Mahkotamu sedang dilas di KPUD Jawa Barat, King! 

#dedimulyadi #pilgubjabar #pilkada #gerindra #kdm #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Hmm, kalau jalannya tertutup di Jakarta, akankah Anies menerima peluang nyagub di Jabar? Kalau menurut kalian gimana guys? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

Waduh, Pak Anies bisa batal nyagub?

Skenario yang tak mengenakkan bisa saja dialami Anies Baswedan pasca Partai Golkar dikabarkan mengusung Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Dengan kata lain, Ridwan Kamil kemungkinan akan diusung di Pilgub Jakarta.

Bukan hanya skenario melawan kandidat tangguh seperti RK, Anies bisa saja benar-benar kehilangan tiket di Jakarta jika Partai NasDem, PKB, dan PKS berbelok bergabung dengan KIM Plus untuk memenangkan RK di tengah tawaran dan negosiasi merapat ke pemerintahan di 2024-2029.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa!

#golkar #dedimulyadi #ridwankamil #anies #pilgubjabar #pilgubjakarta #pks #pkb #nasdem #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Jadi, lebih baik di Jakarta atau Jabar nih buat Kang Ridwan Kamil? 

Ridwan Kamil (RK) kini jadi salah satu nama yang paling dijagokan dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Kendati demikian, Saiful Anam, Direktur PRPHKI menilai RK sebaiknya tidak maju di Pilgub Jakarta karena basis massanya masih perlu dibuktikan. Di satu sisi, Saiful juga nilai bisa saja RK selama ini didorong maju di Jakarta oleh kompetitor yang takut kalah darinya di Pilgub Jawa Barat (Jabar). 

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dikenal karena gaya kepemimpinan dinamisnya dan pendekatan inovatifnya terhadap pemerintahan, Ridwan Kamil (RK) telah menjadi sosok yang menonjol bukan hanya di Jawa Barat (Jabar), tetapi juga di panggung perpolitikan nasional. 

Karier politik mantan Gubernur Jabar itu tampak semakin menjanjikan setelah bergabung dengan Partai Golkar dan mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) di partai berlambang pohon beringin itu. 

Dengan melihat mocernya karier politik RK, tak mengherankan jika namanya selalu diisukan untuk menempati jabatan publik yang lebih strategis. 

Terbaru, RK mengaku untuk ditawari menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. 

Namun, dengan melihat kiprah politiknya selama ini, RK kiranya akan lebih cocok untuk menempati posisi kepala daerah lagi di daerah yang lebih strategis. 

Sebagai partai legendaris Indonesia, Partai Golkar kiranya harus menjadi sebuah kekuatan utama dalam kancah perpolitikan nasional. Dan nama RK agaknya dapat menjadi pembuka jalan Partai Golkar untuk mencapai kejayaan, utamanya melalui perebutan kursi DKI atau Jakarta-1. 

Secara momentum dan posisi politik personal, RK kiranya juga sudah cukup memenuhi prasyarat ideal untuk naik kelas. 

Dengan kapasitasnya yang mumpuni, RK kiranya harus maju dalam kontestasi elektoral yang mendapat banyak atensi dari publik secara nasional dibandingkan Jabar, yakni Jakarta. 

Meskipun sejatinya partai berlambang pohon beringin itu telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju di Pilgub DKI, namun nama mantan Bupati Tangerang itu dinilai tidak cukup familiar untuk menang dan memberikan manfaat lebih bagi Partai Golkar. 

Lantas, mengapa Partai Golkar harus mendorong pencalonan RK di Pilgub DKI? 

Kisah Ironis Golkar 

Agak mengherankan jika pasca Reformasi, Partai Golkar selalu seolah menjadi partai pengekor partai-partai lain yang berhasil berkuasa, mulai dari Partai Demokrat hingga PDIP. 

Hal ini juga kiranya berlaku pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kali ini. Partai Golkar sejauh ini menempati peringkat kedua dibawah PDIP berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dengan perolehan sekitar 14 persen suara. 

