PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]unia politik demokrasi dewasa ini memang sudah semakin berkembang. Umumnya diawal kelahiran sebuah negara demokrasi memang selalu didominasi oleh kepemimpinan berbasis latar belakang militer. Mungkin itu didasari dari pemahaman masyarakat bahwa militer akan lebih baik dari sipil jika mereka memimpin sebuah negara. Namun kini paradigma itu udah mulai berubah. Masyarakat sudah mulai menaruh harapannya pada warga sipil sebagai calon pemimpin mereka.

Gak hanya di tataran sebuah negara aja loh, sosok pemimpin sipil juga diidamkan di level Gubernur. Misalnya saja pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang ada di Jawa Barat. Salah satu paslon, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum berhasil menumbangkan dua jenderal di Pilgub Jawa baratberdasarkan perhitungan cepat (quick count).

Saik mamen. Ini baru idolaque. Kalau buat eike sih pimimpin itu lebih cucok kalau dari kalangan sipil. Rasanya kalau dipimpin sama militer agak gimana gitu rasanya di hati. Ada waswas dikit. Mungkin karena masyarakat udah jengah kali ya sama kepemimpinan Pak Harto yang konon kabarnya otoriter. Mmm.

Selain itu setidaknya dalam sosok Bang Kamil ini, terlihat sebagai seorang pemimpin berprestasi. Apa lah arti jargon ketegasan yang diklaim hanya milik kaum militer, kalau dia gak bisa memberikan sebuah prestasi nyata bagi perkembangan daerah setempat. Jadi wajar kalau warga Jabar kepincut sama Kamil.

Yang jauh lebih penting itu bahwa sosok Bang Kamil dinilai memiliki semangat civil society yang tinggi dibanding kandidat yang lain. Toh ujung dari menjadi seorang Gubernur itu adalah mengabdi untuk masyarakat di daerahnya. Bukannya setelah menjabat terus ngumpet dari konstituennya. Aya aya wae ah.

Mau menilai masalah ketegasan? Masih ragu kalau sipil juga bisa setegas para Jenderal itu? Nih ya eike kasih tau, di bawah instruksi Bang Kamil, Bandung berkembang semakin ciamik loh. Itu artinya seluluh jajaran di bawahnya terkodinir dengan rapi dan taat dengan pimpinan. Udah gak jamannya melihat sipil gak lebih tegas.

Tapi semua akan kembali pada track record-nya loh ya. Kalau asal sipil, sekalipun artis senior papan atas Indonesia, kalau di mata masyarakat dia gak cukup berprestasi dalam membangun daerah setempat, ya udah deh say bye bye aja. Ini karena masyarakat zaman now lebih pintar memilih calon pemimpin mana yang pantas dan layak untuk memimpin daerahnya. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada kontestasi Pemilu saat ini, perang tagar seakan menjadi hal lumrah terjadi di media sosial. Tidak hanya di panggung politik. Tagar ini kemudian menjalar menghiasi berbagai agenda kegiatan di dunia nyata. Salah satunya pada Pawai Drumband di Car Free Day Dago, Bandung (29/4) yang membentangkan baliho #2019GantiPresiden & #2018AsyikMenang.

Para Pendukung Milenial Sudrajat-Syaikhu Paslon No.3 Pilgub Jabar 2018 memang sengaja membentangkan beberapa Baliho bertemakan #2019GantiPresiden. Seribu lebih anak muda yang tergabung dalam komunitas Asyikers mengklaim pasangan Asyik merupakan pasangan cagub-cawagub Jabar satu-satunya yang menginginkan 2019 ganti presiden. Tsadeest.

Denger-denger sih, lewat baliho bertuliskan #2018AsyikMenang dan #2019GantiPresiden. Asyikers ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada cara lain jika Indonesia ingin maju dan bermartabat, kecuali 2019 ganti Presiden. Dan syaratnya Asyik harus menang dulu di Pilgub Jabar. Mantap jiwa. Meski terasa gak nyambung, tapi ya sudahlah. Biarin aja, yang penting mereka senang, hahaha.

Arus #2019GantiPresiden memang seakan gak bisa terbendung lagi. Pilihannya cuma dua, mengikuti arus atau melawan dan hanyut tertelan ombak karenanya. Wuidih ngeri-ngeri sedap ya. Hal ini yang kayaknya menjadi pertimbangan Paslon Asyik terus menyerukan jargon ini. Toh tiga partai pendukung di belakang mereka Gerindra-PKS-PAN memang paling getol mengusung tagar ini.

