PinterPolitik.com

“Have you never imagined yourself on the Iron Throne?” – Rhaenys Targaryen, House of the Dragon (2022-sekarang)

Apa jadinya bila takhta yang ada hanya tersedia satu takhta? Mungkin, peperangan kemudian akan pecah dan membara.

Situasi itulah yang terjadi dalam serial House of the Dragon (2022-sekarang). Serial yang dirilis oleh HBO itu menceritakan kisah konflik keluarga untuk memperebutkan takhta Iron Throne – antara keluarga Hijau dan keluarga Hitam.

Kedua keluaga ini memiliki legitimasi. Keluarga Hitam yang dipimpin oleh Rhaenys Targaryen, ditunjuk ayahnya sebagai pewaris takhta meskipun dirinya merupakan seorang perempuan.

Sementara, keluarga Hijau juga memiliki legitimasi karena adik Rhaenyra, Aegon Targaryen, merupakan anak laki-laki pertama raja sebelumnya. Secara tradisi, takhta selalu diturunkan kepada putra pertama.

Alur kisah serial ini memang didasarkan pada pertempuran di antara dua pihak yang sama-sama seimbang. Namun, apa jadinya apabila pertempuran didominasi oleh satu pihak saja?

Mungkin, situasi itulah yang terjadi dalam perebutan ‘takhta’ gubernur DKI Jakarta. Bagaimana tidak? Hampir setiap kubu kini menginginkan nama Anies Baswedan untuk diusung sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada DKI Jakarta 2024, mulai dari Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep hingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Kaesang yang digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta sendiri bahkan menyebutkan bahwa, berdasarkan survei-survei elektabilitas, cagub paling rasional adalah Anies. Wacana memasangkan Anies-Kaesang juga sudah bergulir dalam beberapa bulan terakhir.

Meski begitu, Anies belum memberikan jawaban yang jelas. Sebagai cagub potensial, dirinya hanya membalas beberapa ketertarikan berbagai pihak.

Terhadap Puan, misalnya, Anies mengatakan bahwa PDIP juga merupakan partai yang menarik. Sementara, terkait Kaesang, Anies hanya menghindar dengan menjawab bahwa masih terdapat isu yang lebih penting untuk dibahas.

Dengan ketidakpastian ini, lantas, mengapa Kaesang tampak begitu berharap kepada Anies? Mungkinkah ada siasat politik di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anies, Pusaka Terakhir Jokowi?

Guna memahami mengapa wacana Anies-Kaesang bisa menguntungkan secara politik, mungkin perlu kembali sejenak ke masa lampau. Hampir lima tahun lalu, usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rekonsiliasi politik dengan lawannya, Prabowo Subianto, yang kini menjadi presiden terpilih RI pada Pilpres 2024.

Momen tersebut bisa dibilang penting. Sebagian besar elite politik akan menilai momen itu sebagai upaya untuk mempersatukan dua kutub politik yang terpolarisasi.

Namun, lebih dari itu, rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pada tahun 2019 merupakan bentuk perwujudan budaya politik Jawa. Setidaknya, ini bisa dijelaskan dengan konsep politik Jawa yang dijelaskan oleh Benedict R. O’G. Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia.

Dalam buku itu, dijelaskan bahwa pola kekuatan politik ala Jawa banyak diwarnai dengan upaya pemusatan kekuatan pada satu pusat, yakni sang raja. Sang raja akan mengumpulkan berbagai kekuatan pada dirinya guna memperkuat pengaruh politiknya.

Raja Jawa biasanya akan mengumpulkan pusaka-pusaka yang menjadi sumber kekuatannya di keratonnya (istana). Pemusatan kekuatan ini kemudian dilakukan dengan melaksanakan ritual-ritual yang dipertontonkan kepada publik, misal rekonsiliasi politik.

Bukan tidak mungkin, Prabowo adalah salah satu pusaka yang akhirnya berhasil dikumpulkan oleh Jokowi. Mengacu ke tulisan Aris Huang di New Mandala pada September 2019 silam, rekonsiliasi ini adalah ritual pemusatan kekuatan tersebut.

Lantas, apa hubungannya dengan Anies dan Kaesang? Anies bisa dibilang merupakan salah satu simbol oposisi terbesar terhadap pemerintahan Jokowi. Boleh jadi, Anies adalah pusaka terakhir bagi Jokowi.

Dengan menggandeng Kaesang, Anies bisa saja dibilang telah masuk ke dalam mandala kekuatan Jawa ala Jokowi. Pusaka terakhir dan terkuat inilah yang akhirnya diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk oleh PDIP yang kini berseberangan dengan Jokowi.

Bila Anies bisa masuk sebagai pusaka pelengkap keraton pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin akan menjadi kekalahan juga bagi PDIP yang kini berusaha membatasi gerak dan manuver politik Jokowi.

Namun, selain itu, mungkinkah ada siasat lain di balik ngebet-nya Kaesang untuk maju bersama Anies? Mengapa sebenarnya nama Anies juga menjadi penting bagi Kaesang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Marketing ala Kaesang?

