Pilkada 2024 menjadi catatan tersendiri bagi partai politik berbasis Islam besar di Indonesia, yakni PKS dan PKB. Bagaimana partai-partai ini bisa membenahi diri mereka dalam menyambut dinamika politik lima tahun mendatang? 

PinterPolitik.com 

Indonesia sering disebut sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemdagri) pada semester I tahun 2024, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 245.973.915 jiwa, angka tersebut artinya 87,08% populasi di Indonesia adalah orang beragama Islam 

Karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia terdapat banyak partai politik (parpol) berbasis Islam yang besar, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masing-masing partai tersebut pun bisa dibilang memiliki sejarah elektoral yang bisa cukup membanggakan. 

Kendati demikian, pergelaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) kemarin tampaknya menyajikan kepada kita semua indikasi bahwa para parpol Islam besar tadi tidaklah sekuat versi yang awalnya kita duga. Bagaimana tidak, kedua parpol berbasis Islam terbesar saat ini tersebut tidak berhasil memperoleh hasil elektoral yang memuaskan, keduanya bahkan kalah di wilayah-wilayah yang jadi lumbung suara mereka. 

PKS contohnya, tidak berhasil memenangkan calon kepala daerah di wilayah-wilayah lumbung mereka, seperti di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, hingga Kota Depok. Sementara, PKB sendiri gagal di Pilgub Jawa Timur, Jawa Barat, serta Kota Sidoarjo, kota yang kerap dianggap sebagai “Depok”-nya PKB karena jadi wilayah kekuasaan mereka setidaknya dalam 20 tahun terakhir. 

Hal-hal ini maka dari itu pantas menjadi dasar bagi sebuah pertanyaan yang cukup menarik, kira-kira apakah ini adalah semacam pertanda bahwa partai-partai berbasis Islam di Indonesia kian melemah? Jika iya, mengapa? 

Post-Islamism Membuat Kehilangan Arah? 

Salah satu penyebab mengapa partai berbasis Islam di Indonesia mengalami performa yang kurang maksimal bisa jadi adalah karena kegagalan mereka menerapkan konsep politik yang disebut post-Islamism, secara efektif. Konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Asef Bayat, seorang ilmuwan politik dan sosiolog, merujuk pada fase di mana gerakan Islamis bertransformasi dari ideologi keagamaan yang dogmatis menjadi pendekatan yang lebih pragmatis, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.  

Bayat menjelaskan bahwa post-Islamism bukanlah penolakan terhadap Islam, melainkan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kerangka demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi. 

Keberhasilan post-Islamism dapat dilihat dalam kasus Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. AKP mampu meninggalkan pola lama gerakan Islamis yang konfrontatif dengan negara, dan beralih menjadi partai yang mengedepankan demokrasi, stabilitas ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Strategi ini memungkinkan AKP mendapatkan dukungan luas, bahkan dari kelompok sekuler di Turki. 

Sebaliknya, partai Islam di Indonesia tampak gagal mengadopsi pendekatan serupa. Mereka masih terjebak dalam retorika agama yang eksklusif, sering kali mempromosikan isu-isu yang kurang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Ketidakmampuan ini menciptakan jarak dengan pemilih muda yang semakin pragmatis dan fokus pada isu-isu seperti lapangan kerja, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. 

Upaya mereka menjadi partai yang lebih moderat pun dinilai justru jadi masalah baru, karena ini artinya mereka harus berhadapan dengan partai nasionalis/sekuler di kolam pemilih yang sama. Akibatnya, kompetisi menjadi lebih sulit dimenangkan kecuali para parpol berbasis Islam ini rela menjadi hanya semacam “penambah suara” bagi partai nasionalis 

Ditambah lagi, Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2023 pernah menyatakan bahwa partai-partai Islam kini tidak lagi mendapatkan sokongan dari konglomerat. Salah satu dugaannya karena para penyokong dana mungkin merasa bahwa akan lebih untung jika mendukung partai sekuler yang lebih besar daripada partai berbasis Islam yang kini sedang berusaha masuk ke ceruk suara pemilih moderat. 

Jika benar, hal ini tentu menjadi kendala serius, mengingat persaingan politik di Indonesia sangat bergantung pada kekuatan finansial untuk mendanai kampanye dan memperluas pengaruh. Sebaliknya, partai-partai besar seperti PDI-P dan Gerindra memiliki dukungan finansial yang kuat, yang memungkinkan mereka memanfaatkan berbagai media dan jaringan untuk menjangkau pemilih.  