Sementara, perhitungan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Partai Golkar sejauh ini memperoleh 15,07 persen suara. 

Hal ini jauh berbanding terbalik dengan kiprah mereka selama Orde Baru (Orba). Padahal, Partai Golkar dinilai memiliki mesin politik yang sangat baik sebagai warisan dari era Orba. 

Meskipun ada sisi positifnya dengan menghilangkan ketergantungan kepada sosok tertentu, ketiadaan ketokohan yang kuat dari Partai Golkar itu tampaknya membuat mereka sedikit limbung. 

Asep Nurjaman dalam publikasi berjudul Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru menjelaskan jika dibandingkan dengan dua organisasi sosial politik (orsospol) warisan Orba lainnya (Golkar, PDIP, PPP), Partai Golkar memiliki kesamaan dengan PPP, yakni tak memiliki tokoh sentral dominan dalam kekuasaan internal partai. 

Meski jamak yang mengatakan terdapat plus dan minusnya, dalam dinamika politik saat ini hal itu kiranya justru menjadi kelemahan Partai Golkar saat ini. 

Nama Jusuf Kalla (JK) tampaknya sejauh ini menjadi nama terakhir yang memegang pengaruh cukup tinggi dalam personal maupun internal partai. 

Namun, JK pun belum bisa menolong kebangkitan partai berlambang pohon beringin itu. Justru, kekalahannya di Pilpres 2009 seolah semakin memperlihatkan kurangnya sosok yang dominan di internal Golkar ditengah bertaburnya elite politik tenar di dalamnya. 

Mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung dalam bukunya The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik mengatakan jika Partai Golkar  sebagai catch-all party yang fleksibel untuk bersinergi dan menarik massa dari berbagai karakteristik, latar belakang, dan ideologi. 

Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam faksi di dalam internal partai. Jika diidentifikasi lebih dalam, terdapat tiga faksi besar di dalam Partai Golkar, yakni faksi Hijau Islam (ICMI hingga HMI), faksi Hijau Militer, dan faksi pengusaha. 

Kendati demikian, ketiga faksi tersebut bisa saling memiliki irisan dan positifnya, bisa saling merekatkan kepentingan satu sama lain. 

Menariknya, “konflik kepentingan” yang muncul dalam ketiga faksi besar seolah mengalami pergeseran, tak lagi berbasis fungsional, melainkan berbasis kelompok pertemanan.  

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari semua faksi yang ada di dalam Partai Golkar, belum ada satu pun tokoh yang kiranya dirasa cocok dengan elektabilitas yang mumpuni untuk menjadi representasi Partai Golkar di level nasional. 

Atas dasar itu, jika “memaksakan” Ahmed Zaky yang namanya masih kurang familiar untuk maju dalam Pilgub DKI kiranya merupakan sebuah perjudian besar yang bisa menjadi bumerang.

RK adalah Jawaban? 

Meskipun, sebelumnya Partai Golkar telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju dalam perebutan kursi DKI-1 lewat mekanisme Musyawarah Daerah (Musda), tampaknya Golkar tetap harus mempertimbangkan kemungkinan RK untuk maju di Pilgub DKI. 

Mengingat, saat ini RK sudah menjadi kader dari Partai Golkar, bukan tidak mungkin jika ini adalah kesempatan bagi Partai Golkar maupun RK untuk menghasilkan simbiosis politik yang signifikan. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk saat ini tampaknya belum ada lagi politisi yang dapat menarik atensi seperti Kang Emil. Secara hitung-hitungan politik tampaknya ini juga akan menguntungkan bagi Golkar nantinya. 

Niek Mouter dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Cost-Benefit Analysis menjelaskan jika aktor politik harus mempertimbangkan kerugian (cost) dan keuntungan (benefit) dalam memutuskan tindakan politik. 

