PinterPolitik.com

“Dalam demokrasi, seseorang yang gagal berkuasa dapat selalu menghibur dirinya dengan pemikiran akan adanya tidakadilan.” ~ Thucydides

[dropcap]S[/dropcap]ebagai seorang sejarawan Yunani Kuno, Thucydides yang mendapat julukan sebagai “Bapak Sejarah Ilmiah” dikenal sebagai orang yang anti-demokrasi akibat pandangan-pandangan realistisnya. Penulis buku History of the Peloponnesian War ini juga sosok yang lebih percaya pada kekuatan, dibanding kebenaran.

Meski begitu, perkataan saksi mata Perang Sparta yang bersejarah di atas, faktanya masih tetap lekang selama berabad-abad. Sebab hampir di setiap kontestasi politik di berbagai negara, pasti akan ada pihak-pihak yang tidak dapat bersikap sportif menerima kekalahannya, tak terkecuali di tanah air.

Setelah menunggu sekitar dua minggu, akhirnya hasil penghitungan suara resmi (real count) Pilkada Serentak lalu diumumkan oleh KPU. Hasil tersebut memperlihatkan hasil yang tak jauh berbeda dengan hasil penghitungan cepat (quick count) dari sejumlah lembaga survei yang telah lebih dahulu beredar.

Termasuk penghitungan suara di Pilgub Jawa Barat yang mengukuhkan kemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) dengan perolehan 32,88 persen atas Sudrajat dan Syaikhu (Asyik) yang meraih 28,74 persen. Hasil ini juga diperkuat oleh hasil penghitungan internal PKS yang memperlihatkan selisih suara sebesar 4,14 persen.

ELIT GERINDRA & DUNIA GAIB

Gerindra dijuluki Partai Allah,tapi …

1. Fadli Zon lbh percaya dukun drpd quick count

2. Prabowo menduga ada tuyul ikut nyoblos di pilkada Jabar

3. Sandiaga Uno melihat hantu wanita di Balai Kota

4. Fadli Zon punya kemampuan nakar keimanan TGB

— takviri (@Takviri) July 8, 2018

Namun bila PKS akhirnya secara suportif mengakui kekalahan pihaknya, tidak begitu dengan Gerindra. Prabowo Subianto sebagai ketua umum, mengatakan kalau ia yakin Jabar dimenangkan oleh Pasangan Asyik. Menurutnya, kemenangan Rindu tak lain disebabkan oleh kecurangan yang ia ibaratkan sebagai “Tuyul pun ikut mencoblos”.

Tudingan Prabowo ini, tak hanya ia lontarkan atas kekalahan di Jabar saja, tapi juga di sejumlah wilayah lainnya, seperti di Jateng dan Jatim. Seperti yang banyak diberitakan, calon yang didukung Gerindra di Jateng yaitu Sudirman Said dan Ida Fauziah, serta Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno di Jatim, juga mengalami kekalahan.

Sikap tidak menerima kekalahan Prabowo ini, mengingatkan kembali pada sikapnya yang sama saat Pilpres 2014 lalu. Kala itu, Prabowo bersama Hatta Rajasa menggugat kemenangan Jokowi – Jusuf Kalla ke Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, gugatan tersebut ditolak karena Gerindra tak mampu memberikan data dan bukti yang diperlukan.

Sikap Prabowo ini akhirnya menciptakan polarisasi besar antara pendukung Prabowo dan Jokowi, bahkan hingga kini. Sehingga tak heran, bila kekalahan Prabowo diibaratkan sebagai dramaturgi perpolitikan tanah air. Jadi, apakah sikap tidak menerima kekalahannya kali ini, juga merupakan upaya mempertahankan persepsi para pendukung?

Pertahankan Citra Melalui Penyangkalan

“Tetap dikatakan demokratis, ketika kekuatan masyarakat dipersatukan; dan sebagai oligarki saat terpilih dalam Pemilu.” ~ Aristoteles

Pernyataan salah satu “Bapak Demokrasi” di atas, diambil dari bukunya The Politics of Aristotle VI yang di dalamnya terangkum pemikiran-pemikirannya mengenai bagaimana demokrasi harus mampu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi itu, tentu saja melalui pemilihan umum seperti Pilkada lalu.

Sebagai sebuah ajang kontestasi demokrasi, tentu harus ada yang menang dan juga kalah. Sayangnya dalam Pilkada lalu, kekalahan telak diraih oleh Gerindra. Dibanding partai-partai lainnya, Gerindra berada diurutan buncit karena hanya menang di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku, dari 17 provinsi yang melakukan Pilgub.

Namun kekalahan di Jabar, Jateng, dan Jatim lah yang paling membuat Prabowo begitu terpukul. Sebagai pulau terpadat di Nusantara, Jawa dipercaya sebagai lumbung suara dan barometer kemenangan di Pilpres nanti. Sehingga kekalahan para cagub yang diusungnya di 3 wilayah tersebut, tentu menjadi awal buruk pencapresannya.

Berdasarkan fakta ini pula, sangat wajar bila Prabowo mulai berpikir seperti yang dikatakan Thucydides sebelumnya, yaitu melakukan penyangkalan dengan menuding adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Penyangkalan (denial), menurut Pakar Psikoanalisis Sigmund Freud, wajar terjadi saat menghadapi kenyataan yang menyakitkan.

Menurut Freud, penyangkalan merupakan pernyataan atas informasi yang dirasakan tidak benar. Umumnya, sikap ini dilakukan sebagai mekanisme pertahanan psikologis saat seseorang menerima fakta yang tak mampu diterima atau ditolak. Sehingga, ia berkeras kalau fakta itu tidak benar, meskipun telah ada bukti-bukti pendukungnya.

