Ratusan miliar rupiah mengalir setiap tahun dari kantong rakyat ke mesin kaderisasi partai, tanpa ada yang diwajibkan membuktikan uang itu benar-benar dipakai mendidik pemimpin — sampai KPK angkat bicara, sampai PDIP menyatakan dukungan, dan sampai sebuah fakta pahit tersembul: partai yang sudah lama membuktikan transparansi itu bisa dilakukan justru bukan partai yang baru berani menyuarakannya.

PinterPolitik.com

Sabtu, 18 April 2026. Di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan sependapat dengan rekomendasi KPK soal transparansi dana pendidikan partai politik. KPK, lewat Laporan Tahunan 2025-nya, meminta agar setiap partai penerima bantuan keuangan APBN wajib melaporkan kegiatan pendidikan politiknya: siapa pesertanya, apa tujuannya, dan apa yang dihasilkan. Hasto menyebut usulan itu “sejalan” dengan gagasannya tentang pentingnya kaderisasi sebagai fungsi strategis partai.

Dukungan itu perlu disambut. Namun sejarah mencatat bahwa dukungan tanpa mekanisme adalah retorika, dan retorika tidak mengubah sistem. Fakta berbicara lebih keras: Rp 134,5 miliar uang rakyat mengalir setiap tahun ke delapan partai di DPR untuk tujuan yang disebut pendidikan politik, namun tidak satu pun partai pernah diwajibkan membuktikan bahwa pendidikan itu sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena sistemnya belum sempurna. Tapi karena tidak ada yang pernah memaksanya untuk sempurna.

Pabrik Pemimpin yang Tidak Pernah Diaudit

Setiap negara demokrasi membutuhkan mekanisme untuk memproduksi pemimpin. Di Indonesia, mekanisme itu diemban oleh partai politik. UU No. 2 Tahun 2011 menyebut pendidikan politik sebagai fungsi utama parpol. Untuk menjalankannya, negara mengalokasikan dana berdasarkan PP No. 1 Tahun 2018, senilai Rp 1.000 per suara sah. Delapan partai di DPR menerima total Rp 134,5 miliar per tahun dari APBN, dan dalam satu periode lima tahun hampir Rp 670 miliar uang rakyat masuk ke mesin kaderisasi partai. Hasilnya? Tidak ada yang tahu persis.

Bayangkan sebuah pabrik yang memproduksi sesuatu yang dipakai 280 juta orang setiap hari: kebijakan publik, undang-undang, keputusan anggaran negara. Pabrik itu menerima subsidi negara, namun tidak diwajibkan mempublikasikan standar produksinya atau membuktikan outputnya layak konsumsi publik. Jika bergerak di sektor pangan, ia sudah lama ditutup paksa oleh BPOM. Dalam demokrasi Indonesia, pabrik itu tidak hanya hidup — ia dilindungi undang-undang dan didanai pajak rakyat.

BPK dalam temuannya tahun 2023 dan 2024 menemukan bahwa sebagian dana bantuan tidak diprioritaskan untuk pendidikan politik, padahal itulah tujuan eksplisit pemberiannya. Sanksi atas temuan ini? Sebuah surat balasan. Penelitian Chandra (2023) mengkonfirmasi: tidak ada sanksi nyata yang dikenakan terhadap parpol yang menyimpang dari ketentuan penggunaan subsidi negara.

Direktorat Monitoring KPK merumuskan persoalan ini dalam empat kekosongan besar: tidak ada peta jalan pendidikan politik yang terstruktur, tidak ada standar kaderisasi yang terintegrasi, tidak ada sistem pelaporan keuangan yang komprehensif, dan tidak ada lembaga pengawasan yang jelas dalam undang-undang. Ini bukan kelemahan teknis, melainkan lubang struktural yang membuat uang rakyat mengalir tanpa pertanggungjawaban bermakna.

ICW mencatat 61 persen anggota DPR periode 2024-2029 adalah politisi yang juga pebisnis. KPK mencatat 76 kasus korupsi melibatkan anggota DPR sejak 2004 hingga 2023. The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di peringkat ke-56 dari 167 negara dalam Indeks Demokrasi 2023, turun dua peringkat setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut. Ini output logis dari sistem yang tidak pernah didesain menghasilkan pemimpin berbasis merit.

Kontrak Sosial yang Terus-Menerus Dikhianati

Jean-Jacques Rousseau dalam Du Contrat Social (1762) membangun argumen yang tidak pernah usang: legitimasi kekuasaan hanya bisa bersumber dari volonté générale, kehendak umum seluruh warga negara. Ketika dana publik dialirkan ke partai politik, partai itu seketika memikul mandat publik dan tidak lagi beroperasi sebagai asosiasi privat. Partai yang menerima APBN namun menolak transparansi penggunaannya sedang mengkhianati kontrak sosial: mengambil dari kehendak umum, namun mengoperasikannya untuk volonté particulière — kepentingan elite partai, donor besar, dan kandidat yang masuk bukan karena kompetensi melainkan karena kemampuan finansial.

Habermas memperdalam argumen ini lewat konsep ruang publik: demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang di mana warga bisa menuntut pertanggungjawaban dari institusi kekuasaan. Ketika dana pendidikan politik tidak dapat diakses publik, yang hilang bukan hanya transparansi administratif, melainkan syarat minimal bagi warga untuk berpartisipasi bermakna dalam demokrasi. Plato dalam Republic sudah lebih dulu mengingatkan: pemimpin yang baik lahir dari pedagogia, pembentukan jiwa yang ketat dan diawasi komunitas. Yang terjadi di Indonesia bukan pedagogia, melainkan pragmatia: rekrutmen berbasis kapasitas finansial. Mahar menggantikan merit, pemodal menggantikan pengkader, dan siklus itu berputar dengan uang rakyat.

Indonesia Emas dan Utang Sistem yang Belum Dibayar

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi Asta Cita. Asta Cita ke-4 memperkuat pembangunan SDM, Asta Cita ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan korupsi. Keduanya mengasumsikan satu hal yang dianggap sudah tersedia: pemimpin-pemimpin berkualitas yang akan mengeksekusi seluruh agenda itu di setiap lini pemerintahan.

Pertanyaan yang tidak pernah diajukan cukup serius: dari mana datangnya pemimpin-pemimpin itu? Mereka datang dari partai politik. Dan jika partai politik sebagai satu-satunya kanal formal produksi pemimpin tidak memiliki standar yang terverifikasi publik, maka seluruh arsitektur Asta Cita sedang dibangun di atas fondasi yang belum pernah diperiksa kekuatannya.

Seperti yang dirumuskan Douglass North, kualitas institusi menentukan kualitas output yang dihasilkannya. Jika institusi produksi pemimpin tidak dibenahi dari hulunya, tidak ada reformasi di hilir yang bisa berjalan optimal. Jerman memahami ini dari trauma yang lebih berat: dana korporat yang mengalir bebas ke NSDAP di awal 1930-an ikut membuka jalan bagi Hitler. Maka Pasal 21 Grundgesetz 1949 mewajibkan partai mengungkap penggunaan dananya kepada publik, dan laporan keuangan 35 partai diterbitkan sebagai dokumen parlemen yang bisa diakses siapapun.

Satu fakta perlu diletakkan di atas meja. Gerindra, partai Presiden Prabowo yang menerima Rp 20,1 miliar per tahun dari APBN, sudah mempublikasikan laporan keuangan banparpolnya dan dapat diunduh siapapun melalui gerindra.id sejak tahun 2010 — lebih dari satu dekade sebelum PDIP menyatakan dukungan terhadap transparansi. Preseden itu sudah ada, sudah teruji, dan sudah berjalan di partai yang kini memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah transparansi ini mungkin. Pertanyaannya adalah mengapa belum semua partai diwajibkan melakukannya.

Indonesia tidak perlu menunggu bencana sekelas Jerman. Namun korupsi yang menggerogoti institusi, dinasti politik yang menggantikan meritokrasi, dan kader yang lahir dari mahar bukan dari pendidikan yang terukur adalah bencana dalam gerakan lambat yang tidak kurang merusaknya. Reformasi transparansi dana parpol adalah investasi hulu dari visi Indonesia Emas 2045: transparansi melahirkan akuntabilitas, akuntabilitas mendorong kaderisasi yang serius, kaderisasi yang serius menghasilkan pemimpin yang datang ke pemerintahan bukan dengan hutang kepada pemodal, melainkan dengan ideologi, kompetensi, dan komitmen kepada rakyat yang diwakilinya.

Momentum ada sekarang. KPK telah menunjukkan jalannya, PDIP menyatakan dukungan, dan Gerindra sudah membuktikan sejak 2010 bahwa ini bukan hal yang mustahil. Yang dibutuhkan hanya satu: keputusan politik dari Presiden untuk menjadikan reformasi ini bagian dari Asta Cita ke-7, dengan revisi undang-undang bertenggat waktu nyata, portal transparansi publik yang bisa diakses siapapun, dan sanksi yang benar-benar menggigit.

Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun oleh pemimpin yang lahir dari pabrik yang tidak pernah diaudit. Saatnya pabrik itu dibuka pintunya, untuk cahaya, untuk publik, dan untuk masa depan. (A99)

Perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah berlalu dan sebagian besar rakyat Indonesia telah berkontribusi dalam terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia selanjutnya.

Terpilihnya Prabowo dalam pilpres bukan melalui jalan yang singkat dan sederhana. Kompleksitas strategi dan pembacaan peta politik yang baik menjadi faktor besar yang mempengaruhi kemenangan Prabowo, di luar berbagai tendensi yang muncul setelahnya.

Besarnya koalisi serta pendekatan yang terkesan “baru” berhasil masuk pada dominasi segmen pemilih Indonesia dari berbagai kelompok elemen masyarakat. Keberhasilan ini tentu membawa Prabowo sebagai Presiden RI pada berbagai tantangan baru dihadapannya. Presiden sebagai entitas politik tertinggi memiliki tanggung jawab besar pada kondisi demokrasi suatu negara.

Terlebih, tantangan itu harus dihadap-hadapkan pada besar dan beragamnya kondisi masyarakat Indonesia yang tersebar di 38 provinsi dan terbagi dalam hampir 300 kelompok etnis yang berbeda. Terdapat nilai-nilai dasar demokrasi yang menjadi vital untuk dijunjung tinggi oleh pemangku kebijakan.

Seperti yang pernah dikatakan oleh mantan Kanselir Jerman, Angela Merkel. “Democracy thrives on openness, trust, and cooperation”. Keterbukaan, kepercayaan, dan kerjasama menjadi nilai dasar yang wajib diwujudkan oleh mereka yang sedang memegang kewenangan. Konsekuensi dasar dari berjalannya social contract yang harus dipenuhi.

Demokrasi konsosiasional (consociational democracy) kiranya menjadi pendekatan yang paling relevan untuk diaplikasikan di Indonesia. Pendekatan ini lahir dari pemikiran Arend Lijphart yang diperkenalkan pada karyanya, “Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration” yang terbit pada tahun 1977.

Pada karyanya tersebut, Arend menggambarkan bagaimana sebuah pendekatan baru tentang sistem politik yang dapat efektif mengelola keragaman pada masyarakat yang begitu plural. Didukung dengan analisis yang komprehensif mengenai bentuk sistem politik dan praktik pemerintahan di berbagai negara.

Indonesia menjadi objek politik yang tepat bagaimana demokrasi konsosiasional dapat menjawab berbagai dinamika politik dalam negeri dengan beberapa prinsip dasarnya. Terlebih lagi, kemenangan Prabowo dengan koalisi besarnya menjadi salah satu faktor yang dianggap Arend menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk mengupayakan terwujudnya demokrasi konsosiasional.

Pendekatan demokrasi jenis ini menekankan betapa pentingnya konsensus dan kerja bersama antar kelompok. Mulai dari kelompok sosial, etnis, keagamaan, hingga pada kelompok yang memiliki preferensi politik yang berbeda. Terlebih lagi pada kelompok yang masih terfragmentasi.

Menurut Arend, dalam sebuah keragamaan kelompok masyarakat yang begitu besar, stabilitas demokrasi hanya akan dapat dicapai dengan pembagian kekuasaan yang adil dan terdiri dari berbagai macam representasi kelompok masyarakat. Latar belakang inilah yang membuat Arend melahirkan pendekatan demokrasi gaya baru kala itu.

“Demokrasi konsosiasional bukanlah obat yang mujarab, namun ini merupakan cara yang realistis dan efektif untuk menangani perpecahan masyarakat yang mendalam”. Begitu kira-kira kalimat yang dituliskan Arend dalam karyanya. Keyakinan Arend akan klaimnya layak untuk diuji pada situasi politik Indonesia dengan besarnya relevansi variabel yang dibutuhkan.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam pendekatan demokrasi konsosiasional yang mendukung terwujudnya stabilitas politik di Indonesia.

Pertama, pemerintahan koalisi besar (grand coalition). Kondisi pemerintahan harus dibentuk dari koalisi besar yang mencakup representasi berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepentingan tiap kelompok dapat terakomodir dengan baik.

Kedua, otonomi segmen (segmental autonomy). Harus dipastikan jika setiap kelompok memiliki otonomi sendiri untuk mengurus urusan internal mereka sendiri. Hal ini bisa berupa otonomi budaya, pendidikan, hingga otonomi politik yang termanifestasi dalam bentuk federalisme atau desentralisasi.

Ketiga, proporsionalitas (proportionality). Pelaksanaan sistem pemilu, pendistribusian sumber daya, hingga pengisian jabatan-jabatan publik harus dilakukan secara proporsional dan meritokrit. Hal ini dilakukan demi keadilan representasi semua kelompok.

Keempat, hak veto minoritas (minority veto). Prinsip terakhir ini harus menjadi sebuah konsentrasi tersendiri bagi pemerintah. Bagaimana menjamin veto dari keputusan penting yang berpengaruh pada kepentingan vital kelompok minoritas. Cara ini dilakukan untuk memastikan kepentingan minoritas tidak akan terabaikan.

Indonesia dan Demokrasi Konsosiasional

Lantas, bagaimana memandang sistem politik Indonesia melalui kacamata pendekatan demokrasi konsosiasional selama ini. Satu sisi, Indonesia dilihat sangat relevan untuk dilakukan pendekatan gaya demokrasi konsosiasional sebagai suatu alternatif konstitusional, sebagai langkah meredam dinamika politik yang dihasilkan dari keragaman kelompok masyarakat.

Indonesia sendiri sebenarnya telah melaksanakan beberapa prinsip utama demokrasi konsosiasional. Terbentuknya pemerintahan dari koalisi besar sudah jelas terpenuhi sejauh ini. Mulai dari Pilpres 2019 kala itu dimenangkan oleh Joko Widodo yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIK) dengan total 10 partai di dalamnya. Kemudian Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo dengan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan total 10 partai pengusung. 

Selanjutnya, otonomi segmen pun juga dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Mulai dari desentralisasi yang diwujudkan pasca reformasi 1998 melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang mendefinisikan desentralisasi dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Otonomi khusus juga terwujud pada daerah Aceh dan Papua. Provinsi Aceh sendiri memiliki UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah. Sama halnya dengan Papua yang memiliki UU No. 21/2001 tentang kewenangan dalam pemerintahan lokal dan pengelolaan sumber daya alam.

Kemudian ada prinsip proporsionalitas yang juga diejawantahkan dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Dimana jumlah kursi DPR yang dialokasikan dengan proporsional sesuai jumlah suara yang diperoleh partai politik. UU No. 10/2008 juga dapat menjadi contoh implementasi prinsip proporsional dengan menetapkan kuota 30% dari keterwakilan Perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Setelah tiga prinsip utama sebelumnya, masih sangat disayangkan bila prinsip minority veto belum diakomodir dalam konstitusi. Meski begitu, terdapat budaya hak veto minoritas dengan tidak formal yang biasa diupayakan dalam konsensus dan musyawarah ketika pengambilan keputusan.

Setelah penjabaran relevansi nilai demokrasi konsosiasional di Indonesia yang pada dasarnya telah dilaksanakan melalui amanat konstitusi, bagaimana kabar demokrasi Indonesia sejauh ini. Ada baiknya jangan hanya melihat relevansi tersebut dari kacamata normatifnya. Sebab dampak dalam pelaksanaan pun tak boleh luput dari pembahasan.

Jika dilihat koalisi besar pemerintah justru dinilai publik hanya sebagai satu strategi kuorum dalam pemaksaan perumusan kebijakan dengan minimnya keterlibatan publik. Dimana partai-partai koalisi tersebut seharusnya menjadi wadah representasi kelompok masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kepentingan.

Mulai dari polemik RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dianggap publik merugikan namun akhirnya disahkan menjadi UU No. 11/2020 pada 5 Oktober 2020. Kemudian pada polemik revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan juga menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang revisi UU No. 20 Tahun 2002.

Contoh lain pada polemik yang lahir akibat perwujudan nilai otonomi segmen. Pada jurnal terbitan Oxford Academic dengan judul, “Indonesian Autonomies: Explaining Divergent Self-Government Outcomes in Aceh and Papua” jelas menggambarkan betapa otonomi khusus tersebut justru menghasilkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Papua sebagai daerah otonomi khusus yang menerima sekitar $7,4 miliar sejak tahun 2002 ternyata menimbulkan ketidakpuasan sosial akibat distribusi dana yang tidak merata, serta memicu aksi korupsi besar-besaran dari pejabat setempat. Belum lagi pada ketegangan etnis hingga disparitas pembangunan yang muncul akibat pelaksanaan otonomi khusus.

Dari semua gambaran diatas, tidak mengherankan jika Indonesia harus bertengger pada kategori demokrasi cacat (flawed democracy) dengan skor indeks demokrasi hanya 6,71 menurut laporan Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2022.

Harapan besar tertuju pada Prabowo Subianto sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029. Terlebih konstelasi politik akbar kemarin dimenangkan oleh koalisi besar yang memiliki tanggung jawab tak kalah besar dalam pengakomodiran banyak kepentingan kelompok masyarakat yang sebelumnya dijual habis-habisan demi perolehan suara di akar rumput.

