Masuknya nama Sandiaga Uno jadi memanaskan persaingan di Jabar. Siapa nih jagoan kalian untuk Pilgub nanti? Share di kolom komentar ya! 

PinterPolitik mengadakan pertemuan kedua Club de Politica pada 22 Juni 2024. Dalam diskusi pertama ini, para peserta membahas peluang Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Bima Arya dalam Pilgub Jawa Barat.

Di pertemuan ini muncul banyak pandangan-pandangan menarik nih terkait dinamika politik Jawa Barat menuju hari pencoblosan 27 November 2024 nanti.

Bagi yang tertarik ikut diskusi politik kayak gini, Club de Politica mengadakan diskusi mingguan yang dijadwalkan berlangsung pada setiap hari Sabtu. Untuk berpartisipasi, dapat mendaftar melalui WA ke +62 818-0832-6383 (Arful).

Golkar masih menimbang-nimbang soal kemungkinan Ridwan Kamil (RK) alias Kang Emil untuk maju di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat. Mengapa Golkar begitu berhati-hati soal langkah politik ini?

PinterPolitik.com

“Time to plan, strategize, my family’s gotta eat” – 2Pac, “Unconditional Love” (1998)

Pada tahun 1998, penyanyi rap (rapper) asal Amerika Serikat (AS) bernama 2Pac merilis sebuah single berjudul “Unconditional Love”. 2Pac merasa terdorong atas nilai-nilai cinta dan kasih sayang tak bersyarat yang akhirnya dituangkannya dalam baris-baris kata.

Ada sejumlah baris menarik yang 2Pac tuliskan di bait kedua. Salah satu potongan lirik mengatakan bahwa sang rapper terdorong oleh ambisi untuk mencapai posisi-posisi tertinggi.

Tidak hanya itu, 2Pac juga mengatakan bahwa dirinya menyusun rencana dan strategi untuk mengejar mimpi dan ambisinya. Dirinya juga memikirkan cara-cara agar keluarganya tetap bisa makan.

Well, ambisi dan mimpi ke depan memang kerap menjadi motivasi dan alasan mengapa manusia menyusun rencana akan masa depan. Setiap individu pasti memiliki keinginan dan harapan yang membuat mereka berpikir soal cara-cara untuk menggapainya.

Hal yang samapun berlaku untuk Partai Golkar. Dalam sebuah wawancara di Kompas TV, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar Erwin Aksa menjelaskan bahwa Golkar memiliki harapan agar, di tahun 2029, partainya bisa menjadi partai politik (parpol) pemenang pemilihan umum (pemilu) yang dominan.

Erwin-pun menyebutkan beberapa langkah yang akan dilakukan partainya. Beberapa di antaranya adalah dengan memobilisasi anggota-anggota legislatif dari Golkar untuk turun ke masyarakat, sejalan dengan transformasi partai yang tengah dilakukan oleh Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto.

Tentunya, menjadi partai pemenang terbesar dalam pemilu bukanlah perkara mudah. Layaknya lirik 2Pac, Golkar juga perlu menyusun langkah dan strategi secara hati-hati.

Kira-kira, strategi yang bagaimana yang disiapkan oleh Golkar untuk mewujudkan ambisinya? Mengapa ini bisa jadi berkaitan dengan dinamika politik saat ini dengan adanya sosok Ridwan Kamil (RK) yang disebut berpotensi maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Golkar Ingin Meniru PDIP?

Pada tahun 2012 silam, PDIP mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Jokowi akhirnya berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012 bersama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dengan perolehan suara yang besar, yakni 66,71 persen pada putaran kedua.

Kemenangan Jokowi kala itu memberikan kejutan pada banyak elite partai. Seseorang yang bukan dari lingkar kekuasaan besar bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012 dan mengalahkan petahana kala itu, Fauzi Bowo.

Jokowi sebelumnya merupakan wali kota Solo pada tahun 2005-2012. Namanya menjadi populer di media karena berbagai gebrakan yang dilakukannya di Solo.

Popularitas Jokowi yang tampak bekerja langsung dan menjalankan citra wong cilik ini secara tidak langsung memperkuat branding partainya, PDIP. Alhasil, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Jokowi berhasil menjadi presiden dan PDIP yang sebelumnya merupakan partai oposisi berhasil menjadi partai penguasa.