Dalam politik, penyangkalan ini dikenal sebagai politics of denial dan sangat umum dilakukan di dalam negeri maupun seluruh dunia. Kenyataan ini didukung oleh Michael A. Milburn dan Sheree D. Conrad dalam buku Politics of Denial. Menurutnya, kehidupan politik suatu negara sering menunjukkan penolakan atas kenyataan yang menyakitkan.

Sementara menurut William Benoit, dalam buku Accounts, Excuse, An Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies, penyangkalan juga kerap dilakukan untuk mempertahankan citra baik suatu partai sebab elemen ‘wajah parpol’ sama pentingnya dengan citra diri ‘sang pemimpin’.

Menurut Benoit, mempertahankan citra sebagai partai yang kuat dan bersih umumnya memang merupakan tujuan utama dari komunikasi politik yang dilakukan selama kontestasi politik. Oleh karena itu, untuk memulihkan citra dari label partai yang kalah, Gerindra mau tak mau harus proaktif menggunakan metode pemulihan citra.

Dramaturgi Kekalahan Gerindra

“Pilih olehmu menjadi pihak yang kalah tapi benar. Dan janganlah sekali-sekali engkau menjadi pemenang tetapi zalim.” ~ Pythagoras

Selain dikenal sebagai “Bapak Bilangan”, Pythagoras dari Samos juga dikenang sebagai salah satu filsuf Yunani. Walau keahliannya di bidang matematika, pada suatu masa, ia juga sempat tertarik pada dunia politik. Saat itu, ia yakin kalau politik akan membantunya menyalurkan pemikiran tentang kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan.

Hanya saja, setelah mengikuti pertemuan dan perdebatan politik, Pythagoras memutuskan keluar – seiring dengan banyaknya filsuf yang dihukum mati akibat keterlibatannya di politik. Terlebih prinsip Pythagoras untuk menerima kekalahan selama berada di pihak yang benar, akan sulit dilakukan oleh para politikus.

Bahkan hingga sekarang pun, prinsip ideal dari Pakar Matematika tersebut masih banyak yang tidak mampu melakukannya. Terkait dengan masalah ini, tentu akan sulit bagi Gerindra untuk legowo dengan kekalahannya di Jawa, sebab pertaruhannya cukup besar, yaitu kemungkinan mengalami kekalahan di Pilpres tahun depan.

Sebagai partai oposisi yang menjadi penantang kuat petahana, sangat penting bagi Gerindra untuk membangun citra partai yang kuat. Oleh karena itu, citra sebagai partai yang bersih dan ditakuti pemerintah sangat penting dipertahankan untuk menciptakan keyakinan yang sama bagi para pemilihnya.

Berdasarkan teori citra yang diungkap Benoit sebelumnya, pada akhirnya Gerindra – dalam hal ini Prabowo, kembali menggunakan metode shifting the blame, yaitu menggeser kesalahan tersebut pada pihak lain, yaitu KPU. Apalagi secara undang-undang, upaya ini sangat dimungkinkan.

Sikap Prabowo yang enggan menerima kekalahan, dapat dikatakan konsisten dengan sikapnya saat menolak hasil Pilpres 2014, meskipun MK telah menyatakan kemenangan rivalnya. Sikap Prabowo yang selalu konfrontal terhadap kekalahannya dan menuding adanya kecurangan ini, disinyalir memang sengaja dilakukan demi menciptakan citra teraniaya atau terzalimi.

Upaya play victim Prabowo melalui sikapnya yang membesar-besarkan dugaan kecurangan atas kekalahan partainya tersebut, menurut Erving Goffman dapat disebut sebagai aksi dramaturgi. Prabowo secara sengaja mempertunjukkan dugaan tersebut, untuk mempertahankan keyakinan dan dukungan simpati dari para pendukungnya.

Berkaca dari pengalaman di Pilpres 2014 lalu, aksi dramaturgi Prabowo ini mampu menciptakan pendukung yang fanatik, bahkan menciptakan gerakan anti-Jokowi yang begitu masif di media sosial. Jadi, akankah upaya menjaring simpati dari dramaturgi kekalahan Gerindra di Pilkada ini, juga mampu memenangkannya tahun depan? (R24)

PinterPolitik.com

“Jika Anda ingin mengontrol seseorang, satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah dengan membuatnya takut.” ~ Paulo Coelho

[dropcap]B[/dropcap]agi penulis buku The Alchemist ini, hanya orang-orang kuat dan pemberani saja yang mampu tetap tegar walau harus menghadapi badai gurun sekalipun. Ungkapan Paulo Coelho tersebut, mungkin bisa juga diberikan pada Rabiatul Adawiyah, guru SD di Bekasi yang dipecat yayasan sekolah hanya karena memilih calon gubernur berbeda.

Beberapa hari lalu, berita mengenai pemecatan dirinya akibat memilih pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat lalu, sempat ramai diberbagai media. Apa yang terjadi pada Robiatul, mengingatkan kembali pada persekusi yang juga pernah terjadi di Pilkada Jakarta 2017.

Sayangnya, respon kurang simpatik datang dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang mengibaratkan Robiatul sebagai “kambing salah masuk ke kandang ayam”. Atau dengan kata lain, Muzani menganggap Rabiatul tidak sadar tempat mengingat Bekasi merupakan basis pemilih PKS.

