PinterPolitik.com

Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Livin’ life in peace

You

Ini adalah potongan lagu Imagine (1971) dari John Lennon. Lagu ini telah membuat masyarakat mengangankan dunia tanpa negara, surga, neraka, dan agama. Ya, mantan anggota The Beatles ini merupakan seorang kiri radikal. Menurut Karen Amstrong dalam bukunya Masa Depan Tuhan: Sanggahan terhadap Fundamentalisme dan Ateisme, lagu tersebut membawa asumsi peniadaan Tuhan akan memecahkan masalah dunia. Sayangnya, “itu adalah keyakinan yang terlalu sederhana”, tulis Amstrong.

Jauh sebelum John Lennon, pada pertengahan abad ke-19, filsuf Jerman Friedrich Nietzsche telah menyebarkan semangat menantang agama melalui frasanya, God is dead, Tuhan telah mati. Menurut Amstrong, tidak hanya membawa semangat pada sekularisme, gagasan Nietzsche telah membuat ateisme tidak lagi dianggap sebagai istilah pelecehan.

Jika sebelumnya hanya para filsuf dan ilmuwan yang berani berkata demikian, untuk pertama kalinya, rakyat biasa dengan senang hati menyebut dirinya ateis. Kemungkinan sejak Perang Salib dan peristiwa berdarah berbau agama lainnya, iman kemudian dianggap sebagai musuh perdamaian.

Ekspresi-ekspresi agama kemudian dilarang di depan umum. Ini menjadi ciri khas sekularisme yang menyebar luas di negara Barat, khususnya Eropa. Lebih jauh, tidak hanya dipandang sebagai musuh perdamaian, agama juga dinilai menghambat kemajuan peradaban, baik ekonomi maupun ilmu pengetahuan.

Baca Juga: Menguak Alasan FPI Dibubarkan

Namun, seperti yang disebutkan Amstrong, keyakinan seperti ini pada dasarnya begitu sederhana, dan sayangnya dangkal. Sebagaimana kritiknya terhadap Richard Dawkins, Sam Harris, dan Christopher Hitchens, serangan-serangan terhadap agama umumnya bertumpu pada pemahaman teologi yang dangkal. 

Dengan serampangan, karena melihat banyak pertikaian dan perang, agama kemudian disimpulkan sebagai akarnya. Menurut Amstrong, banyak konflik justru disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan politik, nasionalisme sekuler, dan keinginan menguasai dunia atau invasi.

Non Causa Pro Causa 

Senada dengan Amstrong, dalam bukunya The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, Francis Fukuyama juga mengurai kesalahan penarikan kesimpulan tersebut dengan meminjam pemikiran kausalitas (sebab-akibat) dari filsuf epistemologi, David Hume. 

Menurut Hume, sesuatu yang berkorelasi atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, belum tentu merupakan kausalitas. Menurut Fukuyama, jika melihat pada sejarahnya, agama justru muncul dan berperan dalam membentuk kohesi sosial. Artinya, agama justru adalah respons peradaban dalam menjawab pertikaian. 

Jika melihat serangan para ateis, seperti Richard Dawkins maupun Sam Harris, mereka kerap menghardik agama-agama besar seperti Islam dan Kristen sebagai pemicu konflik. Padahal, usia kedua agama tersebut tidak lebih dari 3.000 tahun. 

Sekalipun mengacu pada Hinduisme yang disebut sebagai agama pertama – sudah ada antara abad ke-15 dan ke-5 SM – usianya masih sangatlah muda karena bukti pertikaian telah ditemukan sejak era Neanderthal (genus Homo sebelum Sapiens). Neanderthal sendiri disebut telah ada setidaknya sejak 200.000 tahun yang lalu.

Ini misalnya disebutkan oleh Martin Smith dan John Stewart dalam tulisannya When did humans first go to war?. Menurut mereka, mengacu pada berbagai fosil yang ditemukan, tidak ada keraguan bahwa Neanderthal mengalami luka tumpul yang kebanyakan letaknya di kepala. Ini menunjukkan, perselisihan menggunakan senjata telah dilakukan oleh nenek moyang kita.

Baca Juga: Terorisme Makassar, Radikalisme Bukan Akar Masalahnya?

Dengan demikian, kekeliruan dalam menyimpulkan agama sebagai sumber pertikaian dapat disebut sebagai causal fallacy atau false cause – disebut juga non causa pro causa dalam bahasa Latin. Ini adalah kesalahan bernalar yang terjadi ketika penyebab (cause) keliru diidentifikasi. 

Lebih rinci, non causa pro causa adalah argumen yang bertumpu pada kekeliruan dalam menentukan korelasi dan kausalitas. Disebutkan X merupakan penyebab dari Y karena melihat keduanya memiliki korelasi, padahal Y disebabkan oleh Z. 

Non causa pro causa jelas terlihat pada asumsi agama adalah sumber pertikaian. Karena agama dan pertikaian dilihat berkorelasi, keduanya kemudian disimpulkan memiliki kausalitas, padahal sumber pertikaian adalah keegoisan manusia. Ini adalah hasrat atas kekuasaan. 

The Will to Power

Setelah mengurai kesalahan bernalar dalam asumsi agama adalah sumber pertikaian, sekiranya kita dapat lebih jernih dalam menganalisis fenomena berbagai konflik yang disebut berbau agama, seperti ketegangan politik di Pilgub DKI Jakarta 2017. Suka atau tidak, apa yang terjadi adalah pertentangan politik kekuasaan. Setiap individu maupun kelompok, dengan mengusung nilainya berusaha untuk menjadi dominan.

Dalam bukunya The End of History and the Last Man dan Identitas: Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian, Fukuyama mengungkit konsep thymos atau thymia dari Plato sebagai akar masalah pertikaian. Thymos adalah psikologi universal manusia akan hasrat untuk diakui. Ini membuat setiap individu ataupun kelompok sosial merasa memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan atas identitasnya.

Mengacu pada konsep thymos, lantas apa yang membuat kelompok Islam di Indonesia, seperti FPI, menuntut dengan keras identitasnya? 

Jawabannya dapat kita tarik ke rezim Orde Baru. Meskipun di akhir-akhir pemerintahannya Soeharto mendekati kelompok Islam, sebelumnya, represi terhadap kelompok Islam justru kentara dilakukan. 

Greg Barton, Kelly Bird, dan Susan Blackburn dalam buku Indonesia Today: Challenges of History menyebutkan pada tahun 1970-an, intelijen kepercayaan Soeharto, Ali Moertopo menginisiasi pembentukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Membawa sosok-sosok yang belajar di Amerika Serikat (AS), khususnya yang belajar dari Seymour Martin Lipset dan Samuel Huntington, diharapkan terjadi akselerasi modernisasi dan duplikasi demokrasi AS. Namun sayang, pada praktiknya Pancasila yang digunakan sebagai asas tunggal justru digunakan sebagai alat politik yang menargetkan segala bentuk kelompok kiri dan politik Islam.

Baca Juga: FPI, Buah Kesalahan Soeharto?

Berbagai pihak kemudian melihat ini sebagai pemicu perkembangan orientalisme di Indonesia. Sedikit konteks, orientalisme adalah cara pandang yang membayangkan, menekankan, dan membesar-besarkan perbedaan masyarakat dan budaya Timur, khususnya Arab dibandingkan dengan Eropa dan AS (Barat). Sering kali budaya Arab disebut terbelakang, tidak beradab, dan terkadang berbahaya.

Setelah mengalami represi bertahun-tahun di bawah rezim Orde Baru, Reformasi kemudian menjadi tonggak kebebasan ekspresi agama. Ditambah dengan adanya Revolusi Iran 1979, mengangkat kembali nilai-nilai Islam untuk menantang hegemoni nilai Barat menjadi pemikiran yang diterima secara umum.

Seperti yang disebutkan Nietzsche dalam bukunya The Will to Power, hasrat atas kekuasaan adalah kekuatan irasional yang ditemukan pada semua individu dan disalurkan ke arah yang berbeda-beda. Hasrat ini tidak bisa dimaknai negatif maupun positif karena merupakan sifat alamiah manusia. Penekanannya sama dengan konsep thymos.

Well, pertikaian atau konflik akan selalu ada. Entah itu dipicu oleh agama, jabatan politik, ataupun penguasaan ekonomi. (R53)

PinterPolitik.com

“Barangkali saja orang akan mengingat tulisanku ini: Akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik.” ~ Pramoedya Ananta Toer

[dropcap size=big]E[/dropcap]sok hari, warga DKI Jakarta akan menentukan kepala daerahnya untuk lima tahun mendatang. Pada akhirnya, kehebohan dan suasana ‘panas’ yang beberapa bulan ini dirasakan warga Jakarta, maupun para netizen yang ‘bertarung’ dengan taring komen saling menggigit di media sosial, diharapkan juga ikut mulai berkurang.

Menurut pengamat psikolog politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, pemilihan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta tahun ini memang merupakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang paling heboh dan paling panas. Semua ini, hanya karena dipicu oleh satu orang semata, yaitu sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurutnya unik.

“Sebelum pemilihan saja, situasinya sudah panas sekali dan ini karena dipicu oleh sosok Ahok yang unik. Untuk pertama kalinya dalam peta politik, ada calon dari minoritas, agama dan ras, di tempat yang sentral (Jakarta),” terang Hamdi beberapa waktu lalu.

Sosok Ahok yang keturunan Tionghoa dan non muslim, memang menjadi kandidat terunik dalam sejarah Pilkada DKI. Oleh karena itu, menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie SH, hal tersebut lumrah terjadi dan perlu waktu untuk menghilangkannya.

Menurut Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, membayangkan tidak ada isu SARA saat berdemokrasi sangat sulit. Mengingat sistem demokrasi Indonesia masih relatif baru. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk tidak membenarkannya. “Sebisa mungkin dicegah, karena negara bisa bubar hanya gara-gara itu,” katanya.

Presiden Jokowi Sayangkan Politisasi SARA https://t.co/LLO7MLstOk pic.twitter.com/dJtep9n9pk

— METRO TV (@Metro_TV) 23 Februari 2017

Pilkada DKI Terburuk

Penyebaran kebencian dan kampanye hitam, merupakan isu yang paling mudah disebar, terutama di media sosial. “Sosial media yang menebar fitnah, kebencian, black campaign, mobilisasi yang palsu, isu SARA, dan hoax, mewarnai masa kampanye. Sehingga menjadi yang terburuk dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, Maret lalu.

Komentar bahwa Pilkada DKI tahun ini merupakan yang terburuk, juga datang dari Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta tercatat sebagai Pilkada terburuk sepanjang sejarah, bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, yaitu pada 2007 dan 2012.

Siti Zuhro menganggap, penyelenggaraan Pilkada tahun ini ternodai dengan isu SARA yang menjauhkan isu rasionalitas. Ia juga menyayangkan penyelenggara pemilu yang seolah tak berdaya mengatasi situasi tersebut. Padahal, aturan sudah jelas. “Tidak ada inisiatif dari penyelenggara Pilkada untuk melakukan kreasi menangkalnya,” katanya.

