Gimana menurut kalian pasangan RK dan Zita ini? Atau kalian setuju RK berpasangan dengan kandidat yang lain? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dikenal karena gaya kepemimpinan dinamisnya dan pendekatan inovatifnya terhadap pemerintahan, Ridwan Kamil (RK) telah menjadi sosok yang menonjol bukan hanya di Jawa Barat (Jabar), tetapi juga di panggung perpolitikan nasional. 

Karier politik mantan Gubernur Jabar itu tampak semakin menjanjikan setelah bergabung dengan Partai Golkar dan mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) di partai berlambang pohon beringin itu. 

Dengan melihat mocernya karier politik RK, tak mengherankan jika namanya selalu diisukan untuk menempati jabatan publik yang lebih strategis. 

Terbaru, RK mengaku untuk ditawari menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. 

Namun, dengan melihat kiprah politiknya selama ini, RK kiranya akan lebih cocok untuk menempati posisi kepala daerah lagi di daerah yang lebih strategis. 

Sebagai partai legendaris Indonesia, Partai Golkar kiranya harus menjadi sebuah kekuatan utama dalam kancah perpolitikan nasional. Dan nama RK agaknya dapat menjadi pembuka jalan Partai Golkar untuk mencapai kejayaan, utamanya melalui perebutan kursi DKI atau Jakarta-1. 

Secara momentum dan posisi politik personal, RK kiranya juga sudah cukup memenuhi prasyarat ideal untuk naik kelas. 

Dengan kapasitasnya yang mumpuni, RK kiranya harus maju dalam kontestasi elektoral yang mendapat banyak atensi dari publik secara nasional dibandingkan Jabar, yakni Jakarta. 

Meskipun sejatinya partai berlambang pohon beringin itu telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju di Pilgub DKI, namun nama mantan Bupati Tangerang itu dinilai tidak cukup familiar untuk menang dan memberikan manfaat lebih bagi Partai Golkar. 

Lantas, mengapa Partai Golkar harus mendorong pencalonan RK di Pilgub DKI? 

Kisah Ironis Golkar 

Agak mengherankan jika pasca Reformasi, Partai Golkar selalu seolah menjadi partai pengekor partai-partai lain yang berhasil berkuasa, mulai dari Partai Demokrat hingga PDIP. 

Hal ini juga kiranya berlaku pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kali ini. Partai Golkar sejauh ini menempati peringkat kedua dibawah PDIP berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dengan perolehan sekitar 14 persen suara. 

Sementara, perhitungan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Partai Golkar sejauh ini memperoleh 15,07 persen suara. 

Hal ini jauh berbanding terbalik dengan kiprah mereka selama Orde Baru (Orba). Padahal, Partai Golkar dinilai memiliki mesin politik yang sangat baik sebagai warisan dari era Orba. 

Meskipun ada sisi positifnya dengan menghilangkan ketergantungan kepada sosok tertentu, ketiadaan ketokohan yang kuat dari Partai Golkar itu tampaknya membuat mereka sedikit limbung. 

Asep Nurjaman dalam publikasi berjudul Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru menjelaskan jika dibandingkan dengan dua organisasi sosial politik (orsospol) warisan Orba lainnya (Golkar, PDIP, PPP), Partai Golkar memiliki kesamaan dengan PPP, yakni tak memiliki tokoh sentral dominan dalam kekuasaan internal partai. 

Meski jamak yang mengatakan terdapat plus dan minusnya, dalam dinamika politik saat ini hal itu kiranya justru menjadi kelemahan Partai Golkar saat ini. 

Nama Jusuf Kalla (JK) tampaknya sejauh ini menjadi nama terakhir yang memegang pengaruh cukup tinggi dalam personal maupun internal partai. 

Namun, JK pun belum bisa menolong kebangkitan partai berlambang pohon beringin itu. Justru, kekalahannya di Pilpres 2009 seolah semakin memperlihatkan kurangnya sosok yang dominan di internal Golkar ditengah bertaburnya elite politik tenar di dalamnya. 

Mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung dalam bukunya The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik mengatakan jika Partai Golkar  sebagai catch-all party yang fleksibel untuk bersinergi dan menarik massa dari berbagai karakteristik, latar belakang, dan ideologi. 

Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam faksi di dalam internal partai. Jika diidentifikasi lebih dalam, terdapat tiga faksi besar di dalam Partai Golkar, yakni faksi Hijau Islam (ICMI hingga HMI), faksi Hijau Militer, dan faksi pengusaha. 

Kendati demikian, ketiga faksi tersebut bisa saling memiliki irisan dan positifnya, bisa saling merekatkan kepentingan satu sama lain. 

Menariknya, “konflik kepentingan” yang muncul dalam ketiga faksi besar seolah mengalami pergeseran, tak lagi berbasis fungsional, melainkan berbasis kelompok pertemanan.  

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari semua faksi yang ada di dalam Partai Golkar, belum ada satu pun tokoh yang kiranya dirasa cocok dengan elektabilitas yang mumpuni untuk menjadi representasi Partai Golkar di level nasional. 

Atas dasar itu, jika “memaksakan” Ahmed Zaky yang namanya masih kurang familiar untuk maju dalam Pilgub DKI kiranya merupakan sebuah perjudian besar yang bisa menjadi bumerang.

