PinterPolitik.com

Menjadi yang pertama seringkali bermakna istimewa dalam konteks apapun. Keistimewaan itu yang kemungkinan besar ingin diimpresikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ketika pada Selasa malam lalu mengunjungi Habib Rizieq Shihab (HRS).

Bagaimana tidak, siang hari itu Habib Rizieq baru saja touchdown di tanah air pasca menetap di Arab Saudi sejak April 2017. Dan malam harinya, Anies menjadi pejabat pemerintah pertama yang gercep berkunjung ke kediaman HRS di Petamburan.

Pertemuan itu sendiri disebut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain (Tengku Zul) – yang tak sengaja kebetulan datang bersamaan dengan Anies – sama sekali tidak membicarakan politik.

Ya, dalam unggahan foto Tengku Zul di instagram, Anies yang mengenakan jas hitam memang tampak terlibat dalam interaksi hangat dalam sebuah jamuan teh oleh HRS yang didampingi menantunya, Hanif Al-Athos.

Akan tetapi pernyataan Wasekjen MUI itu tak lantas meredam reaksi beragam dari berbagai kalangan. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno misalnya, mengatakan ada kemungkinan pertemuan itu merupakan penjajakan menuju Pileg-Pilpres mendatang.

Sementara politisi kawakan PKS yang juga anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut langkah eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu merupakan contoh yang baik dari pemimpin yang menghormati ulama.

Mardani kemudian berspekulasi bahwa dalam pertemuan tersebut semua kemungkinan pembicaraan ada, akan tetapi jika mengenai konteks Pilpres Ia menyebut masih cukup lama dan sangat dinamis.

Kemudian hal berbeda yang juga menjadi perhatian substansial sesungguhnya datang dari anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah. Dirinya menyebut bahwa Anies sebagai Gubernur menunjukkan sikap abai terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Ima menganggap bahwa HRS yang seharusnya menjalani isolasi dan tidak dikunjungi, membuat preseden buruk seolah terpampang dari kunjungan Anies tersebut.

PDIP bahkan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Anies karena dinilai telah melanggar Perda wilayahnya sendiri tentang penanggulangan covid plus Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 Nasional.

Anies tentu bukan tidak memahami sorotan dari kubu PDIP tersebut, yang secara otomatis juga menimbulkan pertanyaan tersendiri perihal mengapa dirinya tetap melakukan langkah tersebut, yang bahkan membuat torehan tersendiri sebagai pejabat pemerintah pertama yang berkunjung?

Penetrasi Simbolis Awal?

Interaksi simbolik tampaknya dapat menjadi salah satu perspektif yang tepat untuk memaknai langkah atau manuver Anies dibalik sowannya ke Petamburan. Teori interaksi simbolik sendiri merupakan perspektif interaksional dan pertama kali dikemukakan oleh sosiolog sekaligus filsuf asal Amerika Serikat, George Herbert Mead.

Elvinaro Ardianto dan Bambang Anees dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Komunikasi, menyebut interaksi simbolik dalam perspektif interaksional menganggap bahwa setiap individu memiliki esensi kultural atau kebudayaan dalam berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya akan menghasilkan makna tertentu.

Secara aplikatif khususnya dalam konteks politik, Graeme Gill dalam Symbolism and Politics menyebut bahwa untuk dapat berhasil mencapai makna dan tujuannya, simbol-simbol yang ada harus dapat beresonansi dengan perspektif masyarakat.

Bagi penguasa, simbol itu harus dapat selaras dengan dasar intelektual dan emosional masyarakat serta diarahkan untuk mendapatkan dukungan bagi rezim, plus, menjadi elemen kunci bagi proses politik yang berkelanjutan.

Sementara bagi oposisi, keselarasan tersebut diimplementasikan dan berlaku sebaliknya, yakni sebagai upaya untuk menentang status quo politik yang ada.

Ihwal ini yang juga menjadi simpulan awal dari Refly Harun atas kunjungan gercep Anies dengan Habib Rizieq selasa lalu. Refly menyebut bahwa pembahasan dalam pertemuan awal tersebut sesungguhnya tak terlampau penting dibanding pesan simbolik yang berusaha diejawantahkan.

Signifikansinya tentu terkait ketokohan vital Habib Rizieq, yang oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, disebut merupakan keistimewaan tersendiri.

Menurutnya, ketika ada tokoh publik seperti ulama maupun habaib yang pengikutnya banyak dan menjadi idola, biasanya banyak politisi yang cenderung ingin mengidentifikasikan dirinya dekat atau menjadi bagian dari tokoh itu.

Kendatipun dikatakan Tengku Zul tak membicarakan politik dalam pertemuannya, Anies memang mungkin saja berusaha menunjukkan simbol yang signifikan bahwa secara dasar intelektual dan emosional memiliki esensi yang lebih terhadap Habib Rizieq.

Terlebih secara momentum Anies menjadi pejabat pemerintah dan tokoh politik pertama yang menyambangi kediaman Habib Rizieq.

Dan meski saat ini Anies di DKI adalah penguasa, pada konteks nasional dan secara umum tak bisa dipungkiri bahwa eks Mendikbud tersebut acapkali tercermin sebagai oposisi. Terbukti dari kritik kepadanya selama ini yang datang dari kubu politik arus utama, bahkan yang datang dari level nasional.

Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon juga pernah berujar mengapa pemerintah pusat alias Istana seperti menempatkan dirinya sebagai oposisi Anies.

Variabel lainnya tentu tak bisa dilepaskan dari dinamika politik saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Kala itu, Anies juga pernah menyambangi markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan sebagai bagian dari kampanyenya dan tampak cukup hangat dengan HRS.

Dengan kata lain, Anies bisa saja ingin menyimbolkan bahwa secara politik dirinya “tak sendiri”, mengingat HRS notabene jamak diidentifikasikan juga kerap berseberangan dengan pemerintah.