Apa yang terjadi kala itu bisa dijelaskan dengan konsep political branding. Christopher Pich dan Bruce Newman dalam tulisan mereka yang berjudul Evolution of Political Branding menjelaskan bahwa personal brand juga menjadi identitas yang turut membentuk citra parpolnya.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, misalnya, memiliki popularitas dan citra yang positif di media sosial (medsos) India. Kredibilitas yang dibangun Modi akhirnya turut berkontribusi positif terhadap partainya, Partai Bharatiya Janata (BJP).

Boleh jadi, personal branding inilah yang turut menjadi alasan mengapa citra Jokowi bisa memberikan efek positif terhadap PDIP. Kehadiran figur seperti ini bisa memperkuat branding parpol.

Lantas, bagaimana dengan Golkar dan RK? Bukan tidak mungkin, cara yang mirip tengah dipersiapkan oleh Golkar.

Tidak dapat dipungkiri, RK merupakan salah satu figur paling populer dalam kancah perpolitikan Indonesia saat ini dan, bukan tidak mungkin, Kang Emil-lah yang menjadi kunci untuk Golkar dalam mewujudkan ambisinya di 2029.

Lantas, mengapa dinamika Pilkada Jakarta 2024 kini menjadi persimpangan yang sulit bagi Golkar? Apa yang sebenarnya dipertimbangkan oleh Golkar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ridwan Kamil, Golkar’s Gambit?

Bukan tidak mungkin, RK adalah kunci sukses Golkar untuk menggapai mimpinya. Namun, langkah ini perlu dipertimbangkan baik-baik.

Jakarta bisa dibilang menjadi batu loncatan yang paling menjanjikan bagi seorang politikus untuk bisa maju di pemilihan presiden (pilpres). Jokowi dan Anies Baswedan, misalnya, adalah dua mantan Gubernur DKI Jakarta yang berhasil menarik banyak perhatian dengan maju sebagai kandidat presiden.

Kini, giliran ini telah sampai di tangan Golkar dengan kehadiran RK sebagai sosok yang menjanjikan. Namun, meski begitu, Jakarta bukanlah batu ajaib yang bisa mewujudkan segala keinginan.

Jakarta adalah salah satu wilayah yang paling sulit untuk ditata di Indonesia. Banyak persoalan menyelimuti Jakarta, mulai dari potensi banjir hingga polusi udara yang tidak kunjung selesai hingga saat ini.

Apapun yang buruk bisa saja menjegal karier RK ke depannya bila akhirnya nanti menjadi Gubernur Jakarta. Bisa saja, persoalan yang begitu rumit akhirnya turut terbawa bersama RK saat hendak menjadi calon presiden (capres).

Ini sejalan dengan teori atribusi. Ketika kesalahan atau blunder politik terjadi, kesalahan itu akan seterusnya teratribusi pada sang politikus.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, misalnya, hingga saat ini tetap menjadi salah satu sosok yang turut bertanggung jawab atas terlaksananya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ganjar kala itu menolak tim nasional (timnas) Israel untuk bermain di Jateng, sebuah peristiwa yang akhirnya teratribusi pada dirinya hingga Pilpres 2024 kemarin.

Pada akhirnya, Golkar-pun akan mempertimbangkan matang-matang akan potensi keuntungan dan kerugian yang terjadi apabila RK akhirnya maju sebagai cagub Jakarta. Seperti lirik 2Pac di awal tulisan, saatnya Golkar plan dan strategize. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo jengkel dengan tindakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor tiga, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang memamerkan kaos bertagar ganti presiden.

Bahkan Mendagri bukan hanya sekedar menyindir, tapi sudah menuding ada yang menunggangi pasangan yang diusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Tuduhan serius? Ehmmm.

Wedeew, mengapa Mendagri seberani itu menuduh pasangan cagub dan cawagub Jawa Barat itu? Emang Mendagri sudah memegang buktinya, kok begitu lantang, weleeeh weleeeh.

Selain itu, Mendagri menyarankan kepada seluruh peserta Pilkada itu lebih baik kampanye yang berkaitan tentang pencalonannya saja.

Semisal kalau mau jadi Gubernur, Walikota, atau Bupati ya bicarakan tentang gagasan dan konsepnya, jangan malah sibuk membicarakan ganti presiden. Tjahjo merasa terganggu ya? Upsss.

Ya iyalah, Tjahjo merasa terganggu, partainya sedang digoyang, weleeeh weleeeh. Lalu apa kiranya yang mendasari Mendagri ‘marah’ ke Sudrajat – Ahmad Syaikhu. Eehmm apakah murni karena Sudrajat – Syaikhu melakukan pelanggaran?