RK adalah Jawaban? 

Meskipun, sebelumnya Partai Golkar telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju dalam perebutan kursi DKI-1 lewat mekanisme Musyawarah Daerah (Musda), tampaknya Golkar tetap harus mempertimbangkan kemungkinan RK untuk maju di Pilgub DKI. 

Mengingat, saat ini RK sudah menjadi kader dari Partai Golkar, bukan tidak mungkin jika ini adalah kesempatan bagi Partai Golkar maupun RK untuk menghasilkan simbiosis politik yang signifikan. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk saat ini tampaknya belum ada lagi politisi yang dapat menarik atensi seperti Kang Emil. Secara hitung-hitungan politik tampaknya ini juga akan menguntungkan bagi Golkar nantinya. 

Niek Mouter dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Cost-Benefit Analysis menjelaskan jika aktor politik harus mempertimbangkan kerugian (cost) dan keuntungan (benefit) dalam memutuskan tindakan politik. 

Berkaca dari apa yang dijelaskan oleh Mouter, Partai Golkar harus mempertimbangkan untuk mendorong RK maju dalam Pilgub DKI dibandingkan Pilgub Jabar karena kemungkinan lebih banyak keuntungan yang diraih dibandingkan kerugiannya. 

RK memiliki catatan prestasi dalam membangun infrastruktur, memperbaiki transportasi, dan memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga masalah ini yang kiranya dibutuhkan warga Jakarta untuk diselesaikan segera. 

Selain itu, RK memiliki pendukung yang kuat dan cukup populer di kalangan masyarakat, terutama di media sosial. 

Argumen itu didukung oleh survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada April 2022 lalu yang membeberkan 10 nama tokoh yang dinilai mumpuni untuk memimpin Jakarta.  

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan pihaknya mendapatkan 10 nama tokoh itu berdasarkan survei kepada ahli yang memahami isu di Jakarta. 

RK sendiri berada di urutan teratas untuk memimpin The Big Durian kelak. Kang Emil mengalahkan nama-nama seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS tersebut. 

Meskipun sesama level gubernur, posisi DKI/Jakarta-1 kiranya lebih strategis dibandingkan dengan Jabar-1. Hal ini terjadi karena telah lama menjadi pusat perhatian nasional. 

Dalam beberapa penelitian ditemukan fakta jika konten-konten media di Indonesia masih sangat Jakarta-sentris, termasuk dalam politik. Ini menjadikan jabatan DKI/Jakarta-1 mendapatkan eksposur yang lebih dibandingkan gubernur lainnya. 

Ada beberapa contoh kasus Gubernur DKI Jakarta memiliki probabilitas untuk setidaknya mengikuti kontestasi pilpres, yakni Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, nama terakhir berhasil menjadi presiden dua periode.  

Pencalonan RK di Jakarta kiranya akan menjadi investasi jangka panjang Golkar dalam kancah perpolitikan nasional. 

Terlebih, jika RK dapat menorehkan prestasi selama menjadi DKI-1 hingga kemudian nantinya mengantarkan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2029. 

Jika skenario ini terjadi, ini akan menjadi kader pertama Golkar yang ikut kontestasi pilpres setelah Jusuf Kalla (JK) pada 2009 lalu. Sebagai partai legendaris di Indonesia, ini tampaknya menjadi jalan pembuka untuk mengembalikan kejayaan Golkar. 

Namun, jalan RK menuju DKI/Jakarta-1 tampaknya tidak akan mulus. Hal ini karena Ahmed Zaky sudah mendapat mandat terlebih dahulu untuk maju di Pilgub DKI. 

Jika ingin membatalkannya, Partai Golkar harus melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk meresmikan RK maju di Pilgub Jakarta, sekaligus membatalkan keputusan untuk mengusung Ahmed Zaky.  

Selain itu, masih ada hal lain yang dapat menunda keputusan penunjukan RK, yakni tanda tanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tentang apakah pemimpin Jakarta kelak masih melalui pemilu atau penunjukan pasca tak lagi menjadi ibu kota. 

Dengan berbagai keuntungan dan kerugian yang dijelaskan diatas, nama RK kiranya harus dipertimbangkan Golkar untuk maju bertarung memperebutkan kursi DKI/Jakarta-1. (S83)

Pergelaran Pilgub DKI 2024 jangan sampai dilupakan

PinterPolitik.com

Balas dendam politik. Begitu salah satu analisis yang mengemuka saat merespons kemunculan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan mengungkit intrik Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu.

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan para relawannya di kontestasi elektoral lima tahun silam di Mal Cilandak Town Square pada 6 November, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) itu seolah memberikan sindiran kepada Anies Baswedan yang digadang akan maju sebagai calon presiden (capres) 2024.

Ihwal yang memantik “keributan” adalah perkataan Ahok bahwa ada sosok yang pintar ngomong justru dipercaya memimpin selama lima tahun. Jamak tafsir yang kemudian mengarahkan subjek sindiran itu ke sosok Anies.

Sindiran pun tak hanya dilontarkannya sekali. Sesaat kemudian, Ahok seolah mengaitkan “orang pinter ngomong” itu dan  bahaya politik di 2024 mendatang.

