Ketika bertemu Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meskipun enggan menyebutkan nama yang diusulkan, sejumlah rumor pun berkembang. Salah satunya datang dari Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule yang menilai bahwa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok cocok menjadi cawapres Anies.

Penilaian Iwan ini menjadi menarik – mengingat keduanya adalah dua nama yang kerap saling dibenturkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Setujukah publik bila Ahok digandengkan sebagai cawapres Anies?

Pinterpolitik.com 

“Kebencian dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan.”

:: Paus Fransiskus ::

[dropcap]L[/dropcap]embaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei soal tren persepsi publik tentang demokrasi, korupsi, dan intoleransi yang dilakukan pada bulan Agustus 2018.

Dari tiga isu yang dibahas, salah satu yang menarik perhatian adalah terkait dengan intoleransi. Dalam rilis itu, disebut bahwa terjadi peningkatan intoleransi politik sejak tiga tahun terakhir.

Bermula pada tahun 2016, angka tersebut naik pada 2017 dan 2018. Survei tersebut melibatkan 1.520 responden dengan metode multistage random sampling atau sistem pengacakan bertingkat.

Yang dimaksud intoleransi politik dalam survei itu berkaitan dengan pilihan terhadap pimpinan politik.

Melihat kondisi tersebut, tentu ada kekhawatiran tersendiri sebab intoleransi politik menjadi bara dalam kehidupan demokrasi. Pertumbuhannya bisa saja menyebabkan disintegrasi bangsa.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa tren intoleransi ini cenderung meningkat? Serta apa dampak yang akan terjadi untuk kehidupan demokrasi?

Intoleransi Politik

Dalam survei LSI itu, sebanyak 39 persen responden menyatakan keberatan non-muslim menjadi bupati atau wali kota. Angka ini naik pada Agustus 2017 dengan angka 47 persen serta 52 persen pada Agustus 2018.

Kemudian, jumlah muslim yang keberatan pada gubernur non-muslim juga meningkat dari 40 persen pada 2016 menjadi 48 persen pada 2017. Angka tersebut naik lagi menjadi 52 persen pada Agustus 2018.

Kemudian, ada 55 persen responden muslim yang keberatan jika dipimpin wakil presiden non-muslim pada Agustus 2018. Angka ini meningkat dibanding Agustus 2016 yang jumlahnya 41 persen dan 50 persen pada Agustus 2017.

Terakhir, survei ini menunjukkan jumlah muslim yang keberatan jika non-muslim menjadi presiden naik dari 48 persen pada Agustus 2016 menjadi 53 persen pada Agustus 2017 dan 59 persen pada Agustus 2018.

Tren ini berbanding terbalik dengan responden non-muslim yang sebagian besar menyatakan tidak keberatan jika muslim menjadi pemimpin politik.

Sebanyak 78 persen non muslim menyatakan tidak keberatan muslim menjadi wali kota/bupati, 78 persen tidak keberatan muslim menjadi gubernur, 86 persen menyatakan tidak keberatan muslim menjadi wakil presiden, dan 86 persen menyatakan tidak keberatan muslim jadi presiden.

Dari simpulan survei tersebut, dalam hal intoleransi antarumat beragama, warga muslim cenderung intoleran kepada nonmuslim terutama dalam hal politik.

Dalam tiga tahun terakhir, intoleransi warga dalam politik terus meningkat. Warga muslim keberatan jika nonmuslim menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat.

Burhanudin Muhtadi, peneliti senior LSI, menyebut bahwa hasil survei itu memiliki pertalian dengan aksi menentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai melakukan penistaan terhadap agama.

Fenomena itu adalah keran pembuka terhadap intoleransi politik di negeri ini. Meski begitu, dalam survei maupun komentar Burhan, tidak dijelaskan kenapa akhirnya intoleransi politik ini meningkat.

Jika melihat pada tulisan Prosefor dari Univeritas Washington James L. Gibson yang berjudul Political Intolerance in the Context of Democratic Theory menyebut bahwa dasar dari intoleransi politik adalah pemikiran tertutup dan adanya perasaan terancam.

Selain itu, intoleransi politik terjadi juga akibat adanya majority privilege atau keinginan kelompok mayoritas untuk diistimewakan. Dengan tampilnya Islam politik, ada kecenderungan dari kelompok Islam untuk mendapatkan perlakukan lebih dari yang minoritas.

Selanjutnya, dari perspektif negara, ada distingsi tersendiri kenapa akhirnya intoleransi politik ini bisa mendapatkan celah. Intoleransi ini terwujud karena negara tidak memiliki ketegasan untuk bersikap.

Sayangnya, sejauh ini negara malah menafikkan dengan berargumen bahwa demokrasi yang membawa kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka.

Intoleransi Politik Ada Yang Menggerakkan

Kontestasi politik kontemporer Indonesia mesti dipahami dalam konteks intoleransi yang lebih luas. Komodifikasi agama serta gerakan-gerakan dengan atribut kesalehan menjadi bahan bakar utama politik identitas meruyak ke ruang publik.

Adanya “lingkaran setan” dari identitas politik, representasi media massa serta politik oportunis membuat intoleransi di Indonesia mengambil alih diskursus publik tiga tahun terakhir ini.

Bisa jadi, dengan adanya tren intoleransi politik, dimanfaatkan untuk kepentingan pada tingkat elektoral. Para aktor politik republik ini melihat celah dari isu divisif untuk maju sebagai pemimpin publik.

