PinterPolitik.com

PDIP kini emang jadi salah satu partai yang paling disorot karena paling banyak mendapatkan masalah. Nggak heran emang akhirnya si merah berlogo banteng ini jadi pusat pemberitaan.

Yang terbaru dan lagi ramai dipergunjingkan adalah kasus Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore yang disebut berstatus warga negara Amerika Serikat. Hal itu terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, menerima surat balasan dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta.

Surat dari Kedubes AS tersebut memang berisi pembenaran bahwa Orient merupakan Warga Negara AS. Sayangnya, fakta tersebut seolah terlambat datang karena yang bersangkutan telah memenangkan Pilkada 2020 lalu dan prosesnya telah melewati penetapan oleh KPU.

Baca Juga: Kuartet Menteri PKB, Nestapa Nasdem?

Nah, Pak Orient ini diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat. Hal inilah yang bikin lagi-lagi PDIP disorot oleh banyak pihak. Hmm, berasa kecolongan gitu kan ya.

Sementara KPU sendiri mengaku saat pendaftaran, Orient menyertakan KTP Warga Negara Indonesia. Sehingga, saat itu memang tak ada kecurigaan terkait status kewarganegaraan yang bersangkutan.

Pada saat yang sama Dukcapil di Kupang justru sudah mengeluarkan berita acara terkait keabsahan KTP yang bersangkutan. Nggak heran kemudian banyak pihak mendorong agar Pak Orient ini diperiksa oleh kepolisian untuk menjelaskan status kewarganegaraannya.

Beh, kalau udah kecolongan kayak gini emang bikin semua orang jadi panas dingin. Mulai dari KPU, Bawaslu, Dukcapil, hingga tentu saja partai politik pengusungnya.

Bagi PDIP sendiri, kebobolan ini jadi kayak bagian dari rentetan kebobolan yang dihadapi beberapa waktu terakhir. Mulai dari kasus Harun Masiku, bansos mensos yang dikorupsi, hingga terkait dinamika yang muncul di masyarakat yang tidak puas dengan kasus-kasus korupsi yang menjerat partai tersebut.

Banyak loh seruan untuk membubarkan PDIP di media sosial. Jadinya emang PDIP lagi ngalamin banyak tekanan. Kalau dalam sepakbola, berasa kayak mantan kipper Liverpool dulu, Loris Karius yang suka kebobolan banyak gol di momen-momen penting. Uppps.

Menarik untuk ditunggu akan seperti apa kelanjutan kasus ini. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak 2020 telah usai digelar pada Rabu 9 Desember 2020. Meski sempat menuai keraguan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 bisa dikatakan berjalan sukses. Salah satu indikator kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat.

Berdasarkan perhitungan dan rekapitulasi sementara, KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengatakan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 sebesar 75,83%. Meski belum mencapai target nasional yang diharapkan minimal menyentuh 77,5%, setidaknya pelaksanaan Pilkada 2020 sudah lebih baik dibandingkan saat Pilkada 2015. Pada saat itu, partisipasi masyarakat hanya mencapai 68,62%.

Jika mengacu pada partisipasi masyarakat, pencapaian ini sedikit mengejutkan mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar di tengah situasi pandemi Covid-19. Banyak kalangan yang memperkirakan pelaksanaan Pilkada 2020 akan menurunkan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Tidak jarang, beberapa kalangan juga menginginkan agar pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda. Bahkan, terdapat 130 daerah yang capaian partisipasinya melebihi target nasional. Misalnya saja pada pemilihan gubernur, partisipasi di Sulawesi Utara 81,83% dan Bengkulu 79,49%.

Sementara itu, terdapat pula lima kabupaten dengan partisipasi pemilih tertinggi. Kelima kabupaten ini adalah Pegunungan Arfak (Papua Barat) 99,25%, Bolalang Mongondow Timur (Sulawesi Utara) 94,94%, Bolalang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara) 94,54%, Raja Ampat (Papua Barat) 93,67%, dan Dompu (Nusa Tenggara Barat) 93,53%. Adapun, di tingkat kota juga terdapat lima partisipasi pemilih tertinggi. Kelima kota ini adalah Tomohon (Sulawesi Utara) 91,98%, Kepulauan Tidore (Maluku) 91,34%, Ternate (Maluku Utara) 83,82%, Sungai Penuh (Jambi) 82,81%, dan Blitar (Jawa Timur) 79,20%.

Kendati demikian, terdapat beberapa daerah yang masyarakatnya enggan menggunakan hak pilihnya dalam TPS (Tempat Pemungutan Suara). Bahkan, angka golputnya melebihi suara calon kepala daerah yang mendapatkan angka tertinggi.