Pengisian jabatan publik juga harus dilakukan secara meritoktratis sesuai prinsip proporsional dalam demokrasi konsosiasional. Rakyat sudah jera melihat pengisian komposisi kabinet yang lebih berorientasi pada kontribusi pemenangan sebelumnya. Akhirnya beberapa musibah menimpa beberapa objek vital Indonesia akibat minimnya kapasitas pemangku kebijakan utamanya.

Prinsip demokrasi konsosiasional berupa hak veto minoritas alangkah baiknya juga dapat dipertimbangkan dalam kacamata konstitusi kita. Betapa penjaminan kepentingan kelompok minoritas dirasa penting terutama dalam pembangunan regulasi yang ramah akan kelompok minoritas Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh Damurrosysyi Mujahidain, S.Pd., M.Ikom.

Damurrosysyi Mujahidain, S.Pd., M.Ikom. adalah Staf Ahli Lingkungan Hidup, MLH PP Muhammadiyah

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), isu politisasi agama kembali mengemuka. Politisasi agama merupakan penggunaan simbol dan retorika agama untuk meraih dukungan politik. Menjelang Pemilu 2024, berbagai aktor politik memanfaatkan sentimen keagamaan untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat.

Taktik ini sering kali digunakan karena dianggap efektif dalam merebut  emosi dan simpati masyarakat, terutama yang memiliki literasi politik rendah. Politisasi agama berpotensi memecah belah masyarakat dengan menimbulkan ketegangan antar kelompok yang berbeda pandangan politik. Penggunaan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) untuk tujuan politik dapat memperparah perpecahan dan menciptakan iklim politik yang tidak sehat.

Politisasi agama terjadi ketika nilai-nilai, simbol, dan praktik agama digunakan untuk tujuan politik tertentu. Fenomena ini sering kali melibatkan eksploitasi agama untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan politik, dan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari kampanye politik yang mengusung isu-isu keagamaan hingga manipulasi sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan elektoral.

Kampanye politik yang menggunakan isu-isu keagamaan sering kali mengangkat tema-tema yang sensitif dan emosional bagi pemeluk agama tertentu. Misalnya, kandidat politik mungkin berjanji untuk memperjuangkan penerapan hukum syariah atau melindungi kepentingan kelompok agama tertentu. Hal ini dapat menarik dukungan dari pemilih yang merasa isu-isu tersebut penting bagi identitas dan keberadaan mereka.

Simbol-simbol agama seperti jilbab, salib, atau ritual keagamaan sering digunakan dalam kampanye politik untuk menunjukkan kedekatan atau kepatuhan seorang kandidat terhadap nilai- nilai agama. Penggunaan simbol ini dapat menciptakan citra positif di mata pemilih yang religius, namun juga berisiko memecah belah masyarakat yang beragam keyakinannya.

Manipulasi sentimen keagamaan dilakukan dengan cara mengarahkan emosi dan keyakinan pemilih terhadap isu-isu tertentu yang diangkat secara strategis untuk memperoleh dukungan. Contohnya, menyebarkan isu-isu yang menuduh lawan politik sebagai anti agama tertentu, atau tidak beragama dapat menciptakan ketakutan dan kemarahan di kalangan pemilih yang religius.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, kerap menyaksikan politisasi agama dalam berbagai peristiwa politik. Pemilu 2024 menjadi salah satu contoh paling nyata, di mana agama digunakan secara intensif oleh berbagai pihak untuk mengonsolidasikan dukungan. Kandidat politik sering kali menggunakan identitas agama mereka sebagai alat kampanye.

Dalam Pemilu 2024, beberapa calon menggunakan identitas sebagai Muslim yang taat untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan konservatif. Isu-isu seperti penerapan hukum syariah, pelarangan LGBT, dan perlindungan terhadap agama Islam menjadi tema utama yang diangkat dalam kampanye. Dalam debat-debat politik, sering kali isu-isu keagamaan bahkan dijadikan topik utama.

Para kandidat tidak ragu untuk menyerang lawan politik dengan tuduhan yang terkait dengan agama, seperti menuduh tidak cukup religius atau bahkan dianggap sebagai ancaman bagi agama tertentu. Retorika ini bertujuan untuk menimbulkan keraguan di kalangan pemilih terhadap kompetensi dan integritas lawan politik.

Media sosial juga memainkan peran besar dalam menyebarkan sentimen keagamaan. Pada Pemilu 2019, banyak kampanye menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang mengandung isu keagamaan. Akun-akun anonim dan bot sering kali digunakan untuk menyebarkan hoaks dan propaganda yang mengarah pada politisasi agama, sehingga menciptakan polarisasi di masyarakat.

Lantas, Bagaimana Mengatasinya?

Pendidikan Agama Islam dapat memainkan peran penting dalam menghadapi politisasi agama. Pendidikan yang baik bukan hanya mengajarkan ritual dan dogma, tetapi juga menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi. Pendidikan Agama Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan (jurdil) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas adalah pesan agama untuk mewujudkan  pemilu yang adil dan transparan. Dengan pendidikan yang menekankan nilai-nilai ini, masyarakat akan lebih kritis dan waspada terhadap upaya politisasi agama yang manipulatif.

Pendidikan Agama Islam yang mengajarkan moderasi dapat membantu mengurangi ekstremisme dan radikalisme. Moderasi beragama mendorong sikap yang inklusif dan toleran, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun berbeda pandangan politik. Sikap moderat ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam konteks pemilu yang penuh dengan dinamika dan perbedaan pendapat.

Dengan pendidikan Agama Islam yang baik, literasi politik masyarakat dapat ditingkatkan. Masyarakat yang memiliki literasi politik tinggi akan lebih sulit terpengaruh oleh politisasi agama. Mereka akan lebih kritis dalam menilai kandidat politik dan tidak mudah terbawa oleh retorika agama yang digunakan untuk tujuan politik sempit.

Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam menghadapi politisasi agama pada   Pemilu 2024. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan moderasi, serta meningkatkan literasi politik, pendidikan Agama Islam dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh politisasi agama. Ini penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan memperkuat persatuan bangsa.

Pendidikan agama Islam yang baik adalah kunci untuk membangun masyarakat yang bijak dalam berpolitik, sehingga politisasi agama  tidak lagi menjadi ancaman bagi demokrasi dan kebersamaan kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Dur, “Agama mengajarkan pesan-pesan damai. Namun para ekstremis akan  memutar balikkannya. Kita butuh agama yang ramah, bukan agama yang marah”.

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Iqbal Saputra

Muhammad Iqbal Saputra adalah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Anies Baswedan kembali muncul di tengah isu nasional, kali ini lewat kunjungannya ke Tom Lembong pasca pemberian abolisi. Apakah ini sekadar simpati personal, atau bagian dari taktik “buntut kucing” untuk tetap relevan di panggung politik?

PinterPolitik.com

Di tengah riuhnya perdebatan publik tentang abolisi Tom Lembong—mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)—muncul satu sosok yang langsung ikut mencuri perhatian: Anies Baswedan. Pada 1 Agustus 2025, hanya berselang sehari sejak isu Lembong merebak, Anies terekam publik mengunjungi Lembong di Lapas Cipinang. Momen itu langsung menyita sorotan media dan memunculkan kembali Anies ke dalam ruang diskusi politik nasional.

Tentu, ada alasan personal yang bisa menjelaskan kehadiran itu—kedekatan lama antara Anies dan Lembong sebagai rekan satu tim saat Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024), misalnya. Namun jika kita melihat pola kehadiran Anies dalam beberapa peristiwa politik sebelumnya, kunjungan itu tampak bukan sekadar gestur pribadi.

Sebelumnya, Anies juga sempat mencuat di media sosial saat ada isu besar, contohnya ketika memberi respons terhadap video viral Gibran Rakabuming soal bonus demografi Indonesia.

Anies juga terlihat hadir dalam konser D’Masiv pada Juni 2025, di mana sang vokalis Rian tiba-tiba mengajaknya ke atas panggung untuk bernyanyi bersama. Momen itu pun terekam luas di berbagai kanal media sosial.

Apakah ini sekadar serangkaian kebetulan, ataukah ada strategi politik yang dimainkan? Apakah Anies sedang membangun narasi tersendiri dari balik isu-isu besar yang tak langsung berkaitan dengannya?

Cat Tail Politics?

Fenomena munculnya Anies Baswedan dalam berbagai peristiwa publik dan politik belakangan ini memperlihatkan pola komunikasi yang patut dicermati. Dalam ilmu politik, strategi mempertahankan relevansi dikenal sebagai bagian dari agenda setting individu—yaitu usaha untuk tetap menjadi bagian dari pembicaraan publik tanpa harus selalu memegang kontrol utama atas isu.