Tak cukup sampai disitu, politikus PDIP itu juga mengatakan tak lagi duduk di kursi DKI-1 karena dipenjara sembari sekali lagi menyebut ada orang yang “pinter ngomong” dianggap orang hebat.

Bingkai balas dendam sendiri dikemukakan oleh aktivis Kolaborasi Warga Jakarta Andi Sinulingga yang mengaitkan kemunculan plus sindiran Ahok sebagai reaksi terpendam atas kekalahannya di 2017.

Tidak hanya Andi, Partai NasDem selaku entitas politik yang menjadi inisiator pencapresan Anies pun turut memberikan reaksi atas tutur kata Ahok.

Adalah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali yang membalas smash politik tersirat Ahok kepada Anies dengan mengatakan lebih berbahaya orang asal bicara daripada orang yang pintar ngomong.

Menurutnya, orang “pinter ngomong” lebih menjaga dan mengutamakan etika, menjaga perasaan orang lain, menjaga hubungan, dan tidak menyinggung orang lain. Dari perspektif Ali, penekanan bahaya justru dikembalikan kepada Ahok dan orang yang asal bicara.

Di luar intrik itu, pertanyaan menarik kemudian mengemuka, yakni mengapa Ahok kembali turun gunung sekaligus menghunuskan pedang kritik dan menancapkannya secara langsung ke Anies? Dan adakah korelasinya dengan misi PDIP terhadap Anies di 2024?

Memang Hakikat Ahok?

Untuk membedah alasan comeback sekaligus intensi sindiran Ahok, perspektif dan signifikansi apa yang dia katakan agaknya dapat dijadikan titik tolak pertama.

Dalam konteks politik, Ahok masih merupakan politikus PDIP, parpol yang selama ini dikenal “berseberangan” dengan Anies. Riwayat dan reside perseteruan di Pilgub 2017 juga tampaknya tak bisa begitu saja mereda. Terlebih, dengan logika dibutuhkannya eksistensi rival demi sebuah legitimasi dalam sebuah ekosistem politik.

Selain itu, Ahok menyampaikan ekspresinya dalam forum yang mana sebenarnya dia berhak untuk itu.

Ketika berbicara strategi komunikasi publik, isi sambutan atau pidato tak jarang disesuaikan dengan konteks kepada siapa sang pembicara berbicara – tergantung pendengarnya.

Tom Ricci dalam tulisannya di The American Society of Mechanical Engineers mengatakan bahwa untuk dapat menarik perhatian, pembicara harus menyusun pidato berdasarkan topik yang dianggap penting bagi audiens.

Selain itu, penting juga untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang mereka miliki tentang topik, sehingga para pembicara dapat menyajikan informasi dengan tepat.

Lebih khusus lagi ketika karakteristik audiens adalah mereka yang memiliki simpati dan menaruh kepercayaan kepada sang pembicara. Dalam case sindiran kepada Anies, akan dapat dimaklumi kiranya segala yang telah disampaikan Ahok. Sekali lagi, dalam dimensi politik.

Audiens yang merupakan relawannya di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu jamak diketahui telah “berdarah-darah” agar kepentingan Ahok terwujud. Meski tak menemui hasil positif, sejumlah relawan diketahui tetap konsisten membela Ahok, bahkan saat dirinya terjerat kasus penistaan agama dan mendekam di penjara.

Jika membingkainya secara utuh, apa yang disampaikan Ahok bahkan kiranya juga bersifat meredam dendam yang selama ini eksis.

“Jadi sekali lagi, bagi saya secara pribadi saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan, saya bersyukur atas itu semua, makanya saya lebih sehat, ketika saya bisa menerima semua ini, saya jadi bisa lebih sehat, saya bisa memaafkan saya jadi bisa lebih sehat,” begitu lanjutan pernyataan Ahok menjelaskan hikmah kekalahan dan dijebloskannya ia ke jeruji besi.

Selain itu, Ahok juga beberapa kali mengucapkan “tak berbicara ke arah politik”. Walaupun cukup sulit menafikkan tendensinya, sindiran yang keluar dari lisan Ahok memang merupakan karakteristik personalnya.

Seorang ahli di bidang tata bahasa dan literatur asal Inggris Adrian Beard menggunakan pendekatan kebahasaan dalam menganalisa fenomena dan karakteristik aktor-aktor politik.

Dalam The Language of Politics, Beard mengedepankan majas metafora dan metonimi yang dapat digunakan dalam menerjemahkan dan memahami interaksi para aktor dalam sebuah proses politik yang sedang berlangsung.

Pada interaksi politik, Beard menyebut bahwa metafora memiliki kekuatan yang tertanam dalam cara manusia mendefinisikan dunia di sekitarnya dan cara dunia itu dibangun untuk manusia oleh manusia lainnya, utamanya pada domain konfrontatif

Metafora dalam konteks sport atau olahraga dan warfare atau peperangan dikatakan Beard menjadi yang paling sering digunakan. Khusus dalam konteks warfare, sebuah proses politik dapat diamati setelah narasi, diskursus, maupun kritik pertama “ditembakkan”.

Jika memilahnya dalam kosa kata, Ahok agaknya dapat dikatakan masuk ke dalam “war junkie” atau si ambisius dalam perang pada konteks “peperangan politik” karena kerap memantik kontroversi dan reaksi panas dari para rival politik.

