1 matahari aja udah panas, apalagi 2 ya. Uppps. Untung udah mau masuk musim hujan. Share pendapat kalian di kolom komentar!

PinterPolitik.com

Cuy, gimana sih hati kalian ketika ketika sudah berkorban banyak tapi ternyata ada pihak yang ternyata tidak menghargai pengorbanan kalian? Beh, nggak usah ditanyakan lagi ya, sob, ibaratnya, pasti sakit banget hati kita. Bahkan, sakitnya tuh sampai ke relung hati dan sum-sum tulang belakang. Upss, lebay dikit. Hehehe.

Kenapa mimin ngomong seperti ini? Tentu, bukan tanpa alasan ya, gengs. Mimin tuh hanya bersimpati kepada berbagai kelompok dan pihak yang sudah berkorban pikiran, mental, dan fisik untuk menghambat persebaran Covid-19 di Indonesia, gengs.

Setelah banyak yang berusaha sekuat tenaga, eh, ladalah kok Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan para peserta Pilkada Serentak 2020 menggelar berbagai acara yang berpotensi memperparah penularan Covid-19 – misal seperti bazar, gerak jalan santai, dan sepeda santai.

Bahkan, yang paling greget nih, si penyelenggara Pemilu ini juga membolehkan konser musik digelar meski pandemi virus Corona ini belum usai, sob. Wow banget ya, gengs?

Ya, meski posisinya mereka ini memberikan aturan bahwa jumlah peserta acara tidak boleh lebih dari 100 orang, tapi kan nggak ada aturan luas area dan bagaimana model penyelenggaraan konsernya – seperti soal pembatasan jarak. Hadeuh.

Lebih-lebih, itu semua sudah di atus di Pasal 63 Ayat (1) poin C dan poin E Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 loh. Duh, KPU ini kok ya kebangetan gitu loh?

Padahal, partai politik saja sudah menganjurkan untuk memperbanyak kampanye secara virtual saja. Misal, Golkar yang mengimbau kadernya agar menerapkan kampanye secara virtual melalui instruksi Pak Airlangga Hartarto.

Sementara, KPU sebagai penyelenggara kok malah tidak membuat aturan yang menitikberatkan pada kesehatan. Padahal, Presiden pun sudah  memberikan imbauan agar semua elemen tuh fokus terhadap sektor kesehatan. Duh duh.

Sampai-sampai nih, banyak banget loh pihak yang juga mengkritisi tindakan KPU ini. Misal, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa, “Ora usah, ah, konser-konser. Nggo opo?”

Lagian nih, apa KPU nggak kasihan sih sama Pak Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan tenaga kesehatan yang selama ini siang dan malam tidak kenal waktu berjuang sekuat tenaga untuk menangani Covid-19? Pak Doni sendiri udah bilang lho kalau Covid-19 itu mematikan layaknya malaikat pencabut nyawa. Tuh, dengerin, KPU.

Lebih-lebih nih, kok ya nggak segan gitu loh sama para artis yang dulu sampai rela membatalkan job konser hanya untuk ikut berjuang bersama agar si kecil Corona ini bisa segera diatasi. Misal, Mbak Raisa yang dulu ketika April rela membatalkan konsernya demi kepentingan rakyat.

Bahkan, ini kan bisa menyakiti hati para musisi tanah air ya. Jerih payahnya menekan ego selama ini ibaratnya sudah tercederai loh. Seperti yang dikatakan oleh Awan, pemain bas dari .Feast yang sampai mengatakan sakit hati layaknya dikhianati.

Beeh, daripada ditekan sama berbagai pihak karena polemik ini, mending coba deh komunikasi dan konsultasi ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Itung-itung saja silaturrahmi sebagai bentuk menghormati Pak Doni dan timnya yang selama ini bekerja keras (F46)

PinterPolitik.com

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tetap bersikeras bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih sembilan gubenur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Namun, akibat pandemi Covid-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan  pencocokan dan penelitian, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penundaan beberapa tahapan Pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai.

Apalagi, hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan.

Meskipun pada Perppu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan, pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi, Perppu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perppu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi Covid-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan Pilkada.

Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu ada pada instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan, sebagaimana yang berlaku pada UU tentang Kesehatan?

Kelonggaran pengaturan pada Perppu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah.

Kampanye Saat “New Normal”

Dalam situasi yang “carut marut” seperti saat ini, perihal kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa.