Berkaca dari apa yang dijelaskan oleh Mouter, Partai Golkar harus mempertimbangkan untuk mendorong RK maju dalam Pilgub DKI dibandingkan Pilgub Jabar karena kemungkinan lebih banyak keuntungan yang diraih dibandingkan kerugiannya. 

RK memiliki catatan prestasi dalam membangun infrastruktur, memperbaiki transportasi, dan memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga masalah ini yang kiranya dibutuhkan warga Jakarta untuk diselesaikan segera. 

Selain itu, RK memiliki pendukung yang kuat dan cukup populer di kalangan masyarakat, terutama di media sosial. 

Argumen itu didukung oleh survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada April 2022 lalu yang membeberkan 10 nama tokoh yang dinilai mumpuni untuk memimpin Jakarta.  

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan pihaknya mendapatkan 10 nama tokoh itu berdasarkan survei kepada ahli yang memahami isu di Jakarta. 

RK sendiri berada di urutan teratas untuk memimpin The Big Durian kelak. Kang Emil mengalahkan nama-nama seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS tersebut. 

Meskipun sesama level gubernur, posisi DKI/Jakarta-1 kiranya lebih strategis dibandingkan dengan Jabar-1. Hal ini terjadi karena telah lama menjadi pusat perhatian nasional. 

Dalam beberapa penelitian ditemukan fakta jika konten-konten media di Indonesia masih sangat Jakarta-sentris, termasuk dalam politik. Ini menjadikan jabatan DKI/Jakarta-1 mendapatkan eksposur yang lebih dibandingkan gubernur lainnya. 

Ada beberapa contoh kasus Gubernur DKI Jakarta memiliki probabilitas untuk setidaknya mengikuti kontestasi pilpres, yakni Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, nama terakhir berhasil menjadi presiden dua periode.  

Pencalonan RK di Jakarta kiranya akan menjadi investasi jangka panjang Golkar dalam kancah perpolitikan nasional. 

Terlebih, jika RK dapat menorehkan prestasi selama menjadi DKI-1 hingga kemudian nantinya mengantarkan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2029. 

Jika skenario ini terjadi, ini akan menjadi kader pertama Golkar yang ikut kontestasi pilpres setelah Jusuf Kalla (JK) pada 2009 lalu. Sebagai partai legendaris di Indonesia, ini tampaknya menjadi jalan pembuka untuk mengembalikan kejayaan Golkar. 

Namun, jalan RK menuju DKI/Jakarta-1 tampaknya tidak akan mulus. Hal ini karena Ahmed Zaky sudah mendapat mandat terlebih dahulu untuk maju di Pilgub DKI. 

Jika ingin membatalkannya, Partai Golkar harus melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk meresmikan RK maju di Pilgub Jakarta, sekaligus membatalkan keputusan untuk mengusung Ahmed Zaky.  

Selain itu, masih ada hal lain yang dapat menunda keputusan penunjukan RK, yakni tanda tanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tentang apakah pemimpin Jakarta kelak masih melalui pemilu atau penunjukan pasca tak lagi menjadi ibu kota. 

Dengan berbagai keuntungan dan kerugian yang dijelaskan diatas, nama RK kiranya harus dipertimbangkan Golkar untuk maju bertarung memperebutkan kursi DKI/Jakarta-1. (S83)

Pinterpolitik.com

“He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and compass and never knows where he may cast.”

:: Leonardo da Vinci (1452-1519) ::

[dropcap]G[/dropcap]enderang penanda dimulainya pertempuran bertajuk Pilkada 2018 memang tinggal menghitung jam. Kegalauan politik pun menyeruak, mulai dari tuduhan netralitas aparat di antara para elit, hingga rakyat biasa yang bertanya-tanya: “Apakah hari itu kita akan libur bekerja atau tidak?” Keputusan Presiden memang telah terbit, tetapi the news must go on.

Ibarat kisah Greco-Persian War antara koalisi negara-negara Yunani Kuno melawan digdaya Kekaisaran Persia, semua kubu merapatkan barisan dan menghitung kekuatan di detik-detik akhir. Namun, fokus terbesarnya adalah tentang menguasai wilayah terbesar dari negara ini: Javanesia.

