnya – tak pernah imun akan kehancuran.

Dalam konteks yang terjadi dengan AS dan Pemilu kali ini, memang cukup jauh untuk melihatnya sebagai sebuah indikasi kehancuran peradaban. Namun, jika kandidat yang memenangkan pertarungan ini tak mampu menjaga pilar-pilar peradaban Barat itu tetap terkendali, maka akan ada riak-riak yang bisa muncul dan menantang tatanan peradaban itu sendiri.

Apa yang kini terjadi pada Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya, adalah salah satu contoh riak yang “menantang” peradaban Barat itu. Barat yang identik dengan sekularisme kini dipertanyakan ulang eksistensi kekuatan salah satu pilarnya – yakni toleransi sosial – ketika sekularisme itu ternyata punya bentuk ekstremnya tersendiri.

Dalam konteks yang berbeda, hal ini juga sangat mungkin akan terjadi pada AS. Jika Biden terpilih, maka kekuatan Barat akan lebih mudah disatukan dan membuatnya menjadi lebih kebal terhadap riak dan ancaman dari luar. Namun, jika pada akhirnya Trump-lah yang kembali menang, maka Barat akan sulit bersatu menghadapi berbagai tantangan dari luar.

Periode pertama kekuasaan Trump sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan bagaimana hubungan sang presiden dengan sekutu-sekutunya sering ada pada level yang penuh riak.

Lalu, apa dampak persoalan ini bagi Indonesia?

Makna Untuk Indonesia

Siapa yang akan menang di AS kali ini memang akan menjadi pertaruhan untuk arah politik Indonesia. Pasalnya, di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia cenderung melihat kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu faktor utama yang bisa mendorong kemajuan negara ini. Akhirnya, segala macam kerja sama ekonomi dilakukan dan Indonesia akhirnya punya banyak “kemewahan” yang didapatkan dari hubungan tersebut.

Di periode yang sama pula Trump juga tak begitu “memperhatikan” Indonesia. Baru di akhir-akhir kekuasaannya – seiring meningkatnya ketegangan dalam Perang Dagang dengan Tiongkok – Indonesia dilirik sebagai “pijakan” katakanlah jika pertentangan yang terjadi mengarah pada konflik militer terbuka. Posisi Indonesia yang strategis dekat Laut China Selatan memang menjadi alasan utamanya.

Artinya, jika Trump kembali berkuasa dan ketegangan politik dengan Tiongkok benar-benar terjadi, maka Indonesia bisa terseret dalam perang perebutan pengaruh. Kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo beberapa waktu lalu adalah salah satu indikasi yang bisa menimbulkan pertanyaan lanjutan yang lebih besar terkait kepentingan pemerintahan Trump atas Indonesia.

Sementara, jika Biden yang menang, maka ketegangan politik itu akan bisa lebih berkurang, sekalipun dalam konteks perebutan pengaruh, hal tersebut tetap saja akan terjadi. Semuanya juga akan tergantung pada bagaimana Presiden Jokowi menetapkan arah politik luar negerinya.

Yang jelas, konteks kejatuhan peradaban Barat – jika memang benar demikian terjadi – akan menjadi fenomena yang besar dampaknya bagi Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Politik adalah cara untuk menukarkan hal yang tidak baik”.

Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia

Demam Pemilu saat ini memang tengah melanda Amerika Serikat (AS). Bukan tanpa alasan, pada 2020 mendatang, negara yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump ini akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dengan besar kemungkinan Partai Republik akan kembali mengusung Trump, menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Partai Demokrat AS untuk menemukan tokoh yang tepat dan sepadan, bukan hanya untuk mengalahkan Trump, tetapi juga menyelesaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh negara tersebut.

Hal inilah yang membuat debat kandidat capres Partai Demokrat AS untuk mencari lawan Trump menjadi hal yang sangat menarik. Dari 23 kandidat yang ikut serta pada putaran pertama debat tersebut, terbersit satu nama yang nyatanya bukan berlatar belakang politik.

Adalah Andrew Yang, seorang entrepreneur keturunan Taiwan yang mencoba peruntungannya maju menjadi salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat AS.