Jika dilihat dari beberapa peristiwa, seperti kunjungan ke Tom Lembong, komentar terhadap video Gibran, hingga kehadiran di panggung konser D’Masiv, ada satu benang merah yang mengemuka: Anies hadir saat momen yang tepat, dan cukup intens untuk membuat publik meliriknya kembali. Ia tak selalu menjadi aktor utama dalam setiap isu, tetapi selalu berada cukup dekat dengan panggung utama untuk tetap terlihat.

Dalam teori komunikasi politik, ini bisa disebut sebagai strategi political piggybacking—menumpang pada peristiwa yang sedang viral atau mendapat sorotan luas untuk membangun atau mempertahankan eksistensi politik. Strategi ini banyak digunakan oleh politisi yang berada di luar kekuasaan, sebagai cara untuk tetap menjadi bagian dari percakapan politik nasional.

Namun, menariknya, pendekatan Anies tidak frontal. Ia tidak tampak memaksakan diri untuk mengambil alih isu. Ia seperti menempatkan diri dalam posisi “ikut lewat”, cukup agar publik dan media memberinya tempat dalam narasi. Di sinilah analogi “buntut kucing” menjadi relevan.

Dalam perilaku hewan peliharaan, khususnya kucing rumahan, ada satu kebiasaan khas: saat sebuah pintu hendak ditutup, kucing akan tetap meletakkan buntutnya di ambang pintu. Tindakan kecil ini memaksa pemilik rumah untuk berhenti sejenak dan memerhatikan. Pintu tidak bisa ditutup sepenuhnya selama ada buntut yang masih tertinggal.

Analogi ini cocok menggambarkan gaya politik Anies. Ia mungkin bukan aktor utama dalam isu Tom Lembong, Gibran, atau konser musik. Tapi kehadirannya di ambang—di batas antara dalam dan luar panggung—membuat isu tersebut seolah belum bisa “ditutup”. Publik dan media seolah diminta untuk tetap membuka pintu diskusi sedikit lebih lama, agar kehadirannya bisa ikut dilihat.

Strategi ini tentu tidak salah, bahkan cukup cerdas dari sisi komunikasi politik. Tapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang konsistensi gagasan dan ketulusan peran yang dimainkan. Apakah kehadiran-kehadiran Anies ini merupakan bagian dari strategi membangun narasi politik jangka panjang, atau hanya taktik sesaat untuk tetap eksis dalam radar publik?

Akan Terus Relevan?

Gaya politik “buntut kucing” yang ditunjukkan Anies Baswedan membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana seorang politisi membangun relevansi di luar masa kampanye. Dalam kondisi pasca-pemilu, di mana ruang gerak formal terbatas, strategi mencuri momen menjadi salah satu cara bagi tokoh publik untuk mempertahankan posisinya dalam lanskap politik nasional.

Pendekatan ini tidak unik bagi Anies saja. Banyak politisi di berbagai negara menggunakan metode serupa untuk tetap eksis dalam pemberitaan. Namun, apa yang membuat pendekatan Anies menarik untuk diamati adalah gayanya yang cenderung subtil, tidak konfrontatif, dan sering kali dibingkai secara simpatik—baik sebagai pribadi yang hadir untuk mendukung, atau sebagai warga biasa yang “kebetulan” berada di tengah momen penting.

Bagi publik, pengamat, maupun pesaing politiknya, penting untuk tidak sekadar menilai dari permukaan. Kehadiran Anies yang berulang di berbagai momen viral menunjukkan adanya pola yang konsisten, dan pola ini dapat dibaca sebagai upaya komunikasi politik yang disengaja.

Apakah strategi ini akan berhasil membentuk kembali citra politiknya? Atau justru akan terlihat sebagai manuver tanpa substansi?

Yang jelas, sebagaimana pintu tak bisa ditutup bila buntut kucing masih menghalangi, narasi politik di Indonesia tampaknya belum bisa sepenuhnya bergerak tanpa terlebih dahulu “menyimak” kehadiran Anies Baswedan—sekalipun hanya dari pinggir. (D74)

Megawati akhirnya tampil satu panggung dengan Prabowo dan Gibran di peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 — sebuah momen langka yang tak bisa dianggap remeh. Apakah ini pertanda awal dari stabilitas politik baru di Indonesia?

PinterPolitik.com

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, menyajikan sebuah pemandangan politik yang unik. Di antara para tokoh yang hadir, kehadiran Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian publik dan pengamat politik. Ini bukan semata soal seremoni kenegaraan, tapi lebih dari itu: ini adalah pertama kalinya Megawati tampil bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu acara resmi setelah kompetisi politik Pilpres 2024 yang penuh tensi.

Megawati, yang duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, berdiri di belakang Prabowo dan di depan Gibran saat upacara berlangsung. Ketiganya sempat berbincang hangat sebelum upacara dimulai, bahkan setelah acara pun Megawati diantar langsung ke mobilnya oleh Presiden Prabowo — sebuah gestur simbolik yang tentu tidak bisa dianggap sepele.

Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya gestur etiket kenegaraan. Namun bagi yang jeli membaca arah angin politik nasional, ini bisa menjadi indikasi akan terjadinya pergeseran penting. PDIP, partai Megawati, selama ini digadang-gadang sebagai satu-satunya partai besar yang akan mengambil sikap oposisi. Maka muncul pertanyaan mendasar: apakah kehadiran Megawati di momen ini hanya bentuk penghormatan institusional, ataukah sebuah pertanda bahwa dinamika oposisi sedang melunak?

Lebih lanjut, seberapa signifikan sebetulnya gestur kehadiran Megawati ini dalam lanskap politik nasional pasca-Pilpres? Apakah ini adalah sinyal awal menuju rekonsiliasi? Atau justru strategi diam-diam yang menyimpan makna lebih dalam?

Megawati, Kunci Stabilitas Politik?

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Megawati Soekarnoputri merupakan salah satu pilar terakhir dalam stabilitas politik nasional saat ini. Dalam konteks pasca-Pilpres 2024, PDIP menjadi satu-satunya partai besar yang secara terbuka memiliki potensi untuk mengambil jalur oposisi, sementara partai-partai lain telah merapat ke kubu pemerintahan Prabowo-Gibran.

Stabilitas politik dalam sistem demokrasi elektoral seperti Indonesia bukan hanya penting secara normatif, tapi juga secara fungsional. Dalam teori pembangunan politik klasik seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, stabilitas institusional menjadi prasyarat utama bagi konsolidasi demokrasi. Ketika lembaga-lembaga politik mapan mampu menjaga relasi yang konstruktif dengan kekuasaan eksekutif, maka negara tidak hanya akan terhindar dari konflik politik terbuka, tetapi juga akan lebih mampu menarik investasi, menjaga keberlanjutan kebijakan, dan menciptakan iklim birokrasi yang efektif.

Di sinilah arti penting Megawati dan PDIP menjadi menonjol. Sebagai kubu yang hingga kini terus menyuarakan akan berada di luar pemerintahan, keberadaan satu kekuatan penyeimbang menjadi sangat vital — baik untuk menjaga check and balance maupun untuk memastikan bahwa proses demokrasi tidak kehilangan semangat deliberatifnya. Namun, lebih menariknya, kehadiran Megawati dalam upacara Hari Lahir Pancasila justru menunjukkan adanya kemungkinan bahwa stabilitas itu bisa dibangun tanpa harus masuk dalam konflik oposisi-pemerintah yang keras.

Dalam pemikiran politik kontemporer, hal ini bisa dikaitkan dengan teori koeksistensi politik yang dikembangkan oleh Giovanni Sartori. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, stabilitas tidak selalu harus datang dari oposisi yang vokal, tetapi bisa juga melalui koeksistensi fungsional — di mana kekuatan oposisi tetap menjaga jarak, namun tidak serta-merta memusuhi semua langkah pemerintahan. Ini adalah strategi yang sangat mungkin tengah dijalankan Megawati, yang selama ini dikenal sebagai pihak yang begitu memegang teguh prinsip politiknya.

Dari sudut pandang hubungan politik-ekonomi, kestabilan ini juga dapat dimaknai sebagai sinyal positif bagi para pelaku pasar. Investor — baik dalam negeri maupun asing — tentu lebih nyaman beroperasi di lingkungan yang tidak dipenuhi oleh konflik elite yang destruktif. Ketika para tokoh besar seperti Megawati menunjukkan gestur kooperatif, itu adalah bentuk confidence booster bagi banyak sektor.

Artinya, kehadiran Megawati bukan hanya sekadar simbol, tetapi bisa dibaca sebagai pernyataan sikap: bahwa PDIP, sekalipun masih kerap kritis, bersedia menjaga harmoni politik nasional. Hal ini tentu bisa memperkuat posisi pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda strategis jangka panjang seperti pemantapan Danantara, ketahanan pangan, dan transformasi digital. Dalam konteks ini, Megawati adalah jembatan — antara masa lalu, masa kini, dan masa depan politik Indonesia.

Makna Gestur dan Humbleness Megawati?

Jika kehadiran Megawati dalam upacara Hari Lahir Pancasila 2025 adalah pertanda awal dari stabilitas politik yang lebih kokoh di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, maka ini adalah langkah besar — baik bagi Indonesia, maupun bagi Megawati sendiri.

