Pilkada Jakarta 2024 – PinterPolitik.com

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

A43 — Thu, 31 Oct 2024 10:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan Ai.

Ridwan Kamil mengusulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini adalah gagasan Alibaba Way yang akhirnya berhasil mengglobalkan banyak merek asal Tiongkok?

PinterPolitik.com

Grand Indonesia, pusat perbelanjaan megah di tengah hiruk-pikuk Jakarta, didirikan untuk mencerminkan kebesaran dan kebanggaan Indonesia. Namun, ironisnya, di balik arsitektur modern yang menjulang itu, toko-toko yang menjual produk asli Indonesia hanya berjumlah segelintir, tersebar di sudut-sudut kecil yang hampir tak terlihat di antara brand internasional yang mendominasi.

Bagi pengunjung yang berkeliling, mungkin sulit menyadari bahwa mereka sedang berada di Jakarta dan bukan di pusat perbelanjaan dunia seperti New York atau Tokyo, karena berbagai brand asing seperti The Foot Locker, yang memajang Nike dan Adidas sebagai dagangan utamanya, menguasai etalase di beberapa lantai.

Di sisi lain, pengrajin lokal serta merek-merek asli Indonesia harus puas menempati kios-kios kecil atau sekadar muncul dalam pop-up sementara, jauh dari kesan megah yang diberikan kepada toko-toko seperti Sephora, yang menjual kosmetik internasional, atau Zara, yang mendominasi lantai dengan deretan busana cepat dari luar negeri.

Grand Indonesia, sebagai ikon modernitas, seharusnya menjadi simbol kebanggaan bangsa dengan menampilkan keunikan Indonesia, tetapi justru menjadi cerminan ironi yang tajam—“Indonesia yang Besar” malah lebih sibuk mempromosikan produk luar daripada karya anak bangsa sendiri.

Di antara lorong-lorong mewah yang penuh dengan produk impor, keberadaan barang-barang lokal serasa menjadi tamu undangan yang hanya mendapat ruang di pinggiran, berharap dilirik oleh segelintir orang yang peduli dengan produk Indonesia.

Contoh lainnya, Uniqlo, yang membawa produk fesyen dari Jepang, selalu mendapatkan ruang besar dengan penataan eksklusif, sementara merek fesyen lokal hanya dapat menampilkan produknya dalam porsi kecil yang jauh dari kata dominan. Di sini, kehadiran produk lokal tampak tenggelam di tengah sorotan besar yang ditujukan bagi brand global, mencerminkan betapa terpinggirkannya produk asli negeri sendiri di “rumahnya” yang besar dan megah.

Inilah mungkin mengapa isu ini juga perlu menjadi perhatian di tengah diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang selalu mengusung Jakarta sebagai Kota Global. Mengapa kehadiran brand lokal di mal-mal besar seperti ini sebenarnya penting?

Geliat Brand Lokal

Brand lokal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya melalui kehadiran di pasar online. Merek-merek ini mengandalkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan mereka ke konsumen tanpa harus menanggung biaya tinggi dari penyewaan toko fisik, yang merupakan keuntungan tersendiri dalam persaingan pasar digital.

Namun, kompetisi brand lokal yang hanya terjadi di ruang online membatasi mereka dari segi competitiveness, terutama ketika dibandingkan dengan merek internasional yang memiliki kehadiran offline yang kuat dan infrastruktur ritel yang mapan.

Dalam buku Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance oleh Michael Porter, disebutkan bahwa keunggulan kompetitif sangat bergantung pada kemampuan suatu merek untuk membangun loyalitas konsumen melalui kehadiran konsisten di berbagai kanal pemasaran, termasuk ruang fisik.

Brand internasional seperti Nike, Zara, dan Uniqlo, yang memiliki jaringan toko di pusat perbelanjaan besar, menciptakan kesan eksklusivitas dan keandalan yang sulit ditandingi oleh brand lokal yang hanya berinteraksi dengan konsumen secara virtual.

Tanpa kehadiran offline yang solid, brand lokal menghadapi kesulitan dalam menciptakan persepsi nilai tambah dan kepercayaan yang menjadi faktor penting dalam loyalitas konsumen, sesuai dengan konsep yang dikemukakan Porter mengenai daya saing kompetitif.