Daerah yang dimaksud adalah Medan dengan angka golput  mencapai 866.964 orang (54,22%). Meski begitu, Pilkada 2020 di Medan di menangkan oleh pasangan Bobby-Aulia 393.327 suara sah (53,45%) atas lawannya Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang hanya memperoleh 342.580 suara sah (46,55%). Hanya saja, angka golput 54,22% ini lebih baik dibandingkan dengan Pilkada 2015. Saat itu, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 74,44%.

Berikutnya, Pilkada Kota Tangerang Selatan juga dimenangkan oleh Golput. Berdasarkan hasil perhitungan KPU, Pilkada 2020 di Tangerang dimenangkan oleh Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Mereka memperoleh suara sebesar 235.656 (40,9%) dari suara yang masuk. Hanya saja suara yang diperoleh mereka lebih rendah dari golput. Golput di Tangerang mencapai 400.311 orang atau setara 41,01% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Terakhir, di Kota Denpasar juga merupakan daerah yang tingkat partisipasinya rendah pada Pilkada Serentak 2020. Di kota ini terdapat 444.929 DPT, hanya saja masyarakat yang menggunakan hak pilih sekitar 240.261 orang (54%).

Ironisnya, angka partisipasi Pilkada di Kota Denpasar berbanding terbalik dengan lima daerah lainnya. Sebagai gambaran, partisipasi pemilih di Kabupten Badung 85%, Bangli 83%,Tabanan 81%, Jembrana 78%, serta Karangasem 71%.

Golput Berjaya di Basis Partai

Surabaya adalah salah satu daerah yang terkenal karena basis tradisional PDIP. Partai dengan simbol bantengnya ini memenangkan Pilkada tiga edisi berturut-turut dari Tri Rismaharini (menjabat dua periode) hingga Eri Cahyadi yang akan memimpin lima tahun ke depan. Meski demikian, jumlah golput hampir dua kali lipat dari perolehan suara Eri Cahyadi beserta pasangannya, Armuji, dengan 578.505 suara (27,2%).

Sementara, angka golputnya mencapai 47,9%. Kondisi ini yang membuat Surabaya menjadi daerah dengan partisipasi paling rendah dibandingkan dengan 19 daerah di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan data KPU, rata-rata tingkat partisipasi di Jawa Timur mencapai 70,58%.

Selanjutnya, juga terjadi di Kota Depok. Salah satu basis PKS dalam dua dekade terakhir, Mohammad Idris beserta pasangannya Imam Hartono hanya memperoleh suara sebesar 33,73% dari DPT sebesar 1.229.363. Bahkan, perolehan suara mereka masih kalah dari golput yang mencapai 36,74%. Idris sendiri merupakan petahana. Melalui kemenangan Pilkada ini, berarti ia akan menjalankan periode kedua. Adapun durasi keseluruhan daerah Depok dipimpin kader PKS mencapai 20 tahun atau enam periode Pilkada.

 Kondisi serupa dialami di Kabupaten Kediri, paslon Hanindhito-Dewi Mariana memperoleh sebanyak 590.317 suara (76,5%). Hanya saja, terdapat kotak kosong (golput) sebesar 608.460 suara yang tidak dimanfaatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Dhito sendiri merupakan anak dari Sekretaris Kabient Pramono Anung. Kabinet ini merupakan paslon yang diusung oleh PDIP, PAN, PKB, NasDem, Demokrat, Golkar, Gerindra, dan PKS. Paslon ini juga didukung 3 partai non-parlemen, yaitu PSI, Hanura, dan Partai Garuda.

Partisipasi di Indonesia Lebih Baik dari Beberapa Negara

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 mencapai 75,83%. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih telah mengindikasikan bahwa publik masih menaruh harapan dan kepercayaan kepada calon pemimpin yang akan menjabat kepala daerah selama lima tahun.

Berdasarkan data International IDEA (international for democracy and electrocal assistance), terdapat beberapa negara yang telah melaksanakan Pemilu di masa pandemi Covid-19. Mayoritas negara-negara tersebut mengalami masalah rendahnya partisipasi pemilu.

Tabel

Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Saat Pandemi dan Sebelum Pandemi Covid-19

Sebagian besar negara-negara yang menyelenggarakan pemilu saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan partisipasi. Apabila dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia, angka partisipasi Pemilu di berbagai negara saat pandemi Covid-19  lebih rendah. Hanya Pemilu di Queesland (Australia) dan Singapura yang angka partisipasinya lebih baik dari Indonesia.

Kesuksesan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

Indonesia boleh sedikit berbangga karena telah mampu menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Hal inilah yang mengindikasikan Demokrasi di Indonesia berjalan cukup baik dan kuat. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2020 juga tak terlepas peran para paslon yang mampu menyiapakan desain dan model baru saat masa kampanye, terlepas saat pandemi Covid-19. Kondisi semacam ini dinilai mampu mendongkrak partisipasi pemilih.