Sejumlah pihak khawatir, isu SARA akan melemahkan kualitas demokrasi Indonesia. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Hendardi mengatakan, ekspolitasi isu SARA akan “melumpuhkan akal sehat publik”. Dengan kata lain, publik menjadi tidak logis, sehingga mereka bukan memilih berdasarkan kinerja dan prestasi para paslon. Ini terbukti dari hasil survei yang membuktikan bahwa pendukung kedua pasangan calon terbagi atas kelompok agama, etnis, pendidikan, dan pendapatan yang berbeda.

Memanen Suara Lewat SARA

Januari lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang memperlihatkan mayoritas responden menganggap sentimen agama adalah hal yang krusial dalam memilih cagub. “Sebanyak 71,4 persen masyarakat menganggap sentimen agama sangat penting dalam memilih calon pemimpin gubernur dan wakil gubernur (DKI),” kata peneliti LSI Adrian Sopa.

Bila kita menilik dari teori The Elementary Forms of Religious Life yang diungkapkan oleh Emile Durkheim, sentimen masyarakat untuk memilih tokoh dari agama yang sama, merupakan hal yang lumrah. Agama, menurutnya, merupakan sistem yang menyatukan keyakinan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral. Sehingga agama menciptakan kesadaran kolektif (collective consciouness) yang kemudian menjelma menjadi perwakilan kolektif (collective representation).

They overlook the essential element of moral life, that is, the moderating influence that society exercises over its members,

— Émile Durkheim (@emile_durkheim_) 19 Agustus 2012

Menurut Emile, agama merupakan lambang collective representation dalam bentuk yang ideal. Agama juga menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif, seseorang yang sering terlibat dalam upacara keagamaan, maka kesadaran mereka tentang collective consciouness juga akan semakin bertambah kuat, karena terbawa dalam kehidupan sehari-hari.

Direktur Populi Center Usep Ahyar melihat, kesadaran bersama ini kemudian membuat masyarakat merasa terintimidasi bila melakukan hal yang ‘berbeda’ dari kelompoknya. “Ketika isu SARA dan politik identitas menguat, maka ada yang merasa terintimidasi. Ada yang kebebasan pendapatnya menjadi terhalang, menjadi takut mengemukakan pendapat. Isu SARA dan politik identitas itu kan pasti sengaja dibuat secara politik dan itu meniscayakan bahwa kelompoknya yang paling hebat, sedang yang lain subordinat.”

Jakarta Kebal Isu SARA?

Menariknya, walaupun isu SARA begitu kuat dihembuskan bahkan sebelum Pilkada 15 Februari lalu berlangsung, dan Ahok sudah duduk di bangku pesakitan menghadap meja hijau akibat tuduhan penodaan agama. Namun hasil penghitungan suara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengumumkan kemenangan bagi sang Pertahana Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat (Ahok-Djarot).

Peneliti Pusat Data Bersatu (PDB) Agus Herta Soemarto mengatakan, di dalam umat Islam, SARA menjadi isu yang signifikan sehingga berpengaruh dalam menentukan gubernur. “Saya ambil contoh, wilayah signifikan yang selama ini dikenal sangat Islami. Basis-basis pengajian habib ternyata pilihannya beragam, kalau pun yang menang nanti misalnya Anies-Sandi, kemenangannya tidak akan mutlak karena suaranya tersebar.”

Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi hasil tungra tk. Provinsi
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017
Telah selesai pic.twitter.com/u9hrPTf2Rl

— KPU DKI JAKARTA (@kpu_dki) 26 Februari 2017

Faktor inilah, yang menurutnya,  menjadi penyebab kekalahan Agus H. Yudhoyono-Silvyana Murni (Agus-Silvy). Ia juga menyimpulkan bahwa di basis-basis massa Islam, isu SARA tidak sepenuhnya berlaku. Agus menilai, pemilih Jakarta sudah cukup rasional dan dewasa dalam memilih. “Isu SARA berpengaruh hanya yang tampak di permukaan saja, namun ketika di bilik suara, pertimbangannya bukan isu SARA.”

Berdasarkan survei PDB, di golongan Muslim sebanyak 53 persen memilih calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi), 37 persen memilih Ahok- Djarot, dan 10 persen mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara di kalangan non Muslim, 86 persen memilih Ahok-Djarot dan hanya 9 persen yang memilih Anies-Sandiaga, sedangkan 5 persen tidak menjawab.

Jakarta Dalam Dilema

Mendekati waktu pemilihan, sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan prediksi siapa cagub yang mungkin memenangkan kontestasi ini. Walau hasilnya berbeda-beda, namun terlihat jelas bahwa kekuatan kedua paslon nyaris sama kuat. Kemenangan yang diraih, sebagian besar memperlihatkan selisih yang sangat tipis. “Kalau mau dilihat siapa yang lebih unggul, agak sulit, agak imbang,” ucap Pengamat Politik Ikhsan Darmawan, Rabu (12/4) lalu.

Menurut Ikhsan, setiap pasangan calon mempunyai keunggulan. “Anies bisa menang di sisi psikologis, sedangkan Ahok di sisi rasional lebih kuat. Tinggal pemilih yang akan menyimpulkannya,” katanya. Namun dibalik itu, terselip pula dilema yang akan mewarnai kemenangan masing-masing paslon. Siapapun yang menang nantinya, akan banyak menimbulkan pertanyaan akan masa depan Jakarta nantinya.

Apabila Anies-Sandi Menang

Menurut Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny Januar Ali (LSI Denny JA), pada putaran kedua ini, survei menunjukkan paslon Anies-Sandi akan mengungguli paslon Pertahana Ahok-Djarot, yaitu dengan angka 49,7 persen. Sementara pasangan Pertahana Ahok-Djarot, hanya mendapat 40,5 persen suara. Sedangkan undecided voters ada di angka 9,8 persen.

Namun menurut Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris, apabila Anies-Sandi menang, maka akan menjadi bukti cederanya komitmen fundamental bangsa. Karena pada akhirnya, tekanan massa tidak hanya berdampak pada kegagalan Ahok sebagai Gubenur, tapi juga hancurnya komitmen fundamental bangsa, yaitu hilangnya keberagaman yang selama ini diagung-agungkan Indonesia.

Apalagi saat ini, umat Islam terbagi dalam dua kubu, yaitu umat Islam yang membenci Ahok dan umat Islam yang pro Ahok. Jadi bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi semakin parah jika Ahok  kalah hanya karena simbolisasi agama. “Isu SARA sudah pada rute untuk kehancuran bangsa ini,” kata peneliti dari CSIS, J. Kristiadi.

Apabila Ahok-Djarot Menang

Hasil survei yang berbeda dihasilkan Lembaga survei Charta Politika, di mana pasangan Ahok-Djarot menang tipis dengan meraih 47,3 persen suara, dibanding duet Anies-Sandi dengan 44,8%. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, sekitar 71,9% warga Jakarta puas atas kinerja Ahok-Djarot, sementara 26,3% lainnya menyatakan tidak puas. Menurutnya, jumlah masyarakat yang menginginkan Ahok terpilih lagi sebanyak 42,8%, sementara yang menolak mencapai 37,9%.

Apabila benar, maka kemenangan Ahok nantinya juga akan menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, bagaimana kasus dengan penistaan agama yang menjeratnya? Apabila Ahok terpilih kembali, apakah ini akan mempengaruhi keputusan pengadilan? Atau bila ternyata Ahok mendapat vonis bersalah dan harus dihukum, apakah jabatannya itu akan langsung gugur dan diambil alih oleh wakilnya, Djarot?

Pertanyaan selanjutnya, apabila Ahok berhasil memenangkan pertarungan, akankah pihak lawan, dalam hal ini kubu Anies-Sandi beserta ormas Islam pendukungnya akan rela menerimanya? Ataukah warga Jakarta harus kembali terbelit dengan isu SARA dan tindakan yang mungkin akan lebih radikal lagi dari sebelumnya? Apakah nantinya pihak Anies-Sandi dan Prabowo, akan berkeras meminta pencoblosan ulang?

Siapapun yang menang nantinya, hasilnya tetap melukai sebagian warga Jakarta yang paslonnya mengalami kekalahan. Namun di sinilah kedewasaan berpolitik warga Jakarta dan juga ormas-ormas di dalamnya untuk dapat berlapang dada. Semoga ajakan Ketua MUI Kiai Ma’ruf Amien untuk menerima siapapun yang berhasil merebut kursi Gubernur DKI nanti, harus didukung oleh segenap bangsa terutama warga DKI Jakarta.

“Ahok menang atau kalah saya tidak tahu. Itu masih di Lauhul Mahfudz. Kalau kalah ya nggak ada masalah, andaikata dia menang ya nggak ada masalah juga,” ujarnya. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dia akan siap dengan siapapun yang menang atau yang kalah di Pilgub DKI Jakarta. Termasuk jika Ahok yang menang. “Menang kita terima, kalah kita terima,” pungkasnya. Jadi jangan lupa, bijaksanalah dalam memilih. Bagaimana pendapatmu?

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]A[/dropcap]jang Pilkada DKI 2017 putaran kedua kali ini diramaikan oleh aksi saling jiplak program antara pasangan Ahok dan Djarot dengan Anies – Sandi, keduanya pun sama – sama saling melemparkan sindiran. Ahok mengatakan bahwa semua program – program yang ia bawa selama kampanye merupakan program yang sudah ia kerjakan selama menjadi kepala daerah DKI Jakarta. Sementara Anies merasa bahwa ada beberapa programnya yang dicontek oleh Ahok dan dibuat seakan – akan itu programnya.

“Memang kalau ide bagus itu sering ditiru yah. Jadi warga Jakarta, inilah contoh bahwa anda nanti akan nyaksikan ide – ide baru, ide – ide original yang bermanfaat buat warga Jakarta,” ujar Anies.

Anies tidak mempermasalahkan jika ide dan gagasannya tersebut ditiru. Bahkan hal tersebut menjadi pesan kepada warga Jakarta bahwa Anies – Sandi mampu melahirkan terobosan untuk warga Jakarta.

Mengetahui dirinya “diserang”, Ahok pun membalas tudingan Anies. Menurut Ahok, semua program segar yang dipaparkannya kepada publik memang selalu dituding Anies adalah sebuah tiruan. “Mana ada sih program asli Ahok – Djarot. Semua kan program orang kata (milik) pasangan nomor tiga,” ucapnya sembari terkekeh di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Ahok pun heran, menurutnya Anies dan Sandiaga Uno gemar mengklaim bahwa program miliknya merupakan jiplakan dari pasangan nomor urut tiga itu. Oleh karena itu, dia hanya menyerahkan kepada warga Jakarta menilai apakah programnya merupakan plagiat dari pasangan lain atau tidak.

Keduanya seakan tidak mau mengalah dan saling merasa dirinyalah yang memiliki program tersebut, siapakah sebenarnya yang menjiplak?

