Pilkada Jakarta – PinterPolitik.com

Pramono dan Tiga Arketipe Penantang

A43 — Wed, 29 Oct 2025 23:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Hampir setahun setelah Pilkada 2024, empat kepala daerah menonjol di panggung nasional. Siapa di antara mereka yang siap menuju Jakarta 2029?

PinterPolitik.com

Cupin menatap layar televisi di warung kopi langganannya, di mana wajah-wajah kepala daerah berjejer dalam sorotan berita pasca-Pilkada Serentak 2024. Setahun sudah berlalu, tapi gema politiknya masih terasa sampai ke meja tempat ia menulis catatan kecilnya.

Dari 37 provinsi yang berkompetisi, ada empat nama yang terus muncul di benak publik—seolah jadi simbol arah baru kepemimpinan Indonesia. Di Jakarta, Pramono Anung yang dulu dikenal kalem dan teknokratis, berhasil menorehkan kepuasan publik 77,73 persen, dengan citra positif hampir 90 persen menurut Litbang Kompas.

Cupin tersenyum kecil sambil mengaduk kopinya. “Teknokrat ini kayak mesin yang nggak banyak bicara, tapi tahu kapan harus ngebut,” gumamnya. Di sisi lain, Dedi Mulyadi di Jawa Barat berisik dalam arti terbaik: channel YouTube-nya tembus dua miliar views, menghemat puluhan miliar rupiah dari anggaran iklan karena semua orang nonton sidak-sidaknya yang dramatis.

Sementara itu, di timur jauh, Sherly Tjoanda menulis sejarah baru di Maluku Utara. Perempuan pertama yang duduk di kursi gubernur sana, membawa pertumbuhan ekonomi 32,09 persen—tertinggi nasional—sambil viral karena aksi pengibaran bendera di bawah laut. Cupin menatap headline-nya di ponsel dan tertawa: “Yang ini sih, kombinasi antara akal bisnis dan daya tarik Instagram.”

Dan di ujung barat Nusantara, Muzakir Manaf—si Mualem—membuktikan bahwa bekas panglima perang bisa berubah jadi gubernur damai. Di hari pertamanya menjabat, ia langsung menghapus QR Code BBM yang sempat bikin rakyat Aceh ribet. Cupin teringat kisah veteran yang bisa tersenyum di tengah luka lama—Mualem seperti itu: keras tapi berwibawa.

Keempat nama itu, pikir Cupin, bukan cuma kepala daerah. Mereka arketipe: Pramono si teknokrat kolaboratif, Dedi si populis viral, Sherly si pengusaha empatik, dan Mualem si pejuang spiritual-pragmatis. Dalam lanskap politik yang makin berisik oleh algoritma dan sensasi, mereka seperti empat genre film yang berlomba di bioskop demokrasi.

Namun, satu pertanyaan terus mengganggu Cupin setiap kali menatap peta Indonesia di dinding kamarnya: siapa di antara mereka yang akan menuju Jakarta 2029? Kota yang katanya sudah bukan ibu kota, tapi masih jadi pusat nadi ekonomi dan gengsi politik nasional. “Yang menang di Jakarta, biasanya dapat tiket nonton babak final di Istana,” tulisnya di catatan kecil.

Pramono punya keunggulan petahana. Tapi tiga penantangnya membawa pesona yang tak kalah kuat. Dedi dengan pasukan netizen-nya, Sherly dengan pesona dan dana melimpah, serta Mualem dengan aura dan dukungan politik berat. “Bukan lagi soal PDIP atau oposisi,” pikir Cupin sambil menyesap kopi, “ini soal substansi lawan viralitas, dan kedalaman lawan karisma.”

Jakarta sebagai Stepping Stone Nasional

Cupin pernah membaca tulisan Thomas M. Holbrook dan Aaron C. Weinschenk tentang pemilihan wali kota besar. Dalam esai “Campaigns, Mobilization, and Turnout in Mayoral Elections,” mereka menyebut jabatan kepala daerah di kota besar sebagai panggung visibilitas paling strategis. Cupin menandai kalimat itu dengan stabilo kuning—karena di Indonesia, panggung itu bernama Jakarta.

Kursi gubernur Jakarta bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggung gladi resik sebelum tampil di level presiden. “Dulu Jokowi dari sini, Ahok nyaris ke sana, dan setiap gubernur Jakarta pasti dilirik,” gumam Cupin sambil membuka catatan lamanya. Dalam sejarah, posisi itu selalu membawa aura “next big thing” bagi politik nasional.

Jakarta, pikirnya, adalah kota dengan tiga kekuatan ajaib. Pertama, eksposur media nasional yang tak pernah berhenti—setiap gerak kecil gubernurnya bisa jadi headline. Kedua, kompleksitas masalah urban yang bikin pemimpin mana pun harus tangguh: banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, dan pluralisme jadi uji karakter nyata. Ketiga, komposisi penduduknya yang heterogen, mencerminkan miniatur Indonesia.

Cupin membaca ulang buku “The Evolution of Urban Regime Theory” karya Karen Mossberger dan Gerry Stoker. Di situ tertulis bahwa pemimpin kota besar harus membangun “urban regime,” koalisi antara pemerintah, bisnis, dan komunitas sipil. “Kalau bisa bikin itu di Jakarta,” tulis Cupin di margin bukunya, “maka bisa juga memimpin republik.”