Selain itu, romansa pertemuan di Petamburan juga kemungkinan dapat bermanfaat sebagai deposit tersendiri bagi Anies andai kata dirinya akan maju pada kontestasi elektoral, baik Pilkada DKI Jakarta 2022 ataupun Pilpres 2024. Artinya, makna simbolik bernuansa politis mendalam agaknya memang tampak dari inisiatif Anies yang sowan kepada Habib Rizieq pada Selasa lalu.

Langsung Diuji

Kendati hubungan Anies-HRS tampak cukup menjanjikan, relasi keduanya tampak langsung mendapat tantangan. Ya, tak lain dari agenda reuni akbar 212 yang mengemuka sepulang Habib Rizieq dari Arab Saudi dan akan mengambil tempat di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat.

Persoalan tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga membaik serta adanya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang merupakan produk regulasi sang Gubernur.

Hal ini tentu akan menjadi ganjalan bagi Anies jika mengizinkan pelaksanaan reuni itu. Utamanya dari publik yang tak terwakili oleh segmen tersebut, hingga kubu politik yang berlawanan dengan Anies, yang dapat dipastikan akan membombardir dirinya dengan kritik tajam.

Oleh karenanya, akan menjadi pertanyaan sendiri apakah restu acara tersebut akan menjadi langkah politik dilematis bagi Anies?

Namun jawabannya mungkin saja tidak. Makna dari langkah kunjungan Anies kepada HRS yang telah dijelaskan sebelumnya, tampaknya telah dapat memberikan sedikit jawaban atas keputusan DKI-1 kelak.

Michael J. Steudeman dalam Entelechy and Irony in Political Time: The Preemptive Rhetoric menjabarkan konsep politik preemptive sebagai manuver untuk mendisrupsi situasi politik yang ada.

Politik preemptive terjadi ketika para aktor berdialektika pada momen yang lebih awal, untuk menciptakan nada yang paling bergema bagi komitmen politik dan ideologis mereka.

Mengacu pada postulat Steudeman itu, inisiatif kunjungan Anies ke Petamburan tampaknya memberikan gambaran manuver preemptive “yang menentukan” dari kemungkinan bahwa dirinya akan tetap mengizinkan acara tersebut terselenggara. Balai Kota sendiri telah mengonfirmasi bahwa acara reuni 212 itu tinggal bergantung pada Pergub Anies soal PSBB mendatang.

Jika itu terjadi, potensi efek bumerang dinilai memang akan dialami Anies, terutama atas kritik dan preseden kontraproduktif dari para lawan politiknya, maupun dari kalangan masyarakat yang tak sepenuhnya sependapat dengan tetap dilangsungkannya acara tersebut.

Belum lagi ketika mengacu pada hubungan antara pemerintah pusat dan Anies yang kadang kala dianggap fluktuatif. Jika pemberian izin itu akhirnya diberikan, bukan tidak mungkin pusat akan menganggap Anies mengabaikan persoalan pandemi demi kepentingan politik.

Bagaimanapun, pada akhirnya publik secara umum tentu menginginkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan bersama. Keputusan yang hanya relevan bagi sebagian kalangan tetapi berpotensi sebalikanya bagi kalangan yang lebih luas, dinilai akan menjadi preseden politik yang justru kurang positif.

Oleh karenanya, berbagai langkah Anies ke depannya dalam menyikapi kembalinya HRS kemungkinan akan cukup menentukan atmosfer sosial politik yang ada. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagai dua sisi mata uang, pandemi Covid-19 bisa jadi alat kesuksesan dan bisa jadi mimpi buruk di Pilkada 2020. Tahun 2020 merupakan tahun yang menjadi momentum kepala daerah untuk membuktikan kepada rakyatnya bahwa ia bisa membuat daerah tersebut bertahan di masa pandemi Covid-19.

Sebaliknya, ini juga bisa menjadi hal menakutkan bagi kepala daerah yang gagal mengendalikan pandemi di daerahnya. Dengan begitu, masyarakat akan tahu kualitas dari kepala daerah tersebut dan kepercayaan publik (public trust) akan turun.

Padahal, di tahun 2020, public trust sangat penting untuk diusahakan oleh kepala daerah, apalagi yang masih menjabat satu periode karena beberapa dari mereka akan mengikuti Pilkada 2020. Sayangnya, motivasi public trust belum cukup untuk menjadikan daerah-daerah di Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik.

Kasus Covid-19 masih menunjukkan puncaknya dan belum terlihat cahaya terang dari pandemi ini. Dengan situasi pandemi yang tidak terkendali menunjukkan bahwa nantinya banyak masyarakat yang tidak puas dengan kepala daerahnya dan akan berusaha untuk mencari opsi lain di Pilkada Serentak.

Namun, sepertinya logika sederhana tersebut hanya khayalan dan tidak pernah terjadi di kehidupan nyata. Jikalau logika sederhana itu terjadi di kehidupan nyata, seharusnya banyak kandidat calon baru yang datang, mengkritik kepala daerah, dan menawarkan ide-ide segar mereka untuk diterapkan di daerah tersebut untuk lebih baik dalam semua bidang khususnya penanganan pandemi dan menjadi opsi tandingan bagi petahana.

Lagi-lagi, hal ini hanya lamunan optimis belaka. Fakta dan kenyataannya, tahun 2020 merupakan tahun dengan fenomena calon tunggal vs kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah.

Catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menunjukan adanya tren yang terus meningkat. Pada Pilkada 2015, ada tiga calon tunggal. Pada 2017, ada sembilan calon tunggal. Pada 2018, ada 16 calon tunggal.

Dan, nantinya di tahun 2020 kemungkinan besar terdapat 34 calon tunggal. Dengan pola yang terus meningkat, menunjukkan bahwa terdapat lubang kesalahan yang mengakibatkan dampak fenomena calon tunggal terjadi di beberapa tahun ini.