Rabiatul Adawiyah, datang ke rumah Ridwan Kamil di Bandung, kemarin (Minggu, 1/7/2018). Warga Jatiasih, Kota Bekasi, itu dipecat pihak sekolah lantaran berbeda pilihan pada pilgub Jawa Barat. Rabiatul datang atas undangan Emil untuk bersilaturahim.https://t.co/M7iv2u8m8k pic.twitter.com/PCiEo5LWEG

— mikomunitas (@mikomunitas) July 2, 2018

Sikap Muzani yang seolah mewajarkan intimidasi pada Rabiatul, dengan alasan kalau masyarakat masih belum terbiasa dengan perbedaan, tentu tak dapat disetujui begitu saja. Sebab menurut Direktur Riset Populi Center Usep S. Ahyar, praktik intimidasi ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi.

Memaksakan hak pilih orang lain apalagi yang memaksa adalah sebuah lembaga pendidikan, bagi Ahyar, merupakan tindakan yang tidak mencerdaskan. Karena seharusnya, dalam demokrasi semua orang memiliki hak untuk memilih berdasarkan keinginannya sendiri dan berdasarkan program kerja kandidat tersebut.

Terkait Pilkada Jabar lalu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga cagub Jabar dari Partai Golkar memandang fenomena politik gerilya yang dilakukan secara masif oleh Gerindra dan PKS bisa membahayakan Golkar maupun Jokowi yang selama ini lebih banyak memainkan politik citra. Mengapa politik gerilya berbahaya bagi Jokowi?

Politik Gerilya Membangun Paradigma Baru

“Internet memungkinkan terjadinya praktik-praktik menakutkan seperti ancaman dan intimidasi – ancaman kekerasan dan kematian yang tak terucapkan.” ~ Joan Wallach Scott

Sejarawan Prancis asal Amerika Serikat, Joan Wallach Scott yang juga merupakan aktivis gender ini, melihat internet – terutama media sosial (medsos), telah berubah menjadi media yang dipergunakan sebagai alat untuk mengancam dan mengintimidasi. Persis dengan yang terjadi pada Rabiatul, yaitu melalui aplikasi pesan lintas di telepon seluler.

Kehadiran medsos yang mampu menembus ruang dan waktu lebih cepat dibanding media lainnya, saat ini memang telah banyak dijadikan ajang sebagai sosialisasi, propaganda, bahkan penyebaran berita bohong (hoax). Belakangan, medsos pun mulai dijadikan sebagai ajang kampanye para kandidat calon kepala daerah maupun partai politik.

Salah satu partai yang paling rajin memanfaatkannya adalah PKS. Fakta ini dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS, Abdul Hamid yang mengatakan kalau berkampanye di medsos mampu menekan biaya politik menjadi lebih murah dan fleksibel, sehingga mereka pun memilih untuk melakukan strategi kampanye gerilya.

Kampanye gerilya, menurut Teori Pemasaran Gerilya Jay Conrad Levinson, merupakan strategi yang menitikberatkan pada kreativitas. Metode ini, umumnya memang ditujukan pada perusahaan atau organisasi yang memiliki dana terbatas. Sehingga kampanye yang dilakukan, sebagian besar melalui medsos, buzzer, maupun komunitas-komunitas.

Tindakan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) di arena debat kedua sebelumnya, yaitu strategi untuk mengasosiasikan diri dengan gerakan #2019GantiPresiden, dipercaya banyak pihak berhasil menaikkan elektabilitas pasangan ini. Gerakan yang masif dilakukan di medsos ini, dipercaya juga mampu membuat pergeseran paradigma di masyarakat.

Bergesernya pemilih Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) ke Asyik, diakui Dedi, akibat adanya pergeseran paradigma masyarakat mengenai siapa yang lebih pantas dipilih. Bila merujuk pada teori pergeseran paradigma (paradigm shift) Thomas Khun dalam buku “The Structure of Science Revolution”, pergeseran ini timbul akibat beberapa faktor.

Salah satunya ketika masyarakat menganggap paradigma lama telah gagal menjawab masalah yang ada, sehingga lebih condong pada paradigma baru sebagai alternatif. Sebagai pasangan pengusung Prabowo sebagai capres, bisa jadi gerakan #2019GantiPresiden yang diusung Asyik memang mulai diminati masyarakat.

Namun yang mengejutkan, pergeseran paradigma ini mampu dilakukan sangat cepat. Inilah yang Dedi katakan, kalau Gerindra-PKS lebih menggunakan Politik Gerilya yang menurut Henry W. Degenhardt,  merupakan perang gagasan politik oposisi, di mana tujuannya untuk merongrong atau secara terselubung meraih keinginan politiknya.

Bahaya Terselubung Kampanye Gerilya

“Jika tekanan luar biasa (dari masyarakat) ini tidak ada, saya tidak akan mungkin terpilih. Bisa jadi yang terpilih satu dari para kandidat lama.” ~ Emmanuel Macron

Sebagai Presiden Prancis termuda di negaranya, keterpilihan Emmanuel Macron tak lepas dari bagaimana pria berusia 40 tahun ini mampu menggerakkan kampanye gerilya di medsos. Selain citranya yang kharismatik, masyarakat Prancis pun memilihnya karena terkesan pada program-program yang ia tawarkan.

Macron memang menjadi salah satu kisah sukses dari strategi kampanye gerilya, metode kampanye yang ditemukan Jay pada 1984. Gaya Guerrilla Marketing yang lebih banyak bergerak di bawah tanah (underground) dan menyerang diam-diam ini, juga terbukti berhasil menaikkan suara pasangan Asyik – walau gagal memenangkannya.

Seperti juga Macron yang mampu memicu ‘gempa’ politik di Prancis, naiknya posisi Asyik yang awalnya jauh tertinggal dari pasangan Rindu dan 2DM, membuat banyak pihak terkesima. Namun bedanya, bila Macron lebih menyodorkan pesan-pesan yang positif, pasangan Asyik lebih suka menyebarkan pesan negatif mengenai pemerintahan saat ini.