Padahal, kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa. Hal ini agak berbeda dengan yang saat ini digembar-gemborkan Pemerintah untuk mengikuti pola “New Normal” yang mana dilarang untuk mengumpulkan massa untuk berkumpul di suatu tempat.

Apakah KPU bisa menabrak aturan PSBB apabila suatu daerah yang menyelenggarakan Pilkada ternyata situasi pandemi belum usai? Tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 juga tidak menyinggungnya.

Sementara, dalam praktik pemilu dan/atau pilkada, diskresi yang dilakukan oleh KPU akan memunculkan perdebatan karena KPU bisa dianggap melampui batas kewenangannya dalam mengambil keputusan.

Siapa yang diuntungkan dalam situasi hari ini? Jawabannya adalah para politisi yang menggunakan media sosial secara serius – bukan membuat media sosial seperti majalah dinding (madding) yang berisi ucapan-ucapan selamat hari raya besar dan tidak dikelola secara serius.

Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar. Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang dibahas secara santai dan nyaman.

Para calon perlu mempersiapkan diri untuk melakukan inovasi kampanye digital. Orientasi calon yang masih terlalu meyakini kampanye dengan cara tradisional melalui pengumpulan massa, perlu ditinggalkan. Demikian pula cara berpikirjalan pintas, karena proses elektoral kita di era reformasi, baik pemilu maupun Pilkada masih kurang mengeksplorasi narasi calon sebagai kekuatan untuk menarik massa.

Konsekuensinya, para calon harus menjual gagasan atau ide. Ada pertarungan ide-ide besar yang harus ditawarkan kepada para pemilih. Tidak lagi kampanye model bantuan sosial (bansos) dengan bagi-bagi uang dan sembako, yang hingga kini menimbulkan polemik apakah termasuk pelanggaran atau tidak bila bansos ditempeli dengan foto petahana yang menjadi calon.

Berubahnya Peta Politik?

Politisi yang paling diuntungkan di situasi pandemi hari ini salah satunya Faldo Maldini (Ketua DPW PSI Sumatera Barat) yang berniat bertarung di kampung halamannya, Sumatera Barat, meskipun ia kemarin sempat “dicemooh” karena gagal bertarung perihal umur. Namun, lain ceritanya hari ini, bila Pilkada diundur tentu Faldo bisa maju sebagai penantang di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.

Berbekal nama di media sosial yang dimilikinya, Faldo melakukan inovasi berupa live Instagram selama 30 hari berturut-turut dengan berbagai pakar dan diikuti oleh banyak politisi lain. Bahkan, ia sempat melakukan live dengan Sandiaga Salahuddin Uno (Politisi Gerindra) – salah satu tokoh yang digadang-gadang dapat menjadi calon presiden (capres) potensial dalam Pilpres 2024 nanti.

Politisi lain yang bisa kita lihat berhasil ketika pandemi ini, yaitu Sigit Purnomo Said. Ia menggaet beberapa musisi dari Palu untuk melakukan kolaborasi sebuah lagu yang berjudul “Menangis Lagi” yang saat ini sedang ramai di platformYoutube. Hal yang bisa dilakukan mereka berdua tentu membingungkan pemilih milenial dan non-partisan untuk menentukan pilihan mereka.

Di saat beberapa Kepala Daerah dihajar oleh masyarakat karena tidak siap menghadapi Covid-19, mulai dari banyaknya yang tidak mendapatkan bantuan, perencanan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan banyak keluhan masyarakat lainnya, politisi-politisi tersebut diibaratkan “oase di tengah gurun pasir” yang memberikan masyarakat secercah harapan ada orang yang sangat peduli dengan mereka.

Politisi-politisi ini masih berusia muda dan mendapatkan popularitas media sosial yang sangat besar tentu bisa menjadi hambatan bagi lawan-lawan mereka. Umur tidak berpengaruh tetapi pengalam berbicara dalam pengelolaan media sosial.Sekarang mereka harus tahu langkah selanjutnya untuk bisa terus memenangkan hati rakyat dan Pilkada tentunya.

Tulisan milik Rully Satria, Mahasiswa Politik Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak makin dekat dan sejumlah Partai Politik (Parpol) pun bertekad untuk meraih kemenangan di sana. Partai PDI Perjuangan misalnya, dipastikan bakal turun full team. Bahkan Mama Mega digadang-gadang akan turun tangan secara langsung di 17 Provinsi. Wow, kayaknya Mama dan para pengikutnya nggak mau pulang dengan tangan kosong nih. Apa takut kalah lagi seperti Pilkada DKI tahun lalu? Wkwkwk.