Partai Politik

Menjadi sangat ironi jika melihat nasib dari keadaan Pilkada 2020 yang menyajikan banyak sekali calon tunggal vs kotak kosong. Padahal seharusnya, momen Pilkada menjadi momen ketika partai menyajikan amunisi terbaiknya berupa kader-kader terbaik agar menjadi aktor politik yang berkualitas untuk maju sebagai opsi lain calon kepala daerah bagi masyarakat.

Namun pada kenyataannya, kita bisa melihat bahwa partai politik begitu pragmatisnya dalam mendukung maupun memunculkan calon di pemilihan umum. Partai politik dirasa hanya melihat segi popularitas dan modal politik daripada kualitas dan pengalaman politik suatu calon.

Hal ini terbukti dari banyaknya partai politik yang sering sekali memberikan ruang untuk berpolitik praktis para public figure dan keluarga tokoh politik yang besar popularitasnya tetapi minim pengalaman dan pendidikan politiknya. Semua usaha itu dilakukan hanya untuk satu motivasi saja, yaitu meraih kekuasaan.

Dalam kasus fenomena calon tunggal vs kotak kosong, sikap pragmatis partai terlihat dari banyaknya calon kepala daerah yang didukung oleh semua partai politik dalam Pilkada tahun 2020. Keadaan ini menjelaskan bahwa partai tidak mau ambil pusing untuk mencari dan memunculkan calon lain untuk jadi lawan dari calon yang sudah punya elektabilitas yang tinggi. Mereka sudah kalah sebelum berperang dan terlalu takut untuk mengambil risiko.

Sebagai contoh, fenomena calon tunggal vs kotak kosong terjadi di Kota Semarang. Dalam acara deklarasi calon Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi – atau Hendi – yang masih menjabat sebagai Wali Kota Semarang dengan bangga mengatakan bahwa beliau didukung oleh semua partai politik untuk maju di Pilkada 2020.

Memiliki suara dari semua partai mungkin menjadi kemenangan tersendiri dari PDI-P sebagai pengusung Hendi. Namun, dilihat dari segi politik dan demokrasi situasi ini menjadi sangat menyedihkan karena situasi ini menjadi tanda bahwa iklim politik dan demokrasi di Kota Semarang tidak berkembang dengan baik.

Partai politik lain tidak punya nyali untuk menantang calon yang mempunyai popularitas tinggi dan jalan terakhir untuk menuju kemenangan adalah berkoalisi. Semua hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kosongnya amunisi dari partai-partai untuk memunculkan penantang sekaligus menunjukkan kader terbaiknya. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa asumsi bahwa kegagalan fungsi rekrutmen politik dan sikap pragmatis partai politik menjadi dapat dibenarkan.

Hal yang janggal dan seharusnya menjadi perbincangan adalah bagaimana bisa partai yang secara jelas di tingkat pusat menjadi rival yang sangat sengit dan saling menjatuhkan tapi bisa akur dan saling dukung di tingkat daerah? Apakah kader di daerah tidak mendapatkan briefing? Atau memang hal ini dilakukan dengan sadar?

Aturan Pilkada

Hal lain yang sering menjadi diskusi tentang permasalahan kotak kosong adalah tentang aturan pencalonannya yang dinilai hanya menguntungkan partai pemenang atau pemilik suara besar di kursi legislatif. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 pasal 40 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan ambang batas partai atau gabungan partai dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Syarat ambang batas (threshold) tersebut secara implisit mengharuskan partai untuk berkoalisi agar bisa mencalonkan kadernya. Hal ini sangat menjadi angin yang segar bagi partai dengan suara besar. Mereka bisa menjadi selayaknya bos besar yang mempunyai anak buah yaitu partai koalisinya.

Ambang batas ini menjadi ironi saat kita melihat bahwa jika partai-partai kecil pun membentuk koalisi, suara mereka tidak bisa menyamai apalagi melebihi dari koalisi partai besar. Keadaan ini terjadi di Kabupaten Boyolali yang menyajikan pertarungan calon tunggal karena PDI-P yang mengusung M. Said Hidayat-Wahyu Irawan sebagai calon kepala daerah sudah didukung oleh partai besar lain, yaitu Partai Golkar dengan jumlah dukungan mencapai 35 persen dari jumlah kursi di legislatifnya.

Dengan begitu, partai lain sudah tidak bisa mengajukan calon lain karena tidak bisa mengejar angka threshold, bahkan jika semua partai kecil berkoalisi pun mereka tetap tidak bisa sampai ke angka 20 persen. Hal ini terjadi karena threshold yang tinggi dan keadaan di daerah yang memiliki basis partai tersendiri akan menang dengan suara besar.

Kondisi ini yang mengharuskan partai-partai kecil harus tertunduk, terdiam, dan terpaksa berkoalisi jika ingin tetap eksis dalam kompetisi elektoral. Alhasil, kesempatan untuk menyajikan pilihan terbaik dari partai-partai kecil hangus dan masyarakat tidak diberikan pilihan lain selain kotak kosong.

Berbeda halnya dengan kotak kosong yang meningkat dari tahun ke tahun. Calon independen yang menjadi alternatif dari kader partai dalam Pilkada mengalami penurunan dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2020. Mengapa demikian?

Jika kita melihat ke belakang tentang peraturannya. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 pasal 41 tentang Pilkada, calon independen yang provinsinya memiliki DPT sampai 2 juta jiwa harus didukung minimal 10%, 2 – 6 juta jiwa minimal 8,5%, dan seterusnya. Tidak hanya sampai di situ, minimal dukungan tersebut harus tersebar lebih dari 50% wilayah daerah calon.

Aturan ini dari tahun ke tahun merupakan kendala besar bagi para calon independen yang ingin maju berkompetisi untuk menjadi alternatif pilihan untuk masyarakat yang sudah tidak percaya dengan partai politik.

Jika tahun-tahun sebelumnya saja aturan ini sangat memberatkan, bagaimana tahun ini dengan keadaan pandemi yang penuh ketidakpastian dan pergerakan para calon independen semakin sempit ? Bagaimana cara calon untuk memperkenalkan diri ke masyarakat?

