Adu sakti endorse politik 

#anies #jokowi #ahmadluthfi #cawecawe #pilkada2024 #Pilgubjateng #pilgubjakarta #pilgubjatim #pramono #aniesbaswedan #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Ada yang bisa nyaingin Bu Khofifah gak ya? 

Khofifah Indar Parawansa tampaknya akan jadi kandidat terkuat dalam bursa Pilgub Jatim 2024. Selain memiliki elektabilitas yang tinggi, Khofifah juga didukung banyak parpol besar seperti Golkar, Gerindra, dan bahkan PDIP.

Lantas, akankah Khofifah menang telak di Jatim? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

PinterPolitik.com 

Nama mantan Wali Kota Surabaya periode 2010 hingga 2020 yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini masuk dalam bursa kandiat calon gubernur (cagub) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) 2024 mendatang. 

Keberhasilan saat menjadi Wali Kota Surabaya tampaknya menjadi salah satu faktor dipilihnya nama Risma dalam bursa kandidat cagub Jatim 2024. 

Dalam hasil survei Indopol Survey & Consulting contohnya, Risma bersaing ketat dengan sang petahana Khofifah Indar Parawansa yang berada di posisi pertama dengan 30,8 persen suara. Risma sendiri berada di posisi kedua dengan 28,8 persen suara. 

Dengan melihat pemetaan pemilih di Jatim, warga Nahdliyin adalah salah satu basis massa terbesar. Warga Nahdliyin sendiri adalah sebutan bagi warga atau masyarakat yang berorientasi ke Nahdlatul Ulama (NU) dan mengamalkan apa yang menjadi amaliyah dari organisasi tersebut. 

Melihat fenomena itu, Risma diprediksi harus bekerja keras dalam meraup suara pemilih jika ingin menjadi Jatim-1. Sementara itu, Khofifah yang merupakan tokoh yang merupakan aktivis perempuan kalangan Nahdliyin jamak dinilai akan lebih diuntungkan. 

Hal tersebut dikarenakan pengaruh NU di Jatim masih sangat kuat untuk menentukan arah suara para pemilih dalam beberapa pilkada terakhir. 

Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada kesempatan bagi Risma untuk menjadi Jatim-1. Perlu diketahui, partai politik (parpol) tempat Risma bernaung saat ini, yakni PDIP adalah parpol dengan perolehan kursi DPRD Jatim terbanyak dengan jumlah 27 kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu. 

Ini artinya, jika PDIP benar-benar ingin mengusung Risma sebagai cagub dalam Pilkada Jatim 2024 nanti, maka kesuksesan pada Pileg 2019 lalu harus diulangi oleh partai berlambang banteng tersebut. 

Namun, pertanyaannya, meskipun bukan organisasi politik, mengapa pengaruh NU dalam mempengaruhi arah suara para pemilih di Pilkada Jatim diangap masih cukup kuat? Dan, apakah NU dapat menjadi penentu kemenangan dalam Pilkada Jatim 2024? 

Hegemoni NU? 

Secara kasat mata, pengaruh yang cukup signifikan NU dalam aspek sosio-politik di tingkat Provinsi Jatim rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi. 

Pengaruh sosio-politik itu muncul karena Provinsi Jatim merupakan daerah tempat lahir dan besarnya NU. Oleh karena itu, Jatim adalah daerah dengan basis massa NU atau kaum Nahdliyin terkuat. 

Fenomena ini juga bisa dilihat sebagai bentuk hegemoni NU di Jatim. Antonio Gramsci dalam bukunya Prison Notebooks menjelaskan teori hegemoni adalah suatu organisasi konsensus yang merupakan hubungan persetujuan dengan mempertimbangkan kepemimpinan dalam bentuk politik dan ideologis. 

Teori ini dibangun atas premis yang menyatakan pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik dalam kontrol sosial politik. Dengan kata lain, hegemoni dapat diartikan menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual. 

Salah satu faktor hegemoni NU di Jatim bisa di lihat dari kandidat yang akan maju dalam kontestasi politik nyaris selalu membawa “embel-embel” NU dalam dirinya. 

Hegemoni NU di Jatim seolah membuat timbulnya persepsi yang menyatakan jika karisma NU harus melekat pada seseorang yang ingin meniti karier di puncak kekuasaan, seperti bupati, wali kota, atau bahkan ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Jatim. 

Dengan begitu, kaum Nahdliyin yang merupakan basis massa yang besar dan kuat di Jatim akan merasa bahwa kandidat tersebut sebagai saluran aspirasi yang mereka anggap paling representatif. 

Jika ditelaah lebih dalam, faktor lain yang mendasari kuatnya hegemoni NU di Jatim kiranya terkait restu atau dukungan para kiai dan ulama NU terhadap calon tersebut. 

Michael Maccoby dalam tulisannya yang berjudul Why People Follow The Leader: The Power of Transference menyiratkan restu atau dukungan para kiai dan ulama akan bertransformasi menjadi dukungan elektoral terhadap calon tersebut. 

Maccoby menjelaskan hal itu terjadi karena budaya para santri di daerah memiliki sifat patuh terhadap para kiai dan ulama panutannya yang akan mempengaruhi alam bawah sadar mereka. 

Selain itu, dukungan kiai dan ulama juga akan turut memengaruhi kelompok masyarakat yang menaruh penghormatan pada mereka. Hal itu terjadi karena kelompok masyarakat itu memiliki tendensi “kepatuhan politik” yang serupa dengan para santri. 

Kiai dan ulama adalah tokoh yang sangat dihormati secara moral dan intelektual oleh para santri dan pengikutnya. Dengan relasi emosional itu, para kiai dan ulama NU di Jatim dapat memiliki akses dan kontrol akan aspek sosio-politik para pengikut mereka. 

Para aktor politik kemudian melihat peluang para kiai dan ulama tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam konteks elektoral jika sang ulama dan kiai tersebut mau mendukung atau hanya sekadar memberi restu pada kandidat tersebut.  

Maka, tak mengherankan jika para kandidat yang akan maju dalam kontestasi politik terlihat akan berbondong-bondong meminta restu kepada para kiai dan ulama NU, serta membuat citra mereka dekat atau bahkan berasal dari kaum Nahdliyin. 

Mengacu pada interpretasi itu, meskipun bukan sebuah organisasi politik, pola interaksi NU dengan dimensi sosio-politik dan electoral membuat mereka kemudian menjadi sangat berpegaruh di Jatim. 

Lalu, dengan hegemoni NU di Jatim itu, apakah PDIP yang merupakan petahana di level DPRD bisa membuat Risma maju dalam Pilgub di 2024? Serta, mampukah Risma yang bukan merupakan kandidat dari kalangan NU dapat membawa PDIP merebut Jatim di level Pilgub? 

Risma Butuh Kerja Ekstra? 