Atau biarlah urusan Bawaslu yang menilai salah atau engganya, kok Mendagri malah ikut – ikutan? Weleeeh weleeeh.

Berhubung Mendagri berasal dari PDI Perjuangan jadi tahu dong apa keterkaitannya dengan tagar #2019GantiPresiden. Ehm sudah pasti alergi ya, masa sih? Weleeeh weleeh.

Jadi wajar kalau Mendagri ngamuk karena dirinya merasa terusik juga, kan Presidennya sekarang dari PDI Perjuangan. Kalau ada yang ingin mengganti tentu harus konstitusional, sesama lahir dari si moncong putih harus saling membela dong, weleeeh weleeeh.

Tapi emangnya PDI Perjuangan harus banget ngomel ya ehmmm,  kan kalau ada pelanggaran atau apapun tenang aja, kan ada Bawaslu. Jadi lebih baik jangan tersita ke arah sana, buktinya aja Bawaslu sudah menjatuhkan sanksi kan? Uhuuuk uhuuuk.

Mendingan laporin aja dan jangan sibuk mengomentari. Ujung – ujungnya Mendagri malah terkesan mencampuri urusan orang lain, weleeeh weleeeeh.

Kalau kata Iwan Fals, ternyata banyak hal yang tidak selesai dengan amarah, urat menegang mulu gimana mau berpikir, weleeeeh weleeeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]omisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendadak punya taring tajam, ganas, dan mengerikan. Ini bukan KPI yang kita kenal. Mengerikan dan mengejutkan, ada apa? Tumben sekali, ehmm.

Mungkin yang kita kenal adalah KPI yang selalu malu – malu untuk menindak pelanggaran penyiaran, atau mungkin kita kenal KPI yang tak punya taring dalam memberikan sanksi berat bagi para pelanggar.

Jadi kalau KPI hadir dengan ganas dan agresif, itu jadi terasa aneh. KPI kenapa deh? Uppsss, sehat? Weleeeh weleeeh.

Nah, coba kita simak secara seksama tingkah KPI belakangan ini. KPI kini melakukan pelarangan setiap calon kepala daerah melakukan kampanye melalui seni drama, sinetron,  maupun seni peran lainnya di televisi.

Tumben proaktif begini, ehmm, ada apa gerangan? Sudah sadar fungsi dan tugasnya? Apa dapet pesenan dari orang? Emangnya siapa sih yang suka kampanye di televisi?

Kabar kaburnya, kebijakan KPI ini ternyata sangat syarat kepentingan. Karena spesifik melarang calon kepala daerah yang tampil acting di televisi.

Usut punya usut, ini berkaitan dengan Pilgub Jawa Barat dan sangat merugikan salah satu calon yang berprofesi sebagai aktor, yaitu Deddy Mizwar.

Alhasil, Deddy Mizwar ngamuk karena merasa larangan ini tendensius dan terkesan dipolitisir bahkan seperti ada yang mendesain.

Lebih parahnya, Deddy sempat menuding kalau KPI ditunggangi kepentingan salah satu pihak. Nah loh, gimana nih? Akhirnya Deddy melayangkan somasi ke KPI, karena tidak terima dengan kebijakan tendensiusnya itu, ehmmm.

Kemungkinannya cuma dua sih, kita yang kaget dan aneh lihat KPI pro aktif, atau dugaan Deddy kalau KPI itu dipesan pihak tertentu itu benar? Wedew, mengerikan!

Tapi kalau tiba – tiba KPI sok aktif begini, pasti ada sesuatu sih, apa pesanan di tahun politik? Mungkinkah KPI dijadikan alat untuk menghajar Deddy Mizwar?

Lah, curang dong kalau begitu. Ehmm biarkan saja, kalau yang curang biasanya kena batunya sendiri nanti, weleeeh weleeh.

Makanya Democritus pernah berkata, kecurangan itu awal dari kerugian. Nanti palingan pihak yang curang bakal rugi sendiri, ehmm, rasakan itu, weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ebat Kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat kali ini diwarnai aksi yang nyeleneh dari salah satu pasangan calon yang memancing keriuhan.

Pada saat itu, setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan politiknya. Tapi, saat pesan politik disampaikan pasangan nomor urut 3 Sudrajat – Ahmad Syaikhu, para audiens matanya terbelalak.