Selain itu, fragmentasi internal menjadi salah satu penyebab lemahnya partai Islam. Tidak ada konsensus yang kuat untuk menyatukan kekuatan di bawah satu platform besar. Akibatnya, suara pemilih Muslim terpecah, yang justru menguntungkan partai nasionalis yang lebih terorganisasi.  

Terkhusus PKS contohnya, saat Pilgub Jakarta kemarin kita bisa melihat sendiri bahwa mereka tidak bisa menjaga satu pandangan di antara konstituennya di Jakarta, karena sebuah riset dari Litbang Kompas justru mengungkap bahwa ternyata banyak simpatisan PKS yang justru mendukung pasangan Pramono-Rano. 

Sementara itu, untuk PKB, fragmentasi belakangan terlihat semakin serius setelah pucuk kepemimpinannya tampak terus berseteru dengan persoalan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kalau hal ini berlanjut, kekuatan elektoral PKB bisa saja ikut terganggu ke depannya. 

Jika kondisi ini terus berlanjut, Pemilu 2029 berpotensi menjadi titik di mana partai-partai Islam semakin kehilangan relevansi. Tanpa transformasi strategis yang signifikan, termasuk mengadopsi pendekatan post-Islamisme yang lebih relevan dengan konteks Indonesia, partai-partai Islam hanya akan menjadi bayangan dari kekuatan politik mereka di masa lalu.  

Lantas, bagaimana para partai berbasis Islam bisa membenahi diri mereka? 

Jangan Samakan Diri dengan Partai Sekuler? 

Terkait persoalan ini, mungkin ada dua hal yang sekiranya bisa jadi perhatian para parpol berbasis Islam jika mereka tidak ingin ditenggelamkan oleh zaman.  

Pertama, regenerasi dan “reboisasi politik”. Partai Islam saat ini dicitrakan sebagai entitas politik yang stagnan dan kurang segar. Ketiadaan kader muda yang mampu menjadi ikon partai membuat mereka kesulitan menarik perhatian pemilih muda dan menghadirkan pembaruan.  

Regenerasi kepemimpinan dengan mendorong tokoh-tokoh muda untuk tampil lebih menonjol, maka dari itu, sangatlah penting. Reboisasi politik ini akan memberikan energi baru dan menciptakan kesan bahwa partai Islam siap beradaptasi dengan kebutuhan zaman. 

Kedua, pragmatisme politik yang seimbang dengan pendekatan ideologis. Saat ini, partai-partai Islam dipandang sebagai pilihan yang kurang menarik (lesser choice) dibanding partai nasionalis. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan partai nasionalis dalam memanfaatkan sayap keagamaan mereka sekaligus didukung oleh sumber daya yang lebih besar.  

Untuk bersaing, partai Islam harus menerapkan pragmatisme politik yang tepat tanpa kehilangan ciri ideologisnya. Pendekatan ideologis yang konsisten akan memberikan identitas yang kuat, membedakan mereka dari partai nasionalis, dan menarik pemilih yang mencari representasi nilai-nilai keagamaan dalam politik. 

Langkah-langkah ini menjadi krusial bagi partai Islam untuk tidak hanya bertahan tetapi juga kembali relevan dalam politik Indonesia. Dengan menggabungkan regenerasi kepemimpinan dan pendekatan pragmatis-ideologis, partai Islam dapat merebut hati pemilih dan bertransformasi menjadi kekuatan yang lebih tangguh di Pemilu 2029. (D74) 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang? 

PinterPolitik.com 

Dalam hampir 20 tahun terakhir, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kerap disebut sebagai salah satu partai politik (parpol) berbasis Islam paling sukses di Indonesia.  

Bagaimana tidak, parpol yang baru berdiri setelah era reformasi ini selalu berhasil menempati posisi sepuluh besar Pemilu Legislatif (Pileg), sejak tahun 2004 hingga 2024, padahal mereka selalu berhadapan dengan partai berbasis Islam yang sama besarnya dan lebih senior, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Namun, meskipun memiliki sejarah elektoral yang cukup baik, partai yang kini dipimpin oleh Presiden Ahmad Syaikhu dan Ahmad Heryawan ini (Pelaksana Harian), tampak berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan.  

Pertama, dalam Pemilu Presiden 2024 (Pilpres 2024) calon presiden dan wakil presiden usungan PKS yakni Anies Baswedan gagal menang. Kedua, PKS kembali merugi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024), karena kehilangan kesempatan menang di wilayah yang jadi lumbung suaranya, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan khususnya Kota Depok. Ketiga, PKS masih belum terlihat mendapat tempat “spesial” di pemerintahan Prabowo. 