Setidaknya, hal itulah yang tergambar dalam tulisan yang dimuat oleh portal berita Singapura The Straits Times dalam tajuk tentang peluang Pilkada 2018 menentukan konstelasi politik nasional Indonesia jelang Pilpres 2019.

Dari 171 daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan memilih kepala daerah itu, nyatanya fokus utama masyarakat akan mengarah pada 3 Pilgub yang terjadi di Pulau Jawa – serta Pilgub Sumatera Utara (Sumut) jika dilihat dari sudut pandang kekuatan politik wilayah Sumatera – yang dianggap sebagai panggung utama perebutan suara. Kemenangan di daerah-daerah tersebut diprediksi akan menjadi gambaran besar seperti apa hasil Pilpres di 2019 nanti.

Para pemenang Pilkada. Sebuah ramalan:

1. Sumut: Djarot-Sihar
2. Jabar: RK-Uu
4. Jateng: Ganjar-Yasin
5. Jatim: Gus Ipul-Puti

????

— Bonnie Triyana (@BonnieTriyana) June 25, 2018

Di daerah-daerah ini akan terjadi perang proxy antara sang petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Prabowo Subianto. Selain antara Jokowi dan Prabowo, tarung Pilkada ini nyatanya juga menjadi persinggungan kepentingan antara Jokowi dengan patron politik lain, termasuk dengan Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum PDIP, dan menjadi ajang “raba-raba” koalisi.

Siapa yang akan menang?

The Battle of Javanesia

Tanpa mengabaikan 9 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sumatera Utara, serta 60 juta pemilih di daerah lain, tidak berlebihan jika menyebut Pilkada 2018 adalah milik hampir 90 juta warga yang bermukim di Pulau Jawa.

Dengan 3 provinsi paling padat penduduk melaksanakan pemilihan gubernurnya, tidak heran jika istilah Javanesia – Java-Indonesia – menjadi terminologi yang cukup mewakili kondisi Pilkada kali ini.  Memenangkan 3 provinsi ini saja – ditambah Sumut – sudah membuat pihak manapun menguasai hampir 64 persen suara  nasional pada Pilkada kali ini, atau hampir 50 persen suara nasional berdasarkan DPT untuk Pemilu 2019 nanti.

Jika merujuk pada pemberitaan di The Straits Times tersebut, di Jawa Barat (Jabar), Jokowi berpeluang menjadi pendukung utama di balik pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Sang Presiden disebut sebagai “sekutu” utama Kang Emil. Hal ini beralasan jika menilik sejarah hubungan keduanya, misalnya ketika Jokowi meminta Kang Emil tidak maju pada Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara Prabowo jelas mendukung Sudrajat dan Ahmad Syaikhu – pasangan yang dalam kampanyenya justru menggunakan slogan #2019gantipresiden sebagai jargon politik. Menariknya, di Pilgub Jabar ini, Jokowi berpeluang untuk berhadapan dengan patron politiknya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengusung pasangan TB Hasanudin dan Anton Charliyan.

Terkait Megawati, The Straits Times – Wahyudi Soeriaatmadja lebih tepatnya, sebagai penulis artikel tersebut – menggunakan istilah “awkward” untuk menggambarkan hubungan Mega dan Jokowi. Ini sekaligus membenarkan selentingan panas-dinginnya hubungan Mega dan Jokowi “sang petugas partai”.

Selain Mega, pertarungan patron di Jabar ini tentu saja juga melibatkan pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi alias pasangan Duo DM. Menariknya, pasangan yang diusung Demokrat dan Golkar ini – yang menurut hasil survei beberapa lembaga menjadi calon dengan elektabilitas tertinggi – roman-romannya juga memiliki “hubungan” dengan Jokowi.