Keterbatasan kehadiran offline ini juga berdampak pada branding jangka panjang, karena interaksi fisik memberikan pengalaman langsung yang memperkuat asosiasi positif dan keinginan konsumen untuk kembali membeli. Tanpa pengalaman ini, brand lokal harus bersaing ketat dalam harga, sering kali menawarkan diskon besar untuk menarik perhatian, yang pada akhirnya melemahkan daya saing mereka secara keseluruhan.

Lantas, pelajaran apa yang dapat diambil untuk pengambil kebijakan di Indonesia, khususnya bagi para kandidat Pilkada Jakarta 2024? Bagaimana strategi yang tepat?

The ‘Alibaba Way’?

Pada Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu, 27 Oktober 2024, kandidat gubernur Jakarta nomor urut dua, Ridwan Kamil (RK), memaparkan sebuah gagasan menarik yang mendapatkan perhatian publik terkait pengembangan ekonomi lokal di ibu kota.

RK mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberlakukan kebijakan yang mewajibkan setiap mal di Jakarta untuk menampilkan produk lokal dengan porsi minimal 30 persen sebagai bagian dari strategi mendukung pengusaha lokal, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memperkuat identitas dan kebanggaan kota.

Gagasan RK ini menjadi penting karena dapat meningkatkan eksposur brand lokal di tengah dominasi produk internasional di pusat-pusat perbelanjaan Jakarta. Usulan tersebut relevan jika dikaitkan dengan konsep New Retail yang dipopulerkan oleh Alibaba, yaitu model bisnis yang menggabungkan pengalaman belanja online dan offline untuk memberikan interaksi yang lebih mendalam antara konsumen dan produk yang dibeli.

Dalam konsep New Retail, toko fisik tidak hanya menjadi tempat berbelanja secara langsung tetapi juga berfungsi sebagai titik distribusi dan penjualan digital, yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja produk lokal secara lebih mudah dan fleksibel di dunia digital maupun di toko fisik.

New Retail yang diterapkan Alibaba telah berhasil mengubah cara konsumen berbelanja di Tiongkok dengan memperkenalkan jaringan supermarket modern seperti Hema. Di Hema, konsumen tidak hanya bisa membeli produk langsung di toko, tetapi juga bisa memesan secara online untuk pengantaran cepat atau mengambil produk di toko fisik, menciptakan kenyamanan berbelanja yang lebih personal.

Dalam bukunya Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy, Ming Zeng menjelaskan bahwa pendekatan New Retail ini tidak hanya memperkuat keterlibatan konsumen dengan produk tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kolaborasi antara retailer dan produsen.

Jika kebijakan seperti yang diusulkan RK diterapkan, mal-mal besar di Jakarta, seperti Grand Indonesia, akan memiliki kesempatan untuk merepresentasikan nilai budaya dan produk lokal secara lebih nyata. Dengan menampilkan produk-produk lokal sebanyak 30 persen dari keseluruhan toko, mal di Jakarta tidak hanya menjadi pusat komersial tetapi juga tempat di mana identitas lokal diperkenalkan dan dirayakan oleh para pengunjung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Grand Indonesia, yang dibangun dengan nama yang mencerminkan kebesaran Indonesia, akan dapat benar-benar menjadi simbol “Grand Indonesia” yang sejati, bukan hanya sekadar bangunan megah dengan dominasi merek asing.

Selain itu, kehadiran produk lokal dalam porsi yang signifikan juga memiliki dampak ekonomi yang besar karena dapat meningkatkan permintaan terhadap produk lokal dan menciptakan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal secara keseluruhan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk dalam negeri. Bukan begitu? (A43)

Dharma Pongrekun vs ‘Elite Global’

A43 — Tue, 08 Oct 2024 01:00:00 +0000

Calon gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun, menyinggung soal elite asing terkait pandemi Covid-19 dalam Debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Mengapa narasi “elite global” bisa begitu diyakini dalam diskursus politik?

PinterPolitik.com

Teori konspirasi bisa dibilang merupakan cara-cara berpikir yang unik. Tidak serta merta percaya dengan pemahaman umum, mereka yang percaya dengan teori konspirasi kerap mendorong teori-teori alternatif atas apa yang terjadi di dunia sekitar mereka.