Jakarta itu seperti saringan politik. Yang berhasil di sini, kemungkinan besar bisa menghadapi skala nasional. Bukan kebetulan kalau Jokowi dulu menggunakannya sebagai landasan lompatan dua tahun sebelum ke Istana. Basuki Tjahaja Purnama pun, meski jatuh karena kasus, pernah jadi figur nasional lewat jabatan ini.

Cupin menatap jalanan Jakarta dari jendela warung kopi. “Setiap gubernur di sini diuji bukan cuma dengan banjir, tapi juga dengan ego semua orang yang ngerasa paling benar.” Ia tertawa kecil, membayangkan Pramono harus berhadapan dengan netizen dan influencer dalam satu tarikan napas politik.

Karena itulah, keempat nama—Pramono, Dedi, Sherly, dan Mualem—memiliki alasan masing-masing untuk memandang Jakarta dengan tatapan ambisius. Pramono tahu mempertahankan kota ini sama dengan mempertahankan panggung nasional. Dedi melihatnya sebagai ekspansi dari Jawa Barat yang sudah dikuasainya secara digital. Sherly ingin membuktikan bahwa pemimpin perempuan dari timur bisa memimpin pusat. Dan Mualem, dengan restu Prabowo, tahu bahwa tanpa Jakarta, mimpi nasional hanya tinggal retorika.

Cupin menulis satu kalimat di akhir halamannya malam itu: “Jakarta adalah cermin kekuasaan. Siapa yang berani menatapnya, harus siap melihat bayangannya sendiri.”

Empat Arketipe, Satu Panggung?

Cupin menyalakan radio pagi-pagi buta. Berita politik mulai ramai lagi, meski 2029 masih jauh. “Kandidat-kandidat baru mulai bermunculan,” suara penyiar berkata. Cupin tersenyum—ia sudah lebih dulu mencatat empat nama.

Pramono Anung: The Incumbent Tactician

Ia bagai mesin diesel yang tak butuh sorotan kamera untuk melaju. Dengan kepuasan publik 77,73 persen dan posisi gubernur terbaik nasional versi Muda Bicara ID, Pramono adalah teknokrat yang diam-diam efektif. Latar belakangnya sebagai Sekretaris Kabinet sembilan tahun membuatnya lihai membaca arah angin politik sebelum badai datang.

Cupin menulis: “Pramono seperti birokrat yang hafal setiap jalan tikus kekuasaan.” Ia tahu cara bernegosiasi tanpa banyak janji, dan cara memimpin tanpa drama. Tapi kelemahannya jelas: terlalu dingin, terlalu elitis, dan kurang dekat dengan rakyat bawah yang haus figur karismatik. “Teknokrat nggak viral,” gumam Cupin, “tapi kalau krisis datang, justru dia yang dicari.”

Dedi Mulyadi: The Viral Enforcer

Cupin menatap layar YouTube-nya, menonton ulang video sidak Dedi yang menegur aparat dengan nada setengah marah, setengah teatrikal. “Lihat tuh,” katanya sambil tertawa, “politik zaman sekarang bukan soal spanduk, tapi algoritma.” Dua miliar views bukan angka kecil; itu kekuatan politik yang bahkan partai besar pun sulit menandingi.

Dedi tahu cara menggugah emosi publik. Ia membuat rakyat merasa dilihat, meski lewat layar. Tapi di balik itu, Cupin menulis catatan kecil: gaya otoriternya bikin ASN stres, keputusannya sering impulsif, dan terlalu “Sunda” untuk kota seberagam Jakarta. “Kalau Jakarta itu panggung Broadway,” tulis Cupin, “Dedi masih main di teater rakyat—jujur, tapi belum tentu pas di semua hati.”

Sherly Tjoanda: The Inspiring Dark Horse

Cupin mengingat headline besar tentang perempuan yang menolak mobil dinas Rp1,7 miliar demi efisiensi. “Wah, ini kayak film Hollywood yang tokohnya cewek tangguh tapi lembut,” ujarnya. Sherly bukan hanya kaya dengan aset Rp709 miliar, tapi juga punya kisah inspiratif dari tragedi keluarga menuju kepemimpinan publik.

Ia adalah kombinasi empati dan efisiensi. Tapi Cupin juga tahu: politik bukan soal kisah, tapi mesin. Di Maluku Utara yang kecil, Sherly bisa berlari cepat. Di Jakarta yang keras, ia butuh pasukan besar dan waktu untuk menyesuaikan diri. “Tapi justru itu menarik,” tulis Cupin. “Kuda hitam selalu muncul dari arah yang tak disangka.”

Muzakir Manaf: The Wise Kingmaker

Cupin menatap foto Mualem—garis wajahnya keras, tapi matanya tenang. Ia bukan politisi tipikal Jakarta, tapi punya sesuatu yang langka: otoritas moral. Mantan panglima GAM yang kini memimpin dengan damai. Ia seperti tokoh dalam epik Aceh, yang memadukan spiritualitas dan realpolitik.

Namun, Cupin tahu betul: Jakarta punya logika yang berbeda. Bahasa yang menenangkan di Aceh bisa terdengar asing di ibu kota. Image kerasnya dari masa lalu bisa jadi beban, bukan aset. “Tapi kadang,” tulis Cupin, “justru orang seperti dia yang jadi penentu nasib akhir.” Ia menulis satu kalimat di bawah nama Mualem: “Kingmaker lebih berbahaya dari kandidat.”