Secara paradoks, salah satu tantangan terpenting terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia adalah Pemilihan Umum itu sendiri. Memerlukan dukungan dari suara mayoritas, politikus menggunakan isu politik identitas untuk moda kepentingan elektoral, di mana sering hak-hak minoritas malah terabaikan.

Hal inilah yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Barisan pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengemas isu ini dengan banal hingga tensi politik terasa sangat panas.

Marcus Mietzner, mengungkapkan bahwa intoleransi politik ada yang memobilisasi. Mobilisasi tersebut dilakukan oleh peternak politik serta kalangan muslim kelas menengah secara ekonomi dan berpendidikan tinggi. Objek alias massanya adalah kalangan muslim dengan tingkat ekonomi rendah.

Contohnya adalah pada Aksi 212 yang dimotori oleh golongan berpendidikan. Hal ini terlihat dari tokoh misalnya seperti Rizieq Shihab yang mengenyam pendidikan di luar negeri.

Praktik mobilisasi ini nampaknya tidak akan berhenti pada konteks Pilkada DKI 2017 saja. Mengingat bahwa hal itu menjadi keran pembuka, besar kemungkinan intoleransi politik akan digunakan pada Pemilu di tahun-tahun mendatang.

Menurut Burhan, angka tersebut masih berpeluang meningkat jelang Pilpres 2019. Faktor determinannya adalah masing-masing kontestan memang bakal menggunakan isu agama untuk meraup dukungan masyarakat.

Pada konteks Pilpres 2019, dua kubu kontestan yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo sangat concern terhadap unsur kelompok Islam. Tentu saja tujuannya untuk menangkal isu tersebut mendera ke kubu mereka.

Kubu Prabowo sudah jelas didukung oleh kelompok 212 dan GNPF-Ulama, sebagai representasi islam politik. Kemudian dari kubu Jokowi memasang Ma’ruf Amin sebagai pendamping untuk mengesankan bahwa dirinya ada pada pihak Islam.

Dengan demikian, mobilisasi intoleransi politik, dalam konteks Pilpres 2019 menjadi zero sum game.

Tegakkan Toleransi

Intoleransi pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari dimensi internasional. Amerika Serikat sebagai negara superpower juga mengalami intoleransi tersebut. Munculnya Donald trump dengan wacana white supremacy membawa gelombang luas ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. 

Sementara intoleransi politik di Indonesia tidak hanya dikooptasi oleh kelompok Islam. Hal itu juga terlihat misalnya dari survei LSI itu sendiri. Masyarakat yang menjadi mayoritas di manapun berada, cenderung berlaku intoleran.

Artinya, wilayah persebaran dari kelompok tertentu juga memainkan peran dari segi intoleransi tersebut. Hal ini seperti yang juga disampaikan oleh Yenny Wahid ketika menyampaikan pandangannya pada saat rilis survei LSI, ia mengatakan bahwa intoleransi tidak hanya eksklusif dilakukan warga Islam.

Memang, terlepas dari siapa pun yang melakukan intoleransi, kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan. Sebab hal itu dapat mengoyak rasa kebangsaan sebagai negara.

Jika menggunakan studi Gibson, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir intoleransi politik. Yaitu dengan menggunakan civic education. Toleransi dapat dipupuk melalui pendidikan dan pelatihan yang holistik.

Negara dalam hal ini juga memiliki peran besar untuk mereduksi intoleransi politik. Demokrasi tidak bisa berjalan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap kelompok intoleran.

Sebab toleransi adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. (A37)

PinterPolitik.com

18.15 WIB

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur & Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017

• Kini Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memikul tanggung jawab yang lebih berat. Menurutmu apakah pasangan Anies-Sandi akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang lebih baik utuk DKI Jakarta? Berikan pendapatmu. #PilkadaDKI #PilgubJakarta2017

17.36 WIB

Anies Berharap Bisa Kembali Rajut Persatuan

• Dalam Konferensi Pers menanggapi hasil quick count yang memenangkan dirinya dan Sandi, Anies Baswedan menyampaikan bahwa kemenangan ini bukan untuk dirinya dan Sandi, tetapi untuk seluruh warga Jakarta.
• “Mari kita bersatu untuk Jakarta yang lebih baik”, demikian kata Anies.
• Anies berharap dirinya dan Sandi dapat kembali membantu warga Jakarta untuk merajut suasana persatuan dan persaudaraan yang sebelumnya sempat terpecah.

Pidato kemenangan yang sangat menentramkan. Selamat datang #GubernurBaru @aniesbaswedan @sandiuno ?? #AniesSandiMenang #AniesSandiDKI1

— Akhta (@_akhta_) April 19, 2017

• Ia juga memuji Ahok dan Djarot sebagai putra-putra terbaik bangsa ini dan berupaya bisa melanjutkan berbagai program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Ahok dan Djarot.

• Selamat datang Gubernur Baru Jakarta!