Serial televisi Inside Job (2021-2022) dari Netflix, misalnya, membahas bagaimana teori-teori konspirasi yang ada di dunia menjadi nyata. Kisahnya berpusat pada sebuah organisasi rahasia bernama Cognito, Inc., sebuah organisasi yang menaungi enam organisasi berpengaruh lainnya, seperti Illmuinati.

Sejumlah episode bahkan menggambarkan bagaimana Reagan Ridley dan kawan-kawan bekerja sama dengan para manusia reptil dan makhluk-makhluk yang bisa berubah bentuk. Mereka menjalankan tugas mereka dengan ide-ide menarik.

Namun, alur yang disajikan oleh Inside Job ini adalah bentuk satire terhadap mereka yang percaya pada teori-teori konspirasi, mulai dari bagaimana para elite global sebenarnya adalah manusia reptil hingga bagaimana planet bumi sebenarnya datar.

Dalam politik, sejumlah teori konspirasi bahkan turut mengisi diskursus. Presiden Donald Trump pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2016, misalnya, mengatakan bahwa perubahan iklim tidaklah benar-benar terjadi.

Bukan hanya di AS, penyebaran teori-teori konspirasi-pun terjadi di Indonesia. Teori-teori seperti ini bahkan banyak tersebar saat pandemi Covid-19 melanda.

Salah satu tokoh politik yang disebut mempercayai teori-teori konspirasi terkait Covid-19 ini adalah Dharma Pongrekun yang kini menjadi salah satu calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Apa yang diyakini oleh Dharma ini tampak jelas dari pernyataan-pernyataannya di Debat Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (6/10) kemarin. Ketika mendapatkan pertanyaan mengenai Covid-19, Dharma menyebut itu sebagai upaya terselubung asing.

Tidak hanya itu, Dharma juga meragukan keabsahan PCR untuk mendeteksi infeksi Covid-19. Menurutnya, rangkaian tes itu hanyalah untuk mendeteksi asidosis.

Mengapa teori konspirasi semacam ini begitu banyak dipercayai dalam diskursus politik? Mengapa Dharma begitu percaya teori konspirasi?

Teori-teori Konspirasi, Pelarian Diri?

Teori konspirasi dalam politik sering dipercaya karena adanya ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemerintah atau media. Ketidakpercayaan ini dapat muncul ketika masyarakat merasa bahwa institusi-institusi tersebut tidak transparan, tidak efektif, atau bahkan korup.

Mengacu pada tulisan Cass R. Sunstein dan Adrian Vermeule yang berjudul “Conspiracy Theories: Causes and Cures”, ketidakpercayaan terhadap otoritas publik memperkuat keyakinan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik telah dimanipulasi atau disembunyikan. Hal ini membuat orang lebih mudah menerima teori konspirasi sebagai alternatif penjelasan atas peristiwa-peristiwa politik yang kompleks.

Distrust terhadap media juga memainkan peran penting dalam memperkuat teori konspirasi. Ketika masyarakat merasa bahwa media arus utama dikendalikan oleh elit atau memiliki agenda tertentu, mereka akan cenderung mencari sumber informasi alternatif yang sering kali tidak diverifikasi.

Di era digital, penyebaran misinformasi melalui media sosial semakin memperburuk situasi ini, di mana informasi palsu atau spekulatif dengan cepat diterima tanpa pemeriksaan fakta. Politisasi media juga memperparah ketidakpercayaan, di mana media dianggap berpihak pada satu kelompok politik, sehingga sulit bagi publik untuk mempercayai informasi yang disampaikan.

Contoh yang jelas adalah pernyataan Donald Trump terkait Pilpres AS 2020. Trump secara terbuka menyatakan bahwa pemilu tersebut dicurangi, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Ketidakpercayaan terhadap media dan institusi pemilu membuat banyak pendukung Trump lebih percaya pada narasi konspiratif tersebut daripada pada laporan media atau lembaga resmi.

Ketidakpercayaan ini akhirnya memicu tindakan nyata, seperti kerusuhan di Capitol AS pada Januari 2021, yang menunjukkan dampak serius dari distrust terhadap pemerintah dan media dalam memperkuat teori konspirasi.

Bila berkaca dari apa yang terjadi di Pilpres AS, mengapa ini juga bisa berdampak pada Indonesia? Mengapa Dharma akhirnya bisa percaya pada teori atau alasan yang bernada konspiratif?