Hubungan tersebut bisa ditarik dari sisi Golkar sebagai partai yang sudah mendukung Jokowi sebagai capres untuk 2019, serta Demokrat yang nyatanya tidak “alergi” untuk mendukung Jokowi. Posisi partai terakhir terhadap Jokowi memang hanya terganjal oleh keberadaan PDIP.

Sementara, di Jawa Tengah (Jateng), ada Sudirman Said yang didukung oleh Prabowo, berhadapan dengan sang petahana Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP dan koalisi. Pada Pilkada ini, Jokowi sangat mungkin juga ikut mendukung Ganjar dan mengabaikan fakta hubungan awalnya dengan Sudirman Said yang pernah menjadi bagian dari kabinet kerja jilid awal.

Hal yang paling menarik mungkin akan terlihat di Jawa Timur (Jatim). Jokowi disebut-sebut “condong” mendukung mantan Menteri Sosial-nya, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Padahal, sang patron politik, Megawati Soekarnoputri berdiri sebagai pendukung utama pasangan lawan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan keponakannya Puti Guntur Soekarno.

Wahyudi mencatat bahwa tensi politik antara Jokowi dan Mega dalam kasus Pilgub Jatim ini terlihat saat keduanya bertemu di Bali, di mana putri Soekarno itu menegaskan kembali istilah “petugas partai” untuk mengarahkan posisi Jokowi.

Hal lain yang menarik adalah belakangan Gus Ipul dan Puti telah menyatakan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, sebagai kewajiban melaksanakan keputusan Rapimnas PDIP di Bali yang memang telah menetapkan Jokowi sebagai capres partai banteng tersebut.

Namun, pernyataan Gus Ipul ini bisa jadi hanya sebagai strategi kampanye politik, mengingat political endorsement dengan nama Jokowi di depannya akan sangat efektif mendulang suara. Tetapi, at this point, mungkin lebih fair untuk mengatakan bahwa Jokowi punya dua kaki politik di Pilgub Jatim.

Perang Milik Jokowi?

So, apa yang bisa disimpulkan dari tarung politik bertajuk Battle of Javanesia ini? Tidak ada keraguan untuk menyebutkan bahwa di tiga daerah ini, kemungkinan Jokowi untuk menempatkan calon yang ia dukung sebagai penguasa sangat besar terjadi.

Jika melihat calon yang didukung lawan politiknya, Prabowo Subianto, sulit untuk membayangkan mantan Danjen Kopassus itu bisa menempatkan orangnya di pucuk kekuasaan lumbung-lumbung suara Javanesia.

Di Jawa Barat dengan 31,75 juta pemilih misalnya, Jokowi berpeluang untuk memenangkan pengaruh lewat dua pasangan terkuat, yaitu Kang Emil “sang sekutu”, atau pasangan Duo DM yang juga tidak lepas dari pengaruh sang presiden, katakanlah lewat Golkar.

Sementara, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu sangat sulit memenangkan tarung politik ini. Tengok saja perolehan 7,9 persen suara berdasarkan survei SMRC pada Mei lalu, berbanding sangat jauh dengan perolehan Kang Emil-Uu (43,1 persen) dan Duo DM (34,1 persen). Hal serupa juga bisa dilihat dari beberapa survei lain. Jadi, di Jabar Jokowi sangat mungkin menang.

Ini predikasi ane pemenang pilkada di jawa : jabar – emil, jateng – ganjar, jatim – khofifah.

— Ahmad Fauzi (@fauziprince) June 25, 2018

Di Jateng dengan 27,06 juta pemilih, tak ada yang meragukan kekuatan politik Ganjar sebagai petahana. Dengan “mingkemnya” kasus e-KTP yang diduga melibatkan pria beruban itu, sulit untuk melihat ada halangan bagi sang petahana kembali ke kursi Jateng 1.