Kondisi politik seperti ini tentu layak jadi topik pertimbangan internal PKS, karena jika mereka tidak melakukan suatu perubahan strategi politik yang signifikan, bisa saja partai berlogo dua bulan sabit ini semakin terpuruk dalam Pemilu 2029 nanti.  

Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, kira-kira akan seperti apa dinamika politik PKS dalam menanggapi persoalan ini?  

Ada Potensi Pergantian Struktur Kepemimpinan? 

Indikasi melemahnya kekuatan PKS tidak hanya ditunjukkan melalui hasil elektoral Pemilu dan Pilkada, tetapi juga terdapat beberapa hal lain, contohnya seperti “migrasi” 28 dewan pakar yang mundur pada Bulan Agustus 2024 karena PKS dinilai “melenceng”. Lalu, juga perginya sejumlah tokoh besar masa-masa awal PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah. 

Jika ditambah dengan minimnya pencapaian PKS di Pilpres dan Pilkada, tidak mengherankan jika masalah ini memicu intrik internal sekaligus membuat pendukungnya pergi. Apalagi, menurut pengamat politik Burhanudin Muhtadi, pendukung berbasis agama di Indonesia mudah berpindah dukungan karena partai-partai Islam sering menerapkan praktik “kanibalisme” pendukung. 

Menariknya, jika PKS tidak cepat-cepat menanggulangi permasalahan ini, partai tersebut sesungguhnya bisa saja berada dalam malabahaya pengambilalihan kekuasaan, hal ini karena di dalam politik terdapat sebuah teori yang disebut power vacuum theory (teori kekosongan kekuasaan). Teori ini menjelaskan bahwa ketika otoritas suatu organisasi melemah atau runtuh, akan muncul fenomena kekosongan kekuasaan. Kekosongan in lantas menjadi daya tarik dan kesempatan bagi aktor-aktor lain, baik dari dalam maupun luar, untuk mengambil alih kendali.  

Tendensi terjadinya pengambilalihan kekuasaan pun akan semakin kuat ketika organisasi tersebut memiliki dukungan yang semakin melemah, dan jujur, kondisi demikian sesungguhnya mulai terjadi di PKS.  

Pada Pilkada 2024 Jakarta, survei Litbang Kompas menunjukkan banyak pendukung PKS justru memilih pasangan Pramono-Rano, yang didukung oleh Anies Baswedan. Ironisnya, PKS sebenarnya meraih suara terbanyak di Jakarta saat Pileg 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan PKS untuk tidak mendukung Anies di Jakarta tampaknya tidak disukai oleh para pendukungnya sendiri. 

Jika dugaan ini benar, peluang bagi siapapun untuk mendorong pergantian kepemimpinan di PKS saat ini cukup besar. Mereka hanya perlu memanfaatkan ketidakpuasan para kader dan pendukung untuk mendukung upaya mengganti pucuk pimpinan partai.  

Pertanyaan lanjutannya kemudian adalah, kira-kira siapa yang paling diuntungkan jika terjadi sebuah gerakan? 

Akankah Ada Pergerakan? 

Jika membicarakan tentang tokoh-tokoh yang punya pengaruh kuat di PKS, terdapat beberapa nama yang layak kita ingat.  

Meskipun kini telah mendirikan Partai Gelora, mantan petinggi PKS seperti Fahri Hamzah dan Anis Matta masih menarik perhatian. Keduanya dikenal memiliki basis pendukung yang loyal, termasuk di kalangan kader PKS. Namun, dengan posisi mereka saat ini di Partai Gelora, membangun pengaruh langsung di PKS tentu menjadi tantangan besar. Meski begitu, keberadaan mereka tetap relevan dalam dinamika politik, terutama karena banyak pendukung mereka yang masih menjalin hubungan emosional dengan PKS.

Nama Anies Baswedan juga tak kalah menarik untuk dibahas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sering kali dikaitkan dengan PKS, bahkan sampai disalahpahami sebagai kader partai tersebut. Popularitas Anies di kalangan pendukung PKS begitu besar sehingga beberapa di antaranya lebih loyal kepada figur Anies dibandingkan mengikuti arahan langsung dari petinggi partai. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang akan muncul dorongan dari kader PKS untuk menjadikan Anies sebagai Presiden PKS.

Namun demikian, gagasan ini tentu masih bersifat spekulatif. Hingga saat ini, Anies lebih dikenal sebagai tokoh independen yang pandai merangkul berbagai kelompok, termasuk PKS, untuk mendukung agenda politiknya.