PDIP pun agaknya memiliki “war junkie” lain dalam arena Parlemen melalui sosok Arteria Dahlan sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Arteria Kader “War Junkie” PDIP?

Namun, apa yang dilakukan dan dikemukakan Ahok selaku predikatnya sebagai kader PDIP kiranya tak bisa dikesampingkan dari meja analisis. Momentum yang mendekati pesta demokrasi 2024 dan mengarahkan sindirannya kepada Anies seolah memiliki tujuan tertentu. Apakah itu?

Kartu Sakti PDIP?

Berkaca pada rekam jejak sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga deklarasi pencapresan di 2024, Anies kiranya telanjur diberi predikat sebagai antitesis Jokowi, termasuk PDIP.

Oleh karena itu, sebagai sosok yang pernah bertarung langsung secara elektoral dengan Anies, Ahok tampaknya memang cukup ideal untuk diberi mandat khusus demi memberi tekanan politik pada sosok yang boleh dikatakan rival PDIP itu.

Secara momentum dan kepingan variabel politik terkini, kemunculan Ahok agaknya juga cukup tepat untuk secara sporadis membuat PDIP tetap “di udara” secara tidak langsung, serta turut mendegradasi citra Anies dengan sporadis.

Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politics mengatakan, dalam dunia politik, timing atau momentum menjadi hal yang cukup esensial untuk menganalisis mengapa sebuah aksi-reaksi para aktor politik dikemukakan.

Dalam analisisnya, Rubio menyebut timing sangat penting dalam komunikasi dan manuver politik. Preferensi timing yang dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik.

Sementara itu, dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.

Jika menggunakan intisari analisis Rubio dan Gibson, sindiran Ahok agaknya memiliki korelasi dengan misi politik PDIP di 2024. Timing sindiran yang dilakukan pasca Anies dideklarasikan sebagai capres dan menuai pro-kontra kiranya juga memiliki makna strategis bagi dua atau tiga langkah PDIP ke depan dalam mengantisipasi calon rival politiknya itu.

Dengan demikian, bisa jadi sindiran Ahok merupakan bagian dari skenario besar PDIP karena mantan Bupati Belitung Timur itu seolah menjadi kartu yang sepadan untuk berhadapan dengan Anies, termasuk melalui massa loyalnya.

Akan tetapi, serangkaian analisis di atas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, kemunculan Ahok menjadikan aktor yang memiliki kemampuan dan kepentingan untuk menjegal Anies menuju Pilpres 2024 kian bertambah dan akan membuat persaingan politik semakin sengit ke depan. (J61)

PinterPolitik.com

Saat pemberitaan media tersorot pada sosok calon presiden (capres) di 2024, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 sesungguhnya menjadi diskursus yang tidak kalah menarik. Nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu yang terkuat untuk “promosi” ke ibu kota.

Telaah itu sendiri dijabarkan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang membeberkan 10 nama tokoh yang dinilai mumpuni meneruskan estafet kepemimpinan dari Anies Baswedan.

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan pihaknya mendapatkan 10 nama tokoh itu berdasarkan survei kepada ahli yang memahami isu di Jakarta.

Meskipun lebih jamak diprediksi sebagai kandidat capres, Ridwan Kamil sendiri sukses berada di urutan teratas untuk memimpin The Big Durian kelak. Kang Emil, sapaan akrabnya, mengalahkan nama-nama seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS.

Pembahasan mengenai kandidat DKI-1 juga mengemuka pada awal pekan ini saat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Jakarta mendukung Ahmed Zaki (Bupati Tangerang) sebagai Calon Gubernur (Cagub) ibu kota.

Kader Partai Golkar itu sendiri sebelumnya telah diamanatkan oleh Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar DKI Jakarta untuk maju di Pilgub DKI 2024.

Akan tetapi, nama kader Partai Golkar lain yang juga mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany disebut jauh lebih tepat mewakili partai beringin.

Selain sederet nama di atas, Anies Baswedan pun boleh jadi akan kembali bertarung sebagai petahana jika gagal menjadi capres. Itu belum termasuk wakil Anies di Balai Kota saat ini, Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, yang dijagokan juga akan turut bertarung.

Dengan bertaburnya sosok-sosok beken, Pilgub DKI Jakarta bisa saja mengalahkan pamor dan keseruan Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Anies Tak Laku?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menghadirkan dua pertarungan unik dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Untuk pertama kalinya, pilpres, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diselenggarakan serentak di tahun yang sama.

Ini tentu menimbulkan konsekuensi ketika berbenturan dengan dinamika politik yang telah berkembang sejauh ini. Menariknya, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dampak Pilgub DKI Jakarta selalu memiliki irisan dengan pilpres.

Joko Widodo (Jokowi) misalnya, yang menjadikan Pilgub DKI Jakarta 2012 sebagai batu loncatan sebelum sukses merengkuh kursi RI-1 pada 2014. Lalu, ada residu politik identitas di Pilgub DKI 2017 yang kemudian merembet ke Pilpres 2019.