Gaya marketing yang menekankan pada kampanye interaktif inilah, isu-isu sensitif dan kabar yang menyerang pemerintah dilontarkan. Untuk mempercepat pergeseran paradigma pemilih, sosialisasi psikologis pun ikut dimainkan, sehingga secara tidak langsung membuat orang yang tidak sependapat merasa terintimidasi.

Berdasarkan teori sosialisasi, intimidasi terselubung yang dirasakan oleh Rabiatul bisa jadi disebabkan oleh efek dari konsep dirinya yang merasa diintervensi orang lain, terutama dalam grup pesan instan lembaganya. Seperti yang dikatakan Muzani sebelumnya, Rabiatul pada akhirnya menjadi ‘kambing’ yang di bully oleh para ‘ayam’.

Kondisi ini, menurut Charles Horton Cooley melalui Teori Looking Glass Self (bercermin di gelas), ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang sehingga menjadi merasa terintimidasi oleh pandangan orang lain. Pertama ia membayangkan dirinya di mata orang lain, membayangkan dirinya dinilai orang lain, dan terganggu dengan penilaian itu.

Walau tidak menyebabkan kekerasan layaknya persekusi, namun intimidasi tak langsung ini tentu sangat disayangkan. Karena pada akhirnya, seperti yang terjadi di Pilkada DKI lalu, masyarakat tidak mampu memilih calon berdasarkan program kerja dan visi misinya, namun lebih akibat tekanan masyarakat terhadap pilihannya.

Di sisi lain, politik gerilya yang mampu menciptakan pergeseran paradigma masyarakat dan adanya intimidasi kelompok ini, bila tidak segera diantisipasi sangat mungkin akan mengancam kekuatan koalisi pemerintah (umumnya) dan Jokowi (khususnya). Terutama bila isu-isu yang dimainkan pihak oposisi, seperti perekonomian, tidak segera dibenahi.

Tak main-main, peringatan ini datang dari beberapa lembaga survei mengingat elektabilitas Jokowi masih di bawah 50 persen. Walaupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di atas nilai 70 persen, namun belajar dari Pilkada DKI Jakarta lalu, angka tersebut tetap tidak menjamin petahana dapat kembali berkuasa.

Sehingga apa yang dikatakan Dedi, bahwa politik gerilya yang dimainkan oleh pihak oposisi – dalam hal ini Gerindra dan PKS, bisa saja benar akan menggerus suara pemilih Golkar dan Jokowi. Pilpres 2019 nanti tentu akan menarik, mengingat Jokowi juga berkampanye gerilya melalui blusukan. Jadi, siapa kiranya yang lebih kuat? (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]unia politik demokrasi dewasa ini memang sudah semakin berkembang. Umumnya diawal kelahiran sebuah negara demokrasi memang selalu didominasi oleh kepemimpinan berbasis latar belakang militer. Mungkin itu didasari dari pemahaman masyarakat bahwa militer akan lebih baik dari sipil jika mereka memimpin sebuah negara. Namun kini paradigma itu udah mulai berubah. Masyarakat sudah mulai menaruh harapannya pada warga sipil sebagai calon pemimpin mereka.

Gak hanya di tataran sebuah negara aja loh, sosok pemimpin sipil juga diidamkan di level Gubernur. Misalnya saja pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang ada di Jawa Barat. Salah satu paslon, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum berhasil menumbangkan dua jenderal di Pilgub Jawa baratberdasarkan perhitungan cepat (quick count).

Saik mamen. Ini baru idolaque. Kalau buat eike sih pimimpin itu lebih cucok kalau dari kalangan sipil. Rasanya kalau dipimpin sama militer agak gimana gitu rasanya di hati. Ada waswas dikit. Mungkin karena masyarakat udah jengah kali ya sama kepemimpinan Pak Harto yang konon kabarnya otoriter. Mmm.

Selain itu setidaknya dalam sosok Bang Kamil ini, terlihat sebagai seorang pemimpin berprestasi. Apa lah arti jargon ketegasan yang diklaim hanya milik kaum militer, kalau dia gak bisa memberikan sebuah prestasi nyata bagi perkembangan daerah setempat. Jadi wajar kalau warga Jabar kepincut sama Kamil.

Yang jauh lebih penting itu bahwa sosok Bang Kamil dinilai memiliki semangat civil society yang tinggi dibanding kandidat yang lain. Toh ujung dari menjadi seorang Gubernur itu adalah mengabdi untuk masyarakat di daerahnya. Bukannya setelah menjabat terus ngumpet dari konstituennya. Aya aya wae ah.

Mau menilai masalah ketegasan? Masih ragu kalau sipil juga bisa setegas para Jenderal itu? Nih ya eike kasih tau, di bawah instruksi Bang Kamil, Bandung berkembang semakin ciamik loh. Itu artinya seluluh jajaran di bawahnya terkodinir dengan rapi dan taat dengan pimpinan. Udah gak jamannya melihat sipil gak lebih tegas.

Tapi semua akan kembali pada track record-nya loh ya. Kalau asal sipil, sekalipun artis senior papan atas Indonesia, kalau di mata masyarakat dia gak cukup berprestasi dalam membangun daerah setempat, ya udah deh say bye bye aja. Ini karena masyarakat zaman now lebih pintar memilih calon pemimpin mana yang pantas dan layak untuk memimpin daerahnya. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agi anak “sekolahan”, menghafal pelajaran bukanlah pekerjaan gampang. Sebab itu, banyak pengajar yang menggunakan “jembatan keledai” agar apa yang dihafalkan itu bisa cepat masuk ke kepala dan bertahan lama di memori muridnya. Nah, bagaimana membuat cara membuat jembatan keledainya, tergantung kreativitas masing-masing.