Namun, pada akhirnya perlu diingat bahwa ini semua hanyalah asumsi belaka. Yang jelas, sebagai partai yang harus terus melakukan perbaikan, kondisi politik saat ini bagi PKS layak untuk jadi bahan perundingan, dan fenomena power vacuum theory layak jadi patokan yang perlu dihindari oleh PKS, atau partai manapun yang kini sedang menghadapi tantangan internal. (D74) 

Hmm, hasil rekapitulasi di Kota Solo menarik nih 

#indonesia #pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikinternasional #andikaperkasa #ahmadluthfi #pilgubjateng #pilkada2024 #kotasolo

Untungnya, hidup (politik) harus tetap berjalan? 

#Jokowi #JokoWidodo #KIMplus #Pilkada2024 #PDIP #Wrapped #2024Wrapped #Spotify #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Hasil tidak memuaskan yang diperoleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam versi quick count Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) menjadi pertanyaan besar. Mengapa calon yang didukung koalisi besar tidak tampil dominan? 

PinterPolitik.com 

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) baru saja kita laksanakan bersama-sama. Mengacu kepada sejumlah hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei, pasangan calon (paslon) Pramono Anung–Rano Karno tampak menjadi yang paling unggul dengan perolehan suara 49%-50%, sementara, pesaingnya, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berada di suara 38%-39%. 

Hasil quick count ini tentu merupakan hal yang menarik karena seakan jadi pembuktian dari ucapan Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, pada awal November lalu, yang menduga “mesin” KIM Plus tidak berjalan maksimal, sebagai respons atas hasil survei elektabilitas RIDO yang relatif stagnan. 

Menanggapi kecurigaan tersebut, hari ini (28/11), Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan RIDO menegaskan bahwa seluruh partai anggota KIM Plus sudah bekerja secara kompak dan solid, dan bahkan menambahkan bahwa semua partai sudah bekerja dari pagi hingga pagi untuk memenangkan RIDO. 

Kendati demikian, fakta yang terjadi di lapangan justru terlihat unik. Menurut survei pascapencoblosan yang dilakukan Litbang Kompas, pemilih dari sejumlah partai KIM Plus justru ternyata memiliki persentase yang buruk terhadap paslon RIDO. Partai Nasdem misalnya, memiliki persentasi pemilih Pramono-Rano sebesar 47,1 persen, PKB sebesar 43,3 persen, dan Demokrat 42,6 persen.  

Angka-angka tersebut seakan menjadi “pengkhianat” dari klaim yang disebutkan Ahmad Riza. Lantas, sanggupkah kenyataan yang terjadi di lapangan ini menjadi indikasi bahwa betul “mesin politik” KIM Plus tidak bekerja maksimal dalam Pilgub Jakarta? 

Ke Mana Mobilisasi Para Elite? 

Dua hal yang menjadi tanda besar dalam inkonsistensi dukungan KIM Plus adalah klaim soal totalitas dukungan koalisi (variabel 1) dan pengaruh politik pasangan RIDO di lapangan (variabel 2). 

Logikanya sederhana: jika KIM Plus benar-benar total dalam mendukung RIDO, pasangan ini seharusnya memiliki pengaruh politik yang besar. Secara matematis, gabungan partai-partai KIM Plus seharusnya mampu menggalang setidaknya 40% suara di Jakarta. 

Namun, kenyataannya berbeda. Sepanjang masa kampanye, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas RIDO hanya berada di posisi kedua, dan cenderung stagnan. Hal ini semakin mencurigakan saat kampanye akbar terakhir—tidak satu pun Ketua Umum (Ketum) partai KIM Plus hadir di acara tersebut. 

Dari sisi komunikasi politik, absennya para Ketum partai ini jelas menjadi “lampu merah” yang menunjukkan adanya masalah. Jika memang mendukung secara serius, para Ketum seharusnya turut menunjukkan dukungan yang lebih nyata dan konsisten. 

Well, bagaimanapun kenyataannya, fenomena minimnya mobilisasi elite politik dalam KIM Plus menarik untuk ditelaah.  

Teori Mobilisasi Elite mampu memberikan perspektif menarik dalam memahami fenomena tersebut. Teori yang berakar dari pemikiran Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca ini, menekankan peran strategis elite politik dalam mengoordinasikan sumber daya, menggerakkan massa, dan menyampaikan narasi kampanye yang kuat. Dalam konteks politik elektoral, elite bukan hanya sekadar figur di balik layar, tetapi mesin penggerak yang menentukan efektivitas kampanye. Ketika elite gagal bergerak, dukungan dari massa akar rumput pun ikut melemah. 