Sebab, Megawati selama ini bukan dikenal sebagai politisi yang mudah melunak. Dalam sejarah politiknya, ia sering menunjukkan sikap yang keras terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan.

Track record politik Megawati penuh dengan gestur tegas — dari pemecatan kader partai, keputusan untuk menarik dukungan terhadap kebijakan tertentu, hingga sikap diamnya yang sering kali lebih lantang dari kata-kata. Maka ketika ia hadir di dekat tokoh yang dalam konteks Pilpres sebelumnya bisa dianggap sebagai rival, muncul tafsir lain: apakah ini adalah tanda dari political humbleness?

Dalam teori politik, humbleness bukan berarti menyerah. Dalam banyak kasus, ia justru merupakan bentuk kekuatan yang matang. Political humbleness adalah kemampuan untuk mengesampingkan ego personal dan partai demi kepentingan yang lebih besar: keutuhan sistem politik dan harmoni sosial. Jika benar bahwa Megawati memilih jalur ini, maka itu adalah contoh nyata dari apa yang disebut sebagai statesmanship — kualitas kepemimpinan yang melampaui kepentingan pragmatis sesaat.

Tentu, semua ini masih harus diuji oleh waktu. Tapi jika upacara Hari Lahir Pancasila kemarin adalah panggung awal bagi terbentuknya relasi baru antara Megawati dan pemerintah, maka bangsa ini patut bernafas sedikit lebih lega.

Politik Indonesia sedang menunjukkan wajah yang lebih dewasa. Dan dalam wajah itu, Megawati kembali memainkan peran pentingnya — bukan sebagai penantang, tapi sebagai penjaga keseimbangan. (D74)

Layaknya partai-partai senior lain, isu regenerasi kepemimpinan mulai muncul di Partai Nasdem. Kira-kira, siapa sosok yang akan dipercaya Surya Paloh untuk menjadi penggantinya? 

PinterPolitik.com 

Di tengah hiruk-pikuk politik nasional yang penuh manuver dan spekulasi menjelang Pilpres 2029, ada satu tokoh penting yang justru luput dari sorotan media arus utama: Surya Paloh. Padahal, sebagai pendiri dan ketua umum Partai NasDem, Paloh telah memainkan peran penting dalam dinamika kekuasaan Indonesia selama satu dekade terakhir.  

Surya Paloh sejatinya bukan hanya pemilik media besar, tetapi juga arsitek strategi politik yang berhasil mengantarkan partainya masuk dalam jajaran lima besar di DPR RI. Dalam Pemilu 2024 lalu, NasDem bahkan menjadi motor pengusung utama Anies Baswedan, seorang figur oposisi yang cukup mampu bersaing dengan capres dari pihak petahana. Artinya, pengaruh politik Paloh tidak bisa dianggap remeh. 

Namun, seperti halnya partai-partai besar lain yang dibangun oleh figur sentral, isu regenerasi kepemimpinan di tubuh NasDem mulai mengemuka. Usia Paloh yang kian menua menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan mewarisi tongkat komando partai.  

Dalam diskursus ini, dua nama mencuat: Prananda Surya Paloh, anak kandung Surya Paloh sendiri yang telah lama aktif di internal partai, dan Anies Baswedan, figur eksternal yang memiliki kedekatan ideologis dan historis dengan NasDem. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing: Prananda menjanjikan kesinambungan dinasti dan stabilitas internal, sedangkan Anies membawa daya tarik elektoral yang luas di tingkat nasional. 

Lantas, siapa yang paling cocok menjadi ketua umum Partai NasDem berikutnya? Apakah regenerasi akan berjalan dinastik seperti pola yang umum terjadi di Indonesia? Atau justru NasDem akan mengambil langkah berbeda dengan menyerahkan kepemimpinan kepada figur publik yang kuat dan berpengaruh? 

Dinasti vs Daya Tarik Elektoral? 

Untuk menjawab siapa yang lebih tepat menjadi pengganti Surya Paloh, kita perlu melihat dua kandidat potensial yang kini muncul ke permukaan: Prananda Surya Paloh dan Anies Baswedan. Keduanya memiliki profil yang sangat berbeda, baik dari sisi latar belakang, pengalaman politik, maupun citra publik yang melekat pada mereka. 

Prananda Paloh adalah kader tulen NasDem. Sebagai anak biologis Surya Paloh, ia telah terlibat cukup lama dalam struktur internal partai, terutama melalui Garda Pemuda NasDem. Dalam konteks internal partai, Prananda relatif diterima oleh mayoritas struktur, dan dinilai mampu menjaga kesinambungan visi politik sang ayah. Ia juga memiliki keuntungan dari sisi “akses warisan”, dalam arti politik maupun jaringan bisnis dan media. Namun, tantangan terbesar Prananda adalah citra publiknya. Ia bukan figur yang dikenal luas oleh masyarakat. Elektabilitasnya rendah, dan belum pernah diuji dalam kancah kepemimpinan nasional. Ia lebih dikenal sebagai “putra mahkota” daripada tokoh politik independen. 

Sebaliknya, Anies Baswedan adalah figur dengan tingkat pengenalan publik yang sangat tinggi. Ia telah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur DKI Jakarta, hingga calon presiden. Anies juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam merancang dan memimpin kebijakan publik. Dalam konteks NasDem, Anies adalah sosok yang cukup dekat dengan Surya Paloh secara ideologis maupun emosional. Ia dianggap sebagai representasi dari nilai-nilai perubahan yang selama ini diusung oleh partai tersebut. 

Namun, meskipun Anies memiliki daya tarik elektoral yang besar, posisinya di internal partai tidak sekuat Prananda. Ia bukan kader murni NasDem dan masuk ke dalam orbit partai lebih karena kebutuhan strategis menjelang Pilpres 2024. Jika ia langsung diangkat menjadi ketua umum, potensi resistensi dari elite dan kader lama cukup besar. Selain itu, penunjukan Anies bisa menimbulkan ketegangan antara faksi-faksi di dalam partai yang mungkin lebih memilih kesinambungan dan loyalitas dibanding popularitas. 

Jadi, di satu sisi kita melihat Prananda sebagai simbol kontinuitas dan kontrol internal, sedangkan Anies merepresentasikan ekspansi politik dan daya saing nasional. Pilihan antara keduanya bukan sekadar soal siapa yang lebih populer, tapi juga menyangkut arah strategis NasDem pasca-Surya Paloh. 

Lantas, apakah Partai Nasdem ingin tetap menjadi partai kader dengan struktur yang solid, atau bertransformasi menjadi kendaraan politik nasional yang lebih terbuka dan elektoral? 

Pilihan Realistis Paloh? 

Jika menilik pengalaman berbagai partai besar di Indonesia, pola regenerasi kepemimpinan sering kali cenderung dinastik. Hal ini bukan semata soal darah atau hubungan biologis, tetapi juga karena keturunan langsung dianggap lebih mampu menjaga stabilitas internal dan menghindari fragmentasi partai.  

Dalam konteks ini, Prananda Paloh memiliki posisi strategis sebagai figur yang bisa diterima oleh semua faksi di dalam NasDem. Ia mungkin tidak karismatik di mata publik, tetapi loyalitas dan kesinambungan adalah aset penting dalam menjaga kelangsungan organisasi politik. 

Namun, bukan berarti Anies Baswedan harus ditinggalkan dari percaturan kekuasaan NasDem. Justru, jika NasDem ingin tetap relevan secara nasional, mereka memerlukan wajah publik yang kuat dan memiliki daya tawar politik lintas partai. Dalam skenario ini, penempatan Anies sebagai Ketua Majelis Tinggi atau Ketua Dewan Penasihat akan menjadi solusi elegan. Ia tetap memegang peran strategis dalam menentukan arah politik partai, tanpa harus menabrak struktur internal yang sudah terbangun lama. 

Model seperti ini memberikan keseimbangan antara stabilitas internal dan ekspansi eksternal. Prananda menjalankan peran administratif dan organisatoris, sementara Anies menjadi juru bicara ideologis dan simbol politik nasional partai. Kombinasi keduanya juga bisa memperkuat daya saing NasDem dalam pemilu mendatang, baik legislatif maupun eksekutif. 

Akan tetapi, semua ini tentu masih dalam ranah analisis. Surya Paloh adalah figur yang penuh kejutan dan tidak selalu berjalan di jalur yang sudah diprediksi. Bisa jadi ia memiliki pertimbangan lain yang lebih kompleks.  

Namun yang pasti, dinamika suksesi di tubuh NasDem akan menjadi salah satu babak politik paling menarik dalam beberapa tahun ke depan. Pilihan Paloh bukan hanya akan menentukan masa depan partai, tetapi juga konstelasi politik nasional menuju 2029. (D74) 

Anies Baswedan belakangan ini melempar argumen tandingan soal bonus demografi Indonesia, topik yang baru-baru ini dibahas oleh Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia. Mungkinkah Anies berusaha mengambil peran sebagai “pemantik” diskursus dalam demokrasi Indonesia, persis seperti Rocky Gerung di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu?

