pinterpolitik.com

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Banten sudah mengumumkan hasil penghitungan suara Pilkada Banten 2017. Pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrumy memperoleh suara terbanyak mengungguli Rano Karno-Embay Mulya Syarief.

Dalam rapat pleno penghitungan suara yang digelar di Hotel The Royale Krakatau, Kota Cilegon, Minggu (26/2/2017), Wahidin Halim-Andika Hazrumy mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 2.411.213 (50,95 persen) dan unggul tipis dari pesaingnya,  Rano Karno-Embay Mulya Syarief, yang memperoleh 2.321.323 suara (49,05 persen).

Walaupun hasil penghitungan sudah resmi diumumkan, namun pihak KPU Banten belum bisa menetapkan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai pemenang. Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Banten baru bisa dilakukan setelah tiga hari, terhitung sejak penetapan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan

Selain itu harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ada atau tidaknya gugatan terkait Pilkada Banten 2017. Jika tidak ada yang mendaftarkan gugatan, berarti KPU akan menjadwalkan pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih. Tapi, jika ada pasangan calon yang mendaftarkan gugatan, berarti harus menunggu hasil proses di MK.

Namun, MK sepertinya akan segera menerima gugatan, dari pasangan nomor urut dua, yaitu Rano Karno-Embay Mulya Syarief. Tim sukses Rano-Embay meyakini pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy melakukan money politics pada saat kampanye. (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

BANTEN – Berdasarkan data KPU, Banten merupakan provinsi dengan jumlah pemilih yang terbanyak dibanding seluruh provinsi yang ikut dalam Pilkada Serentak tahun ini. Dengan jumlah warga yang mencapai 7.734.485 jiwa, provinsi ini hanya mengusung  dua pasangan calon (paslon) saja, yaitu nomor urut satu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy serta nomor urut dua Rano Karno dan Embay Mulya Syarief.

Isu adanya dinasti politik merebak saat diketahui kalau Andika Hazrumy ternyata putra sulung dari Atut Chosiyah – mantan Gubernur Banten yang kini tengah mendekam di penjara karena terjerat kasus korupsi. Adanya dinasti politik ini, konon, karena keluarga besar Atut menguasai hampir seluruh wilayah Banten.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan dampak buruk korupsi dinasti politik di Banten yang akan merugikan warga Banten, salah satunya karena memanfaatkan kekuasaan untuk praktek pencucian uang dan korupsi. Padahal, wilayah Banten dikenal belum merata dalam pembangunan wilayahnya, sehingga banyak warga yang akan dirugikan.

Namun yang mengejutkan, ternyata isu dinasti politik ini tidak mempengaruhi elektabilitas Andika Hazrumy. Ini dibuktikan dari hasil quick count yang mana Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menduduki peringkat pertama dari hasil pemungutan suara.

Berdasarkan hasil poling yang dikeluarkan Indo Barometer, WH-Andika mendapat suara 50,53% dan Rano-Embay 49,47%. Hasil yang sama juga diperlihatkan dari survei Indikator Politik Indonesia, yaitu paslon WH-Andika meraih suara 50,32% dan Rano-Embay 49,68%. Selisih suara kedua paslon ini sangat tipis sekali, yaitu hanya 0,64% dan 1,20%.

Melihat selisih tipis dari hasil perhitungan suara tersebut, membuat masing-masing calon mengklaim kemenangannya. Menanggapi persoalan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memprediksi hasil Pilkada Banten nantinya berpotensi digugat ke MA untuk menentukan siapa yang berhak menyatakan diri sebagai pemenang. (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Pilkada Serentak esok, Rabu (15/2), akan diikuti oleh 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dalam pelaksanaannya, ajang lima tahunan ini dilalui dengan berbagai macam dinamika sosial, mulai dari isu SARA hingga isu dinasti politik yang banyak terjadi di beberapa daerah.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, ada beberapa daerah yang rawan konflik, salah satunya DKI Jakarta yang memiliki atmosfer persaingan cukup panas serta isu SARA yang tinggi. Bahkan hingga menyeret calon gubernur nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke meja hijau.

Daerah-daerah lain yang tidak kalah panasnya adalah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang menggelar tak hanya Pilkada provinsi, tapi juga 21 kabupaten/lokal. Provinsi Banten juga sempat marak dengan politik dinasti yang rawan konflik, serta Provinsi Papua yang juga menggelar Pilkada di 11 kabupaten/kota yang juga disinyalir rawan konflik akibat adanya gesekan antar suku.

Jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015, Pilkada tahun ini jumlah kontestan yang ikut lebih sedikit. Merujuk data KPU dari Pilkada 2015 yang merupakan pertama kali Pilkada Serentak diadakan, diikuti oleh 269 daerah dan 827 pasangan calon. Sedangkan tahun ini, peserta Pilkada Serentak menurun menjadi 101 daerah dengan pasangan calon yang berkompetisi sebanyak 310 pasangan.

Walau jumlah daerah yang mengikuti menurun, namun Pilkada tahun ini lebih banyak yang bisa dipelajari dan menjadi pengalaman masyarakat dalam berdemokrasi. Salah satunya adalah, bagaimana masyarakat bersikap terhadap janji-janji politik dan politik uang dari masing-masing calon. Hal yang harus dipelajari juga adalah, bagaimana menerima kekalahan jika calon pemimpin daerahnya gagal terpilih. (Berbagai sumber/A15)