Bukan terkesima karena retorika yang memukau, tapi kelakuan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang membentangkan kaos dengan bertuliskan tagar #2018AsyikMenang dan #2019GantiPresiden.

Akibat kelakuannya yang nyeleneh, KPU Jawa Barat akhirnya berencana memberikan teguran tertulis kepada Sudrajat – Ahmad Syaikhu karena telah melakukan pelanggaran administrasi tentang prosedur dan tata cara debat.

Lagian udah tahu kontroversial masih aja dipamerkan begitu, ini kan momentum Pilgub Jawa Barat ngapain masih bawa embel – embel Pilpres, hadeuuhh kayak memancing di air keruh aja.

Udah tahu melanggar begitu, para pendukungnya masih aja melakukan pembenaran. Lebih parahnya lagi, dua politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kalau tingkah Sudrajat itu adalah ide yang sangat brilian, weleeeh weleeeh.

Brilian dari mananya coba? Gagal paham, weleeeh weleeeh. Brilian karena sukses memancing amarah lawan politik, atau sukses jadi cibiran banyak orang? Hadeuuuh.

Huusstt, udah diputuskan melanggar, jadi ga usah melakukan pembenaran lagi ya, apalagi mau diulangi lagi, weleeeh weleeeh.

Kalaupun pembentangan kaos dua tagar itu atas inisiatif sendiri karena terbawa euforia kaum oposan yang ingin mengganti Presiden, tentunya salah.

Lebih baik Sudrajat – Syaikhu lebih fokus untuk pemenangan aja deh, dibandingkan latah dan ikut – ikutan arus tagar, yang ada malah jadi kena teguran kan, weleeeh weleeh.

Kalau begini ya udah mau diapain lagi, jadi senjata makan tuan kan? Ehmm, emangnya enak jadi cibiran, salah siapa? Malah jadi rugi sendiri kan? Rasakan itu!

Nah makanya kata Arthur Miller, apa yang dilakukan oleh semua orang mungkin hanya berharap sesuatu yang bisa berakhir dengan penyesalan yang tepat.

Tapi sayang sekali, teguran tertulis dari KPU sudah akan melayang, kalaupun Sudrajat – Syaikhu mau menyesal, sudah tak berguna lagi, ehmm. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]erhelatan kontestasi politik memang selalu diwarnai dinamika yang cukup menyita perhatian publik.

Tak aneh rasanya ketika muncul akrobat politik yang dipertontonkan untuk mencitrakan diri hanya untuk menarik simpati publik.

Hal ini juga terjadi di perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Khususnya bila mencermati akrobat politik yang dipertontonkan salah satu calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Kali ini, Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Walikota Bandung menyerang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan a.k.a Aher. Serangan politik begini sih wajar saja dan memang lumrah, apalagi sedang panas – panasnya kontestasi politik.

Ridwan Kamil mengatakan bahwa kepemimpinan 2 periode Aher itu ternyata gagal. Weeeittss, terlalu cepatkah mengambil kesimpulan? Apa dasarnya dinyatakan gagal? Cuma jadi bahan naikin citra saja? Weleeeh weleeeh.

Ternyata ehhh ternyata, Ridwan Kamil menyoroti persoalan lingkungan di Jawa Barat yang masih bermasalah walaupun Aher sudah memimpin selama 10 tahun. Tak ada kemajuan sedikitpun? Gagal total nih? Ah masa sih?

Sudah barang tentu kalau persoalan lingkungan di Jawa Barat yang sering mendapat sorotan itu perihal Sungai Citarum. Sungai terkotor di Indonesia, mungkin ungkapan miringnya begitu ya? Weeeleeeh weleeeeh.

Ridwan Kamil pun sampai mengungkit persoalan Sungai Citarum yang sangat kotor itu, sampai akhirnya membuat Presdien Jokowi turun tangan.

Waduh, jangan ngungkit dong. Kalau masalah begini Gubernur ga sanggup, berarti permasalahannya perlu ditangani lebih banyak tangan lagi, jadi wajar – wajar aja sih.

Ehh tapi kan Ridwan Kamil juga menjabat jadi Walikota Bandung, hmm, setidaknya bersinggungan juga dengan Sungai Citarum. Apa yang sudah dilakukan? Apa pasrah dan melimpahkan ke Gubernur? Weeeeiittss, kayaknya sih begitu.

Ujung – ujungnya sih, Sungai Citarum jadi bahan operan dari Walikota ke Gubernur dan akhirnya harus Presiden yang turun.