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, publik memperhatikan perbedaan pendekatan dua figur politik terhadap isu bonus demografis Indonesia. Dalam sebuah video akun YouTube-nya, Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, membahas bonus demografis dengan nada penuh optimisme, menekankan peluang besar yang bisa diraih Indonesia di masa depan.

Namun, mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menawarkan narasi yang berbeda. Alih-alih memuji potensi tersebut secara langsung, Anies mengingatkan bahwa bonus demografis bukanlah jaminan keberhasilan, melainkan tantangan berat yang bisa menjadi bencana demografi bila tidak dikelola dengan baik.

Menariknya, dalam konteks ini, persoalan siapa yang “lebih benar” antara Gibran atau Anies mungkin hanya jadi satu dari sekian hal yang bisa disorot. Satu hal lain yang layak jadi perhatian justru adalah bagaimana Anies tampaknya mulai secara sadar mengisi sebuah peran unik dalam demokrasi Indonesia: sebagai devil’s advocate.

Dalam tradisi diskursus politik, devil’s advocate adalah sosok yang secara sengaja mengambil posisi berlawanan terhadap arus utama, bukan semata-mata untuk menentang, melainkan untuk memperkaya sudut pandang dan mendorong pemikiran kritis.

Fenomena ini lantas mengundang pertanyaan yang lebih dalam: mungkinkah Anies memang sengaja mengambil peran sebagai devil’s advocate dalam dinamika politik Indonesia saat ini?

Devil’s Advocate dan Kekosongan Diskursus Politik Indonesia

Dalam sejarah demokrasi modern Indonesia, peran devil’s advocate bukanlah hal baru. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), publik mengenal Rocky Gerung sebagai sosok yang hampir selalu menawarkan kritik tajam dan narasi tandingan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebelum Rocky, ada juga Fadli Zon yang kerap berani mengkritik keras kepada sejumlah kebijakan pemerintah.

Namun, setelah Pemilu 2024 dan perubahan politik yang menyertainya, peran semacam ini tampak mulai “kosong”. Rocky Gerung memang masih mengkritik, tetapi intensitas dan pengaruhnya tidak sebesar di era puncak Jokowi. Bersamaan dengan itu, Anies tampak mulai mengambil “mantle” Rocky sebagai salah satu penyaji diskursus politik

Menariknya, konsep kehadiran seorang “devil’s advocate” dalam negara demokrasi sejalan dengan teori agonisme demokrasi yang dikembangkan Chantal Mouffe. Mouffe berargumen bahwa dalam demokrasi yang sehat, konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dikelola. Demokrasi bukan tentang menghilangkan perbedaan, melainkan tentang mengubah permusuhan menjadi kompetisi antara pihak-pihak yang saling menghormati satu sama lain sebagai lawan sah (legitimate adversaries).

Dalam kerangka ini, seorang devil’s advocate berfungsi menjaga vitalitas demokrasi. Ia menantang konsensus yang terlalu cepat, membuka ruang pertanyaan terhadap “kebenaran” resmi, dan memaksa aktor-aktor politik untuk membuktikan argumen mereka dengan lebih matang. Tanpa posisi seperti ini, diskursus politik bisa terjebak dalam monolog panjang dari mereka yang berkuasa, dengan sedikit atau bahkan tanpa adanya pencerahan baru.

Kritik Anies terhadap narasi bonus demografis Gibran menunjukkan bahwa ia tidak sekadar ingin menentang untuk menentang. Alih-alih, ia mengajak publik untuk melihat risiko-risiko yang tersembunyi di balik optimisme yang berlebihan — sebuah pendekatan yang, dalam tradisi agonisme demokrasi, sangat diperlukan untuk menjaga agar kebijakan publik tetap realistis dan bertanggung jawab.

Dengan mengambil posisi ini, Anies seakan mengisi kekosongan devil’s advocate yang sebelumnya dijalankan oleh Rocky Gerung dan lain-lain. Ia menawarkan kritik yang berbobot, menggunakan narasi yang cerdas dan retoris, serta tetap menjaga etika diskusi tanpa menyerang secara personal.

Akankah Bertahan Lama?

Jika benar Anies Baswedan sengaja mengadopsi peran devil’s advocate dalam dinamika demokrasi Indonesia saat ini, maka ini merupakan perkembangan yang menarik disimak. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang bisa menawarkan visi masa depan, tetapi juga suara-suara yang bisa mempertanyakan, mengkritisi, dan membongkar asumsi-asumsi dasar dari narasi yang dibangun oleh mereka yang berkuasa.

Sejauh ini, Anies tampaknya cukup memenuhi ekspektasi tersebut. Ia tidak dikenal sebagai figur yang melempar kritik secara berlebihan atau emosional. Justru sebaliknya, ia mengemas kritiknya dalam format yang rasional, elegan, dan berbasis argumen kuat.

Dalam kasus bonus demografis, misalnya, Anies tidak serta-merta menolak optimisme, namun ia memperingatkan tentang bahaya jika optimisme itu tidak disertai perencanaan yang matang. Sikap semacam ini sangat krusial untuk memastikan diskursus politik tetap produktif dan substantif.

Jika peran devil’s advocate ini dijalankan dengan konsistensi dan kedewasaan, maka Anies bisa menjadi salah satu pemantik diskursus agar demokrasi Indonesia lebih responsif. Ia bisa menjadi semacam cermin yang memaksa siapapun untuk terus menguji asumsi dan formulasi agenda politik di hadapan publik.

Namun tentu saja, pertanyaan akhirnya tetap terbuka: akankah Anies benar-benar mampu dan konsisten mengisi peran devil’s advocate ini di dalam realita dinamika politik yang penuh syarat akan kesempatan untuk kompromi? Well, mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. (D74)

Pembangunan pabrik BYD di Subang disebut-sebut terkendala akibat premanisme. Sementara LG “kabur” dari investasinya di Indonesia karena masalah “lingkungan investasi”. Banyak yang kemudian menyebutkan bahwa premanisme telah mengakar sangat dalam di Indonesia dan cenderung merugikan negara. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Pada mulanya, Indonesia diimpikan sebagai surganya investasi. Di tengah kompetisi kawasan Asia Tenggara yang makin sengit, kita menawarkan apa yang tak dimiliki banyak negara lain: populasi besar, sumber daya alam melimpah, bonus demografi, dan kekayaan mineral strategis untuk energi hijau. Tapi di balik janji-janji itu, ada realitas yang belakangan ini menyengat telinga investor—dan menyengat wajah bangsa sendiri.

Ketika perusahaan raksasa mobil listrik asal Tiongkok, BYD, memutuskan membangun pabrik di Subang, seharusnya itu menjadi kabar baik. Tapi kabar itu berubah getir ketika proyek strategis itu justru terganjal oleh ormas lokal. Alat berat ditahan. Pekerjaan tertunda. Biaya membengkak. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, dalam sebuah pernyataan, menyebut langsung istilah yang selama ini hanya dibicarakan di ruang-ruang tertutup: “premanisme.”

Kita tak bicara soal tukang parkir liar atau juru pungut di terminal. Yang dimaksud premanisme di sini adalah operasi sistematis, terorganisir, dan—yang paling menyedihkan—terlegitimasi. Mereka datang membawa bendera ormas, menjual jasa keamanan, memaksa perusahaan menggunakan tenaga kerja dari kelompok mereka, bahkan kadang memungut semacam “pajak sosial.” Dalam banyak kasus, mereka lebih ditakuti dari pada aparat hukum.

Dan ini bukan cerita satu-satunya.

LG Energy Solution, investor Korea Selatan yang semula berkomitmen investasi senilai Rp130 triliun untuk industri baterai kendaraan listrik, diam-diam hengkang dari Indonesia. Alasan resmi mereka diplomatis: mempertimbangkan kondisi pasar. Tapi siapa pun yang membaca situasi lapangan tahu, itu adalah isyarat bahwa iklim bisnis di negeri ini terlalu tak pasti—terlalu liar untuk ukuran korporasi multinasional.

Sementara itu, negara tetangga seperti Vietnam justru menyambut gelombang investasi besar: dari LEGO hingga Apple, dari Samsung hingga Hyundai. Bukan karena mereka lebih kaya sumber daya. Tapi karena satu hal: ketertiban. Di sana, tak ada ormas yang bisa menahan alat berat atau memalak investor atas nama “kearifan lokal.”

Benarkah kita sudah terlalu tunduk pada premanisme?

Thugocracy: Benarkah Ada?

Fenomena ini bukan sekadar cerita tentang satu-dua ormas nakal. Ini adalah gejala sistemik. Sebuah tanda bahwa Indonesia sedang menuju bentuk pemerintahan bayangan yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai thugocracy—sebuah negara yang dalam praktiknya dikendalikan oleh kekuatan informal, aktor non-negara, para preman berseragam yang memiliki akses politik. Istilah ini gabungan dari kata thug dan cracy sebagai entitas pemerintahan.

Mereka hadir bukan karena negara kuat. Justru sebaliknya, mereka mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara: keamanan yang tak hadir, birokrasi yang rapuh, dan hukum yang bisa dinegosiasi. Ini bukan hanya kegagalan teknis. Ini adalah pengkhianatan terhadap konsep dasar negara modern.