17.12 WIB

Ahok dan Djarot Ucapkan Selamat pada Anies-Sandi

• Dalam Konferensi Pers di Ballroom Hotel Pullman Thamrin CBD, Jakarta Pusat, Djarot mengucapkan terima kasih pada semua relawan dan pendukung, serta penyelenggara.
• “Kami mengikuti hasil hitung cepat, pasangan Pak Anies dan Pak Sandi unggul, karenanya saya mengucapkan selamat, sambil menunggu hasil penghitungan resmi KPU.”
• Djarot juga membicarakan ‘ketenangan jiwa’ yang dibutuhkan untuk mengelola kota Jakarta, untuk memilih-milah mana yang benar dan salah.
• “Ini yang dibutuhkan seluruh warga Jakarta untuk membantu pembangunan Jakarta. Kami akan melanjutkan yang terbaik di sisa masa jabatan ini, antara lain sistem open government -yang bisa diakses oleh Pak Anies dan Pak Sandi.”
• Sementara Ahok meminta para pendukung untuk berbesar hati. “Jakarta adalah rumah kita bersama”, demikian kata Ahok.

konferensi pers Ahok -djarot,
Djarot; Selamat atas kemenangan pak Anies#PilkadaDKI pic.twitter.com/sF3HhYSlYA

— Fauzi (@bangfauziamril) April 19, 2017

• Ahok mengucapkan terima kasih pada Polri, TNI, dan seluruh penyelenggara Pilkada, juga para pemilih.
• “Kami punya enam bulan, kami akan bekerja dengan cepat dan baik. Kami akan coba selesaikan peer-peer kami, tentu tak akan bisa tuntas. Kami mengerti, para pendukung, tentu kecewa. Tetapi tak perlu terlalu dipikirkan,” papar Ahok.
• Dia mencontohkan pengalamannya dalam pemilihan kepala dareah di Bangka Belitung tahun 2007 juga kalah.
• “Kami akan bekerja cepat dan baik semoga bisa diteruskan. Sehingga beban untuk Pak Anies dan Pak Sandi bisa lebih ringan. Sekali lagi, selamat untuk Pak Anies dan Pak Sandi.”

16.11 WIB

• Hasil quick count beberapa lembaga survei memberikan kemenangan untuk pasangan Anies-Sandi.
• Quick count dari Litbang Kompas menempatkan Anies-Sandi sebagai pemenang dengan persentase suara mencapai 57,8 %, unggul atas Ahok-Djarot dengan 42,1 %. Jumlah suara yang masuk mencapai 89%.

15:31 WIB vs 15:45 WIB
Hitung Cepat Litbang Kompas Pilkada DKI Jakarta 2017https://t.co/stUxW74zhw#MencariPemimpin #HitungCepatKompas pic.twitter.com/yeNnxGsmgS

— Kompas.com (@kompascom) April 19, 2017

16.03 WIB

• Pasangan Ahok-Djarot unggul telak di TPS 54, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di TPS inilah pagi tadi Ahok memberikan suaranya.
• Ahok-Djarot unggul dengan 400 suara, berbanding hanya 3 suara milik Anies-Sandi.

14.37 #LiputanSonora
Hasil penghitungan suara di TPS 54 (tempatnya Ahok) Sumber :
Sawato, Petugas TPS 54. @th_olivialtran #MencariPemimpin pic.twitter.com/R2UqzeHgCM

— IG : @SonoraFM92 (@SonoraFM92) April 19, 2017

15.53 WIB

• Ahok-Djarot kembali menang di TPS tempat pimpinan FPI, Rizieq Shihab mencoblos.
• Di TPS no 17 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ahok-Djarot unggul 286 suara berbanding 250 milik Anies-Sandi.

Ahok-Djarot Kembali Menang di TPS Habib Rizieq https://t.co/QYVJ8ri4mJ #komiqucom via @komiqucom

— Agus Saputra (@takehikoboyz) April 19, 2017

15.35 WIB

• Ahok-Djarot kalah di TPS tempat Djarot mencoblos.
• Di TPS 08, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan ini, Anies-Sandi unggul 212 suara berbanding 107 suara milik Ahok-Djarot.

Djarot Saiful Hidayat kalah di tempat pemilihannya di TPS 08, Kuningan Timur, Setiabudi, Jaksel. pic.twitter.com/efOK2WTwVt

— yusejahtera (@yusejahtera) April 19, 2017

14.52 WIB

• Penghitungan suara di TPS tempat Anies Baswedan mencoblos telah selesai.
• Anies mencoblos di TPS no 28, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
• Hasilnya, Anies-Sandi unggul dengan jumlah suara 396 berbanding 195 milik Ahok-Djarot.

14.43 #LiputanSonora
Penghitungan suara di TPS 28 Cilandak Barat tempat Anies selesai, dimenangkan pasangan Anies-Sandi. @nandadianutami pic.twitter.com/Ap52BDBmJB

— IG : @SonoraFM92 (@SonoraFM92) April 19, 2017

14.34 WIB

Polisi Tahan 15 Orang Ber-KTP Madura

• Kepolisian masih menahan 15 orang ber-KTP Madura yang berusaha memaksa masuk sebuah TPS di Klender, Jakarta Timur.
• Saat ini penyidik Polres Jakarta Timur sedang menginterogasi mereka. Polisi menanyakan alasan mereka di TPS.
• Sebab, sebelumnya warga luar DKI yang ingin memantau TPS di Jakarta sudah diimbau untuk tidak datang dan mengganggu jalannya pemungutan suara.

• Juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, “mereka masih didata, dan diamankan. Mereka tidak mengenakan atribut paslon, dan berusaha masuk TPS tanpa maksud yang jelas,” kata Argo Yuwono kepada wartawan. (Kompas)

13.45 WIB

Penghitungan suara dimulai.

• Beberapa tokoh nasional memantau langsung pemungutan suara, misalnya Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Melihat langsung penghitungan suara di TPS 1 Pal Meriam, TPS insiden "Iwan Bopeng". @Gerindra pic.twitter.com/mNLYDs8I80

— Fadli Zon (@fadlizon) April 19, 2017

• Di beberapa TPS, penghitungan suara sempat tertunda karena adanya selisih jumlah pemilih dengan jumlah kertas suara yang tercoblos.

