Audio ini dibuat menggunakan AI.

Wacana Pilkada via DPRD kembali menguji demokrasi. PDIP menolak, tapi jejak 2018 menyisakan tanda tanya. Apakah ini sikap prinsipil, strategi oposisi, atau sekadar “jastip suara”? Ketika suara rakyat dititipkan, siapa yang benar-benar memegang kendali?

PinterPolitik.com

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka, seiring menguatnya argumen efisiensi politik dan tingginya ongkos demokrasi elektoral. Di atas kertas, mekanisme ini sah secara konstitusional.

Namun secara sosiologis dan simbolik, ia menyentuh wilayah paling sensitif dalam demokrasi Indonesia pascareformasi, yakni relasi langsung antara rakyat dan kekuasaan.

PDIP menjadi salah satu partai yang paling lantang menolak gagasan ini. Sikap tersebut seolah menempatkan partai banteng sebagai benteng terakhir demokrasi elektoral.

Akan tetapi, penolakan ini segera mengundang pertanyaan, sebab dalam ingatan publik, PDIP pernah bersikap berbeda. Pada 2018, ketika wacana serupa muncul, PDIP justru membuka ruang—bahkan mendukung—pemilihan kepala daerah melalui DPRD atas nama stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Kontradiksi inilah yang melahirkan istilah sinis namun populer, jasa titip atau jastip suara. Sebuah metafora yang menggambarkan kekhawatiran bahwa suara rakyat tidak lagi digunakan secara langsung, melainkan “dititipkan” melalui elite perwakilan apapun sikap parpol, termasuk yang diambil PDIP saat ini.

Istilah ini tidak hanya mencerminkan kritik terhadap mekanisme, tetapi juga kecurigaan terhadap niat politik para aktor di baliknya.

Namun, apakah perubahan sikap PDIP benar-benar soal inkonsistensi? Atau justru cermin dari dinamika politik yang lebih dalam, di mana posisi kekuasaan menentukan cara partai membaca demokrasi?

Politik Ambiguitas PDIP?

Untuk memahami sikap PDIP hari ini, penting melihat politik bukan sebagai arena konsistensi moral semata, melainkan sebagai ruang pengelolaan sinyal.

Dalam signaling theory, pernyataan sikap publik berfungsi mengirim pesan kepada berbagai audiens dengan kepentingan berbeda.

Penolakan PDIP terhadap Pilkada via DPRD dapat dibaca sebagai sinyal kuat kepada pemilih bahwa partai ini masih berpihak pada demokrasi langsung.

Dalam posisi di luar pemerintahan nasional, narasi menjadi aset utama. Sikap ini membantu PDIP menjaga identitas historisnya sebagai partai yang lahir dari rahim perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan.

Namun menariknya, penolakan tersebut tidak pernah benar-benar bersifat final. Tidak ada langkah ekstrem, tidak ada garis merah absolut.

Di sinilah konsep revealed preference dari Paul Samuelson menjadi relevan. Dalam politik, yang lebih menentukan bukan apa yang diucapkan, melainkan pilihan apa yang tetap dibiarkan terbuka.

PDIP menolak secara normatif, tetapi tidak menutup pintu kompromi jika konstelasi kekuasaan berubah.

Perbedaan sikap antara 2018 dan hari ini justru memperlihatkan rasionalitas ini. Pada 2018, PDIP berada di pusat kekuasaan nasional dan memiliki kepentingan kuat terhadap stabilitas daerah serta kendali DPRD.

Kala itu, mendukung Pilkada via DPRD adalah pilihan logis. Hari ini, dengan posisi yang berbeda, kalkulasinya pun berubah.

Erving Goffman menyebut fenomena ini sebagai dramaturgi politik. Di panggung depan, PDIP memainkan peran sebagai penjaga suara rakyat.

Di panggung belakang, elite partai membaca peta kekuatan, menghitung risiko elektoral, dan menimbang masa depan. “Malu-malu” dalam konteks ini bukan ekspresi emosional, melainkan bisa saja teknik bertahan.

Risiko Legitimasi Dipertaruhkan?

Persoalan utama dari wacana Pilkada via DPRD bukan hanya soal mekanisme, tetapi soal legitimasi.

Demokrasi modern, sebagaimana diingatkan Bernard Manin, hidup dari kepercayaan bahwa yang memerintah memperoleh mandat yang dapat dirasakan oleh warga. Ketika jarak antara pemilih dan pemimpin diperlebar, legitimasi menjadi rapuh.

Di sinilah “jastip suara” berubah dari lelucon politik menjadi kritik serius. Ketika suara dititipkan, terlebih ada frasa “jasa”, siapa yang menjamin ia tidak berubah di perjalanan?

Bagi PDIP, mengambil posisi penolak memberikan keuntungan strategis. Jika kebijakan ini diterapkan dan menimbulkan resistensi publik, PDIP dapat mengklaim posisi moral sebagai pengingat bahaya oligarkisasi demokrasi.