Program Rebutan Ahok – Anies

Salah satu syarat agar dilirik oleh masyarakat dalam Pilkada haruslah memberikan program – program kerja yang  menarik agar masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung dalam menentukan pemimpin baru mereka.

Kisruhnya aksi saling klaim program antara Ahok dan Anies ini seakan memberikan tontonan baru lagi kepada masyarakat. Apa saja program yang sedang diperebutkan oleh kedua belah kubu? Inilah beberapa contohnya,

Tunjangan Untuk Lansia

Dalam mengurusi para lansia di Jakarta, Ahok – Djarot berencana meluncurkan program untuk membantu para lansia yang diberi nama Kartu Jakarta Lansia (KJL) sebelum masa jabatannya berakhir. KJL akan diluncurkan tahun ini oleh Ahok-Djarot setelah masa cuti kampanyenya selesai.

Kartu yang nantinya dibuatkan khusus untuk para lansia yang hidup serba kekurangan atau pun lansia yang tidak lagi diurusi sanak keluarga. Anggaran yang akan digunakan untuk KJL adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2017. Bantuan untuk lansia dari keluarga tidak mampu atau yang hidup sendiri adalah Rp 600 ribu setiap bulan.

Program kartu ini pun dipermasalahkan oleh Anies, ia mengklaim bahwa program KJL ini sudah masuk ke dalam 23 rencana kerjanya dan Sandiaga apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wagub DKI. Janji yang diberikan oleh pasangan yang diusung oleh dua parpol itu adalah memberikan tunjangan sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi warga lansia.

OK OCE dan Jakarta Creative Hub

Namun sebelumnya, Sandi akan mendidik terlebih dahulu warga Jakarta agar bisa memastikan bahwa mereka siap masuk ke dalam job market yang tadi sudah disebutkan.

Sementara itu dilain sisi, Ahok telah mendirikan dan meresmikan pusat industri kreatif bernama Jakarta Creative Hub (JCH). Konsep antara JCH dan Ok – Oce dinilai kurang lebih sama, yakni pengembangan industri kreatif anak muda. Dituding menjiplak, Ahok pun membantah jika program JCH meyontek program andalan cawagub Sandiaga Uno itu.

Ahok tidak menampik bahwa OK OCE lebih dikenal dikalangan masyarakat dari pada JCH, namun dalam idenya, JHC adalah OK OCE sesungguhnya. Ahok mengaku ide tersebut datang dari keluhan para pengusaha muda yang mendapat kantor di Jakarta. Oleh karena itu, Dinas UMKM DKI bersama CSR dari PT Singa Propertindo membangun kantor murah atau kantor pemasaran yang bersubsidi bagi anak muda yang bergerak di industri kreatif seperti desain grafis, membatik, kafe dan film.

Perumahan Rakyat Murah

Anies – Sandi sempat memaparkan program DP hunian tempat tinggal nol rupiah sebagai salah satu program kerja mereka. Jika mengacu pada keterangan di kanal resmi Anies – Sandi, dalam artikel di kanal tersebut dikatakan bahwa program rumah DP nol rupiah adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Namun program DP nol rupiah ini bukan berarti sama sekali tidak ada DP untuk pembelian hunian tempat tinggal di Jakarta. Tapi ada mekanisme pengganti syarat DP yang dianggap memberatkan, yaitu dengan konsistensi perilaku menabung selama beberapa bulan.

Menanggapi program Anies yang dituding membohongi masyarakat dengan embel – embel DP nol rupiah, Ahok menganggap Anies kembali lagi mencuri idenya. Ide rumah murah tersebut sudah dilaksanakan Ahok dengan membuat rusun, bahkan Ahok pun membuat 4 skema tentang hunian tersebut sebagai berikut,

KJP dan KJP+

Kartu Jakarta Pintar, menjadi salah satu program andalan kedua calon mengenai pentingnya pendidikan. Walaupun namanya hampir sama, namun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Jika KJP milik Ahok hanya diberikan kepada anak – anak yang masih sekolah namun tidak mampu membayar iuran dan membeli perlengkapan sekolah, berbeda dengan KJP+ yang menurut Anies akan diberikan kepada semua anak-anak di Jakarta baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah.

Jika dilihat dari program-program yang dilemparkan oleh kedua cagub kepada masyarakat, program manakah yang kira-kira paling realistis?

Menurut pengamat tata kota, Yayat Supriatna, program dua calon gubernur DKI Jakarta soal tata kota adalah yang paling realistis. Yayat menambahkan dua kandidat itu menguasai lapangan dan realistis. Namun, menurutnya ibu kota dinilai tak perlu rencana baru saat ini, yang perlu dilakukan di Jakarta adalah memperbaiki persoalan Jakarta secara realistis.

Elektabilitas Terbaru Ahok – Anies di Mata Masyarakat

Aksi saling jiplak menjiplak program menjadi salah satu suguhan drama yang disajikan pada Pilgub DKI kali ini. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, perdebatan soal jiplak menjiplak program dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan suatu hal yang sehat di dunia politik.

“Menurut saya itu sehat, ini sudah masuk substansi tiru meniru program,” kata Yunarto

Menurutnya dalam sebuah demokrasi, melanjutkan atau meniru program yang dianggap baik untuk masyarakat bukanlah sesuatu yang salah. Karena yang dilihat adalah efektifitas program dan target sasaran.

“Saling sindir program, saling membantah, senegatif apa pun selama terkait dengan program, sah-sah saja. Demokrasi dianggap matang ketika dipenuhi kampanye negatif tidak terkait sentimen SARA, tetapi program,” tambahnya.

Bagaimana elektibilitas terbaru kedua calon dimata masyarakat?

Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survey terbaru terkait dengan elektabilitas Ahok – Djarot dan Anies – Sandi di Pilgub DKI 2017. Hasilnya, tingkat kepuasan warga terhadap Ahok tinggi, namun elektabilitas Anies unggul. (A15)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]asuki Tjahaja Purnama alias Ahok akhirnya dipertemukan kembali dengan Anies Rasyid Baswedan untuk beradu argumen dalam sebuah forum debat, ini merupakan pertemuan pertama kali keduanya dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Debat keduanya tersaji eksklusif dalam program Mata Najwa bertajuk: Babak Final Pilkada Jakarta, pada Senin (27/3) lalu.

Debat ini agak berbeda dengan debat-debat pemilihan pejabat publik di Indonesia sebelumnya, dimana biasanya debat yang selama ini dibuat berlangsung dalam format yang kaku dan cenderung searah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panelis atau moderator. Jawaban dan pertanyaan dalam debat tersebut pun dibatasi sehingga terasa membosankan. Namun dalam debat di Mata Najwa, keduanya diadu dengan konsep diskusi terbuka, sehingga euforia debat menjadi lebih cair dan seakan “memaksa” kedua kandidat untuk beradu argumen dari topik yang ditentukan oleh moderator.

Keduanya pun beradu argumen mengenai realisasi program Pemprov DKI Jakarta di masa pemerintahan Ahok, mulai dari permasalahan kesehatan, transportasi, pendidikan, hingga program layanan sosial ekonomi. Dalam debat tersebut perang kritik dan aksi saling sindir pun meluncur dengan mulusnya, sehingga membuat suasana debat menjadi lebih hidup.

Sindir – Menyindir Dalam Debat Pilgub DKI Jakarta

Aksi saling sindir – menyindir memang sangat mewarnai keberlangsungan Pilgub DKI Jakarta 2017 ini. Berbagai isu dilemparkan ke permukaan, hingga tidak sedikit juga yang menjadi bibit permasalahan dari kegaduhan masyarakat di ibu kota DKI Jakarta ini.

Satu hal yang menarik dari rangkaian debat tersebut, di mana dalam satu sesi Najwa memberikan pertanyaan kepada Ahok dan Anies tentang pelayanan publik dan birokrasi. Ahok dan Anies pun menjawab sesuai persepsi dan karakter masing – masing kedua calon.

“Persepsi Pak Basuki ceplas-ceplos, suka memecat anak buah, Pak Anies persepsinya santun tapi tidak mungkin berani memecat anak buah. Tepatkah persepsi itu?,” kata Najwa.

Ahok pun menjawab bahwa walaupun ia ceplas – ceplos dalam berbicara namun ia mengaku tidak pernah memecat anak buah sesuai keputusan pribadinya, melainkan melalui keputusan tim dalam forum. Berbeda lagi dengan jawaban Anies dalam menjawab pertanyaan yang sama, jawaban Anies malam itu cukup mengejutkan, Anies yang terkenal santun pun menjawab pertanyaan Najwa dengan sindiran kepada Ahok.

“Sekarang saja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari Gubernur,” kata Anies berkelakar, yang langsung disambut riuh para penonton.

Mendengar hal tersebut, Ahok pun membalas pernyataan Anies. Menurut Ahok, Anies memang berhak memecat dirinya tapi dalam kapasitas dirinya sebagai masyarakat DKI Jakarta bukan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau saya bukan tergantung Pak Anies tapi tergantung warga Jakarta. Karena kontrak saya sampai Oktober. Saya sekarang juga pelayan Pak Anies, karena saya pelayan warga Jakarta,” kata Ahok.

Lalu mengenai sosok figur seorang Gubernur DKI Jakarta yang ideal, Ahok yang mendapat giliran pertama mengatakan bahwa sebagai seorang Gubernur harus menjadi contoh bagi masyarakatnya. Ahok pun mengaku sudah berusaha berperilaku bersih, transparan dan memegang prinsip melayani publik dengan empati.

Anies, yang menerima giliran berikutnya, memulai deskripsinya mengenai kepemimpinan ideal dengan kalimat, “Kepemimpinan harus efektif, bisa merumuskan masalah dan target dengan benar sehingga ukuran jelas, hasilnya jelas, birokrasi jalan baik.”

Adu program pun berlanjut ke permasalahan pendidikan bagi warga DKI Jakarta, seperti yang diketahui bahwa kedua calon pemimpin DKI Jakarta ini sama – sama mempunyai program kartu pendidikan yang bernama kartu Jakarta Pintar (KJP). Jika dilihat dari masalah waktu, ide KJP tersebut adalah miliknya saat masih mendampingi Jokowi dahulu. Namun, Anies mengklaim bahwa program yang ditawarkan berbeda satu sama lainnya.

Ahok bersikukuh bahwa ia  tidak akan mengubah ketentuan KJP. Program KJP hanya untuk mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah, sementara bagi anak-anak yang putus sekolah nantinya akan ada paket sendiri.

Sedangkan program KJP yang ditambahkan tanda “+” (plus) yang dicanangkan Anies Baswedan justru mencakup anak yang juga di luar sekolah formal. Maksud plus disini menurut Anies adalah karena pemerintah bertanggung jawab memberikan pendidikan bukan hanya untuk mereka yang mengenyam pendidikan saja melainkan mereka yang putus sekolah juga akan dapat.

Untuk permasalahan transportasi di DKI Jakarta, keduanya adu gagasan mengenai angkutan umum sebagai sarana transportasi warga. Anies pun berjanji akan mengintegrasikan antar angkutan umum, seperti transportasi bus dan angkutan kota (angkot). Anies mengaku sudah punya program Ok On Trip sebagai upaya integrasi sistem transportasi untuk menggandeng angkot di Jakarta.