TPS 91, Apartement Sunter ParkView, baru mulai penghitungan suara, tertunda krn jmlh kertas suara selisih 1 dng jmlh pemilih @kawalpilkada pic.twitter.com/4uRbFOE5Yr

— Hengky (@HengkyBisa) April 19, 2017

12.48 WIB

• Beberapa saat lagi waktu pemungutan suara akan berakhir.
• Sebelum pilkada putaran kedua digelar, berbagai lembaga survei mengeluarkan hasil survei elektabilitas calon-calon yang bersaing.

• Hasil survei mana yang paling tepat? Mari kita tunggu.

12.21 WIB

Anies Yakin Menang

• Tabuhan rebana dan shalawat badar menyambut Anies Baswedan, saat calon gubernur nomor urut tiga ini datang ke TPS.
• Usai memilih, Anies Baswedan menyatakan optimismenya.

Tiba di TPS, Anies beserta Keluarga Disambut Rebana dan Salawat https://t.co/HIDqk9G4bQ pic.twitter.com/GKfoMIc5oF

— Warta?Politik™ (@wartapolitik) April 19, 2017

• “Sangat yakin, kami telah melakukan bagian kami, berdasarkan survei terakhir yang kami lakukan mengindikasikan bahwa kami mendapatkan selisih yang sangat tipis dengan Pak Basuki, dan kami ingin mengetahui hasilnya,” kata Anies.
• Dikatakan, setelah Pilkada berakhir yang akan dilakukannya adalah rekonsiliasi dengan calon gubernur petahana Basuki Tjahaya Purnama, serta berbagai kalangan.
• “Itu rencana kami, kami akan menjangkau semua orang seperti yang kita lakukan pada masa lalu, kita menjangkau semua yang paling  kiri kanan yang paling atas dan bawah,” kata dia.
• “Idenya adalah menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk menyatukan Jakarta, yang  memiliki kemauan untuk menjangkau semua tiap sudut kota. Agar semua warga merasakan perasaan persatuan,” kata Anies yang datang ke TPS bersama istri dan anak sulungnya.

11.52 WIB

Sejumlah warga usir ketua PPS di TPS Rizieq Shihab

• Keributan antara warga dan ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Petamburan terjadi sekitar pukul 9.45, di TPS 17 yang berlokasi di lapang parkir sebuah gereja, yang terletak di sekitar markas dan kediaman ketua FPI, Rizieq Shihab.

• Kisruh berawal dari  protes Berliana Sitorus yang tidak dibolehkan memilih dengan dalih KTP-nya bukan KTP elektronik.

Warga Petamburan usir ketua PPS Petamburan, Wiwin. Apa yang terjadi? Baca selengkapnya di @BBCIndonesia pic.twitter.com/wC4iD4S5q8

— Rafki Hidayat (@RafkiHidayat) April 19, 2017

• “Saya datang jauh-jauh dari Medan, kok nggak bisa. Yang pertama (Tahap 1), saya bisa kok milih, nggak begini-begini,” ujarnya.
• Dijawab, “sekarang aturannya beda, harus pakai KTP elektronik atau bawa surat keterangan”.
• Warga yang sebagian besar berpakaian muslim, ramai mengerubungi Berliana.
• Di tengah percekcokan, datang Wiwin yang menyebut dirinya sebagai Ketua PPS Kelurahan Petamburan.

Ketua PPS Petamburan Diusir Warga dari TPS Petamburan https://t.co/psjWuwiH0F #MencariPemimpin

— Kompas.com (@kompascom) April 19, 2017

• Wiwin berkata kepada warga, bahwa Berliana boleh memilih karena “namanya ada di DPT, jadi boleh milih walau KTP-nya bukan KTP elektronik.”
• Wiwin menunjukkan surat aturan KPU. Sebagian warga yang tak terima, menuding bahwa KTP Berliana sudah kadaluwarsa. Namun sebagaimana dilihat KTP itu berlaku hingga 2020.

• Wiwin menegaskan, “karena ada di DPT, dia bisa milih, tapi nanti setelah jam 12. Kalau warga komplain, saksi silahkan adukan saja, tulis saja di formulir C2.”
• Sebagian warga yang naik pitam meneriaki  Wiwin yang sudah berada di luar gerbang TPS. “Ibu, saya lahir di sini, kalau Ibu ingin memaksakan diri, silahkan pergi.”
• Wiwin membalas, “Saya tak pernah memaksakan diri. Anda yang memaksakan diri.”
• Terdengar lagi seorang warga mengusirnya: “Lebih baik ibu pergi. Pergi sana. Pulang. Dongok.”
• Wiwin pun digiring pergi meninggalkan kawasan TPS.
• Saat peristiwa itu terjadi Berliana sudah tidak tampak di TPS.

09.51 WIB

• BJ Habibie akan mencoblos di TPS 05 Patra Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Pilkada DKI 2017. Presiden ketiga RI itu mendapat nomor urut 259.

Nyoblos di TPS 05 Kuningan Timur, BJ Habibie Ajak Cucu https://t.co/Lsi4xthzLV pic.twitter.com/rhGQ2IgOU5

— Tb Finsa Ginanjar (@Finsa07) April 19, 2017

• Pada TPS ini tercatat pula nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek.