Cupin menutup buku catatannya malam itu, menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Jika keempatnya benar-benar bertarung di Jakarta 2029, maka publik akan menyaksikan clash of archetypes: teknokrat melawan populis, substansi melawan sensasi, pengalaman melawan inspirasi.

“Pramono mungkin menang di kalangan profesional, Dedi di kalangan rakyat dan netizen, Sherly di kalangan perempuan muda, dan Mualem di hati orang-orang yang masih percaya pada wibawa,” tulisnya. Tapi yang pasti, siapa pun pemenangnya, Jakarta akan jadi arena di mana politik Indonesia didefinisikan ulang.

Cupin mematikan lampu dan bergumam pelan sebelum tidur: “Pada akhirnya, politik bukan soal siapa paling keras bicara—tapi siapa paling sabar menunggu timing yang tepat.” Ia menutup bukunya dengan satu kalimat terakhir: “Di panggung Jakarta, semua orang bisa jadi bintang. Tapi hanya satu yang bisa bertahan sampai tirai terakhir turun.” (A43)

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

A43 — Thu, 31 Oct 2024 10:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan Ai.

Ridwan Kamil mengusulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini adalah gagasan Alibaba Way yang akhirnya berhasil mengglobalkan banyak merek asal Tiongkok?

PinterPolitik.com

Grand Indonesia, pusat perbelanjaan megah di tengah hiruk-pikuk Jakarta, didirikan untuk mencerminkan kebesaran dan kebanggaan Indonesia. Namun, ironisnya, di balik arsitektur modern yang menjulang itu, toko-toko yang menjual produk asli Indonesia hanya berjumlah segelintir, tersebar di sudut-sudut kecil yang hampir tak terlihat di antara brand internasional yang mendominasi.

Bagi pengunjung yang berkeliling, mungkin sulit menyadari bahwa mereka sedang berada di Jakarta dan bukan di pusat perbelanjaan dunia seperti New York atau Tokyo, karena berbagai brand asing seperti The Foot Locker, yang memajang Nike dan Adidas sebagai dagangan utamanya, menguasai etalase di beberapa lantai.

Di sisi lain, pengrajin lokal serta merek-merek asli Indonesia harus puas menempati kios-kios kecil atau sekadar muncul dalam pop-up sementara, jauh dari kesan megah yang diberikan kepada toko-toko seperti Sephora, yang menjual kosmetik internasional, atau Zara, yang mendominasi lantai dengan deretan busana cepat dari luar negeri.

Grand Indonesia, sebagai ikon modernitas, seharusnya menjadi simbol kebanggaan bangsa dengan menampilkan keunikan Indonesia, tetapi justru menjadi cerminan ironi yang tajam—“Indonesia yang Besar” malah lebih sibuk mempromosikan produk luar daripada karya anak bangsa sendiri.

Di antara lorong-lorong mewah yang penuh dengan produk impor, keberadaan barang-barang lokal serasa menjadi tamu undangan yang hanya mendapat ruang di pinggiran, berharap dilirik oleh segelintir orang yang peduli dengan produk Indonesia.

Contoh lainnya, Uniqlo, yang membawa produk fesyen dari Jepang, selalu mendapatkan ruang besar dengan penataan eksklusif, sementara merek fesyen lokal hanya dapat menampilkan produknya dalam porsi kecil yang jauh dari kata dominan. Di sini, kehadiran produk lokal tampak tenggelam di tengah sorotan besar yang ditujukan bagi brand global, mencerminkan betapa terpinggirkannya produk asli negeri sendiri di “rumahnya” yang besar dan megah.

Inilah mungkin mengapa isu ini juga perlu menjadi perhatian di tengah diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang selalu mengusung Jakarta sebagai Kota Global. Mengapa kehadiran brand lokal di mal-mal besar seperti ini sebenarnya penting?

Geliat Brand Lokal

Brand lokal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya melalui kehadiran di pasar online. Merek-merek ini mengandalkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan mereka ke konsumen tanpa harus menanggung biaya tinggi dari penyewaan toko fisik, yang merupakan keuntungan tersendiri dalam persaingan pasar digital.

Namun, kompetisi brand lokal yang hanya terjadi di ruang online membatasi mereka dari segi competitiveness, terutama ketika dibandingkan dengan merek internasional yang memiliki kehadiran offline yang kuat dan infrastruktur ritel yang mapan.

Dalam buku Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance oleh Michael Porter, disebutkan bahwa keunggulan kompetitif sangat bergantung pada kemampuan suatu merek untuk membangun loyalitas konsumen melalui kehadiran konsisten di berbagai kanal pemasaran, termasuk ruang fisik.

Brand internasional seperti Nike, Zara, dan Uniqlo, yang memiliki jaringan toko di pusat perbelanjaan besar, menciptakan kesan eksklusivitas dan keandalan yang sulit ditandingi oleh brand lokal yang hanya berinteraksi dengan konsumen secara virtual.

Tanpa kehadiran offline yang solid, brand lokal menghadapi kesulitan dalam menciptakan persepsi nilai tambah dan kepercayaan yang menjadi faktor penting dalam loyalitas konsumen, sesuai dengan konsep yang dikemukakan Porter mengenai daya saing kompetitif.