Walau beberapa daerah masih bermasalah dengan rendahnya partisipasi pemilih, secara keseluruhan Pelaksanan Pilkada 2020 juga mampu meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Para kepala daerah yang terpilih diharapkan memiliki legitimasi kuat untuk mengeluarkan setiap kebijakan yang memihak kepada rakyat, terutama daerah dengan angka partisipasi pilkadnya tinggi.

Berdarasarkan survei opini publik, SMRJ melaporkan sebanyak 86% pemilih menilai pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan cukup Jurdil (Jujur dan Adil). Lalu, terdapat 83% pemilih yang merasa puas diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020. Sementara, 85% masyarakat merasa optimis bahwa Pilkada 2020 mampu menghasilkan pemimpin yang dapat membawa daerah ke arah yang lebih baik dan maju.

Diselenggarakannya Pilkada Serentak saat pandemi Covid-19, telah berhasil menjadi media dan tempat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola dan gaya hidup sehat. Pelaksanaan Pilkada 2020 juga telah mendorong terjadinya transformasi masyarakat Indonesia menuju cara hidup bau dengan menerapkan protokol kesehatan.

Harapan Bagi Kepala Daerah yang Terpilih

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi momentum dan gerakan untuk melawan Covid-19. Dukungan partisipasi publik untuk menyuarakan hak pilihnya diharapkan mampu mendorong kepala daerah yang terpilih agar mampu menyiapkan strategi untuk menekan penyebaran Covid-19. Saat ini, masyarakat tinggal berharap agar para kepala daerah mampu mencari solusi penanganan Covid-19 untuk di daerahnya maupun nasional.

Para Kepala daerah yang telah terpilih juga harus siap membantu pemerintah pusat untuk menangani wabah Covid-19. Usai menjabat, para kepala daerah harus siap bertarung dan memetakan problematika di daerahnya dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Kepala Daerah yang terpilih nanti juga diharapkan mampu mengintegrasikan persoalan ekonomi dengan kondisi kesehatan masyarakat saat Pandemi Covid-19.

Dengan begitu, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 juga perlu direspons oleh kepala daerah yang terpilih agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di daerahnya. Apabila masyarakat bersama kepala daerah mampu menyelaraskan visi, misi, dan tujuan, ajang Pilkada Serentak 2020 akan dikenang sebagai pesta demokrasi yang menjaga kemanusiaan, terlebih dalam mencari solusi terbaik untuk melawan Covid-19.

Tulisan milik Dewangga Putra Mikola, mahasiswa Administrasi Publik di Universitas Negeri Yogyakarta.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi yang suka permainan strategi, catur mungkin merupakan salah satu permainan yang tidak asing lagi. Dalam permainan ini, strategi dan taktik pun diperlukan untuk menyiapkan pola ofensif hingga defensif.

Layaknya permainan dan olahraga lainnya, catur juga menjadi permainan yang kerap dilombakan. Coba lihat di kampung-kampung setiap tanggal 17 Agustus. Catur terkadang menjadi cabang perlombaan lho. Biasanya sih, bapak-bapak tuh yang ikut.

Hmm, mungkin nih, nggak semua perempuan sepakat kalau dunia catur hanya dapat dikuasai bapak-bapak. Phiona Mutesi yang kisahnya diceritakan dalam film Queen of Katwe (2016), misalnya, merupakan master catur perempuan yang berasal dari Uganda.

Nggak cuma Mutesi, baru-baru ini lagi ramai juga tuh seri yang berjudul Queen’s Gambit (2020) yang mengisahkan perjalanan juara catur perempuan, Beth Harmon. Dalam kisahnya, Beth pun juga harus menghadapi pemain-pemain profesional lainnya – sebagian besar laki-laki – hingga mengalahkan juara catur asal Uni Soviet yang bernama Vasily Borgov.

Bukan nggak mungkin, Beth harus banyak berlatih agar dapat mengalahkan lawannya. Di seri tersebut, Beth ini dikisahkan sering berlatih melalui imajinasi hingga membaca sejumlah buku guna mempelajari manuver, taktik, dan strategi baru. Bila salah langkah sedikit saja, Beth harus memitigasi situasi agar pola permainan dapat menguntungkannya kembali.

Nah, gambit ala Beth ini sepertinya tidak hanya terjadi di dunia catur lho. Dalam dunia politik, manuver, taktik, hingga strategi bisa jadi mengambil peran penting agar kepentingan politik yang dimaksud dapat tercapai.

Baca Juga: Kader Inginkan Prananda Ketimbang Puan?

Mungkin nih, gambit politik seperti inilah yang harus dilalui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Gimana nggak jadi gambit? Sejumlah langkah Bu Mega dalam Pilkada 2020 – seperti memberikan rekomendasi pada Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wali Kota (Cawalkot) Solo dan mendukung Eri Cahyadi sebagai calon pilihan Tri Rismaharini (Risma) di Surabaya – merupakan gambit karena menciptakan risiko politik tersendiri.