Sementara, di Jatim, Jokowi berpeluang memenangkan semuanya. Namun, posisi keuntungan politik di Jatim ini akan sangat bergantung dari situasi koalisi nasional. Jika tidak ada win-win solution antara Jokowi, Demokrat dan PDIP, maka Prabowo masih punya peluang untuk merengkuh kekuatan dengan menarik salah satu dari antara Demokrat atau PDIP – tentu saja jika deal-deal politik bisa terjadi di antara mereka.

Hal yang akan sangat merugikan bagi Prabowo adalah jika koalisi PDIP-Demokrat secara nasional untuk mengusung Jokowi bisa terwujud. Jika itu yang terjadi, maka memenangkan Jawa secara keseluruhan adalah mustahil bagi Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Bahkan, Prabowo mungkin harus say goodbye untuk mewujudkan mimpinya menjadi penguasa negeri ini.

Artinya, secara matematis, the battle of Javanesia ini sangat mungkin akan dimenangkan oleh Jokowi. Namun, dalam politik tidak ada hal yang pasti. Segala sesuatu bisa berubah dalam hitungan menit dan detik, dan tidak ada jaminan mutlak bagi Jokowi untuk menang di Pilpres 2019 hanya dengan menguasai Javanesia.

Jokowi, The Spiritual Head Pemenang?

Dalam tulisannya yang berjudul Election Campaign: A Strategic Theory, Soumendra N. Bagchi menyebutkan bahwa salah satu role utama yang penting dalam kampanye politik adalah spiritual head. Orang tersebut adalah yang menentukan arah kekuasaan calon tertentu dan bahkan berpeluang ikut menentukan hasil akhir sebuah kontes politik.

Dalam konteks Pilkada Javanesia, Jokowi adalah salah satu spiritual head. Secara politik, sang presiden punya kepentingan yang sangat besar mengamankan Javanesia demi mewujudkan periode kedua kekuasaannya. Akan lebih mudah bagi Jokowi jika mampu menempatkan “sekutunya” di pucuk-pucuk kekuasaan lumbung suara.

Bagi oposisi – dalam hal ini Prabowo – jelas situasinya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada Jokowi. Sebagai spiritual head, Prabowo boleh jadi telah salah langkah ketika memilih sosok yang tidak populer seperti Sudrajat untuk maju pada Pilgub Jabar.

Ia juga akan sulit menang di Jateng jika melihat digdaya Ganjar. Di Jatim, mungkin bisa menang, tapi calon yang didukungnya bukanlah kader Gerindra. Bahkan, partai kepala burung itu berkoalisi dengan PDIP pada Pilgub ini.

So, secara teori, sulit bagi Prabowo untuk menang.

Gerindra & Pks terlalu terlena kemenangan DKI. Anies baswedan punya elektabilitas dan bisa untuk berdebat. Sedangkan cagubnya di Jabar, Jatim, Jateng sulit untuk menaikan elektabilitas dan menang di pilkada.

— rifki ilham yusrizal (@rifkiilhamy) June 25, 2018

Namun, ceritanya akan berubah jika koalisi di tingkat nasional mengalami pergeseran, dan Jokowi harus memilih salah satu di antara Demokrat atau PDIP. Jika hal ini yang terjadi, maka Prabowo dan Gerindra bisa mengambil momentum untuk mendekati salah satu kubu.

Oleh karena itu, tidak salah jika menyebut kekisruhan PDIP dengan Demokrat belakangan ini adalah keuntungan politik bagi Prabowo di hadapan Jokowi. Semakin kisruh dua partai itu, semakin baik untuk Prabowo.

Yang jelas, Jokowi sedang dalam posisi unggul, dan sebagai spiritual head – seperti kada Da Vinci di awal tulisan – ia telah mengendalikan kapalnya dengan baik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterPolitik.com

“Lebih mudah memaafkan musuh daripada memaafkan teman yang berkhianat.” ~ William Blake

[dropcap]J[/dropcap]elang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar), seharusnya sih para kandidat dan partai pendukungnya sudah mulai memperkuat jaringan dan mesin politik. Tapi kok berbeda ya dengan pasangan Ridwan Kamil (Emil) dan Uu Ruzhanul Ulum, atau istilah kerennya pasangan Rindu.

