PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebagai masyarakat Indonesia, sepatutnya kita berbangga diri karena memiliki keragaman suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda antar daerah. Namun dibalik rahmat Tuhan atas pluralisme ini, paham etnosentrisme juga berpontensi bisa muncul di berbagai daerah. Jika sudah memasuki masa Pemilihan Umum, jangan heran kalau kita menemui beragam isu SARA ikut meramaikan agenda kampanye.

Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi di Pilkada Sumatera Utara. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, sekaligus sebagai salah satu bakal calon presiden menyerukan untuk memilih pemimpin yang merupakan warga asli Sumatera Utara. Lah, masa eksklusif gitu sih cara pandangnya?

Terus kalau seandainya ada keturunan daerah lain yang kapabel untuk membangun daerah tersebut dengan menjadi pemimpin mereka, apa harus seratus persen ditolak? Yang kayak gini nih yang bisa bikin daerah lambat kemajuannya. Terus kalau di daerah tersebut gak ada warga asli yang mumpuni, apa tetap dipaksa memimpin?

Yang ada malah berantakan nanti daerahnya. Sebenernya sih hal-hal semacam ini cuma muncul di tataran elite politik aja. Mereka kan yang punya kepentingan untuk mengusung calon kepala daerahnya. Kalau kompetitornya berasal dari luar daerah, serangan politik paling pas ya dengan sentimen SARA. Wew.

Terus apa bedanya hal ini dengam seruan wajib memilih pemimpin yang seiman? Itu loh yang kalau memilih selain itu maka akan berdosa. Kok bisa ya menjustifikasi kayak gitu. Giliran sekarang,  muncul sentimen orang asli daerah dan orang luar daerah. Jiah, cape deh. Hari gini kok masih ada aja ya sentimen kedaerahan gitu.

Memilih pemimpin itu berdasarkan kualitas kinerja yang bisa mereka hasilkan untuk masyarakat. Bukan atas dasar kesamaan tempat lahir aja. Kalau itu namanya berdasarkan paham primordialisme doang. Kalau cuma modal kesamaan daerah tapi kerjanya caprut, eike mah ogah milih yang kayak gitu, mending yang keturunan daerah lain tapi lebih kapabel dan memiliki integritas. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agai mendapatkan durian runtuh, begitulah pepatah yang sekiranya tepat untuk menggambarkan suasana hati pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Gimana gak? Setelah sebelum ini salah satu Paslon dinyatakan tidak memenuhi syarat maju dalam Pilkada Sumut 2018, Paslon tersebut kini malah mendukung Djarot-Sihar.

Dukungan tersebut disampaikan JR Saragih dalam sebuah video singkat berdurasi 31 detik yang dipublikasikan pada Senin (2/4). JR Saragih menghimbau agar relawan JR-Ance dan Pecinta JR Saragih untuk ikut mendukung pasangan Djoss. Wah, menang banyak ni Pak Djarot.

Tapi menariknya nih ya, pernyataan JR Saragih tersebut gak mewakili Partai Demokrat loh. Partai yang menaunginya itu berkilah bahwa apa yang disampaikan dalam video itu adalah pendapat pribadi. Lha gimana ceritanya ini? Pak Saragih lagi membelot dari Demokrat emangnya?

Pemberhentian JR Saragih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut oleh mekanisme Partai, sepertinya sedikit banyak membuat dirinya merasa terbuang dan terkucilkan. Partai yang membesarkan namanya selama ini ternyata mencampakkannya. Malang kian nasibmu coeg. Cup cup jangan sedih.

Bisa dung kita menduga kalau pesan dalam video tersebut merupakan pernyataan politis untuk mencari rumah baru? Ya siapa tau nanti bisa nyantol masuk di PDI-P atau PPP. Toh politik itu sifatnya dinamis. Karena gak ada yang namanya permusuhan abadi dalam politik. Yang ada kepentingan bersama.