“Kita membayangkan sistem transportasi tersambung dari bis kecil, bis sedang, BRT, LRT, MRT sebagai core terintegrasi, tersambung dalam satu sistem,” kata Anies

Menurut Anies, gagasannya ini ternyata sedang diterapkan oleh Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Anies dengan wajah sumringah menyindir Ahok yang sempat menganggap angkot tak masuk dalam ketentuan UU transportasi, tapi pada akhirnya dirangkul oleh PT TransJakarta.

Debat pun berlanjut membahas permasalahan rumah untuk rakyat. Anies mengklaim Hanya 51% warga yg memiliki rumah sendiri. Sisanya 49% tidak memiliki rumah, bahkan 2,8 juta kaum milenial terancam tidak bisa memiliki rumah. Menurutnya, dalam pembelian rumah hal paling berat adalah uang muka, oleh karena itu ia menawarkan program pembelian rumah dengan uang muka 0 persen.

“Warga memiliki kesempatan memiliki rumah mereka. Kami memberikan bantuan pembiayaan rumah. Rumah dengan angka Rp350 juta itu banyak, bukan hanya di pinggiran kota, di tengah kota banyak. Pemerintah harus menyelesaikan supply and demand,” terang Anies.

Ahok pun sepakat dengan pernyataan Anies tersebut mengenai pemerintah seharusnya menjadi jembatan dari masalah mengenai kesenjangan harga rumah dan kemampuan warga untuk membeli rumah di Jakarta. Namun ia menyanggah mengenai angka RP350 juta tersebut, menurutnya itu tidak realistis.

“Tadi kan bilang orang mau jual rumah Rp300 juta, pemerintah mau nolong dia. Nah, untuk sediakan 100 rumah dengan harga Rp300 juta ya perlu Rp300 miliar. Uang dari mana itu?,” tegas Ahok.

Dalam debat yang penuh aksi saling sindir ini terlihat bahwa Anies sangat agresif menyerang Ahok, sementara Ahok menanggapi serangan tersebut dengan santai dan sesekali disertai guyonan tanpa merasa terbebani sama sekali.

Perbedaan gaya bicara keduanya semakin menunjukan bagaimana retorika keduanya dalam mengambil hati warga DKI Jakarta. Menurut Socrates, pentingnya retorika adalah sebagai metode pendidikan dalam rangka mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan dalam rangka upaya mempengaruhi rakyat. Jadi, retorika penting sebagai persiapan seseorang untuk menjadi pemimpin.

Apa Kata Netizen?

Melihat debat perdana kedua calon Gubernur di putaran kedua tersebut tidak luput dari pantauan para masyarakat dunia maya. Bagaimana komentar mereka setelah melihat debat?

Candidate @aniesbaswedan is speaking like Candidate @realDonaldTrump – playing blue collar populism. #MataNajwaDebatJakarta

— Ericssen (@EricssenWen) March 27, 2017

“Candidate @aniesbaswedan is speaking like Candidate @realDonaldTrump – playing blue collar populism. #MataNajwaDebatJakarta” – @EricssenWen

Debat kmrn kok aneh bgt.. Ahok bahas jakarta….Anis malah bahas Ahok.. ????? #MataNajwaDebatJakarta #313BukanKita

— gandy (@gandy_koz) March 29, 2017

“Debat kmrn kok aneh bgt.. Ahok bahas jakarta….Anis malah bahas Ahok.. #MataNajwaDebatJakarta #313BukanKita” – @gandy_koz

#MataNajwaDebatJakarta mau tanya apa seorang berstatus terdakwa tetap bebas jadi gubernur yah? Kenapa tdk skalian ambil dari lapas

— Pebri (@pebripewali02) March 28, 2017

“#MataNajwaDebatJakarta mau tanya apa seorang berstatus terdakwa tetap bebas jadi gubernur yah? Kenapa tdk skalian ambil dari lapas” – @pebripewali02

https://twitter.com/DeasyKonsultan/status/846861740449001472

“#MataNajwaDebatJakarta Bpk terdakwa Penista Agama,terlihat gugup dan tak bergeming dlm debat. Kalah kelas,muka merah menahan esmosi..” – @DeasyKonsultan

Debat Pilgub DKI Dengan Cita Rasa Pilpres AS

Melihat gaya menyerang Anies Baswedan terhadap Ahok, seakan mengingatkan kembali seperti panasnya persaingan Donald Trump dan Hillary Clinton pada saat pemilihan presiden AS tahun lalu, perjalanan keduanya demi merebut kursi pemimpin disertai dengan aksi saling sindir menyindir baik itu dalam debat maupun dalam kampanye keduanya.

Jadi, dari debat perdana Pilgub DKI Jakarta putaran kedua tersebut, walaupun bukan debat resmi dari KPU akan tetapi masyarakat DKI Jakarta kurang lebih dapat melihat siapakah yang lebih pantas dipilih untuk memimpin ibu kota DKI Jakarta, apakah Anies Baswedan atau kah Basuki T. Purnama alias Ahok? Berikan Pendapatmu. (A15)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]engadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Sidang ke-16 ini merupakan kesempatan terakhir tim penasihat hukum terdakwa menghadirkan saksi dan ahli. Sebanyak tujuh ahli akan dihadirkan hari ini dalam persidangan.

Melihat kasus yang menimpa Ahok, Budayawan Mohamad Sobary menilai kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukanlah penistaan agama. Menurut dia, Ahok hanyalah korban dari keserakahan politik.

Beberapa hari lalu, Ahok – Djarot sempat disindir kubu Anies – Sandi perihal perubahan foto Djarot pada surat suara, di mana Djarot menggunakan peci dalam foto tersebut. Hal tersebut menuai spekulasi bahwa foto Djarot dengan menggunakan peci adalah salah satu cara pasangan calon nomor dua ini untuk membendung isu SARA yang masih kuat menyerang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Namun Djarot membantah anggapan tersebut, ia mengatakan bahwa peci adalah simbol nasional yang dipopulerkan oleh Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno

“Saya malah heran kok yang satu enggak pakai ya? Kalau memang ini lambang kebangsaan harusnya pakai dong,” ujar pasangan calon nomor tiga yang terkenal dengan slogannya “coblos pecinya” dalam Pilkada ini, Anies Baswedan saat ditemui di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (24/3)

Di tempat terpisah, Sandiaga pun mengomentari perubahan foto Djarot tersebut, “Musti cari tagline baru tapi ya. Jadi kita angkat itu (peci) di putaran pertama dan alhamdulillah Pak Djarot terinspirasi,” ujar Sandiaga saat mengunjungi Gifted School Cugenang, Angkrong, Cianjur, Kamis (23/3).

Ahok memang seperti pasrah dengan serangan – serangan politik yang menusuk dirinya, bahkan di hadapan para guru non-PNS yang hadir dalam acara deklarasi forum guru non-PNS untuk Ahok- Djarot di Posko Rumah Badja, di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3) ia menyampaikan pernyataan yang pesimis terkait pertarungannya di Pilkada DKI Jakarta ini.

“Kita enggak jadi gubernur itu urusan Tuhan. Walaupun kita berusaha. Kalau kata orang Islam man jadda wa jadda, semua urusan Tuhan. Bukannya tidak semangat, kita hanya berusaha, saya selalu berdoa seperti itu. Kalau Tuhan pengen saya jadi pejabat, saya akan kerjakan semaksimal saya. Kalau Tuhan tidak pilih saya pun, saya bersyukur ” kata Ahok.

Strategi Play Victim

Selama Pilkada, pasangan nomor urut dua ini memang selalu menjadi sasaran utama untuk diserang oleh para lawan politiknya. Melihat hal tersebut, Ahok – Djarot pun seakan hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Selain Ahok, perlakuan tidak mengenakan pun dirasakan oleh Djarot, di mana ia diancam hingga di usir saat datang ke acara Haul Soeharto di Masjid AT-Tin dan masih banyak lagi serangan lainnya yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut dua ini. Namun dari sikapnya, Ahok bersama tim pemenangannya sudah memperlihatkan indikasi menggunakan strategi Play Victim.

Play Victim adalah memainkan peran seolah-olah dirinya sebagai orang yang paling menderita dimuka bumi, sehingga dia akan dengan mudah

mendapatkan simpati orang lain yang kasihan sama dia. Dalam buku Psikolog asal Amerika George K Simon, In Sheep`s Clothing, strategi ini bertujuan untuk memanipulasi pikiran dan mengarahkan opini orang lain. Cara ini dinilai efektif karena setiap orang tak ingin melihat orang lain menderita agar tidak merasa bersalah terhadap diri sendiri.

Tujuan melakukan Play Victim adalah lebih pada mengarahkan opini masyarakat agar menyalahkan seseorang atau suatu kelompok yang seakan-akan (seseorang atau kelompok) itu yang menjadi penyebab dibalik semua kemalangan si pelaku Play Victim, situasi ini membuat seakan-akan pelaku Play Victim ini orang baik yang tertindas oleh orang jahat.

Orang-orang yang kurang paham mengenai strategi Play Victim, tidak jarang tertipu mentah-mentah oleh isu atau berita yang disebarkan. Pelaku Play Victim memang memanfaatkan kebodohan orang lain yang mau tertipu olehnya. Pelaku Play Victim banyak menggunakan media sebagai alat penyebar isu ini. Lebih-lebih di masa kini, media sosial dan aplikasi pesan menjadi alat ampuh bagi mereka untuk melakukan aksi tersebut.

Hal tersebut seakan tergambar dari pola politik Ahok. Dengan bertindak sebagai korban, Ahok memposisikan diri sebagai pihak yang paling dirugikan. Dengan kata lain, Ahok dituntut harus bisa menunjukkan bahwa status tersangka-nya itu merupakan akibat dari peristiwa lain. Ahok juga harus bisa menyentuh pikiran masyarakat bahwa dia merupakan korban dari kasus dugaan penistaan agama ini. Serta Ahok harus mempelihatkan bahwa dia adalah pihak yang paling dirugikan.

Seperti contohnya dalam kasus penistaan agama terkait surat Al – Maidah ayat 51 ini, Ahok menyanggah jika ia telah menistakan agama islam, karena dia  sangat menghargai agama islam terlebih ia (katanya) memiliki keluarga angkat dengan ajaran islam yang taat. Hal tersebut diperkuat dengan foto – foto yang menyebar di dunia maya antara dirinya dan keluarga angkatnya yang muslim

Kini hasil dari permainan Ahok pun menuai hasil, di mana ia mendapat dukungan dari segala lapisan masyarakat. Salah satunya adalah Budayawan yang juga mantan Pemimpin Umum KBN Antara, Mohamad Sobary, ia mengatakan bahwa kasus yang menimpa Ahok ini bukanlah kasus penistaan agama, ia berpendapat bahwa Ahok hanyalah korban dari keserakahan politik.

“Mereka yang justru menistakan Islam secara nyata, tapi Ahok yang dituduh berbuat begitu. Ini ketidakadilan di atas ketidakadilan,” ujar Shobary, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/3).