Keterbatasan kehadiran offline ini juga berdampak pada branding jangka panjang, karena interaksi fisik memberikan pengalaman langsung yang memperkuat asosiasi positif dan keinginan konsumen untuk kembali membeli. Tanpa pengalaman ini, brand lokal harus bersaing ketat dalam harga, sering kali menawarkan diskon besar untuk menarik perhatian, yang pada akhirnya melemahkan daya saing mereka secara keseluruhan.

Lantas, pelajaran apa yang dapat diambil untuk pengambil kebijakan di Indonesia, khususnya bagi para kandidat Pilkada Jakarta 2024? Bagaimana strategi yang tepat?

The ‘Alibaba Way’?

Pada Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu, 27 Oktober 2024, kandidat gubernur Jakarta nomor urut dua, Ridwan Kamil (RK), memaparkan sebuah gagasan menarik yang mendapatkan perhatian publik terkait pengembangan ekonomi lokal di ibu kota.

RK mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberlakukan kebijakan yang mewajibkan setiap mal di Jakarta untuk menampilkan produk lokal dengan porsi minimal 30 persen sebagai bagian dari strategi mendukung pengusaha lokal, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memperkuat identitas dan kebanggaan kota.

Gagasan RK ini menjadi penting karena dapat meningkatkan eksposur brand lokal di tengah dominasi produk internasional di pusat-pusat perbelanjaan Jakarta. Usulan tersebut relevan jika dikaitkan dengan konsep New Retail yang dipopulerkan oleh Alibaba, yaitu model bisnis yang menggabungkan pengalaman belanja online dan offline untuk memberikan interaksi yang lebih mendalam antara konsumen dan produk yang dibeli.

Dalam konsep New Retail, toko fisik tidak hanya menjadi tempat berbelanja secara langsung tetapi juga berfungsi sebagai titik distribusi dan penjualan digital, yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja produk lokal secara lebih mudah dan fleksibel di dunia digital maupun di toko fisik.

New Retail yang diterapkan Alibaba telah berhasil mengubah cara konsumen berbelanja di Tiongkok dengan memperkenalkan jaringan supermarket modern seperti Hema. Di Hema, konsumen tidak hanya bisa membeli produk langsung di toko, tetapi juga bisa memesan secara online untuk pengantaran cepat atau mengambil produk di toko fisik, menciptakan kenyamanan berbelanja yang lebih personal.

Dalam bukunya Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy, Ming Zeng menjelaskan bahwa pendekatan New Retail ini tidak hanya memperkuat keterlibatan konsumen dengan produk tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kolaborasi antara retailer dan produsen.

Jika kebijakan seperti yang diusulkan RK diterapkan, mal-mal besar di Jakarta, seperti Grand Indonesia, akan memiliki kesempatan untuk merepresentasikan nilai budaya dan produk lokal secara lebih nyata. Dengan menampilkan produk-produk lokal sebanyak 30 persen dari keseluruhan toko, mal di Jakarta tidak hanya menjadi pusat komersial tetapi juga tempat di mana identitas lokal diperkenalkan dan dirayakan oleh para pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Grand Indonesia, yang dibangun dengan nama yang mencerminkan kebesaran Indonesia, akan dapat benar-benar menjadi simbol “Grand Indonesia” yang sejati, bukan hanya sekadar bangunan megah dengan dominasi merek asing.

Selain itu, kehadiran produk lokal dalam porsi yang signifikan juga memiliki dampak ekonomi yang besar karena dapat meningkatkan permintaan terhadap produk lokal dan menciptakan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal secara keseluruhan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk dalam negeri. Bukan begitu? (A43)

Meninjau Pengalaman Rano di Banten

E95 — Mon, 07 Oct 2024 08:42:00 +0000

Harus jadi pengalaman agar bisa epic comeback ya

Rano Karno dinilai jadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta yang menarik dalam Pilkada. Kendati demikian, pengalamannya sebagai eks-Gubernur Provinsi Banten dinilai menyimpan sejumlah catatan yang layak dijadikan pelajaran.

Kalau menurut kalian sendiri gimana nih soal kepemimpinan Si Doel di Banten? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

Kenapa Pendukung Anies Pilih RK?

A43 — Tue, 01 Oct 2024 10:15:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Para pemilih Anies Baswedan dinilai cenderung memilih pasangan calon Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setidaknya, begitulah ucapan Lord Rickar Karstark dalam serial televisi Game of Thrones (2011-2019) kepada rajanya kala itu, Robb Stark. Sebagai bagian dari wilayah North di Westeros, keluarga bangsawan Karstark menyatakan kesetiaannya kepada keluarga Stark.

Rickard-pun memiliki sejumlah alasan. Pertama, Karstark dari generasi pertama memang sudah mendukung legitimasi keluarga Stark. Pasukan-pasukannya juga akan senantiasa setia kepada Stark.

Selama Karstark mendeklarasikan dukungan pada Stark, pasukan dan segala sumber daya yang dimiliki keluarga bangsawan itu juga akan digunakan untuk mendukung North. Ini juga menjadi bentuk bukti kesetiaan mereka.