Sejauh ini, Djarot-Sihar diusung dua parpol: PDIP dan PPP, dengan kekuatan 20 kursi DPRD Sumut. Sedangkan Edy-Ijeck diusung 6 parpol: PKS, Hanura, Golkar, PAN, Gerindra, dan NasDem, dengan kekuatan 60 kursi DPRD Sumut. Mmm, lumayan banyak juga ya partai pendukungnya.

Dengan tak lolosnya JR Saragih-Ance, maka parpol pendukungnya, yaitu Partai Demokrat, PKB, dan PKPI, harus mengelus-elus dada di Pilgub Sumut 2018. Mereka terpaksa menjadi anak tiri pendukung Paslon Cagub yang sudah diusung partai lain. Kalau ini mah, udah jatuh tertimpa tangga plus durian, kician.

Djarot sendiri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan JR Saragih. Semoga akan lahir Sumut yang bersih, ‘Sumut’ (Semua Urusan Mudah dan Transparan), Sumut baru yang manusianya, masyarakatnya, dan otaknya cemerlang, hatinya senang, perutnya kenyang, isi dompet tak kurang. Sa ae Pak Djarot, hahaha. (K16)

Terima Kasih atas dukungan Pak JR.Saragih. Artinya Perjuangan DJOSS memiliki kesamaan dengan Semangat Baru Sumut. Mari Seluruh Partai Pendukung dan Relawan DJOSS untuk ikut merangkul seluruh pendukung dan Relawan Pak JR.Saragih untuk cita-cita kita bersama yaitu Sumut Bangkit. Semangat Baru Sumut Bersama DJOSS ✌️ #sumutbangkit #SemuaUrusanMUdahTransparan #sumuthebat #Semangatbarusumut #DJOSS

A post shared by Haji Djarot Saiful Hidayat (@djarotsaifulhidayat) on Apr 2, 2018 at 6:56am PDT

PinterPolitik.com

“Dia sampaikan bahwa sebaiknya pilih Sumut. Jadi di Sumut saja.”

[dropcap]S[/dropcap]ahabat adalah tempat untuk berbagi dan bertukar saran, mungkin itulah yang membuat Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengunjungi mantan partner-nya dulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Seperti diketahui, Djarot pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini akan ikut maju mewakili partainya, PDI Perjuangan. Ada beberapa wilayah yang menjadi pilihan, selain Sumatera Utara (Sumut), ada juga Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Nah, atas restu Ahok, Djarot akhirnya memilih Sumut.

Ya tentu saja Ahok akan mengarahkan Djarot ke Sumut, karena ternyata Ahok pernah juga ingin berlaga di sana tapi enggak berhasil. Makanya, Mantan Bupati Belitung itu sudah lebih fasih mengenai situasi dan kondisi di Sumut dibanding dua provinsi lainnya. Tapi Djarot udah bilang belum ya, kalau di Sumut nanti akan bertarung melawan Pangkostrad Eddy Rahmayadi?

Persamaan kultur, Djarot tdk akan kesulitan.
Sumatera Utara hampir sama dgn Jatim, eksplosif, terbuka.

Ahok sarankan Djarot maju di Pilkada Sumut karena letak Sumut yang strategis menyongsong pasar bebas atau Asean Free Trade Area (AFTA).#Djarot4Sumut pic.twitter.com/IMWLcJsW43

— Theo (@iamtheotarigan) January 4, 2018

Secara kesukuan, Djarot mungkin akan kalah tanding dengan Eddy yang orang Sumut asli, marganya aja Nasution. Sementara Djarot, orang Jawa asli, dari wajahnya aja udah ketahuan. Dari segi tindak tanduk, Djarot tentu bakal kalah ‘garang’ dengan Eddy yang bukan hanya orang Batak, tapi juga perwira angkatan darat. Sama Ahok aja, Djarot lebih banyak manut, gimana mau hadap-hadapan sama Eddy?