Megawati Bakal Jadi Juru Kampanye di 17 Provinsi https://t.co/RmF3ek1Sq4 pic.twitter.com/qLc5KJqVwj

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 23, 2018

Sebenarnya sah-sah aja sih, jika Partai Banteng berani turun secara all out di Pilkada serentak nanti. Soalnya bukan hanya Partai Beringin yang menerapkan strategi ini, tapi ada partai lain juga. Misalnya Partai Demokrat yang turut menyertakan Pak SBY atau Partai Gerindra yang turut melibatkan Pak Prabowo. Waduh, kayaknya ini bakal seru nih. Wah, jangan sampai Mama Mega bakal dikeroyok? Au ah, ucing ala uwe mikirinnya.

Nah, kalau begitu fenomena pimpinan partai ‘turun gunung’ bukan menjadi hal yang baru lagi dong, Hm, apakah pengaruh Mama Mega bakal memberikan dampak positif bagi Partai Banteng? Entahlah, semua masih abu-abu. Sebab situasi dan kondisi masing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, belum tentu serentak sama.

Ini sebetulnya bukan pekerjaan yang mudah bagi Partai Banteng karena partai-partai lainnya juga pasti nggak bakal tinggal diam. Yah, wajar dong, soalnya ini juga ada hubungannya dengan Pilpres 2019 nanti. Ibarat kata, Pilkada serentak itu seperti ‘jembatan’ untuk memuluskan langkah Partai Banteng dan partai lainnya menuju Pilpres nanti.

Biar ‘jembatan’ tersebut makin kuat dan kokoh, maka perlu ada fondasi yang super duper kuat. Nah, fondasi tersebut mau siapa lagi, kalau bukan dari masyarakat. Maka, Partai Banteng perlu menerapkan strategi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan semoga nggak ada kesan Pilgada alias pil nggak ada (janji doang, setelah dipilih malah lupa), ya. (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]alah satu ciri dari masyarakat di sebuah negara berkembang adalah penyakit gagap. Negara berkembang seperti Indonesia ini, mengalami kegagapan di segala bidang. Gagap teknologi, gagap beragama sampai gagap berdemokrasi. AkibAt dari gagap berdemokrasi inilah yang memicu kecurangan dalam berpolitik.

Misalnya soal penggunaan isu SARA yang sering dikaitkan sebagai bagian dari kampanye hitam menjelang Pemilu. Selain itu, ada juga istilah mahar politik. Hm, politik kok pake mahar segala? Udah kayak orang mau nikahan aja, hahahhahaha. Aduh, ucing ala wee.

Maka jangan heran kalau masih ada korupsi di sela-sela pemilu. Pilkada dan korupsi layaknya dua mata rantai yang saling bertautan dalam dunia politik tanah air. Pilkada serentak yang dilakukan tahun ini diprediksi akan memicu korupsi serentak pula. Hal ini berdasarkan prediksi dari peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW) Donal Fariz.

Menurut Donal, biaya politik yang mahal menjadi pemicu praktik korupsi, baik setelah kepala daerah itu terpilih atau belum. ICW mencatat selama 2010 hingga 2017, ada 215 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi dengan berbagai perkara seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran hingga korupsi pengadaan barang dan jasa.

Pilkada Serentak, ICW: Korupsi Juga Akan Serentak https://t.co/H4akzQhnzv pic.twitter.com/DlaydP4cWm

— Teras Minang (@terasminang) January 11, 2018

Mau gimana lagi itulah potret dunia politik negeri ini. Makanya nggak usah sok suci deh. Sebab semua orang yang terjun ke dunia politik tentu harus punya modal yang besar. Politik itu ibarat pacaran lho. “Kalau ada duit, abang disayang. Kalau nggak ada duit, abang ditendang.”

Umumnya bukan sosok yang punya kecakapan atau pandai berorasi yang jadi pilihan utama, tapi yang pandai memberikan donasi berupa fulus segepok itu yang dipilih. Maka, jangan heran kalau korupsi dalam dunia politik Indonesia nggak ada mati-matinya.

Oleh karean itu, soal prediksi bahwa Pilkada tahun ini bakal terjadi secara serentak dengan praktik korupsi di daerah-daerah, bisa aja terjadi. Sebab tradisi politik bermahar sudah berlangsung lama di Indonesia. Hm, entah sampai kapan semua ini akan berakhir? Hufffft. (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Banteng kelihatannya nggak main-main untuk menghadapi Pemilu 2018 dan 2019. Salah satu strategi yang dibuat adalah dengan mengadakan sekolah calon kepala daerah. Lho, kepala daerah kok sekolah? Emang perlu?