Kesetiaan politik semacam inipun berlaku dalam politik Indonesia, baik dalam politik elektoral maupun politik kebijakan dan pemerintahan. Tidak harus dalam bentuk kesetiaan karena keluarga, bisa saja kesetiaan terbentuk karena ikatan politik seperti partai politik (parpol).

Ganjar Pranowo, misalnya, sebagai kader PDIP juga setia kepada partainya. Selama Ganjar menyatakan dukungan pada PDIP, besar kemungkinan pendukung dan relawannya juga mendukung segala upaya politk PDIP.

Bukan hanya Ganjar, hal yang sama juga berlaku pada relawan Joko Widodo (Jokowi). Kelompok-kelompok relawan seperti Projo bisa saja akan mengupayakan segala upaya politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, misal untuk mendukung salah satu calon presiden (capres).

Bentuk kesetiaan politik ini juga tidak hanya berlaku di tingkat politik nasional, melainkan juga politik daerah. Salah satunya adalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk Pilkada Jakarta 2024 antara Ridwan Kamil (RK)-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Namun, dalam permainan Pilkada Jakarta kali ini, kunci kemenangan tidak terletak pada salah satu dari tiga pasangan kandidat itu, melainkan pada salah satu bakal calon yang akhirnya gagal maju dalam kontestasi Pilkada ini, yakni Anies Baswedan.

Ke manakah kesetiaan Anies akan berlabuh dalam Pilkada ini? Kemudian, mengapa akhirnya para pendukung Anies memilih pasangan calon (paslon) tersebut?

Pendukung Anies dan ‘Anak Abah’

Bayangkan kalau Karstark di Game of Thrones menyebut diri mereka sebagai Anak Karstark. Istilah ini bisa saja menjadi identitas yang begitu mereka pegang sehingga nilai-nilai yang pemimpin dan pendahulunya pegang, seperti kesetiaan kepada Stark, juga mereka pegang teguh.

Kemudian, bayangkan bila Karstark ini adalah Anies. Ke manapun, Anies melabuhkan kesetiaannya, ke situ juga dukungan politik para pendukung Anies, atau biasa disebut sebagai Anak Abah, akan berlabuh.

Mengapa demikian? Setidaknya, hal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John Turner dalam tulisan mereka yang berjudul “The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour”.

Dalam tulisan itu, mereka menjelaskan bahwa manusia hidup dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada identitas sosial. Bagaimana seorang individu bergabung dengan kelompok? Jawabannya adalah dengan melakukan kategorisasi sosial.

Kategorisasi sosial ini dilakukan dengan memasukkan diri mereka dalam sebuah kelompok. Prosesnya berjalan melalui komparasi sosial, yakni membandingkan nilai-nilai yang dimiliki satu sama lain.

Misal, si A dan B memiliki sejumlah nilai yang sama. Mereka sama-sama suka dengan idol group yang sama, katakanlah namanya adalah IKN49. Akhirnya, mereka mengategorisasikan diri mereka dengan kelompok penggemar dari IKN49.

Nah, hal yang sama juga berlaku dalam politik. Seperti yang dijelaskan oleh Leonie Huddy dan Alexa Bankert dalam tulisan mereka yang berjudul “Political Partisanship as a Social Identity”, dukungan politik-pun merupakan sebuah identitas sosial.

Bayangkan terdapat seorang politikus bernama A. A ini mengusung sejumlah program berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Individu-individu lainnya, seperti B, C, D, dan seterusnya, akan melakukan komparasi antara A dan politisi lainnya, misal Z. Besar kemungkinan B, C, dan D akan lebih memilih salah satu yang lebih dekat secara nilai dan kepentingan.

Bukan tidak mungkin, para Anak Abah memilih Anies karena persamaan nilai. Ini akhirnya membangun semacam identitas sosial berupa dukungan politik kepada Anies.

Lantas, dengan Anies gagal maju dalam Pilkada Jakarta 2024, kepada siapakah dukungan Anak Abah berlabuh? Mengapa?

Anak Abah Pilih Ridwan Kamil?

Muncul sebuah survei dari Poltracking mengatakan bahwa para pendukung Anies di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024 sebagian besar lebih cenderung memilih RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Konteks ini menjadi menarik karena kemungkinan ini tidaklah mustahil.

Sebagai sosok yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies dinilai berhasil menerapkan sejumlah program dan kebijakan yang baik. Anies dinilai telah melakukan pembangunan Jakarta yang mementingkan manusia dalam unit sosial.

Konsep ini disebut sebagai urbanisme sosial, di mana pengembangan kota juga mempertimbangkan kondisi sosial manusianya. Misal, untuk meningkatkan kohesi sosial, Anies memilih untuk membangun sejumlah taman dan infrastruktur yang saling menghubungkan masyarakat Jakarta.

Ini mengapa akhirnya bukan tidak mungkin nilai-nilai ini yang akan dicari oleh para Anak Abah, setidaknya bagi mereka yang mengategorisasikan diri mereka dengan Anies berdasarkan nilai dan prinsip social urbanism.

Menariknya, dalam banyak wawancara, ada kesamaan tertentu antara Anies dan RK. Setidaknya, dalam tata kota, keduanya sama-sama meyakini bahwa akses untuk ruang-ruang publik terbuka adalah salah satu kunci untuk menjaga kohesi sosial di masyarakat.

RK sendiri merupakan seorang arsitek yang memahami penataan ruang dan tata kota. Bukan tidak mungkin, prinsip-prinsip sejalan dengan Anies juga menjadi penilaian bagi arah dukungan Anak Abah.