Ini jelas seperti drama politik, mudah sekali membaca realitas itu sebagai stimulator untuk merangsang simpati publik. Sasarannya jelas, muslim kaum miskin kota yang merasa simpati dan kasihan dengannya, di mana kelompok ini memiliki suara mayoritas di masyarakat.

Dukungan Untuk Ahok Dari Netizen

Sepertinya permainan Play Victim Ahok menuai hasil, ketika dukungan untuk dirinya makin bertambah. Seperti yang terjadi pada hari ini Rabu, 29 Maret 2017 di mana hashtag #FREEAHOK menempati posisi trending topic nomor dua terbanyak di Twitter.

Menurut DR Iswandi Syahputra, Pengamat Media UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kubu pro Ahok – Djarot memang diketahui memiliki banyak robot-robot virtual yang bisa digerakkan secara otomatis untuk mengangkat sebuah topik perbincangan di media sosial menjadi viral.

Cara tersebut pun selalu ampuh, hal ini dikarenakan jumlah penggunan media sosial di Indonesia jumpahnya sangat banyak sehingga mampu membuat sebuah berita menjadi viral. Berbagai dukungan pun hadir di twitter yang bertujuan untuk medukung Ahok di sidang kasus penistaan agama yang berlangsung hari ini. Berikut beberapa dukungan tersebut,

Bagaimana Mungkin Menistakan Agama, Justru Ahok yang Mengajari Saya Sedekah #FreeAhok https://t.co/LnI0tACM6Q

— Nurul Oktaviani (@nurulokta1012) March 29, 2017

“Bagaimana Mungkin Menistakan Agama, Justru Ahok yang Mengajari Saya Sedekah #FREEAHOK” – @nurulokta1012

Bismillah,semangat pak @basuki_btp ?✊…Ingatlah: Hanya pohon yang berbuah manis yang selalu dilempari batu #FreeAhok #FreeAhok #FreeAhok ✌ pic.twitter.com/VK72VX5Qgr

— I_Am VeY (@VeyWiniy) March 29, 2017

“Bismillah,semangat pak @basuki_btp …Ingatlah: Hanya pohon yang berbuah manis yang selalu dilempari batu #FreeAhok #FreeAhok #FreeAhok” – @VeyWiniy

Sudah dua kiai besar Rois Syuriah NU jadi saksi meringankan untuk Ahok. Entoh begitu, para bebal masih bilang dia menista. #FreeAhok

— Saidiman Ahmad (@saidiman) March 29, 2017

“Sudah dua kiai besar Rois Syuriah NU jadi saksi meringankan untuk Ahok. Entoh begitu, para bebal masih bilang dia menista. #FreeAhok” – @saidiman

Pelaku Play Victim Di Indonesia

Strategi Play Victim bukan baru ini saja dimainkan oleh para elit politik Indonesia. Selain Ahok, tokoh lain yang menggunakan strategi ini adalah Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi. Pada kampanye pilpres lalu, Jokowi seakan – akan menjadi sasaran utama serangan politik. Strategi tersebut sukses membuat Jokowi seolah-olah menjadi orang yang teraniaya dengan segala macam fitnah dengan tujuan untuk mendapatkan empati dari masyarakat Indonesia dan hasilnya, Jokowi dapat dengan mudah melenggangkan kakinya menuju kursi presiden Republik Indonesia.

Dengan kekuatan permainan manipulasi psikologi yang dilakukan Ahok ini, apakah ia dapat untuk mengalahkan pesaingnya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan membawanya kembali menduduki kursi DKI 1? Berikan pendapatmu. (A15)

[dropcap size=big]K[/dropcap]ampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 telah bergulir, merujuk dari peraturan KPUD DKI Jakarta yang menetapkan diadakannya kampanye putaran kedua pada Selasa tanggal 7 Maret hingga 15 April 2017 dan tanggal pemilihan pada 19 April mendatang. Ada perbedaan pada Pilgub putaran kedua ini dengan putaran yang pertama, selain waktunya yang singkat, para pasangan calon pun mengeluarkan strategi baru. Bahkan di kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 putaran dua ini tergolong sepi, tidak sepanas seperti di putaran pertama. Apa masyarakat sudah lelah dengan kampanye Pilgub DKI putaran pertama yang sangat tinggi tensi ketegangannya? Ataukah ini memang strategi para tim sukses masing-masing paslon dalam memainkan keadaan masyarakat? Lalu bagaimanakah strategi para paslon di putaran kedua ini?

Jika melihat strategi kedua paslon dalam menghadapi putaran kedua ini, Anies-Sandiaga dikabarkan tidak akan merubah gaya kampanyenya karena dinilai dari hasil evaluasi internal bahwa strategi tersebut masih efektif digunakan.

“Insya Allah kami akan meneruskan strategi yang ada selama ini, yaitu fokus dengan program, lapangan pekerjaan, penumbuhan entrepreneurship, kemudian pendidikan berkualitas hingga tuntas, dan pengelolaan harga kebutuhan pokok,” kata Anies di Masjid Jami’ Al-Wiqoyah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (5/3) malam.

Anies-Sandiaga pun akan lebih konsentrasi ke wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat di mana kedua wilayah itu adalah lumbung suara Ahok-Djarot. Tim sukses Anies-Sandiaga, Naufal Firman Yursak menuturkan bahwa mereka sudah ada strategi khusus yang akan dilakukan saat kampanye di dua wilayah tersebut. Namun, Naufal tidak memberikan strategi seperti apa yang akan dilakukan Anies-Sandiaga beserta tim suksesnya.

Strategi yang pasti adalah tetap mengkampanyekan tiga program unggulan dari paslon nomor urut tiga ini, prpgram tersebut adalah penyedian lapangan kerja, pendidikan tuntas berkualitas, dan program ‘One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).

Bagaimana dengan strategi yang dipakai Ahok-Djarot? Apakah akan tetap bertahan dengan strategi di putaran pertama seperti Anies-Sandiaga?

Ada perbedaan strategi kampanye yang dilakukan Ahok-Djarot, jika Anies-Sandiaga tetap pertahankan pola kampanye yang sama, Ahok lebih memilih untuk mengubah cara kampanyenya menjadi lebih senyap atau silent campaign.

Pada kampanye senyap ini Ahok tidak akan muncul di media, bahkan tidak akan mengundang media dalam setiap kampanyenya. Ahok sudah tidak akan lagi mengkampanyekan visi misi nya tapi dia langsung melihat lebih dekat kondisi warga DKI Jakarta. Jika melihat statusnya yang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, hal tersebut bisa saja dilakukannya karena masih berhubungan dengan tugasnya untuk melayani warga.

Ternyata kampanye senyap itu dipilih mengingat karakter Ahok yang emosinya tidak bisa terkontrol, jika menurut Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan Ahok-Djarot, Eva Sundari, Jumat (17/3) Kampanye senyap itu diambil setelah mempertimbangkan pengalaman kampanye putaran pertama Pilkada DKI yang kerap mendapat hadangan dari organisasi masyarakat tertentu. Sejumlah ormas tertentu kerap menghadap kampanye blusukan Ahok-Djarot.

“Kita tahu lah gangguan apa yang dialami Pak Ahok, seperti (ormas) suka sekali cegat, menghalangi,” kata dia.

Mungkin ini juga faktor yang membuat pilkada putaran kedua ini terkesan sepi, karena biasanya Ahok yang menjadi sorotan media, kini dengan kampanye senyap maka pergerakannya pun jadi sulit untuk dipantau.

Walaupun kampanye senyap dilakukan, tapi bukan berarti Ahok tidak bergerilya. Karena dirinya tetap mendapatkan promosi melalui media sosial, mulai dari media sosial yang sengaja dibentuknya hingga media sosial yang memang dimaintenance oleh tim suksesnya untuk menjaga kepopulerannya di media sosial dengan berbagai macam berita juga isu.

Salah satu contohnya adalah acara #AhokShow yang live streaming di youtube,

Saksikan malam ini jam 7 WIB, live streaming di seluruh akun medsos saya. #AhokShow pic.twitter.com/e4E1wRT1kK

— Ahok Basuki TPurnama (@basuki_btp) March 17, 2017

Strategi yang dimainkan Ahok ini sama seperti yang dimainkan oleh Donald Trump, di mana pendukung Trump banyak terpusat di media sosial, karena di masa kini media sosial mampu mengalahkan media mainstream dalam membangun dukungan opini publik dengan melempar isu-isu untuk membangun kekuatan politik.

Acara #AhokShow yang ditayangkan secara live streaming setiap hari Jumat.

Menguak Dana Kampanye Ahok-Djarot dan Anies-Sandi

Jika berbicara kampanye, pasti harus disertai dengan “berapa banyak biaya yang sudah keluar?”Jika begitu bagaimana dengan kampanye pada putaran kedua ini, apakah kedua paslon ini masih punya cukup “ongkos” untuk membiayai kampanyenya?

Pada pilkada putaran pertama, pasangan Ahok-Djarot mempunyai dana sumbangan kampanye sebesar Rp 60.190.360.025 sedangkan pasangan Anies-Sandiaga mempunyai dana sekitar Rp65.272.954.163.

Untuk putaran kedua ini, kubu Anies-Sandiaga belum mengungkapkan berapa biaya yang sudah diterima untuk kampanye putaran kedua ini. Namun, Sandiaga Uno mengungkapkan selama kampanye putaran kedua ini masih mengandalkan uang pribadinya sebesar Rp. 7 Miliar. Jumlah tersebut masih terhitung bergulir, dana kampanye sedikit jika dibanding pada kampanye putaran pertama yang menyentuh angka Rp. 62,8 miliar.

Demi mencari dana kampanye, Sandiaga pun diketahui sempat mendatangi kantor Ar Rahman Quranic Learning (AQL) Islamic Center, di Jalan Tebet Utara, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (10/3). Kedatangannya tersebut bertujuan untuk membahas penggalangan dana kampanye yang kini sedang diupayakannya.

Bagaimana dengan pasangan Ahok – Djarot?

Tim kampanye Ahok dan Djarot yaitu Syaiful Hidayat mengungkakan bahwa timnya kembali membuka program dana kampanye patungan ‘Kampanye Rakyat’. Baru seminggu dibuka, bendahara tim sukses Ahok-Djarot, Charles Honoris, mengatakan bahwa dana kampanye sudah terkumpul sebanyak Rp. 5 Miliar.

Uang Rp 5 miliar tersebut belum termasuk uang sisa dari “Kampanye Rakyat” pada putaran pertama lalu. Seperti diketahui, sisa uang “Kampanye Rakyat” pada putaran pertama adalah Rp 4,8 miliar. Berarti hingga saat ini, timses Ahok-Djarot sudah memiliki Rp 9,8 miliar untuk dana kampanye mereka di putaran kedua. Tim sukses menargetkan dana yang terkumpul harus sebesar Rp 25 Miliar.

Mengenai dana kampanye, KPU DKI sudah membatasi besarnya biaya kampanye. Menurut Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 54/Kpts-KPU-Pro-010-2016, batasan dana kampanye sebesar Rp 34,56 miliar. Dengan perincian, untuk jenis kampanye pertemuan terbatas, batas pengeluarannya adalah Rp 13,2 miliar, tatap muka atau dialog sebesar Rp 10 miliar, materi kampanye Rp 8,8 miliar, dan penggunaan jasa manajemen konsultan Rp 2 miliar. Biaya untuk bahan kampanye, seperti selebaran, brosur, pamflet, dan poster, dibatasi Rp 38,1 miliar. Total keseluruhan batas pengeluaran biaya kampanye ini sebesar Rp 34,56 miliar.

Dengan dana yang tidak kecil itu, apakah mampu untuk para pasangan calon meraih hati dan kepercayaan rakyat DKI Jakarta? Melihat karakteristik masyarakat DKI Jakarta yang homogen sepertinya agak susah diprediksi sejauh mana masyarakat percaya pada masing – masing pasangan calon gubernur DKI Jakarta 2017 ini.

Bagaimana Elektabilitas Kedua Paslon di Mata Masyarakat?

Jika melihat pada survei yang dilakukan olehLembaga Media Survei Nasional (Median) pada 21 sampai 27 Februari 2017 dan Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) milik Denny Januar Ali pada 27 Februari sampai 3 Maret 2017 kedua lembaga survei ini mengumumkan hasil survei di mana hasil tersebut menyimpulkan bahwa elektabilitas Anies-Sandiaga masih mengungguli Ahok-Djarot.

Lembaga Media Survei Nasional (Median) menyebutkan, elektabilitas pasangan Ahok-Djarot sebesar 39,7 persen dan Anies-Sandiaga sebesar 46,3 persen, sedangkan 14 persen responden lainnya masih undecided atau menyatakan belum memutuskan.

Sedangkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) milik Denny Januar Ali menyebutkan bahwa Pasangan Anies-Sandiaga meraih suara 49,7 persen atau unggul sekitar 9 persen dibanding pasangan Ahok-Djarot yang mendapat 40,5 persen. LSI mewawancarai 440 responden yang tersebar di seluruh Jakarta dan Kepulauan Seribu. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat margin error sebesar 4,8 persen.

Kemenangan atas Anies-Sandiaga ini disebabkan karena isu politik yang berkembang saat ini dan juga ditambah dengan beralihnya para pendukung Agus Yudhoyono ke kubu Anies–Sandiaga. jika dibandingkan dari tingkat ekonomi, pasangan Ahok-Djarot unggul 46,1 persen di kalangan masyarakat menengah ke atas sementara Anies-Sandiaga hanya mendapat dukungan 44,2 persen saja.

Strategi ‘Rose Garden Campaign ala’ Ahok

Istilah sering digunakan dalam dunia perpolitikan di Amerika Serikat, salah satu mantan presiden Amerika Serikat yang menggunakan strategi ini adalah Franklin D. Roosevelt dan Jimmy Carter. Rose Garden Campaign ini bisa diartikan dengan bersembunyi dibalik white house, menandatangani tagihan, membuat pernyataan dan mendapatkan publisitas gratis.

Sama seperti Ahok, dia masih berlindung dibalik statusnya sebagai gubernur. Jadi, walaupun dia bilang sedang melakukan kampanye senyap, tanpa disadari sebenarnya ia sedang kampanye. Bagaimana bisa terlihatnya? Selama kampanye ini dia akan berlaku baik, lalu dengan menggunakan kekuatan media sosial yang dimiliki warga DKI Jakarta yang datang ke daerah yang ia kunjungi, maka secara tidak langsung ia pun mendapatkan publikasi gratis dari setiap unggahan para warga tanpa harus diminta.

Selain itu, Ahok pun kerap menerima tamu dan mengizinkan tamunya duduk di ruang kerjanya di Balaikota. Banyak juga yang notabene bukan dari kalangan elit politik, seperti para artis yang sedang promosi film terbarunya dan diliput oleh media. Jadi Ahok memanfaatkan promosi gratis ini untuk menaikan popularitasnya.

Apakah strategi silent campaign yang mirip seperti Rose Garden Campaign ala Ahok ini bisa berhasil membawa kemenangan bagi Ahok-Djarot? Berikan pendapatmu. (A15)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]enyelenggaraan kampanye pada putaran kedua Pilkada Serentak 2017, terutama di DKI Jakarta, sudah masuk agenda Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, sempat tersiar kabar, masa kampanye lagi tidak perlu. Tetapi, setelah KPU DKI Jakarta konsultasi dengan KPU Pusat, baru-baru ini, diumumkan kampanye dimaksud akan diadakan.

Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah mengesahkan Surat Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017, pada September 2016. Dalam SK tersebut tercantum tahapan, program, dan jadwal putaran kedua. Maka, KPU akan mengubah SK tersebut, salah satunya, mengenai masa kampanye putaran kedua.

Ketua KPU DKI, Sumarno, Rabu (1/3/2017), mengatakan, memang di SK 41 itu disebutkan kampanye penajaman visi-misi dan perlu debat. Tapi, PKPU Nomor 6 Tahun 2016, yang hierarkinya lebih tinggi, menyebutkan, hanya kampanye penajaman visi misi.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat, disebutkan, salah satu tahapan putaran kedua adalah kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program pasangan calon (paslon).

Kemudian, ada pula PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2017, yang menyebutkan, kampanye merupakan salah satu hal yang dilakukan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Dalam PKPU juga disebutkan, masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan paslon putaran kedua, sampai tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal ini, KPU DKI Jakarta akan menetapkan paslon, Sabtu (4/3). Nah, merujuk pada peraturan, maka masa kampanye dimaksud pada 7 Maret-15 April 2017.

Sebagai konsekuensi dari diadakannya masa kampanye putaran kedua, paslon petahana diharuskan mengajukan permohonan cuti, seperti halnya yang diberlakukan pada putaran pertama. Ketentuan ini tidak hanya berlaku di DKI Jakarta, juga di daerah-daerah lainnya, yang sudah menetapkan adanya putaran kedua.

Pro-kontra tentang kampanye putaran kedua mengalir melalui media massa. Di antaranya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, berpendapat, tidak perlu ada kampanye pada putaran kedua. Dan jika pun ada, dia berharap masa kampanye tidak terlalu lama, seperti masa kampanye putaran pertama, maksimal 10 hari.

Ia berpendapat, visi dan misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah disampaikan pada masa kampanye putaran pertama. Selain itu, debat dilakukan tiga kali. Masyarakat sudah memahami visi dan misi semua paslon dari rangkaian debat.

Mengenai kekhawatiran terjadinya kampanye dengan menggunakan fasilitas negara oleh paslon petahana, bila tidak ada masa kampanye  putaran kedua,  Sumarsono mengatakan, Bawaslu DKI  seharusnya berperan aktif memantau hal itu.

Ia juga mengatakan, Kemendagri menyerahkan keputusan akhir kepada KPU DKI Jakarta. “Kami menghormati penyelenggara pilkada,” katanya.

Difasilitasi KPU

Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Pencalonan dan Kampanye, Dahliah Umar, belum lama ini, menegaskan, tidak tepat pernyataan yang menyebutkan bahwa pada  putaran kedua Pilkada DKI 2012 tidak ada kampanye. Ketika itu, paslon Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, melaksanakan kampanye yang difasilitasi KPU.

Ia pun mengingatkan, penetapan masa kampanye itu sesuai dengan undang-undang. Kalau KPU tidak mengikuti UU, bisa berpotensi dipersalahkan menghilangkan salah satu tahapan dalam proses Pilkada.

Menurut dia, KPU DKI berharap agar semua pihak memahami meskipun tidak ada peraturan khusus terkait kampanye putaran kedua. Namun, UU No. 10 Tahun 2016 perubahan kedua tentang Pilkada, tetap berlaku.

Dahliah menuturkan, menggunakan konsep kampanye yang difasilitasi oleh KPU seperti pada Pilkada DKI 2012, tidak salah. Kalau ingin mengikuti pola seperti itu, kita mesti lihat lagi UU sekarang, seperti apa bunyinya, tidak mengatur, tapi mengatur yang namanya pemilihan itu kampanye yang difasilitasi oleh KPU atau pun paslon.

Pernyataan Kubu Paslon

Bagaimana komentar kubu kedua paslon peserta putaran kedua Pilkada DKI Jakarta? Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menyatakan, PDI-P akan menaati seluruh aturan KPU DKI Jakarta, termasuk aturan terkait cuti kampanye yang harus dilakukan cagub/cawagub  yang diusung PDI-P, Basuki-Djarot.

Ia mengatakan, pihaknya taat pada aturan main. “Kalau penyelanggara pemilu memerintahkan untuk cuti, ya, meskipun ini agak di luar kelaziman,” kata Hasto di Balai Kota, Jakarta,  Jumat (24/2).

Tapi, dia mempertanyakan landasan penyelenggaraan kampanye pada putaran kedua, yang berbeda dari Pilkada DKI sebelumnya, yang hanya perlu penajaman visi dan misi melalui debat. Hasto pun menilai ada nuansa politis dalam pengaturan jadwal kampanye ini.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Anies-Sandi, Ali Mardani Sera, mengatakan, pihaknya setuju diadakan kampanye putaran kedua pada pemilihan gubernur  DKI, 19 April mendatang.

Ia berpendapat, kondisinya berbeda dari putaran satu. Isunya juga berkembang. Sebaiknya ada kampanye, katanya, seperti dikutip dari Inilah.com,  Sabtu (25/2).

Mardani menambahkan, pihaknya juga setuju jika ada kampanye putaran kedua  maka paslon petahana, Ahok-Djarot, harus kembali mengikuti cuti kampanye.

Apa kata pengusaha? Menjelang putaran kedua, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berharap pilkada tetap kondusif, seperti putaran pertama. Selain itu, kedua paslon harus menunjukkan arah kebijakan di sektor ekonomi agar para pengusaha memiliki gambaran.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, Kamis (16/2), seperti diberitakan detikfinance, mengatakan, pengusaha mengapresiasi hasil putaran pertama pilkada dan   menunggu penajaman visi dan misi paslon dalam membangun ekonomi Jakarta ke depan.

Berdasarkan uraian di atas dan pengalaman kita dalam melaksanakan “pesta demokrasi” di daerah selama ini, sebenarnya penyebarluasan atau sosialisasi visi, misi, dan program kerja paslon sudah sangat memadai pada masa kampanye putaran pertama.

Sosialisasi dimaksud, terutama dilaksanakan melalui tatap muka paslon dengan masyarakat, alat peraga yang tersebar luas, serta debat yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. Jarak masa kampanye putaran pertama dan kedua juga dekat, sehingga apa-apa yang disuguhkan oleh paslon masih segar dalam ingatan para pemilih.