Tapi berhubung Ahok merestui di Sumut, ya sudah, Djarot akhirnya ikut. Tuhkan, ih, gimana sih Pak Kumis ini! Padahal, andai saja Djarot memilih Kaltim, kesempatannya mungkin lebih tinggi. Gimana enggak, di sana orang Jawa banyak banget! Apalagi wong Suroboyo, uuaakeeh tenan. Jadi sebagai Mantan Bupati Blitar, pasti lebih mudah nyambung-nya. Tapi restunya di Sumut, ya sudah, harus bilang apa?

Kalau dipikir-pikir, luar biasa sekali Djarot ini. Urusan maju Pilkada aja, masih minta restu sama mantan atasan. Atau jangan-jangan, Djarot sengaja menghadap Ahok agar bisa ikut ‘mendompleng’ para simpatisan Ahok nantinya? Hmmm, strategi yang bagus, mengingat simpatisan Ahok alias Ahoker masih begitu banyak dan loyal sekali. Kalau benar, berarti cerdik sekali Pak Kumis ini. (R24)

PinterPolitik.com

“Maju di Pilgub Sumut? Wah, kalau aku maju, kalian milih gak?”

Demikian pertanyaan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Edy Rahmayadi, kepada wartawan seusai kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98 tahun 2017 di Stabat, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (4/5).

Ditanya pertanyaan seperti itu, para wartawan yang hadir pada kegiatan tersebut serentak menjawab, “Kami akan pilih jenderal!”

Pembicaraan yang awalnya kelakar itu pun berlanjut ungkapan serius dari Letjen Edy. Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu ingin mencari petunjuk Yang Maha Kuasa terlebih dahulu sebelum memutuskan kemungkinan dirinya maju menjadi kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut tahun depan.

“Ya, harus istiqoroh dulu. Karena semuanya sudah diatur sesuai ketentuan yang digariskan Allah SWT,” ungkap Edy.

Meski Edy belum secara tegas mendeklarasikan diri untuk maju sebagai kandidat, bukan berarti dia tidak punya modal dukungan massa. Februari lalu, Organisasi Masyarakat Satuan Tugas (Satgas) Joko Tingkir, melalui ketua umumnya, Sukirmanto, menegaskan dukungannya pada Letjen Edy.

“Joko Tingkir adalah paguyuban warga Jawa di Sumatera Utara yang telah terbentuk di 30 kabupaten/kota dan saat ini mempunyai sebanyak 900 ribu kader, dan kami siap mendukung Pak Edy Rahmayadi untuk maju menjadi calon Gubsu (Gubernur Sumut),” ungkap Sukirmanto, Senin (27/2), seperti dilansir dari Waspada.

Mimpi Dua Bupati Petinggi Partai

Tidak hanya Edy sejumlah nama lain juga hangat diperbincangkan bakal maju dalam Pilkada Sumut 2018 yang pencoblosannya akan digelar 28 Juni 2018. Setidaknya dua orang bupati di Sumut telah menyatakan diri siap menjadi kandidat calon gubernur. Mereka adalah Bupati Simalungun, JR Saragih, dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

Lain dengan Edy yang masih malu-malu, Februari lalu, JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, menyatakan terang-terangan bahwa dia siap maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut mendatang.

“Karena dorongan dari teman-teman juga. Saya percaya, kalau teman-teman mendukung, saya akan maju. Karena niat saya adalah bukan merebut jabatan, tetapi untuk membangun daerah, pasti siap,” kata JR Saragih, Senin (2/2) seperti dilansir dari Sumut Pos.

Bak gayung bersambut, dua bulan setelah JR Saragih menyatakan niatnya, dukungan datang dari organisasi United Evangelical Mission (UEM), sebuah organisasi himpunan gereja Kristen Protestan. Di Sumatera Utara beberapa gereja yang masuk perhimpunan ini antara lain  BNKP, HKBP, GKPA, HKI, GKPI, GKPS, GBKP, GKPPD, dan GKI.