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hal ini wajib diikuti oleh seluruh calon kepala atau wakil kepala daerah yang diusung oleh Partai Banteng. Bahkan ini dinilai sebagai langkah positif untuk meraih hasil maksimal pada Pilkada serentak tahun depan, pemilihan legislatif dan Pilpres 2019. Sekolah tersebut merupakan program khas Partai Banteng. Bahkan sudah dijalankan sejak tahun 2012.

PDIP: Sekolah Kepala Daerah Langkah Strategis Menangkan Pilkada https://t.co/2qZwex2d3w pic.twitter.com/y2NRi1qCEA

— Liputan6.com (@liputan6dotcom) December 10, 2017

Konon katanya, dalam sekolah tersebut ikatan emosi di antara para calon juga turut mengalami penggodokkan. Dengan harapan kelak jika terpilih, mereka bisa saling bekerja sama. Cieh, so sweet.

Bahkan Mama Mega diagendakan bakal turun gunung untuk memberikan pembekalan didampingi para kepala daerah yang dinilai berhasil. Sejauh ini daerah-daerah yang dinilai berhasil adalah Surabaya, Banyuwangi, Ngawi, Tabanan, Bangki, Dharmasraya, Semarang, Sukoharjo dan Kulonprogo.

Saat ini Partai Banteng memang masih berada pada posisi teratas soal elektabilitas dan jumlah kursi di De-pe-er. Akan tetapi, itu nggak bisa jadi alasan untuk berpuas diri. Lantaran situasi politik di masing daerah cenderung berubah-ubah.

Misalnya terkait Pilkada DKI tahun lalu. Semula Partai Banteng mengharapkan kemenangan lewat pasangan Ahok-Djarot, berkaca dari elektabilitas pasangan ini yang jauh di atas para pesaingnya.

Namun kenyataan berkata lain. Elektabilitas bukanlah tolok ukur yang utama. Pasangan Ahok-Djarot yang sempat leading di putaran pertama, akhirnya keok di hadapan pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua.

Mungkin pengalaman gagal total alias gatot di DKI menjadi pelajaran sekaligus antisipasi Partai Banteng, biar nggak kecele lagi di daerah lain. Maka, di tahun ini sekolah calon kepala daerah tersebut tak hanya difokuskan untuk Pilkada serentak aja, tapi juga dikaitkan dengan Pileg dan Pilpres.

Tapi, apakah para kader Banteng di masing-masing daerah bisa mengaplikasikannya nggak? Dan apakah strategi ini bakal berhasil di 2018 dan 2019? Kita liat aja nanti ya. (K-32)

PinterPolitik.com (A15 – R)

[dropcap size=big]S[/dropcap]etelah Aksi Bela Islam, kini muncul gerakan Tamasya Al Maidah yang mengajak warga untuk menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua. Kelompok yang menyebut diri sebagai alumni aksi 212 bersikeras untuk menggelar Tamasya Al Maidah dengan menerjunkan sejumlah orang ke TPS – TPS di Jakarta. Namun kepolisian memperingatkan akan mengambil tindakan tegas terhadap pengerahan massa di sekitar TPS Pilkada Jakarta.

Gerakan yang dipimpin oleh Ustadz Ansufri ID Sambo atau biasa dikenal dengan nama Ustad Sambo ini di klaim akan diikuti sebanyak 1,3 juta orang.  Kegiatan ini dibertujukan untuk mengawal, memantau supaya pelaksanaan pilkada berjalan adil, jujur, dan demokratis. Ustad Sambo mengatakan bahwa pengawalan ini dibuat dalam konsep kumpul-kumpul untuk rekreasi dan silaturahmi. Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan pada April lalu itu akan dilaksanakan dalam bentuk yang menyenangkan.

“Namanya juga tamasya. Jadi kumpul-kumpul, rekreasi bersama keluarga, saudara, teman di TPS. Sembari silaturahmi. Ini dibuat sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan menyeramkan. Di situ melihat agar terselenggara pemilu yang demokratis,” tuturnya

Menurut pengacara alumni 212, Eggi Sudjana, meng-klaim jika kegiatan ini sudah mengantongi izin dari pihak KPU DKI dan peserta akan diberikan izin sebagai pemantau. Namun Ketua KPU DKI, Sumarno mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin apapun baik itu berupa lisan ataupun tulisan. Sumarno mengakui memang panitia Tamasya Al-Maidah pernah datang ke kantor KPU DKI. Namun dalam pertemuan tersebut tak disinggung sama sekali mengenai kegiatan Tamasya Al-Maidah.