Max Weber, dalam salah satu pemikirannya, menyebut negara sebagai entitas yang memiliki monopoli atas kekerasan yang sah. Tapi di Indonesia, kekerasan sudah menjadi komoditas. Premanisme adalah bisnis. Mereka yang bisa “mengamankan proyek” lebih punya posisi tawar daripada mereka yang sekadar menegakkan hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, aparat pun bernegosiasi dengan mereka.

Dalam konteks ini, ormas bukan lagi organisasi sipil. Mereka telah berevolusi menjadi aktor kuasi-negara yang menjalankan fungsi—dan sering kali melampaui—kewenangan aparat resmi. Mereka menciptakan hukum sendiri, menentukan siapa yang boleh bekerja di sebuah proyek, bahkan siapa yang boleh masuk ke sebuah kawasan industri.

Pertanyaan besarnya: bagaimana ini bisa terjadi?

Jawabannya salah satunya ada pada politik elektoral yang transaksional. Dalam setiap siklus Pilkada atau Pemilu, ormas-ormas ini menjadi komoditas penting. Mereka punya massa. Mereka bisa memobilisasi. Mereka bisa “mengamankan kampanye” atau bahkan “menekan lawan.” Para kandidat pun, sadar atau tidak, berutang budi kepada mereka. Dan setelah menang, utang itu harus dibayar.

Inilah yang membentuk simbiosis gelap antara kekuasaan dan kekuatan informal. Negara tak bisa—atau tak mau—menindak mereka, karena mereka adalah bagian dari jaringan kekuasaan itu sendiri. Premanisme jadi kebal hukum, justru karena mereka dekat dengan pusat kekuasaan.

Yang lebih mengerikan, publik pun mulai terbiasa. Premanisme dianggap sebagai “biaya sosial” yang harus diterima dalam setiap proyek. Para kontraktor lokal sudah mengalokasikan dana untuk ormas dalam setiap perhitungan anggaran. Investor asing pun—jika nekat bertahan—terpaksa memakai jalur informal ini agar proyeknya bisa jalan.

Dalam jangka panjang, ini adalah racun. Iklim investasi menjadi rusak. Biaya ekonomi meningkat. Dan kepercayaan terhadap negara menurun.

Prabowo Harus Apa?

Pemerintahan Prabowo Subianto kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia punya ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global. Tapi di sisi lain, ia mewarisi republik yang telah dikuasai oleh jejaring informal yang sulit disentuh hukum.

Jika Prabowo ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya pemimpin simbolik, maka inilah ujian pertamanya. Ia harus memilih: melindungi status quo yang membesarkannya, atau memukul balik para preman yang menggerogoti republik ini dari dalam.

Langkah pertamanya tak harus spektakuler. Cukup dengan satu kasus: bersihkan proyek BYD dari gangguan ormas, proses hukum para pelakunya, dan pastikan bahwa aparat penegak hukum tak bermain dua kaki. Jika itu berhasil, itu akan menjadi pesan keras: era premanisme telah berakhir.

Tapi itu saja tak cukup.

Negara harus mengembalikan makna ormas ke fungsinya semula: ruang partisipasi sipil, bukan alat pemerasan. Perlu revisi serius terhadap regulasi ormas. Bukan sekadar menertibkan administratif, tapi membatasi ruang gerak mereka dalam kegiatan ekonomi. Negara harus berani memutus mata rantai antara ormas dan proyek-proyek negara.

Dan yang tak kalah penting, publik harus mulai dilibatkan dalam kampanye kesadaran: bahwa premanisme bukan tradisi, bukan kearifan lokal, dan bukan sesuatu yang patut ditoleransi. Di era digital ini, tekanan publik bisa menjadi kekuatan politik. Viralkan kasusnya. Buka data-datanya. Bongkar relasinya.

Sejarah menunjukkan bahwa negara bisa bangkit dari cengkeraman kekuatan informal. Italia pernah dibungkam oleh mafia, hingga negara—di bawah Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino—bangkit melawan. Kolombia pernah dikuasai kartel narkoba, tapi publik dan negara akhirnya memenangkan pertempuran panjang.

Indonesia pun bisa. Tapi itu hanya mungkin jika negara berani mengakui bahwa musuhnya bukan hanya kemiskinan atau korupsi—tapi juga premanisme yang terstruktur, sistematis, dan mendapat tempat di dalam sistem.

Jika tidak, maka jangan heran jika satu per satu investor meninggalkan republik ini. Bukan karena pajak tinggi. Tapi karena negeri ini tak lagi bisa membedakan mana negara, mana preman.

Dan saat itu terjadi, kita tak lagi hidup dalam demokrasi. Kita hidup dalam thugocracy—republik para preman. Semoga itu tidak terjadi. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Spill Presiden Prabowo Subianto mengenai eksistensi upaya pemisahan dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) menyiratkan makna tertentu. Utamanya, terkait interpretasi akan dinamika relasi dengan Megawati Soekarnoputri, PDIP, dan di antara para aktor terkait yang muaranya memunculkan Jokowi sebagai pihak yang lebih aman. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Dinamika terakhir politik negara +62 seolah menyiratkan angin politik yang berhembus nyaman untuk Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Terutama, setelah pernyataan tegas yang berbunyi:

“Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan, kita jangan ikut pecah belah-pecah belah itu kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia,” ujar Presiden Prabowo saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang digelar di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).

Tak pelak, berbagai penafsiran muncul setelah statement tersebut. Ihwal yang dipantik dari serangkaian narasi dan pemberitaan intervensi, cawe-cawe, hingga pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran sebelumnya.

Pun dengan faktor lain seperti proyeksi dengan entitas lain, utamanya PDIP (re: sejumlah elitenya) yang seolah-olah dibaca cukup “alergi” dengan hubungan Presiden Prabowo dan Jokowi. Penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto turut menjadi untaian variabel yang dikatakan memengaruhinya.

Namun, tren kurang menguntungkan bisa saja berada di kubu PDIP saat berkaca pada koordinat proses dan dinamika politik saat ini. Saat ditelaah, pernyataan Presiden Prabowo mengenai “upaya memisahkannya dengan Jokowi” bukan tidak mungkin mengarah pada hal krusial lain yang bisa membuat PDIP gigit jari. Mengapa demikian?

Segitiga “Maut”?

Sejak masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019, narasi politik di Indonesia mengalami perubahan signifikan, saat itu hingga dinamikanya kini.

Keputusan tersebut memperlihatkan sikap Jokowi yang mengedepankan rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2019 yang penuh ketegangan. Bagi Prabowo, momen ini bisa dilihat sebagai bentuk keterbukaan Jokowi yang memungkinkan dirinya kembali ke panggung pemerintahan setelah serangkaian kekalahan dalam pemilu sebelumnya. Klimaksnya, kemenangan di Pilpres 2024.

Saat mengacu pada triangle interest complexity, Presiden Prabowo mungkin tidak melihat Jokowi sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis yang telah memberinya kesempatan, ruang, dan panggung di blantika politik-pemerintahan.

“Hutang budi politik” ini kiranya tidak diabaikan begitu saja. Kendati kala itu tentu berlandaskan restu PDIP, Presiden Prabowo mungkin merasa bahwa Jokowi telah memberikan modal politik yang cukup baginya untuk mendapatkan legitimasi dari publik.

Oleh karena itu, upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi bisa dianggap sebagai tindakan yang merugikan bagi stabilitas politik dan reputasinya sendiri.

Namun, di sisi lain, ada realitas yang perlu diperhitungkan. Jokowi bukan hanya individu, tetapi juga entitas politik yang tak menutup kemungkinan memiliki kepentingan sendiri.

Tak dapat dipungkiri, dirinya diisukan masih memiliki pengaruh yang kuat di berbagai elemen pemerintahan dan bahkan dalam dinamika legislatif. Keberlanjutan dukungan Jokowi terhadap Prabowo pun kiranya menjadi pertimbangan utama.

Situasi ini membuat Prabowo tampaknya harus benar-benar cermat dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedekatan dengan Jokowi tanpa kehilangan kendali atas pemerintahannya sendiri.

Di saat yang sama, salah satu variabel yang seakan memperumit situasi politik saat ini adalah posisi PDIP. Setelah dominasi politiknya selama satu dekade terakhir, kini PDIP berada dalam posisi yang lebih sulit.

Satu variabel kontemporer lain, isu prasyarat PDIP untuk terlibat memperkuat pemerintah disebut cukup memberatkan kepentingan soliditas koalisi pemerintahan Prabowo.

Bagaimana tidak, isu dan hipotesa yang berhembus, prasyarat seperti mempertimbangkan ulang relasi dengan Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga case Hasto dan lain sebagainya tampak memiliki derajat mudarat lebih dibanding manfaat bagi stabilitas politik-pemerintahan saat ini.

Sampai detik ini dan dengan kondisi sekarang, membiarkan PDIP di luar dan mengulur relasi jadi opsi paling logis dilakukan Presiden Prabowo.