Secara teoretis, implikasi tersebut kiranya dapat dijadikan titik tolak untuk mengatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta 2024 berpotensi lebih menarik ketimbang edisi pilpres. Terlebih, politik Jakarta masih menjadi sentral perhatian publik serta perguliran politik daerah lain di negara +62.

Signifikansi itu dikemukakan oleh Heike Mayer dan David Kaufmann dalam tulisan mereka yang berjudul The Political Economy of Capital Cities. Keduanya mengatakan ibu kota memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara.

Sebagai pusat pemerintahan dan pengambil kebijakan, representasi ibu kota tak hanya bersifat simbolis tapi juga dalam konteks ekonomi dan perannya sebagai jaringan urban nasional.

Menjadi aspek teoretis komplementer pendapat tersebut, Scott Campbell dalam The Changing Role and Identity of Capital Cities in The Global Era membagi ibu kota ke dalam dua karakteristik, yaitu ibu kota sebagai pusat ekonomi dan bisnis; dan ibu kota sebagai secondary capital.

Jenis kedua ini lebih mengacu pada kota yang hanya memegang peranan sebagai seat of government, atau pusat administrasi pemerintahan saja.

Selain itu, menurut Ross Tapsell dalam bukunya yang berjudul Media Power in Indonesia, berkumpulnya hampir semua kantor pusat media di Jakarta, secara tak langsung menyebabkan pemberitaan media-media akan berkiblat pada “kepentingan Jakarta”.

Kecenderungan tersebut pada akhirnya membuat isu regional Jakarta seolah-olah menjadi isu nasional.

Model bisnis digitalisasi dan multi-platform yang mulai dianut oleh para konglomerasi media juga berkontribusi terhadap sentralisasinya isu-isu nasional pada Jakarta. Sehingga pada akhirnya siapa pun yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta  akan menjadi sorotan nasional.

Kemudian, alasan kedua yang menjadikan Pilgub DKI Jakarta 2024 berpotensi lebih menarik adalah soal perjudian Anies Baswedan.

Ya, Anies sekilas masih diliputi ketidakpastian jika berambisi bertarung di pilpres. Hingga detik ini, namanya hanya menghiasi survei dan usulan parpol dalam rapat kerja nasional (rakernas) semata.

Hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik Anies yang berpotensi kehilangan panggung politik dan memudar relevansinya dalam blantika politik dan pemerintahan pasca hengkang dari kursi Gubernur, Oktober 2022 mendatang.

Sosok Anies yang tanpa parpol pun berpotensi menimbulkan efek deparpolisasi. Fenomena politik deparpolisasi sendiri berbeda dengan orang yang tidak percaya politik yaitu apolitis.

Deparpolisasi adalah fenomena di mana masyarakat masih percaya terhadap politik, tapi tidak percaya dengan sistem kepartaian yang dirasa tidak mempunyai efek bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan deparpolisasi terjadi antara parpol dan pemilih yang disebabkan oleh dua hal, yakni afeksi psikologis dan rasional. Deparpolisasi ini menihilkan peran parpol dalam demokrasi yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia.

Eksistensi Anies di level nasional yang notabene sosok “serve no master” atau tidak mengabdi pada siapapun agaknya bisa merusak tatanan “nyaman” para parpol selama ini. Ketidakpercayaan terhadap parpol bisa saja meningkat jika Anies bertarung di Pilpres 2024.

Oleh karena itu, boleh jadi Anies akan kembali mencoba peruntungan di Pilgub DKI Jakarta 2024 sebagai petahana.

Namun, comeback Anies tampak tidak akan mudah. Mengapa begitu?

Butuh Skill Khusus?

Politik identitas yang kerap disebut menjadi senjata pamungkas Anies menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI edisi 2017 agaknya tidak akan laku lagi di edisi 2024.

Apalagi, Anies akan berhadapan dengan kandidat lebih segar dengan modal politik hingga prestasi mumpuni. Inilah yang kemudian menjadi alasan ketiga, mengapa Pilgub DKI Jakarta akan lebih menarik.

Well, sejauh ini cukup banyak nama dengan kaliber elite yang beredar untuk menggeser Anies dari jabatan Gubernur (re: bukan Plt.). Bahkan, diperkirakan, akan terjadi pertarungan antar-trah hingga saling sikut partai lima besar atau the big five: PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.

PDIP, misalnya, punya nama Gibran Rakabuming Raka serta Tri Rismaharini yang digadang akan mengadu nasib di ibu kota. Jika Gibran yang akhirnya diusung, kemungkinan akan terjadi pertarungan antara trah-Jokowi dengan trah-Ratu Atut Chosiyah, dengan skenario Airin Rachmi Diany dijagokan Partai Golkar.

Nama Ahmad Sahroni yang terkenal sebagai crazy rich Priok juga mulai memiliki kapasitas dan merengkuh popularitas sebagai perwakilan yang bisa ditawarkan Partai NasDem.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga dinilai masih berpeluang untuk “coba lagi” mewakili Partai Demokrat.

Ahmad Riza Patria yang menjadi wakil Anies, juga jamak disebut cukup memenuhi kualifikasi untuk naik kelas dari DKI-2 ke DKI-1.