Sebagai tokoh outsider alias yang tidak berlatar belakang politik, kemunculannya menarik karena ia menjadi wajah segar di tengah isu politik identitas kaum kulit putih dan gerakan anti imigran yang menjadi warna kampanye politik Donald Trump pada Pilpres 2016 lalu.

Memulai perjalanan kampanyenya dari nol, Yang kini telah mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat AS di hampir semua lintas spektrum politik, mulai dari konservatif, libertarian, hingga demokrat dan progresif. Ia bahkan kini telah mendapatkan dukungan dari “Iron Man” di dunia nyata, Elon Musk.

CEO perusahaan mobil listrik Tesla itu, secara terbuka telah menyatakan dukungan terhadap kampanye Yang. Menariknya, gagasan flagship Andrew Yang terkait Universal Basic Income (UBI) yang berbentuk pemberian dana US$ 1000 (Rp14,2 juta) per bulan kepada setiap warga negara AS berusia di atas 18 tahun juga yang menjadi hal yang didukung oleh Musk.

Saat debat beberapa waktu lalu dan dalam wawancarannya di beberapa podcast, Yang memang menjelaskan panjang lebar soal UBI dan bagaimana programnya itu akan memberdayakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam model ekonomi yang disebutnya sebagai human centered capitalism atau kapitalisme yang berpusat pada manusia.

Artinya, kapitalisme masih dianggap sebagai paham yang penting dan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, fokus kapitalisme harus digeser ke pemberdayaan manusianya.

Konteks ini menarik untuk dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, program-program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kekuasaannya juga difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan manusia.

Pada saat yang sama, Jokowi juga masih bertumpu pada investasi dan kapitalisme ekonomi dengan pasar bebasnya itu sendiri untuk meningkatkan daya saing nasional dan menggenjot perekonomian. Lalu, apa saja hal yang bisa direfleksikan dari Andrew Yang untuk pembangunan ekonomi Indonesia?

Mungkinkah Universal Basic Income di Indonesia? Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Robot Apocalypse Ancam Jokowi-Prabowo" di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/7SCBShdSSd

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 11, 2019

Elegi Human Centered Capitalism

Pada awalnya, gagasan UBI milik Yang dianggap berbau sosialisme karena terlihat sebagai aksi bagi-bagi kekayaan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

Namun, Yang sendiri menyebutkan bahwa program ini adalah produk kapitalisme karena bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar banyak orang, serta bisa membantu masyarakat mengupayakan lahirnya lapangan-lapangan kerja baru.

Latar belakang Yang sebagai entrepreneur yang mendirikan perusahaan Venture America – perusahaan yang membantu membuka banyak lapangan pekerjaan – memang membuat Yang melihat formula US$ 1000 sebagai alat yang efektif untuk membantu masyarakat AS meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan kata lain, UBI adalah kapitalisme ketika income doesn’t start at zero – pendapatan tidak dimulai dari nol – demikian bahasa yang sering digunakan oleh Yang.

Argumentasi utama Yang adalah bahwa saat ini sedang terjadi revolusi besar-besaran di bidang ekonomi, di mana automation atau penggunaan mesin, robot dan kecerdasan buatan untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Akibatnya, besar kemungkinan banyak pekerjaan yang akan tergantikan oleh robot dan mesin.

Sebagai contohnya, keberadaan Amazon menghapus pekerjaan di sektor retail – misalnya penjaga toko dan yang sejenisnya – dan menyebabkan banyak toko-toko fisik yang tutup. Padahal, pekerja retail adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di AS.

Hal serupa juga terjadi ketika perusahaan-perusahaan logistik mulai mengadopsi self-driving truck atau truk-truk yang tak butuh supir. Konteksnya akan semakin menggila dengan kemungkinan besar tergesernya peran petugas call center oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Yang sendiri juga menyebutkan bahwa kondisi inilah yang menyebabkan Donald Trump terpilih di tahun 2016 lalu karena berhasil menggeser isu transformasi ekonomi tersebut dengan mengkambinghitamkan para imigran. Trump berhasil mengisi celah kondisi ekonomi ini dengan politik identitas dan memenangkan kontestasi politik di tahun tersebut.