Sekelompok Orang Diusir dari TPS Habibie

• Wakapolsek Setiabudi Kompol Fahri Siregar bersama jajarannya terpaksa mengusir sekelompok orang di TPS 5 Patra Kuningan, Jakarta, Selatan, tempat Presiden RI ketiga BJ Habibie memberikan suara untuk Pilkada DKI Jakarta.
• Kelompok tersebut mengaku sebagai salah satu pihak yang ditunjuk oleh salah satu calon untuk mengawasi jalannya Pilkada.

Sekelompok Orang Bukan Pemilih Diusir dari TPS Habibie https://t.co/Ussukw1D6i

— VIVAcoid (@VIVAcoid) April 19, 2017

• Fahri menegaskan bahwa negara telah menunjuk Polri dan TNI untuk memberikan jaminan keamanan di setiap TPS. Dia menekankan tidak boleh ada pihak-pihak lain yang mengaku-aku ingin memberikan keamanan di TPS selain Polri dan TNI.
• Berdasarkan pantauan, sekelompok orang itu mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan pernyataan agar masyarakat tidak terkotak-kotak.
• Setelah diberikan penjelasan, akhirnya kelompok tersebut pun pergi dari TPS tersebut.
• Saat ini, warga Patra Kuningan yang memiliki hak pilih sudah mulai berdatangan ke TPS 5. Salah satu di antaranya adalah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

09.20 WIB

• Para tahanan di Rutan Salemba antusias untuk menggunakan suaranya pada Pilkada DKI 2017 putaran dua. Mereka antre rapi untuk memberikan hak suaranya dengan diawasi petugas dan Kepala Rutan Salemba, Satriyo Waluyo.

Suasana pemilihan di Rutan Salemba #TempoLive dan #PilkadaDKI pic.twitter.com/EyvcZV2is4

— maria fransisca (@sapijinak) April 19, 2017

09.12 WIB

• Ketua DPR Setya Novanto menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Setya Novanto mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 04, Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan.

08.47 WIB

• Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan istrinya, Nur Asia, berjalan menuju TPS 01 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
• Pasangan suami istri itu tampak mengenakan kemeja putih dan berjalan kaki menuju TPS. Sandiaga dan istri tiba di TPS pukul 08.44 WIB.
• Hanya duduk sebentar, Sandiaga sudah dipanggil KPPS untuk mengambil kertas suara. Pukul 08.47 WIB, Sandiaga dan istri masuk bilik suara untuk memberikan suara mereka di Pilkada DKI putaran kedua ini.

08.33 WIB

• Calon Wakil Gubernur petahana DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan suaranya di TPS 08 Kuningan Timur, Jakarta Selatan.
• Djarot datang ke TPS ditemani istrinya, Happy Farida. Djarot tampak mengenakan kemeja garis-garis biru, sementara istrinya mengenakan baju merah dilapisi kemeja kotak-kotak, seragam khas pasangan Ahok-Djarot.
• Djarot dan istri masuk ke bilik suara untuk memberikan suara mereka pada pukul 08.33 WIB.

08.00 WIB

• Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 54 di kawasan Pantai Mutiara Indah, Pluit, Jakarta Utara. Ahok bersama istri, Veronica Tan, dan putra sulungnya, Nicholas Sean Purnama, datang sekitar pukul 07.49 WIB.

Suara Anda menentukan nasib Jakarta. Ayo ajak keluarga dan kerabat untuk mencoblos. Kita rayakan pesta demokrasi dengan kebahagiaan. pic.twitter.com/zzZrUxmTtd

— Ahok Basuki TPurnama (@basuki_btp) April 19, 2017

• Setelah tiba di TPS, pada pukul 07.53 WIB, Ahok dan keluarganya kemudian masuk ke bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak. Usai mencoblos, ketiganya langsung meninggalkan TPS.

07.57 WIB

• Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah bersiap menjelang pemungutan suara Pilkada DKI 2017 putaran kedua, Rabu pagi ini. Usai menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sandiaga berolahraga lari bersama komunitas Jakarta Berlari.

Berlari pagi sembari meninjau TPS sekitar rumah. Semoga #PilkadaDKI berjalan dengan lancar, aman dan damai. pic.twitter.com/FPu75ob4Tc

— Sandiaga S. Uno (@sandiuno) April 19, 2017

• Kegiatan ini sekaligus untuk memantau tempat pemungutan suara (TPS) di sekitar kediamannya. Ada tiga TPS yang akan dipantau oleh Sandiaga. Antara lain TPS 1 Jalan Daha tempat Sandiaga akan mencoblos.

07.49 WIB

• Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendatangi TPS pukul 07.49 WIB. Ahok datang ke tempat pemungutan suara bersama istri, Veronica Tan, dan anaknya, Nicholas Sean.
• Ahok dan keluarga ke TPS setelah sebelumnya sarapan bakmi seafood, buah kiwi, dan pepaya. Ahok dan keluarga ke TPS dengan berjalan kaki. Terlihat dia mengenakan kemeja biru muda.

07.00 WIB

• Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memulai harinya dengan salat subuh dan berziarah ke makam tokoh masyarakat, sebelum mencoblos hari ini.

Pagi ini sebelum nyoblos di TPS… pic.twitter.com/A2WOHfALS5

— Anies Baswedan (@aniesbaswedan) April 19, 2017

• Makam yang didatangi adalah makam keluarga besar Haji Jaya bin Haji Saimun, salah satu tokoh masyarakat di Lebak Bulus. Anies dan keluarganya akan mencoblos di TPS 28, Cilandak, Jakarta Selatan. Dia mengaku tak ada persiapan khusus menghadapi Pilkada DKI putaran kedua, penentu kemenangan ini.