Dharma dan Teori-teori Konspirasinya

Seperti yang telah disebutkan di awal tulisan, Dharma mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mempercayai teori-teori konspirasi dan upaya terselubung asing, khususnya terkait pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin, terdapat alasan tertentu mengapa Dharma bisa percaya dengan teori-teori demikian.

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi keyakinan Dharma terhadap teori konspirasi adalah latar belakangnya yang kuat di bidang keamanan dan siber. Sebagai mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ia terpapar pada ancaman keamanan siber dan kemungkinan intervensi asing dalam urusan dalam negeri.

Pengalaman ini bisa membentuk pandangannya yang skeptis terhadap aktor-aktor global dan peran mereka dalam peristiwa-peristiwa besar seperti pandemi. Hal ini sejalan dengan tulisan Karen M. Douglas dan rekan-rekannya yang berjudul “The Psychology of Conspiracy Theories” yang menyatakan bahwa individu dengan latar belakang di bidang keamanan atau militer cenderung lebih rentan terhadap teori konspirasi karena terbiasa mempertimbangkan ancaman tersembunyi dan skenario terburuk.

Selain itu, Dharma sering mengaitkan keyakinannya dengan pandangan religius, menghubungkan isu-isu modern dengan naskah-naskah spiritual. Pada Februari 2024 lalu, misalnya, Dharma mengutip sejumlah ayat kitab suci dan menyebutkan bahwa Covid-19 adalah sebuah rekayasa untuk menyesatkan banyak bangsa.

Mengacu pada tulisan J. Eric Oliver dan Thomas J. Wood yang berjudul “ Conspiracy Theories and the Paranoid Style(s) of Mass Opinion”, dijelaskan bahwa individu yang memiliki keterlibatan kuat dalam agama atau politik juga lebih mungkin mempercayai teori konspirasi karena mereka cenderung memandang dunia sebagai hasil dari kekuatan besar yang bekerja di balik layar.

Dalam kasus Dharma, perpaduan antara pengalaman profesional di dunia keamanan dan keyakinan religius semakin memperkuat narasi konspiratif dalam sudut pandangnya, yang meyakininya bahwa pandemi Covid-19 adalah bagian dari agenda rahasia yang lebih besar.

Alhasil, menjadi masuk akal apabila Dharma menjadi lebih mudah percaya terhadap teori-teori yang bernada konspiratif. Pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah tendesi Dharma ini bakal mempengaruhi pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024. (A43)

Kenapa Pendukung Anies Pilih RK?

A43 — Tue, 01 Oct 2024 10:15:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Para pemilih Anies Baswedan dinilai cenderung memilih pasangan calon Ridwan Kamil (RK)-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setidaknya, begitulah ucapan Lord Rickar Karstark dalam serial televisi Game of Thrones (2011-2019) kepada rajanya kala itu, Robb Stark. Sebagai bagian dari wilayah North di Westeros, keluarga bangsawan Karstark menyatakan kesetiaannya kepada keluarga Stark.

Rickard-pun memiliki sejumlah alasan. Pertama, Karstark dari generasi pertama memang sudah mendukung legitimasi keluarga Stark. Pasukan-pasukannya juga akan senantiasa setia kepada Stark.

Selama Karstark mendeklarasikan dukungan pada Stark, pasukan dan segala sumber daya yang dimiliki keluarga bangsawan itu juga akan digunakan untuk mendukung North. Ini juga menjadi bentuk bukti kesetiaan mereka.

Kesetiaan politik semacam inipun berlaku dalam politik Indonesia, baik dalam politik elektoral maupun politik kebijakan dan pemerintahan. Tidak harus dalam bentuk kesetiaan karena keluarga, bisa saja kesetiaan terbentuk karena ikatan politik seperti partai politik (parpol).

Ganjar Pranowo, misalnya, sebagai kader PDIP juga setia kepada partainya. Selama Ganjar menyatakan dukungan pada PDIP, besar kemungkinan pendukung dan relawannya juga mendukung segala upaya politk PDIP.

Bukan hanya Ganjar, hal yang sama juga berlaku pada relawan Joko Widodo (Jokowi). Kelompok-kelompok relawan seperti Projo bisa saja akan mengupayakan segala upaya politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, misal untuk mendukung salah satu calon presiden (capres).