Justru, bisa jadi Prabowo menganggap PDIP dan para elitenya saat ini sebagai “ancaman”, baik dari potensi popularitas kader mereka yang bisa malampaui andai dirangkul pemerintah, maupun dari segi head-to-head dengan Partai Gerindra di ranah daya tawar koalisi serta legislatif.

Prabowo-Megawati, Hangat Namun Dingin?

Saat sampai pada interpretasi ini, relasi personal PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo kemungkinan akan tetap dikelola dengan baik di permukaan. Tetapi, variabel dan arah politik yang terkait atau mengacu visi Jokowi masih akan menjadi variabel determinan di masa mendatang.

Dalam catatan, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah politik yang panjang, yang diwarnai dengan pasang surut hubungan, termasuk kabar perjanjian Batu Tulis.

Meskipun keduanya pernah berada dalam satu kubu pada Pilpres 2009, hubungan mereka tidak selalu harmonis dalam konteks persaingan komunikasi politik, baik di kontestasi elektoral 2014 maupun 2019.

Di sisi lain, hubungan antara Jokowi dan Megawati juga mengalami dinamika yang kompleks, terutama menjelang dan setelah Pilpres 2024.

Dengan mempertimbangkan semua variabel yang tampak dan tidak dari teropong analisis, Prabowo tampaknya akan tetap menjaga keseimbangan antara mempertahankan hubungan dengan Jokowi tanpa memberikan terlalu banyak ruang bagi PDIP.

Menariknya, andai gelagat dan keputusan terjadi, bukan hanya akan berdampak pada stabilitas politik saat ini, tetapi juga pada konfigurasi kekuatan politik di masa mendatang.

Selanjutnya, kans relasi yang lebih konstruktif kiranya bisa saja terbentuk apabila terjadi sirkulasi elite di internal PDIP yang tak resisten terhadap Presiden Prabowo dan Jokowi. Dan, nama Puan Maharani mungkin bisa menentukan dalam skenario lain.

Lalu akankah itu terjadi? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Konsep Make America Great Again (MAGA) ala Donald Trump beresonansi dengan dorongan adanya keperluan konsep Make Indonesia Great Again (MIGA). Mampukah ambisi ini dijalankan? 

PinterPolitik.com 

Frasa “Make America Great Again (MAGA)” yang sempat beken pada tahun 2016-2020 mungkin belakangan ini tengah kembali populer, utamanya setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).  

Ya, sepanjang kampanyenya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 kemarin, Trump memang menggaungkan akan melakukan sejumlah kebijakan yang cukup radikal demi membawa negaranya kembali kepada status adidaya, jika dirinya terpilih. Trump pun ternyata tidak membual, karena setelah dirinya dilantik pada 20 Januari kemarin, Trump langsung menerbitkan sejumlah peraturan presiden (perpres) kontroversial, contohnya seperti pencabutan keanggotaan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Menariknya, konsep MAGA yang mungkin sudah diilhami para pendukung Trump belakangan juga beresonansi di Indonesia. Di sejumlah platform media sosial, kita bisa temukan sendiri beberapa warganet mengungkapkan perandaian apakah Indonesia juga bisa memiliki konsep semacam MAGA-nya sendiri, atau lebih tepatnya “Make Indonesia Great Again (MIGA)”. Dan, melihat bagaimana AS dan Indonesia sama-sama memiliki presiden yang baru, perandaian tersebut sebetulnya tidak bisa disalahkan. 

Maka dari itu, menarik kemudian untuk kita pertanyakan, kira-kira mungkinkah Prabowo juga menerapkan konsep ala MAGA, yakni MIGA? 

Indonesia Raya Prabowo adalah MIGA? 

Perandaian mengenai kemungkinan kesamaan arah kepemimpinan Prabowo dan Trump sejatinya adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji. Tidak heran, selama masa kampanyenya, baik pada Pilpres 2024, atau Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo memang selalu memainkan narasi akan membawa Indonesia kembali kepada kehebatannya. 

Uniknya, jika kita coba menelisik lebih dalam, besar kemungkinannya Prabowo juga selama ini selalu membawa konsep ala MIGA dalam benak pikirannya. Hal ini terlihat dari kebiasaan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tersebut yang kerap menggunakan frasa “Indonesia Raya” dalam berbagai kesempatan. Sebagai contoh, partai politik yang ia dirikan pada 2008 diberi nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Frasa “Indonesia Raya” yang tampaknya begitu lekat dengan Prabowo ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nama Partai Gerindra sendiri terinspirasi dari Partai Indonesia Raya (Parindra), sebuah partai politik yang pernah eksis di masa lalu. Prabowo bahkan pernah menyebut Gerindra sebagai penerus Parindra—partai yang didirikan oleh kakeknya, R.M. Margono Djojohadikusumo, bersama sejumlah tokoh terkemuka lainnya, seperti Dr. Soetomo dan Mohammad Husni Thamrin. 

Konsep “Indonesia Raya” di Parindra saat itu diyakini merupakan buah pikiran dari Soetomo sendiri. Pandangan tersebut menekankan bahwa Indonesia tidak hanya harus merdeka, tetapi juga mampu mengendalikan mimpi dan takdirnya sendiri demi kesejahteraan tanah air dan rakyatnya. 

Dalam tulisannya yang berjudul Kuwajiban lan Gamelan, Soetomo menguraikan bahwa setiap elemen masyarakat harus menjalankan perannya masing-masing demi mewujudkan Indonesia yang berjaya. Ia menggunakan analogi orkestra gamelan Jawa, di mana setiap pemain memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni. 

Mungkin karena itulah Soetomo dan Parindra lebih berfokus pada upaya membangun kondisi sosial dan ekonomi pribumi Indonesia melalui berbagai inisiatif. Beberapa langkah yang mereka lakukan antara lain mendirikan Bank Nasional Indonesia, yang menjadi bank pribumi pertama, serta perusahaan asuransi pribumi pertama, Bumi Putra. Selain itu, Parindra juga berupaya meningkatkan layanan kesehatan—sesuai dengan latar belakang Soetomo sebagai seorang dokter. 

Penyamaan konsep Indonesia Raya “warisan” Parindra tersebut dengan konsep ala MIGA lantas bahkan semakin kentara jika kita membaca dua buku karya Prabowo sendiri yang berjudul “Kembalikan Indonesia” dan “Membangun Kembali Indonesia Raya”. Di dalam dua buku ini, Prabowo secara terang-terangan menyebutkan bahwa pengembalian kejayaan Indonesia bukanlah retorika yang perlu diperdebatkan tetapi sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh para pendiri bangsa untuk generasi saat ini. 

Dan terbukti, setelah Prabowo menjabat sebagai presiden, kabinetnya menggarap sejumlah program prioritas yang sekiranya cukup membawa esensi Indonesia Raya ala Parindra, dan juga konsep ala MIGA, seperti program ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi 8%, yang tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk membuat Indonesia sebagai negara yang bisa mandiri. 

Dari sini, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, mampukah Prabowo mewujudkan mimpi MIGA tersebut? 

Sejatinya, Mampu Dijalankan? 

Konsep MIGA secara konseptual dapat diwujudkan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai aset strategis nasional. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik utama di dunia. 

Secara teoritik, Teori Demografi sebagai Kekuatan Ekonomi yang dikemukakan oleh Simon Kuznets menunjukkan bahwa negara dengan populasi besar memiliki keunggulan kompetitif jika mampu mengelola SDM secara optimal. Dalam konteks Indonesia, jumlah penduduk yang besar tidak hanya berarti ketersediaan tenaga kerja yang melimpah tetapi juga berperan sebagai pasar domestik yang luas, yang dapat menarik investasi global dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. 

Dari perspektif geopolitik, Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global. Dengan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian dan industrialisasi berbasis sumber daya lokal, Prabowo berpotensi mempercepat hilirisasi industri yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat. 

Sebagai perbandingan, India merupakan contoh negara dengan populasi besar yang berhasil mengoptimalkan potensi SDM-nya. Dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk, India telah menjadi pusat teknologi global berkat kebijakan pendidikan dan investasi dalam industri berbasis digital.  

India juga berhasil menarik investasi besar dari perusahaan multinasional karena memiliki tenaga kerja terampil dan pasar domestik yang kuat. Indonesia dapat mengikuti jejak India dengan memperkuat sektor pendidikan dan teknologi, sehingga SDM Indonesia mampu bersaing di tingkat global dan mendorong industrialisasi berbasis inovasi. 

Selain India, Tiongkok juga menjadi contoh bagaimana populasi besar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Kebijakan industrialisasi dan penguatan manufaktur yang diterapkan di Tiongkok telah mengubah negara tersebut menjadi pusat produksi dunia. Jika Indonesia dapat mengadopsi strategi yang serupa—terutama dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan industri manufaktur—maka target menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia dapat terwujud. 

Dengan pendekatan yang strategis dalam mengelola SDM, investasi dalam pendidikan, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian serta daya saing global, kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk mewujudkan MIGA. Jika dieksekusi dengan tepat, Indonesia dapat mengambil peran sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia, sekaligus mengembalikan kejayaan bangsa di panggung dunia. (D74)