“Tidak benar. Memang mereka pernah beraudiensi ke KPU. Mereka meminta jadi pemantau. Mereka tidak nyinggung sama sekali soal Tamasya Al-Maidah. Hanya “nanya-nanya” soal pemantau,” kata Sumarno saat dikonfirmasi.

Jika ternyata kegiatan tersebut illegal, maka bolehkah Tamasya Al Maidah dilakukan?

Tamasya Al Maidah atau Safari Premanisme

Kegiatan Tamasya Al Maidah ini juga berpotensi membuat keributan di TPS di mana paslon ‘idola’ peserta ‘piknik’ kalah. Dengan berbagai alasan mereka bisa menuduh bahwa pencoblosan dilakukan dengan curang. Keributan yang mereka timbulkan bisa dijadikan alat untuk mengaburkan fakta-fakta di lapangan sehingga akhirnya mereka berusaha menempuh jalur hukum di kemudian hari menuntut pencoblosan ulang.

Jika dilihat dari segi pandang mana pun kegiatan ini tidak memberikan dampak positif apapun untuk keberlangsungan Pilkada DKI putaran kedua ini, apalagi dengan rencana menempatkan 100 orang peserta Tamasya Al Maidah di tiap – tiap TPS. kegiatan Tamasya Al Maidah jauh lebih berpotensi menjadi safari “premanisme” untuk mengacaukan Pilkada, terlebih lagi ternyata banyak yang menjadi peserta kegiatan ini bukanlah warga DKI Jakarta, kebanyakan yang mengikuti kegiatan ini adalah warga dari daerah lain yang tidak ada urusannya dengan Pilkada DKI Jakarta.

Tamasya Al Maidah juga dapat berpotensi menyimpan skema yang lain seperti menggagalkan Pilkada DKI Jakarta dengan cara membuat kerusuhan di seluruh wilayah Jakarta. Kerusuhan seperti ini dapat mengancam stabilitas nasional. Menurut Ustadz Ansufri ID Sambo selaku Ketua Panitia Tamasya Al Maidah, dia menegaskan bahwa gerakan yang dia pimpin ini tidak ada maksud untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub DKI. Hanya saja, warga DKI harus ingat tentang Surat Al Maidah Ayat 51. Tentu aneh menurutnya jika umat Islam memilih pemimpin seorang yang menistakan agama.

Bagaimana Pendapat Netizen?

Terkait Tamasya Al Maidah ini, para penggiat dunia maya pun memberikan komentar bermacam – macam dalam menanggapinya. Beberapanya seperti,

Intimidasi dan teror terus dialami jamaah dan FPI, keberpihakan aparat juga berat sebelah.
TAMASYA ALMAIDAH 51 kudu jadi!

— Ayah Tangguh (@DemonstranTL) April 18, 2017

Klo orang waras mah namanye Tamasya itu ke TMII,Ancol atau Ragunan.cuma orang2 gak waras aje yang Tamasya " Almaidah " ke TPS.

— Fadli Hamzah #AsianGames #HUTRI73 (@PriaKolorIjo) April 18, 2017

Persiapkan jiwa dan raga menghadapi Jihad Konstitusi esok,, Tamasya AlMaidah bukan keharusan tpi KEWAJIBAN sebagai Muslim Sejati!!

— él Ludhvie (@elLudhvie) April 18, 2017

tamasya almaidah sebaiknya dialihkan ke NTB, sowan Tuan Guru, gubernur NTB, seorang muslim, hafidz qur'an, santun, lihat kinerjanya, gitu lo

— Corioushit (@ubedasy) April 18, 2017

Tamasya Al Maidah, bentuk intervensi terhadap Pilkada?

Menanggapi kegiatan Tamasya Al Maidah ini, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menanggapi munculnya Tamasya Al Maidah. Mimah mengatakan, Bawaslu tidak akan melarang masyarakat mengawasi jalannya Pilkada DKI Jakarta. Namun, ia mengingatkan, pengawasan oleh siapa pun tidak boleh mengintervensi dan mengintimidasi para calon pemilih.

Namun suatu kejanggalan disini adalah kenapa orang – orang dari daerah luar DKI Jakarta harus merasa repot untuk mengurusi jalannya Pilkada DKI Jakarta. Karena jika menyinggung agama seorang pemimpin daerah, para peserta kegiatan ini bisa saja melakukan sebuah gerakan atau aksi penolakan ke daerah – daerah lain di Indonesia yang melakukan Pilkada Serentak lalu, di mana para calon pemimpin daerahnya adalah seorang non muslim sama seperti Ahok.

Jika begitu, agak kurang masuk akal jika kegiatan ini murni bertujuan untuk mewujudkan nilai yang terkandung dalam Surat Al-Maidah ayat 51. Jelas – jelas pasti ada kepentingan politik di dalam gerakan ini yang bersembunyi dibalik nama agama. Tinggal bagaimana masyarakat memahami atau tidak tentang kejanggalan tersebut.

Untuk mengantisipasi kedatangan peserta Tamasya Al Maidah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun memerintahkan kepada seluruh jajaran Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut dia ungkapkan usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Bahkan pihak kepolisian tidak segan – segan memulangkan kembali massa yang sudah terlanjur tiba di Jakarta.

Penolakan juga terjadi di beberapa daerah. Seperti di NTT, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusa Tenggara Timur melarang seluruh anggotanya mengambil bagian dalam gerakan Tamasya Al Maidah di Jakarta. Ada juga dari Tasikmalaya, Bupati Uu Ruzhanul Ulum akan berkoordinasi dengan Polres Tasikmalaya agar melarang masyarakat mengikuti Tamasya Al Maidah.

Bahkan Ketum PBNU, Said Aqil Siroj menyebut gerakan Tamasya Al-Maidah saat hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta tak perlu dilakukan. Pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) sudah dilakukan Polri dan TNI. Dia meminta agar pengamanan dipercayakan kepada aparat serta pihak berwenang terkait pilkada.

“Menurut saya, tidak usah demonstrasi, tak usah ramai-ramai, menurut saya itu. Ini senang A pilih A, senang B pilih B, tidak senang A tidak usah pilih,” kata Said Aqil di kantor PBNU, Jl Kramat, Jakarta Pusat.

Organisasi pemerhati HAM, Setara Institute juga menyebutkan pengerahan massa dalam bentuk aksi Tamasya Al Maidah merupakan teror dan intimidasi politik yang akan mempengaruhi pilihan warga yang bebas, jujur, dan adil.

“Meski pemantauan oleh warga dalam pelaksaan pilkada dijamin UU, tetapi dalam konteks politik DKI Jakarta hal itu bermakna lain. Cukup sudah penebaran kebencian dan intimidasi terjadi selama proses kampanye seperti terjadi sebelumnya,” kata Hendardi, Direktur Setara Institute.

Pro dan kontra pun hangat terjadi di lini masa, namun biar bagaimanapun, Pilkada DKI Jakarta adalah pesta demokrasi warga DKI Jakarta, bukan milik warga diluar DKI Jakarta walaupun memang pada dasarnya DKI Jakarta adalah milik semua warga Indonesia. Jadi marilah kita dukung dan sukseskan Pilkada DKI Jakarta dengan aman dan tertib tanpa terpengaruh dari intervensi siapapun. (A15)

pinterpolitik.com

BANTEN – Dinasti politik rentan dengan praktik korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 58 dinasti politik yang berkembang subur di Indonesia, salah satu yang paling fenomenal adalah dinasti Atut Chosiyah di Provinsi Banten.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Andika Hazrumy yang tak lain merupakan putra sulung Atut Chosiyah, maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Selain anaknya, saudara Atut juga menguasai sejumlah wilayah di Banten. Misalnya, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany merupakan ipar Atut, sedangkan Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik Atut.

Sementara itu Jawa Tengah juga mengenal keluarga yang menerapkan dinasti politik, yaitu dinasti Sri Hartini dari Klaten yang kini juga tengah hangat diperbincangkan. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2015-2020, ia adalah istri dari Haryanto Wibowo yang sebelumnya juga menjadi Bupati Klaten periode 2000-2005.

Berikut ini daftar dinasti politik peserta Pilkada 2017 yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia:

Menanggapi suburnya dinasti politik di Indonesia, Pemerintah sempat mengatur pencegahan berdirinya dinasti politik melalui Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang menyatakan, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan petahana tidak boleh maju menjadi kepala daerah kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan atau lima tahun.

Namun, ketentuan yang mengatur soal mencegah berkembangnya dinasti politik tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang sakhirnya dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk berlomba-lomba menyiapkan keluarganya sebagai pengganti dan mempertahankan dinastinya tetap berkuasa. (Berbagai sumber/A15)