Bentuk kesetiaan politik ini juga tidak hanya berlaku di tingkat politik nasional, melainkan juga politik daerah. Salah satunya adalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk Pilkada Jakarta 2024 antara Ridwan Kamil (RK)-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno.

Namun, dalam permainan Pilkada Jakarta kali ini, kunci kemenangan tidak terletak pada salah satu dari tiga pasangan kandidat itu, melainkan pada salah satu bakal calon yang akhirnya gagal maju dalam kontestasi Pilkada ini, yakni Anies Baswedan.

Ke manakah kesetiaan Anies akan berlabuh dalam Pilkada ini? Kemudian, mengapa akhirnya para pendukung Anies memilih pasangan calon (paslon) tersebut?

Pendukung Anies dan ‘Anak Abah’

Bayangkan kalau Karstark di Game of Thrones menyebut diri mereka sebagai Anak Karstark. Istilah ini bisa saja menjadi identitas yang begitu mereka pegang sehingga nilai-nilai yang pemimpin dan pendahulunya pegang, seperti kesetiaan kepada Stark, juga mereka pegang teguh.

Kemudian, bayangkan bila Karstark ini adalah Anies. Ke manapun, Anies melabuhkan kesetiaannya, ke situ juga dukungan politik para pendukung Anies, atau biasa disebut sebagai Anak Abah, akan berlabuh.

Mengapa demikian? Setidaknya, hal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John Turner dalam tulisan mereka yang berjudul “The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour”.

Dalam tulisan itu, mereka menjelaskan bahwa manusia hidup dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada identitas sosial. Bagaimana seorang individu bergabung dengan kelompok? Jawabannya adalah dengan melakukan kategorisasi sosial.

Kategorisasi sosial ini dilakukan dengan memasukkan diri mereka dalam sebuah kelompok. Prosesnya berjalan melalui komparasi sosial, yakni membandingkan nilai-nilai yang dimiliki satu sama lain.

Misal, si A dan B memiliki sejumlah nilai yang sama. Mereka sama-sama suka dengan idol group yang sama, katakanlah namanya adalah IKN49. Akhirnya, mereka mengategorisasikan diri mereka dengan kelompok penggemar dari IKN49.

Nah, hal yang sama juga berlaku dalam politik. Seperti yang dijelaskan oleh Leonie Huddy dan Alexa Bankert dalam tulisan mereka yang berjudul “Political Partisanship as a Social Identity”, dukungan politik-pun merupakan sebuah identitas sosial.

Bayangkan terdapat seorang politikus bernama A. A ini mengusung sejumlah program berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Individu-individu lainnya, seperti B, C, D, dan seterusnya, akan melakukan komparasi antara A dan politisi lainnya, misal Z. Besar kemungkinan B, C, dan D akan lebih memilih salah satu yang lebih dekat secara nilai dan kepentingan.

Bukan tidak mungkin, para Anak Abah memilih Anies karena persamaan nilai. Ini akhirnya membangun semacam identitas sosial berupa dukungan politik kepada Anies.

Lantas, dengan Anies gagal maju dalam Pilkada Jakarta 2024, kepada siapakah dukungan Anak Abah berlabuh? Mengapa?

Anak Abah Pilih Ridwan Kamil?

Muncul sebuah survei dari Poltracking mengatakan bahwa para pendukung Anies di Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024 sebagian besar lebih cenderung memilih RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Konteks ini menjadi menarik karena kemungkinan ini tidaklah mustahil.

Sebagai sosok yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies dinilai berhasil menerapkan sejumlah program dan kebijakan yang baik. Anies dinilai telah melakukan pembangunan Jakarta yang mementingkan manusia dalam unit sosial.

Konsep ini disebut sebagai urbanisme sosial, di mana pengembangan kota juga mempertimbangkan kondisi sosial manusianya. Misal, untuk meningkatkan kohesi sosial, Anies memilih untuk membangun sejumlah taman dan infrastruktur yang saling menghubungkan masyarakat Jakarta.

Ini mengapa akhirnya bukan tidak mungkin nilai-nilai ini yang akan dicari oleh para Anak Abah, setidaknya bagi mereka yang mengategorisasikan diri mereka dengan Anies berdasarkan nilai dan prinsip social urbanism.