Mendekati hari H, mereka malah kehilangan kader pendukungnya. Enggak hanya satu lagi, tapi dari tiga partai sekaligus, yaitu Hanura, PPP, dan PKB, ada apakah? Kabarnya, kader yang menelikung juga bukan orang-orang sembarangan, karena cukup punya pengaruh di partainya. Walah, pasti ada yang salah ini mah.

Kehilangan kader penting, apalagi yang punya peranan dalam kampanye pemenangan, tentu kehilangan besar bagi pasangan Rindu. Apa mungkin karena para kader ini sudah terlalu sesak, bila harus terus menerus menanggung rindu? Bagi sebagian orang, rasa rindu bisa terasa begitu menyakitkan, lho! Hiks hiks.

Dengan bergabungnya Hanura mendukung RK, Golkar dan Demokrat saling membutuhkan. Demiz lebih memiliki nilai dimata Umat dibandingkan Demul, kalau Demul yang Cagub akan menjadi sasaran tembak.

kemungkinan besar kader PPP yang akan jadi Cawagub RK, PKB akan cabut dukungan ke RK. pic.twitter.com/XuykaUAObb

— Eliya (@eliya_mkom) December 28, 2017

Tapi akan jauh lebih menyakitkan lagi, kalau gara-gara terpasung rindu malah melakukan pengkhianatan. Ohoy, betapa jahatnya! Apalagi kalau pengkhianatan itu disambut suka cita oleh selingkuhannya. Sungguh luar biasa, apakah Deddy Mizwar (Demiz) tidak punya perasaan bergembira di atas penderitaan orang lain? Bawa-bawa kata “anak sholeh” segala. Segitu doang nuraninya, demi kekuasaan semata.

Ataukah kisah pengkhianatan pada Emil ini, adalah juga aksi balas dendam Dedi Mulyadi yang awalnya juga sakit hati, gara-gara di awal Golkar menelikung dirinya dengan mengusung Emil? Beralihnya dukungan Golkar kembali ke Bupati Purwakarta ini, ternyata belum cukup ya? Masih kurang kah? Atau memang takut kalah? Hmmm.

Secara itung-itungan politis, Golkar dan Demokrat yang bergelimang pengusaha dan punya kepentingan proyek di Jabar memang cukup menggiurkan. Hanya dengan berbekal satu izin proyek saja, dukungan pasti akan mengalir deras ke koalisi Demiz – Dedi. Mungkinkah itu yang diincar para pengkhianat ini? Ah, terserahlah. Politik memang bikin pusing! (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ilgub Jabar kian dekat. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun mulai berlomba-lomba memanaskan mesin untuk bisa berlaga dengan maksimal di sana. Tapi di saat persiapan tengah memanas, Partai Banteng  dan Gerindra kembali jadi sorotan.

Menurut analisa dari Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J  Vermonte, Partai Banteng dan Gerindra kemungkinan besar bakal ngos-ngosan saat Pilgub Jabar digelar. Sebab, berdasarkan survei mengenai elektabilitas dari sejumlah calon yang akan berlaga, elektabilitas calon dari kedua partai ini sangat rendah.

Pasangan calon yang diusung oleh Partai Banteng yaitu TB Hasanuddin-Anton Charliyan elektabilitasnya hanya 2,5 persen. Sementara itu, Sudrajat-Ahmad Syaikhu pasangan calon yang diusung Gerindra elektabilitasnya mentok di 5 persen. Yang berada di atas angin adalah pasangan Ridwan Kamil-Uu R Ulum yang elektabilitasnya mencapai 45,9 persen. Sedangkan elektabilitas Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sebesar 40,9 persen. Wah, kalau seandainya Pilgub dilaksanakan hari ini otomatis Partai Banteng dan Gerindra jelas kalah telak dong? Hmm, maunya gimana nih?