Pilkada Solo 2020, misalnya, menjadi polemik di kalangan DPC PDIP Solo karena Gibran – putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) – muncul menantang calon lain yang telah berkarier politik di Solo sejak lama. Hal yang mirip juga terjadi di Surabaya ketika Risma mengusung Cawalkot yang berasal dari golongan birokrat, yakni Eri Cahyadi.

Ya, meski banyak drama yang terjadi, pilihan-pilihan Bu Mega ini akhirnya sukses memenangkan Pilkada 2020 lho – meskipun masih berdasarkan pada hasil hitung cepat. Kalau kata mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan di blog pribadinya, Bu Mega ini udah sukses pol lah pokoknya. Hehe.

Tapi nih, selain kemenangan di Solo dan Surabaya, PDIP juga menang telak dalam sejumlah Pilkada di Bali lho. Katanya sih, kemenangan-kemenangan itu berkat tangan dingin putra Megawati, yakni Prananda Prabowo.

Wah, mungkin nih, Bu Mega bisa sukses berkat bantuan Mas Prananda juga nih. Lagipula, meski jarang terlihat di publik dan media, Mas Prananda ini disebut-sebut jadi anak favorit Bu Mega lho. Hehe.

Hmm, kalau Mas Prananda adalah anak favorit Bu Mega, gimana nasibnya Mbak Ketua DPR Puan Maharani ya? Padahal, kan, Mbak Puan disebut-sebut bakal diusung untuk Pilpres 2024.

Apakah ini pertanda Mbak Puan mulai pudar pengaruhnya? Apalagi, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya terus meningkat seiring kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Hehe. (A43)

Baca Juga: Prabowo Pilih Puan atau Ganjar?

PinterPolitik.com 

Langkah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi orang nomor satu di Kota Solo sepertinya semakin mendekati kenyataan. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dirilis sejumlah lembaga survei menjagokan pasangan Gibran-Teguh Prakosa sebagai pemenang Pilkada Kota Solo 2020. 

Tak tanggung-tanggung, lembaga survei Charta Politika bahkan memprediksi kemenangan Gibran mencapai 87,15 persen, jauh meninggalkan pesaingnya yang maju dari jalur independen, Bagyo Wahyono-Fx Supardjo (Bajo) yang diprediksi hanya meraup 12,85 persen suara. 

Meski masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun pasangan Bajo sendiri sudah mengakui kekalahannya atas Gibran. Sesaat setelah hasil quick count diumumkan, Bagyo menyatakan kesiapannya untuk bertanding ulang dengan Gibran di Pilkada Solo berikutnya yang dijadwalkan akan digelar pada 2024 nanti. 

Sejak awal, sejumlah pihak sudah memprediksi kemenangan Gibran di kota kelahiran ayahnya itu memang bakal berjalan mulus. Ini tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa Ia maju sebagai Calon Wali Kota (Cawalkot) dengan bekingan hampir semua partai di DPRD Kota Solo, minus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tak ayal pencalonannya itu kemudian diwarnai isu politik dinasti, meski telah dibantah berulang kali oleh Gibran. 

Selain menyasar Gibran, isu miring nyatanya juga menerpa pasangan pesaingnya, Bajo. Kemunculan pasangan independen di tengah kuatnya dukungan terhadap Gibran menimbulkan spekulasi bahwa pasangan Bajo sebenarnya hanya ‘lawan boneka’ yang sengaja dipersiapkan untuk bertanding melawan anak presiden.

Meski telah dibantah berulang kali, namun faktanya spekulasi itu kini kembali menguat dengan munculnya dugaan adanya makelar KTP yang bermain untuk memuluskan pencalonan pasangan Bajo. 

Berdasarkan investigasi yang dilakukan Tirto, seorang pria bernama Sapardi mengaku menjadi ‘pengepul’ KTP untuk dukungan terhadap Bajo. Tak main-main, dana yang digelontorkan untuk penggalangan ini diklaim mencapai Rp 1,5 miliar. 

Dugaan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan sejumlah warga yang mengaku namanya dicatut untuk mendukung Bajo. Sapardi mengatakan kepada tim Tirto bahwa penggalangan ini dilakukan demi ‘kondusifitas’ kota Solo agar Gibran tak melawan kotak kosong di Pilkada 2020. 

Dugaan ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Jika benar Bajo adalah lawan boneka, mengapa kemunculannya sebagai rival Gibran menjadi begitu penting? Lalu jika investigasi Tirto ini memang benar adanya, lantas apa konsekuensinya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia?

Koalisi Gibran Butuh Pesaing?

Kemunculan calon tunggal dalam kontestasi elektoral daerah sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia. Di sejumlah daerah, kuatnya dukungan terhadap salah satu calon sehingga menutup peluang calon lain untuk berkontestasi sudah sering terjadi. 