Kalau bagi Ridwan Kamil, jembatan keledai yang kerap ia gunakan adalah dengan menyingkat kalimat menjadi sebuah kata baru yang terkadang unik dan lucu. Jadi kalau program yang akan ia tawarkan sebagai calon gubernur Jawa Barat menggunakan istilah yang “aneh-aneh”, itu sih sudah enggak kaget lagi.

Bersama pasangannya, Uu Ruzhanul Ulum yang inisial keduanya disingkat menjadi Rindu, sudah mempersiapkan berbagai program yang akan dijalankan kelak kalau terpilih sebagai orang nomor satu dan dua di negeri Pasundan tersebut. Program yang disebut sebagai Nawaitu (niatan) itu, terdiri dari beraneka ragam jenis makanan.

Program mana yang paling ditunggu sama akang teteh untuk direalisasikan?
.#RINDUJabarJuara1 pic.twitter.com/gSSGEsWyKc

— Relawan Jabar Juara (@rkjabarjuara) May 25, 2018

Makanan ini juga bukan sembarang makanan, karena khas dari wilayah barat Jawa. Salah satunya ada Laja, Semur, Jamu, Opak, Wajit, Cikur, Talas, Lemper, hingga bubur. Euleeuh euleeuh, apa enggak malah lapar ya yang dengerin penjelasannya nanti? Atau jangan-jangan, jelasinnya entar sambil ngunyah juga? Wew, asooy banget itu.

Tapi kalau kata Ridwansyah, dengan semua suguhan makanan itu, pasangan Rindu akan memastikan kalau masyarakat Jabar enggak hanya kenyang, tapi juga makmur, sejahtera, hingga bahagia. Soalnya, dari urusan pangan, sandang, papan, hingga infrastruktur adalah bahan baku makanan tersebut.

Misalnya aja Laja yang singkatan dari LApangan kerJA, Semur yang berarti SEMbako MURah, serta Jamu yang diartikan sebagai JAlan MUlus. Hmm, kalau begitu hati-hati ajalah bila meminta jamu sama pasangan Rindu, jangan-jangan nanti malah dikasih semen sama pasir lagi! Weleh-weleeeh.

Walaupun program Nawaitu-nya Rindu lebih banyak bikin pendengarnya jadi lapar dan perut keruyukan, tapi setidaknya menurut Ekonom Theodore Levitt dari Harvard Business School, istilah-istilah itu membuktikan kreativitas pasangan Rindu. Sementara kalau mampu menciptakan sesuatu yang baru, namanya inovatif. Jadi pasangan Rindu cuma kreatif atau juga inovatif? Tapi yang pasti sih gembul ya! (R24)

PinterPolitik.com

“Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika.” ~ Najwa Shihab

[dropcap]P[/dropcap]elaksanaan debat publik kedua Pilgub Jawa Barat yang diselenggarakan di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin (14/5) lalu, sempat diwarnai kericuhan antar pendukung. Pemantik keributan itu, tak lain adalah pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang memberikan ucapan penutup yang dianggap provokatif.

Pasangan yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN ini, menyatakan kalau mereka menang nanti, maka di 2019, Indonesia akan ganti presiden. Ucapan ini juga disertai dengan bentangan kaus bertuliskan: “2018 Asyik menang, 2019 ganti presiden.” Selain mengundang kericuhan, tindakan pasangan nomor tiga ini juga diduga melanggar etika.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat yang saat itu ikut berusaha menenangkan massa pendukung, mengaku menyayangkan perbuatan pasangan tersebut. Padahal, acara sendiri berjalan lancar walau perdebatan yang terjadi cukup panas, terutama antara pasangan Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum.

Baru tau debat Pilgub Jabar kemarin rusuh.

Lagian ya, ngeluarin kaos gitu buat swing/undecided voters mah gak bakal ngaruh kayaknya. Cuma buat menyenangkan pendukung situ aja itu mah..

— Rifki M. Putra (@rifkimptr) May 14, 2018

Sebenarnya, apa yang menjadi tujuan utama dari Sudrajat maupun Syaikhu untuk membentangkan kaus berisi slogan tersebut? Apalagi respon yang diterima oleh mereka, bisa menjadi blunder, terutama di mata para pemilih yang memandang pasangan ini lebih berfokus pada kemenangan Pilpres, bukan sebagai gubernur.

Kalah Di Atas Kertas

Politik barangkali menjadi satu-satunya profesi yang tidak membutuhkan persiapan pemikiran yang memadai. ~ Robert Louis Stevenson

Ada alasan mengapa Robert Louis Stevenson, penulis dongeng legendaris Strange Case Dr. Jeckyll and Mr. Hydes ini begitu memandang rendah profesi seorang politikus. Sebagai penulis asal Scotlandia, Stevenson – di tahun 1800-an – pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi imigran di Amerika yang terlunta-lunta dan nyaris mati di pinggir jalan, sebelum akhirnya terdampar di Samoa hingga akhir hayatnya.

Baginya, politik hanyalah sekumpulan orang yang hanya berebut kuasa dengan berbagai cara. Salah satu contohnya, dapat dilihat dari bagaimana upaya para kandidat untuk bisa menang di Pilgub Serentak saat ini. Sebagai provinsi dengan lumbung suara terbanyak, tak heran pula bila petarungan di Pilgub Jabar begitu panas. Selain berebut kursi Jabar satu, mereka juga berupaya untuk mendapatkan suara di Pilpres 2019.