Tapi jangan sampai Sungai Citarum udah jadi bahan operan, ehhh malah jadi bahan jualan politik. Memang sih persoalan lingkungan jarang jadi narasi politik, tapi ga begitu juga kali ah.

Mumpung jadi calon Gubernur, Kang Emil mau melakukan apa untuk Sungai Citarum? Dan selama jadi Walikota Bandung, Sungai Citarum pernah dipikirkan ga?

Makanya tak aneh kalau Najwa Shihab pernah menyindir para politikus yang bernyanyi saat kontestasi politik.

Kata Najwa, saat terseret musim kampanye politik, terkadang kita bingung yang dikatakan itu atas alasan ideal atau sekadar taktik? Sungai Citarum jadi taktik Ridwan Kamil? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]erhelatan Pilgub Jawa Barat terlihat ramai sekali, pasalnya terdiri dari empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kalau calonnya banyak gini, bingung ga sih milih yang mana? Ga bingunglah, kan bisa melihat siapa calon Gubernur beneran dan siapa yang cuma jadi penggembira, weleeeh weleeeh. Lagian banyak amat sih, heuhh.

Nah kalau empat pasangan gini, kayaknya gesekan antar calon juga besar, makanya tak aneh kalau aduan pelanggaran sebagai alat serang salah satu calon pun gencar dilakukan. Alhasil, Bawaslu lumayan dibikin sibuk lah gara – gara aduan begitu, hmmm.

Tapi kalau adanya dugaan pelanggaran begitu, biasanya para pasangan calon ada yang deg – degan karena ketahuan melakukan kecurangan, misalnya ya, tapi belum ada sih weleeeh weeleeeh.

Yang menarik, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mizwar (Demiz) melompat kegirangan saat ada pihak yang melaporkannya ke Bawaslu. Lah kalau ada laporan Bawaslu bukannya ada dugaan pelanggaran ya? kok Demiz malah seneng begitu?

Ini dia anehnya Pilgub Jawa Barat, kemaren ada calon Wakil Gubernur yang kampanye di atas genteng. Nah ini lagi, malah kegirangan dilaporin ke Bawaslu gara – gara katanya melanggar aturan Pemilu, hadeuuhh aya – aya wae.

Kalau kata Demiz, semakin banyak pihak yang melaporkan dirinya ke Bawaslu artinya kemenangan sudah di depan mata. Lah kok gitu? Ga takut dianulir emang kepesertaan Pilgubnya? Ga takut sanksi?

Ya kalau urusan sanksi dan yang lainnya biarin aja Bawaslu yang urus, kan emang tugasnya Bawaslu. Tapi yang jadi pemikiran Demiz sih, semakin banyak upaya untuk menjatuhkan dirinya, berarti menandakan kalau lawannya sudah putus asa melihat kekuatan Duo DM.

Nah loh, pada ketakutan kalah kali ya dari Demiz, weleeeh weleeeh, pantesan Demiz kegirangan begitu.

Makanya kalau kata Sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle, apabila tidak ada musuh ya ga mungkin dong ada pertempuran, nah kalau ga ada pertempuran ga mungkin juga ada kemenangan.

Makanya, Demiz seneng aja kalau udah ada lawan yang mati kutu dan malah sengaja menghambatnya dengan cara melaporkannya ke Bawaslu. Ada pelanggaran inilah itulah, ciyeee dapet tanda – tanda kemenangan nih yee, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]klim politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang terasa begitu kencang seperti badai yang meluluhlantahkan stabilitas politik di Ibukota.

Bahkan, Pilgub DKI bukan hanya menjadi pesta demokrasi bagi warga DKI, tapi dampaknya terasa secara nasional. Kapan lagi kan ada Pilgub rasa Pilpres, cuma di Jakarta doang begitu weleeeeh weleeeh.

Dari awal sampe proses pemilihannya sih memang nyata banget ada tarik menariknya begitu kuat terasa, tapi yang membuat aneh justru setelah adanya pemenang, iklim politiknya semakin menjadi – jadi. Uhuuukkk, uhuuuukk. Sudah terbentuk oposisi kali ya dengan sendirinya, wadidaww weleeeh weeleeeh.

Apapun yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memang sering dilihat salah oleh sebagian banyak warga DKI. Tapi tak mengapa lah, biar dinamika politik di DKI terus hidup. Kalau ga ada oposisi nantinya malah keenakan, hehehe.