Sekalipun konsep UBI masih terus diperdebatkan terkait keberhasilannya, namun gagasan human centered capitalism atau kapitalisme yang berpusat pada manusia ini memang berpotensi menjadi ide segar di tengah masa depan ekonomi yang tidak jelas bagi banyak masyarakat AS.

Pasalnya, ketimpangan ekonomi sendiri masih menjadi isu yang terus diperbincangkan di AS. Beberapa penelitan terbaru bahkan menyebutkan tingkat ketimpangan tersebut sudah sampai level yang memprihatinkan, di mana sekitar 160 ribu keluarga di AS rata-rata berharta US$ 72 juta (Rp 1,02 triliun). Jumlah itu hampir sama dibandingkan total harta 90 persen masyarakat dengan ekonomi terbawah di AS.

Artinya UBI yang bertujuan memberikan akses terhadap kapital atau modal untuk masyarakat sangat mungkin membantu kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan oleh ekonomi. Kapitalisme jenis ini sering disebut juga sebagai humanistic capitalism. Terminologi tersebut salah satunya dipopulerkan oleh penerima Nobel Perdamaian asal Bangladesh, Muhammad Yunus.

Tokoh lain seperti Wills W. Harman dari Stanford University juga pernah mengulas hal ini di tahun 1974. Konteksnya adalah kapitalisme dan pasar bebas harus mampu memberdayakan semua orang untuk ikut menikmati kue pembangunan ekonomi.

Muhammad Yunus memang terbukti berhasil membantu banyak orang ketika menyediakan akses modal berusaha untuk masyarakat kelas bawah lewat Grameen Bank. Artinya, kapitalisme yang berpusat pada nilai-nilai kemanusian dan pemberdayaan manusia itu menjadi jalan tengah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.

Andrew Yang telah membawa persoalan ini ke tengah perdebatan politik, terutama dalam kontestasi elektoral. Kapitalisme memang menjadi pemenang ekonomi abad 21. Namun, seperti yang ditulis Yang di penjelasannya dalam website resminya, tak ada kapitalisme yang murni.

Tak ada pasar bebas yang benar-benar bebas. Transformasi ekonomi ini memang perlu membawa perspektif ekonomi kembali pada hakekatnya, yaitu untuk sepenuhnya memberdayakan semua orang.

Lalu, bagaimana konteks ini dilihat di Indonesia?

Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden di bulan Oktober mendatang, publik sudah mulai membicarakan nama-nama yang akan mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi periode kedua. Muncul juga wacana menteri muda untuk mengisi kabinet tersebut.

A Thread pic.twitter.com/xdLwmJ1wh8

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 12, 2019

Utopia Jokowi?

Pembangunan ekonomi Jokowi di periode kedua memang disebut akan berfokus pada pembangunan manusia. Belum jelas apakah Jokowi akan menginvestasikan dana besar-besaran di sektor pendidikan, pelatihan kerja, entrepreneurship, atau di sektor yang lain.

Namun, konteksnya perlu digeser pada seperti apa yang diupayakan oleh Andrew Yang. Tentu memberikan UBI dengan besaran yang setara dengan US$ 1000 masih akan sulit diterapkan di Indonesia.

Walaupun demikian, setidaknya pemerintahan Jokowi juga perlu mengupayakan program yang mengarah pada human centered capitalism. Pasalnya, ketimpangan ekonomi di Indonesia juga sangat besar.

Laporan perusahaan investasi dunia asal Swiss, Credit Suisse pada 2018 lalu menyebutkan bahwa 1 persen orang Indonesia menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional.

Kondisi ini tentu hampir mirip dengan yang terjadi di AS. Program-program Jokowi juga harus diarahkan untuk mengantisipasi dampak automation yang juga sudah mulai dirasakan. Makin sepinya pusat-pusat perbelanjaan adalah hal yang tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena transformasi ekonomi dengan meningkatnya sektor e-commerce.

Selain itu, pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto dan – terutama – Sandiaga Uno sebagai lawan Jokowi memperkenalkan program Rumah Siap Kerja yang membantu masyarakat untuk terintegrasi ke dalam ekonomi. Program-program yang demikian ini – sekalipun berasal dari lawan politik – memang perlu diadopsi dan diupayakan.

Pada akhirnya, tantangan untuk menciptakan human centered capitalism akan menjadi pekerjaan rumah bagi pembangunan manusia ala Jokowi. Kapitalisme memang selalu dicitrakan negatif, namun ia tak sepenuhnya buruk.

Andrew Yang sudah memperlihatkan sisi positif yang bisa dicapai dari kapitalisme. Sebab, seperti kata Mahathir Mohamad di awal tulisan, politik berfungsi untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak baik. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Economic growth without social progress lets the majority of people remain in poverty”.

:: John F. Kennedy ::

[dropcap]J[/dropcap]ika ada satu hal yang menarik perhatian publik Amerika Serikat (AS) di tengah karut marut politik dalam negeri beberapa tahun belakangan ini, bisa jadi itu adalah fenomena seorang warga keturunan Asia yang mencalonkan diri untuk ikut serta pada kontestasi elektoral di negara tersebut.

Ibaratnya, menghadirkan sosok Son Goku ke dalam serial The Simpsons: it’s ok, but he has to be yellow. Mungkin itu akan menjadi crossover paling ambisius dalam dunia animasi, namun bisa saja berhasil jika melihat apa yang terjadi pada film The Spider-man: Into the Spider-verse. Who knows.

Apa pun itu, yang jelas konteks Son Goku dalam The Simpsons itu nyatanya kini tengah terjadi pada diri Andrew Yang, seorang pengusaha AS keturunan Taiwan yang mencalonkan diri menjadi capres dari Partai Demokrat untuk Pilpres 2020. Kemunculan Yang memang menarik, mengingat politik identitas menjadi hal yang menguat di negara tersebut, setidaknya pasca Pilpres 2016 lalu.

Publik menanti Jokowi dan Prabowo berdebat tentang isu automation atau bahkan robot apocalypse, serta tergantikannya peran manusia dalam pekerjaan yang memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Share on X

The New York Times menyebut pesan kampanye Yang dengan tajuk “The Robots are coming” – kata-kata yang mungkin bisa menjadi saran untuk judul film The Terminator berikutnya – sebagai isu robot apocalypse alias kiamat robot untuk manusia.

Bukan tanpa alasan, saat mayoritas kandidat Demokrat kemungkinan akan bicara pada tataran isu-isu lingkungan macam Paris Agreement, atau sekedar pembalikan kebijakan Presiden Donald Trump, Yang justru mengangkat isu automation – tergantikannya peran manusia dalam dunia kerja oleh mesin, robot, atau pun kecerdasan buatan yang menurutnya akan melahirkan ledakan pengangguran.

Sebagai orang ke-4 keturunan Asia yang mencalonkan diri menjadi Presiden AS, nyatanya gagasan kampanye Yang sangat menarik untuk diperhatikan. Pendiri Ventura for America itu menawarkan 3 gagasan utama, yakni Universal Basic Income (UBI) – pemberian uang sejumlah US$ 1.000 (Rp 14,2 juta) setiap bulannya untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosialnya – kemudian program jaminan kesehatan untuk semua orang, dan human-centered capitalism – kapitalisme yang berpusat pada manusia.

Ketiga gagasan tersebut pun dijabarkan dengan cukup spesifik di website penggalangan dukungan untuknya. Ide-ide kampanye Yang ini tentu sangat menarik di tengah gejolak masyarakat AS yang dipenuhi keraguan untuk memilih kembali Trump jika mencalonkan diri lagi, atau memilih politisi senior Bernie Sanders yang mencoba peruntungannya kembali di usia 77 tahun.

Andrew Yang yang diberi penghargaan sebagai “Champion of Change” oleh Presiden Barack Obama pada 2015 lalu, tentu membawa gagasan segar di tengah perdebatan ekonomi politik negara tersebut yang memang sejak 2016 lalu justru dipenuhi oleh hoaks, saling serang isu-isu yang tidak konstruktif, dan penuh kepentingan yang mendegradasi kualitas demokrasi.

Apa yang ditawarkan oleh Yang – sekalipun mendatangkan perdebatan terkait efektif atau tidaknya penerapan program tersebut – tetap saja menjadi hal yang menyegarkan dalam diskursus politik AS. Sayangnya, hal serupa tidak muncul di Indonesia jelang Pilpres 2019.

Pasalnya, dua kandidat masih berkutat pada isu-isu yang usang. Program sosial-ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, masih berputar-putar pada kartu-kartu saktinya yang telah ia gunakan sejak kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

Sementara Prabowo Subianto masih berputar pada economic stupidity atau kebodohan ekonomi, terkait kebocoran anggaran, utang-utang negara, dan masih berkutat dengan ide-ide abstrak yang terlalu besar.

Padahal, tantangan ekonomi saat ini telah bertransformasi. Indonesia mungkin belum jadi negara industri besar, namun tengah masuk ke dalam arus industri 4.0. Banyak orang membanggakan lahirnya e-commerce alias belanja online, namun tidak banyak yang memperhatikan bagaimana kehadiran marketplace atau pasar digital berbasis teknologi itu secara perlahan mengeliminasi pasar fisik beserta lapangan kerja darinya – apa yang oleh Andrew Yang disebut sebagai automation tersebut.

Kondisi ekonomi saat ini pun tidak bisa dibilang baik, jika melihat indikator-indikator yang ada. Namun, tak ada gagasan segar yang ditawarkan oleh Jokowi maupun Prabowo. Pertanyaannya adalah bagaimana pertarungan politik tanpa kebaruan ide ini harus disikapi?

View this post on Instagram

Mungkinkah Universal Basic Income di Indonesia? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #universalbasicincome #ubi #srimulyani #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 7, 2019 at 11:58pm PST

Ekonomi dan Kegagalan Inkumben

Beberapa hari terakhir, pemberitaan terkait kondisi mahalnya tiket pesawat yang menyebabkan sepinya bandara-bandara, serta pelemahan yang terjadi pada mata uang rupiah terhadap dolar AS – terlemah sejak awal tahun – menjadi beberapa topik bahasan yang disorot.

Hal ini masih ditambah dengan hasil survei Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa kepercayaan konsumen melemah di bulan Februari 2019. Kondisi tersebut bisa dilihat dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dibandingkan bulan sebelumnya.

Fenomena ini penting, mengingat IKK sering kali dipakai untuk memberikan gambaran tentang perkembangan dan rencana arah konsumsi masyarakat, serta ekspektasi terhadap beberapa indikator ekonomi. IKK juga memiliki peranan yang sangat vital sebagai indikator yang memantau pertumbuhan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Artinya, jika IKK melemah, maka sangat mungkin kondisi ekonomi pun sedang melemah.

Konteks kondisi ekonomi ini juga tergambar dalam salah satu video CNBC Indonesia beberapa hari lalu tentang sepinya banyak pusat perbelanjaan di ibukota. Sepinya pusat-pusat perbelanjaan itu memang menimbulkan pertanyaan terkait lesunya ekonomi di sektor ritel, selain juga dianggap sebagai akibat lanjutan dari makin maraknya e-commerce. Banyak ritel yang diprediksi akan gulung tikar – bisa berdampak pada hilanganya banyak lapangan pekerjaan.

Menurut portal diskon situs-situs belanja online Indonesia, CupoNation, diperkirakan jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan belanja online mencapai 11,9 persen dari keseluruhan populasi atau sekitar 31,4 juta orang dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$ 9,1 miliar (Rp 130,4 triliun) pada tahun 2018. Jumlah ini naik 1 persen setiap tahunnya sejak tahun 2016 lalu.

Situasi ekonomi ini juga makin memprihatinkan karena hingga Agustus 2018, tercatat ada 7 juta orang yang menganggur. Harian Kompas edisi 7 November 2018 melansir bahwa jumlah itu hanya berkurang 40 ribu jika dibandingkan pada Agustus 2017.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 juga hanya menyentuh angka 5,17 persen, jauh dari proyeksi sebelumnya, yaitu 5,3 persen atau bahkan lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2018, yang mencapai 5,4 persen.