Sementara, bila dibandingkan, Pramono dan Dharma tidak memiliki kapabilitas atau latar belakang serupa. Pramono adalah seorang politikus praktis. Sementara, Dharma merupakan seorang pensiunan polisi.

Well, inipun masih hasil survei awal. Semua bisa saja berubah. Dukungan Karstark kepada Stark saja bisa berubah meskipun ikatan darah ada pada mereka. Semua kembali lagi pada pilihan anak-anak Abah. (A43)

Berburu Endorse-an Anies~

E95 — Tue, 10 Sep 2024 07:25:00 +0000

Kuncinya adalah siapa yang bisa menjadi Anies.

Anies Baiknya Masuk Kabinet Prabowo?

A43 — Fri, 30 Aug 2024 10:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Usai gagal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, mungkinkah Anies Baswedan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

PinterPolitik.com

Tahun itu adalah tahun 2010. Kala itu, banyak pelajaran telah diambil dan akhirnya tertuang dalam jalinan nada yang kemudian didengarkan oleh banyak orang. Ya, judul lagu itu adalah “Back To December”.

Pada tahun 2010, Taylor Swift merilis lagu itu sebagai single awal untuk mempromosikan album Speak Now (2010). Sama seperti lagu-lagu Taylor lainnya, “Back To December” ini berbicara soal mantan.

Kali ini, lagu ini tidak bernada negatif ke mantan Taylor, melainkan justru menjadi lagu yang paling bernada positif ke mantan. Taylor Swift justru meminta maaf kepada mantannya dalam lagu ini, yang mana disebut-sebut merupakan aktor bernama Taylor Lautner.

Dalam beberapa kesempatan wawancara, Taylor Swift mengatakan bahwa dia belajar banyak hal selama beberapa tahun setelah putus, yang mana juga membuat dirinya sadar bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan dan merasa perlu untuk meminta maaf sebuah lagu.

Penyesalan memang kerap datang di akhir ketika berbagai keputusan dan tindakan yang diambil di masa lalu justru berjalan tidak sesuai ekspektasi. Inipun bisa berlaku dalam dunia politik.

Anies Baswedan, misalnya, dulunya merupakan Gubernur DKI Jakarta yang didukung oleh sejumlah partai, termasuk partai yang dipimpin Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Namun, pada tahun 2024, Anies justru memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres), berlawanan dengan Prabowo.

Kini, setelah berbagai urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 selesai dan Prabowo dinobatkan sebagai presiden terpilih, langkah Anies kembali terhenti di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anies tidak memiliki dukungan yang cukup dari partai politik (parpol) untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Lantas, dengan berbagai “pelajaran” politik ini, ke manakah Anies akan berlabuh? Mungkinkah Prabowo sebagai “sang mantan” menerimanya kembali bila Anies sudah menyatakan “lagu maafnya” sendiri layaknya Taylor?

Untung Buat Prabowo dan Anies?

Politik adalah sebuah permainan. Maka dari itu, para pemain akan berebut atas sumber yang terbatas itu. Inipun juga berlaku dalam dinamika hubungan Anies dan Prabowo.

Permainan politik yang memperebutkan entitas-entitas lain untuk dijadikan “teman” ini juga terjadi dalam dinamika politik internasional, khususnya kala Perang Dingin terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet.

Kala itu, AS kerap menyalurkan sumber-sumbernya untuk membujuk pemimpin-pemimpin negara yang bisa diajak untuk tidak ke Blok Timur. Dukungan ini biasanya berupa bantuan ekonomi dan militer, atau bahkan aliran dana ke pemimpin-pemimpin yang disasar.

Tujuannya adalah agar pemimpin negara tersebut berbelok dan membela AS. Dengan begitu, Uni Soviet makin kehilangan kesempatan untuk bisa mendekat ke negara tersebut.

Strategi politik inilah yang disebut sebagai kooptasi oleh Marks Holdo dalam tulisannya “Cooptation and Non-cooptation: Elite Strategies in Response to Social Protest.” Kooptasi ini merupakan upaya untuk menggunakan cara-cara kerja sama dengan pihak lainnya.

Pada Pilpres 2019 kemarin, misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengajak lawannya, Prabowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya. Dengan cara ini, Jokowi-pun akhirnya bisa menambahkan pengaruh politik Prabowo untuk menyeimbangkan kekuatan antar-pemain di dalam pemerintahannya, misalnya dengan pengaruh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dengan menghalau Megawati, bukan tidak mungkin Jokowi lebih merasa independen dan bebas terhadap kebijakan dan manuver politiknya. Dalam kata lain, Megawati bukanlah satu-satunya kekuatan penentu terhadap pemerintahannya, mengingat PDIP merupakan parpol dengan jumlah kursi parlemen terbanyak.

Bila berkaca pada apa yang terjadi pada tahun 2019, rekonsiliasi kala itu bisa dinilai tidak hanya menguntungkan Prabowo dalam permainan politik, melainkan juga Jokowi sebagai pihak yang mengajak. Lantas, mungkinkah dinamika yang sama diaplikasikan juga pada Anies untuk saat ini?

Jalan Keluar untuk Anies?