Berdasarkan pandangan di atas, agaknya tidak diperlukan lagi pola kampanye seperti pada putaran pertama untuk dilaksanakan pada putaran kedua, kecuali penajaman visi, misi, dan program kerja. Jika pertimbangan ini tidak memungkinkan lagi diterapkan pada putaran kedua kali ini, karena masalah waktu, minimal diakomodasikan pada pilkada-pilkada berikutnya. (Berbagai sumber/E19)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]A[/dropcap]ntasari ‘bernyanyi’! Suaranya tidak merdu, memang. Namun, ada banyak misteri di sana. Semua orang bertanya-tanya saat wajah lelaki itu muncul di televisi dan dengan tegas mengatakan: ‘Pak SBY tahu siapa di balik kasus saya ini’. Apa gerangan yang terjadi? Apa kembang api politik yang rencananya akan dinyalakan esok saat Pilkada Serentak sudah terlanjur lebih dulu dinyalakan?

Satu hari sebelum pemungutan suara Pilkada Jakarta (saya duga direncanakan), Antasari lancarkan fitnah & tuduhan keji terhadap saya *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 14, 2017

Konferensi Pers Sehari sebelum Pilkada: Ada Apa?

Saat pesta demokrasi dengan tajuk ‘Pilkada Serentak’ memasuki masa tenang pasca kampanye panjang yang menguras energi, publik dikejutkan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa, 14 Februari 2017.

Antasari yang mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kembali kasus yang menimpa dirinya terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen pada tahun 2009 lalu, memberikan keterangan pers yang mungkin membuat sebagian besar masyarakat yang menontonnya lewat televisi menjadi sesak napas.

Bagaimana tidak, Antasari secara tegas menyebut Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai orang yang mengetahui segala sesuatu terkait kasus hukum yang menimpa dirinya. Antasari bahkan menyebut nama Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe sebagai orang yang menjadi utusan SBY untuk menemui dirinya.

Konferensi pers – yang kemudian juga diikuti dengan wawancara eksklusif di salah satu stasiun TV – yang terjadi tepat satu hari sebelum pilkada DKI ini menimbulkan banyak tanda tanya: apa sebenarnya motif Antasari dalam konferensi pers tersebut? Tidak ada salahnya jika publik menduga-duga dan melihat kaitan permasalahan ini secara politis.

Soal Cuitan SBY, Antasari: Apa Kepentingan Saya dengan Pilkada DKI? https://t.co/X12NALTLst pic.twitter.com/349E7zqWmt

— METRO TV (@Metro_TV) February 14, 2017

Selain itu, dampak konferensi pers Antasari tersebut terhadap Pilakda DKI Jakarta juga cukup terasa. SBY sampai harus menggelar konferensi pers malam harinya pada pukul 21.00 WIB setelah menggelar doa bersama di kediamannya dalam rangka menyukseskan pemenangan anaknya pada Pilkada DKI.

Agus Kalah: Gara-gara Antasari?

Esoknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berpasangan dengan Sylviana Murni, harus rela mengakui keunggulan dua pasangan kandidat lain yang bersaing dalam Pilkada Jakarta. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menempatkan pasangan nomor urut 1 ini di posisi akhir dengan perolehan suara 17 %.

Akan Seperti Apa Putaran Pilkada Kedua DKI, Setelah Agus Undur Diri ?https://t.co/QbnJ3mxJny #tvOneMemangBeda

— tvOneNews (@tvOneNews) February 16, 2017

Mungkin perlu pembuktian ilmiah untuk melihat keterkaitan konferensi pers Antasari dengan jumlah perolehan suara Agus. Namun, semua orang tidak meragukan adanya dampak politik nyanyian Antasari ini. SBY dalam konferensi persnya bahkan mengatakan bahwa ada peran penguasa dalam kasus nyanyian Antasari ini. Siapa penguasa yang dimaksud?

Motif Antasari membuka kembali kasus hukum yang menimpa dirinya mungkin sudah jelas: untuk mencari keadilan. Namun, apakah hal itu harus dilakukan sehari sebelum pilkada DKI Jakarta, yang notabene diikuti oleh putera dari SBY? Atau jangan-jangan Antasari adalah ‘Kartu As’ yang sedang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang sedang berebut pengaruh saat ini?

Posisi ‘seksi’ DKI Jakarta dalam panggung politik nasional jelas membuat banyak kekuatan politik saling berebut pengaruh di ibukota. Sejarah membuktikan bahwa posisi di DKI Jakarta akan sangat mewakili situasi politik nasional dan dengan demikian akan sangat menentukan siapa yang akan berkuasa pada tahun 2019 nanti saat pemilihan Presiden digelar. Lalu, apakah hal itu berarti Agus kalah karena Antasari?

Grasi Antasari

Pada 10 November 2016 lalu, Antasari Azhar sebetulnya sudah mendapat pembebasan bersyarat. Namun, Antasari tetap mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada 8 Agustus 2016. Menurut Derkje Hazewinkel Suringa (1889-1970) – seorang ahli hukum pidana dan hukum perdata dari Municipal University of Amsterdam, Belanda – grasi secara sederhana bisa diartikan sebagai peniadaan seluruh atau pengurangan suatu pidana (pengurangan mengenai waktu atau mengenai jumlah) atau perubahan mengenai pidana tersebut.

Grasi merupakan upaya non hukum yang didasarkan pada hak prerogatif Presiden dan juga diputuskan berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden, namun berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Di Indonesia, hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.

Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah.

Antasari: Grasi Tidak Mengurangi Langkah Saya Mencari Kebenaran https://t.co/ppgmjoRv6x pic.twitter.com/UI4jMNizGs

— METRO TV (@Metro_TV) February 2, 2017

Selain itu, adanya kekhilafan dalam proses hukum, meliputi proses penuntutan, penangkapan yang salah, atau keterangan dari saksi yang tidak dapat dipercaya, bisa saja terjadi. Oleh karena itu, grasi bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk mengoreksi dan mengatasi risiko tersebut.

Antasari pernah mengatakan, jika permohonan grasinya diterima, dia bisa melakukan klarifikasi dan mengajukan rehabilitasi. Jelaslah dengan konferensi  pers dan laporannya ke Bareskrim Polri, Antasari memang berniat untuk membuka kembali kasusnya. Apakah hal itu dimungkinkan?

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, hak Antasari untuk mendapatkan pemulihan dijamin oleh Undang-Undang.

Jika merujuk lagi pada pasal 97 ayat 1 KUHAP juga disebutkan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Grasi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, walaupun Antasari mengajukan grasi – yang artinya ia seolah mengakui ‘bersalah’ dan meminta ‘pengampunan’ – ia tetap bisa mengajukan rehabilitasi, kemudian bisa membuka lagi kasusnya di kemudian hari jika ia merasa tidak bersalah.

Polri: Antasari Memohon Grasi, Artinya Mengakui Perbuatan. https://t.co/Xjg25pr20A

— KOMPAS TV (@KompasTV) February 16, 2017

Grasi Sarat Politik

Namun demikian, grasi terhadap Antasari ini sarat akan muatan politik. Sesaat setelah dibebaskan, Antasari juga langsung berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Ia juga hadir saat debat kandidat Pilkada Jakarta. Apalagi jika melihat track record Antasari yang dekat dengan PDI Perjuangan. Posisi Antasari yang memenangkan jabatan ketua KPK pada tahun 2007 lalu juga ditengagrai berkat lobi-lobi PDI Perjuangan.

Hal lain yang membuat banyak pihak menganggap grasi Antasari sarat politik adalah karena kondisi politik nasional selama 6 bulan terakhir dipenuhi oleh nuansa saling sikut antara elit. Enam bulan terakhir, kondisi politik nasional dipenuhi kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai kebhinekaan sebagai akibat persaingan politik memperebutkan kekuasaan di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Oleh karena itu, grasi untuk Antasari bisa dinilai sebagai cara bagi elit-elit yang bersaing untuk menyusun kekuatannya.

Politik adalah seni untuk menyusun langkah berikutnya, seperti halnya dalam permainan catur. Politik adalah tentang memikirkan langkah-langkah untuk meng-counter apa yang dilakukan oleh lawan. Grasi Antasari adalah salah satu langkah politik – yang kalau meminjam pemikiran Machiavelli – yang cerdas dan baik untuk seorang politisi yang bersaing dan tetap ingin mengamankan kekuasaannya. Apakah benar demikian?

Cuap-cuap yang Menentukan Politik

Kisah ‘cuap-cuap’ ala Antasari yang terjadi sehari sebelum Pilkada Jakarta ini mengingatkan kita pada apa yang menimpa Hillary Clinton pada pemilihan Presiden amerika Serikat beberapa waktu lalu. Sekitar hampir 2 pekan sebelum pilpres diselenggarakan, Direktur FBI James Comey mengumumkan penemuan baru terkait dengan penyelidikan email-email Hillary yang menggunakan server pribadi. Skandal email pribadi ini benar-benar menimbulkan kekhawatiran dari pihak Hillary Clinton saat itu dan menjadi isu yang dimainkan oleh Partai Republik untuk memenangkan kontes politik nasional.

Cuap-cuap Direktur FBI ini seolah menjadi salah satu kartu As yang digunakan oleh Donald Trump dan Partai Republik untuk membalikkan keadaan. Saat itu, berdasarkan polling, Hillary masih unggul sekitar 6 % atas Trump. Cuap-cuap James Comey ini membuat banyak yang meragukan kapabilitas Hillary jika dirinya terpiliha sebagai Presiden. Bahkan Donald Trump pun kerap menyerang Hillary dengan kasus email ini. Terbukti akhirnya strategi ini bisa memenangkan Trump dalam kontestasi politik di Amerika Serikat.

Cuap-cuap Antasari mau tidak mau juga membuat banyak orang mengaitkannya dengan kontes politik dalam Pilkada DKI Jakarta. SBY sendiri menyebut apa yang dilakukan oleh Antasari ini sebagai bagian dari upaya untuk menjatuhkan puteranya pada Pilkada DKI Jakarta. Lalu, siapa sebenarnya pihak yang diuntungkan sebagai akibat cuap-cuap Antasari ini?

The Biggest Winner and The Biggest Loser

Peta politik nasional saat ini memang dikuasai oleh tiga figur utama: Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subiyanto. Maka, tiga figur inilah yang selalu menjadi sentral kekuatan politik nasional. Persoalan yang menimpa SBY ini tentunya akan menjadi keuntungan bagi lawan-lawan politiknya. Berikut adalah winner dan loser sebagai akibat cuap-cuap yang dilakukan oleh Antasari.

SBY adalah sosok yang sangat menjaga citra politik dan keluarganya. Oleh karena itu, ketika mendapat serangan dari Antasari, langkah hukum pun sudah ditempuh. SBY juga tentu akan mengumpulkan kekuatan dan mengatur strategi untuk menghadapi tekanan yang menimpanya kali ini.

Kasus ini juga menguatkan posisi lawan politik SBY, baik dalam skala elit maupun dalam konteks Pilkada di Jakarta. Kekalahan Agus juga menjadi kajian menarik untuk melihat pihak mana yang akan diuntungkan dalam Pilkada Jakarta putaran kedua nanti.