06.35 WIB

• Kediaman calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlihat dijaga aparat di hari pencoblosan Pilkada DKI 2017.
• Pantauan Liputan6.com, pukul 06.20 WIB, Ahok dan keluarganya masih berada di rumah. Ahok bersama istri dan anaknya, diperkirakan akan mencoblos di TPS 54, tak jauh dari kediamannya, pada pukul 08.00 WIB.

pinterpolitik.com

“Saya tidak menyetujui perkataan Anda, tapi saya akan membela hak Anda untuk mengatakannya.” ~ Voltaire.

Bila sebelumnya warga Jakarta dikagetkan dengan maraknya spanduk larangan menyalatkan jenazah yang di Pilkada lalu memilih pasangan Basuki T. Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat, kini spanduk sebaliknya ikut bermunculan. “Di sini siap menshalatkan jenazah saudara-saudara kami yang muslim,” begitu tulisan di spanduk yang terpasang di Mushala Darul Husna, Cijantung, Jakarta Timur.

Menurut ketua pengurus mushala, Abbas Hazali, sebelumnya ada dua orang yang datang minta izin untuk memasang spanduk, tapi tidak ia izinkan.“Saya bilang, tanpa pakai spanduk juga memang sudah dilaksanakan shalat jenazah bila ada yang meninggal, ini Mushala kan umum,” jelas Abbas, Minggu (19/3). Tapi spanduk tersebut tetap dipasang namun di samping mushala.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menurunkan 393 spanduk bermuatan provokasi yang  sudah diturunkan, demi menjaga ketentraman dan ketertiban di DKI Jakarta. “Pemprov akan terus menurunkan spanduk provokatif dan berbau SARA demi menjaga ketentraman dan ketertiban,” kata Sumarsono di Balai Kota, Kamis (16/3).

Menurutnya, spanduk-spanduk tersebut banyak ditemukan di Jakarta Barat (113 buah), Jakarta Timur (95 buah), Jakarta Pusat (68 buah), Jakarta Utara (32 buah), Pulau Seribu (7 buah), dan Jakarta Selatan (78 buah). “Penertibannya akan terus kami lakukan,” tegas Sumarsono. Apalagi, ajakan penolakan tersebut sudah menelan korban dua jenazah, yaitu almarhumah Ibu Hindun dan Ibu Bania.

Saat ini pun Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mendalami ada tidaknya unsur pidana terkait spanduk larangan menyalatkan jenazah tersebut. “Sudah kita koordinasikan kerjasama dengan unsur Pemda, termasuk unsur Bawaslu. Karena ini masih era Pilkada jadi tidak bisa terlepas dari masalah UU Tindak Pidana Pemilu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/3).

Menurut Boy, tulisan pada spanduk mengarah kepada kebencian dan permusuhan. “Jadi kita sedang mendalami berkaitan tindak pidana umum, berkaitan dengan perlakuan atau upaya diseminasi informasi melalui tulisan yang mengarah kepada kebencian dan permusuhan. Ini berpotensi menimbulkan perpecahan, menggangu agenda Pilkada berkaitan hak politik warga negara yang sama di muka hukum,” ujarnya.

Terkait Isu SARA Pilkada

Isu SARA, khususnya politisasi agama, ternyata semakin bergulir kuat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) putaran kedua. Teror spanduk berisi ancaman pada warga yang berbeda pandangan politik ini, berdampak buruk bagi kehidupan beragama dan politik.  Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, meminta pemerintah menindak tegas menertibkan teror spanduk tersebut.

“Kalau cara yang persuasif tidak ada gunanya dalam situasi sekarang ini. Aparat harus tegas untuk segera menurunkan spanduk tersebut,” kata Buya Syafii, Minggu (12/3). Menurutnya, penyebaran teror melalui spanduk ini merupakan cara-cara biadab yang harus segera dihentikan karena bertentangan dengan perintah agama.

Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kalau isu SARA yang berembus akhir-akhirnya adalah akibat adanya ancaman yang ditujukan kepada warga. “Ancamannya datang beberapa bulan yang lalu. ketika warga diancam akan dicabut bantuan sosialnya jika memilih gubernur lain,” kata Anies di Menara Bank Mega, Jalan, Senin (13/3).

Ancaman itu terkait akan dicabutnya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PSPU) dihentikan, dan bantuan sosial lainnya dihapus. Kata Anies, hal itu memancing kemarahan sehingga ada sekelompok warga yang membuat ancaman  balik. “Jangan mulai dengan ancaman, itu yang membuat warga marah sehingga muncul ancaman balik,” katanya.

Ancaman balik yang dimaksud Anies adalah spanduk penolakan shalat jenazah terhadap warga yang mendukung saingannya di Pilkada putaran kedua tersebut. Walaupun berada di pihak yang “diuntungkan” dari adanya ancaman ini, namun ia mengatakan sebaiknya tidak bermain di isu SARA sehingga tak mengganggu jalannya Pilkada DKI.

“Seharusnya kita memunculkan tawaran program baru agar yang muncul adalah kritik konstruktif terhadap program itu, bukan isu SARA,” ujar Anies yang mendapat dukungan para ulama, habib dan organisasi massa Islam radikal ini. “Pilkada bukan ajang menakuti-nakuti dan mengancam, tapi ajang agar rakyat mendapatkan pilihan yang lebih baik.”

Spanduk Sebagai Simbol Teror

Menurut Brian McNair, teror adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan di luar prosedur konstitusional. Bagi para teroris, media penting dalam mengkampanyekan isu-isu yang diperjuangkan. Mereka mencari publisitas untuk tujuan psikologis ke benak khalayak, juga hasutan yang menghasilan efek psikologis seperti demoralisasi musuh, mendapatkan simpati publik, atau menciptakan ketakutan dan chaos.