Bisa dibilang, bila Anies benar masuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Prabowo juga akan mendapatkan keuntungan. Pasalnya, pemain dalam permainana politik ini bukanlah hanya Anies dan Prabowo, melainkan juga ada sejumlah pemain lainnya seperti Jokowi dan Megawati.

Katakanlah, permainan ini bisa dijelaskan dengan teori permainan (game theory). Bila benar ini merupakan sebuah zero-sum game, yakni permainan bila jumlah poin masing-masing pemain bisa menyentuh angka nol bila dijumlahkan, maka poin tambahan bagi satu pemain sama dengan poin yang berkurang bagi pemain lainnya.

Jadi, bila Anies benar bergabung dengan Prabowo, ini bisa jadi kerugian bagi pihak pemain lain. Apalagi, Anies sendiri dinilai masih menjadi kandidat potensial di Pilpres 2029 mendatang.

Katakanlah, PDIP telah gagal untuk melakukan strategi kooptasi tersebut setelah batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Bukan tidak mungkin, justru ini menjadi kesempatan Prabowo untuk mendapatkan “poin tambahan” itu.

Bagi Anies, bergabung dengan pemerintahan Prabowo bukanlah pilihan mustahil. Pasalnya, bila Anies memiliki ambisi untuk menjaga momentum politiknya, bisa saja posisi politik dibutuhkan untuk menjaga awareness masyarakat pada dirinya.

Di sisi lain, Anies juga memiliki jembatan ke Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+). Parpol-parpol koalisinya pada Pilpres 2024, yakni PKB, NasDem, dan PKS, kini juga sudah berada di koalisi Prabowo.

Bila nantinya benar Anies bergabung dengan pemerintahan Prabowo, bukan tidak mungkin ini menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, keputusan-pun kembali ke mereka. Mungkinkah ini menjadi semacam “Back To Prabowo (Anies’ Version)”? (A43)

“Kerbau” Hasto Masuk Kandang Banteng?

S91 — Tue, 27 Aug 2024 13:57:08 +0000

Waduh, banteng-banteng pada ngamuk?

Saatnya ‘Banteng-kan’ Anies?

A43 — Fri, 16 Aug 2024 10:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Partai-partai politik yang sebelumnya akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, seperti NasDem, memutuskan untuk bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mengapa kini tiba saatnya ‘mem-banteng-kan’ Anies?

PinterPolitik.com

Kutipan di atas merupakan salah satu potongan lirik dari lagu Taylor Swift berjudul “Red” yang ditulisnya pada tahun 2011 silam. Nama lagu ini juga menjadi judul albumnya kala itu, yakni Red yang artinya merah.

Warna merah memang melambangkan banyak hal. Bagi Taylor, warna merah melambangkan kekuatan.

Namun, tidak hanya itu, Taylor juga melihat warna merah sebagai gairah (passion) yang menggebu-gebu, sama seperti ketika mencintai seseorang dengan begitu dalam.

Warna merah memang unik. Bahkan, dalam dunia politik, warna merah juga memiliki banyak arti dan makna.

Saat Perang Dingin pada separuh akhir abad ke-20, misalnya, warna merah identik dengan kelompok ideologi tertentu. Sejumlah negara, seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), memilih warna ini sebagai warna dominan bendera mereka.

Dalam politik domestik, warna merah juga digunakan dalam diskursus dan simbol. Sejumlah partai politik juga menggunakan warna ini sebagai identitas mereka.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, menggunakan warna merah sebagai lambang mereka. Dengan mendampingi ikon tangan dan bunga mawar, warna merah mendukung lambangnya sebagai background.

Namun, bila bicara soal partai merah, hanya satu partai yang paling pertama muncul di benak masyarakat. Partai tersebut adalah PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri.

Saking familiarnya warna merah dengan partai ini, muncul wacana untuk “memerahkan” salah satu figur politik yang tidak terlibat partai manapun, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wacana ini muncul di tengah semakin kecilnya potensi Anies untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 usai PKS dan NasDem akan dan sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin oleh lawan Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemarin, yakni Prabowo Subianto.

Mengapa menjadi merah menjadi opsi bagi Anies ke depannya? Mungkinkah Anies sudah tidak punya pilihan lain?

Mau Anies Gabung PDIP?

Sejak Juli 2024 lalu, Anies memiliki potensi besar untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Kala itu, Anies mengantongi dukungan dari PKS, partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Jakarta, yakni 18 kursi.

Selain PKS, sejumlah partai juga sempat mengutarakan ketertarikannya untuk mengusung Anies, yakni NasDem (11 kursi) dan PKB (10 kursi). Dari sinipun, sudah jelas jalan Anies sangatlah terang benderang untuk melaju ke Pilkada.

Namun, meski memiliki elektabilitas tertinggi, Anies terancam untuk gagal maju. Pasalnya, NasDem sendiri sudah menyatakan batal mendukung Anies dan memilih untuk bergabung dengan KIM.

Tidak hanya NasDem, PKS disebut juga akan menyusul ke KIM. Drama saling balas melalui voice messages-pun sempat terjadi antara Anies dan PKS.

Perubahan tiba-tiba ini semakin membuat Anies memiliki kemungkinan kecil untuk maju di Pilkada Jakarta. Ini juga akhirnya membuka peluang bagi Anies untuk diusung oleh PDIP, partai yang selama ini menjadi oposisinya selama masih menjabat sebagai DKI-1.