Bukan rahasia lagi bahwa Anies adalah nama besar di kancah perpolitikan Indonesia. Menyebutkan nama Anies bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan perhatian media dan publik.

Dalam membangun bisnis, ada satu kebiasaan yang telah dilakukan oleh Kaesang selama ini. Sering kali, putra bungsu Jokowi tersebut selalu mengajak sosok-sosok ternama untuk menjadi mitra bisnis.

Dalam bisnis kuliner, misalnya, Kaesang bermitra dengan celebrity chef asal Surabaya yang dikenal dengan nama Chef Arnold. Tidak hanya itu, dalam sejumlah bidang bisnis lainnya, Kaesang juga menggandeng selebriti lain, seperti Reza Arap dan Raffi Ahmad.

Bukan tidak mungkin, ini merupakan salah satu langkah penting dalam marketing (pemasaran). Rinzing Lama dalam tulisannya yang berjudul “The Role of Famous Personalities in Marketing” menjelaskan bahwa penggunaan figur-figur ternama ini menjadi semacam upaya untuk meminjam image (citra) dari figur ternama tersebut.

Bisa jadi, dalam pemasaran politik, cara yang mirip juga dilakukan oleh Kaesang. Untuk memasarkan namanya sebagai seorang politikus, bukan tidak mungkin Kaesang menggunakan nama Anies yang jauh lebih populer untuk memasarkan dirinya.

Ini sejalan dengan penjelasan Kakhaber Djakeli dalam tulisannya yang berjudul “Matrix of Brand Awareness and a Positive Image as a Success Factor in Political PR.” Dalam tulisannya, Djakeli menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan konsep brand awareness, yang mana merupakan probabilitas para konsumen menjadi familiar dengan produk brand tersebut.

Dengan dibahas terus-menerus bersama nama populer seperti Anies, bukan tidak mungkin Kaesang akan menjadi lebih familiar di benak para pemilih. And who knowsbrand awareness atas Kaesang akan membawa karier politiknya hingga sejauh mana? (A43)

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dikenal karena gaya kepemimpinan dinamisnya dan pendekatan inovatifnya terhadap pemerintahan, Ridwan Kamil (RK) telah menjadi sosok yang menonjol bukan hanya di Jawa Barat (Jabar), tetapi juga di panggung perpolitikan nasional. 

Karier politik mantan Gubernur Jabar itu tampak semakin menjanjikan setelah bergabung dengan Partai Golkar dan mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) di partai berlambang pohon beringin itu. 

Dengan melihat mocernya karier politik RK, tak mengherankan jika namanya selalu diisukan untuk menempati jabatan publik yang lebih strategis. 

Terbaru, RK mengaku untuk ditawari menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. 

Namun, dengan melihat kiprah politiknya selama ini, RK kiranya akan lebih cocok untuk menempati posisi kepala daerah lagi di daerah yang lebih strategis. 

Sebagai partai legendaris Indonesia, Partai Golkar kiranya harus menjadi sebuah kekuatan utama dalam kancah perpolitikan nasional. Dan nama RK agaknya dapat menjadi pembuka jalan Partai Golkar untuk mencapai kejayaan, utamanya melalui perebutan kursi DKI atau Jakarta-1. 

Secara momentum dan posisi politik personal, RK kiranya juga sudah cukup memenuhi prasyarat ideal untuk naik kelas. 

Dengan kapasitasnya yang mumpuni, RK kiranya harus maju dalam kontestasi elektoral yang mendapat banyak atensi dari publik secara nasional dibandingkan Jabar, yakni Jakarta. 

Meskipun sejatinya partai berlambang pohon beringin itu telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju di Pilgub DKI, namun nama mantan Bupati Tangerang itu dinilai tidak cukup familiar untuk menang dan memberikan manfaat lebih bagi Partai Golkar. 

Lantas, mengapa Partai Golkar harus mendorong pencalonan RK di Pilgub DKI? 

Kisah Ironis Golkar 

Agak mengherankan jika pasca Reformasi, Partai Golkar selalu seolah menjadi partai pengekor partai-partai lain yang berhasil berkuasa, mulai dari Partai Demokrat hingga PDIP. 

Hal ini juga kiranya berlaku pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kali ini. Partai Golkar sejauh ini menempati peringkat kedua dibawah PDIP berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dengan perolehan sekitar 14 persen suara. 

Sementara, perhitungan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Partai Golkar sejauh ini memperoleh 15,07 persen suara. 

Hal ini jauh berbanding terbalik dengan kiprah mereka selama Orde Baru (Orba). Padahal, Partai Golkar dinilai memiliki mesin politik yang sangat baik sebagai warisan dari era Orba. 

Meskipun ada sisi positifnya dengan menghilangkan ketergantungan kepada sosok tertentu, ketiadaan ketokohan yang kuat dari Partai Golkar itu tampaknya membuat mereka sedikit limbung. 

Asep Nurjaman dalam publikasi berjudul Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru menjelaskan jika dibandingkan dengan dua organisasi sosial politik (orsospol) warisan Orba lainnya (Golkar, PDIP, PPP), Partai Golkar memiliki kesamaan dengan PPP, yakni tak memiliki tokoh sentral dominan dalam kekuasaan internal partai. 