Sederhananya, teori mobilisasi elite menegaskan bahwa sumber daya politik—baik material maupun simbolis—harus diarahkan dengan strategi yang jelas, dan hal ini hanya mungkin jika elite berfungsi secara optimal.  

Dengan elite yang bekerja secara solid, paslon yang didukung tentunya sanggup menyalurkan sumber daya dengan efektif, memastikan kampanye di tingkat lokal berjalan dengan intensitas yang tinggi. Sementara, untuk level pemasangan spanduk dan baliho di masa awal kampanye saja, sempat muncul pandangan bahwa koalisi pasangan RIDO sudah terlihat kalah curi start dari pasangan Pramono-Rano. 

Sebagian besar partai politik besar di Indonesia biasanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Ketua Umumnya (Ketum). Apa pun keputusan Ketum, struktur partai cenderung menyesuaikan. Jadi, jika basis massa partai justru memilih calon dari partai lain, wajar jika muncul pertanyaan: apakah memang ada instruksi dari Ketum untuk mendukung paslon tertentu, atau justru tidak ada arahan sama sekali? 

Lantas, bagaimana kita mengambil pelajaran fenomena Pilgub Jakarta ini? 

Koalisi Bukan Segalanya? 

Kekalahan Ridwan Kamil dalam versi quick count Pilgub Jakarta 2024 seharusnya menjadi momentum refleksi, terutama bagi koalisi pendukungnya. Dengan modal politik yang kuat dan dukungan dari partai-partai besar, kekalahan ini lebih mencerminkan kegagalan koalisi dalam memanfaatkan peluang yang ada. 

Ridwan Kamil, dengan modal politik yang begitu besar sebelum penyelenggaraan Pilkada, sebenarnya adalah kandidat yang sangat mungkin untuk memenangkan pertarungan. Namun, bahkan kandidat terbaik sekalipun membutuhkan dukungan penuh dari mesin politik yang solid dan elite yang aktif. Mungkin, absennya peran strategis koalisi, ditambah dengan lemahnya mobilisasi elite, menjadi penyebab utama mengapa kampanye ini tidak mampu mencapai potensi penuhnya. 

Apakah KIM Plus benar-benar solid dalam mendukung kandidat yang mereka usung?  Atau justru mungkin ada ketidakselarasan internal yang akhirnya menghambat mesin politik mereka bekerja maksimal? 

Pilgub ini memberikan pelajaran penting bahwa kemenangan dalam politik tidak hanya soal kandidat yang baik, tetapi juga tentang koalisi yang mampu bekerja sebagai tim. Tanpa soliditas dan komitmen yang jelas, bahkan kandidat terbaik pun tidak akan mampu mengatasi ketidakefektifan mesin politik di belakangnya.  

Jika KIM Plus ingin menjadi kekuatan politik yang relevan di masa depan, mereka harus belajar dari kekalahan ini dan memastikan bahwa koalisi mereka tidak hanya solid di atas kertas, tetapi juga dalam tindakan nyata. Namun, pada akhirnya ini semua hanyalah asumsi belaka. Bagaimanapun juga, kenyataan politik dari fenomena ini hanya dapat diketahui oleh para anggota koalisi. (D74) 

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

PinterPolitik.com 

Masa kampanye Pilkada 2024 sudah mendekati akhir. Kita kini telah memasuki minggu terakhir sebelum hari pencoblosan pada 27 November 2024. Selama masa kampanye ini, ada banyak dinamika politik menarik, terutama peran Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam mendukung para calon kepala daerah. 

Namun, ada fakta menarik yang mungkin belum banyak disadari banyak orang. Dalam kampanye Pilkada ini, Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, hampir tidak terlihat terlibat langsung dalam kampanye. Padahal, sebelumnya banyak yang memperkirakan Megawati akan “turun gunung” untuk mendukung para calon kepala daerah dari PDIP. 

Ketidakpastian keterlibatan langsung Megawati dalam kampanye pun mendapat semacam konfirmasi dari Juru Bicara (Jubir) PDIP, Cyril Raoul Hakim, yang mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Megawati akan fokus ikut turun di Jakarta ataupun Jawa Tengah (20/11/2024).  

Selaku sosok yang kerap dicitrakan sebagai petinggi politik yang berseberangan dengan agenda-agenda politik Jokowi, tentu absennya Megawati dalam kampanye politik di Pilkada adalah hal yang pantas dipertanyakan, apalagi, Jokowi kini sudah lebih dahulu terjun ke lapangan.  

Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, mengapa Megawati hingga kini belum terlihat terlibat langsung dalam kampanye politik para calon kepala daerah dari PDIP? 

Tidak Memungkinkan atau Strategi Politik? 

Banyak yang memperkirakan kehadiran beliau sebagai figur sentral yang dapat memperkuat posisi calon kepala daerah dari PDIP. Ketidakhadirannya lantas memunculkan berbagai spekulasi mengenai alasan di baliknya. 

Kemungkinan pertama adalah faktor kesehatan. Ketika pelantikan Prabowo sebagai Presiden, Megawati dilaporkan sedang sakit dan tidak dapat hadir. Hal ini memunculkan dugaan bahwa ketidakhadiran beliau dalam kampanye Pilkada 2024 juga disebabkan oleh kebutuhan untuk menjaga kondisi fisiknya. Di usianya yang sudah menginjak 77 tahun, fokus pada kesehatan adalah hal yang wajar dan perlu diperhatikan, terutama jika agenda-agenda besar partai ke depannya masih membutuhkan kehadiran beliau. 

Kemungkinan kedua adalah keterbatasan logistik. Kampanye adalah aktivitas politik yang memerlukan sumber daya besar, baik dari sisi keuangan maupun energi organisasi. Ada kemungkinan Megawati sedang mengatur strategi penghematan logistik untuk PDIP. Alih-alih mengerahkan seluruh kekuatan untuk Pilkada, Megawati mungkin memilih menyimpan cadangan logistik ini untuk pertempuran politik yang lebih besar. Dalam konteks ini, langkahnya lebih mirip strategi pragmatis yang memastikan keberlanjutan partai dalam jangka panjang. 

Sementara, kemungkinan terakhir adalah berkaitan dengan sebuah strategi politik yang disebut Camp David Strategy. Nama strategi ini mengambil inspirasi dari manuver-manuver politik yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Jimmy Carter. Pada 1978, memilih untuk tidak aktif berkampanye dalam pemilu sela AS, sebuah langkah yang mengundang kritik karena dianggap meninggalkan Partai Demokrat di masa sulit.  

Namun, keputusan ini didorong oleh prioritasnya untuk menyelesaikan konflik Israel-Mesir melalui perundingan damai di Camp David. Carter percaya bahwa kesuksesan di bidang kebijakan luar negeri ini akan berdampak lebih signifikan terhadap sejarah dan warisan kepemimpinannya daripada kemenangan elektoral jangka pendek. 

Dalam analogi ini, Megawati mungkin sedang menerapkan pendekatan serupa. Ada kemungkinan beliau melihat Pilkada sebagai ajang politik yang relatif kecil dibandingkan isu-isu strategis yang harus dihadapi partai dalam jangka panjang. Salah satu kecurigaannya adalah menjaga stabilitas politik dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Bisa saja, Megawati saat ini lebih memilih untuk menjaga stamina politiknya untuk sejumlah manuver politik yang berkaitan dengan pihak Prabowo ataupun Jokowi secara langsung di masa depan. 

Jika benar demikian, maka muncul pertanyaan lanjutan, apakah ini artinya Megawati tidak memiliki kekhawatiran yang besar untuk hasil Pilkada, utamanya di Jakarta? 

Mungkin Tidak Perlu Turun Langsung? 

Ketidakterlibatan langsung Megawati dalam kampanye Pilkada 2024 juga memunculkan dugaan bahwa beliau mungkin memandang Pilkada kali ini bukan sebagai ajang pertempuran elektoral besar, melainkan lebih sebagai bagian kompromi politik. Dalam skenario ini, apapun hasilnya nanti, mungkin tidak akan terlalu memengaruhi strategi jangka panjang PDIP, maupun hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. 

Megawati dikenal sebagai politisi yang cermat membaca situasi politik. Setelah Pilpres 2024, PDIP dan Prabowo memasuki dinamika baru. Sebagai partai yang telah menyerahkan mandat kekuasaan eksekutif kepada Gerindra, PDIP kini beradaptasi dengan peran sebagai partai yang tidak lagi merupakan penguasa utama. Dalam konteks ini, Megawati mungkin melihat Pilkada 2024 sebagai bagian dari proses penataan ulang kekuatan politik di era Prabowo. 

Kemungkinan kompromi ini semakin masuk akal jika kita mengingat pentingnya stabilitas politik dalam pemerintahan baru. Prabowo dan Megawati memiliki sejarah hubungan yang dinamis tetapi strategis.  