Jika kebijakan gagal, tanggung jawab jatuh pada partai-partai pendukung pemerintah. Sebaliknya, jika berhasil, PDIP tetap bisa masuk dalam narasi sebagai pihak yang sejak awal mengingatkan risiko.

Dengan demikian, pertanyaan “malu-malu mau” tidak sepenuhnya keliru, tetapi juga tidak cukup. Yang lebih penting adalah memahami bahwa ambiguitas adalah bahasa politik itu sendiri.

Demokrasi Indonesia hari ini tidak hanya diuji oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh bagaimana suara rakyat dikelola—apakah digunakan, atau sekadar dititipkan.

Pada akhirnya, isu ini melampaui PDIP. Ia menyentuh inti demokrasi representatif di Indonesia, yaitu saat sejauh mana rakyat bersedia menyerahkan suaranya kepada elite, dan sejauh mana elite bersedia mempertanggungjawabkan titipan itu. Di titik inilah, jastip suara bukan lagi sekadar istilah viral, melainkan peringatan. (J61)

Kalau menurutmu, apa alasan Jokowi tetap punya pengaruh politik kendati sudah purnatugas? 

#pinterpolitik #beritapolitik #politik #indonesia #infografis #pengaruhjokowi #jokowi #pilkada #gibranrakabuming

Buzzer berstatus terancam punah?

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya!

#dprd #pilkada #pilkadataklangsung #prabowo #titokarnavian #gubernur #pilgub #pilbup #pilwalkot #buzer #reels #shorts #fyp #politikindonesia #pinterpolitik #beritapolitik

Pak Andika akan bangkit, dengan atau tanpa PDIP? 

#andikaperkasa #pdip #pilgubjateng #pilkada #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Ternyata malah suhunya? 

#parcok #pdip #hasto #jokowi #pilkada #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Mahkotamu sedang dilas di KPUD Jawa Barat, King! 

#dedimulyadi #pilgubjabar #pilkada #gerindra #kdm #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Menurut kalian apa yang salah dengan strategi politik PKS? Btw congrats untuk fans Liverpool ya!

Menurut kalian, apakah video dukungan Pak Prabowo seharusnya tidak terjadi? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Pertarungan politik Pak Jokowi belum selesai-kah? 

#pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikindonesia #politik #jokowi #pilkada #pilgubjateng #iplgubjakarta

PinterPolitik.com

“Most conspiracies are just capitalism” – Reagan Ridley, Inside Job (2021-2022)

Teori konspirasi bisa dibilang merupakan cara-cara berpikir yang unik. Tidak serta merta percaya dengan pemahaman umum, mereka yang percaya dengan teori konspirasi kerap mendorong teori-teori alternatif atas apa yang terjadi di dunia sekitar mereka.

Serial televisi Inside Job (2021-2022) dari Netflix, misalnya, membahas bagaimana teori-teori konspirasi yang ada di dunia menjadi nyata. Kisahnya berpusat pada sebuah organisasi rahasia bernama Cognito, Inc., sebuah organisasi yang menaungi enam organisasi berpengaruh lainnya, seperti Illmuinati.

Sejumlah episode bahkan menggambarkan bagaimana Reagan Ridley dan kawan-kawan bekerja sama dengan para manusia reptil dan makhluk-makhluk yang bisa berubah bentuk. Mereka menjalankan tugas mereka dengan ide-ide menarik.

Namun, alur yang disajikan oleh Inside Job ini adalah bentuk satire terhadap mereka yang percaya pada teori-teori konspirasi, mulai dari bagaimana para elite global sebenarnya adalah manusia reptil hingga bagaimana planet bumi sebenarnya datar.

Dalam politik, sejumlah teori konspirasi bahkan turut mengisi diskursus. Presiden Donald Trump pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2016, misalnya, mengatakan bahwa perubahan iklim tidaklah benar-benar terjadi.

Bukan hanya di AS, penyebaran teori-teori konspirasi-pun terjadi di Indonesia. Teori-teori seperti ini bahkan banyak tersebar saat pandemi Covid-19 melanda.

Salah satu tokoh politik yang disebut mempercayai teori-teori konspirasi terkait Covid-19 ini adalah Dharma Pongrekun yang kini menjadi salah satu calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Apa yang diyakini oleh Dharma ini tampak jelas dari pernyataan-pernyataannya di Debat Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (6/10) kemarin. Ketika mendapatkan pertanyaan mengenai Covid-19, Dharma menyebut itu sebagai upaya terselubung asing.

Tidak hanya itu, Dharma juga meragukan keabsahan PCR untuk mendeteksi infeksi Covid-19. Menurutnya, rangkaian tes itu hanyalah untuk mendeteksi asidosis.