Kondisi ekonomi ini memang cukup memprihatinkan dan sering dipakai oleh kubu oposisi untuk menyerang Jokowi. Namun, narasi kampanye yang dibangun oleh kedua kubu belum mampu memberikan gagasan baru sebagai solusi.

Mungkin berharap pada keberanian salah satu kandidat untuk menawarkan UBI – seperti yang dilakukan oleh Andrew Yang – adalah hal yang masih terlalu jauh sebab program tersebut akan sulit diterapkan di Indonesia yang tingkat sadar pajak masyarakatnya masih rendah.

Tetapi, setidaknya publik ingin melihat bagaimana dua kandidat berdebat tentang gagasan-gagasan ekonomi yang berhubungan dengan sepinya pusat-pusat perbelanjaan atau solusi atas kondisi pengangguran yang masih tinggi.

Sebagai inkumben, kondisi ini tentu berbahaya untuk Jokowi. Pasalnya, masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi justru lebih merugikannya secara politik, apalagi jika tak ada kebaruan gagasan kampanye yang ditawarkan.

Hal ini salah satunya ditulis oleh Michael J. Boskin dari Stanford University yang menyebut model elektoral bisa memprediksi bahwa jika ekonomi negara sedang kuat, maka akan menguntungkan calon inkumben dan partai berkuasa. Sebaliknya, jika ekonomi sedang banyak masalah, maka hal itu berpotensi membuat mereka kalah.

Yang harus dilakukan oleh Prabowo sebagai penantang tentu saja adalah menawarkan kebaruan gagasan – hal yang masih kurang dilakukannya. Jika tak mampu memberi solusi berarti, maka publik sulit untuk menilai kapasitasnya memperbaiki keadaan.

View this post on Instagram

Prabowo kembali hadir dengan sindirannya Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ekonomi #tentara #menteripencetakutang #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 27, 2019 at 8:55pm PST

Pilpres Miskin Gagasan Baru

Gagasan-gagasan Andrew Yang memang menjadi fenomena yang menyegarkan bagi diskursus politik, baik di AS maupun di dunia secara keseluruhan. Keberaniannya membawa UBI misalnya, dianggap sebagai jawaban atas konsen isu yang telah dicatat oleh banyak pihak, mulai dari Mark Zuckerberg dan Elon Musk yang berkecimpung di dunia automation itu sendiri, hingga John Oliver dalam episode monolog terbarunya di HBO.

Bagi publik AS, hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan yang menarik. Gagasan Yang memang cenderung progresif, tetapi bisa menjadi alternatif pilihan publik. Salah satu hal yang akan menjadi ganjalan baginya tentu saja adalah latar belakang dirinya sebagai anak dari imigran. Sentimen politik rasial tentu akan kuat menyerang dirinya.

Yang jelas, fenomena Andrew Yang tersebut menjadi penegas bahwa jika dibandingkan dengan AS, Pilpres di Indonesia miskin gagasan baru. Publik justru disuguhi pertarungan politik yang penuh saling tuduh, fitnah dan hoaks. Jokowi mungkin sempat bicara industri 4.0, tetapi justru belakangan ikut larut dalam debat tak berujung dengan oposisi dalam hal-hal yang tidak substansial.

Ini juga menggambarkan bahwa kualitas konten demokrasi Indonesia jauh menurun. Kritik terhadap kapitalisme ekonomi memang ada, namun solusi yang ditawarkan dianggap belum mampu menjadi jawaban.

Pembangunan ekonomi Jokowi misalnya, justru lebih dirasakan dampaknya oleh kelompok menengah ke atas – bukannya 25,95 juta masyarakat dari kelompok miskin. Jokowi masih berkutat dengan strategi lama, sementara Prabowo tak banyak berubah. Padahal, inovasi adalah kunci kemenangan.

Pada akhirnya, publik tentu menanti dua kandidat berdebat tentang isu automation atau bahkan robot apocalypse, serta tergantikannya peran manusia dalam pekerjaan yang memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Sebab, seperti kata John F. Kennedy di awal tulisan, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan akan membuat banyak orang tetap miskin. (S13)