Tidak menutup kemungkinan, ada kesepahaman antara keduanya untuk menjaga harmoni politik nasional, di mana Pilkada digunakan sebagai sarana penyeimbangan kekuasaan antara partai Dengan kata lain, Megawati mungkin memandang hasil Pilkada ini sebagai “kesepakatan yang telah terjadi,” bukan pertempuran yang perlu diperjuangkan habis-habisan. 

Kecenderungan atas hal ini bisa dilihat dari beberapa indikasi, seperti mulai masuknya orang-orang PDIP di pemerintahan, seperti Basuki Hadimuljono dan Budi Gunawan, serta relasi yang terlihat relatif baik antara anak Megawati, Puan Maharani, dengan pemerintahan Prabowo. 

Jika benar Megawati menganggap Pilkada bukan arena pertempuran tetapi kompromi, ini menandakan kecenderungannya untuk memprioritaskan kestabilan politik jangka panjang di atas kemenangan elektoral sesaat. Meskipun pendekatan ini mungkin mengecewakan sebagian kader PDIP, langkah ini mencerminkan strategi politik yang matang dalam menjaga relevansi PDIP di tengah perubahan lanskap politik nasional. 

Namun, pada akhirnya perlu diingat bahwa ini semua hanyalah asumsi belaka. Untuk mengetahuinya, kita hanya perlu menunggu sampai tanggal 27 November ini. (D74)

Apakah ini makna di balik joglo limasannya Mas Anies? 

#AniesBaswedan #Anies #PramonoAnung #AhmadSyaikhu #rumahAnies #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Dibuat dengan menggunakan AI.

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

PinterPolitik.com

Political endorsement Anies Baswedan terhadap duet Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024 agaknya menghadirkan dilema politis yang kompleks.

Sebagai figur politik yang selama ini dianggap sebagai antitesis dari PDIP dan afiliasi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), keputusan Anies berpotensi menggerus basis loyalisnya sekaligus memengaruhi arah suara swing voters serta undecided voters di Jakarta.

Efek endorse Anies kepada Pramono-Rano di Pilgub Jakarta 2024 bisa saja hanya akan menjadi mitos jika tak teraktualisasi nyata dan endorse Anies pun bisa dikatakan overrated. Mengapa demikian?

Resistensi yang “Hakiki”?

Setidaknya, terdapat tiga konteks interpretasi utama dan probabilitas di balik endorse politik Anies ke Pramono-Rano, yakni resistensi loyalis Anies terhadap “sekutu baru,” paradoks dinasti politik, dan potensi shifting swing voters yang berujung pada keuntungan Ridwan Kamil-Suswono maupun Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Dalam konteks Pilpres 2024, basis pemilih Anies kerap diasosiasikan dengan resistensi terhadap figur-figur tertentu, termasuk yang eksis di kubu PDIP.

Endorsement Anies terhadap Pramono-Rano mengimplikasikan kolaborasi dengan partai dan individu yang sebelumnya menjadi “musuh politik.” Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah loyalis Anies dapat menerima perubahan ini dan mengikuti pilihan politiknya?

Sebelumnya, satu hal yang menjadi catatan adalah tak serta merta loyalis Anies akan berpaling atas endorse tersebut, begitu pula dengan loyalis Ahok maupun PDIP.

Akan tetapi, kebalikan dari split-ticket voting, fenomena ini kiranya dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai straight-ticket voting.

Pada fenomena tersebut, pemilih cenderung mendukung seluruh kandidat dari partai atau kubu yang sama tanpa memperhatikan individu.

Bagi sebagian loyalis Anies yang eksis di PKB, PKS, atau Partai NasDem, endorsenya terhadap Pramono-Rano dapat membangkitkan antipati karena keterkaitannya dengan Pramono, Ahok, Megawati, maupun PDIP secara umum.

Sebaliknya, pemilih yang mendukung PDIP secara historis mungkin justru skeptis terhadap kehadiran Anies sebagai pendukung baru yang tak diinginkan.

Lalu, Anies kerap membangun citra sebagai antitesis dari dinasti politik dan menggunakan politik identitas yang kental dengan nuansa Islam.

Dalam berbagai narasinya, Anies menekankan pentingnya meritokrasi dibandingkan privilese yang lahir dari garis keturunan.

Di saat yang sama, endorse terhadap Pramono Anung, yang mana sang anak Hanindhito Himawan Pramana atau Dhito Pramono menjabat sebagai Bupati Kediri, serta afiliasinya dengan Megawati Soekarnoputri—yang dinastinya melibatkan Puan Maharani dan Prananda Prabowo—akan mengikis narasi itu.