“Kami yang tergabung di United Evangelical Mission (UEM) mendukung Bapak JR Saragih untuk dapat memimpin Sumatera Utara dengan semangat yang baru sehingga dengan terpilihnya Bapak JR Saragih nantinya bukan hanya di wilayah Simalungun saja melainkan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI), Majalo Pahala Hutabarat, Senin (17/4), seperti dilansir dari Tribun Medan.

Seolah tidak ingin tertinggal gerbong kereta, menyusul akhir Maret silam, Ngogesa Sitepu, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut, dikabarkan akan turut meramaikan bursa calon gubernur di Pilkada Sumut 2018.

“Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 di Sumut, Golkar tak mungkin melirik calon gubernur dari partai atau tokoh lain. Sudah hampir dipastikan Partai Golkar usung calon sendiri untuk Pilgubsu 2018, yakni Ngogesa Sitepu,” ujar Sekretaris DPD I Golkar Sumut, Irham Buana Nasution, Kamis (30/3), seperti dilansir Metro24jam.

Pencalonan ini bukannya tidak terduga, pada bulan Februari lalu, organisasi sayap karyawan Golkar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada Ngogesa.

“Pada kesempatan ini Depicab (Dewan Pimpinan Cabang) SOKSI se-Sumut mengusung Ngogesa Sitepu, Bupati Langkat yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut untuk maju ke pencalonan Pilgubsu 2018-2022. Kegiatan ini untuk penguatan pengkaderan SOKSI, yang juga perjalanan misi untuk mendukung calon Gubsu dari Partai Golkar,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah SOKSI Sumut, Indra Alamsyah, Kamis (23/2), seperti dilansir dari Jurnal Asia.

Siap-siap Mencari Koalisi

Selain mereka bertiga, sejumlah nama juga dikabarkan bakal merangkak maju di Pilkada Sumut 2018. Nama Maruarar Sirait atau yang akrab dipanggil Bang Ara kabarnya santer bakal diusung PDIP. Nama bang Ara melesat setelah menjadi pimpinan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Bang Ara juga sempat disebut akan diangkat jadi menteri di Kabinet Kerja. Namun Jokowi urung melaksanakannya.

Saat ini PDIP belum mendeklarasikan siapa tokoh yang akan mereka usung di Pilkada Sumut 2018. Si moncong putih itu mengumumkan bahwa mereka hanya baru membuka bursa calon gubernur. Meski demikian Wakil ketua DPD Partai Golkar Sumut, Rolel Harahap, berharap Golkar dan PDIP Perjuangan bisa berkoalisi. Menurut Rolel, koalisi tersebut sangat mungkin terjadi karena saat ini relasi Golkar dan PDIP cukup mesra. Keduanya menjadi partai utama pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya juga, relasi itu akan menjadi lebih kuat lagi  apabila paslon usungan bersama di Pilkada Sumut 2018 nanti terpilih.

“Cukuplah Pilgubsu 2008 dan 2013 jadi pelajaran, kedua partai ini kalah mengusung paslon masing-masing. Golkar sudah ada tokohnya, yaitu pak Ngogesa Sitepu, tinggal PDI Perjuangan kan juga banyak figur yang pantas,” ujar Rolel, Minggu (16/4), seperti dilansir dari Tribun Medan.

Di sisi lain, nasib petahana gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi masih belum jelas juntrungannya. Hingga saat ini partai Nasdem belum memastikan apakah mereka akan mengusung Tengku Erry Nuradi yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut tersebut. Sementara itu, partai Gerindra dikabarkan ingin mengusung Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua DPD partai Gerindra Sumut.

“Sampai hari ini kami (Gerindra) masih terus mengenalkan sosok Pak Gus ditengah-tengah masyarakat Sumut, khususnya Kota Medan. Di internal DPD mencalonkan Pak Gus sebagai Cagubsu. Kita optimis sosok beliau masih akan diusung oleh partai,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Medan, Bobby O. Zulkarnain, seperti dilansir dari Sumut Pos, Rabu (15/3).