Meski jamak yang mengatakan terdapat plus dan minusnya, dalam dinamika politik saat ini hal itu kiranya justru menjadi kelemahan Partai Golkar saat ini. 

Nama Jusuf Kalla (JK) tampaknya sejauh ini menjadi nama terakhir yang memegang pengaruh cukup tinggi dalam personal maupun internal partai. 

Namun, JK pun belum bisa menolong kebangkitan partai berlambang pohon beringin itu. Justru, kekalahannya di Pilpres 2009 seolah semakin memperlihatkan kurangnya sosok yang dominan di internal Golkar ditengah bertaburnya elite politik tenar di dalamnya. 

Mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung dalam bukunya The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik mengatakan jika Partai Golkar  sebagai catch-all party yang fleksibel untuk bersinergi dan menarik massa dari berbagai karakteristik, latar belakang, dan ideologi. 

Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam faksi di dalam internal partai. Jika diidentifikasi lebih dalam, terdapat tiga faksi besar di dalam Partai Golkar, yakni faksi Hijau Islam (ICMI hingga HMI), faksi Hijau Militer, dan faksi pengusaha. 

Kendati demikian, ketiga faksi tersebut bisa saling memiliki irisan dan positifnya, bisa saling merekatkan kepentingan satu sama lain. 

Menariknya, “konflik kepentingan” yang muncul dalam ketiga faksi besar seolah mengalami pergeseran, tak lagi berbasis fungsional, melainkan berbasis kelompok pertemanan.  

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari semua faksi yang ada di dalam Partai Golkar, belum ada satu pun tokoh yang kiranya dirasa cocok dengan elektabilitas yang mumpuni untuk menjadi representasi Partai Golkar di level nasional. 

Atas dasar itu, jika “memaksakan” Ahmed Zaky yang namanya masih kurang familiar untuk maju dalam Pilgub DKI kiranya merupakan sebuah perjudian besar yang bisa menjadi bumerang.

RK adalah Jawaban? 

Meskipun, sebelumnya Partai Golkar telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaky untuk maju dalam perebutan kursi DKI-1 lewat mekanisme Musyawarah Daerah (Musda), tampaknya Golkar tetap harus mempertimbangkan kemungkinan RK untuk maju di Pilgub DKI. 

Mengingat, saat ini RK sudah menjadi kader dari Partai Golkar, bukan tidak mungkin jika ini adalah kesempatan bagi Partai Golkar maupun RK untuk menghasilkan simbiosis politik yang signifikan. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk saat ini tampaknya belum ada lagi politisi yang dapat menarik atensi seperti Kang Emil. Secara hitung-hitungan politik tampaknya ini juga akan menguntungkan bagi Golkar nantinya. 

Niek Mouter dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Cost-Benefit Analysis menjelaskan jika aktor politik harus mempertimbangkan kerugian (cost) dan keuntungan (benefit) dalam memutuskan tindakan politik. 

Berkaca dari apa yang dijelaskan oleh Mouter, Partai Golkar harus mempertimbangkan untuk mendorong RK maju dalam Pilgub DKI dibandingkan Pilgub Jabar karena kemungkinan lebih banyak keuntungan yang diraih dibandingkan kerugiannya. 

RK memiliki catatan prestasi dalam membangun infrastruktur, memperbaiki transportasi, dan memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga masalah ini yang kiranya dibutuhkan warga Jakarta untuk diselesaikan segera. 

Selain itu, RK memiliki pendukung yang kuat dan cukup populer di kalangan masyarakat, terutama di media sosial. 

Argumen itu didukung oleh survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada April 2022 lalu yang membeberkan 10 nama tokoh yang dinilai mumpuni untuk memimpin Jakarta.  

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan pihaknya mendapatkan 10 nama tokoh itu berdasarkan survei kepada ahli yang memahami isu di Jakarta. 

RK sendiri berada di urutan teratas untuk memimpin The Big Durian kelak. Kang Emil mengalahkan nama-nama seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS tersebut. 

Meskipun sesama level gubernur, posisi DKI/Jakarta-1 kiranya lebih strategis dibandingkan dengan Jabar-1. Hal ini terjadi karena telah lama menjadi pusat perhatian nasional. 

Dalam beberapa penelitian ditemukan fakta jika konten-konten media di Indonesia masih sangat Jakarta-sentris, termasuk dalam politik. Ini menjadikan jabatan DKI/Jakarta-1 mendapatkan eksposur yang lebih dibandingkan gubernur lainnya. 

Ada beberapa contoh kasus Gubernur DKI Jakarta memiliki probabilitas untuk setidaknya mengikuti kontestasi pilpres, yakni Anies Baswedan dan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, nama terakhir berhasil menjadi presiden dua periode.  

Pencalonan RK di Jakarta kiranya akan menjadi investasi jangka panjang Golkar dalam kancah perpolitikan nasional. 

Terlebih, jika RK dapat menorehkan prestasi selama menjadi DKI-1 hingga kemudian nantinya mengantarkan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2029. 

Jika skenario ini terjadi, ini akan menjadi kader pertama Golkar yang ikut kontestasi pilpres setelah Jusuf Kalla (JK) pada 2009 lalu. Sebagai partai legendaris di Indonesia, ini tampaknya menjadi jalan pembuka untuk mengembalikan kejayaan Golkar. 

Namun, jalan RK menuju DKI/Jakarta-1 tampaknya tidak akan mulus. Hal ini karena Ahmed Zaky sudah mendapat mandat terlebih dahulu untuk maju di Pilgub DKI. 

Jika ingin membatalkannya, Partai Golkar harus melakukan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk meresmikan RK maju di Pilgub Jakarta, sekaligus membatalkan keputusan untuk mengusung Ahmed Zaky.  

Selain itu, masih ada hal lain yang dapat menunda keputusan penunjukan RK, yakni tanda tanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tentang apakah pemimpin Jakarta kelak masih melalui pemilu atau penunjukan pasca tak lagi menjadi ibu kota. 

Dengan berbagai keuntungan dan kerugian yang dijelaskan diatas, nama RK kiranya harus dipertimbangkan Golkar untuk maju bertarung memperebutkan kursi DKI/Jakarta-1. (S83)

PinterPolitik.com

“Perang adalah bagian dari strategi adaptif yang terhubung dengan kondisi-kondisi teknologi, demografi, dan ekologi.” – Marvin Harris, antropolog Amerika Serikat

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memiliki pandangan menarik soal isu majunya Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut Adi, jika bicara potensi kemenangan, Gibran seharusnya diusung di Jawa Tengah (Jateng), bukannya DKI Jakarta. “Kalau di Jateng, Gibran ini tidur saja pasti menang,” ungkap Adi pada 25 Juni 2022 lalu.

Hampir setahun setelahnya, Adi kembali mengulang pernyataan serupa. “Tanpa mendahului kehendak Tuhan, tidur saja Gibran bisa menang di Jateng ketimbang di Jakarta yang dipenuhi semak belukar politik yang selalu memberikan kejutan tak terduga. Banyak orang kuat kalah,” ungkap Adi pada 20 Januari 2023.

Adi memberikan tiga alasan di balik kesimpulannya. Pertama, seperti diketahui bersama, Jateng adalah kandang banteng alias basis massanya PDIP. Kedua, elektabilitas Gibran meningkat sejak menjadi Wali Kota Solo. Ketiga, Gibran dapat didukung oleh Gubernur Jateng saat ini, Ganjar Pranowo.

Bertolak dari poin-poin Adi, itu membuat kita mengajukan satu pertanyaan. Jika potensi menang jauh lebih besar di Jateng, kenapa Gibran ingin diusung PDIP di DKI Jakarta?

Akhir-akhir ini, isu majunya Gibran semakin kuat setelah Sekretaris DPD PDIP Jakarta Gembong Warsono menyebut namanya berpotensi diusung PDIP di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Selain Gibran, Gembong menyebut tiga nama lainnya, yakni Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.  

Bukti Tajamnya Tanduk Banteng

Bukti tajamnya tanduk banteng di Jawa Tengah dapat kita lihat pada Pilgub Jateng 2013. Saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi lawan petahana, Bibit Waluyo yang disebut-sebut begitu berpengaruh.

Rahmat Sahid dalam bukunya Puan Maharani Matang dalam Kerja Keras Politik, memberikan ulasan menarik di balik kemenangan Ganjar atas Bibit. Kala itu, berbagai pihak menaruh tanda tanya besar terkait keputusan PDIP mengusung Ganjar.

Pasalnya, sebagai petahana, survei menunjukkan Bibit memiliki popularitas sebesar 77%. Ini jauh dari Ganjar yang saat itu hanya memiliki popularitas sebesar 6,3%. Melihat bacaan survei, bahkan terdapat media yang menyebut PDIP “bunuh diri” karena tidak mencalonkan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih yang memiliki popularitas sebesar 40,6%.

Namun, analisis di atas kertas tersebut gugur. Sejarah mencatat pemenangnya adalah Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko.

Lalu, bagaimana kemenangan itu mungkin?

Rahmat Sahid menyebutnya sebagai bukti kekuatan mesin partai PDIP. Survei popularitas itu dirilis pada Oktober 2012 dan Pilgub Jateng dilaksanakan pada 26 Mei 2013. Artinya, hanya dalam waktu kurang lebih tujuh bulan, Ganjar menjadi begitu dikenal oleh masyarakat Jateng.

Sahid menjelaskan secara rinci strategi pemenangan PDIP. Pada bagan Tim Pemenangan Pilgub Jateng, terdapat tiga Komandan Tempur (Danpur), yakni Danpur Komunitas, Danpur Struktural, dan Danpur Gorong-gorong.

Danpur Komunitas bertugas mengatur aktivitas kampanye Ganjar-Heru. Fokus kegiatannya mengunjungi dan menyapa (blusukan) komunitas-komunitas di Jawa Tengah. Danpur ini juga bertanggung jawab menyebar setiap aktivitas kampanye dan blusukan di media massa dan media sosial.

Danpur Struktural bertugas menggerakkan seluruh elemen struktur partai, termasuk di dalamnya pengelolaan logistik dan atribut kampanye. Mereka juga bertugas untuk meng-upgrade tingkat popularitas dan tingkat elektabilitas Ganjar-Heru.

Sementara, Danpur Gorong-gorong bertugas mengkoordinasi jaringan non-kepartaian. Mengingat cakupan wilayah yang sangat luas, tim Gorong-gorong menambal celah-celah yang tidak tergarap secara optimal. Danpur ini juga berperan sebagai satuan intelijen yang menyuplai informasi strategis pemenangan.

Tidak hanya membentuk tim pemenangan, PDIP juga melibatkan seluruh kadernya di struktural partai, kader di eksekutif, dan di legislatif. Ini disebut dengan Tiga Pilar Partai.

Sebagaimana dirinci Rahmat Sahid, mesin partai PDIP sangatlah tangguh dan tidak perlu diragukan lagi. Inilah alasan kenapa Adi Prayitno secara satir menyebut “Gibran tidur saja bisa menang” di Jateng.

Lantas, dengan adanya kalkulasi kemenangan yang dapat dikatakan pasti, lalu kenapa Gibran justru didorong ke DKI-1? Seperti pernyataan Adi, bukankah PDIP seperti bertaruh jika mengusung Gibran di ibu kota?

Perluas Kandang Banteng?

Kita dapat menemukan jawabannya pada sejarah penaklukan umat manusia, yakni memperluas wilayah. Membaca sejarah kerajaan ataupun kolonisasi Eropa, kita melihat terdapat kecenderungan untuk memperluas wilayah dan menjadikan wilayah musuh sebagai wilayahnya. Alasannya adalah kontrol politik dan kekayaan.

Salah satu antropolog Amerika Serikat (AS) yang paling berpengaruh, Marvin Harris, dalam bukunya Cows, Pigs, Wars, and Witches: The Riddles of Culture, menyebut perang bukanlah hasrat kebinatangan tak terpahami sebagaimana yang menjadi asumsi umum selama ini, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup (survival) manusia.

Menurut Harris, perang atau penaklukan selalu berkaitan dengan persoalan ekonomi, ekologi, dan sumber daya, khususnya pangan. Ini tidak sekadar memenuhi hasrat atas perluasan wilayah, melainkan juga dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan golongan.

Baik kerajaan dan kekaisaran kuno, hingga negara modern, semuanya memiliki rasionalisasi yang sama. Mereka harus menjaga kehidupan wilayahnya. Untuk kepentingan itu, perlu dilakukan penaklukan wilayah lain untuk memperkaya sumber daya sekaligus memperkuat pengaruh politik.

Mengutip ilmuwan politik AS John Mearsheimer, suatu negara mestilah mempertahankan status hegemoninya. Untuk mempertahankan status itu, suatu negara akan memperluas dan memperdalam cengkeramannya terhadap negara lain. Di era modern, bentuknya mungkin tidak lagi seperti kolonisasi, melainkan penaklukan secara pengaruh politik – umumnya diikat oleh tekanan dan perjanjian ekonomi.

Pada kasus PDIP, kita dapat menemukan gambaran serupa. Kita perlu membayangkan PDIP seperti kerajaan, kekaisaran, atau negara yang ingin memperkuat pengaruhnya. PDIP ingin memperluas kandang banteng.

Dengan fakta PDIP sudah sangat kuat di Jateng, untuk apa mereka mengusung anak Presiden yang masih berkuasa di sana? Rasionalnya, mereka akan mengirim tentara terbaik untuk menaklukkan wilayah dengan sumber daya luar biasa yang belum dikuasai. Dan itu adalah DKI Jakarta.

Membahas Gibran tentu tidak terlepas dari sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti yang terlihat, status Gibran sebagai anak Presiden yang masih berkuasa membuatnya menjadi magnet politik. Ketika maju di Pemilihan Wali Kota Solo 2020, Gibran sampai hampir melawan kotak kosong karena semua partai mengusungnya.

Nah, dengan dilaksanakannya pemilu serentak pada 2024, dukungan politik (political endorsement) Presiden Jokowi tentu adalah intan permata. Berbagai partai politik dan politisi akan memperebutkannya. Sebagai syarat tak tertulis untuk mendapatkan dukungan itu, berbagai aktor politik sekiranya memahami bahwa mereka perlu mendukung Gibran jika nantinya benar-benar maju.

Dengan kata lain, tidak seperti kata Adi Prayitno, PDIP mungkin tidak benar-benar bertaruh dengan mengusung Gibran di DKI Jakarta. Terdapat kalkulasi dukungan politik Presiden Jokowi, serta keinginan partai banteng untuk memperkuat dan memperluas pengaruh politiknya. Sebagai pusat politik dan ekonomi, DKI Jakarta adalah wilayah yang sangat menggiurkan. (R53)

PinterPolitik.com

Saat pemberitaan media tersorot pada sosok calon presiden (capres) di 2024, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 sesungguhnya menjadi diskursus yang tidak kalah menarik. Nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu yang terkuat untuk “promosi” ke ibu kota.

Telaah itu sendiri dijabarkan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang membeberkan 10 nama tokoh yang dinilai mumpuni meneruskan estafet kepemimpinan dari Anies Baswedan.

Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan pihaknya mendapatkan 10 nama tokoh itu berdasarkan survei kepada ahli yang memahami isu di Jakarta.

Meskipun lebih jamak diprediksi sebagai kandidat capres, Ridwan Kamil sendiri sukses berada di urutan teratas untuk memimpin The Big Durian kelak. Kang Emil, sapaan akrabnya, mengalahkan nama-nama seperti Erick Thohir, Tri Rismaharini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS.

Pembahasan mengenai kandidat DKI-1 juga mengemuka pada awal pekan ini saat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Jakarta mendukung Ahmed Zaki (Bupati Tangerang) sebagai Calon Gubernur (Cagub) ibu kota.

Kader Partai Golkar itu sendiri sebelumnya telah diamanatkan oleh Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar DKI Jakarta untuk maju di Pilgub DKI 2024.

Akan tetapi, nama kader Partai Golkar lain yang juga mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany disebut jauh lebih tepat mewakili partai beringin.

Selain sederet nama di atas, Anies Baswedan pun boleh jadi akan kembali bertarung sebagai petahana jika gagal menjadi capres. Itu belum termasuk wakil Anies di Balai Kota saat ini, Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, yang dijagokan juga akan turut bertarung.

Dengan bertaburnya sosok-sosok beken, Pilgub DKI Jakarta bisa saja mengalahkan pamor dan keseruan Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Anies Tak Laku?

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menghadirkan dua pertarungan unik dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Untuk pertama kalinya, pilpres, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diselenggarakan serentak di tahun yang sama.

Ini tentu menimbulkan konsekuensi ketika berbenturan dengan dinamika politik yang telah berkembang sejauh ini. Menariknya, dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dampak Pilgub DKI Jakarta selalu memiliki irisan dengan pilpres.

Joko Widodo (Jokowi) misalnya, yang menjadikan Pilgub DKI Jakarta 2012 sebagai batu loncatan sebelum sukses merengkuh kursi RI-1 pada 2014. Lalu, ada residu politik identitas di Pilgub DKI 2017 yang kemudian merembet ke Pilpres 2019.

Secara teoretis, implikasi tersebut kiranya dapat dijadikan titik tolak untuk mengatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta 2024 berpotensi lebih menarik ketimbang edisi pilpres. Terlebih, politik Jakarta masih menjadi sentral perhatian publik serta perguliran politik daerah lain di negara +62.

Signifikansi itu dikemukakan oleh Heike Mayer dan David Kaufmann dalam tulisan mereka yang berjudul The Political Economy of Capital Cities. Keduanya mengatakan ibu kota memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara.

Sebagai pusat pemerintahan dan pengambil kebijakan, representasi ibu kota tak hanya bersifat simbolis tapi juga dalam konteks ekonomi dan perannya sebagai jaringan urban nasional.

Menjadi aspek teoretis komplementer pendapat tersebut, Scott Campbell dalam The Changing Role and Identity of Capital Cities in The Global Era membagi ibu kota ke dalam dua karakteristik, yaitu ibu kota sebagai pusat ekonomi dan bisnis; dan ibu kota sebagai secondary capital.

Jenis kedua ini lebih mengacu pada kota yang hanya memegang peranan sebagai seat of government, atau pusat administrasi pemerintahan saja.

Selain itu, menurut Ross Tapsell dalam bukunya yang berjudul Media Power in Indonesia, berkumpulnya hampir semua kantor pusat media di Jakarta, secara tak langsung menyebabkan pemberitaan media-media akan berkiblat pada “kepentingan Jakarta”.

Kecenderungan tersebut pada akhirnya membuat isu regional Jakarta seolah-olah menjadi isu nasional.

Model bisnis digitalisasi dan multi-platform yang mulai dianut oleh para konglomerasi media juga berkontribusi terhadap sentralisasinya isu-isu nasional pada Jakarta. Sehingga pada akhirnya siapa pun yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta  akan menjadi sorotan nasional.

Kemudian, alasan kedua yang menjadikan Pilgub DKI Jakarta 2024 berpotensi lebih menarik adalah soal perjudian Anies Baswedan.

Ya, Anies sekilas masih diliputi ketidakpastian jika berambisi bertarung di pilpres. Hingga detik ini, namanya hanya menghiasi survei dan usulan parpol dalam rapat kerja nasional (rakernas) semata.

Hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik Anies yang berpotensi kehilangan panggung politik dan memudar relevansinya dalam blantika politik dan pemerintahan pasca hengkang dari kursi Gubernur, Oktober 2022 mendatang.

Sosok Anies yang tanpa parpol pun berpotensi menimbulkan efek deparpolisasi. Fenomena politik deparpolisasi sendiri berbeda dengan orang yang tidak percaya politik yaitu apolitis.

Deparpolisasi adalah fenomena di mana masyarakat masih percaya terhadap politik, tapi tidak percaya dengan sistem kepartaian yang dirasa tidak mempunyai efek bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan deparpolisasi terjadi antara parpol dan pemilih yang disebabkan oleh dua hal, yakni afeksi psikologis dan rasional. Deparpolisasi ini menihilkan peran parpol dalam demokrasi yang terjadi di dunia perpolitikan Indonesia.

Eksistensi Anies di level nasional yang notabene sosok “serve no master” atau tidak mengabdi pada siapapun agaknya bisa merusak tatanan “nyaman” para parpol selama ini. Ketidakpercayaan terhadap parpol bisa saja meningkat jika Anies bertarung di Pilpres 2024.

Oleh karena itu, boleh jadi Anies akan kembali mencoba peruntungan di Pilgub DKI Jakarta 2024 sebagai petahana.

Namun, comeback Anies tampak tidak akan mudah. Mengapa begitu?

Butuh Skill Khusus?

Politik identitas yang kerap disebut menjadi senjata pamungkas Anies menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI edisi 2017 agaknya tidak akan laku lagi di edisi 2024.

Apalagi, Anies akan berhadapan dengan kandidat lebih segar dengan modal politik hingga prestasi mumpuni. Inilah yang kemudian menjadi alasan ketiga, mengapa Pilgub DKI Jakarta akan lebih menarik.

Well, sejauh ini cukup banyak nama dengan kaliber elite yang beredar untuk menggeser Anies dari jabatan Gubernur (re: bukan Plt.). Bahkan, diperkirakan, akan terjadi pertarungan antar-trah hingga saling sikut partai lima besar atau the big five: PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.

PDIP, misalnya, punya nama Gibran Rakabuming Raka serta Tri Rismaharini yang digadang akan mengadu nasib di ibu kota. Jika Gibran yang akhirnya diusung, kemungkinan akan terjadi pertarungan antara trah-Jokowi dengan trah-Ratu Atut Chosiyah, dengan skenario Airin Rachmi Diany dijagokan Partai Golkar.

Nama Ahmad Sahroni yang terkenal sebagai crazy rich Priok juga mulai memiliki kapasitas dan merengkuh popularitas sebagai perwakilan yang bisa ditawarkan Partai NasDem.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga dinilai masih berpeluang untuk “coba lagi” mewakili Partai Demokrat.

Ahmad Riza Patria yang menjadi wakil Anies, juga jamak disebut cukup memenuhi kualifikasi untuk naik kelas dari DKI-2 ke DKI-1.

Eits, masih ada sosok Ridwan Kamil yang dikatakan sangat memenuhi kualifikasi kepemimpinan ibu kota dari perspektif para ahli sebagaimana survei CSIS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di atas semua itu, ada satu skill yang kiranya wajib dimiliki dan menjadi kunci daya tawar pemilih Jakarta jika ingin dinilai pantas memimpin, yaitu comprehensive city management atau kemampuan manajemen tata kelola kota yang komprehensif.

Kemampuan itu telah menjadi teori sekaligus acuan bagi seorang kandidat pemimpin sebuah ibu kota dengan tingkat heterogenitas persoalan yang kompleks. Dalam buku City Management: Theories, Methods, and Applications, Shih-Kung Lai mengatakan city management theory memandang kota sebagai sistem kompleks yang besar.

Berdasarkan pendekatan kompleksitas, dalam kaitannya dengan teori pembangunan perkotaan yang berasal dari ekonomi perkotaan, seorang pemimpin sebuah kota harus memahami cara kerja kota.

Sistem kompleks itu terdiri dari banyak agen yang berinteraksi yang mengatur diri mereka sendiri menjadi beberapa pola.

Selain itu, ekonomi perkotaan, disebut Lai mengasumsikan perilaku rasional berdasarkan ekonomi neo-klasik dan bermaksud untuk menjelaskan pola fisik yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang terjadi di ruang kota.

Esensinya, sang pemimpin haruslah hadir dengan kemampuan untuk memecahkan masalah fisik dan non-fisik untuk meningkatkan kualitas manusia di dalam sebuah kota.

Maka dari itu, akan cukup dinantikan proses politik dan nama yang akan muncul jelang Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. (J61)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]edari masa kampanye Pilgub DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Salahuddin Uno sudah menggelontorkan wacana program rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah.

Ya mungkin saja tawaran program itu yang menjadi salah satu indikator masyarakat memilih Anies – Sandi. Ehm, mungkin saja begitu.

Namun, pasca memenangkan kontestasi, warga DKI Jakarta masih berharap dan mempertanyakan, bagaimana program rumah dengan uang muka nol rupiah, jadi ga sih? Atau cuma janji manis saat kampanye aja? Weleeh weleeh.

Ehm, asal tahu aja, sampai saat ini Anies – Sandi terpantau belum merealisasikan program yang katanya bisa membuat warga DKI Jakarta punya hunian tersebut.

Ternyata ehh ternyata, Pemprov DKI Jakarta aja belum menetapkan aturan final skema pembiayaan program rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah. Lah gimana dengan yang lainnya? Weleeh weleeh.

Makanya kalau kata Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, ia mengaku pesimis dengan program yang dicanangkan Anies – Sandi.

Soalnya hal – hal yang perlu dipersiapkan untuk program ini tak terpenuhi dengan baik, jadi pasti gelagapan gini deh ujung – ujungnya. Coba kalau lebih matang, ehmm, kan nantinya bisa meminimalisir risiko.

Tak aneh makanya Anies Baswedan akan dibuat pusing sama program rumah ini, ya gimana ga pusing, banyak persoalan yang muncul.

Nih contohnya aja, semisal Unit Pelaksana Teknis (UPT) gimana? SDMnya gimana? Skema pembiayaannya gimana? Ada yang berbenturan dengan kebijakan perbankan ga? Ampun deh, weleeh weleeh.

Apakah Anies – Sandi terlalu berpikir sederhana? Weeiitss, ini sih bukan sederhana tapi menggampangkan sesuatu, ehmmm. Atau yang penting program rumah uang muka nol rupiah laku dijual saat kampanye?

Tujuannya sih bagus untuk masyarakat, tapi jangan alih – alih untuk kepentingan masyarakat Pemprov DKI malah gelagapan, weleeh weleeh.

Nah makanya siapkan dulu perangkat dan segala kebutuhannya, baru bisa dikatakan sebagai pemimpin yang menepati janji.

Kalau malah mandeg atau berhenti ga jelas, berarti pemimpinnya sudah berkhianat dan ingkar dengan janjinya, ehmm, khianat.

Makanya kalau kata Najwa Shihab, kepemimpinan bukan perkara jabatan, tapi soal menjawab persoalan, seraya menebarkan harapan.

Masih sanggupkah Anies menjawab persoalan DKI Jakarta?  Anies berkhianat? Weleeeh weleeeh.(Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ontestasi politik dalam memenangkan salah satu calon kandidat, kendatinya pasti dibantu oleh tokoh – tokoh dan relawan yang menjadi kreator pemenangan.

Makanya tak aneh kalau sebagai ucapan terimakasih karena sudah menang, para tokoh yang berada dibalik layar itu nantinya akan diposisikan sebagai Komisaris, Direktur, atau jabatan strategis lainnya.

Hal itu juga sangat mungkin terjadi pada kemenangan yang mengantarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, menuju singgasana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Relawan bersusah payah mengkampanyekan Anies – Sandi hingga kemenangan bisa direbut. Tapi apa yang Anies – Sandi berikan kepada relawan? Weleeh weleeeh.

Makanya, suatu kewajaran kalau ada yang menyebut Anies – Sandi punya utang budi dengan para relawan. Ehmm, kalau namanya utang berarti harus dibayar dong, weleeh weleeeh.

Tapi, bagaimana cara Anies – Sandi membalas budi perjuangan para relawan? Memberikan jabatan strategis? Bagi – bagi kue kekuasaan dong?

Mari kita cermati saja pergerakannya Anies – Sandi secara seksama. Sebutlah isu yang sempat kontroversial tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

TGUPP era Anies – Sandi memiliki jumlah yang fantastis sekitar 73 orang dan tidak lupa dengan gaji yang sangat besar.

Ehmm, ada suara sumbang yang mengatakan dijadikan sebagai wadah para relawan Anies – Sandi. Wedeew, inikah cara Anies – Sandi mengakomodir para relawan?

Ehm, enak juga ya jadi relawan kalau yang diusungnya menang bisa dapat jabatan strategis, tapi sebenernya gimana kapasitasnya itu mumpuni ga kalau memegang suatu jabatan tertentu? Weleeeh weleeeh.

Ternyata, pengakomodiran para relawan Anies – Sandi tak hanya berhenti di TGUPP. Kini, Anies – Sandi baru saja mengangkat Rene Suhardono Canoneo sebagai komisaris utama Ancol dan Geisz Chalifah sebagai komisaris.

Usut punya usut, dua orang ini menjadi bagian dari tim sukses Anies – Sandi. Mungkin setelah menunggu cukup lama, kini akhirnya mendapat giliran dapat jabatan strategis, weleeeh weleeeh.

Kalau dari latarbelakang, Rene itu berprofesi sebagai penulis, sedangkan Giesz berprofesi sebagai budayawan. Nyambung dengan menjadi Komisaris Ancolnya itu di mananya ya? Uhuukk uhuuuk.

Kira – kira apa yang membuat dua tokoh ini dipertimbangkan dan lolos dari seleksi? Apalagi kata Sandiaga, seleksinya oleh pihak yang independen, ehmm, jadi ini jabatan ‘titipan’ atau bukan? Kayaknya sih, ehmm.

Mungkin benar ya apa yang dikatakan Joseph Rio Jovian Haminoto, bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang gratis atau setidaknya tanpa pamrih.

Relawan itu rela berkawan asalkan dapat jabatan ya? Weleeeh weleeeh. (Z19)