Eits, masih ada sosok Ridwan Kamil yang dikatakan sangat memenuhi kualifikasi kepemimpinan ibu kota dari perspektif para ahli sebagaimana survei CSIS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di atas semua itu, ada satu skill yang kiranya wajib dimiliki dan menjadi kunci daya tawar pemilih Jakarta jika ingin dinilai pantas memimpin, yaitu comprehensive city management atau kemampuan manajemen tata kelola kota yang komprehensif.

Kemampuan itu telah menjadi teori sekaligus acuan bagi seorang kandidat pemimpin sebuah ibu kota dengan tingkat heterogenitas persoalan yang kompleks. Dalam buku City Management: Theories, Methods, and Applications, Shih-Kung Lai mengatakan city management theory memandang kota sebagai sistem kompleks yang besar.

Berdasarkan pendekatan kompleksitas, dalam kaitannya dengan teori pembangunan perkotaan yang berasal dari ekonomi perkotaan, seorang pemimpin sebuah kota harus memahami cara kerja kota.

Sistem kompleks itu terdiri dari banyak agen yang berinteraksi yang mengatur diri mereka sendiri menjadi beberapa pola.

Selain itu, ekonomi perkotaan, disebut Lai mengasumsikan perilaku rasional berdasarkan ekonomi neo-klasik dan bermaksud untuk menjelaskan pola fisik yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang terjadi di ruang kota.

Esensinya, sang pemimpin haruslah hadir dengan kemampuan untuk memecahkan masalah fisik dan non-fisik untuk meningkatkan kualitas manusia di dalam sebuah kota.

Maka dari itu, akan cukup dinantikan proses politik dan nama yang akan muncul jelang Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. (J61)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa yang nggak kenal dengan Buni Yani. Terdakwa kasus ujaran kebencian ini memang cukup populer saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Lewat unggahan videonya tentang pernyataan Ahok mengenai isi surat Al Maidah ayat 51, ia ‘sukses’ membuat Ahok masuk bui. Bahkan atas prestasinya ini, ia diberi gelar sebagai ‘Pahlawan Pilkada DKI Jakarta’. Buseet, hebat amat ya. Kayaknya para pengikut Gus Dur perlu belajar dari cara Buni Yani, biar Gus Dur bisa segera mendapat gelar pahlawan, ehh salah kamar.

Kelihatannya gelar kepahlawanannya hanya bersifat temporal. Pasca Pilkada DKI Jakarta, bapak kita ini kedapatan jualan mug untuk menyambung hidupnya. Duh, kasian amat ya. Inikah rasanya ditinggalkan? Upps.

Tapi, Buni Yani tetaplah Buni Yani. Walaupun, jadi korban nyinyiran netizen, ia sepertinya santai-santai aja. Status terdakwa, nggak jadi halangan baginya untuk berkoar-berkoar di media sosial. Apakah karena Buni Yani memang ‘sakti’ atau ‘sakit’? Atau ada sosok ‘sakti’ yang berada di belakangnya sehingga ia berani berbuat demikian?

Pola DKI bisa dipakai di Pilkada Jabar. Pendukung Sudradjat-Syaikhu dan pendukung Demiz jangan saling serang, justru harus saling dukung dan sinergi. Kalau ada putaran kedua, siapapun yg lolos nanti masing2 pihak harus rela mendukungnya. Ayo bersatu.

— Pejuang Keadilan (@BuniYani) January 1, 2018

Mulanya saya berpikir fenomena ‘rangkap jabatan’ cuma berlaku bagi para menteri yang terjun ke dunia politik aja. Eh, ternyata oh ternyata, pola ini juga dipakai oleh Buni Yani. Walaupun, kini berstatus terdakwa, ia juga ‘rangkap jabatan’ sebagai pengamat politik. Wow, luar biasa.

Baru-baru ini, ia mengeluarkan sebuah pernyataan yang cukup kontrversial. Ia mengatakan bahwa pola Pilkada DKI Jakarta bisa diterapkan di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Pernyataan tersebut, memantik banyak tanggapan dari warganet.

Kalau mau dipikir-pikir, mungkin omongan Buni Yani bisa dibenarkan, soalnya pada Pilkada Jabar nanti Gerindra, PAN dan PKS tetap dalam satu paket. Koalisi ‘trisula maut’ ini memang terbukti sukses besar pada Pilkada DKI tahun lalu. Mungkinkah kesuksesan tersebut bakal terulang di Jabar?

Namun, melihat suasana dan kondisi Jabar yang berbeda dengan Jakarta, maka komentar Buni Yani patut diragukan. Bisa jadi, ini hanya sekadar gimik atau sensasi semata. Tapi , tetap harus diwaspadai agar tak muncul lagi ‘ahok-ahok’ lain pada Pilkada Jabar nanti. (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama Ahmad Dhani Prasetyo kembali menghiasi halaman google trending Indonesia  hari ini. Ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terkait cuitannya di twitter yang mengandung ujaran kebencian.

Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP

— Dhani Ahmad Prasetyo (@AHMADDHANIPRAST) March 6, 2017

Akan tetapi, hal ini dibantah oleh Bang Dhani. Ia menganggap itu bukanlah sebuah pelanggaran hukum. Bahkan hal tersebut ada kepentingan politis, terutama soal aksi milad 212 yang tinggal beberapa hari lagi.