Ramai. Satu kata yang cukup menggambarkan situasi menjelang diselenggarakan Pilkada Sumut mendatang. Jika pemilihan berjalan lancar, paslon terpilih akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke-19 Sumut.

Awas Korupsi!

“The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting”

Terlepas dari hiruk-pikuk yang terjadi, tampaknya perkataan penulis kelahiran Ceko, Milan Kundera, tersebut yang sedang diperjuangkan warga Sumut demi meredam keramaian elit di ‘atas’ yang seolah melupakan sejarah pimpinan provinsi Sumut yang kerap diselimuti korupsi.

Pada Rabu (25/4) silam, puluhan guru honorer di Simalungun melancarkan demonstrasi untuk memprotes kebijakan JR Saragih yang menunda penggajian mereka selama enam bulan. Selain itu, menurut mereka, JR Saragih juga kerap melakukan pemecatan sepihak terhadap para guru.

Di depan kantor DPRD Sumut, salah seorang guru peserta demonstasi mengatakan, “Jadi Bupati saja sudah kejam seperti ini. Kalau nanti jadi calon Gubernur Sumut, mau gimana lagi. Gak usah lah kita pilih.”

Ratusan Guru Honorer Gelar Demo di Gedung DPRD Sumut https://t.co/BIuIz9lLHk pic.twitter.com/ccqQNTaYaN

— METRO TV (@Metro_TV) April 28, 2017

Usut punya usut, protes dari para guru tersebut masih terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa JR Saragih yang menjadi Bupati Simalungun sejak April 2016 lalu. JR Saragih diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honorer senilai Rp 1,27 miliar. Sementara itu, JR Saragih sudah menghadapi tiga laporan dugaan korupsi dan dua dugaan suap yang masuk ke meja pengaduan KPK.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat ditemui wartawan seusai mengisi acara di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (7/4), mengatakan bahwa kasus yang menimpa JR Saragih adalah kasus mangkrak.

“KPK perlu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Saya baru mengetahui ada kasus yang mangkrak terkait Bupati Simalungun JR Saragih,” kata Agus, seperti dilansir dari Bareskrim.com.

Ngogesa Sitepu juga bukannya tak bercelah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyebutkan, terdapat temuan dan pelanggaran terhadap penggunaan keuangan di Kabupaten Langkat yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Ketua DPD LSM Perjuangan Keadilan Sumatera Utara (Sumut), Agustinus Riza Kaban, Ngogesa diduga tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai bupati. Riza juga menganggap Ngogesa tidak tegas terhadap pimpinan SKPD. Tiap tahun anggaran (TA), selalu ada temuan dan pelanggaran pada LHP BPK–RI.

Riza menyebutkan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016, anggaran yang dikucurkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sebesar Rp 234.224.830.027, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 96.334.187.500, diperuntukan membayar belanja pegawai yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Langsung sebesar Rp137.880.642.527.

Namun, menurut Riza, pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Langkat TA 2016 pada Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 350.920.500, sedangkan pencapaian kinerjanya sebesar hanya sebesar 46 persen.

“Sangat jelas pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat diduga membuat dan melaksanakan program kerja yang asal -asalan serta dapat diduga terjadinya konspirasi yang merugikan terhadap anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang dapat mengarah kepada tindak pidana korupsi,” ujar Riza, seperti dilansir Metro24jam.com.

Jika melihat sederetan kasus dugaan korupsi yang menimpa kedua kandidat calon gubernur tersebut – dan tidak menutup kemungkinan kandidat lainnya juga memiliki kasus serupa, publik seolah dibawa kembali melihat mantan gubernur Sumut sebelum-sebelumnya. Setidaknya dua dari enam gubernur Sumut pasca Reformasi 1998 terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

Korupsi APBD, Presiden Resmi Copot Gubernur Sumut Syamsul Arifin http://t.co/QT4EMn8b

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) November 2, 2012

Syamsul Arifin merupakan Gubernur Sumut pertama yang dipilih secara langsung. Dia mulai menjabat tahun 2008 didampingi oleh Gatot Pujo Nugroho sebagai wakil gubernurnya. Namun belum sampai habis masa jabatannya, pada tahun 21 Maret 2011, Syamsul diturunkan dari kursi kuasa Sumut akibat tersandung korupsi yang dia lakukan saat dia menjabat bupati Langkat periode 2000-2007.