Dilihat dari konteks sentimen keagamaan yang beberapa waktu terakhir ini menjadi hal utama dalam politik di Jakarta, bisa jadi Anies Baswedan dan pasangannya Sandiaga Uno adalah pihak yang paling diuntungkan. Suara Agus bisa jadi akan beralih ke pasangan nomor urut 3 tersebut. Namun demikian, politik itu dinamis sifatnya. Jika deal-deal politik yang terjadi tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang bersaing, maka bisa jadi juga akan ada banyak suara yang masuk ke Ahok dan Djarot.

Dalam konteks Pilkada Jakarta, posisi Ahok adalah abu-abu. Mayoritas pendukung Agus adalah anti Ahok dan cenderung terpengaruh sentimen agama. Oleh karena itu, akan sangat sulit membayangkan suara pendukung Agus akan beralih mendukungnya. Dalam konteks elit politik, cuap-cuap Antasari ini akan menguntungkan Prabowo dan Megawati.

Prabowo masih ingin mencoba untuk bersaing lagi dalam Pilpres 2019 nanti. Jika SBY kehilangan pengaruh di Jakarta, maka bisa jadi hal ini juga memuluskan Prabowo untuk menang secara nasional karena siapa berkuasa di Jakarta, akan bisa berkuasa secara nasional – contohnya yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Demikian halnya dengan Megawati yang akan mendapat keuntungan dari kejatuhan lawan politiknya ini.

Antasari: Kartu As-nya siapa?

Lalu, kartu As siapakah  Antasari ini? Banyak pihak menilai bahwa Antasari adalah kartu As Presiden Joko Widodo untuk menghadapi berbagai tekanan politik yang menimpanya selama 6 bulan terakhir. Dugaan-dugaan aktor politik yang ada di belakang berbagai aksi masa selama 6 bulan terakhir ini mengarah kepada SBY. Maka, bisa jadi hal ini adalah bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa sebagai Presiden yang berkuasa saat ini, ia memiliki kuasa dan kekuatan politik.

Antasari bisa jadi adalah kartu As Presiden. Apa benar demikian? Tentu hal ini adalah andai-andai di siang bolong, analisis spontan saat mengamati situasi politik saat ini. Bisa jadi juga Antasari adalah kartu As aktor-aktor politik yang lain. Who knows. Dalam politik tidak ada musuh dan kawan yang abadi. Selama elit-elitnya saling memamerkan kekuatan politik, kita sebagai masyarakat hanya bisa menyaksikannya. Itu seperti menikmati pertarungan Pandawa Lima melawan Kurawa dalam cerita pewayangan. Semoga ceritanya juga berakhir bahagia untuk rakyat. (S13)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ilkada DKI Jakarta akan diselenggarakan besok. Ada banyak program dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah di Ibukota Jakarta. Program-program tersebut telah dipaparkan dalam 3 kali debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), debat terbuka yang diselenggarakan oleh televisi-televisi swasta maupun pada saat kampanye ke masyarakat. Pilihan ada di tangan masyarakat. Adalah hak rakyat untuk menentukan pemimpin masa depan.

Untuk sedikit refresh yang bisa dijadikan bahan pertimbangan kembali bagi masyarakat untuk memilih calon Gubernur atau menambah wawasan bagi pemilih yag belum menentukan pilihan. Inilah fact checking beberapa hal di debat final Pilkada.

Dalam debat tersebut ada 3 masalah utama yang disoroti terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu pemberantasan peredaran narkoba, menurunkan angka kekersan terhadap perempuan dan anak serta Jakarta sebagai kota yang ramah penyandang disabilitas. Para pasangan calon diminta memaparkan komitmen mereka yang tertuang dalam program-program yang telah mereka buat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inilah hasil fact-checking statement mereka.

Pemberantasan Narkoba

Dalam debat ke-3 Pilkada DKI Jakarta, secara garis besar panelis menanyakan upaya apa yang akan dilakukan oleh para pasangan calon untuk memberantas narkoba jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Serta apa program yang akan mereka jalankan. Menjawab pertanyaan ini, Sylvi terlebih dahulu memaparkan data bahwa ada perhari  500.000 kasus narkoba sehinga kondisi Jakarta bisa digolongkan sebagai darurat narkoba.

Penyatan ini salah. Berdasarkan data penyalahgunaan narkoba di Jakarta tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotik nasional ada 365.000 kasus penyalahgunaan narkoba. Sylvi memang tidak menyebutkan secara spesifik tahun data yang dia kutip. Akan tetapi jika kita membandingkan pernyataan Sylvi dengan data tahun 2014 yang dikeluarkan oleh BNN di atas, maka akan ada lebih dari 365.000 kasus penyalahgunan narkoba di Jakarta. Terkait dengan pernyataan Sylvi tentang Jakarta sudah darurat narkoba, fakta ini tidak didukung pernyataan dari pihak yang berwenang.

Hal senada juga disampaikan oleh Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba adalah 35 persen. Pernyataan ini berbeda dari data yang dilansir dari laporan BNN tahun 2014, yaitu persentase prevelansi penyalahgunaan narkoba adalah 2 persen dari jumlah penyalahgunaan narkoba di Jakarta. Sedangan Jawa Barat yang ditemukan ada sekitar 780.000 kasus pada tahun 2014 tapi hanya mengalami peningkatan 4.5 persen.

Namun walau ada pertumbuhan, susah diartikan pernyataan Sylvi bahwa tiap harinya ada 500.000 penyalahgunaan narkoba, karena insiden narkoba dan penggunaan per hari suatu hal yang sama sekali berbeda.

Kuasa Gubernur DKI, Siapa yang Benar?

Sedangkan Ahok mengatakan

Salah satu komitmen pasangan Agus-Sylvi dalam memberantas narkoba yang disampaikan oleh Agus adalah menindak tegas pengedar narkoba dengan meyakinkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkoba benar-benar dilakukan. Para pengedar narkoba akan diberi hukuman yang setegas-tegasnya. Sedangkan bagi korban harus ada rehabilitasi dan diberdayakan agar berguna kembali di masyarakat. Ahok merespons komitmen ini dengan mengatakan bahwa Gubernur tidak mempunyai otoritas untuk menghukum pengedar narkoba. Namun jika Pernyataan ini jika dianalisis dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bab IV Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ranah menghukum atau yustisi merupakan kekuasaan absolut yang kewenangannya hanya di Pemerintah Pusat. Gubernur bisa menjalankan urusan-urusan kekuasaan absolut hanya apabila Presiden melimpahkan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Jadi, pernyataan Ahok benar bahwa Gubernur tidak dapat menghukum pelaku pengedar narkoba.

Pernyataan Anies tentang komitmennya dengan Sandi jika terpilih menjadi Gubernur tekesan ingin membuat peraturan daerah dengan muatan pidana karena dia menyebutkan sanksi bagi pengedar narkoba. Secara umum pengedar narkoba adalah individu atau orang. Ranah hukum yang dipakai oleh undang-undang untuk menghukum pengedar narkoba adalah hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pidana memang mejadi salah satu materi muatan peraturan daerah. Komitmen untuk menghukum pelaku pengedar narkoba dengan Peraturan daerah akan mengakibatkan redundan pada peraturan karena sanksi bagi pengedar narkoba sudah diatur oleh Undang-Undang Nasional. Hal ini juga akan mengakibatkan ketidakefektifan penerapan Peraturan Daerah karena berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang Nasional. Jadi, sangat tidak pas secara hukum meemberantas narkoba dengan membuat Peraturan Daerah.

Pertanyaan selanjutnya dalam debat, panelis menanyakan apa komitmen para paslon untuk membuat Jakarta menjadi kota ramah penyandang disabilitas. Anies menanggapi pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa kualitas transportasi umum Jakarta sangat buruk. Dia menambahkan kualitas transportasi umum Jakarta berada di bawah Malaysia.

Menanggapi pernyataan ini, Ahok mengelak dengan mengatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sudah banyak melakukan investasi untuk urusan diffable dengan membangun halte yang diberi penghalang agar motor tidak dapat lewat tetapi bisa dilewati kursi roda. Dia juga menambahkan bahwa Pemda sudah membeli bis-bis Transjakarta dengan tambahan suspensi agar shockbreaker bis bisa miring dan sejajar dengan halte agar pada saat bis berhenti di halte, kursi roda bisa lewat. Dan mengatakan, “Kami heran paslon 1 sama 3 ini terkadang kerap membangun opini menyesatkan. Jangan heran kami sudah beli banyak bus yang shockbreaker-nya bisa miring, supaya kursi roda turunnya pun rata. Suspensi harus tambah 1 miliar demi penyandang disabilitas,” cetus Ahok.

Menurut riset kami – perkataan Anies memang secara fakta benar. Direktur Utmaa PT Transjakarta memaparkan Koridor 13 Transjakarta belum resmi dibuka dan digunakan. Walau mengatakan “Transjakarta tidak pernah terpanggil berpolitik Tetapi, karena statement ini (Anies) sifatnya publikasi dan membuat masyarakat bertanya-tanya, maka kami perlu luruskan supaya publik jangan salah persepsi,” ucap Budi.

Budi menegaskan bahwa di tempat tersebut akan dipasangi lift yang saat ini sedang dalam tahap pengukuran. Jadi perkatan Anies benar, dan pernyataan Ahok bahwa Anies membuat persepsi yang salah tidak benar karena Anies menggunakan fakta yang benar. Terlebih lagi, walau bus Transjakarta memang adiffable friendly, jika warga diffable tidak bias naik karena tidak ada jembatannnya ini menjadi problema yang ril.

Idealnya, jika Jakarta sudah mejadi kota ramah penyandang disabilitas seharusnya perencanaan dan realisasi dilakuka saat yang bersamaan. Bukan pada waktu dekat dengan masa Pilkada.

Tindakan Kekerasan Pada Perempuan

Pada sesi tanya jawab, Sylvi bertanya ada Ahok bagaimana bisa seorang Gubernur menurunkan tingkat kekerasan perempuan padahal Gubernur itu sendiri adalah pelaku tindakan kekerasan verbal terhadap perempuan. Kasus yang dimaksud oleh Sylvi adalah tindakan Ahok meneriaki seorang ibu maling. Ahok mengatakan bahwa pernyataa Sylvi bahwa Ahok adalah pelaku kekerasan verbal terhadap perempuan yang disebutkan oleh Sylvi adalah fitnah. Ahok juga mengatakan bahwa paslon 1 membesar-besarkan kasus.

Tindak kekerasan verbal yang disebutkan oleh Sylvi adalah tindakan Ahok meneriaki seorang ibu maling karena mengambil uang KJP secara kontan. Faktanya, Ahok memang meneriaki seorang ibu maling. Meskipun belum jelas pembuktiannya apakah ibu ini maling atau tidak. Ahok tidak melanjutkan tindak pidana terhadap ibu ini walau ibu ini ingin memidanakan Ahok atas kasus pencemaran nama baik. Seperti yang ia ceritakan dalam artikel Detik ini. Jadi untuk statement Sylvi dan Ahok, judgement kami adalah dua-duanya mengeluarkan statement normatif yang ambigu. (E25)