Spanduk kerap dijadikan alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan ke masyarakat, terutama yang dilakukan secara anonim. Tak heran bila spanduk atau umbul-umbul, kerap digunakan sebagai media penyebar simbol sejak dahulu kala. Kehadiran spanduk ini secara tak langsung dapat memberikan pesan yang mengancam, memfitnah, dan mengintimidasi, serta menimbulkan ketakutan dan kepanikan dalam masyarakat.

Contoh kasus betapa efektifnya spanduk dalam menyampaikan pesan, adalah pada peristiwa penembakan di sebuah gereja di Charleston, Amerika Serikat, dua tahun lalu. Pria yang menembak sembilan orang ini, membawa bendera konfederasi (yang juga disebut sebagai Southern Cross, Stars and Bars, Dixie Flag, atau The Rebel Flag), ikon wilayah Selatan Amerika Serikat pada masa perang saudara (1861 hingga 1865).

Bendera konfederasi, bagi warga kulit putihmerupakan simbol kejayaan. Sementara bagi warga kulit hitam, merupakan lambang rasisme atas penolakan menghapus sistem perbudakan. Pengibaran bendera konfederasi pada penembakan yang korbannya warga kulit hitam itu, membangkitkan amarah warga AS. Bahkan Gubernur Carolina Selatan saat itu, Nikki Haley, akhirnya memberbolehkan simbol itu dicabut.

Simbol yang digunakan untuk melakukan teror, umumnya akan mengalami degradasi makna. Sebut saja lambang Swastika yang digunakan Nazi Jerman. Awalnya, lambang itu mewakili kehidupan, matahari, kekuatan, dan nasib baik. Namun karena sering disertakan saat pendudukan Nazi yang kejam, kehadiran lambang swastika kemudian selalu dihubungkan dengan sentimen anti-Semitisme Hitler dan Nazi.

Sekarang, ISIS menggunakan lafaz syahadat sebagai simbol gerakan teroris di spanduk dan benderanya. Bahkan tak jarang, aksi Font Pembela Islam (FPI) pun membawa-bawa bendera tersebut dalam aksinya. Akankah kita biarkan kalimat suci Allah Swt mengalami degradasi total? Begitu juga ayat-ayat Alquran lainnya yang digunakan dalam spanduk-spanduk berisi ancaman di atas, apakah kita rela ayat-ayat Allah menjadi simbol menakutkan karena digunakan untuk mengancam umatnya sendiri?

Spanduk Sebagai Alat Propaganda

Spanduk pada dasarnya merupakan media komunikasi berupa kain rentang yang berisi propaganda, simbol, slogan, maupun berita yang perlu diketahui umum. Spanduk biasanya direntangkan di tempat-tempat umum atau keramaian, misalnya di pinggir jalan. Hingga saat ini, spanduk masih menjadi media promosi yang cukup populer karena prosesnya murah, mudah, dan cepat.

Sebagai media yang efektif dan efisien, spanduk sangat sering digunakan dalam kegiatan sosialisasi maupun kampanye. Biasanya, spanduk disebar diberbagai tempat dengan harapan dapat memberikan informasi, memperluas wawasan, dan mengubah pendapat masyarakat. Penggunaan spanduk dalam menyebarkan informasi, sebenarnya termasuk dalam kebebasan berpendapat (freedom of speech).

Namun munculnya spanduk berisi kalimat yang memprovokasi terjadinya permusuhan, kebencian, dan perpecahan, sangat disayangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Rudiantara. “Pemerintah menyayangkan sikap sejumlah pihak yang menyampaikan pandangannya dengan cara provokasi dan melewati batas, bahkan cenderung menebar kebencian, daripada sikap bebas bertanggungjawab.”

Ucapan yang bersifat agitasi dan provokasi, menurut Rudiantara, sangat berbeda dengan kritik. “Kami menghormati kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, tapi beda antara kritik, agitasi, dan provokasi,” tegasnya. Sebab kata atau kalimat yang bersifat provokasi, apalagi menyebar kebencian dan permusuhan (hate speech), dapat masuk ke ranah hukum sebagai tindakan pidana yang meresahkan masyarakat.

Maraknya spanduk dan umbul-umbul yang memuat slogan kebencian dan provokasi, juga sempat dilakukan oleh beberapa negara Eropa. Ketika akan melakukan referendum naturalisasi keturunan imigran di Swiss, Februari lalu, misalnya. Spanduk dan reklame yang menunjukkan kekhawatiran akan bertambahnya jumlah penduduk Muslim di negeri itu, bertebaran dihampir seluruh negeri land of milk and honey ini.

Begitu juga saat kampanye pemilihan umum di Jerman dan Belanda beberapa waktu lalu. Partai populis sayap kanan yang anti-Islam di kedua negara tersebut, seperti Partai Alternatif Untuk Jerman (Alternative for Germany/AfD) dan Partai Kebebasan di Belanda, secara besar-besaran mengkampanyekan visi partai mereka dengan menggunakan spanduk provokasi dan kebencian, agar dapat memenangkan pemilu.

Tapi hasilnya, seperti yang dapat kita baca sendiri di berbagai media, upaya tersebut gagal total. Referendum di Swiss malah menghasilkan persetujuan atas aturan naturalisasi yang memungkinkan keturunan imigran – yang sebagian besar Muslim, untuk mendapatkan hak kewarganegaraan. Begitu juga Partai AfD dan Partai Kebebasan harus rela menelan kekalahan di negaranya masing-masing.