Tapi rasanya kok emang gak pas aja ya kalau dalam Pilkada ada tagar #2019GantiPresiden. Ini mah artinya strategi Partai politik pengusungnya ‘sambil menyelam minum air’. Ya pas kampanye Pilkada ya juga sekalian meraup suara untuk pemilihan Presiden 2019 mendatang. Oh, jadi ada upaya penggiringan massa yang ingin Indonesia ganti Presiden untuk skalian memilih Paslon Asyik ya. Sa ae lau.

Oleh tim sukses Paslon Asyik ini, pemilih dikondisikan dengan paradigma berpikir untuk membangun rasa kekecewaan terhadap sosok Presiden Jokowi dengan #2019GantiPresiden. Dengan pemahaman ini, pemikiran mereka dimobilisasi untuk memilih Paslon Pemimpin Daerah yang sejalan dengan pandangan tersebut.

Lah artinya Paslon Asyik dipilih bukan berdasarkan program (Visi-Misi) apa yang hendak mereka canangkan untuk Jawa Barat, tetapi lebih kepada kesamaan rasa akan keinginan ganti Presiden. Lah, situ sehat, memanipulasi pemikiran masyarakat awam? (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emilihan Umum (Pemilu) memang tak ubah layaknya kontes pemilihan lainnya, karena dari sejumlah kandidat yang ikut serta hanya satu yang dapat dinobatkan sebagai pemenang. Bedanya, untuk dapat menjadi kandidat dalam Pemilu, para kandidat harus mendapat dukungan dari Partai Politik (Parpol) agar berbagai masalah administratif pendaftaran dan kampanye nantinya, lebih mudah dilakukan.

Salah satu Pemilu yang diduga akan sama panasnya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu, adalah Pilkada Jawa Barat (Jabar) pada 2018 mendatang. Apalagi menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, Pilkada Jabar merupakan indikator kesuksesan Pemilu 2019, karena jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbanyak di Indonesia dan lumbung suara bagi para parpol.

Tak seperti pemilihan di kontes lainnya, dalam Pemilu, parpol harus sangat selektif dalam menentukan kandidat yang akan mereka usung. Sebagai lumbung suara terbesar, tentu parpol ingin memastikan kemenangan di wilayah barat Jawa ini sebagai modal dalam menghadapi pemilihan paling penting yang akan berlangsung dua tahun mendatang, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres).

Seiring semakin dekatnya pembukaan pendaftaran kandidat Pilkada 2018 pada Desember nanti, hingga saat ini bongkar pasang calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar pun masih terus dilakukan. Yang paling mengejutkan, Ridwan Kamil (Emil) yang paling awal mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jabar tahun depan serta paling tinggi elektabilitasnya dalam berbagai survei, malah yang terancam akan tersingkir dalam bursa pencalonan. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Dua Poros Besar, Satu Poros Kecil?

“Tantangan tersulit dalam setiap kampanye politik adalah bagaimana meraih kemenangan tanpa memperlihatkan kalau Anda sebenarnya tidak layak untuk menang.” ~Adlai Stevenson, politikus AS

Seperti yang kita ketahui, saat ini disebut-sebut sudah ada dua poros yang kabarnya sudah resmi berkoalisi untuk mengusung calonnya masing-masing di Pilgub Jabar. Poros pertama yang sudah lebih dulu yakin adalah Gerindra dan PKS yang memasangkan Deddy Mizwar dengan Ahmad Syaiku. Sementara poros lainnya, koalisi Golkar dengan PDI Perjuangan kabarnya akan mengandalkan pasangan Dedi Mulyadi dan Puti Guntur Soekarno, walau saat ini belum ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangan.

Lanjutkan estafet kepemimpinan Jabar..Pilgub 2018 Insya Alloh Demiz-Syaikhu pilihan tepat. pic.twitter.com/oh5pO9nHEn

— Fajar Yudhistira (@sang__fajar) August 19, 2017

Sangat disayangkan, kedua poros ini memiliki pasangan calon yang kurang menggigit dari sisi popularitas dan elektabilitas. Deddy Mizwar yang kini masih menjabat sebagai wakil gubernur, mungkin memiliki harapan menang yang lebih besar dibandingkan Dedi Mulyadi, sang penguasa di Kabupaten Purwakarta. Ini terlihat dari survei yang memperlihatkan elektabilitasnya semakin meningkat, bahkan mengalahkan Emil.

Namun dari wakil yang diusung masing-masing poros, kelihatannya lebih mengutamakan pemilihan ‘yang penting kader partai koalisi’ daripada elektabilitas maupun keterkenalannya dengan masyarakat Jabar. Tersirat pula bahwa posisi wakil gubernur Jabar nantinya pun akan kurang mendapatkan porsi penting, karena mereka hanya mengutamakan calon gubernur saja yang mampu mendulang suara.

Kedua poros koalisi ini juga sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk saling berhadapan. Mengapa? Karena poros Gerindra dan PKS merupakan koalisi dua partai yang terkenal sebagai partai oposisi pemerintah dan selalu mengkritisi setiap tindak tanduk pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara poros koalisi Golkar dan PDI Perjuangan, merupakan dua partai yang menamakan diri sebagai partai pendukung pemerintah. Bahkan Golkar sudah resmi mendeklarasikan untuk terus memberikan dukungannya pada Jokowi di Pilpres nanti.

Sehingga terlihat jelas, bahwa Pilkada Jabar tahun depan akan menjadi ‘perang’ awal antara kubu pendukung Prabowo Subianto dan Jokowi. Seperti juga yang dikatakan Mardani sebelumnya, siapa yang mampu memenangkan Pilkada Jabar nantinya akan dapat memprediksi kemungkinan untuk memenangkan pertandingan merebut kursi kepresidenan kelak. Lalu bagaimana dengan parpol lainnya?

Partai Nasdem yang sudah sejak awal mengusung Emil, sepertinya tidak cukup upaya untuk memastikan calonnya tersebut dapat maju ke Pilkada. Sebagai parpol yang hanya memiliki lima kursi, Nasdem seharusnya ikut berusaha agar Emil bisa terus maju melalui koalisi dengan parpol lain. Namun sejauh ini, kelihatannya mereka seakan membiarkan Emil yang melakukan pendekatan sendirian ke parpol-parpol. Tak heran bila usungan Nasdem ini malah terkesan jebakan bagi Emil untuk bisa masuk ke parpol lain.

Ada Kemungkinan PAN atau P. DEMOKRAT Mendukung Ridwan Kamil Dalam Pilgub Jabar 2018 Agar Dapat Kursi WaGub, Pendapat Anda? pic.twitter.com/mymHuQh6DW

— cK | ????? (@mkhumaini) August 21, 2017

Nasdem juga tidak terlihat ketika lima parpol lainnya, yaitu Demokrat, Hanura, PPP, PKB, dan PAN, melakukan pertemuan bersama untuk membahas Pilkada Jabar. Konon, kelima parpol ini masih berupaya untuk dapat berkoalisi mengusung calon pasangannya sendiri. Lagi-lagi, di sini Emil terlihat berusaha sendirian. Walaupun PAN ingin agar calonnya, Bima Arya yang kini menjabat Walikota Bogor dapat maju sebagai calon wakil gubernur, namun nama Emil masih belum dinyatakan sebagai calon terkuat mereka. Sementara Demokrat sendiri, ada Dede Yusuf yang masih berambisi maju di Pilgub nanti.

Trauma ‘Ahok Effect’?

“Politik merupakan perang yang paling mengasyikkan, dan sedikit berbahaya. Dalam perang, Anda hanya bisa terbunuh sekali, sementara di politik, Anda bisa terbunuh berkali-kali.” ~Winston Churchill

Terbunuh berkali-kali, itu pula yang mungkin tengah dialami Emil menuju pencalonannya sebagai gubernur di Pilgub Jabar ini. Bila kita tarik ke belakang, Walikota Bandung ini memang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk menyatakan pencalonannya sebagai calon gubernur Jabar paling awal, bahkan saat parpol masih sibuk dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta. Rasa percaya diri ini juga diperkuat dengan elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi dari berbagai lembaga survei.

Sebagai seorang calon gubernur non partisan, Emil disebut-sebut sebagai perwakilan tokoh pembaharu yang profesional dan bersih, sehingga kerap dikait-kaitkan dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sejak awal pula, Emil telah mengumumkan keberpihakannya pada Jokowi di Pilpres mendatang. Dukungannya ini tentu serta merta menutup kemungkinan bagi Gerindra dan PKS yang tetap setia di sisi Prabowo untuk mengusungnya. Sehingga, Emil pun mau tak mau harus mendekat ke parpol yang sealiran.

Herannya, PDI Perjuangan yang awalnya diperkirakan akan mengusung Emil malah mengatakan tutup pintu padanya. Alasannya, menurut Sekertaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan enggan bekerja sama dengan calon yang sudah secara sepihak menempatkan dirinya sebagai calon gubernur. Begitu pun Golkar, Dedi Mulyadi yang awalnya terlihat mesra dan baik-baik saja kalau pun diajak berpasangan dengan Emil, tiba-tiba menolak dan berkeras menjadi calon gubernur.

PDIP dan Golkar Tak Dukung di Pilgub Jabar, Ini Kata Ridwan Kamil   https://t.co/LmDAxuA9tj

— TEMPO.CO (@tempodotco) 14 Agustus 2017

Apa pasal? Bila kita lihat waktu peristiwanya, PDI Perjuangan dan Golkar menerima Emil dengan tangan terbuka sebelum hasil pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta keluar. Dan ketika Ahok gagal meneruskan kepemimpinannya, baik PDI Perjuangan dan Golkar pun mulai mengeluarkan penolakannya terhadap Emil. Kegagalan Ahok terkesan menyimpan trauma untuk mengusung calon gubernur yang ‘sulit diatur’ karena tidak punya keterikatan dengan parpol yang diusungnya.

Sikap parpol yang ingin memastikan kesetiaan calon kandidat juga terjadi pada Deddy Mizwar. Aktor senior ini pada akhirnya rela menggadaikan independensinya dan mendaftar sebagai kader Gerindra hanya agar diusung sebagai calon gubernur. Sikap yang sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Emil, sehingga tentu langsung dianggap sulit berkompromi oleh para parpol. Arogansi calon kandidat inilah yang memunculkan ‘Ahok Effect’, sehingga Emil sepertinya dipaksa menyerah kalah atau harus gugur sebelum berperang. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]N[/dropcap]iatan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar untuk segera mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2018 mendatang, masih terjegal dengan sikap kedua partai politik (parpol) yang belum secara tegas menyatakan dukungan mereka secara tegas padanya.

“Kami segera mengumumkan keputusan penting terkait langkah di Pilgub Jabar 2018. Keputusan itu diumumkan setelah lebaran nanti,” kata seorang sumber, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6) lalu. Ketika ditanya parpol mana yang akan memberikan dukungan, ia mengatakan akan ada dua partai.

“Namun ini masih bisa berubah di detik-detik terakhir. Saat ini, kami masuk tahap finalisasi hasil komunikasi.” Sudah cukup lama nama Deddy Mizwar masuk dalam bursa kandidat cagub Jabar, terutama dari Partai Gerindra dan PKS. Kedua parpol ini memasang nama Deddy berdasarkan hasil survei yang memperlihatkan popularitasnya yang tinggi.

“Dalam tiga survei terakhir, nama Deddy juga menjadi kandidat kuat bersama nama lain, yakni Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi. Dalam survei Indobarometer, Deddy memiliki keterkenalan dan kesukaan yang cukup tinggi, yakni di atas 80 persen. Ini menjadi penilaian positif kami terhadap kandidat yang akan diusung,” jelasnya.

Ada 5 kandidat potensial Pilkada Jabar; 1) Ridwan Kamil; 2) Deddy Mizwar; 3) Dedi Mulyadi; 4) Dede Yusuf; 5) Aa Gym pic.twitter.com/YkEUULIkHq

— POLTRACKING (@poltracking) 9 Juni 2017

Pernyataan sumber tersebut disetujui oleh Ketua Departemen Pembinaan Badan Legislatif Daerah DPP PKS Haris Yuliana, menurutnya peluang Deddy untuk diusung menjadi kandidat pada Pilgub Jabar 2018 sangat tinggi. “Peluang Deddy Mizwar untuk diusung jadi Cagub Jabar paling besar, pertimbangannya dari segi komunikasi, Ini yang paling dekat walaupun belum ada keputusan tetap. Ini masalah peluang ya, paling besar.”

Menurutnya, saat ini Deddy merupakan salah satu sosok eksternal atau non kader yang cukup sering berkomunikasi dengan PKS. “Karena hingga saat ini belum ada tokoh non kader yang sedekat ini dengan PKS seperti Pak Deddy Mizwar, Ridwan Kamil dulu memang dekat tapi kan sekarang beda punya sikap sendiri,” katanya, namun menegaskan kalau belum ada kesepakatan resmi antara PKS dengan Deddy terkait pencalonannya.

Ia menegaskan keputusan siapa kandidat calon kepala daerah yang akan diusung oleh PKS di Pilgub Jawa Barat 2018 sepenuhnya ada di tangan DPP PKS. “Kemarin sudah ada hasil Pemira tapi sampai sekarang belum jelas hingga saat ini siapa yang akan diusung oleh PKS. Yang jelas, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil DPP,” lanjut Haris yang melanjutkan kalau hal ini juga terkait koalisi dengan Partai Gerindra.

PKS Setuju Jika Gerindra Usung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar https://t.co/4fhN7aL28c

— VIVAcoid (@VIVAcoid) 8 Mei 2017

“Dengan Gerindra itu baru kesepahaman, belum ada ikatan resmi. Kita dekat dengan Gerindra itu betul, tapi belum ada ikatan atau kesepakatan. Ibaratnya orang baru saling lirik jatuh cinta, sebatas itu saja,” jelasnya. Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra Ferry Juliantono membenarkan, Deddy Mizwar memiliki potensi cukup tinggi untuk memenangi Pilkada Jawa Barat 2018.

“Pak Deddy Mizwar adalah salah satu dari beberapa tokoh lain yang sedang dipersiapkan Partai Gerindra di Jawa Barat. Siapa pun partainya akan memandang pak Deddy Mizwar sebagai tokoh yang karena pengalamannya sebagai Wakil Gubernur akan punya modal sebagai Gubernur,” kata Ferry di Bandung, Selasa (6/6).

Ferry pun tidak menutup kemungkinan jika memasangkan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi jika nantinya Partai Gerindra jadi berkoalisi dengan Partai Golkar di Pilkada Jawa Barat 2018. “Pak Deddy Mizwar bisa menjadi representasi buat banyak partai. Nantinya Pak Deddy Mizwar bisa dianggap Kader Gerindra atau bapak dari semua partai,” pungkasnya. (Suara Pembaruan)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emilihan gubernur Jawa Barat 2018 sudah di depan mata. Gaung gerilya parpol juga sudah mulai marak didengungkan dari tingkat bawah sampai  atas. Semua partai politik (parpol) sudah mulai gencar mencari pasangan calon (paslon) yang akan di usungnya, baik dari dalam partainya sendiri maupun calon dari partai lain.

Target mereka tentu saja nama-nama yang dianggap sudah sangat dikenal masyarakat, baik dari kiprahnya di pemerintahan daerah maupun kedekatan mereka dengan masyarakat serta partai politik itu sendiri.

Hingga saat ini, partai politik sudah menemukan dua nama tokoh yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi, yaitu Ridwan Kamil – Walikota Bandung yang akrab di sapa Kang Emil dan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta yang juga dielu-elukan warga berkat kemampuannya yang tak kalah hebat.

Bedanya, Dedi saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat. Sementara Kang Emil, walau telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem, banyak yang meminta dirinya maju melalui jalur independen. Harapan ini pernah disampaikan komunitas Pesantren se-Jawa Barat, KH Abdul halim, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Bayinah beberapa waktu lalu.

Namun tersiar kabar, kalau kedua tokoh ini sebenarnya juga tengah diincar oleh Partai Hanura. Hanya saja, partai ini ingin memasangkan mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jabar di Pilkada 2018 nanti.

Menurut seorang sumber di Jakarta, pihaknya saat ini telah melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan cabang partai dalam menjaring nama-nama yang akan menjadi calon. Selain itu, mereka juga kabarnya akan membahas peta koalisi dengan partai lainnya.

“Kita akan tanya DPD, agar mereka juga menanyakannya ke 27 DPC lainnya. Setelah itu, hasilnya akan di laporkan ke DPP,” katanya di gedung parlemen, Jumat (21/4), malam.

Sumber tersebut mengatakan, Emil dan Dedi juga hadir dan memberikan sambutan di hadapan ratusan kader Hanura pada rapat koordinasi pengurus daerah Hanura Jabar di Bandung. Sehingga, bisa saja Hanura nantinya akan berkoalisi dengan Golkar, mengingat kedua partai tersebut berada dalam satu wadah, yaitu mendukung pemerintah.

“Kedua tokoh tersebut memiliki kans besar untuk bertarung di Pilkada Jabar 2018 dan juga mempunyai elektabilitas yang tinggi,” terang sumber tersebut.

Bila kabar ini benar, maka akan menjadi keuntungan bagi warga Jabar karena kedua tokoh ini tidak harus saling bertarung namun bergandengan tangan dalam meraih posisi Jabar satu. Apalagi bila Nasdem tetap mempertahankan dukungannya pada Emil (Baca: Emil Jadi Primadona Parpol). Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Yuk, berikan pendapatmu. (Suara Pembaruan)