Tapi entah mengapa, ide – ide yang digelontorkan oleh Anies dan Sandi saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta justru diadopsi oleh beberapa daerah lainnya, bahkan kini jadi komoditas politik calon Gubernur daerah lain untuk berkampanye. Ada Oke Oce lah, ada Rumah DP 0 Rupiah lah, banyak deh pokoknya.

Wedeeew, berharap ada magnet electoral dari program ini atau memang ada kebermanfaatan yang signifikan dari program yang dicanangkan Anies dan Sandi? Entahlah, sesuai kebutuhan aja kali ya, weleeeeh weleeeh.

Kalau butuhnya buat kampanye ya tinggal pake aja, cuma kalau butuhnya itu bener – bener buat direalisasikan siap – siap aja harus dipikirin lagi mateng – mateng, terutama itung – itungannya.

Apa rasanya bila Oke Oce ada di Jawa Barat? Weeeeew, dan yang menariknya adalah akan adanya program rumah dengan uang muka 0 rupiah di daerah Jawa Barat yang digagas oleh Calon Wakil Gubernur, Dedi Mulyadi.

Hmmm, kayaknya kalau Dedi Mulyadi itu menang di Pilgub Jawa Barat, kayaknya sih akan ada kerjasama nih sama Pemprov DKI. Ya setidaknya kan konsepnya udah sama nih, program rumah DP 0 rupiah.

Nah kini tinggal Pemprov DKI aja nih minta izin bangun programnya di Jawa Barat, ya kan tahu sendiri di Jakarta udah habis lahannya.

Perlahan tapi pasti, warga DKI nanti dioper ke Jawa Barat, weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]alam kunjungan Kepresidenan di Provinsi Jawa Barat, Presiden Jokowi mengajak Uu Ruzhanul ‘Ulum untuk semobil dengannya menuju Kabupaten Tasikmalaya.

Uu yang merupakan Bupati Tasikmalaya dan juga Calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ridwan Kamil, kemudian menyampaikan kesan dan ketakjubannya bisa naik mobil dinas RI 1 langsung bersama Presiden Jokowi. Hmm, sekali seumur hidup katanya, weleeeeh weleeeeh.

Lah, emang selama dua periode jadi Bupati Tasikmalaya ga dapet mobil dinas ya? Atau mobil dinasnya tak terlalu nyaman?

Hmm, nikmati saja. Kan kalau nanti kepilih jadi Wakil Gubernur Jabar pasti agak naik kelas lah. Mobilnya aja pasti beda. Jadi kalau kepengen mobil yang nyaman kayak punya Presiden, menang aja dulu di Pilgub Jabar.

Ah, tapi masa jadi pejabat cuma mikirin kenyamanan mobil dinasnya aja sih, kapan mikirin kesejahteraan rakyatnya? Weleeeeh weleeeh. Masa mau jadi pejabat spesialis mobil dinas ggggrrrrrrrr.

Uu mengaku deg-degan, karena baru kali pertama naik mobil RI 1 dan senang bisa bertukar pikiran bersama Presiden Jokowi.

Momen Jokowi Semobil dengan Bupati Uu Ruzhanul https://t.co/kxVd6CheQ2 pic.twitter.com/CN0hLJEZek

— detikFOTO (@detik_foto) January 16, 2018

Katanya takjub, tapi kok Uu tampak ‘lancang’ mengomentari kondisi mobil Presiden, Uu menyatakan bahwa lampu mobil dinas kepresidenan sudah kusam dan memberi saran agar segera diganti, weleeeh weleeeeh.

Lem biru, lempar ganti yang baru, uhuuuy.

Presiden Jokowi pun menanggapi nyinyiran Bupati Uu tentang lampu mobil RI 1 yang kusam dengan santai.

Kata Jokowi, wajarlah kusam kan mobil RI 1 yang dipakainya itu adalah warisan dari Presiden sebelumnya. Tuh, Presiden aja ga terlalu pusing mikirin mobil dinas, makanya Uu juga seharusnya ga perlu ribet sendiri.

Inget loh, kan Uu lagi nebeng di mobil dinas Presiden, jadi mending jaga sikap aja deh. Masa soal lampu kusam mobil dinas aja dikomentari langsung ke Presiden hadeeeeeuuuhhh, kumaha ieu teh Kang Uu.

Kalau tau gitu sih, mending ga usah barengan aja di mobil dinas RI 1, lancang sekali, weleeeeh weleeeeh. (Z19)