Mengapa teori konspirasi semacam ini begitu banyak dipercayai dalam diskursus politik? Mengapa Dharma begitu percaya teori konspirasi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Teori-teori Konspirasi, Pelarian Diri?

Teori konspirasi dalam politik sering dipercaya karena adanya ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemerintah atau media. Ketidakpercayaan ini dapat muncul ketika masyarakat merasa bahwa institusi-institusi tersebut tidak transparan, tidak efektif, atau bahkan korup. 

Mengacu pada tulisan Cass R. Sunstein dan Adrian Vermeule yang berjudul “Conspiracy Theories: Causes and Cures”, ketidakpercayaan terhadap otoritas publik memperkuat keyakinan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik telah dimanipulasi atau disembunyikan. Hal ini membuat orang lebih mudah menerima teori konspirasi sebagai alternatif penjelasan atas peristiwa-peristiwa politik yang kompleks.

Distrust terhadap media juga memainkan peran penting dalam memperkuat teori konspirasi. Ketika masyarakat merasa bahwa media arus utama dikendalikan oleh elit atau memiliki agenda tertentu, mereka akan cenderung mencari sumber informasi alternatif yang sering kali tidak diverifikasi. 

Di era digital, penyebaran misinformasi melalui media sosial semakin memperburuk situasi ini, di mana informasi palsu atau spekulatif dengan cepat diterima tanpa pemeriksaan fakta. Politisasi media juga memperparah ketidakpercayaan, di mana media dianggap berpihak pada satu kelompok politik, sehingga sulit bagi publik untuk mempercayai informasi yang disampaikan.

Contoh yang jelas adalah pernyataan Donald Trump terkait Pilpres AS 2020. Trump secara terbuka menyatakan bahwa pemilu tersebut dicurangi, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Ketidakpercayaan terhadap media dan institusi pemilu membuat banyak pendukung Trump lebih percaya pada narasi konspiratif tersebut daripada pada laporan media atau lembaga resmi. 

Ketidakpercayaan ini akhirnya memicu tindakan nyata, seperti kerusuhan di Capitol AS pada Januari 2021, yang menunjukkan dampak serius dari distrust terhadap pemerintah dan media dalam memperkuat teori konspirasi.

Bila berkaca dari apa yang terjadi di Pilpres AS, mengapa ini juga bisa berdampak pada Indonesia? Mengapa Dharma akhirnya bisa percaya pada teori atau alasan yang bernada konspiratif?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dharma dan Teori-teori Konspirasinya

Seperti yang telah disebutkan di awal tulisan, Dharma mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mempercayai teori-teori konspirasi dan upaya terselubung asing, khususnya terkait pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin, terdapat alasan tertentu mengapa Dharma bisa percaya dengan teori-teori demikian.

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi keyakinan Dharma terhadap teori konspirasi adalah latar belakangnya yang kuat di bidang keamanan dan siber. Sebagai mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ia terpapar pada ancaman keamanan siber dan kemungkinan intervensi asing dalam urusan dalam negeri. 

Pengalaman ini bisa membentuk pandangannya yang skeptis terhadap aktor-aktor global dan peran mereka dalam peristiwa-peristiwa besar seperti pandemi. Hal ini sejalan dengan tulisan Karen M. Douglas dan rekan-rekannya yang berjudul “The Psychology of Conspiracy Theories” yang menyatakan bahwa individu dengan latar belakang di bidang keamanan atau militer cenderung lebih rentan terhadap teori konspirasi karena terbiasa mempertimbangkan ancaman tersembunyi dan skenario terburuk.

Selain itu, Dharma sering mengaitkan keyakinannya dengan pandangan religius, menghubungkan isu-isu modern dengan naskah-naskah spiritual. Pada Februari 2024 lalu, misalnya, Dharma mengutip sejumlah ayat kitab suci dan menyebutkan bahwa Covid-19 adalah sebuah rekayasa untuk menyesatkan banyak bangsa.

Mengacu pada tulisan J. Eric Oliver dan Thomas J. Wood yang berjudul “ Conspiracy Theories and the Paranoid Style(s) of Mass Opinion”, dijelaskan bahwa individu yang memiliki keterlibatan kuat dalam agama atau politik juga lebih mungkin mempercayai teori konspirasi karena mereka cenderung memandang dunia sebagai hasil dari kekuatan besar yang bekerja di balik layar. 

Dalam kasus Dharma, perpaduan antara pengalaman profesional di dunia keamanan dan keyakinan religius semakin memperkuat narasi konspiratif dalam sudut pandangnya, yang meyakininya bahwa pandemi Covid-19 adalah bagian dari agenda rahasia yang lebih besar.

Alhasil, menjadi masuk akal apabila Dharma menjadi lebih mudah percaya terhadap teori-teori yang bernada konspiratif. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah tendesi Dharma ini bakal mempengaruhi pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024. (A43)