Mendapatkan pemilih sebanyak-banyaknya, bukan perkara mudah bagi keempat pasangan cagub dan cawagub. Walaupun di atas kertas, PDI Perjuangan dan Golkar menguasai mayoritas suara DPRD Jabar, namun bukan berarti pasangan TB Hasanudin dan Anton Charliyan (Hasanah) atau pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyani (DuoDM) akan dapat meraih suara pemilih dengan mudah.

Fakta ini dibuktikan melalui survei terakhir yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang mana sementara ini pasangan DuoDM memang masih memimpin di posisi puncak. Diikuti oleh pasangan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum (Rindu), lalu Sudrajat – Ahmad Syaiku (Asyik) yang terpaut cukup jauh di posisi ketiga bersama dengan pasangan Hasanah.

Menurut Peneliti CSIS Arya Fernandes, masyarakat Jabar memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pemimpinnya. Selain 90 persen beragama Islam, mayoritas warga Jabar juga cenderung tradisional dan memilih berdasarkan figur yang dikenalnya. Sehingga tak heran bila pasangan Rindu mampu berada di posisi kedua, mengalahkan jagoan PDI Perjuangan, pasangan Hasanah.

Sementara pasangan Asyik sendiri, baik Sudrajat maupun Syaikhu, bukan tokoh dengan popularitas tinggi layaknya Deddy Mizwar maupun Ridwan Kamil. Sehingga tak heran bila keduanya berupaya mendongkrak keterpilihan dengan mengafiliasikan kemenangan dengan figur yang akan diusung di Pilpres nanti, yaitu Prabowo Subianto. Namun apakah strategi ini akan berhasil?

Strategi Tokcer Atau Blunder?

“Kebutuhan politik terkadang berubah menjadi kesalahan politik.” ~ George Bernard Shaw

Dalam sejarah Prancis dan Inggris, Peristiwa Dunkirk begitu membekas dalam sejarah militer mereka. Ketika itu, 338 ribu Tentara Prancis dan Inggris tersudut di pesisir Prancis itu, akibat gempuran Tentara Jerman pimpinan Adolf Hitler. Andai Hitler tidak menghentikan serangan tentaranya, bisa jadi nasib para prajurit tersebut tidak akan selamat dan menjadi salah satu catatan pembantaian kejam Nazi.

Di sisi lain, sejarah juga mencatat kalau keputusan Hitler tersebut ternyata menjadi blunder bagi dirinya. Berkat berhasil menyelamatkan diri dan menyeberang ke Inggris, atas bantuan ratusan para pelaut sipil Inggris, 338 ribu pasukan itu dapat kembali bertarung di Perang Dunia II dan berhasil mengalahkan pasukan Jerman serta mengakhiri kekuasaan sang Fuhrer.

Konon, tak seorang pun yang tahu mengapa tiba-tiba pemimpin Jerman tersebut memutuskan untuk menghentikan serangan, sehingga menjadi bumerang bagi kekalahannya. Banyak pihak menilai, blunder tersebut terjadi akibat kegagalan strategi yang dipakai Hitler dalam menghadapi tentangan Kerajaan Inggris atas kekuasaannya.

Saat bertarung, strategi memang menjadi bagian penting dalam menentukan langkah dalam meraih kemenangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Asyik dalam debat publik kemarin, alih-alih ingin menggaet suara pemilih melalui sentimen pendukung gerakan tersebut, strategi tersebut bisa jadi malah menjadi blunder baginya.

Bila dikaji dalam teori kampanye, menurut Gary W. Cox dalam bukunya Making Vote Count, pasangan ini menggunakan Strategy Entry guna meraih kemungkinan mendapat dukungan elektoral (probably of receiving electoral support) dari sosok atau gerakan tagar ganti presiden yang mereka afiliasikan dan tengah digalang oleh PKS.

Selain itu, menurut Pakar Komunikasi dan Sosiolog dari Iowa State University, Everett Rogers, apa yang dilakukan oleh pasangan Asyik tersebut juga merupakan salah satu cara untuk mengkomunikasikan ide atau pandangan subyektif mereka, sehingga dapat diterima masyarakat dan berkembang menjadi proses konstruksi sosial.

Dengan kata lain, sebagai pasangan yang diusung koalisi partai oposisi, Sudrajat dan Syaikhu berupaya menggalang dan memanfaatkan suara pemilih yang menginginkan adanya presiden baru di 2019. Hanya saja, dengan isyarat tersebut, pasangan ini pun jadi terlihat kalau tujuan utamanya hanya untuk memenangkan Pilpres, bukan murni memimpin Jabar.

Ricuh Debat Pilgub Jabar, Bawaslu Kaji Pelanggaran 7 Hari ke Depan https://t.co/3WosDGl6rL pic.twitter.com/Ld5nUYutfi

— haryanto cahyono (@HaryantoCahyono) May 15, 2018

Kesan ini juga ditegaskan oleh Direktur LP3ES Ridwan Ibrahim yang mengatakan kalau sikap Sudrajat Syaikhu tersebut, menandakan kalau fokus kerja mereka lebih ke Pilpres bukan sebagai gubernur. Sehingga apa yang dilakukan keduanya, bisa menjadi blunder bagi kubu mereka sendiri, karena masyarakat bukannya menjadi tertarik untuk mendukung namun malah sebaliknya.

Pemikiran yang sama juga dinyatakan oleh Pengamat Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi yang menilai aksi memamerkan kaus tersebut, berdasarkan segi komunikasi politik akan menghasilkan blunder bagi pasangan itu sendiri. Ia menilai, pasangan Asyik bisa jadi lupa kalau karakteristik pemilih Jabar tidak berdasarkan partai, tapi figur cagub dan cawagubnya itu sendiri.