Faktanya, jika kita berbicara mengenai aspek hukum, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XII/2015 telah menegaskan legalitas bagi pasangan calon tunggal untuk berkontestasi di Pilkada. 

Kendati demikian, kemunculan calon tunggal dalam pesta demokrasi memang kerap mendapat kritikan publik terutama dari para pegiat kepemiluan. Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto dalam opininya di Media Indonesia menilai fenomena calon tunggal dapat melemahkan pelembagaan politik di tubuh partai.

Thomas Carothers, dalam bukunya yang berjudul Confronting the Weakest Link: Aiding Political Parties in New Democracies mendeskripsikan partai di Indonesia sebagai organisasi yang sangat leader centric dan didominasi oleh lingkaran kecil elite politikus. 

Saat elite pragmatis ‘mendagangkan’ dukungan partai jelang perhelatan kontestasi elektoral seperti pilkada, partai akan mengalami deinstitusionalisasi. 

Di sisi lain, absennya rivalitas dalam kontestasi elektoral sedikit banyak juga dapat memengaruhi calon tunggal yang berkontestasi. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut calon tunggal dapat membuat jumlah pengguna hak pilih (voter turn out) menurun. 

Kendati dari aspek legal memang dibenarkan, namun Titi menegaskan pasangan calon tunggal di pemilihan kepala daerah bukanlah satu-satunya pilihan bagi pemilih. Pemilih masih memiliki opsi lainnya, yaitu mencoblos kotak kosong. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,  disenyebutkan bahwa pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memeroleh suara lebih dari 50 persen suara sah. Jika pada hasil akhirnya perolehan suara pada kotak kosong lebih banyak maka KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya.

Fenomena kemenangan kotak kosong pun sebenarnya sudah pernah beberapa kali terjadi. Misalnya pada Pilkada Kabupaten Pati pada 2017 lalu, di mana pasangan tunggal Haryanto-Saiful Arifin dikalahkan oleh kotak kosong. Hal serupa kembali terulang pada Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018, di mana Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi kalah dari kotak kosong. 

Berangkat dari sini maka dapat dikatakan keberadaan Bajo sebagai pesaing dari jalur independen nyatanya cukup esensial bagi kemenangan Gibran sendiri. Dari konteks partai politik, keberadaan Bajo sedikit banyak bisa mengalihkan perhatian publik pada sentimen politik kartel yang mewarnai pencalonan Gibran. 

Fakta bahwa Gibran tidak berkontestasi melawan kotak kosong sekaligus bisa dijadikan alasan untuk menepis argumen bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk mengkapitalisasi dukungan politik bagi putranya. 

Di sisi lain, entah disadari Gibran atau tidak, keberadaan rival nyatanya bisa mengurangi risiko adanya voter turn out sebagaimana diungkapkan Titi. Kemunculan pesaing yang tidak populer dengan modal politik minim rasionalnya akan lebih menguntungkan Gibran ketimbang harus bersaing dengan kotak kosong yang justru berpotensi mengurangi partisipasi pemilih, hingga bisa juga membuatnya kalah. 

Asumsi ini semakin mendapat afirmasinya jika kita melihat kembali pernyataan-pernyataan Gibran sendiri yang sedari awal mengindikasikan ketidaksukaanya dengan wacana yang menyebut bahwa Ia akan melawan kotak kosong di Pilkada 2020. 

Sekarang, jika memang investigasi Tirto benar adanya, bahwa Bajo diduga sengaja dipersiapkan agar Gibran tak melawan kotak kosong semata, lantas apa konsekuensinya bagi demokrasi di Indonesia?

Terjebak Demokrasi Semu?

Istilah demokrasi semu atau illiberal democracy pertama kali dipopulerkan oleh pengamat politik berkebangsaan Amerika-India, Fareed Zakaria. 

Sebagaimana dikutip Dominic Eggel dalam tulisannya yang berjudul Illiberal Democracy: The Return of the Authoritarian Spectre, bagi Zakaria yang secara fundamental dipertaruhkan bukanlah demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi liberal, yang dicirikan tidak hanya oleh pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga oleh supremasi hukum, pemisahan kekuasaan dan perlindungan kebebasan sipil. 

Demokrasi semu kemudian terjadi ketika rezim yang telah dipilih oleh mayoritas rakyat, di saat yang sama, merusak perlindungan konstitusional. Eggel kemudian menambahkan para pemimpin yang lahir dari demokrasi semu dapat dicirikan dari generalisasi sifat otoriter dari pemerintah terpilih dengan konsentrasi kekuasaan di eksekutif dan dukungan populer dari mayoritas.

Jika kita berkaca pada sejarah, fenomena demokrasi semu tergambar jelas pada gelaran Pemilu tahun 1971 yang merupakan gelaran pesta demokrasi pertama di era Orde Baru. Sejarawan Anhar Gonggong, dikutip dari Kompas menyebut momen itu sebenarnya menjadi peluang terbaik untuk mewujudkan kehidupan negara demokratis setelah Pemilu 1955. 

Namun sayangnya Pemilu saat itu direkayasa dengan cara-cara yang justru antidemokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Inilah yang disebut pseudo democracy atau demokrasi semu yang mengelabui rakyat.

Kemudian, jika memang investigasi terkait adanya operasi penggalangan KTP untuk memunculkan Bajo semata hanya untuk membuat Gibran tak melawan kotak kosong, maka Pilkada Kota Solo 2020 ini bisa dikategorikan terjebak dalam demokrasi semu. 

Sebab, meski terlihat masyarakat diberikan opsi-opsi untuk memilih, namun pada kenyataannya, pilihan-pilihan tersebut telah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan salah satu calon. 

Tak hanya berpotensi mencoreng kualitas demokrasi, penyalahgunaan KTP untuk kepentingan elektoral nyatanya jelas melanggar hukum. Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Solo, Muhammad Taufiq menyebut pencatutan surat dan KTP dukungan itu dapat dijerat pidana sesuai Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada. Dan, jika terbukti ada pemalsuan dokumen KTP, bisa dijerat pidana dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun sekali lagi perlu ditegaskan semua asumsi ini baru bisa diafirmasi jika hasil investigasi yang dilakukan Tirto dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum.

Pada akhirnya, sekelumit ulasan ini hanyalah analisis teoretis yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun di titik ini, setidaknya kita bisa menarik kesimpulan mengapa pencalonan Bajo itu begitu penting bagi kemenangan Gibran di Pilkada Solo. Sementara terkait dugaan adanya penyalahgunaan KTP untuk dukungan elektoral, hanya waktu yang sanggup menjawabnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 telah berlalu. Sebelum penghitungan suara disahkan dan diresmikan oleh KPU, publik sudah terlebih dahulu disuguhkan dengan hasil hitung cepat alias quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga.

Nah, dari hitung cepat yang ada, beberapa nama mentereng sudah yakin lolos untuk menjadi kepala daerah selanjutnya. Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka misalnya, menang dengan perolehan suara mencapai 87,15 persen versi hitung cepat Charta Politika di Pilkada Solo.

Sumringah trah Jokowi lainnya terjadi di Medan. Menantu Jokowi, Bobby Nasution juga unggul berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika di Pilkada Medan.

Wih, selamat datang trah Jokowi dalam panggung politik nasional. Sebagai catatan tambahan, Gibran jadi yang pertama menyandang predikat putra presiden yang menjadi kepala daerah saat ayahnya masih aktif sebagai kepala negara. Beh, kurang apa lagi tuh. Soeharto aja tidak seperti itu loh. Uppps.

Nasib berbeda justru dialami oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kalau Pak Jokowi sukses dengan trahnya, Pak Ma’ruf sepertinya sedikit apes alias kurang beruntung di Pilkada kali ini.

Pasalnya, putri Ma’ruf, Siti Nur Azizah Ma’ruf harus berlapang dada mengakui kekalahannya di Pilkada Tangerang Selatan. Sekalipun masih versi hitung cepat, sepertinya Bu Azizah sudah merelakan kursi kekuasaan kali ini jatuh ke lawannya.

Hmm, tapi yang menarik tentu saja perbedaan nasib ini sih. Trah Jokowi bisa berjaya, sementara trah Ma’ruf Amin kurang beruntung. Mungkin ini akibat secara tidak langsung dari kinerja ayah-ayah mereka kali ya? Uppps.

Lha iya, kan Pak Ma’ruf dianggap kurang menonjol di pemerintahan. Sosoknya bahkan sempat dicap sebagai ban serep. Makanya efeknya kemudian terasa pada perjalanan karier politik sang putri.

Hmm, soal perbedaan nasib ini mengingatkan kita pada film animasi Meet The Robinsons. Buat yang belum tahu, film ini berkisah tentang seorang anak bernama Lewis yang di kemudian hari berhasil menjadi seorang penemu sukses karena kerja keras dan usahanya.

Sementara, nasib berbeda dialami oleh teman sekamarnya, Goob, yang walaupun akibat dari tingkah Lewis juga, akhirnya mengalami kegagalan dan jadi tokoh antagonis.

Seperti itu kali ya perbedaan nasib Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin di Pilkada 2020. Hehehe. Yang jelas, publik akan menyaksikan panggung politik satu dinasti baru lagi nih di Indonesia. Menarik untuk ditunggu gebrakan-gebrakannya. (S13)

Baca Juga :Kepuasan Tertinggi Sejak Menjabat

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Euforia enggan diekspresikan, baik oleh tim pemenangan maupun sang Calon Wali Kota (Cawalkot) Solo, Gibran Rakabuming Raka walau sukses unggul telak dalam perolehan hitung cepat sejumlah lembaga di ajang Pilkada 2020.

Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa, memastikan tak ada selebrasi berlebihan kemenangan hitung cepat dan lebih memilih menunggu penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.

Yang menarik, kemenangan hitung cepat yang berada di kisaran 86 sampai 87 persen itu dianggap meleset jauh dari target. Ketua Badan Tim Pemenangan Gibran-Teguh, Putut Gunawan menyebut target 92 persen yang tidak tercapai akan menjadi bahan evaluasi tersendiri nantinya.

Di luar konteks itu sendiri, kemenangan Gibran yang nyaris pasti juga sekaligus akan menorehkan catatan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabene merupakan ayah Gibran.

Presiden Jokowi akan menjadi Kepala Negara aktif pertama dalam sejarah yang memiliki anak sebagai kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota. Tentu sebuah catatan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan apakah harus dibanggakan atau justru sebaliknya.

Hal itu mengingat bahwa preseden politik dinasti yang cenderung minor telah membayangi keikutsertaan Gibran di Pilkada 2020. Ditambah, dengan partisipasi menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution yang juga sementara unggul di Pilkada 2020 edisi Kota Medan.

Menurut seorang dosen tamu di Institut Asia, University of Melbourne, Abdil Mughis Mudhoffir, kini keluarga Jokowi ikut bergabung di dalam klub dinasti politik yang sudah ada. Mereka berebut kekuasaan dan sumber daya yang ada.

Masuknya dua anggota keluarga Presiden disebut menunjukkan kondisi politik di Indonesia akan tetap sama, atau bahkan lebih buruk. Hal ini berkaca pada dinasti dan nepotisme yang mungkin menjadi suatu hal baru yang dianggap normal.

Lantas pertanyaannya, mengapa tajuk atau frasa dinasti politik menjadi begitu dikhawatirkan dalam iklim politik Indonesia kekinian? Apakah kecenderungan itu selalu mutlak bermakna negatif dalam realita politik dan pemerintahan tanah air?

Gibran, Family Power Baru?

Tak dapat dipungkiri bahwa preseden nepotisme menjadi gambaran besar dari kekhawatiran dan ekses minor khalayak atas pencalonan Gibran di Pilkada 2020. Ihwal yang juga kiranya tak akan begitu saja sirna, utamanya setelah Gibran berpeluang besar memenangkan kontestasi elektoral di Solo.

Sebuah tulisan di majalah The Economist bertajuk Dynasties, menyodorkan sebuah konsep family power dalam fenomena dinasti politik, yang nyatanya dalam realita politik dan pemerintahan di berbagai belahan dunia, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Di ranah politik level atas di Amerika Serikat (AS), “marga” Clinton dan Bush menjadi dua sampel yang tentu tak bisa dilewatkan. Sementara Justin Trudeau, menggenggam estafet tak langsung dari sang ayah, Pierre, di Kanada.

Belum cukup? Terdapat pula sampel siklus family power di negara-negara Asia Tengah yang disebut-sebut merupakan “terirori kekeluargaan”. Begitu pun dengan para pemimpin di Jepang, Korea Selatan, Filipina, hingga Bangladesh, yang kesemuanya terkait dengan para mantan penguasa politik.

Signifikansi “keluarga yang berkuasa” itu disebut sedikit mengejutkan para teoretis politik modern. Hal ini berkaca pada kecenderungan politik dinasti yang dikatakan seharusnya memudar ketika rakyat telah berhak atas suara dan dapat menentukan preferensi politiknya.

Namun hal tersebut tak selalu terjadi dan disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satu yang paling prominen ialah banyak benefit dari family power dalam politik yang terbentuk ternyata bertahan cukup lama. Hal ini terjadi ketika beberapa pionir dinasti berhasil membangun “koneksi positif” yang konstruktif dalam konteks dukungan politik padanya.

Politik dinasti memiliki perpaduan yang kuat antara branding dan koneksi politik personal. Yang mana hal itu kemudian bermuara pada konsekuensi yang mau tak mau melanggengkan preseden family power.

Pada konteks Indonesia sendiri family power sesungguhnya bukanlah barang baru. Hal ini misalnya disoroti oleh Jemma Purdey, Edward Aspinall, dan Muhammad Uhaib As’ad dalam Understanding Family Politics.

Ketiganya menemukan kecenderungan family power yang begitu kuat di Indonesia, terutama dalam skala kewilayahan. Disebutkan dua yang paling terkenal di Indonesia adalah keluarga Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten, dan Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang kini duduk di jajaran kabinet.

Keduanya telah menyebarkan “tentakelnya” secara luas, memegang posisi bupati di provinsi terkait, sejumlah kursi legislatif di parlemen kabupaten maupun kota, provinsi serta nasional, plus menjalankan bisnis keluarga.

Yang menjadi menarik pada konteks Gibran ialah, Presiden Jokowi seolah membangun sebuah family power baru. Setelah Gibran benar-benar ditasbihkan menang kelak oleh KPU, eks Gubernur DKI akan menjadi Presiden aktif pertama dalam sejarah yang memiliki anak sebagai Wali Kota.

Bermula dari sosok outsider di Solo lima belas tahun lalu, Presiden Jokowi dengan karakteristik inheren plus “takdir” politiknya menjelma menjadi tokoh dengan modal sosial politik hingga mengantarkannya ke Istana.

Tak dinyana, dinamika kini bergulir memunculkan nama putra sulungnya untuk seolah menapaki karier politik serupa di kota yang membesarkan namanya.

Namun demikian, family power memang memiliki dark side atau sisi gelap tersendiri yang kerap ditemui pula di sejumlah negara yang disebutkan di atas. Utamanya ketika politik dan bisnis yang tak terhindarkan, berpadu dalam relasi eksklusif antara uang dan pengaruh.

Ini disebut-sebut terjadi pada kasus “trah” Clinton di AS ketika semua kepentingan memberikan jutaan dolar pada yayasan keluarga Clinton karena berasumsi dapat memberikan mereka pengaruh di masa depan.

Itu yang lantas berpotensi berujung pada korupsi dengan berbagai macam bentuk ketika digunakan untuk mendukung persaingan maupun kompetisi politik dan bisnis.

Hal itu juga yang kemungkinan besar masih menjadi kekhawatiran utama di balik tendensi kekhawatiran family power atau politik dinasti di balik Gibran di Solo di Pilkada 2020 ini.

Namun di luar itu, peluang besar Gibran menang di Solo menjadi menarik karena seolah mengikuti jejak sang ayah sebelum menjadi Presiden. Lalu, akankah karier politik serupa dapat ditapaki Gibran?

Karier Gibran Hanya Sampai Solo?

Dalam sebuah pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Gibran sempat menyatakan bahwa untuk membangun sebuah negara, Solo adalah permulaannya. Sebuah kecenderungan yang mungkin menyiratkan hasrat Gibran untuk melangkah lebih jauh, termasuk seperti sang ayah.

Dalam On Collective Memory, Maurice Halbwachs mengkaji konsep memori kolektif yang terbangun dari konstruksi narasi akumulatif di masyarakat atas tendensi masa lalu. Hal ini sendiri pada dimensi berbeda akan terus tersimpan dan dapat membentuk preferensi tersendiri, termasuk dalam konteks politik.

Memori kolektif sendiri agaknya menjadi variabel yang berpengaruh bagi karier politik seseorang di tanah air. Tentu ketika sosok itu memiliki preseden maupun isu tertentu, termasuk politik dinasti.

Hal itu tampaknya terjadi pada konteks Prabowo Subianto dan Tommy Soeharto. Prabowo yang seolah sukses memainkan politik identitas pada Pilgub DKI Jakarta 2017, tak mendapat keuntungan yang sama ketika Pilpres 2019.

Sementara Tommy dan partai Berkarya-nya terlihat tak mendapat simpati publik ketika berusaha masuk ke kancah politik kekinian. Kedua sosok tersebut tampaknya terkena imbas dari memori kolektif publik terkait kemudaratan politik identitas dan dinasti politik yang telah menjadi preseden tersendiri.

Hal ini pula yang mungkin dapat terjadi jika Gibran ingin melangkah lebih jauh. Selain preseden dinasti politik, portofolio Presiden Jokowi belakangan juga kurang mendapat reaksi positif dari publik. Saat ini publik menyorot minor berbagai kebijakan, mulai dari revisi UU KPK, Omnibus Law maupun penanganan pandemi Covid-19.

Ihwal yang mungkin saja dapat berdampak pada proyeksi karier politik Gibran sejak awal jika dilihat dari sisi memori kolektif publik.

Namun demikian, peluang tetap tak lantas tertutup bagi Gibran. Utamanya jika Ia berhasil me-rebranding dirinya menjadi sosok pemimpin yang dapat membawa perubahan signifikan bagi Kota Solo.

Mengacu pada realita bahwa dalam ranah politik di seluruh dunia, kekuasaan yang acapkali terkonsentrasi di keluarga dan dinasti akan selalu ada. Tinggal akhirnya bagaimana sang sosok serta family power tadi dapat mendefinisikan langkah politik yang dapat menuai simpati dan dukungan publik atau justru sebaliknya.

Lantas, akankah Gibran berhasil mengaktualisasikan definisi berbeda dari kecenderungan minor family power yang akan dimulainya di Solo kelak? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.