Partai Egois jadi ketetran.

— HALAK BATAK (@jenri_limbong) February 5, 2018

Nah, apakah hasil survei tersebut membuat Partai Banteng dan Gerindra cemas? Seharusnya nggak karena menang atau kalah nggak berpijak pada analisis survei semata. Terus apa dong?

Partai Banteng dan Gerindra perlu buka mata dan buka hati. Apakah kinerja mereka selama ini udah bagus di Jabar? Lalu apakah pasangan calon yang diusung selama ini sudah memberikan kontribusi yang baik di tanah Sunda? Mikir-mikir deh ampe otak salah urat.

Melihat situasi ini, saya jadi teringat akan zaman kuliah dulu, saat lagi asyik belajar filsafat Yunani di kampus tercintrong. Terutama saat menggeluti pemikiran Plato mengenai konsep pemerintahan yang ideal dalam suatu negara.

Menurut Plato, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nggak ada tuh yang namanya pencurian aset negara alias korupsi. Aset negara adalah milik bersama dan untuk kebaikan bersama atau istilah gaulnya bonum commune. Selain itu, Plato sendiri bilang bahwa nggak ada juga tuh yang namanya “politik dinasti”. Hal ini sebagai antisipasi agar urusan pemerintahan nggak campur aduk kayak gado-gado dengan urusan keluarga. Nah, apakah kinerja Partai Banteng dan Gerindra udah sesuai dengan resep dari Plato ini? Silahkan nilai sendiri, wkwkwk. (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]alam hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan perlu ada chemistry atau kecocokan. Kalau itu nggak ada, jangan mimpi kalau hubungan tersebut bisa bertahan lama. Yang ada hanyalah I’m sorry goodbye atau statement : “kamu jahat, kamu jahat” atau “sudahlah, nggak usah kontek-kontek aku lagi”.

Kelihatannya Kang Emil dan Kang Uu juga menyadari akan hal itu, sehingga mereka bersepakat untuk membangun chemistry. Tapi, bukan berarti mereka mau menjalin hubungan layaknya laki-laki dan perempuan, ya.

Emil-Uu Mencari Chemistry Lewat Selfie https://t.co/Xx07zftCOM

— Berita Terkini (@BeritaTerkinii) January 12, 2018

Seperti yang kita ketahui Kang Emil dan Kang Uu merupakan salah satu pasangan calon yang akan maju bertarung  dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) nanti. Untuk menguatkan chemistry, mereka menggunakan trik yang unik, yakni lewat sesi foto bareng. Bahkan dalam foto tersebut mereka mengenakan tiga busana yang berbeda. Hm, udah kayak orang foto pre wedding aja, ahahhaha. Yah, nggak pa-pa, kan mereka turut di damping oleh isteri masing-masing. Ow, ya ya ya.

Memang chemistry itu penting dalam sebuah hubungan lho. Chemistry nggak hanya soal kecocokkan aja, namun ada kaitannya juga dengan kedekatan dan kenyamanan. Katanya, chemistry akan terjalin makin erat, jika sering-sering bertemu.

Tapi, kalau ketemunya cuma hanya selfie ala pre wedding kayak Kang Emil dan Kang Uu, ntar ujung-ujungnya nggak jadi Gubernur, tapi malah jadi Gabener. Makanya, mereka berdua perlu ada strategi lain.

Kelihatannya mereka udah lumayan akrab sih. Soalnya Kang Emil sendiri bilang kalau ia adalah sosok yang mudah ‘jatuh cinta’ dengan orang baru.

Jatuh cinta yang dialami Kang Emil ini, lebih dikaitkan dengan relasi yang ia jalin dengan Kang Uu sebagai persiapan menuju Pilgub Jabar. Selfie bareng mungkin salah satu caranya, tapi bukan satu-satunya. Perlu ada langkah politik lain untuk menarik simpati masyarakat. Sudahkan Kang Emil dan Kang Uu memikirkan langkah-langkah tersebut? (K-32)