Menariknya, dalam banyak wawancara, ada kesamaan tertentu antara Anies dan RK. Setidaknya, dalam tata kota, keduanya sama-sama meyakini bahwa akses untuk ruang-ruang publik terbuka adalah salah satu kunci untuk menjaga kohesi sosial di masyarakat.

RK sendiri merupakan seorang arsitek yang memahami penataan ruang dan tata kota. Bukan tidak mungkin, prinsip-prinsip sejalan dengan Anies juga menjadi penilaian bagi arah dukungan Anak Abah.

Sementara, bila dibandingkan, Pramono dan Dharma tidak memiliki kapabilitas atau latar belakang serupa. Pramono adalah seorang politikus praktis. Sementara, Dharma merupakan seorang pensiunan polisi.

Well, inipun masih hasil survei awal. Semua bisa saja berubah. Dukungan Karstark kepada Stark saja bisa berubah meskipun ikatan darah ada pada mereka. Semua kembali lagi pada pilihan anak-anak Abah. (A43)

Anies Baiknya Masuk Kabinet Prabowo?

A43 — Fri, 30 Aug 2024 10:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Usai gagal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, mungkinkah Anies Baswedan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

PinterPolitik.com

Tahun itu adalah tahun 2010. Kala itu, banyak pelajaran telah diambil dan akhirnya tertuang dalam jalinan nada yang kemudian didengarkan oleh banyak orang. Ya, judul lagu itu adalah “Back To December”.

Pada tahun 2010, Taylor Swift merilis lagu itu sebagai single awal untuk mempromosikan album Speak Now (2010). Sama seperti lagu-lagu Taylor lainnya, “Back To December” ini berbicara soal mantan.

Kali ini, lagu ini tidak bernada negatif ke mantan Taylor, melainkan justru menjadi lagu yang paling bernada positif ke mantan. Taylor Swift justru meminta maaf kepada mantannya dalam lagu ini, yang mana disebut-sebut merupakan aktor bernama Taylor Lautner.

Dalam beberapa kesempatan wawancara, Taylor Swift mengatakan bahwa dia belajar banyak hal selama beberapa tahun setelah putus, yang mana juga membuat dirinya sadar bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan dan merasa perlu untuk meminta maaf sebuah lagu.

Penyesalan memang kerap datang di akhir ketika berbagai keputusan dan tindakan yang diambil di masa lalu justru berjalan tidak sesuai ekspektasi. Inipun bisa berlaku dalam dunia politik.

Anies Baswedan, misalnya, dulunya merupakan Gubernur DKI Jakarta yang didukung oleh sejumlah partai, termasuk partai yang dipimpin Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Namun, pada tahun 2024, Anies justru memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres), berlawanan dengan Prabowo.

Kini, setelah berbagai urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 selesai dan Prabowo dinobatkan sebagai presiden terpilih, langkah Anies kembali terhenti di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anies tidak memiliki dukungan yang cukup dari partai politik (parpol) untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Lantas, dengan berbagai “pelajaran” politik ini, ke manakah Anies akan berlabuh? Mungkinkah Prabowo sebagai “sang mantan” menerimanya kembali bila Anies sudah menyatakan “lagu maafnya” sendiri layaknya Taylor?

Untung Buat Prabowo dan Anies?

Politik adalah sebuah permainan. Maka dari itu, para pemain akan berebut atas sumber yang terbatas itu. Inipun juga berlaku dalam dinamika hubungan Anies dan Prabowo.

Permainan politik yang memperebutkan entitas-entitas lain untuk dijadikan “teman” ini juga terjadi dalam dinamika politik internasional, khususnya kala Perang Dingin terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet.

Kala itu, AS kerap menyalurkan sumber-sumbernya untuk membujuk pemimpin-pemimpin negara yang bisa diajak untuk tidak ke Blok Timur. Dukungan ini biasanya berupa bantuan ekonomi dan militer, atau bahkan aliran dana ke pemimpin-pemimpin yang disasar.

Tujuannya adalah agar pemimpin negara tersebut berbelok dan membela AS. Dengan begitu, Uni Soviet makin kehilangan kesempatan untuk bisa mendekat ke negara tersebut.

Strategi politik inilah yang disebut sebagai kooptasi oleh Marks Holdo dalam tulisannya “Cooptation and Non-cooptation: Elite Strategies in Response to Social Protest.” Kooptasi ini merupakan upaya untuk menggunakan cara-cara kerja sama dengan pihak lainnya.

Pada Pilpres 2019 kemarin, misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengajak lawannya, Prabowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya. Dengan cara ini, Jokowi-pun akhirnya bisa menambahkan pengaruh politik Prabowo untuk menyeimbangkan kekuatan antar-pemain di dalam pemerintahannya, misalnya dengan pengaruh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dengan menghalau Megawati, bukan tidak mungkin Jokowi lebih merasa independen dan bebas terhadap kebijakan dan manuver politiknya. Dalam kata lain, Megawati bukanlah satu-satunya kekuatan penentu terhadap pemerintahannya, mengingat PDIP merupakan parpol dengan jumlah kursi parlemen terbanyak.

Bila berkaca pada apa yang terjadi pada tahun 2019, rekonsiliasi kala itu bisa dinilai tidak hanya menguntungkan Prabowo dalam permainan politik, melainkan juga Jokowi sebagai pihak yang mengajak. Lantas, mungkinkah dinamika yang sama diaplikasikan juga pada Anies untuk saat ini?

Jalan Keluar untuk Anies?

Bisa dibilang, bila Anies benar masuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, Prabowo juga akan mendapatkan keuntungan. Pasalnya, pemain dalam permainana politik ini bukanlah hanya Anies dan Prabowo, melainkan juga ada sejumlah pemain lainnya seperti Jokowi dan Megawati.

Katakanlah, permainan ini bisa dijelaskan dengan teori permainan (game theory). Bila benar ini merupakan sebuah zero-sum game, yakni permainan bila jumlah poin masing-masing pemain bisa menyentuh angka nol bila dijumlahkan, maka poin tambahan bagi satu pemain sama dengan poin yang berkurang bagi pemain lainnya.

Jadi, bila Anies benar bergabung dengan Prabowo, ini bisa jadi kerugian bagi pihak pemain lain. Apalagi, Anies sendiri dinilai masih menjadi kandidat potensial di Pilpres 2029 mendatang.

Katakanlah, PDIP telah gagal untuk melakukan strategi kooptasi tersebut setelah batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Bukan tidak mungkin, justru ini menjadi kesempatan Prabowo untuk mendapatkan “poin tambahan” itu.

Bagi Anies, bergabung dengan pemerintahan Prabowo bukanlah pilihan mustahil. Pasalnya, bila Anies memiliki ambisi untuk menjaga momentum politiknya, bisa saja posisi politik dibutuhkan untuk menjaga awareness masyarakat pada dirinya.

Di sisi lain, Anies juga memiliki jembatan ke Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+). Parpol-parpol koalisinya pada Pilpres 2024, yakni PKB, NasDem, dan PKS, kini juga sudah berada di koalisi Prabowo.

Bila nantinya benar Anies bergabung dengan pemerintahan Prabowo, bukan tidak mungkin ini menjadi kesempatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, keputusan-pun kembali ke mereka. Mungkinkah ini menjadi semacam “Back To Prabowo (Anies’ Version)”? (A43)

Divisive Anies vs Unifying RK vs Fiery Ahok

S91 — Wed, 07 Aug 2024 02:51:29 +0000

CHOOSE YOUR FIGHTER!

Dinamika Pilkada Jakarta 2024 tampaknya semakin panas. Sejumlah namapun mulai mengerucut menjadi tiga calon gubernur potensial, yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil (RK), dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Masing-masing namapun memiliki karakteristiknya sendiri. Anies, misalnya, dikenal dengan sejarah politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Sementara, Ahok dikenal dengan gaya komunikasinya yang berapi-api.

RK-pun menjadi salah satu individu baru setelah sebelumnya Anies dan Ahok pernah bertanding di Pilkada DKI Jakarta 2017. Memiliki latar belakang santri dan profesional, RK dinilai bisa pertemukan kepentingan banyak kelompok di Jakarta.

Baca selengkapnya di Nalar Politik pada PinterPolitik.com: https://www.pinterpolitik.com/in-depth/hanya-rk-yang-bisa-kalahkan-anies/