Jadi bisa disimpulkan, walaupun spanduk mampu mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan pada masyarakat, namun tidak sepenuhnya bisa mengubah pola pemikiran atau keyakinan masyarakat. Bahkan hasilnya bisa jadi bertolak belakang, bila dianggap bertentangan dengan norma masyarakat.

Kegagalan. Itu pula yang bisa terjadi dengan beredarnya spanduk-spanduk berisi teror mengatasnamakan agama, terutama bila warga merasa terancam dan diperdaya oleh isinya. Bukannya mendapatkan dukungan dan legitimasi, malah akan dianggap memprovokasi dan terorisasi. Apalagi bila penggunaannya hanya untuk kepentingan politik semata, tidak sepadan harganya. Sepantasnya orang yang cerdas beragama, juga cerdas beretika, terutama dalam menggunakan kitab suci-Nya. (Berbagai sumber/R24)

“Pinjaman ini nantinya tidak akan meminta jaminan dari pedagang. Asalkan para pedagang terdaftar di Bank DKI supaya kita bisa lihat saluran uangnya,” kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Sebenarnya program ini sudah lama ingin ia jalankan, namun terkendala karena tidak ada data yang jelas jumlah pedagang yang berjualan di Jakarta. Tahun lalu, dana bantuan yang dikeluarkan dari Pemprov DKI sebesar Rp 300 miliar.

Selain itu, Ahok juga ingin kembali membuka pasar malam di Jakarta. Pasar malam tersebut nantinya akan dibuat di jalan atau di lokasi tanah sengketa yang tidak digunakan.

Selain pasar malam, Ahok juga ingin membuat peternakan lele di tanah-tanah sengketa. Salah satu lahan yang bisa digunakan adalah lahan sengketa antara Bank DKI dan Lippo Group di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Atau tepatnya, antara Hotel Sari Pan Pacific dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ahok berencana akan menggunakan lokasi tersebut untuk tempat ternak lele.

Diantara para calon Gubernur tersebut, terdapat seorang ‘kuda hitam’ yang sedang sangat marak dibicarakan warga Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Bukan hanya karena ia sebagai anak dari mantan orang nomor satu di Indonesia, tapi juga sebagai salah satu calon yang memiliki cara-cara yang sangat mudah dan ringkas untuk dijalankan. Tidak lepas juga ia sebagai calon yang termuda, berlatar belakang militer serta terlihat secara fisik lebih bugar dibanding yang lain serta keunikan-keunikan yang lainnya.

Salah satu contoh keunikannya ialah ketika Agus Harimurti Yudhoyono mendapat pertanyaan dari seorang warga Cipayung soal caranya memberantas narkoba di kalangan masyarakat jika terpilih jadi gubernur DKI 2017 nanti.

Agus yang mendapat pertanyaan tersebut lantas membeberkan kiatnya dalam memerangi narkoba jika terpilih di Pilkada DKI 2017 nanti. Dia mengatakan akan memanfaatkan peran ulama dan ustaz untuk mencegah peredaran narkoba dan rehabilitasi menyeluruh bagi pecandu yang ingin sembuh.

“Pertama, pencegahan narkoba akan dilakukan terhadap warga, dari yang tua sampai muda. Diedukasi agar memahami bahaya narkoba melalui pendidikan dan juga ulama, habaib, ustaz, mereka sampaikan bahaya narkoba dengan sungguh-sungguh karena itu merusak otak dan juga menyebabkan kematian,” ujar Agus.

Langkah selanjutnya menurut Agus adalah dengan law enforcement. Poin ini menurutnya haruslah konsisten dalam penegakannya. Baik dari kalangan pengedar narkoba kelas teri hingga bandarnya, harus ditindak sama alias seadil-adilnya.

“Masalah narkoba ini bukan pekerjaan mudah, harus ada informasi yang masuk untuk menanganinya. RT RW harus jadi garda terdepan. Akhir-akhir ini RT RW tak diberdayakan malah dicurigai oleh Pemda. Jangan sampai kita tak tahu hal buruk di lingkungan kita. Warga lapor cepat kepada aparat. Aparat juga harus bergerak cepat,” imbuh suami Annisa Pohan ini.

Selanjutnya bagi yang telah tertangkap menggunakan narkoba dan ingin sehat kembali, akan ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini menurut Agus, tak hanya fisik saja tapi meliputi kondisi jiwa pecandunya.

“Bagi mereka yang ingin tobat, kita rehabilitasi dengan serius. Kita harus sabar mengurusnya, ini dilakukan dengan program yang tepat. Tak hanya fisik yang direhabilitasi, jiwanya juga,” tutup putra sulung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono ini.

HM Prasetyo mengatakan bahwa Kejagung memiliki SOP, jika penyidik (Bareskrim Polri) tidak menahan Ahok, maka pihak jaksa pun akan melakukan hal yang sama.

Dari kepolisian pun memberikan alasan tentang kenapa Ahok tidak di tahan,  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan alasan kepolisian tidak menahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku tersangka karena fakta hukum yang disampaikan kurang kuat meskipun ancaman hukuman pidana dalam kasus Ahok hingga 5 tahun penjara. Tito menegaskan, penahanan baru bisa dilakukan apabila unsur subjektif dan objektif terpenuhi. Dalam kasus Ahok, unsur subjektif dan objektif masih dalam perdebatan.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menjelaskan kepolisian bisa langsung menahan apabila unsur subjektif dan objektif utuh.