Apalagi, secara etika pun ternyata apa yang dilakukan oleh pasangan tersebut menyalahi aturan di mana para peserta Pilkada seharusnya tidak membawa konten yang dapat memancing provokasi dan ujaran kebencian. Aturan ini ditegaskan oleh salah seorang anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Hanya saja, ia juga ragu apakah pelanggaran etika ini memang sengaja dilakukan atau memang pihak KPU yang lalai. Apapun itu, tetap saja, manuver pasangan Asyik ini pada akhirnya “mematuk” dirinya sendiri.  (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]alam setiap kesempatan Pemilihan Gubernur (Pilgub), sudah jadi hal lumrah bagi para kandidat untuk mengangkat isu seperti kesehatan, khususnya gizi buruk. Untuk beberapa wilayah di Indonesia, permasalahan gizi buruk memang sesuatu yang acap kali terjadi. Misalnya saja pada daerah pemilihan umum Purwakarta, Jawa Barat (Jabar). Calon Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengunjungi salah satu warga penderita gizi buruk.

Sepintas sih gak ada kendala ya dalam kunjungan Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) terhadap warga penderita gizi buruk tersebut. Tapi belakangan, hal ini menjadi polemik. Pasalnya Hasanudin (18) -warga yang diduga mengalami gizi buruk- membantah kalau dirinya mengidap gizi buruk. Nah loh, kok bisa beda?

Bahkan dua kepala desa setempat, Desa Cadasmekar dan Sukasari merasa keberatan kalau Ridwan Kamil menyebut ada warga di daerahnya yang mengidap gizi buruk. Gak tanggung-tanggung loh, mereka berdua  menuntut Kang Emil untuk meminta maaf secara terbuka. Kalau gak, ya siap-siap aja dilaporkan ke polisi.

Kok jadi pelik gini ya. Kayaknya Kang Emil tujuannya baik deh. Kan dia mengidentifikasi warga yang diduga gizi buruk. Toh saat itu juga ada dokter pendamping yang menyatakan Hasanudin menderita gizi buruk. Jadi kenapa dua Kades ini serasa kayak kebakaran jenggot ya. Biasa aja keles. Gak usah respon lebay gitu!

Berdasarkan keterangan Hasanudin, dia itu sedang menempung pendidikan di Pesantren Daarul Tawwabiin, Desa Karoya, Tegalwaru. Tapi kebetulan jam empat pagi dijemput oleh alumni pondok dengan motor untuk menuju rumah di Desa Cadasmekar. Dugaannya sih demi kepentingan gimmick kampanye.

Penculikan apa gimana sih? Kok pertemuan antara keduanya harus dikondisikan sedemikian rupa? Tapi apa benar Hasanudin menderita kurang gizi? Menurut Ujib (65), orantua Hasanudin, anaknya itu waktu kecil terkena penyakit liver sehingga pertumbuhannya terganggu. Tapi untuk gizi Hasanudin diklaim tercukupi.

Ayo loh kalau orangtuanya aja udah bilang gitu, sekarang Kang Emil mau bilang apa coba? Jadi bener gak nih kalau pertemuan itu settingan demi kepentingan gimmick kampanye? Orang yang disebut menderita gizi buruk juga menolak tuh dituding gitu. Kang Emil gak lagi nebar Hoax kan ya? Ya udah sih, kalau salah identifikasi orang, ya tinggal minta maaf. Kalau kata Gus Dur. “Gitu aja kok repot.” (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]da-ada aja cara politisi untuk memenangkan kontestasi politik. Mulai dari politik uang, pembagian sembako, memanipulasi data pemilih, dan lain sebagainya. Apapun akan dilakukan demi bisa menang. Tapi lain halnya dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Sepertinya ada cara tersendiri agar mereka dapat memenangkan Pilkada Jabar ini.

Deddy-Dedi mendapat tambahan dukungan dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Paguyuban Paranormal Jawa Barat. Mereka menyatakan siap membantu memenangkan pasangan yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar ini. Nah loh, kalau dukungannya kek gini gimana caranya ayo?

By the way, Anyway, Busway, ternyata dukungan ini gak diaminin loh sama dua Paslon tersebut. Dedi malah berkelakar menolak dukungan tersebut. Menurutnya, ngapain coba paranormal menyampaikan dukungan dengan bikin video dan menyewa tempat di Bandung dan ngundang wartawan segala!

Lah, jadi ini ceritanya dukungannya dari pihak mana sih, kok gak kompak amat. Kalau ada penolakan dari Pasangan Calonnya sendiri, artinya dukungan ini datangnya dari pihak luar mereka dung ya. Oh, apa jangan-jangan dukungan dari paranormal ini bertujuan untuk menjelekkan citra Paslon lain ya.

Mmm, waduh tuding-menuding deh jadinya. Kayaknya ada nuansa black campaign ya dalam dukungan ini. Wah wah, gak sehat banget nih. Ya kalau menurut eike sih, hal ini wajar aja bisa terjadi. Toh, memang Paslon kompetitornya juga sama-sama dari Islam. Jadi model black campaign-nya ya kayak gini. Wadezig.

Pucing pala barbie deh eike. Kalau ada paslon yang non Islam, pasti isunya harus memilih pemimpin yang seagama (Islam). Eh, giliran paslonnya semuanya Islam, begini cara mainnya. Aya aya wae ah. Tapi dukungan ini gak dari internal Paslon Deddy-Dedi kan ya? Ya, siapa tau mereka Play Victim gitu. Hehehe.