“Pertanyaan akal sehat, suku mana yang dihina? Ras mana yang dihina? Agama apa yang dihina? Golongan mana yang dihina? Golongan para pembela penista agamakah? Apakah para pembela penista agama itu adalah sebuah golongan? Mereka takut saya ikut reuni 212? Rezim panik takut nggak dua periode. Saya adalah penulis lirik lagu terkenal di Indonesia. Bahasa sarkastik sering saya gunakan dalam lagu-lagu Dewa 19. Well… kalau ini memang murni politik, ayo kita selesaikan,” tutur Dhani.

Ahmad Dhani mempertanyakan dasar polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka pelanggaran UU ITE. Apa katanya?https://t.co/FZbFKo41qW

— detikcom (@detikcom) November 29, 2017

Melihat gelagat Bang Dhani yang membantah tuduhan tersebut, mungkinkah ada kaitannya dengan teori politic of denial atau politik berkelit? Biarkan aja, toh ntar kebenaran bakal terkuak dengan sendirinya kok.

Mengenai cuitannya di twitter, saya melihat beliau terang-terangan ngawur atau asbun (asal bunyi). Mending Bang Dhani jangan bikin pernyataan ‘atas nama logika’, kalau argumennya malah nggak logis.

Kelihatannya beliau mungkin sengaja mengabaikan momen saat cuitan tersebut diposting. Bukankah itu, masih panas-panasnya Pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan isu penistaan agama yang melibatkan Ahok? Ingat Bang, mulutmu ya harimaumu dong.

Besar kemungkinan cuitan tersebut dialamatkan kepada para pendukung Ahok. Sebab, kala itu ia berada di kubu Anies-Sandi. Apakah ini belum cukup bukti untuk menetapkan Bang Dhani sebagai tersangka penyebar kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI?

Kayaknya Bang Dhani sudah melupakan lirik-lirik lagu karangannya, misalnya lirik lagu ‘Indonesia saja, satu, dan laskar cinta. Yang di dalamnya terkandung makna persatuan bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Mungkin Bang Dhani lagi khilaf atau akibat salah gaul? Siapa yang tau? (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]umber di internal Istana – yang enggan disebutkan identitasnya – menyebutkan bahwa peluang pergantian menteri tersebut menguat seiring semakin dekatnya gelaran Pilkada Serentak 2018. Adapun pendaftaran pasangan calon yang ikut dalam pesta demokrasi yang sedianya dilaksanakan di 171 daerah ini akan secara resmi dibuka pada 1 Januari 2018. Peluang terpilihnya menteri baru juga bergantung pada deklarasi calon yang akan dilakukan oleh partai-partai politik sebelum tenggat waktu penutupan pendaftaran kandidat.

Sejauh ini, ada dua nama menteri yang digadang-gadang akan maju menjadi kepala daerah pada Pilkada 2018 nanti, yakni Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Khofifah diperkirakan akan maju pada Pilgub Jawa Timur, sementara Puspayoga disebut-sebut akan maju pada Pilgub Bali. Jika keduanya maju dalam Pilkada 2018, maka otomatis keduanya harus mengundurkan diri dari jabatan menteri dan fokus pada persiapan menuju Pilkada tersebut. Hal inilah yang membuat isu reshuffle kabinet kembali kuat berhembus.

Diam-diam, Khofifah Nyalon di Pilgub Jatim Lewat Partai Golkar https://t.co/MeN6bB8hqM pic.twitter.com/VxPhOqYZkT

— Partai Golkar (@DPP_Golkar) September 13, 2017

Khofifah menjadi menteri yang paling mungkin terjun dalam persaingan untuk memperebutkan posisi gubernur Jawa Timur – jika dilihat dari manuver politik yang belakangan dilakukannya. Sementara itu, nama Puspayoga juga muncul dan diberitakan akan kembali bersaing dalam Pilgub Bali – bahkan pemberitaan terkait keinginannya tersebut sudah muncul sejak pertengahan 2016 lalu. Lalu, siapa yang dipilih Jokowi untuk mengisi posisi menteri jika ditinggalkan oleh keduanya?

Jokowi Cari Menteri Baru?

Pilkada 2018 dipercaya akan menjadi momentum yang digunakan Jokowi merombak kabinet kerjanya, bukan hanya mengganti posisi Mensos dan Menkop – tentu saja jika keduanya jadi mencalonkan diri – namun juga pos menteri yang lain. Isu reshuffle memang belakangan terus-terusan berhembus, namun beberapa bulan terakhir hal ini belum juga terjadi.

Sumber dari internal Istana yang berhasil dimintai keterangannya, menyebut ada mantan gubernur yang berpeluang menjadi menteri. Mantan gubernur ini disebut pernah memimpin suatu daerah selama dua periode dan merupakan kader salah satu partai pendukung pemerintah. Tokoh ini juga disebut memiliki kualitas dan kompetensi yang mumpuni. Siapakah tokoh yang dimaksud?

#BALI – Beredar Isu Puspayoga Akan Meninggalkan Kabinet Untuk Maju Pilgub Bali, Koster : Saya Tidak Tahu https://t.co/pW3gw6FlSQ pic.twitter.com/7uUVQCamSd

— Warta Bali (@WartaBali) August 11, 2017

Jika dilihat dari partai politiknya, maka nama yang paling mungkin menjadi kandidat calon menteri tersebut mengerucut pada dua nama: mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang dan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang Oktober ini akan berakhir masa tugasnya. Djarot memang masih menjabat sebagai gubernur. Tetapi, Januari nanti ia akan terhitung sebagai mantan gubernur.