Dinamika ini sebenarnya bisa diamati dengan teori permainan (game theory) yang umum digunakan dalam studi Hubungan Internasional (HI). Dalam politik, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan interaksi antar-aktor politik.

Mengacu ke tulisan “Game Theory in Politics” dari Tshilidzi Marwala, teori permainan menjelaskan bahwa setiap pemain saling bersaing untuk mendapatkan poin. Ketika pihak lawan merugi, pihak pemain satunya bisa dibilang mendapatkan untung.

Namun, itu adalah model permainan zero-sum karena poin masing-masing pemain saling menegasikan satu sama lain sehingga akan menghasilkan nol bila dijumlahkan. Hal ini bisa menjadi berbeda bila ini adalah permainan non-zero-sum.

Bila Anies bergabung dengan PDIP, belum tentu Anies akan mendapatkan keuntungan maksimum. Pasalnya, pendukung Anies dan loyalis PDIP bukanlah dua kelompok yang bisa senantiasa sejalan.

Bukan tidak mungkin, baik Anies maupun PDIP akan kehilangan masing-masing pemilih mereka. Lagipula, bergabung dengan PDIP sendiri tidak menjamin Anies bisa lolos untuk maju sebagai cagub Jakarta karena PDIP juga hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta.

Bila begini, bukan tidak mungkin, inipun hanya menjadi gambit lain bagi Anies. Lantas, masihkah ada opsi lain bagi Anies selain PKS (dan juga PDIP)?

Anies Menuju Menteri?

Bisa dibilang, bila Anies benar-benar gagal maju di Pilkada, bukan tidak mungkin masa depan karier Anies akan semakin meredup. Bagaimanapun, Anies membutuhkan “tempat” agar bisa tetap bersinar hingga Pilpres 2029 tiba.

Lantas, “tempat” manakah yang akan dituju Anies selanjutnya? Ini menjadi pertanyaan menarik karena opsi yang tersisa membuat Anies bergantung pada aktor politik lain.

Bila bergabung dengan PDIP, misalnya, Anies bukan tidak mungkin tidak bisa sebebas sebelumnya dengan pengaruh Megawati yang begitu luas dan mengakar. Jika begitu, pilihan lain apa selain PDIP?

Menariknya, PKS disebut pernah menawari Anies untuk bergabung sebagai kader. Jelas, PKS akan diuntungkan bila ini terjadi. Pasalnya, partai ini juga tidak memiliki kader yang begitu berpengaruh dan populer untuk diusung di berbagai pemilihan.

Namun, ini juga bisa menjadi solusi yang menguntungkan juga bagi Anies. Kegagalan Anies untuk bisa maju di Pilkada kali ini lebih banyak disebabkan oleh negosiasi politik.

Partai politik memiliki kursi di DPRD yang bisa ditawarkan untuk berunding dalam dinamika koalisi. Belum lagi, partai penguasa juga memiliki daya tawar yang tinggi, misal posisi di pemerintahan.

Sementara, Anies sebagai individu tidak memiliki daya tawar yang besar. Hal yang bisa ditawarkan Anies hanyalah elektabilitas, yang mana tidak memberikan jaminan seratus persen karena harus melalui kontestasi pemilihan lagi.

Lantas, apa pilihan terakhir bagi Anies? Katakanlah jika PKS bergabung ke KIM dan Anies menjadi kader PKS, bukan tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta bisa menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Mengacu ke tulisan Kimberly Casey berjudul Defining Political Capital, partai politik ini bisa menjadi modal politik. Bisa saja, Anies menggunakan status kadernya untuk bernegosiasi dengan KIM ke depannya.

Pada akhirnya, pilihan ini hanya bisa diambil oleh Anies. Merah atau oranye, entah warna apa yang akan dipilih Anies, semua perlu pertimbangan. Bukan begitu? (A43)

Ke Mana Imin Berayun?

S91 — Tue, 13 Aug 2024 04:33:40 +0000

Hobi PKB = main ayunan?

PKB tampaknya sudah menjadi partai politik yang suka berayun. Setelah sebelumnya pernah berayun koalisi di Pilpres 2024, kini ayunan koalisi itu dinilai akan terjadi lagi di Pilkada Jakarta 2024.

Mulanya, PKB mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub). Namun, PKB juga sempat dikabarkan akan gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Terakhir, ada kabar juga yang menyebutkan PKB dan PDIP sedang lobi-lobi politik.

Hmm, kalau menurut kalian, akan berayun ke mana lagi nih partai yang dipimpin Cak Imin ini?

PKS Login, RK Max Win?

E95 — Tue, 06 Aug 2024 05:00:00 +0000

Bersama kita kuat?

Jika PKS benar-benar bergabung KIM Plus dan bersama-sama mengusung Ridwan Kamil, disamping kapabilitas dan portofolionya, jalan politisi Partai Golkar itu menuju Balai Kota dinilai akan lebih mudah.

Secara kalkulasi dengan isu yang berkembang saat ini, skenario bergabungnya Partai NasDem, PKB, dan PKS ke KIM akan membuat poros politik lawan tak akan mampu mengusung paslon dan membuat RK kemungkinan menang mudah.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa!

#pks #ridwankamil #anies #pilgubjakarta #pilkadajakarta #gerindra #golkar #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini