PinterPolitik.com

“Yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah.” ~ Abu Hamid Al Ghazali

[dropcap size=big]A[/dropcap]manah, begitulah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bagi Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahuddin Uno, saat terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, 19 April lalu. Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi kemenangan mereka, saat itu pula warga mulai menanyakan janji-janji yang pernah diumbar oleh keduanya.

“Janji apa kemarin? Kita akan jalankan sesuai janji kampanye,” ucap Anies, di Jakarta, Minggu (23/4). Sandiaga sendiri meminta semua pihak bersabar hingga Oktober, setelah mereka mendapatkan mandat dan dilantik sebagai gubernur secara resmi. “Setelah Oktober, kita mendapatkan mandat dan dilantik, mungkin baru bisa kita lakukan sebagai program sosialisasi atas realisasi janji kerja kita,” tegasnya.

Namun, Senin, 15 Mei kemarin, Anies dan Sandi mendeklarasikan tim yang disebut sebagai Tim Sinkronisasi. Menurut Anies, tim ini akan menerjemahkan secara teknis semua janji yang pernah diungkapkan selama kampanye. “Ada 23 janji yang harus menjadi program untuk dilaksanakan gubernur dan wakil gubernur lima tahun ke depan,” katanya saat konferensi pers di Jakarta.

Namun Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku tidak mengerti maksud dan tujuan dibentuknya tim sinkronisasi gubernur dan wagub terpilih tersebut. Ia malah meminta pasangan Anies-Sandi untuk tidak tergesa-gesa membahas program kerjanya masuk dalam APBD Perubahan 2017.

“Kita nggak ngerti maksud sinkronisasi mereka itu. Sekarang mereka sabar saja dulu, wong Belanda masih jauh. Biarkan selesaikan program gubernur hari ini, nggak usah grepesan kalau orang Betawi bilang, paham nggak? Nggak usah tergesa-gesa,” ujar Hasbi, Rabu (17/5). Ia berpendapat, Anies Sandi baru bisa memasukkan program kerjanya setelah dilantik, saat Plt Gubernur Djarot Saiful Hidayat selesai masa tugasnya.

Sinkronisasi Program Pemda

“Jadi gini. Kok berubah-ubah gitu lho. Habis tim transisi kemudian sekarang ada tim sinkronisasi. Kok berubah-ubah.”

Sebagai Plt Gubernur yang bertanggung jawab dengan jalannya pemerintahan daerah, Djarot mengaku bingung dengan istilah sinkronisasi yang dimaksudkan oleh Anies-Sandi. Kebingungan Djarot ini, kemudian ditanggapi oleh Anies dengan menjelaskan. “Ini pekerjaan sangat teknis. Tim sinkronisasi ini bukan seperti tim transisi, karena hanya melakukan sinkronisasi di masa awal, akibat adanya kesenjangan antara periode fiskal Pemda dengan periode pemerintahan,” jelasnya.

Secara definitif, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses secara bersamaan. Tujuannya untuk menghindari inkonsistensi data akibat pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda (mutual exclusion) atau mengatur urutan jalannya proses, sehingga dapat berjalan lancar dan terhindar dari kebuntuan (deadlock). Sinkronisasi ini diperlukan agar eksekusi dari proses yang dilakukan sesuai, sebab terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

Anies menjelaskan, berdasarkan pengalamannya di tahun 2012, saat Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun oleh gubernur yang masih menjabat, kala itu masih dipegang oleh Fauzi Bowo. Saat Jokowi masuk dan menjabat, baru ada penyempurnaan dan penambahan program unggulan.

Walaupun sifatnya masih informal, Tim Sinkronisasi mulai menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.  https://t.co/KgW6QoFFW7

— Anies Sandi (@JktMajuBersama) May 12, 2017

“Pengalaman ya, saya tahun 2012 itu kan juga ikut masa transisi dari Pak Fauzi Bowo ke Pak Jokowi. Dan waktu itu memang kita percaya betul bahwa RPJMD, RKPD, itu disusun oleh Pak Fauzi Bowo. Kemudian masuklah Pak Jokowi, dari situ ada beberapa penyempurnaan dan penambahan program unggulan. Saya masih ingat betul, program unggulan yang masuk di situ adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), sama seperti ini,” terangnya.

Mengenai adanya tim ini, Djarot berencana akan mengundang pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk berdiskusi terkait program yang ingin dimasukkan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI ke APBD Perubahan 2017. Alasannya, agar dia dan pihak Anies-Sandi memiliki persepsi yang sama atas mekanisme program kerja dan tim sinkronisasi. “Untuk proses seperti ini, mari kita dengarkan, tunggu apa masukan atau keputusan dari Kemendagri,” jelasnya.

Menerjemahkan Janji Kampanye

“Kami memulai tradisi yang baik. Kita ingin memastikan 23 janji kerja kami bisa terwujud, insya Allah.”

Bagi Sandi, tim sinkronisasi merupakan terobosan baru agar 23 janji kerja yang pernah diumbar sebelumnya tidak hanya tinggal janji. “Tim ini akan bekerjasama dengan kedua tim yang telah dibentuk sebelumnya, yaitu tim pengarah yang menyerap aspirasi masyarakat dan tim pakar yang selama ini telah merumuskan program kerja sejak masa Pilkada lalu,” ujarnya, di Menteng, Jakarta, Senin (15/5).‎

Anies juga mengemukakan, tim sinkronisasi yang dibentuknya berperan menerjemahkan teknis semua janji yang diungkapkan pasangan ini selama kampanye. Tim ini akan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rencana mereka dengan apa yang dikerjakan Pemda selama ini bisa sinkron. “Kita juga ingin memastikan bahwa aspirasi warga, masalah yang ada di Jakarta, dengan janji kita bisa sinkron,” paparnya.

Anies yakin tim ini akan mampu melakukan tugas dengan baik, karena terdiri dari figur-figur yang kompeten di bidangnya. “Mereka akan diminta menjadi narasumber, bagian dari proses menerjemahkan janji kampanye,” lanjut Anies yang mempercayakan kepemimpinan tim ini pada mantan menteri ESDM Sudirman Said, dan tujuh anggota lainnya, yakni Edriana Noerdin, Eko Prasojo, Fadjar Pandjaitan, Rikrik Rizkiyana, Marco Kusumawijaya, Mohammad Hanief Arie Setianto, dan Untoro Hariadi.‎

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyerahkan sepenuhnya pembagian tugas antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam memimpin Jakarta. Ia mengatakan fungsi dan tugas mereka telah diatur dengan aturan yang berlaku. “DPRD tidak seperti yang dipersepsikan Ahok; lembaga yang kotor dan tidak beres. Padahal, begitu selesai, ya selesai. Kita bahas bareng, satu kata kuncinya, programnya untuk kepentingan rakyat, pasti DPRD setuju,” jelasnya.

Dibentuknya tim sinkronisasi oleh gubernur dan wagub terpilih, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, adalah hal yang wajar akibat adanya tuntutan dari masyarakat yang begitu besar pada masa Pilkada DKI 2017. “Tim ini kan untuk mempersiapkan. Dalam hitungan lima bulan yang akan datang, paling tidak permintaan dan tuntutan masyarakat akan besar sekali, sehingga bisa dipahami harus mulai dipersiapkan,” katanya, Jumat (12/5).

Zuhro menilai, Anies dan Sandi bukanlah pejabat pemula. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. “Mereka berdua dwi tunggal yang bukan pemula, tapi dwi tunggal yang sudah siap what to do, how to do, how to solve the problem,” jelasnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pengamat Politik Hendri Satrio, ia mengaku tidak masalah jika Anies dan Sandi membentuk tim sinkronisasi, karena ada hal yang penting, yakni memenuhi janjinya pada saat kampanye.

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

JAKARTA – Banyak pihak menilai, Pilkada DKI Jakarta seperti ajang Pemilihan Presiden sebab tingkat persaingan yang panas dan ketat antara para pasangan calon (paslon) hingga nama besar ketua umum partai yang memayungi para paslon ini.

Panasnya persaingan di Pilkada DKI Jakarta juga terdengar hingga luar negeri, hal itu terbukti dari banyaknya media asing yang menyoroti pesta demokrasi di DKI Jakarta. Beberapa diantaranya adalah Reuters, The Guardian, The New York Times dan USA Today.

Dalam pemberitaannya, Reuters mengangkat judul “Indonesians Vote for Jakarta Governor as Religious Tensions Divide“. Isi dari berita tersebut membahas pro kontra pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan ketegangan antar agama selama masa kampanye.

Selanjutnya ada The Guardian, dengan judul “Battle for Indonesia’s largest city: all you need to know about elections in Jakarta”. The Guardian menulis bahwa Pilkada di Ibukota Indonesia ini sebagai ajang pengujian bagi nilai-nilai Islam moderat dan pluralisme Indonesia.

Lalu juga ada The New York Times. Situs berita ini menurunkan artikel yang berjudul “Election in Indonesia’s Capital Could Test Ethnic and Religious Tolerance”. Dalam beritanya, situs berita Amerika Serikat itu menyoroti kasus penistaan agama yang membuat Ahok menjadi seorang pesakitan.

Adapun media lain yang menyoroti Pilkada Jakarta adalah USA Today dengan tajuk, “Jakarta election pits Christian against rising tide of Muslim extremism“. Harian itu menulis tentang bagaimana Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi refensi mengenai wajah Indonesia di masa depan, dan bagaimana menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama di DKI Jakarta.

Besarnya antusiasme masyarakat dunia tentang pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, menjadi tolok ukur tersendiri bagi Indonesia. Sorotan dunia ini membuktikan bahwa jalannya demokrasi di negara ini, menjadi salah satu barometer demokrasi dunia. (Berbagai sumber/A15)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]T[/dropcap]idak akan ada kebakaran kalau tidak ada yang menyalakan api. Mungkin itu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan situasi politik nasional secara umum dan peta politik di Jakarta secara khusus. Setelah berbulan-bulan lamanya energi semua orang terkuras dengan kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat ini muncul kasus lain yang menjerat lawan politiknya.

Berita terbaru adalah adanya kasus hukum yang menimpa calon wakil gubernur (Cawagub) Sandiaga Uno. Sandi diduga terjerat kasus penggelapan uang. Kok bisa?

Sandi sudah mengikuti pemeriksaan yang dilakukan di Polda Metro Jaya selama 4 jam pada Jumat, 31 Maret 2017 kemarin. Ia dimintai keterangan terkait kasus dugaan penggelapan tanah. Pada pemanggilan sebelumnya, Sandi tidak hadir. Penyidik Subdit Harta Benda dan Bangunan Tanah (Harda Bangtah) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menanyakan kepada Sandi seputar jual beli lahan seluas 3.000 meter persegi di Curug, Tangerang, Banten. Sandi yang dilaporkan sebagai terduga pelaku penggelapan hasil penjualan tanah itu masih berstatus saksi.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan membantah adanya ‘pesanan politik’ dalam penyelidikan kasus ini. Menurut Kapolda, semua orang sama di mata hukum. Kepolisisan tak bisa memenuhi permintaan Sandi untuk menunda pemeriksaan hingga setelah pencoblosan 19 April 2017 nanti. Apalagi, Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 tentang penangguhan kasus hukum calon kepala daerah telah dicabut. Hal yang sama terjadi ketika memproses hukum calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan penodaan agama.

Sandiaga Diperiksa, Kapolda: Tidak Ada Urusan dengan Elektabilitas https://t.co/ExQBBa7Pwy pic.twitter.com/DpU76xDoSj

— detikcom (@detikcom) March 30, 2017

Yang jelas, kasus ini membuat gelaran pilkada DKI Jakarta menjadi semakin menarik. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus ini?

Kasus Penggelapan Aset Tanah

Sandi dilaporkan ke Polisi atas dugaan penggelapan aset tanah atas nama Djoni Hidayat. Djoni yang diwakilkan kuasa hukumnya RR Fransiska Kumalawati Susilo melaporkan Sandi dan Andreas Tjahyadi pada 8 Maret 2017. Djoni menuduhkan Sandi dengan dugaan pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Sementara menurut kuasa hukum Sandi, Arifin Djauhari, kasus ini bermula pada 2001 ketika Edward Soeryadjaya melalui beberapa tangan melepaskan 1.000 lembar sahamnya atas PT Japirex. Sandi membeli 1.000 lembar saham tersebut dan akhirnya menjadi pemilik 40 % saham perusahaan. Dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, Sandi masuk ke dalam kepengurusan perseroan sebagai komisaris.

Diperiksa Polisi, Sandiaga Bagikan Kue Hasil Ok Oce https://t.co/QqSauR3q4B pic.twitter.com/b8C4L7UlEy

— METRO TV (@Metro_TV) March 31, 2017

Pada perkembangannya, tanggal 11 Februari 2009, Sandi selaku pemegang saham 40 persen dan Andreas yang memegang saham 60 persen, memutuskan untuk membubarkan PT Japirex. Berdasarkan aturan umum yang berlaku untuk korporasi, ketika perusahaan dibubarkan, dibentuk tim likuidasi. Segala hak dan kewajiban yang melekat pada PT Japirex menjadi urusan tim likuidasi. Tim likuidasi yang diangkat dalam pembubaran tersebut adalah Andreas Tjahyadi selaku ketua tim likuidator, Effendi Pasaribu sebagai wakil ketua tim likuidator, Djoni Hidayat dan Triseptika sebagai anggota tim likuidator. Sementara – menurut kuasa hukum Sandi – nama Sandi tidak ada di dalam daftar tim tersebut.

Tugas tim likuidator mengurus segala hak dan kewajiban perseroan, termasuk jika ada aset yang harus dijual dan berapa hutang yang harus dibayar. Setelah semua hak dan kewajiban terlaksana, baru dilakukan pembagian berdasarkan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dalam proses likuidasi, tim likuidator menjual sebidang tanah yang terletak di Curug. Luasnya 3.000 meter persegi, atas nama Djoni Hidayat.

Sebagaimana aturan korporasi, ketika dilikuidasi, ditentukan di mana dana hasil penjualan tersebut disimpan. Karena perusahaannya sudah tidak ada, maka dibuatkan akta untuk penyimpanan dana secara perseorangan. Dibuatlah akta yang menerangkan bahwa seluruh hasil penjualan itu dimasukkan ke dalam rekening Andreas selaku ketua. Oleh karena itu, menurut kuasa hukumnya, Sandi tidak pernah terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, versi kisah yang lain menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Sandi dan Andreas berencana menjual aset tanah PT Japirex seluas sekitar 6.000 meter persegi yang berlokasi di jalan Curug Raya kilometer 3.5 Tangerang Selatan. Di belakang tanah asset PT Japirex itu terdapat tanah seluas 3.000 meter persegi milik Djoni Hidayat.

Tanah 3.000 meter milik Djoni itu adalah tanah titipan dari mendiang Happy Soeryadjaya yang tak lain adalah istri pertama dari konglomerat Edward Soeryadjaya. Sandi dan Andreas mengajak Djoni untuk ikut menjual tanahnya dengan iming-iming akan ada keuntungan dengan penjualan itu. Dalam laporannya kepada polisi bernomor LP/1151/III/2017/PMJ/Dit Reskrimum, Djoni Hidayat mengklaim tanah dengan total luas sembilan ribu meter persegi itu akhirnya laku Rp12 miliar. Persoalan muncul karena Djoni merasa tidak mendapatkan seluruh keuntungan yang dijanjikan Sandi. Edward Soeryadjaya pun turut menjadi pihak pelapor dalam kasus itu.

Atas penjualan tanah itulah Sandi kemudian digugat. Fakta adanya nama Edward Soeryadjaya di belakang kasus ini tentu membuat persoalan ini menjadi menarik. Mengapa demikian?

Pilkada dan Pertarungan dalam Klan

Edward Soeryadjaya adalah mantan rekan bisnis Sandi. Ia adalah putera sulung taipan pendiri grup Astra, William Soeryadjaya. Nama klan Soeryadjaya memang tidak bisa lepas dari Sandi. Kesuksesan bisnis Sandi pun tak lepas dari keluarga tersebut. Sandi adalah salah satu ‘murid’ berbisnis William Soeryadjaya.

Bisnis Sandi dimulai pada 1997 ketika ia bersama Rosan Perkasa Roeslani – yang kini menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) – mendirikan perusahaan penasihat keuangan bernama PT Recapital Advisors. Setelah mengenal William Soeryadjaya, kedekatan Sandi dengan klan Soeryadjaya pun berlanjut. Pada 1998, Sandi dan Edwin Soeryadjaya – putra kedua William Soeryadjaya – mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Perusahaan itu berkecimpung di bisnis pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan.

Kinerja Saratoga terbilang sukses. Perusahaan mampu menyedot modal investor untuk mencaplok perusahaan-perusahaan bermasalah, kemudian melegonya setelah dibenahi. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menjadi salah satu perusahaan yang mampu dibenahi Saratoga.

Sejak Saratoga didirikan, Sandi menjadi pucuk pimpinan yang langsung mengarahkan bisnis perusahaan. Sandiaga juga ditengarai memiliki 16 jabatan di seluruh perusahaan dan anak usahanya. Namun, setelah memilih berfokus di dunia politik bersama Partai Gerindra, Sandi rela melepas semua jabatan di bisnisnya. Saat ini, tahta pimpinan Saratoga diserahkan kepada cucu William Soeryadjaya, Michael Soeryadjaya.

Sejatinya, masalah yang terjadi di antara Sandi dan Edward bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, Edward melaporkan Sandi dangan tuduhan pemalsuan sertifikat lahan Depo Pertamina di Balaraja, Tangerang. Melalui PT Siwani Makmur Tbk, Edward melaporkan PT Pandan Wangi Sekartaji yang sempat dipimpin oleh Sandi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dan penggelapan dokumen.

Perselisihan tersebut terus bergulir hingga Edward mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, putusan MA pada 21 Desember 2010 menolak permohonan kasasi Edward atas klaim lahan seluas 199.910 meter persegi yang dipersengketakan.

Setelah kasus itu berakhir, saat ini Edward kembali muncul dengan serangan tuntutan baru kepada Sandi tatkala sedang sibuk maju dalam panggung politik di Jakarta. Sandi dihantam dengan tuduhan penggelapan tanah yang berujung kerugian pihak lain. Tak pelak banyak yang menilai kasus ini sangat berkaitan dengan Pilkada Jakarta.

Desas-desus yang muncul di seputaran kasus ini adalah soal dukungan Edward Soeryadjaya kepada calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang bahkan sudah dilakukan saat ia mendukung Jokowi dan Ahok pada pilgub Jakarta 2012. Di beberapa forum, diskusi tentang masalah ini cukup hangat dibicarakan, walaupun belum bisa dibuktikan kebenarannya secara utuh.

Sementara di lain pihak, saudara Edward – Edwin Soeryadjaya – justru menjadi salah satu pihak yang mendukung Sandi. Maka, ketika Sandi mengatakan bahwa ada pertarungan ‘dua orang super kaya dalam kasus penggelapan tanah ini’, Sandi sesungguhnya mungkin merujuk pada dua orang ini.

Faktanya, beberapa pihak juga menyebutkan bahwa hubungan dalam keluarga Soeryadjaya juga sangat buruk. Hubungan Edward dan adiknya Edwin sangat buruk. Edwin dan saudara-saudara lainnya menuduh Edward sebagai sumber malapetaka grup Astra.

Boleh jadi pertarungan pada pilkada Jakarta putaran kedua nanti bukan hanya soal Ahok/Djarot vs Anies/Sandi saja, tetapi juga ada pertarungan kepentingan dalam klan Soeryadjaya. Benarkah demikian? Menanggapi kasus penggelapan tanah ini misalnya, Sandi sempat diundang oleh Edwin Soeryadjaya. Terkait undangan tersebut, Sandi mengatakan:

“Dia (Edwin) berpesan tabahlah, karena ini bukan yang pertama saya berhadapan dengan Pak Edward, sudah berkali-kali dan kuncinya sekarang ini kan bobotnya lebih ke arah politik, Pak Edward sudah secara terang-terangan mendukung calon lain, ya menurut saya ini sah-sah saja.”

Kalaupun hal tersebut benar, maka kasus hukum yang dituduhkan kepada Sandi pun menjadi sarat muatan politik. Menarik untuk ditunggu apa dampak kasus ini terhadap hasil pilgub putaran kedua pada 19 April nanti. (Berbagai sumber/S13)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]engadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Sidang ke-16 ini merupakan kesempatan terakhir tim penasihat hukum terdakwa menghadirkan saksi dan ahli. Sebanyak tujuh ahli akan dihadirkan hari ini dalam persidangan.

Melihat kasus yang menimpa Ahok, Budayawan Mohamad Sobary menilai kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukanlah penistaan agama. Menurut dia, Ahok hanyalah korban dari keserakahan politik.

Beberapa hari lalu, Ahok – Djarot sempat disindir kubu Anies – Sandi perihal perubahan foto Djarot pada surat suara, di mana Djarot menggunakan peci dalam foto tersebut. Hal tersebut menuai spekulasi bahwa foto Djarot dengan menggunakan peci adalah salah satu cara pasangan calon nomor dua ini untuk membendung isu SARA yang masih kuat menyerang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Namun Djarot membantah anggapan tersebut, ia mengatakan bahwa peci adalah simbol nasional yang dipopulerkan oleh Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno

“Saya malah heran kok yang satu enggak pakai ya? Kalau memang ini lambang kebangsaan harusnya pakai dong,” ujar pasangan calon nomor tiga yang terkenal dengan slogannya “coblos pecinya” dalam Pilkada ini, Anies Baswedan saat ditemui di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/3)

Di tempat terpisah, Sandiaga pun mengomentari perubahan foto Djarot tersebut, “Musti cari tagline baru tapi ya. Jadi kita angkat itu (peci) di putaran pertama dan alhamdulillah Pak Djarot terinspirasi,” ujar Sandiaga saat mengunjungi Gifted School Cugenang, Angkrong, Cianjur, Kamis (23/3).

Ahok memang seperti pasrah dengan serangan – serangan politik yang menusuk dirinya, bahkan di hadapan para guru non-PNS yang hadir dalam acara deklarasi forum guru non-PNS untuk Ahok- Djarot di Posko Rumah Badja, di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3) ia menyampaikan pernyataan yang pesimis terkait pertarungannya di Pilkada DKI Jakarta ini.

“Kita enggak jadi gubernur itu urusan Tuhan. Walaupun kita berusaha. Kalau kata orang Islam man jadda wa jadda, semua urusan Tuhan. Bukannya tidak semangat, kita hanya berusaha, saya selalu berdoa seperti itu. Kalau Tuhan pengen saya jadi pejabat, saya akan kerjakan semaksimal saya. Kalau Tuhan tidak pilih saya pun, saya bersyukur ” kata Ahok.

Strategi Play Victim

Selama Pilkada, pasangan nomor urut dua ini memang selalu menjadi sasaran utama untuk diserang oleh para lawan politiknya. Melihat hal tersebut, Ahok – Djarot pun seakan hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Selain Ahok, perlakuan tidak mengenakan pun dirasakan oleh Djarot, di mana ia diancam hingga di usir saat datang ke acara Haul Soeharto di Masjid AT-Tin dan masih banyak lagi serangan lainnya yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut dua ini. Namun dari sikapnya, Ahok bersama tim pemenangannya sudah memperlihatkan indikasi menggunakan strategi Play Victim.

Play Victim adalah memainkan peran seolah-olah dirinya sebagai orang yang paling menderita dimuka bumi, sehingga dia akan dengan mudah

mendapatkan simpati orang lain yang kasihan sama dia. Dalam buku Psikolog asal Amerika George K Simon, In Sheep`s Clothing, strategi ini bertujuan untuk memanipulasi pikiran dan mengarahkan opini orang lain. Cara ini dinilai efektif karena setiap orang tak ingin melihat orang lain menderita agar tidak merasa bersalah terhadap diri sendiri.

Tujuan melakukan Play Victim adalah lebih pada mengarahkan opini masyarakat agar menyalahkan seseorang atau suatu kelompok yang seakan-akan (seseorang atau kelompok) itu yang menjadi penyebab dibalik semua kemalangan si pelaku Play Victim, situasi ini membuat seakan-akan pelaku Play Victim ini orang baik yang tertindas oleh orang jahat.

Orang-orang yang kurang paham mengenai strategi Play Victim, tidak jarang tertipu mentah-mentah oleh isu atau berita yang disebarkan. Pelaku Play Victim memang memanfaatkan kebodohan orang lain yang mau tertipu olehnya. Pelaku Play Victim banyak menggunakan media sebagai alat penyebar isu ini. Lebih-lebih di masa kini, media sosial dan aplikasi pesan menjadi alat ampuh bagi mereka untuk melakukan aksi tersebut.

Hal tersebut seakan tergambar dari pola politik Ahok. Dengan bertindak sebagai korban, Ahok memposisikan diri sebagai pihak yang paling dirugikan. Dengan kata lain, Ahok dituntut harus bisa menunjukkan bahwa status tersangka-nya itu merupakan akibat dari peristiwa lain. Ahok juga harus bisa menyentuh pikiran masyarakat bahwa dia merupakan korban dari kasus dugaan penistaan agama ini. Serta Ahok harus mempelihatkan bahwa dia adalah pihak yang paling dirugikan.

Seperti contohnya dalam kasus penistaan agama terkait surat Al – Maidah ayat 51 ini, Ahok menyanggah jika ia telah menistakan agama islam, karena dia  sangat menghargai agama islam terlebih ia (katanya) memiliki keluarga angkat dengan ajaran islam yang taat. Hal tersebut diperkuat dengan foto – foto yang menyebar di dunia maya antara dirinya dan keluarga angkatnya yang muslim

Kini hasil dari permainan Ahok pun menuai hasil, di mana ia mendapat dukungan dari segala lapisan masyarakat. Salah satunya adalah Budayawan yang juga mantan Pemimpin Umum KBN Antara, Mohamad Sobary, ia mengatakan bahwa kasus yang menimpa Ahok ini bukanlah kasus penistaan agama, ia berpendapat bahwa Ahok hanyalah korban dari keserakahan politik.

“Mereka yang justru menistakan Islam secara nyata, tapi Ahok yang dituduh berbuat begitu. Ini ketidakadilan di atas ketidakadilan,” ujar Shobary, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/3).

Ini jelas seperti drama politik, mudah sekali membaca realitas itu sebagai stimulator untuk merangsang simpati publik. Sasarannya jelas, muslim kaum miskin kota yang merasa simpati dan kasihan dengannya, di mana kelompok ini memiliki suara mayoritas di masyarakat.

Dukungan Untuk Ahok Dari Netizen

Sepertinya permainan Play Victim Ahok menuai hasil, ketika dukungan untuk dirinya makin bertambah. Seperti yang terjadi pada hari ini Rabu, 29 Maret 2017 di mana hashtag #FREEAHOK menempati posisi trending topic nomor dua terbanyak di Twitter.

Menurut DR Iswandi Syahputra, Pengamat Media UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kubu pro Ahok – Djarot memang diketahui memiliki banyak robot-robot virtual yang bisa digerakkan secara otomatis untuk mengangkat sebuah topik perbincangan di media sosial menjadi viral.

Cara tersebut pun selalu ampuh, hal ini dikarenakan jumlah penggunan media sosial di Indonesia jumpahnya sangat banyak sehingga mampu membuat sebuah berita menjadi viral. Berbagai dukungan pun hadir di twitter yang bertujuan untuk medukung Ahok di sidang kasus penistaan agama yang berlangsung hari ini. Berikut beberapa dukungan tersebut,

Bagaimana Mungkin Menistakan Agama, Justru Ahok yang Mengajari Saya Sedekah #FreeAhok https://t.co/LnI0tACM6Q

— Nurul Oktaviani (@nurulokta1012) March 29, 2017

“Bagaimana Mungkin Menistakan Agama, Justru Ahok yang Mengajari Saya Sedekah #FREEAHOK” – @nurulokta1012

Bismillah,semangat pak @basuki_btp ?✊…Ingatlah: Hanya pohon yang berbuah manis yang selalu dilempari batu #FreeAhok #FreeAhok #FreeAhok ✌ pic.twitter.com/VK72VX5Qgr

— I_Am VeY (@VeyWiniy) March 29, 2017

“Bismillah,semangat pak @basuki_btp …Ingatlah: Hanya pohon yang berbuah manis yang selalu dilempari batu #FreeAhok #FreeAhok #FreeAhok” – @VeyWiniy

Sudah dua kiai besar Rois Syuriah NU jadi saksi meringankan untuk Ahok. Entoh begitu, para bebal masih bilang dia menista. #FreeAhok

— Saidiman Ahmad (@saidiman) March 29, 2017

“Sudah dua kiai besar Rois Syuriah NU jadi saksi meringankan untuk Ahok. Entoh begitu, para bebal masih bilang dia menista. #FreeAhok” – @saidiman

Pelaku Play Victim Di Indonesia

Strategi Play Victim bukan baru ini saja dimainkan oleh para elit politik Indonesia. Selain Ahok, tokoh lain yang menggunakan strategi ini adalah Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi. Pada kampanye pilpres lalu, Jokowi seakan – akan menjadi sasaran utama serangan politik. Strategi tersebut sukses membuat Jokowi seolah-olah menjadi orang yang teraniaya dengan segala macam fitnah dengan tujuan untuk mendapatkan empati dari masyarakat Indonesia dan hasilnya, Jokowi dapat dengan mudah melenggangkan kakinya menuju kursi presiden Republik Indonesia.

Dengan kekuatan permainan manipulasi psikologi yang dilakukan Ahok ini, apakah ia dapat untuk mengalahkan pesaingnya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan membawanya kembali menduduki kursi DKI 1? Berikan pendapatmu. (A15)

“Pertama, bahwa penyidik sudah mengajukan pencekalan dan sampai saat ini berlaku,” kata Rum di Kejaksaan Agung, Kamis (1/12/2016).

Lalu, lanjut Rum, seusai SOP yang ada, apabila penyidik Polri tak menahan tersangka, kejaksaan pun akan bersikap sama. “Kami juga tidak melakukan penahanan,” ujar Rum.

Ketiga, jaksa peneliti memutuskan bahwa Ahok tak perlu ditahan lantaran kooperatif. “Bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang,” lanjut Rum.

Alasan keempat, jaksa menyusun dakwaan kasus Ahok dengan pasal alternatif. Pasal pertama adalah Pasal 156 a KUHP yang ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara itu, pasal kedua adalah Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Hal itu dimanfaatkan oleh Ahok untuk melanjutkan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Hari ini dia dijadwalkan berada di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Di sana Ahok biasanya akan menemui masyarakat dan sejumlah tokoh ternama yang sengaja datang untuk berdialog.

Sementara pendamping Ahok di Pilkada Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat pada hari ini dijadwalkan menghadiri peresmian Posko Kampung Basuki-Djarot (Badja) di Jalan Masjid Bendungan, Cawang, Kramat Jati, pukul 13.30. Setelah itu, Djarot bersilaturahmi dengan warga sekitar.