Bagaimana cara calon untuk mem-branding diri? Bagaimana cara calon untuk menyaingi partai politik yang sudah punya basis massa?

Tentunya, bagi calon independen, ini bukan pertarungan yang adil dan jelas sangat berat untuk memenangkan pertarungan politik ini yang mengakibatkan calon independen di Pilkada tahun 2020 turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Jika ternyata kotak kosong di Pilkada 2020 diakibatkan oleh partai politik dan aturannya (pemerintah), maka kita sebagai rakyat yang menginginkan opsi pilihan di Pilkada 2020 harus menyalahkan siapa?

Tulisan milik Hanif Jati Pambudi, Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Menang atau kalah di Pemilu tidak terlalu penting dibanding memperkuat bangsa.” ~ Indira Gandhi

[dropcap]P[/dropcap]etuah Perdana Menteri India, Indira Priyadarshini Gandhi yang juga merupakan putri tunggal bapak bangsa India, Jawaharlal Nehru ini menjadi pegangan bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menenangkan kader-kadernya atas kekalahan yang diderita Partai Banteng di Pilkada Serentak lalu.

Sehingga tak heran bila Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto, juga hanya berkomentar kalau apapun hasil Pilkada, Rabu (27/6) lalu, persatuan dan kesatuan bangsa lebih penting dibandingkan segalanya. Lagi pula, bagi Hasto, partainya hanya mengalami satu kekalahan saja dari tujuh kemenangan di Pigub yang ditargetkan.

Seperti diberitakan banyak media, dalam Pilkada Serentak yang berlangsung di 171 wilayah – di mana ada 17 pemilihan gubernur (Pilgub), PDIP hanya menang di enam provinsi, yaitu di Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. Sementara kekalahan terjadi di tiga provinsi, yaitu Jabar, Jatim, dan Sumut.

Kalau Partai Pendukung Jokowi seperti Nasdem, Hanura atau Golkar memenangkan Pilkada di banyak Daerah, ya mendingan MenCapreskan Kader partainya sendiri.
Sebab Posisi PDIP Partainya @jokowi di Pilkada 2018 sudah melorot jauh kebawah.
Masa yang diatas dukung yang dibawah?
? pic.twitter.com/Ua9sYBF5iE

— tso-s4 (@abu_waras) June 28, 2018

Merujuk dari pengakuan Hasto di atas, bisa diartikan kalau kekalahan TB Hasanuddin di Jabar dan Djarot Saiful Hidayat di Sumut, sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya. Sedangkan kekalahan di Pilgub Jatim – di mana keponakan Megawati Puti Guntur Soekarno ikut bertarung, merupakan kekalahan yang tak terduga.

Meski begitu, Sekertaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Kusuma Sundari mengaku kalau daerah-daerah di mana PDIP kalah, seperti Sumut, Jabar, dan Jatim, memanglah bukan basis partai mereka. Sehingga kemenangan di Pilgub tahun ini yang hanya 35 persen, bukan hal yang dianggap terlalu buruk.

Di sisi lain, kekalahan PDIP di Pilgub tahun ini sebenarnya juga dialami pada Pilgub 2017 lalu. Saat itu, Partai Banteng hanya mampu memenangkan tiga provinsi dari tujuh Pilgub yang ada. Fenomena ini tentu membuahkan pertanyaan, apa yang sebenarnya membuat PDIP keok di berbagai wilayah?

Salah Strategi, Mesin Partai Macet

“Saat Pemilu, suara yang belum memutuskan biasanya menjadi faktor yang paling menentukan.” ~ Evan Esar

Sebenarnya, Evan Esar merupakan penulis humor terkenal di Amerika Serikat yang lahir tahun 1899 dan meninggal pada 1995. Hanya saja, kutipannya di atas tidak bisa dikatakan lucu, karena faktanya memang begitulah yang kerap terjadi. Bahkan di Pilkada Serentak tahun ini pun, kekuatan suara mengambang (swing voter) telah membuktikannya.

Menurut Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Denny JA, kemenangan dan kekalahan yang terjadi pada Pilkada Serentak kemarin, berdasarkan analisanya, memang dipengaruhi massa mengambang. Setidaknya, di 10 provinsi dan 9 kabupaten/kota yang hitung cepatnya (quick count) dihimpun oleh LSI, Rabu (27/6).

Selain pengaruh adanya isu-isu SARA yang memunculkan sentimen politik identitas, para pemilih juga sepertinya lebih menekankan pilihannya berdasarkan agama dan ikatan kedaerahan. Pesona tokoh yang diusung dan migrasi suara para pemilih, akhirnya menjadi unsur utama, sehingga menciptakan hasil yang mengejutkan di beberapa wilayah.

Kejutan kekalahan seperti yang terjadi di Pilgub Jatim, misalnya, disinyalir sangat terpengaruh dengan jumlah swing voter yang berdasarkan survei Indobarometer mencapai 15,3 persen. Begitu juga di Pilkada Sumut yang persentasenya terbilang sangat tinggi, yaitu mencapai 33,5 persen.

Adanya massa mengambang sendiri, menurut Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, merupakan hak setiap warga negara (privat citizen) untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam kontestasi politik. Walaupun peran serta warga untuk memilih, sebenarnya akan mempengaruhi keputusan pemerintah.

Kekalahan di Kalbar, menurut Denny, juga lebih disebabkan oleh strategi internal partai yang salah mengusung calon dengan indikasi dinasti politik. Sehingga walau PDIP merupakan partai penguasa dan memiliki mesin partai sangat besar, namun kalau tokoh yang diusung kurang populer di wilayahnya, akan membuat mesin partai tak mampu bekerja maksimal.

Pernyataan Denny ini, didukung oleh Maurice Duverger dalam bukunya Mekanisme Sistem Pemilu dan Partai. Sosiolog dan Politikus Prancis tersebut, mengatakan kalau dalam Pemilu di negara yang menganut sistem multipartai, kompetisi antar-partai dipengaruhi dua faktor yaitu dampak mekanikal partai dan strategi internal partai.

Dua faktor itu sendiri, kemudian akan mempengaruhi produk dari marketing politik yang dilakukan oleh para kader di akar rumput atau mesin partai di daerah pemilihan. Sehingga permasalahan figur yang diusung atau personal characteristic, menjadi sangat mempengaruhi, selain program atau kebijakan yang ditawarkan si kandidat tersebut.

Salah Kader dan Citra Buruk Partai

“Pemilu tak jauh berbeda dari bagaimana cara memperkenalkan kandidat kepala daerah dari seberang jalan.” ~ Kin Hubbard

Perumpamaan yang digunakan kartunis dan jurnalis Frank McKinney Hubbard di atas, seharusnya menjadi pertimbangan bagi PDIP saat menghadapi Pilkada tahun ini. Apalagi, PDIP juga sempat mengalami pengalaman pahit di Pilkada tahun lalu. Bukan hanya kalah telak di Pilgub DKI Jakarta, tapi juga di 10 provinsi lainnya.

Kekalahan besar di dua Pilkada, pada akhirnya membuat kekuatan PDIP di Jawa meredup setelah kekalahan menyakitkan di Banten, Jabar, dan Jatim. Hanya di Jateng saja kekuatan PDIP masih berjaya, itupun disinyalir berkat kuatnya loyalitas para pemilih dan ikatan kedekatan kedaerahan yang dimiliki Ganjar Pranowo.

Menanggapi kekalahan partainya di Pilkada tahun ini, Hasto berkelit kalau PDIP memang sengaja mengutamakan mengusung kadernya sendiri. Pernyataannya Hasto ini memang ada benarnya, sebab dihitung dari Pilkada 2017 dan 2018, saat ini PDIP memiliki sekitar 9 gubernur yang sepenuhnya merupakan kader Partai Banteng.

Fakta ini tentu membuat kekalahan PDIP berbeda dengan parpol lain, misalnya NasDem dan PAN yang kemenangannya di beberapa daerah, karena mengusung calon gubernur yang bukan berasal dari kadernya sendiri. Meski begitu, PDIP sepertinya tetap harus mengakui kekalahannya dari Partai Golkar yang di Pilkada kali ini berjaya di 9 provinsi.

PDIP menang di 91 daerah dalam pilkada serentak 2018 pic.twitter.com/356lsZrLy2

— Bang Maruli (@Namaku_Maruli) June 28, 2018

Sehingga secara keseluruhan, jumlah kekuatan Golkar pun lebih besar dari PDIP, karena di Pilkada 2017 lalu, Golkar juga menang di tiga provinsi sehingga “memiliki” kekuatan di 11 provinsi dari 34 provinsi di tanah air. Keberhasilan Golkar ini berkat strateginya mendekati kader atau tokoh yang memiliki kemungkinan menangnya besar.

Strategi ini terlihat dari keberhasilannya ikut mengusung Khofifah di Jatim, Ganjar di Jateng, dan Edy Rahmayadi di Sumut. Walau kader Golkar sendiri yang ikut bertarung di Pilkada 2018, yaitu Nurdin Chalid di Pilgub Sulsel dan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar harus terpaksa menelan kekalahan.

Sehingga sebenarnya, kondisi Golkar tak jauh berbeda dengan PDIP, hanya saja Golkar lebih pragmatis dengan memilih tokoh yang familiar dan memiliki citra baik di mata pemilih. Kekuatan figur yang dikenali dan memiliki reputasi baik ini menurut Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra, memang mampu membuat parpol yang mengusungnya ikut meraih kemenangan.

Oleh karena itu, kekalahan PDIP di dua Pilkada, selayaknya dapat menjadi momentum bagi Partai Trah Soekarno ini untuk introspeksi dan mengevaluasi strategi politiknya. Salah satunya dengan mengusung kader atau tokoh pemimpin rakyat yang bersih dari korupsi maupun dinasti politik, sebab bila tidak, bukan tak mungkin PDIP akan semakin dijauhi pemilihnya. (R24)

pinterpolitik.com

BANTEN – Dinasti politik rentan dengan praktik korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 58 dinasti politik yang berkembang subur di Indonesia, salah satu yang paling fenomenal adalah dinasti Atut Chosiyah di Provinsi Banten.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Andika Hazrumy yang tak lain merupakan putra sulung Atut Chosiyah, maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Selain anaknya, saudara Atut juga menguasai sejumlah wilayah di Banten. Misalnya, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany merupakan ipar Atut, sedangkan Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik Atut.

Sementara itu Jawa Tengah juga mengenal keluarga yang menerapkan dinasti politik, yaitu dinasti Sri Hartini dari Klaten yang kini juga tengah hangat diperbincangkan. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2015-2020, ia adalah istri dari Haryanto Wibowo yang sebelumnya juga menjadi Bupati Klaten periode 2000-2005.

Berikut ini daftar dinasti politik peserta Pilkada 2017 yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia:

Menanggapi suburnya dinasti politik di Indonesia, Pemerintah sempat mengatur pencegahan berdirinya dinasti politik melalui Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang menyatakan, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan petahana tidak boleh maju menjadi kepala daerah kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan atau lima tahun.

Namun, ketentuan yang mengatur soal mencegah berkembangnya dinasti politik tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang sakhirnya dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk berlomba-lomba menyiapkan keluarganya sebagai pengganti dan mempertahankan dinastinya tetap berkuasa. (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah secara serentak di 101 daerah, pada Rabu, 15 Februari 2017, telah berlalu dengan lancar, aman, dan damai. Pesta demokrasi lima tahunan itu memilih pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil, bupati dan wakil, serta wali kota dan wakil.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta “bak bintang yang paling terang”, karena banyak disorot dan dicermati oleh masyarakat Jakarta dan luar Jakarta. Tidak heran ada yang menyebutkan, perhatian pada Pilkada DKI luar biasa, sementara yang di daerah-daerah lainnya kurang diperhatikan.  Kubu ketiga calon pun saling menyoroti figur lawan.

Hanya disayangkan, di Indonesia, dalam kebinekaan pada era Reformasi ini, masih ada yang menyebarkan isu yang mengandung kebencian, antitoleransi, provokatif, mengusung permusuhan, dan sejenisnya. Hal ini dapat merusak persatuan dan  persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Bukankah hal yang demikian bisa menjadi pendidikan politik yang kurang baik bagi generasi muda? Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini KPU beserta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pilkada, diharapkan selain netral juga bekerja lebih profesional.

Seperti dilaporkan media, yang juga menarik di beberapa daerah di luar Pulau Jawa, penyelenggaraan pilkada serentak 2007 berlangsung dalam cerminan demokrasi Pancasila. Para paslon merasa mereka  “bersaudara”. Mereka sadar bahwa perbedaan harus dijaga dan dirawat. Bahwasanya dalam konsep memimpin dan membangun adalah melayani masyarakat secara  tulus.

Hal ini terbukti, dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun 2017 ini, di luar Pulau Jawa terdapat sedikitnya 22 pasangan calon kepala daerah yang Muslim dan non-Muslim, yang kita sebut saja “paslon mesra”. Suatu bukti demokrasi Pancasila betul-betul berlangsung dan  bermanfaat positif bagi rakyat banyak. Bahkan dari contoh 22 “paslon mesra” itu, beberapa di antaranya hampir dipastikan menang berdasarkan data form C1 (penghitungan hasil  TPS) yang ditampilkan di situs resmi KPU di pilkada2017 kpu.go.id/hasil.

Tentu saja  KPU di daerah harus bekerja cepat, profesional, dan netral. Kalau kinerjanya lamban juga terkesan kurang baik dan bisa kehilangan aktualitas pilkada, apalagi sampai muncul sengketa. Padahal, tentunya  masyarakat ingin cepat memperoleh informasi.

Ada pun daerah yang mengusung “paslon mesra”, antara lain, Kabupaten Bolaang Mongandow (Sulut), Kota Kupang (NTT), Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon, Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulteng), Kabupaten Lembata (NTT), Kabupaten Seram Bagian Barat (Maluku), Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara).

Kemudian, Kabupaten Mappi (Papua), Kabupaten Lanny Jaya (Papua), Kabupaten Yapen (Papua), Kabupaten Nduga (Papua), Kabupaten Sarmi (Papua), Kabupaten Tolikara (Papua), Kabupaten Puncak Jaya (Papua), Kabupaten Jayapura (Papua), Kabupaten Intan Jaya (Papua), Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), serta pemilihan gubernur Papua Barat. (Berbagai sumber/G18)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Anies Baswedan gaungnya semakin bersinar setelah melaju pada putaran kedua bersama Sandiaga Uno yang diusung duet Partai Gerindra dan PKS, melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nanti.

Walau Presiden Jokowi pernah memecatnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena kinerjanya dianggap tidak becus, namun di Pilkada DKI Jakarta kali ini, rupanya dia ingin menunjukkan kemampuan dan massa pendukung.

“Kita tunggu saja, apakah Anies bisa menang di Pilgub DKI nanti atau tidak. Kalau menang, dia akan percaya diri untuk melawan Jokowi di Pemilu 2019,” demikian dikatakan oleh sebuah sumber.

Begitu kira-kira sepak terjang yang telah menunggu Anies di tahap selanjutnya. Belum usai proses pertarungan di Pilkada, beragam isu sudah muncul, baik apakah nantinya ia akan menang atau kalah dalam perebutan kursi nomer satu DKI di putaran kedua nantinya.

Sebuah sumber di Jakarta mengatakan, bila Anies ternyata kalah pada putaran kedua, maka dia akan disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Sebaliknya, bila menang, bisa jadi ia akan mendapatkan tawaran yang lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin, Anies sendiri yang akan maju menjadi orang nomor satu di negeri ini, karena meskipun sedikit ambisius namun Anies dikenal sebagai orang yang santun.

Sumber tersebut juga mengatakan, ada beberapa partai yang katanya siap mengusung Anies menjadi cawapres atau capres, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “PKS ingin memakai Anies sebagai figur tengah atau moderat. Mereka ingin melawan stigma selama ini, bahwa PKS partai Islam yang agak keras,” ujarnya.

Pastinya, PKS akan mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan (all out)  untuk mengusung Anies ke level yang lebih tinggi dan menjadikan Anies sebagai ikon baru dalam kampanyenya. Target yang ingin mereka capai, Anies akan meraih simpati para pemilih moderat di Indonesia.

Politik memang penuh teka teki, sekarang lawan besok bisa menjadi kawan atau sebaliknya. Semakin diberikan kemudahan dan kesempatan, manusia akan semakin berambisi untuk meraih yang lebih besar lagi.  Apapun hasilnya nanti, semoga Pilkada putaran kedua tetap berlangsung aman dan damai. (Suara Pembaruan/Fit)

pinterpolitik.com

Banyak yang ditolak TPS karena tidak bisa menunjukkan formulir C6. Ketika masyarakat bersikeras utuk memilih, petugas KPU meminta mereka untuk menunggu sampai jam 12 siang, setelah semua warga yang namanya tercantum dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Seperti di anak tirikan, setelah menunggu sampai jam 12 pun mereka tetap tidak bisa mencoblos dengan alasan surat suara sudah habis.

Hal ini ironis ditengah upaya keras Pemerintah meningkatkan semangat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Warga yang secara antusias datang ke TPS dari pagi untuk memberikan suara harus kecewa karena tidak bisa mencobloskarena petugas mengatakan mereka tidak terdaftar dalam DPT sehingga mereka harus menunggu sampai jam 12. Antuisiasme tinggi juga tercemin di turnout rate PilGub DKI Jakarta yang berada di 77% (5,494,832 juta suara), sementara di tahun 2012, turnout rate PilGub DKI Jakarta antara Paslon Jokowi-Ahok dan Bowo-Ramli 66% (4,592,945 juta suara). Padahal secara jelas Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak masyarakat untuk memilih.

Warga Tidak Bisa Mencoblos

Namun selain problema tidak terdaftar di DPT, banyak isu yang lain di beberapa TPS di daerah Jakarta. Seperti pada TPS yang berada di daerah Cengkareng,sekitar seratus orang tidak dapat menggunakan hak pilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal serupa juga terjadi di TPS Rusun Marunda, TPS 093 Taman Semanan, TPS 97 Kampung Gusti Teluk Gong dan beberapa TPS di daerah Grogol dan Kembangan Jakarta Barat.Mereka yang tidak bisa memilih adalah warga yang memiliki KTP DKI Jakarta tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena mereka tidak terdaftar dalam DPT, mereka harus menunggu sampai jam 12. Tetapi lantaran surat suara di TPS habis, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Hal ini dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Koemolo. Beliau mengatakan pada hari pencoblosan ada 56 ribu warga DKI yang belum terdaftar dalam DPT Pilkada. Mereka tidak mendaftar dan tidak merekam ulang E-KTP dan ikut datang ke TPS. Mereka juga baru dating ke TPS pada pukul 12.30 WIB, tidak lama sebelum TPS ditutup. Padahal surat suara hanya dilebihkan 2,5 persen dari DPT di seluruh TPS. Dan karena waktu sudah mepet, mereka tidak sempat lagi lari ke TPS terdekat. Pun kalau sempat, surat suara juga sudah habis di TPS tersebut.

Menurut pengakuan beberapa warga, mereka sudah mengecek bahwa mereka terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Seperti Abdul Qowi Bastian. Ia tidak bisa menggunakan hak suaranya di TPS 08 Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta-Pusat. Ia mengtakan datang pukul 8 pagi ke TPS namun ditolak oleh petugas karena tidak membawa surat undangan. Padahal, dia sudah mengecek sejak jauh hari bahwa namanya tercantum dalam DPT melalui situs KPU.Sekalipun demikian, petugas tidak menerima alasan tersebut dan menjadikan alasan ketiadaan surat undangan untuk menolak untuk memberikan surat suara. Padahal ada warga yang tidak mempunyai surat undanga tetapi terdaftar pada DPT.

Entah kebetulan atau tidak, TPS yang kehabisan suara banyak terjadi di TPS-TPS di daerah Jakarta Barat dan Utara. Menurut data hitung suara riil (real count) berdasarkan formulir C1 untuk Pilgub DKI Jakarta yang telah rampung dilakukan oleh KPU, wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat adalah daerah-daerah yang memenangkan pasangan Ahok-Djarot. Dengan persentase, di Jakarta Barat Ahok-Djarot memperoleh suara 48,6 persen dan 48,4 persen di Jakarta Utara. Disinyalir, warga yang mayorits adalah etnis Tionghoa dipersulit untuk menggunakan hak suaranya.

Tanggapan KPU

KPU DKI Jakarta mengklaim prosedur pengadaan surat suara sudah sesuai aturan yang ada, yaitu disesuaikan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika ada warga DKI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena surat suara habis, maka warga itu disarankan menggunakan hak pilih ke TPS terdekat yang masih memiliki surat suara. KPU DKI sudh bekerja maksimal turun ke rumah-rumah warga mendata warga yang punya hak pilih, hingga 6 Desember 2016 lalu.

Dalam pemungutan suara yang diprioritaskan adalah warga yang terdaftar. Setelah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya sampai jam 12, baru setelah itu pemilih tambahan dipersilakan menggunakan hak suaranya selama ada sisa surat suara. KPU DKI Jakarta meminta warga yang memiliki KTP DKI memastikan namanya terdaftar dalam DPT, supaya tidak perlu menunggu jam 12 saat hari pencoblosan. Imbauan ini juga ditujukan untuk warga DKI yang akan menggunakan hak suara di Pilkada DKI putaran dua. Penggunaan hak pilih dengan KTP bersifat darurat.

Komisioner KPU menambahkan kasus seperti ini terjadi pada pemilih dengan kategori pemilih tambahan. Jumlah pemilih tambahan lebih banyak dibandingkan surat suara tambahan yang hanya tersedia 2,5% dari pemegang hak suara yang terdaftar dalam DPT. Ada sekitar 100 surat suara cadangan di Panitia Pemungutan Suara, tetapi jarak TPS dengan kelurahan yang jauh dan petugas yang sibuk menyelenggarakan pemilihan suara menyebabkan kesulitan berkordinasi untuk mengambil surat suara di kelurahan. Selain itu, menurut KPU bahwa jumlah warga yang mempunyai hak pilih jauh di luar prediksi KPU karena KPU hanya menyiapkan surat suara sesuai dengan DPT dan hanya melebihkan 2,5 persen surat suara di semua TPS.

Lebih lanjut, KPU mengatakan bahwa ketidaksesuaian data pada DPT dengan realitas jumlah pemegang hak suara disebabkan oleh kesulitan KPU untuk mendata warga yang tinggal di rumah susun atau apartemen. Sementara, dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI, Bawaslu dan Kemendagri serta lembaga lainnya, menemukan banyaknya prasarana TPS yang kurang memadai seperti warga-warag yang tidak dapat surat undangan tetapi terdaftar dalam DPT. Ternyata, memang ada warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih.

Merujuk pada pertimbangan putusan judicial review undang-undang pemilu, alasan ini tidak dapat dibenarkan karena hak warga untuk memilih tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun. KPU sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan dan kuasa untuk mengadakan pemilihan umum seharusnya memastikan

Pada prinsipnya, Hak Konstitusional tidak boleh dihambat oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif.Dengan perlindungan hak untuk memilih oleh konstitusi beserta putusan MK yang menguatkan, alasan KPU tidak dapat dibenarkan. KPU sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pilkada, seharusnya KPU berupaya secara maksimal memastikan tidak ada potensi kendala pada saat pelaksanaan Pilkada agar rakyat bisa menggunakan hak pilihnya. Lagipula, sebagai lembaga negara, KPU bisa bekerjasama dengan Badan Kependudukan untuk menyamakan data. Mereka pasti mempunyai data identitas warga Jakarta.

Tindak Lanjut KPU

Dari evaluasi awal, KPU menemukan ada pemahaman yang tidak tepat dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait dengan pengaturan pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya dalam waktu satu jam sebelum tempat pemungutan suara tutup. KPPS berpikir bahwa warga yang tidak membawa formulir C6 tidak terdaftar dalam DPT dan hanya bisa menggunakan hak pilihnya pada 1 jam terakhir sebelum TPS tutup. Padahal, belum tentu orang itu tidak terdaftar.  Formur C6 hanyalah surat pembeirtahuan datang ke TPS bukan untuksyarat memilih. Dasar memilih yang paling utama ialah terdaftar dlam DPT. Untuk megecek terdaftar atau tidaknya warga bisa dengan mencocokkan KTP elektroniknya.

KPU sudah mencatat keluhan-keluhan masyarakat terkait surat suara yang habis sebagai bahan evaluasi. Terutama untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPU yang menyiapkan blangko DPT-b. Kami memberi masukan kepada KPU DKI, warga yang di DPT-b bisa dimasukkan ke dalam DPT yang sudah dimutakhirkan saat putaran ke-2 sehingga kertas suara dapat bertambah dan disiapkan sejak awal.

Perlu Diketahui- Hak Suara Dijamin oleh Konstitusi

KPU memang wajib untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa hal serupa tidak lagi terulang. Dalam teori pembentukan negara dikenal teori Kontrak Masyarakat. Teori dari filsafat Perancis Jean-Jacques Rousseau ini mengatakan bahwa manusia berkumpul membut kelompok lalu mengadakan kontrak di antara mereka untuk mendirikan suatu negara. Mereka memilih perwakilan di antara mereka untuk diberi kewenangan untuk memimpin dan memerintah mereka. Kewenangan yang diberikan orang-orang itu adalah sebagian dari hak asasinya. Teori Kontrak Sosial ini adalah dasar pembentukan teori demokrasi, yaitu kewenangan tertinggi untuk memerintah ada di tangan rakyat. Alasannya, karena pada awalnya setiap manusia mempunyai hak asasi untuk menentukan hidupnya sendiri tanpa bisa diintervensi orang lain. Hak ini adalah hak dasar yang melekat pada manusia yang dibawa sejak lahir. Karena sifatnya, hak ini tidak dapat dilanggar.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat punya kewenangan untuk menentukan perwakilan-perwakilan untuk duduk di kursi Pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Pada negara demokrasi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Sehingga, pemilihan tersebut adalah murni hasil pemikiran dan pilihan rakyat.

Indonesia, sebagai negara demokrasi menganut prinsip ini. Sebagai hal yang sangat dasar, hak ini dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui undang-undang. Mekanisme Pemilihan Umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentng Pemilihan Umum. Pasal 28 dan pasal 111 ayat (1) menyebutkan untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Pemilih terdaftar menunjukkan surat pemeritahuan dari PPS.

Pasal ini dinilai mencederai hak asasi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu pasal ini diajukan untuk dilakukan Judicial Review. Hasil Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam utusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 adalah warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap bisa menggunakan haknya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai Kartu Keluarga (KK) atau paspor bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia.Dalam pertimbangan putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Dalam hal ini KPUD mempunyai obligasi yang penting untuk menjaga agar di putaran kedua dan di masa depan demokrasi kita, bahwa hak orang Indonesia untuk memilih paslon pilihannya tidak dilanggar, karena asas legitamasi pemerintahaan terletak di kemampuan rakyat untuk menggunakan hal pilihnya. (S21)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Menuju putaran kedua ini, para pasangan calon dan tim suksesnya gencar melakukan gerilya politik. Koalisi partai pendukung Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni menjadi target utama, karena harus berhenti di putaran pertama akibat menempati posisi buncit dalam pemungutan suara, Kamis (15/2).

Dari kubu pasangan calon nomor urut tiga, Ketua Relawan Anies-Sandi, Boy Bernadi Sadikin, langsung bergerilya ke partai pengusung Agus-Sylvi untuk menggalang kekuatan, partai tersebut adalah PPP, PKB, PAN, dan Partai Demokrat.

Sementara dari kubu pasangan calon dengan nomor urut satu, juga membuka peluang koalisi untuk mendukung Ahok-Djarot. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan Ahok-Djarot sedianya memiliki dukungan yang hampir sama dengan partai pendukung presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Partai yang dulunya mengusung Jokowi-JK ini jadi skala prioritas kami dalam berdialog menyiapkan kerjasama. Ada PAN, PKB, dan PPP juga,” ujar Hasto di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2). Seperti diketahui, saat pemilihan presiden 2014, Jokowi-JK meraih dukungan dari ketiga partai tersebut.

Untuk Partai Demokrat, jika ditelisik hubungan Partai Demokrat dan PDIP yang kurang baik, sepertinya agak susah untuk PDIP mengajak Partai Demokrat bergabung mendukung Ahok-Djarot. Melihat kedekatan tim Agus-Sylvi dengan pasangan Anies-Sandi, bisa saja dukungan mereka akan beralih ke Anies-Sandi.

Selain itu, ada juga “Faktor X” –nya dalam mencari koalisi di putaran kedua ini. Karena kunci perebutan dukungan dari parpol pun tergantung tiga aktor di balik para cagub, yaitu Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Umum masing-masing partai. (Berbagai sumber/A15)