Melihat pengaruh NU yang begitu besar terhadap aspek sosio-politik di Jatim membuat parpol lain yang ingin mencalonkan kandidat yang bukan berasal atau terkait dengan NU membutuhkan kerja keras. 

Salah satu parpol tersebut disinyalir adalah PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tampaknya akan mencalonkan Tri Rismaharini yang dianggap sukses saat menjadi Wali Kota Surabaya. 

PDIP yang merupakan petahana di level DPRD masih optimis hasil Pileg 2024 nanti membuat mereka dapat mencalonkan kandidat sendiri yang kemudian jamak dinilai sinyal kandidat cagubnya mengarah ke Risma. 

Namun, yang perlu diingat oleh PDIP adalah kesuksesan Risma di Surabaya didukung para pemilih Kota Pahlawan yang merupakan masyarakat perkotaan yang dianggap sedikit memiliki kedewasaan politik lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Jatim. 

Ulla Fiona dalam publikasi yang berjudul Investigating the Popularity of Surabaya’s Mayor Tri Rismaharini menjelaskan kesuksesan Risma di Surabaya menunjukkan kombinasi yang efektif antara pemilih yang paham politik dan pemimpin lokal yang berani dengan fokus yang jelas dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakannya. 

Ini menandakan pemilih yang dewasa tidak hanya menyadari kebutuhan mereka dan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mampu mendorong para pemimpin mereka untuk mengembangkan kebijakan. 

Sedangkan di daerah lain di Jatim, kembali, pengaruh kiai dan ulama NU yang dinilai lebih konservatif tampaknya akan menjadi ganjalan Risma untuk maju dalam Pilgub Jatim 2024 nanti. 

Ditambah lagi, citra Risma saat menjadi Wali Kota Surabaya yang suka marah-marah tampaknya menjadi pertimbangan dukungan dari para kiai dan ulama NU. 

Filosofi NU ahlussunnah wal jamaah yang berarti mengutamakan persatuan umat dan perdamaian dinilai tidak cocok dengan gaya kepemimpinan Risma yang suka marah-marah dan dianggap berpotensi memecah belah. 

Melihat fenomena ini, “mesin partai” PDIP di daerah Jatim yang lain kiranya harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan pimpinan NU atau bahkan kiai dan ulama untuk mendukung Risma maju menjadi Jatim-1. Termasuk ketika bersaing memperebutkan dukungan itu dengan Khofifah. 

Kendati demikian, keberhasilan Risma membenahi birokrasi dan tata kota selama di Surabaya kiranya dapat menjadi senjata bagi aktor di balik layar PDIP di daerah lain di Jatim untuk meyakinkan para tokoh NU ataupun kaum Nahdliyin. Klaim sebagai cucu salah satu pendiri ormas Islam terbesar Indonesia itu pun mungkin saja dimainkan Risma untuk menutup celah kesan “kurang NU”.

Menarik untuk ditunggu apakah proyeksi pencalonan Risma dapat merebut simpati dari para tokoh NU Jatim dan kaum Nahdliyin untuk maju dan memenangkan Pilgub Jatim 2024 nanti. (S83) 

PinterPolitik.com 

Tim nasional (Timnas) Indonesia yang akan bertanding melawan Timnas Palestina dalam FIFA Matchday pada 14 Juni mendatang di Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya dihinggapi isu kurang sedap yang bernuansa politis. 

Itu dikarenakan, sebelum pertandingan berlangsung, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana mengadakan konvoi yang melibatkan Timnas. 

Rencana itu disampaikan Eri secara langsung saat menemani Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir mengumumkan harga tiket di GBT. 

Eri mengatakan, konvoi itu dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia yang telah merebut medali emas cabang olahraga (cabor) sepak bola di SEA Games Kamboja lalu, setelah 32 tahun lamanya. 

Meskipun yang akan bertanding adalah Timnas Indonesia senior, sedangkan yang memenangkan medali emas SEA Games adalah Timnas Indonesia U-22, Eri mengatakan bahwa itu hanya sebagai simbol yang menunjukkan bahwa masyarakat Kota Surabaya mencintai Timnas Indonesia. 

Namun, sesaat setelah rencana itu diumumkan secara langsung, kolom komentar akun Instagram Eri Cahyadi langsung diserang warganet. 

Kebanyakan dari mereka mengungkapkan rasa tidak setuju dengan konvoi yang digagas Eri. Warganet menganggap hal itu tidak penting dan berlebihan. Bahkan, beberapa dari mereka menilai rencana Eri bermuatan politis. 

Presumsi terakhir sendiri berkaca dari wacana Eri sebagai salah satu kandida calon gubernur (cagub) Jawa Timur (Jatim) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. 

Dalam survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) nama Eri Cahyadi berada dalam posisi kedua dibawah Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Dardak, dan satu tingkat diatas Bupati Sumenep Achmad Fauzi. 

Setelah adanya kegaduhan rencana konvoi tersebut, Eri lantas membatalkan acara itu. Eri menyebut ada kesalahpahaman terhadap rencananya tersebut di media sosial. 

Rencana konvoi yang dimaksud Eri adalah hanya pengawalan dan penyambutan Timnas Indonesia dari hotel tempat mereka menginap menuju Balai Kota Surabaya yang jarak tempuhnya hanya tujuh menit. 

Menurutnya, penyambutan dan pengawalan itu merupakan budaya dan tradisi supporter di Surabaya saat kedatangan tim-tim penting yang akan bertanding. 

Lantas, meskipun sadar Timnas yang akan bertanding berbeda kelompok umur dan euforia kemenangan SEA Games telah usai, mengapa Eri Cahyadi tetap berencana melakukan konvoi terhadap Timnas Indonesia? Benarkah terdapat motif politik di baliknya? 

Eri Numpang Populer? 

Sepak bola dan politik di Indonesia sulit untuk di pisahkan. Sering kali, sepak bola menjadi alat bagi para aktor politik untuk mencapai sebuah tujuan politik dan menarik massa. 

Di Indonesia, sepak bola merupakan salah satu olahraga terpopuler yang mendatangkan massa dengan jumlah besar. Banyak klub besar di Indonesia memiliki basis supporter hingga ratusan ribu orang. 

Dengan jumlah massa yang besar tersebut, sepak bola seolah memiliki daya tarik tersendiri bagi para aktor politik karena dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan. 

Dalam tulisannya yang berjudul Media and The Restyling of Politics: Consumerism, Celebrity, and Cynicis, John Corner dan Dick Pels mengatakan sekalipun memiliki daya pengaruh yang luar biasa, sebuah aktifitas bermuatan politik yang hanya mengedepankan pencitraan politik, tanpa disertai kualitas diri dalam politik dan pada akhirnya hanya meretas nihilisme disebut dengan cynicism. 

Sejalan dengan apa yang dikatakan Corner dan Pels terkait dengan pencitraan politik dan pembentukan persona aktor politik, Dan D. Nimmo dalam bukunya Political Communication and Public Opinion in America menjelaskan sebuah konsep strategi publisitas yang dinamakan free ride publicity. 

Free ride publicity adalah publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau menunggangi pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. 

Berkaca pada penjelasan tersebut, Eri tampak “cerdik” melihat bahwa Surabaya adalah salah satu kota dengan penggemar sepak bola terbanyak di Indonesia. 

Eri kemudian seolah melakukan free ride publicity dengan memanfaatkan akses digelarnya pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia di Kota Surabaya, di mana dirinya menjabat sebagai Wali Kota untuk kiranya turut mempopulerkan diri dengan “menunggangi” euforia kemenangan Timnas Indonesia di SEA Games dengan merencanakan konvoi. 

Meskipun kiranya akan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap citra politik Eri, konvoi Timnas Indonesia yang sebelumnya direncanakan yang jamak dinilai terdapat intrik politik tetap harus disertai dengan pembuktian kualitas Eri dalam politik. 

Eri kiranya harus tetap membuktikan bahwa dia pantas naik level sebagai Gubernur Jatim dalam Pilkada 2024 nanti. Jika tidak, maka yang tampaknya sudah direncanakan Eri demi pencitraan dirinya akan tak bernilai. Terlebih, dengan batalnya konvoi yang direncanakan. 

Selain untuk kepentingan dirinya pribadi, ide Eri tersebut juga seolah ingin membersihkan nama partainya, PDIP dikalangan pecinta sepak bola tanah air. 

Ya, sejak batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 lalu, PDIP jamak dinilai sebagai salah satu dalang gagalnya event FIFA tersebut di Indonesia. 

Seperti yang diingat sebelumnya, dua kader PDIP yang juga menjabat sebagai kepala daerah tempat berlangsungnya Piala Dunia U-20 menyuarakan penolakan atas keikutsertaan Timnas Israel yang berujung dicabutnya status tuan rumah Indonesia oleh FIFA karena merasa tidak ada jaminan keamanan bagi para negara peserta. 

Lalu, mengapa pada saat sepak bola Indonesia menuai prestasi, para aktor politik ramai-ramai seolah menunjukkan kepedulian mereka pada sepak bola? 

Serupa Rezim Totaliter? 

Olahraga secara umum atau sepak bola secara khusus adalah salah satu merupakan hiburan masyarakat Indonesia. 

Terlepas dari berbagai hasil minor yang selama ini diraih sepak bola Indonesia, masyarakat tetap mencintai dan tak pernah berhenti berharap pada sepak bola Indonesia. 

Antusiasme yang tinggi ini sering kali dimanfaatkan para aktor politik untuk mendapatkan keuntungan politik. 

Cara-cara tersebut juga sering kali atau pernah digunakan oleh rezim-rezim yang totaliter pada suatu negara. Rezim ini mengandalkan prestasi olahraga untuk memperkuat legitimasi politiknya. 

Contoh pemimpin rezim totaliter yang memamnfaatkan olahraga sebagai memperkuat legitimasinya adalah Benito Mussolini dari Italia, Jenderal Franco dari Spanyol, dan Adolf Hitler dari Jerman. 

Caroline Philips dalam publikasinya yang berjudul Mixing Sports and Politics: How Totalitarian Regimes Used Sports To Achieve The Goals Of The State menjelakan mengapa rezim totaliter menggunakan olahraga untuk legitimasi politiknya. 

Rezim totaliter dikatakan sangat bergantung pada kemampuan mereka mengontrol dan mendapat dukungan massa. 

Pemerintah totaliter tidak mempunyai kebijakan yang dapat memenangkan hati publik sehingga mengandalkan ketika sebuah cabang olahraga berprestasi untuk menarik massa. 

Meskipun Indonesia tidak dipimpin rezim yang totaliter, namun ciri tersebut kiranya identik dengan apa yang dilakukan manuver para aktor politik di Indonesia. 

Hal tersebut dapat dilihat ketika Timnas Indonesia behasil meraih emas SEA Games cabor sepak bola setelah menunggu 32 tahun. 

Mereka seolah berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai sosok yang perhatian dan memiliki atensi lebih terhadap sepak bola Indonesia dengan alasan telah membanggakan bangsa dan negara. 

Para aktor politik tersebut tampaknya tidak mempunyai cara yang menggambarkan kualitas dirinya dalam politik untuk mendapat dukungan massa sehingga mengandalkan olahraga untuk menarik massa. 

Mereka hanya bergantung pada kemampuan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan massa untuk meraup dukungan mereka. 

Namun, analisis diatas hanya sebatas interpretasi semata. Yang jelas, intrik konvoi Timnas di Surabaya menunjukkan bagaimana pentingnya para aktor politik untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam politik sehingga tidak hanya ikut menunggangi isu-isu populer. (S83) 

PinterPolitik.com

“We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual.”

:: Henry John Temple Palmerston (1784-1865), politisi Inggris ::

[dropcap]K[/dropcap]isah tentang koalisi untuk kekuasaan dan pengkhianatan politik di belakangnya memang telah menjadi penghias buku-buku sejarah. Bab-bab berdebu persekutuan Konstantin Agung dan Licinius melawan Maxentius untuk menyatukan seluruh Romawi merupakan salah satunya. Maxentius berhasil dikalahkan, namun Konstantin justru berbalik mengalahkan Licinius sang sekutu dan menguasai Romawi di bawah panji kekuasaan tunggal. Tak ada sekutu yang abadi.

Kisah from ally to enemy atau dari sekutu berubah jadi musuh ini juga sama seperti hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada Perang Dunia II. Sebagai pemenang perang, keduanya menjadi penentu frame politik internasional, namun persaingan mengubah dua entitas itu menjadi musuh, bahkan hingga saat ini.

Kini, kisah from ally to enemy itu berpeluang terjadi dalam politik Indonesia. Adalah hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan patron politiknya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mendapatkan sorotan belakangan ini.

Hampir semua orang memang mengidentikkan Jokowi dengan Megawati dan PDIP, begitupun sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri, faktor posisi PDIP yang menjadi pengusung utama Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu menjadi alasan mengapa kedua entitas tersebut selalu saling diasosiasikan.

Namun, faktanya, kebijakan dan jalan politik Jokowi selama berkuasa tidak selalu beriringan dengan Megawati dan PDIP, bahkan tidak jarang kedua kubu ini malah saling bertolak belakang satu dengan yang lain.

Fenomena terbaru terjadi sebelum Pilgub Jawa Timur (Jatim). Adalah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada gelaran pemilihan kepala daerah provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut.

Inilah yang terjadi jika demokrasi tidak matang, demokrasi menjadi menyebalkan.
Demokrasi itu jangan baperan, biar terasa asik dan adem.@PDI_Perjuangan @DPP_Golkar

— Aryoko (@J_Aryoko) June 26, 2018

Airlangga mengklaim bahwa Jokowi menyebut dukungan untuk calon kepala daerah tidak harus terjadi berdasarkan kesamaan partai politik. Pernyataan tersebut tentu mengejutkan, mengingat pada Pilgub Jatim, PDIP justru mendukung pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Sontak, pernyataan Airlangga itu membuat PDIP kebakaran janggut. Partai banteng itu menuduh Airlangga sengaja mengadu domba Mega dengan Jokowi.

Namun, jika ditelusuri lebih dalam, pernyataan Airlangga ini sebetulnya bukan sesuatu yang aneh, mengingat portal berita Singapura The Straits Times juga menyebutkan bahwa hal yang sama terjadi di Jawa Barat. Jokowi disebut-sebut lebih condong mendukung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang disebut sebagai “sekutu” sang presiden, ketimbang mendukung pasangan yang diusung PDIP, TB Hasanuddin dan Anton Charliyan.

“Friksi” – jika mau disebut demikian – yang terjadi antara Jokowi dengan Mega ini memang melahirkan perdebatan. Akankah keduanya pecah kongsi dalam tajuk political betrayal dan berpisah pada Pilpres 2019 nanti?

Riak Retak “Petugas Partai”

Istilah “petugas partai” adalah frasa sekaligus predikat yang mungkin pertama kali digunakan oleh Megawati Soekarnoputri ketika ia mengritik kader-kader PDIP yang disebutnya berjalan sendiri.

Ironisnya, istilah itu justru ditujukan kepada Jokowi, kader yang setia mencium tangan Mega setiap kali bertemu. Faktanya, hubungan Jokowi dengan Mega dalam tajuk “petugas partai” itu berjalan layaknya konotasi negatif dari pemaknaan istilah tersebut.

Hubungan yang cenderung negatif di antara kedua tokoh ini sebenarnya bisa dimaklumi. Pada Pilpres 2014 lalu beredar selentingan yang menyebutkan bahwa Jokowi sebetulnya bukan kader asli PDIP, sekalipun mantan Wali Kota Solo itu kemudian resmi menjadi anggota partai banteng.

Perdebatan tersebut muncul di forum-forum diskusi di dunia maya, termasuk lewat munculnya kelompok kader PDIP yang tidak menyetujui pencalonan Jokowi karena alasan status kader Jokowi tersebut. Kelompok yang menyebut diri Banteng Anti Jokowi – yang entah mengapa disingkat BAJAK dan bukan BAJOK – ini justru mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.

Hal ini membuat Jokowi dianggap sebagai tokoh yang lebih kuat berafiliasi dengan para relawan pemenangannya yang notabene mayoritas bukan bagian dari partai politik, termasuk dari PDIP sendiri.

Kemasan politik Jokowi yang muncul dengan blusukan dan mobil Esemka-nya, serta citra politik bersih dari korupsi, justru menjadi kekuatan politik personal yang lebih kuat, ketimbang citra PDIP sebagai partai nasionalis-Soekarnois yang mengusung pria kurus itu.

Latar belakang Jokowi inilah yang salah satunya melahirkan friksi di bulan April 2015, ketika PDIP dan Megawati mengritik Menteri BUMN, Rini Soemarno yang disebut lebih banyak mengangkat relawan Jokowi sebagai komisaris BUMN, ketimbang dari kader PDIP. Latar “kecemburuan” politik dianggap sebagai salah satu alasannya.

Rini memang awalnya dekat dengan Mega, namun ia bukanlah kader PDIP dan dianggap sebagai salah satu menteri yang paling dekat dengan Jokowi, serta berasal dari barisan relawan sang presiden. The Straits Times sempat menulis bahwa Rini adalah tokoh yang dekat dan didukung oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono.

Jika ditilik lebih ke belakang, pada Pilpres 2014 Jokowi sempat dikabarkan bertengkar dengan putri Megawati, Puan Maharani. Pemberitaan tentang hal tersebut dimuat di The Jakarta Post dan memunculkan riak-riak di antara Jokowi dengan Megawati.

Kemudian, hubungan yang panas juga terjadi di seputaran kasus pengangkatan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang dibatalkan oleh Jokowi. Dalam rekaman percakapan Setya Novanto terkait kasus “Papa Minta Saham”, disebut-sebut bahwa Mega marah besar atas pembatalan tersebut.

Bukan rahasia jika Mega memang cukup dekat dengan BG yang kini menjabat sebagai Kepala BIN. Panas-dingin hubungan ini terus mewarnai pemerintahan Jokowi, termasuk terkait isu di seputaran inner circle kekuasaan Jokowi.

Pada Agustus 2017 lalu juga sempat beredar isu bahwa PDIP justru sedang berupaya mencari sosok lain sebagai capres untuk Pilpres 2019 karena Jokowi dianggap sebagai sosok yang mbalelo atau keras kepala. Isu tersebut muncul dari internal partai banteng itu sendiri, walaupun kemudian perlahan surut dari pemberitaan.

Kerap tampil bersama di hadapan media, dan seolah menampilkan posisi keduanya sebagai oligark dan tangan politiknya, nyatanya hubungan Mega dan Jokowi memang masih berputar pada negatifnya konotasi “petugas partai”. Awal tahun ini, istilah tersebut kembali disinggung Mega di dalam salah satu pidato politiknya.

wah semakin tipis kemungkinan dong duet Jokowi-Mahfud.

— feko supriyadi (@fekowords) June 27, 2018

Beredar kabar bahwa pernyataan Mega ini dikeluarkan karena Jokowi mendukung pasangan lain di Pilgub Jatim, dalam hal ini Khofifah sang mantan Menteri Sosial. Dengan demikian, pernyataan Airlangga Hartarto memang bukanlah isapan jempol semata. Menteri Perindustrian itu tahu betul apa yang diucapkannya, dan reaksi yang muncul dari PDIP menandakan partai itu tidak nyaman.

Pihak Istana memang membantah apa yang diklaim Airlangga, namun yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang notabene adalah kader PDIP. Yang jelas, PDIP dan Jokowi memang menikmati simbiosis mutualisme yang terjadi di antara mereka. Persoalannya, sampai kapan hubungan yang penuh konotasi negatif ini akan bertahan?

Political Betrayal, Akhir Lakon “Petugas Partai”?

Akankah hubungan politik Mega dan Jokowi berakhir? Akankah terjadi political betrayal ­– pengkhianatan politik – di antara dua faksi politik ini?

Faktanya, political betrayal antara Mega dan Jokowi sangat mungkin terjadi. Dalam politik, tidak ada musuh dan kawan yang abadi – demikian kata politisi Inggris di era Ratu Victoria, Henry John Temple Palmerston di awal tulisan ini. Oleh karena itu political betrayal Jokowi-Megawati sangat mungkin terjadi.

Nachman Ben-yehuda dalam bukunya yang berjudul Betrayal and Treason, Violations of Trust and Loyalty menyebutkan bahwa ada tiga hal yang mengindikasikan ada tidaknya betrayal. Tiga hal itu adalah moral, loyalitas, dan kepercayaan. Ketiga faktor tersebut menjadi indikasi ada tidaknya sebuah “pengkhianatan politik”.

Dalam konteks hubungan Mega dan Jokowi, secara moral keduanya masih saling menghormati posisi masing-masing – mungkin bisa dilihat dari aksi-aksi simbolik Jokowi yang katakanlah masih mencium tangan Mega hingga saat ini. Namun, secara loyalitas dan kepercayaan, keduanya sangat mungkin berbalik satu dengan yang lain.

Bukan tidak mungkin Jokowi ingin posisi yang lebih setara, tidak sekedar sebagai “petugas partai” yang membuatnya terbelenggu dalam kepentingan Mega dan PDIP. “Petugas partai” adalah terminologi yang sangat inferior. Jokowi hanya dipandang sebagai “alat partai”, sementara kekuasaan tetap ada di partai – dalam hal ini tentu saja pemimpin partai.

Dengan kata lain, “petugas partai” secara kasar berarti “alat atau boneka” pemimpin partai. Predikat ini tentu membuat Jokowi tidak leluasa menjalankan pemerintahannya. Dengan latar kekuatan politik sebagai orang yang mulanya berasal dari luar partai, jelas Jokowi ingin keluar dari belenggu tersebut.

Saya lbh percaya mas Airlangga dr pd tokoh2 senior Golkar

— Maestro (@indraagnw) June 26, 2018

Munculnya Golkar yang belakangan menjadi begitu dekat dengan sang petahana dan menjadi partai paling awal yang mendeklarasikan pencapresan Jokowi, membuat posisi politik sang presiden menjadi sangat kuat di hadapan PDIP. Jokowi punya alat bargaining ketika “dipaksa” PDIP untuk melakukan ini dan itu. Kini, Jokowi telah punya kendaraan politik sendiri melalui Golkar yang adalah partai kedua terbesar di bawah PDIP.

Maka, jika PDIP memaksakan kebijakan politik tertentu, misalnya dalam hal sosok cawapres untuk Pilpres 2019, boleh jadi Jokowi akan mengalihkan posisi politiknya ke partai lain – dalam hal ini Golkar. Posisi tersebut juga akan sangat menguntungkan Jokowi, apalagi jika partai lain seperti si biru Demokrat ikut masuk mendukung Jokowi.

Jika hal ini yang terjadi, maka kisah political betrayal menjadi benar-benar nyata. Kasus Pilgub Jabar dan Jatim adalah dua langkah awal yang telah dilakukan Jokowi. Persoalannya tinggal apakah aksi “paksa-paksa” itu terjadi lagi dan membuat Jokowi berpaling dari PDIP? Menarik untuk ditunggu. (S13)

Pinterpolitik.com

“He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and compass and never knows where he may cast.”

:: Leonardo da Vinci (1452-1519) ::

[dropcap]G[/dropcap]enderang penanda dimulainya pertempuran bertajuk Pilkada 2018 memang tinggal menghitung jam. Kegalauan politik pun menyeruak, mulai dari tuduhan netralitas aparat di antara para elit, hingga rakyat biasa yang bertanya-tanya: “Apakah hari itu kita akan libur bekerja atau tidak?” Keputusan Presiden memang telah terbit, tetapi the news must go on.

Ibarat kisah Greco-Persian War antara koalisi negara-negara Yunani Kuno melawan digdaya Kekaisaran Persia, semua kubu merapatkan barisan dan menghitung kekuatan di detik-detik akhir. Namun, fokus terbesarnya adalah tentang menguasai wilayah terbesar dari negara ini: Javanesia.

Setidaknya, hal itulah yang tergambar dalam tulisan yang dimuat oleh portal berita Singapura The Straits Times dalam tajuk tentang peluang Pilkada 2018 menentukan konstelasi politik nasional Indonesia jelang Pilpres 2019.

Dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan memilih kepala daerah itu, nyatanya fokus utama masyarakat akan mengarah pada 3 Pilgub yang terjadi di Pulau Jawa – serta Pilgub Sumatera Utara (Sumut) jika dilihat dari sudut pandang kekuatan politik wilayah Sumatera – yang dianggap sebagai panggung utama perebutan suara. Kemenangan di daerah-daerah tersebut diprediksi akan menjadi gambaran besar seperti apa hasil Pilpres di 2019 nanti.

Para pemenang Pilkada. Sebuah ramalan:

1. Sumut: Djarot-Sihar
2. Jabar: RK-Uu
4. Jateng: Ganjar-Yasin
5. Jatim: Gus Ipul-Puti

????

— Bonnie Triyana (@BonnieTriyana) June 25, 2018

Di daerah-daerah ini akan terjadi perang proxy antara sang petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Prabowo Subianto. Selain antara Jokowi dan Prabowo, tarung Pilkada ini nyatanya juga menjadi persinggungan kepentingan antara Jokowi dengan patron politik lain, termasuk dengan Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum PDIP, dan menjadi ajang “raba-raba” koalisi.

Siapa yang akan menang?

The Battle of Javanesia

Tanpa mengabaikan 9 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sumatera Utara, serta 60 juta pemilih di daerah lain, tidak berlebihan jika menyebut Pilkada 2018 adalah milik hampir 90 juta warga yang bermukim di Pulau Jawa.

Dengan 3 provinsi paling padat penduduk melaksanakan pemilihan gubernurnya, tidak heran jika istilah Javanesia – Java-Indonesia – menjadi terminologi yang cukup mewakili kondisi Pilkada kali ini.  Memenangkan 3 provinsi ini saja – ditambah Sumut – sudah membuat pihak manapun menguasai hampir 64 persen suara  nasional pada Pilkada kali ini, atau hampir 50 persen suara nasional berdasarkan DPT untuk Pemilu 2019 nanti.

Jika merujuk pada pemberitaan di The Straits Times tersebut, di Jawa Barat (Jabar), Jokowi berpeluang menjadi pendukung utama di balik pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Sang Presiden disebut sebagai “sekutu” utama Kang Emil. Hal ini beralasan jika menilik sejarah hubungan keduanya, misalnya ketika Jokowi meminta Kang Emil tidak maju pada Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara Prabowo jelas mendukung Sudrajat dan Ahmad Syaikhu – pasangan yang dalam kampanyenya justru menggunakan slogan #2019gantipresiden sebagai jargon politik. Menariknya, di Pilgub Jabar ini, Jokowi berpeluang untuk berhadapan dengan patron politiknya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengusung pasangan TB Hasanudin dan Anton Charliyan.

Terkait Megawati, The Straits Times – Wahyudi Soeriaatmadja lebih tepatnya, sebagai penulis artikel tersebut – menggunakan istilah “awkward” untuk menggambarkan hubungan Mega dan Jokowi. Ini sekaligus membenarkan selentingan panas-dinginnya hubungan Mega dan Jokowi “sang petugas partai”.

Selain Mega, pertarungan patron di Jabar ini tentu saja juga melibatkan pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi alias pasangan Duo DM. Menariknya, pasangan yang diusung Demokrat dan Golkar ini – yang menurut hasil survei beberapa lembaga menjadi calon dengan elektabilitas tertinggi – roman-romannya juga memiliki “hubungan” dengan Jokowi.

Hubungan tersebut bisa ditarik dari sisi Golkar sebagai partai yang sudah mendukung Jokowi sebagai capres untuk 2019, serta Demokrat yang nyatanya tidak “alergi” untuk mendukung Jokowi. Posisi partai terakhir terhadap Jokowi memang hanya terganjal oleh keberadaan PDIP.

Sementara, di Jawa Tengah (Jateng), ada Sudirman Said yang didukung oleh Prabowo, berhadapan dengan sang petahana Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP dan koalisi. Pada Pilkada ini, Jokowi sangat mungkin juga ikut mendukung Ganjar dan mengabaikan fakta hubungan awalnya dengan Sudirman Said yang pernah menjadi bagian dari kabinet kerja jilid awal.

Hal yang paling menarik mungkin akan terlihat di Jawa Timur (Jatim). Jokowi disebut-sebut “condong” mendukung mantan Menteri Sosial-nya, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Padahal, sang patron politik, Megawati Soekarnoputri berdiri sebagai pendukung utama pasangan lawan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan keponakannya Puti Guntur Soekarno.

Wahyudi mencatat bahwa tensi politik antara Jokowi dan Mega dalam kasus Pilgub Jatim ini terlihat saat keduanya bertemu di Bali, di mana putri Soekarno itu menegaskan kembali istilah “petugas partai” untuk mengarahkan posisi Jokowi.

Hal lain yang menarik adalah belakangan Gus Ipul dan Puti telah menyatakan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, sebagai kewajiban melaksanakan keputusan Rapimnas PDIP di Bali yang memang telah menetapkan Jokowi sebagai capres partai banteng tersebut.

Namun, pernyataan Gus Ipul ini bisa jadi hanya sebagai strategi kampanye politik, mengingat political endorsement dengan nama Jokowi di depannya akan sangat efektif mendulang suara. Tetapi, at this point, mungkin lebih fair untuk mengatakan bahwa Jokowi punya dua kaki politik di Pilgub Jatim.

Perang Milik Jokowi?

So, apa yang bisa disimpulkan dari tarung politik bertajuk Battle of Javanesia ini? Tidak ada keraguan untuk menyebutkan bahwa di tiga daerah ini, kemungkinan Jokowi untuk menempatkan calon yang ia dukung sebagai penguasa sangat besar terjadi.

Jika melihat calon yang didukung lawan politiknya, Prabowo Subianto, sulit untuk membayangkan mantan Danjen Kopassus itu bisa menempatkan orangnya di pucuk kekuasaan lumbung-lumbung suara Javanesia.

Di Jawa Barat dengan 31,75 juta pemilih misalnya, Jokowi berpeluang untuk memenangkan pengaruh lewat dua pasangan terkuat, yaitu Kang Emil “sang sekutu”, atau pasangan Duo DM yang juga tidak lepas dari pengaruh sang presiden, katakanlah lewat Golkar.

Sementara, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sangat sulit memenangkan tarung politik ini. Tengok saja perolehan 7,9 persen suara berdasarkan survei SMRC pada Mei lalu, berbanding sangat jauh dengan perolehan Kang Emil-Uu (43,1 persen) dan Duo DM (34,1 persen). Hal serupa juga bisa dilihat dari beberapa survei lain. Jadi, di Jabar Jokowi sangat mungkin menang.

Ini predikasi ane pemenang pilkada di jawa : jabar – emil, jateng – ganjar, jatim – khofifah.

— Ahmad Fauzi (@fauziprince) June 25, 2018

Di Jateng dengan 27,06 juta pemilih, tak ada yang meragukan kekuatan politik Ganjar sebagai petahana. Dengan “mingkemnya” kasus e-KTP yang diduga melibatkan pria beruban itu, sulit untuk melihat ada halangan bagi sang petahana kembali ke kursi Jateng 1.

Sementara, di Jatim, Jokowi berpeluang memenangkan semuanya. Namun, posisi keuntungan politik di Jatim ini akan sangat bergantung dari situasi koalisi nasional. Jika tidak ada win-win solution antara Jokowi, Demokrat dan PDIP, maka Prabowo masih punya peluang untuk merengkuh kekuatan dengan menarik salah satu dari antara Demokrat atau PDIP – tentu saja jika deal-deal politik bisa terjadi di antara mereka.

Hal yang akan sangat merugikan bagi Prabowo adalah jika koalisi PDIP-Demokrat secara nasional untuk mengusung Jokowi bisa terwujud. Jika itu yang terjadi, maka memenangkan Jawa secara keseluruhan adalah mustahil bagi Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Bahkan, Prabowo mungkin harus say goodbye untuk mewujudkan mimpinya menjadi penguasa negeri ini.

Artinya, secara matematis, the battle of Javanesia ini sangat mungkin akan dimenangkan oleh Jokowi. Namun, dalam politik tidak ada hal yang pasti. Segala sesuatu bisa berubah dalam hitungan menit dan detik, dan tidak ada jaminan mutlak bagi Jokowi untuk menang di Pilpres 2019 hanya dengan menguasai Javanesia.

Jokowi, The Spiritual Head Pemenang?

Dalam tulisannya yang berjudul Election Campaign: A Strategic Theory, Soumendra N. Bagchi menyebutkan bahwa salah satu role utama yang penting dalam kampanye politik adalah spiritual head. Orang tersebut adalah yang menentukan arah kekuasaan calon tertentu dan bahkan berpeluang ikut menentukan hasil akhir sebuah kontes politik.

Dalam konteks Pilkada Javanesia, Jokowi adalah salah satu spiritual head. Secara politik, sang presiden punya kepentingan yang sangat besar mengamankan Javanesia demi mewujudkan periode kedua kekuasaannya. Akan lebih mudah bagi Jokowi jika mampu menempatkan “sekutunya” di pucuk-pucuk kekuasaan lumbung suara.

Bagi oposisi – dalam hal ini Prabowo – jelas situasinya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada Jokowi. Sebagai spiritual head, Prabowo boleh jadi telah salah langkah ketika memilih sosok yang tidak populer seperti Sudrajat untuk maju pada Pilgub Jabar.

Ia juga akan sulit menang di Jateng jika melihat digdaya Ganjar. Di Jatim, mungkin bisa menang, tapi calon yang didukungnya bukanlah kader Gerindra. Bahkan, partai kepala burung itu berkoalisi dengan PDIP pada Pilgub ini.

So, secara teori, sulit bagi Prabowo untuk menang.

Gerindra & Pks terlalu terlena kemenangan DKI. Anies baswedan punya elektabilitas dan bisa untuk berdebat. Sedangkan cagubnya di Jabar, Jatim, Jateng sulit untuk menaikan elektabilitas dan menang di pilkada.

— rifki ilham yusrizal (@rifkiilhamy) June 25, 2018

Namun, ceritanya akan berubah jika koalisi di tingkat nasional mengalami pergeseran, dan Jokowi harus memilih salah satu di antara Demokrat atau PDIP. Jika hal ini yang terjadi, maka Prabowo dan Gerindra bisa mengambil momentum untuk mendekati salah satu kubu.

Oleh karena itu, tidak salah jika menyebut kekisruhan PDIP dengan Demokrat belakangan ini adalah keuntungan politik bagi Prabowo di hadapan Jokowi. Semakin kisruh dua partai itu, semakin baik untuk Prabowo.

Yang jelas, Jokowi sedang dalam posisi unggul, dan sebagai spiritual head – seperti kada Da Vinci di awal tulisan – ia telah mengendalikan kapalnya dengan baik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]awa dalam bahasa Sansekerta (India) berarti sembilan. Angka sembilan (songo) merupakan angka yang istimewa bagi Wong Jowo. Angka tersebut dianggap sebagai simbol kemuliaan, keindahan dan semangat. Konon, angka  sembilan kerap kali dikaitkan dengan perjuangan para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa Dwipa. Maka tak heran jika angka sembilan juga dikaitkan dengan semangat pantang menyerah, keberanian dan kerja keras.

Angka sembilan (qiu) juga memiliki makna yang unik dalam kehidupan orang Tiongkok. Angka tersebut dianggap sebagai simbol keberuntungan, umur panjang dan keabadian. Bahkan para kaisar di zaman lampau begitu memuja angka sembilan sehingga kompleks istana kaisar atau kota terlarang di Beijing konon memiliki 9.999 ruangan. Ckckckck.

Selain itu, dalam merayakan ulang tahun kaisar atraksi hiburannya harus terdiri dari 99 macam. Begitu pun, saat merayakan Imlek, menu makanannya harus terdiri dari 99 macam. Hal ini dipercaya dapat mendatangkan kesuksesan dan umur panjang.

Nah, itu soal makna angka sembilan dalam kebudayaan Jawa dan Tiongkok. Kelihatannya Presiden Jokowi juga paham dengan hal yang satu ini. Maka program kerja dalam pemeritahannya dinamai ‘Nawa Cita’ yang berarti sembilan cita-cita atau sembilan harapan. Hm, jangan-jangan ini salah satu pemicu Jokowi dijuluki antek komunis atau pro Tiongkok. Entahlah.

Bukan hanya Jokowi aja yang suka angka sembilan lho. Ternyata Pak SBY pun demikian. Beliau lahir pada tanggal sembilan bulan sembilan tahun 1949. Bahkan Pak SBY juga menggunakan angka sembilan sebagai simbol keberuntungan dan kemenangan partainya. Aih, aih, jangan-jangan Jokowi terinspirasi dari Pak SBY nih. Au ah.

Wah, rupanya Ibu Khofifah juga nggak mau ketinggalan nih. Buktinya dalam Pilgub Jatim nanti, ia telah menyiapkan program ‘Nawa Bhakti Satya’ yang berarti sembilan janji bakti. Hmm, ruar biasaaa !!!

Mirip Nawa Cita Jokowi, visi misi Khofifah diberi nama Nawa Bakti Satya https://t.co/ypZMQUL1k4 #MDK

— MERDEKA (@merdekadotcom) January 30, 2018

Ibu Khofifah ‘nyontek’ dari Pak Jokowi, ya? Nyontekkk? Sota alias sok tau lu, hehehehe. Kalau soal nama mungkin agak mirip, tapi isinya pasti beda dong. Biasakan membaca sebelum berkomentar, okey? (K-32)

PinterPolitik.com

“Lahirnya seorang gubernur yang baik, butuh rakyat yang kritis dan terdidik. Daerah yang maju tak ditentukan gubernurnya, tapi dari mutu warga pemilihnya.” ~ Catatan Najwa.

[dropcap]C[/dropcap]oretan dari Najwa Shihab di atas, seolah menjadi pengharapan bagi seluruh warga Indonesia. Terutama pada beberapa wilayah yang pada Juni mendatang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik di tingkat gubernur, kabupaten atau kota, maupun desa.

Sebagai konsekuensi dari Pilkada langsung, pemimpin daerah akan ditentukan sendiri oleh masyarakat. Sehingga mutu dari kiprah dan perbuatan kepala daerah tersebut, juga tak lepas dari mutu para pemilihnya. Jakarta misalnya, karena pemilihnya kebanyakan lebih banyak terpicu pada masalah SARA di Pilkada lalu, maka gubernur yang terpilih pun pidato sambutannya ya jadi harus bawa-bawa SARA juga. Benarkan?

Tapi untungnya, cita-cita seseorang di negeri Onta sana untuk meng-copy paste Pilkada Jakarta di Jatim enggak kesampaian. Bagaimana mau bawa SARA kalau kedua kandidat calon gubernurnya dari padepokan yang sama? Sama-sama Hijau dan berbendera Nahdlatul Ulama, belum lagi deretan kiai besar yang ada di belakang keduanya.

Yang menarik dari Pilgub jatim adalah bukan persaingan antar Cagubnya tetapi pertarungan antara Cagub gagal dan Capres gagal.
? ? ? ? ? #Salam_Watashttps://t.co/yJo22M4yy9 pic.twitter.com/5RxjCVNo2I

— makLambeTurah (@makLambeTurah) January 12, 2018

Mau membenturkan SARA di Pilgub Jatim? Hebat deh kalau bisa, sebab kedua pasangan yang maju bukan hanya memiliki kekuatan ilmu agama semata tapi juga keilmuan akademis lainnya yang meyakinkan. Daripada sibuk nyari-nyari kesalahan atau keaiban lawan, mending saling puji akan kelebihan yang dimiliki masing-masing.

Sebelum kampanye di mulai, saling memuji bukanlah larangan. Malah melalui pujian itu, masing-masing pasangan bisa saling menilai dan mengetahui kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Gus Ipul misalnya, sebagai petahana karena sudah dua kali menjabat sebagai wakil gubernur Jatim, tentu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dibanding Khofifah.

Begitu pun kubu Khofifah, walaupun dua kali selalu kalah oleh Gus Ipul, namun kali ini ia didampingi oleh Emil Dardak. Meski masih berusia 32 tahun, namun ia sudah menggondol sekian banyak gelar akademis, bahkan sampai doktoral. Kemampuannya dibidang pengembangan wilayah pun dianggap mumpuni.

Dengan kualitas calon gubernur yang dimiliki Jatim, kini sekarang tinggal tergantung dari masyarakatnya. Karena percuma memiliki calon pemimpin yang cerdas, bila masyarakatnya juga tidak berlaku cerdas. Jadi mungkinkah Pilkada Jatim nantinya akan menjadi Pilkada terpuji yang patut dicontoh wilayah lain? (R24)

PinterPolitik.com

“Politik adalah seni halus mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan menjanjikan melindungi satu dari yang lain.”

(Oscar Ameringer, penulis dan aktivis sosialis keturunan Jerman)

[dropcap]D[/dropcap]rama Pilgub Jatim terus berlanjut. Ada beberapa hal yang tak diduga-duga sebelumnya, malah terjadi di sana. Yang pertama, soal manuver mengejutkan yang dilakukan Gerindra ke kubu Gus Ipul. Yang kedua, soal terpilihnya Puti Guntur Soekarno sebagai pendamping Gus Ipul, dan yang ketiga, soal pengakuan mengejutkan dari La Nyalla Mattalitti terkait ‘mahar politik’ yang ditawarkan oleh Gerindra. Jumlahnya cukup fantastis, bahkan mencapai miliaran rupiah.

La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi.

Dalam hal ini, siapa yang kamu percayai?

— ˢᵃˢᵗʳᵃ ᵐᵃⁿᵍᵏᵘˡᵘʰᵘʳ ʰᵘᵗºᵐº (@SastraHutomo) January 11, 2018

Kalau mau bicara soal uang mahar dalam politik itu bukanlah hal baru. Ibarat kentut, baunya kecium, tapi rupanya nggak kelihatan. Lantas apakah uang mahar itu? Terus apakah cuma Gerindra sendiri yang mempraktekkan hal tersebut?

Sebenarnya saya nggak usah menjelaskan panjang lebar deh. Saudari maupun saudara yang pernah terlibat dalam Pilkada, entah sebagai calon maupun tim sukses pasti lebih paham soal yang beginian. Pernyataan La Nyalla soal mahar politik yang diminta Gerindra memang terbukti benar adanya.

Soalnya pihak Gerindra sendiri telah mengiyakannya dan menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Waketum Gerindra Arif Poyuono mengatakan bahwa uang mahar yang diminta memang akan dipakai untuk membayar saksi di setiap TPS di seluruh Jatim, jadi wajar kalau dana segitu dibutuhkan. Kalau sudah seperti ini, kira-kira siapa yang mau disalahkan, La Nyalla atau Gerindra?

Mari kita kupas satu per satu.

Kalau mau blak-blakan, yah dua-duanya salah. Ah, kok bisa gitu? Ya memang gitu, karena memang kalau mau main politik ‘kantong’ harus tebal dong. Nggak mungkin La Nyalla nggak tau soal itu. Kalau memang dia tau, terus kenapa tiba-tiba ia membuka ‘aib’ Gerindra di depan umum? Jangan-jangan ini efek karena ia gagal diusung Gerindra? Entahlah.

Lalu apakah salah jika Gerindra meminta uang mahar kepada La Nyalla? Idealnya, Gerindra pasti salah dong. Karena uang mahar yang diminta ke La Nyalla bisa diindikasikan sebagai bentuk pemerasan atau bagian dari transaksi politik.

Namun, mustahil jika berpolitik tanpa mahar, apalagi di Indonesia. Berarti aksi Gerindra yang minta uang mahar kepada La Nyalla bukan karena ‘kurang modal’, tapi karena memang udah jadi kebiasaan di dalam dunia politik Indonesia. Kalau begitu Gerindra benar nih? Ya, tergantung. (K-32)  

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]aerah Jawa Timur (Jatim) memang dikenal sebagai basis dari Nahdlatul Ulama (NU) di nusantara. Jika ingin menang dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) di sana, maka para pasangan calon (paslon) perlu menjalin ‘kemesraan’ dengan para kiai. Konon, pengaruh dan nama besar para kiai dinilai mampu menarik simpati masyarakat dalam Pilgub.

setelah mampu menyatukan PKS & Gerindra, Gus Ipul kembali mampu menyatukan duo ini,.https://t.co/HFUlhB7pRG

— Gilig Free (@gilig_free) January 12, 2018

Nah, bukan hanya itu. Ternyata ada dangdut koplo juga lho. Banyak orang juga pasti tau kok, kalau daerah Jatim memang cukup kental dengan irama musik koplo. Nah, kelihatannya pasangan Gus Ipul-Puti juga menyadari hal itu.

Mengenai relasi dengan para kiai nggak usah diragukan lagi, soalnya Gus Ipul kan orang NU. Otomatis suara para kiai udah dalam genggaman dong. Eh denger-denger, kedua pasangan ini juga bakal mengikutsertakan Via Vallen dan Nella Kharisma. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti, Sri Untari.

Katanya alasan perekrutan dua biduan dangdut tersebut karena mereka adalah representasi dari kids zaman now dan diharapkan bisa menggaet massa dari kalangan tersebut. Yah, mungkin ini pilihan yang tepat, soalnya Via dan Nella memang lagi ‘naik daun’. Hm, berarti Via Vallen ikut terlibat sebagai juru kampanye seperti Mama Mega, dong?

Bahkan untuk memuluskan rencana tersebut, Gus Ipul sampai menyisihkan waktu untuk mengarang sebuah lagu yang berjudul “Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur”. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Via Vallen dan udah beredar luas di internet. Hmm, kayaknya ini strategi yang cerdik dari pasangan Gus Ipul-Puti.

Sebelumnya, mereka juga sukses menyatukan kubu ‘trisula maut’ dengan kubu Banteng dkk. Selain itu, jika duet Via-Nella terwujud, maka akan turut menyatukan para Vianisty dan Nella Lovers yang selama ini memang memiliki cara pandang yang berbeda tentang ‘kekoploan’.

Semoga kampanyenya berjalan lancar, bebas dari SARA dan ‘politik transaksi’. Dan yang paling penting, jangan sampai massa hanya fokus dengan liukkan suara dan badan Via–Nella saat kampanye. Tapi, sesudahnya malah ‘meliuk dan menjauh’ dari sisi Gus Ipul dan Puti. Jangan sampai, oh jangan sampai. (K-32)