Keduanya memenuhi kriteria yang dibocorkan oleh sumber dari Istana tersebut. Teras Narang pernah memimpin Kalimantan Tengah selama dua periode antara tahun 2005-2015. Sementara, Djarot pernah menjadi Walikota Blitar juga dalam dua periode antara tahun 2000-2010. Keduanya juga sama-sama merupakan kader PDIP yang nota bene adalah partai utama pendukung pemerintah saat ini.

Dengan demikian, isu reshuffle kabinet memang tinggal menunggu momen yang tepat. Baik Djarot maupun Teras Narang memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi menteri jika dilihat dari rekam jejak karier politik keduanya.

Djarot vs Teras Narang

Baik Djarot maupun Teras Narang adalah mantan kepala daerah dengan kompetensi yang baik. Keduanya juga cukup berprestasi, jika dilihat dari raihan penghargaan yang pernah mereka terima. Selama menjadi Walikota Blitar, Djarot pernah meraih beberapa penghargaan Adipura dan terobosan di bidang e-government. Sementara Teras Narang pernah dinobatkan sebagai gubernur prospektif dan mendapatkan penghargaan anti-korupsi.

Namun, menurut beberapa catatan – misalnya dari Tempo – Teras Narang merupakan salah satu kepala daerah yang punya rapor merah. Ia disebut pernah menerima setoran Rp 2,1 miliar dari perusahaan tambang PT Kapuas Prima Coal. Teras juga menerima empat cek dari PT Sampit senilai Rp 2 miliar. Diduga, Teras menerima setoran untuk mempermudah para pengusaha tersebut beroperasi di wilayahnya.

Sedangkan Djarot memang belum pernah tersandung masalah korupsi dan sejenisnya. Namun, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia sempat mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai kontroversial, misalnya terkait persoalan tunggakan penghuni rusunawa hingga persoalan larangan sepeda motor di kawasan Sudirman.

Sebagai kader PDIP, baik Djarot maupun Teras merupakan tokoh yang cukup penting di partai banteng moncong putih ini. Teras Narang tercatat menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP pada Pilkada Serentak 2017. Sementara Djarot juga merupakan salah satu kader PDIP yang berprestasi dan punya karier politik yang baik.

Untuk posisi menteri, nama Teras Narang sebetulnya sudah pernah muncul pada tahun 2014 saat Jokowi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres). Saait itu, pria yang pernah menjadi aktivis ini digadang-gadang akan menjadi salah satu menteri Jokowi. Teras Narang juga tercatat pernah menjadi anggota aktif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia dan Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) – berbeda dengan Djarot yang mengawali kariernya dengan menjadi dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Terkait kiprah politiknya, nama Teras Narang memang sempat mencuri perhatian ketika pada tahun 2012, ia dan 3 Gubernur Kalimantan lainnya (Kalsel, Kalbar dan Kaltim) melakukan protes terhadap Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik terkait pemangkasan jatah BBM bersubsidi yang menyebabkan kelangkaan BBM di wilayah Kalimantan.

Sementara Djarot mungkin hanya mencuri perhatian ketika di depan Jokowi, ia secara terbuka menolak rencana pemindahan ibukota. Belakangan ia juga sempat meminta kewenangan setingkat menteri untuk mengelola ibukota yang menurutnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah DKI Jakarta saja – hal yang membuatnya dikritik oleh banyak pihak dan disebut ‘ngelunjak’.

Siapa Lebih Baik?

Lalu, siapa yang akan dipilih Jokowi? Jika menilik pernyataan sumber dari internal Istana, hanya akan ada satu nama menteri yang merupakan mantan gubernur yang akan dipilih Jokowi. Djarot memang punya catatan yang lebih baik, mengingat Teras Narang diduga terlibat dalam kasus suap. Yang jelas, keduanya punya nilai positif dan negatifnya masing-masing.

Kemungkinan besar tokoh dari PDIP tetap akan mengisi pos menteri bekas kader PDIP juga. Puspayoga adalah kader PDIP, oleh karena itu kemungkinan paling besar adalah Djarot dan Teras Narang akan memperebutkan posisi Menkop – kecuali jika reshuffle juga melibatkan pos menteri lain dan kader PDIP digeser ke pos tersebut. Keputusan penggantian menteri juga akan sangat ditentukan oleh persetujuan PDIP – dan tentu saja Megawati Soekarnoputri. Bagaimana pun juga keputusan Jokowi dalam hal ini masih akan sangat dipengaruhi oleh Megawati.

Pada akhirnya masyarakat masih akan melihat kader partai menduduki posisi menteri. Namun, pertimbangan rekam jejak dan kasus hukum juga perlu menjadi catatan tambahan bagi presiden agar menteri yang terpilih adalah orang yang bersih. Selain itu, entah Teras Narang, entah Djarot, yang terpenting adalah menteri tersebut berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jika demikian, masyarakatlah yang akan menikmati kinerja para menteri tersebut, bukan begitu? (S13)