Ingat bahwa sejatinya, alasan dasar sebuah kemenangan itu adalah agar diri ini dapat hidup bersama dengan mereka yang tidak mendapatkan kemenangan. Seperti halnya yang dikatakan filsuf Voltaire (1694-1778), ‘The true triumph of reason is that it enables us to get along with those who do not possess it.’ (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]alam perhelatan kontestasi politik banyak yang diumbar kepada masyarakat. Tak aneh rasanya bila kini masyarakat sedang dininabobokan oleh janji manis.

Namun, masyarakat rasa – rasanya jangan terlalu terpukau dengan berbagai drama komedi politik jelang pesta politik. Bagi politikus, apapun pasti dilakukan yang terpenting suara masyarakat itu bulat memilihnya.

Kini masyarakat dirayu, dimanjakan bahkan diusap – usap, hadeuuhh, tapi kalau sudah terpilih, hmmm jangan harap bisa begitu lagi. Namanya juga drama, politikus lagi memerankan lakon protagonis di depan masyarakat.

Tapi kalau sudah terpilih, biasanya sih jadi lakon antagonis. Jangankan dikritik, dipanggil aja ngamuk. Weiiitss, dipanggilnya sama KPK tapi, weleeeh weleeh rasakan itu.

Dalam momentum Pilkada Serentak 2018, Provinsi Jawa Barat jadi salah satu daerah yang sedang dirayu oleh empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang bikin menarik, peserta Pilgubnya itu berasal dari lintas kalangan.

Ada yang Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Wakil Gubernur, Polisi sampe Tentara. Makanya tak aneh kalau pertarungannya itu pasti menarik. Yang ikutan begituan semua, weleeeh weleeeh.

Dari keempat pasangan calon itu punya pendekatan dan model kampanye yang berbeda – beda. Tapi salah satu diantaranya, Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur yang juga Bupati Purwakarta itu ikut memanjat atap rumah hanya untuk membantu merenovasi genteng rumah warga.

Hmm, kalau bahasanya anak sekarang. Huuffttt, pencitraan politikus zaman now. Padahal kalau mau cepat dan lebih profesional, mendingan Kang Dedi itu manggil tukang bangunan, biar ga salah – salah kalau mau renovasi. Nanti kalau sama yang ga bisa revonasi, bukannya malah bener tapi malah jadi makin rusak, uhuuukkk uhuuukkk.

Tapi renovasi sih renovasi, itu cuma medium aja buat Kang Dedi di momentum politik kayak gini. Sebenernya kan bukan tentang gimana caranya renovasi rumah yang baik, tapi warga kampung di situ biar tahu kalau calon Wakil Gubernur itu punya perhatian buat rakyat.

Hadeuuuh, Kang Dedi ga punya cara lain apa? Masa mau memikat hati rakyat pake cara begituan? Mungkin cara pencitraan yang terkesan merakyat seperti kata Najwa Shihab begitu masih laku kali ya, jadi Kang Dedi bikin pencitraan ‘palsu’ kaya gitu. Ahhh syudahlah.

Biar dikata seolah – olah merakyat ya Kang Dedi, kalau mau merakyat itu pikat masyarakat dengan gagasan dan bangun spirit untuk membangun Jawa Barat.

Jangan pake naik atap rumah segala. Nyalon jadi Wakil Gubernur kan? Bukan jadi, ahh syudahlah. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]alang benar nasib enam Kepala Desa Kabupaten Karawang usai ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan berfoto menggunakan pose empat jari saat bersama Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat berkampanye, Minggu (4/3). Jiah, gara-gara pose empat jari masuk bui, tragis amat.

Enam Kades itu diantaranya, S (50) Kepala Desa Balonggandu, DS (36) Kepala Desa Kalijati, S (34) Kepala Desa Barugbug, HA (57) Kepala Desa Duren, TK (48) Kepala Desa Tirtasari, DS (48) Kepala Desa Cirejag. Mereka terancam dipidana penjara maksimal 6 bulan dengan denda maksimal Rp 6 juta.

Sebenernya gak apa ya berfoto bareng bersama Cagub idola. Tapi berhubung yang melakukan itu Kepala Desa (Kades), mmm ya sial aja mereka, hahaha. Lagian sih, udah ada peraturannya masih dilanggar. Bagi yang penasaran bisa lah intip larangan Bawaslu berlandaskan pada Pasal 71 UU No.10/2016.

Dalam peraturan itu, dijelaskan bahwa saat berkampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Lalu Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa, Lurah, atau Perangkat Desa, dan Perangkat Kelurahan.

Lha rebek bener ternyata peraturannya. Tapi ya mau digimanain lagi, udah dari sananya gitu, ya ikutin aja. Sejauh ini pihak kepolisian memiliki alasan kuat mengenai penetapan tersangka bagi keenam Kades tersebut. Ya kalau udah begini, anggap aja deh lagi apes. Amsyong bener dah nasib mereka.

Lantaran sudah cukup bukti untuk menetapkan status tersangka pada keenam Kades ini, artinya ada keterlibatan Kades ini dalam kampanye Paslon Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Karena mereka diduga turut mengikuti pertemuan dengan salah satu calon gubernur di rumah makan Nikki, Jatisari, Karawang.

Kalau boleh bersuuzon nih ya, sedari awal Paslon Deddy-Dedi ini memang berniat meminjam jasa Kades ini dalam rangka memperkuat jumlah suara pemilih di daerah tersebut. Ini mah udah bener pelanggaran udang-undang Pemilu. Masa iya mau menyangkal. Hadeuh, kumaha sih Kang Deddy ini. (K16)