Hal ini menciptakan ironi yang tak terelakkan. Jika Anies mendukung Pramono-Rano, ia secara tidak langsung menyetujui keberlanjutan sistem dinasti politik yang sebelumnya ia kritik.

Bagi swing voters yang teguh dengan narasi antidinasti, hal ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap Anies sebagai figur yang konsisten dengan nilai-nilainya.

Sebaliknya, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari afiliasi politik dinasti melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, dapat dipandang lebih “netral” dalam isu dinasti. Pun dengan yang mungkin akhirnya bersimpati ke Dharma-Kun.

Hal ini memberikan ruang bagi mereka untuk menarik swing voters yang mencari figur dengan kredibilitas moral lebih tinggi. Belum termasuk mereka yang akhirnya mempercayakan suara ke sosok yang memang telah memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai kepala daerah.

Dukungan Anies terhadap Pramono-Rano juga memiliki efek domino yang menarik untuk diinterpretasi.

Swing voters, yang pada Pilpres 2024 mungkin cenderung mendukung Anies, bisa saja berubah haluan setelah menyadari inkonsistensi sikap politik Anies. Hal ini berpotensi memunculkan tiga pola perilaku pemilih seperti negative voting, protest voting, dan rational-issue based voting di mana ketiganya tak kemungkinan besar kurang menguntungkan bagi Pramono-Rano.

Keputusan Anies mendukung Pramono-Rano dapat dianalogikan dengan Alcibiades, seorang politikus dan jenderal Yunani pada Perang Peloponnesia.

Alcibiades dikenal karena sering berpindah kesetiaan politik, yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi kariernya saat gagal dalam salah satu misi Ekspedisi Sisilia sebagai bagian dari kampanye Athena untuk menyerang Sparta.

Dalam konteks Pilgub Jakarta 2024, endorse Anies terhadap Pramono-Rano yang berpotensi berakhir dengan kekalahan karena tiga faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, layaknya kegagalan Ekspedisi Sisilia yang dipimpin Alcibiades.

Seperti Alcibiades, Anies mungkin berharap langkah ini akan memperluas pengaruhnya ke kelompok moderat dan sekuler. Namun, risiko yang dihadapinya sangat besar, termasuk hilangnya kepercayaan dari basis loyalis dan swing voters.

Selain itu, di sisi berbeda, RK-Suswono, yang didukung KIM Plus, belakangan menunjukkan peningkatan kinerja mesin politik meski seolah telat panas.

Momentum pertemuan Ridwan Kamil dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semalam, semakin memperkuat narasi mereka sebagai calon yang memiliki dukungan signifikan dari pusat kekuasaan agar realisasi janji politik lebih efektif dan mudah untuk dilaksanakan.

Hal ini menjadi tantangan berat bagi Pramono-Rano, terutama jika endorsement Anies tidak menghasilkan pengaruh elektoral yang signifikan.

Bumerang Hantam Karier Anies?

Jika Pramono-Rano kalah di Pilgub Jakarta 2024, implikasi bagi karier politik Anies kemungkinan bisa sangat signifikan.

Jika terjadi, skenario kekalahan Pramono-Rano secara tidak langsung akan menegaskan bahwa pengaruh Anies semakin atau tidak lagi relevan dalam lanskap politik nasional. Hal ini berbahaya mengingat Anies tidak memiliki basis politik formal seperti partai.

Keputusan Anies untuk tidak bergabung dengan partai politik disebut-sebut telah memperparah deparpolisasi di Indonesia. Di saat yang sama, scenario kekalahan dapat menjadi bukti bahwa strategi tersebut gagal memberikan keuntungan jangka panjang.

Upaya Anies yang dikatakan untuk memperluas ceruk pemilih ke arah moderat dan sekuler mungkin tidak akan berhasil jika ia terus berpindah kesetiaan politik. Hal ini justru akan mengukuhkan narasi bahwa Anies adalah politisi oportunis yang mungkin dipandang angkuh.

Namun, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata. Yang jelas, akan sangat menarik menantikan implikasi endoser Anies bagi Pramono-Rano bagi dinamika perpolitikan nasional dan kiprah politiknya kelak. (J61)

Kata Pak @jokowi, sampai ada 80-an paslon yang minta di-endorse lho. 

#Jokowi #JokoWidodo #RidwanKamil #AhmadLuthfi #Pilkada #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Adu sakti endorse politik 

#anies #jokowi #ahmadluthfi #cawecawe #pilkada2024 #Pilgubjateng #pilgubjakarta #pilgubjatim #pramono #aniesbaswedan #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini