Munculnya nominal uang tebusan pilot Susi Air WN Selandia Baru yang disandera KKB Papua sebesar Rp5 miliar direspons pemerintah.

Meski pemerintah, melalui Menko Polhukam Mahfud MD belum memberikan kepastian akan menebus sandera, Panglima TNI dan DPR menyatakan nominal itu adalah proses negosiasi demi perdamaian dan kemanusiaan.

PinterPolitik.com

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Indonesia

Kepolisian Daerah (Polda) Papua secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya akan memenuhi tuntutan dari Kelompok Kriminal Bersenjata/Organisasi Papua Merdeka (KKB/OPM), sebagai upaya untuk membebaskan Kapten Phillip Mertens. 

Phillip sendiri merupakan seorang pilot dari maskapai Susi Air yang ditangkap setelah mendarat di Nduga, Februari lalu. Hingga saat ini baik TNI/Polri memang masih berupaya untuk membebaskannya, baik lewat soft maupun hard approach. 

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa pihaknya bersedia bernegosiasi dan memenuhi tuntutan KKB, kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan senjata api dan kemerdekaan. Ia juga berharap, dengan peran dari tokoh agama, masyarakat serta keluarga, semoga Egianus Kogoya mau melepaskan pilot dari Susi Air tersebut.

Meski begitu, KKB membantah pihaknya meminta tebusan uang pada polisi atau pemerintah. Sebby Sambom, yang merupakan juru bicara dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM, atau KKB, menyatakan bahwa mereka bukan kriminal dan tidak minta uang, tapi ia menyebut bahwa tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah soal pengakuan atas eksistensi perjuangan TPNPB dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. 

Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Papua, Ignatius Benny Prabowo, sebenarnya KKB mengajukan permintaan uang pada masa awal penyanderaan. Akan tetapi, ketika ingin dipenuhi, komunikasi dengan mereka justru terputus.

Maka, apakah mungkin tawaran tebusan uang ini ditawarkan oleh polisi sebagai upaya untuk “menghindari korban”? Dan apakah itu berarti pihak TNI/Polri “tidak sanggup” membebaskan Phillip secara langsung lewat operasi militer?

Cari Aman?

Peristiwa penyanderaan pilot Susi Air ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk segera menemukan jalan keluar, dan menyelesaikan konflik di Papua, serta menumpas gerakan separatis di wilayah tersebut.

Di satu sisi, pemerintah harus bisa menjaga opini publik, baik secara nasional atau internasional, agar jangan sampai muncul isu pelanggaran HAM, yang selain menyulitkan proses penyelesaiannya, juga bisa membawa implikasi serius, seperti embargo ekonomi atau embargo militer.

Oleh karena itu, solusi penyelesaiannya bukanlah dengan menghadirkan penggunaan alutsista berat, seperti helikopter serang, dan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bahwa jangan sampai pihak internasional terlibat, baik negara lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, hingga organisasi internasional.

Karena itu, ia mengatakan negara tidak akan meminta bantuan dari negara lain, dan juga tidak menerima bantuan apapun dari pihak pihak internasional. Menurutnya, jika satu saja pihak internasional diizinkan membantu dan terlibat, maka akan merembet ke campur tangan pihak lain seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lainnya.

Di sisi lain, di pihak TNI/Polri sendiri telah jatuh korban dalam operasi pembebasan sandera tersebut lewat cara “konvensional”. Sekitar 4 orang prajurit gugur dalam upaya tersebut. Tentu, pada akhirnya opsi yang lebih “murah” berupa tebusan uang dapat menjadi opsi alternatif yang dipilih oleh pemerintah.

Hal ini sesuai jika kita lihat menggunakan theory of life sacrifice. Teori ini menjelaskan bahwa opsi pemberian tebusan berupa uang kepada kelompok bersenjata seperti teroris atau kelompok separatis diambil karena prioritas utama adalah menyelamatkan sandera. Teori ini dikembangkan oleh Peter Singer dari bukunya “Famine, Affluence, and Morality”, dan juga dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Stuart Mill.

Dalam kasus Philip sendiri, prioritas utama memang menyelamatkan sandera, meski juga dilakukan pendekatan militer. Dengan jatuhnya korban di pihak pasukan pembebas, secara rasional tentu akan lebih baik untuk “bermain aman” terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus ini.

Hal ini bukan berarti pemerintah tidak ingin sekaligus menumpas KKB, tapi objektif utama dari operasi ini hanya untuk pembebasan Philip. Sementara, untuk masalah KKB secara menyeluruh dan lebih luas, dibutuhkan penyelesaian yang lebih mendalam dan kompleks.

Namun, pertanyaan besar yang kemudian muncul di benak banyak orang adalah, kenapa Indonesia, sebagai negara berdaulat, mau bernegosiasi dengan kelompok separatis? Apakah ini berarti Indonesia “takluk” dan mengakui eksistensinya? Dan apakah langkah negosiasi ini dapat dibenarkan?

Layak Negosiasi?

Dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata, pemerintah memiliki dua opsi penyelesaian, yaitu dengan menggunakan pendekatan keras/militer atau pendekatan lembut/negosiasi. Untuk pendekatan pertama menjadi opsi paling umum dilakukan oleh pemerintah, karena berkaitan dengan menjaga “martabat” negara. Opsi ini akan melibatkan pasukan khusus dalam penyelesaiannya.

Namun, untuk opsi negosiasi, biasanya menimbulkan pertanyaan, apakah negara boleh bernegosiasi dengan kelompok teroris atau separatis?

Biasanya keputusan pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok tersebut menimbulkan kritik, karena dianggap sebagai bentuk menuruti keinginan kelompok tersebut. Oleh karena itu, beberapa pemerintah sering mengatakan “tidak akan bernegosiasi dengan teroris”, contohnya seperti pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Namun, keputusan pemerintah untuk bernegosiasi sebenarnya masuk akal, terutama dalam mempertimbangkan keselamatan sandera yang menjadi alat tawar kelompok tersebut. Sementara di satu sisi, pemerintah juga tidak ingin mengorbankan nyawa prajurit pasukan pembebas, yang meskipun sangat berpengalaman dan tangguh, namun dalam situasi yang tidak menguntungkan bisa menjadi korban.

Dalam kasus penyanderaan Kapten Phillip oleh KKB Papua, pemerintah telah berulang kali menyampaikan bahwa keselamatan Kapten Phillip adalah prioritas utama, seperti yang dikatakan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri. 

Sehingga, tindakan pemerintah untuk bernegosiasi merupakan hal wajar, karena melindungi keselamatan sandera dapat mencegah dampak buruk pada hubungan Indonesia dan Selandia Baru, negara asal Philip. 

Selain itu, dalam konteks gerakan separatis yang dimotivasi bukan hanya sekedar oleh uang, tentu memiliki kompleksitas dalam penyelesaiannya. Sehingga, komunikasi dan negosiasi yang terbangun bisa dilanjutkan dalam upaya untuk menyelesaikan kasus secara lebih menyeluruh nantinya. 

Tentunya, bagaimanapun juga, menyelamatkan nyawa sandera sangat penting, karena tentu kita semua tidak ingin melihat nyawa orang tidak bersalah mati secara sia-sia, hanya karena konflik politik. Apalagi orang tersebut bukan orang Indonesia, sehingga tidak terkait sama sekali. 

Dan pilihan negosiasi dan tebusan uang adalah langkah rasional yang tepat untuk saat ini, karena pasukan pembebas di satu sisi menghadapi sulitnya medan, di mana pasukan KKB memiliki pengetahuan lebih terhadap medan. 

Namun, tentu penyelesaian konflik di Papua bukan hanya sekedar tentang pembebasan sandera, tapi lebih luas dan kompleks dari itu. Semoga pemerintah bisa bekerja lebih jauh untuk menyelesaikan konflik ini selamanya. 

Apalagi, Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami gerakan separatis selain OPM, seperti Gerakan  Aceh Merdeka (GAM), Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan lainnya. Sehingga, sudah sepatutnya pemerintah bisa segera menyelesaikan ini semua, dan membawa perdamaian dan pembangunan lebih baik bagi warga Papua seluruhnya. (R87)

PinterPolitik.com 

Sudah tiga bulan lebih sejak pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens disandera kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sampai saat ini, belum ada kepastian terkait usaha pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.  

Beberapa kali TNI dan polisi terlibat kontak senjata dengan KKB untuk membebaskan sandera secara paksa. Akan tetapi, hasilnya nihil. Kontak senjata hanya menambah daftar korban gugur di kedua belah pihak dan mengakibatkan warga sipil Papua harus mengungsi dari tempat tinggal mereka.    

Di satu sisi, kelompok KKB Egianus Kogoya pada tanggal 27 Mei 2023 mengancam akan mengeksekusi sandera jika pemerintah Indonesia tidak mengadakan negosiasi dalam dua bulan ke depan.  

Ancaman itu disampaikan melalui video singkat yang disebarkan Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, Egianus meminta agar diadakannya diskusi mengenai rencana kemerdekaan Papua dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  

Dalam video itu tampak Kapten Philip Mark Mehrtens sedang dikelilingi para anggota KKB sambil memegang bendera bintang kejora. Ia juga menyampaikan tuntutan dari pihak KKB yang meminta agar negara-negara lain juga terlibat dalam pembicaraan kemerdekaan Papua.  

Mantan negosiator antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hamid Awaludin memperingatkan jika sandera dieksekusi Indonesia akan dicap buruk oleh negara luar terutama Selandia Baru. 

Sementara itu, di tengah ancaman KKB, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melibatkan lembaga internasional dalam penyelesaian masalah Papua. Menurut Mahfud, pelibatan lembaga internasional hanya akan memperpanjang masalah. 

“Karena kalau diiyakan, nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana-mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional,” Begitu ujar Mahfud menegasikan keinginan KKB.  

Mahfud juga meyakinkan penyelesaian pembebasan sandera dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia sendiri dengan mengedepankan negosiasi kedua belah pihak tanpa jatuhnya korban.   

Keengganan Mahfud untuk membuka pintu bagi negara luar menangani krisis di Papua saat ini kiranya patut disorot. 

Lantas, mengapa upaya penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air seolah menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia seperti menyembunyikan masalah Papua? 

Papua Terlalu Sensitif? 

Selama ini, Papua seringkali disorot oleh dunia internasional. Selain dikarenakan tingginya dugaan jumlah kasus pelanggaran HAM, Papua selama ini sangat terisolir dari dunia luar.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ross Tapsell berjudul The Media and Subnational Authoritarianism in Papua, pemerintah Indonesia selama ini acapkali membatasi akses masuk bagi para jurnalis dan Non-Governmental Organization (NGO) baik lokal maupun asing ke Papua. 

Keluhan atas terisolirnya Papua sempat disampaikan oleh NGO HAM Amnesty International pada tahun 2015 lalu. Organisasi non profit ini pernah meminta pemerintah Indonesia agar membuka akses bagi jurnalis independen dan lembaga kemanusiaan internasional ke Papua. 

Jossef Roy Benedict yang pada waktu itu menjabat sebagai juru kampanye Amnesty International untuk Indonesia menilai pemerintah Indonesia sangat menutup Papua.  

Menurutnya, hal ini mengakibatkan timbulnya kesulitan untuk mencatat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 

Di sisi lain, kekhawatiran atas masuknya NGO asing ke Papua pernah disampaikan oleh Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta. 

NGO asing seringkali mengklaim aktivitasnya di Papua bertujuan memberikan advokasi bagi masyarakat lokal yang telah menjadi korban pelanggaran HAM.  

Akan tetapi, menurut Stanislaus, NGO asing memiliki agenda tersendiri yaitu menciptakan “kerusuhan” di masyarakat lalu menyalahkan pemerintah Indonesia dan membenarkan kemunculan gerakan separatis.  

Selain NGO, media asing juga kerap kerap dikaitkan dengan agenda negara Barat yang berusaha menyebarkan propaganda dan budaya ke negara dunia ketiga.  

Hal ini seperti yang disampaikan Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda. Ia menjelaskan media seringkali digunakan oleh negara-negara berkuasa sebagai alat propaganda.  

Bagaimana para politisi dalam negeri menggambarkan masalah Papua seperti yang dilakukan Menkopolhukam Mahfud MD menunjukan agaknya negara sedang membentuk realitas mengenai situasi Papua. 

Berger & Luckman dalam bukunya berjudul The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge menjelaskan negara memiliki kemampuan dalam memproduksi wacana media untuk mengkonstruksi suatu “realitas” berdasarkan kepentinganya sendiri. 

Bagaimana negara membatasi ruang gerak jurnalis telah menjadi strategi dalam mempertahankan stabilitas dalam di banyak negara terutama dengan gaya pemerintahan authoritarian. Hal ini misalnya dilakukan oleh Presiden Tiongkok Deng Xiaoping pasca kejadian Tiananmen 1989. 

Berkat restriksi media oleh pemerintah Tiongkok, banyak generasi muda di sana tidak mengetahui peristiwa yang diperkirakan mengakibatkan sekitar 10 ribu orang tewas itu.  

Akan tetapi melalui penerapan falsafah Tao Guang Yang Hui oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok berhasil mempertahankan stabilitas negaranya pasca peristiwa berdarah tersebut. 

Bahkan, mereka tetap mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk menjadi tuan rumah pada Olimpiade 2008. 

Lalu, melihat probabilitas kecenderungan pemerintah untuk menutup isu Papua seperti yang pernah dilakukan Presiden Deng Xiaoping pasca peristiwa Tiananmen, apakah para politisi dalam negeri masih bertekad untuk menyelamatkan sandera atau sekadar ingin “mencuci tangan”? 

Bukan Untuk Papua? 

Bagaimana Papua terkesan terisolasi menunjukan terdapat berbagai masalah di Bumi Cendrawasih yang jika terekspos dapat memberikan dampak buruk bagi negara. 

Apabila melihat agenda pemerintah yang saat ini bergantung terhadap negara luar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menandakan Indonesia harus memiliki citra baik di dunia internasional. 

Ilmuwan politik asal Amerika Serikat Robert Keohane dalam bukunya yang berjudul After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy menjelaskan kepercayaan atau trust dapat dibangun antara negara berkembang dengan negara maju melalui ketergantungan ekonomi.  

Akan tetapi, Keohane juga menjelaskan bahwa tanpa adanya transparansi dan keterbukaan komunikasi sebuah kepercayaan tidak akan terbangun.  

Adanya konflik yang disertai dengan masalah kekerasan di Papua dapat mengurangi kepercayaan dan optimisme dunia internasional atas progresivitas Indonesia dalam melakukan pembangunan IKN. 

Hal ini kemudian mendorong pemerintah, kemungkinan mau tidak mau harus “menutupi” apa yang terjadi di Papua saat ini. 

Masalah kekerasan disertai praktik pelanggaran HAM rentan menghilangkan kepercayaan negara-negara lain. Dalam konteks ini, tentu negara Barat yang beberapa di antaranya telah diundang menjadi investor proyek IKN. 

Melihat konsekuensi negatif dari dilibatkannya dunia internasional untuk mengatasi masalah Papua membuat keputusan yang diambil pemerintah saat ini terdengar rasional.  

Mengacu pada teori rational choice individu cenderung memilih keputusan berdasarkan untung dan rugi.  

Apabila skenario yang muncul adalah pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memenuhi tuntutan KKB sehingga sandera tidak terselamatkan, agenda-agenda besar yang melibatkan negara luar dan bersifat menguntungkan bagi negara kiranya akan tetap aman.  

Hal yang juga menguntungkan secara tidak langsung dari skenario ini ialah, kasus pelanggaran HAM di Papua baik masa lalu maupun sekarang akan tetap tersamarkan. 

Selain itu, keputusan KKB mengeksekusi sandera dapat menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Tindakan KKB dapat menimbulkan respons ketakutan dan kemarahan dari dunia internasional atas keberadaan organisasi separatis Papua.  

Di satu sisi, keputusan untuk melibatkan dunia internasional dapat membuka kasus pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. 

Besar kemungkinan ini akan mengurangi simpati dunia internasional terhadap Indonesia dan mengganggu agenda kerja sama dengan negara luar.  

Kemungkinan terburuk adalah KKB juga akan mendapatkan dukungan dari negara luar karena dianggap sebagai korban dan wacana kemerdekaan Papua semakin gencar dibicarakan di dalam komunitas internasional. 

Lantas, apakah keputusan pemerintah di tengah dilema menyelamatkan nyawa pilot Susi Air dibandingkan pertimbangan lain akan membawa konsekuensi tertentu bagi aspek lain, terutama investasi di IKN, misalnya? Patut untuk ditunggu kelanjutannya. (F92) 

PinterPolitik.com 

Indonesia saat ini sedang berduka atas tewasnya lima prajurit TNI di Papua setelah mendapat serangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada 15 April 2023 lalu. Para prajurit ini tergabung di dalam  Satgas Yonif Raider Kostrad 321/GT. Mereka ditugaskan untuk membebaskan Pilot Susi Air Philips Max Mehrtens yang masih disandera KKB.  

Sudah dua bulan TNI-Polri masih berusaha membebaskan sandera. Tidak adanya negosiasi baik dari pihak KKB dan pemerintah membuat proses pembebasan sanderan menjadi sulit. Hal ini kemudian membuat pemerintah Indonesia melakukan langkah operasi. 

Selama dilakukannya operasi pembebasan pilot Susi Air, beberapa prajurit TNI tercatat dinyatakan gugur dalam tugas.  

Bergugurannya prajurit TNI membuat operasi pembebasan sandera tampak tidak semudah yang diperkirakan, meskipun Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono sempat mengatakan aparat telah mengetahui lokasi KKB yang menyandera Mehrtens.  

Lambatnya proses pembebasan ditambah jatuhnya korban dari pihak TNI menuai kritik atas strategi yang diterapkan untuk membebaskan sandera. Pengamat militer dan pertahanan  Wibisono menilai operasi pembebasan pilot Susi Air berjalan sangat lambat dan cenderung “menggantung”.  

Menurutnya, lambatnya kinerja tersebut dapat membuat posisi Indonesia terpojok di mata dunia internasional karena tidak bisa menjamin keamanan di Papua. 

“Saya geregetan aja, kenapa lama sekali upaya pembebasan sandera ini, kalau TNI bergerak dan lakukan operasi militer di sana pasti bisa cepat diselesaikan. Sudah sangat jelas KKB itu kelompok separatis yang harus diberantas”, begitu ujar Wibisono. 

Kepercayaan masyarakat atas kapabilitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan negara kemudian menimbulkan spekulasi bahwa sulitnya menumpas KKB salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal.  

Selama ini, sejumlah kalangan menaruh curiga terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) yang dianggap memanfaatkan isu pelanggaran HAM hingga memberikan bantuan suplai senjata kepada KKB Papua.  

Hal ini kemudian memunculkan isu proxy war di Papua. Namun benarkah ada entitas tertentu berada di balik semua konflik Papua yang selama ini terjadi? Memang seberapa penting Papua bagi mereka?  

Lawan yang bersembunyi? 

Dalam konflik kontemporer saat ini, organisasi separatis bersenjata seringkali digunakan suatu negara untuk menjatuhkan negara lawannya. Fenomena pemanfaatan organisasi separatis oleh entitas negara untuk dilibatkan dalam peperangan dikenal sebagai proxy war. 

Deutsch dalam jurnalnya yang berjudul External Involvement in Internal War mendefinisikan proxy war sebagai serangkaian konflik internasional antara dua atau lebih kekuatan asing di negara ketiga. 

Negara yang berkonflik tersebut menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya di negara ketiga sebagai sarana untuk mencapai tujuannya masing-masing. 

Proxy war sendiri menjadi pilihan yang menarik bagi suatu negara ketika berkonflik dengan negara lain. Hal ini dikarenakan proxy war cocok dengan quote dari seorang penyair asal Inggris abad ke-18, Alexander Pope yakni “willing to wound, and yet afraid to strike”.  

Penggunaan proxy war dapat mencegah besarnya risiko akibat keterlibatan langsung suatu negara dalam konflik peperangan seperti banyaknya pasukan militer yang gugur. 

Dengan mendukung kelompok bersenjata seperti separatis hingga teroris, suatu negara dapat mengacaukan stabilitas negara lawannya tanpa perlu menurunkan tentara regulernya. 

Semakin kuatnya kelompok bersenjata dalam melakukan kekacauan dapat menurunkan kepercayaan komunitas internasional terhadap suatu negara. 

Hal ini seperti yang disampaikan Polkova dalam jurnalnya yang berjudul Framing Separatism as Terrorism: Lessons from Kosovo. Dia menjelaskan, keberadaan kelompok separatis sering kali dianggap sebagai penanda bahwa negara gagal dalam mendistribusikan hak-hak masyarakat sipil secara adil.  

Dalam konteks konflik kontemporer saat ini, tampaknya keberhasilan proxy war dalam memojokan negara lawan semakin besar ketika mampu mengangkat isu sensitif.  

Fearon dalam publikasi berjudul Separatist wars, partition, and world order menyebut isu seperti  pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seringkali “digoreng” ketika suatu negara menghadapi pemberontak.   

Ini merupakan bagian dari skenario proxy war agar menurunkan dukungan internasional terhadap negara lawan melalui label “pelanggar HAM”.  

Misalnya keterlibatan Rusia dalam konflik internal antara Ukraina dengan kelompok separatis Luhansk dan Donetsk. Selain memasok senjata terhadap kelompok separatis, Rusia menyebarkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Ukraina terhadap para penutur bahasa Rusia di Donetsk dan Luhansk.  

Hal ini kemudian memudahkan Rusia untuk melakukan aneksasi atas wilayah Krimea di tahun 2014. Isu pelanggaran HAM pun sempat berakibat pada berkurangnya dukungan dari negara-negara Barat terhadap Ukraina. 

Di Indonesia sendiri isu proxy war sudah muncul ketika AS melalui CIA dalam memberikan bantuan persenjataan kepada pemberontak PRRI dan Permesta di tahun 1958. 

Keterlibatan AS dalam dua konflik bersenjata tersebut tidak bisa dilepaskan dari usaha membendung pengaruh paham komunisme di Asia Tenggara.  

Lalu, bagaimana dengan isu KKB saat ini? 

Papua tak dapat dipungkiri memiliki daya tarik bagi negara-negara asing. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kekayaan sumber daya alam Papua. 

Daya tarik itu kemudian mendorong munculnya berbagai perusahaan tambang asing. Misalnya, keberadaan perusahaan tambang emas terbesar di dunia asal AS, Freeport McMoRan, Inc.  

Melihat besarnya potensi keuntungan yang didapatkan, ada kemungkinan AS berusaha menghapus “pengaruh Indonesia” di Papua. Salah satunya adalah dengan mendukung dan memperkuat KKB OPM untuk mengacaukan keamanan di Papua. 

Ketidakamanan di Papua bisa menjadi justifikasi bagi negara-negara luar untuk melakukan intervensi lebih dengan dalih menjaga keberlangsungan perusahaan tambang mereka. 

Masalah ketidakamanan tersebut bisa diangkat dengan “menggoreng” isu pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Papua.  

Tanpa perlu mengirimkan tentaranya seperti yang dilakukan di Iraq atau Pakistan, AS mampu dengan perlahan menguasai Papua. Selain itu dengan proxy war, Amerika Serikat tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai negara “pembela HAM”. 

Bisa Diselesaikan? 

Apabila merujuk pada pemikiran dari tokoh realis hubungan internasional Hans Morgenthau, seorang pemimpin negara berhak melakukan kebijakan yang bertentangan dengan moralitas individu misalnya dengan melanggar HAM. 

Hal ini dilakukan demi memajukan kepentingan nasional, yaitu menjamin keamanan nasional.  

Jika seandainya pemerintah Indonesia mengutip pemikiran ini, mungkin KKB bisa ditumpas sejak dulu meskipun menimbulkan konsekuensi tewasnya warga sipil yang menjadi korban perang. 

Namun faktanya, dalam konteks proxy war, kekuatan militer yang besar tidaklah cukup.  

Freeport sendiri telah menjadi salah satu soft power yang dimiliki Amerika Serikat untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia. Mendiang CEO PT. Freeport James R. Moffett mengklaim perusahaannya telah membantu orang Papua melompat dari “Zaman Batu” ke “Zaman Baja”.  

Status Freeport sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia ditambah retorika pembangunan yang ditawarkan seakan membuat pemerintah Indonesia mementingkan aspek ekonomi ketimbang penegakan keamanan meskipun tengah terjadi konflik.  

Hal ini bisa dilihat dari perubahan status siaga tempur pasca penyerangan KKB terhadap prajurit TNI beberapa waktu lalu, namun tidak diikuti dengan pembatasan kegiatan operasi Freeport. 

Kendati korelasinya masih menjadi perdebatan dikarenakan tentu Freeport memiliki sistem keamanannya sendiri, hal ini kemudian membawa para pekerja Freeport di lapangan rentan menjadi korban tembak di tengah situasi siaga tempur yang diberlakukan militer Indonesia.  

Sementara itu, di tengah krisis keamanan yang terjadi, AS tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan pertambangannya di Papua sambil menyalahkan Indonesia jika muncul korban di kalangan masyarakat sipil. 

Dalam merespons probabilitas proxy war yang dilakukan negara-negara besar untuk mempertahankan kepentingannya di Papua, Indonesia harus berdaulat secara penuh.  

Kedaulatan untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional harus didukung dengan kemandirian ekonomi dari intervensi asing.  

Kembali, saat ini Indonesia harus memprioritaskan operasi pembebasan pilot Susi Air. Hal ini dapat dilakukan secara efektif dengan memfokuskan upaya penegakan keamanan dan mengorbankan sementara waktu keuntungan ekonomi dari kegiatan pertambangan di Papua. 

Meski demikian, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, menumpas KKB hingga tuntas sangat penting untuk dilakukan demi kondusivitas keamanan di Papua. (F92) 

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan tak ada bantuan pasukan asing dalam upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB. Laksamana Yudo menyebut pemerintah Indonesia terus mengupayakan cara terbaik dan memprioritaskan keselamatan sandera.

Diketahui, pilot bernama Philips Max Mehrtens asal Selandia Baru disandera KKB sejak 7 Februari lalu. KKB kemudian merilis video bersama Philips dengan mengajukan tuntutan kemerdekaan Papua. Pemerintah Selandia Baru sendiri terus berupaya mendukung pembebasan Philips.

Video pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens asal Selandia Baru yang disandera KKB Papua beredar. Di dalamnya, KKB menuntut kemerdekaan serta mendesak militer Indonesia meninggalkan Papua.

Penyanderaan sendiri berawal dari pembakaran pesawat Susi Air. Sejak awal kejadian pada pekan lalu, pemerintah telah diminta membentuk tim khusus untuk menangani penyanderaan. Namun, kemarin (14/2), Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah akan mengutamakan upaya persuasif untuk menyelamatkan sandera.