KPK menyatakan, korupsi tersebut dilakukan Syamsul bersama-sama dengan sejumlah pejabat Kabupaten Langkat bagian keuangan, seperti Buyung Ritonga, Surya Djahisa, Aswan Sufri dan Taufik. Atas ulah mereka tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 98,7 Miliar.

Karena itu, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Saat Syamsul mendekam di penjara, Gatot pun naik menjadi Gubernur Sumut hingga akhir jabatannya tahun 2013. Gatot mujur, pada Pilkada Sumut 2013, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bersama Tengku Erry Nuradi sebagai wakilnya berhasil menyabet perolehan suara tertinggi. Tahun 2013 Gatot-Erry naik jabatan, namun lagi-lagi, gubernur Sumut tersandung korupsi, dan harus diberhentikan dari jabatannya.

Menurut keterangan KPK, Gatot disandung empat perkara.

Pertama, Gatot menyuap 3 hakim dan 1 panitera PTUN Medan yang melibatkan 2 pengacara. Kedua, Gatot dan istri keduanya, Evy Susanti, menyuap anggota DPR Patrice Rio Capella yang juga Sekjen Partai Nasdem. Ketiga, Gatot tidak memverifikasi penerima dana hibah. Dalam hal ini negara merugi sekitar Rp 2,2, miliar. Keempat, Gatot menyuap 5 anggota DPRD Sumut untuk melancarkan beberapa urusan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Gatot dipidana penjara 3  tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp 150 juta, dan subsidair 3 bulan kurungan, ditambah biaya Perkara Rp 10 ribu.

Masih satu rantai dengan kasus Gatot, pada Rabu (1/3) lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 sampai 4,5 tahun penjara kepada 7 anggota DPRD Sumut. Mereka terbukti bersama-sama menerima suap Gatot terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Selengkapnya tentang #JejakKasus Gatot Pujo Nugroho dapat dibaca langsung di ACCH https://t.co/FbUMdFNpgm pic.twitter.com/Ugigoj8M10

— KPK (@KPK_RI) April 5, 2017

Perkara Korupsi Kepala Daerah

Kasus Syamsul dan Gatot ‘hanya’ dua contoh kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah. Berdasarkan data yang dihimpun KPK, hingga saat ini sudah ada 17 gubernur yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, dari sepuluh wilayah provinsi di sumatera, tujuh gubernurnya terkena kasus korupsi. Bahkan, pada tahun 2016, sebanyak 10 kepala daerah menjadi tersangka korupsi.

Sosiolog Selo Soemardjan jauh hari sudah memprediksi hal ini dengan membaca situasi politik pasca Reformasi 1998 dimana Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah. Menurutnya, melalui kebijakan tersebut kekuasaan menjadi terdesentralisasi namun hal tersebut juga menimbulkan efek samping: korupsi tidak saja akan berjalan secara konvensional ke atas atau hierarkis, namun akan merambat juga ke daerah-daerah secara ‘horizontal’.

Karena korupsi terlihat terjadi begitu masif dan menyebar, beberapa pihak menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya. Dalam hal ini, Selo tegas menolak anggapan itu. Pria yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia  lebih memandang korupsi sebagai suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat.

Dia mengibaratkan korupsi seperti kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Karena itu, yang harus dilakukan, adalah mencari obatnya. Balik lagi ke Sumut, memang Pilkada Sumut nanti bakal ramai, tapi akankah kursi kuasa di Sumut akan bebas dari penyakit korupsi?

(H31)