Pinterpolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]anyak yang bilang, Pileg 2019 hanya perkara popularitas belaka. Nama caleg yang paling tenar dianggap punya kans paling besar untuk merebut satu kursi di DPR. Oleh karena itu, caleg-caleg berlatar belakang politisi nasional, menteri, atau figur publik dianggap bisa lolos ke Senayan dengan mudah.

Meski hal itu tidak sepenuhnya salah, pada Pileg 2019 ini ada banyak nama tenar yang terancam harus melupakan duduk di kursi parlemen pusat. Sejumlah nama yang kerap hilir mudik di media misalnya, diprediksi tak lolos meski kerap mendapatkan sorotan publik cukup luas.

Sebelumnya, tak ada yang bisa membayangkan sosok seperti Budiman Sudjatmiko, Ferdinand Hutahaean, atau Faldo Maldini tak lolos ke DPR. Belum lagi, ada juga nama-nama menteri di kabinet berkuasa yang di atas kertas seharusnya mampu melenggang dengan mudah ke Senayan.

Terancam tak lolosnya nama-nama tersebut tampak menjadi sebuah fenomena tersendiri. Lalu, mengapa caleg-caleg yang populer tersebut tak bisa mengamankan kursi DPR? Apakah ini artinya popularitas nasional tak terlalu berarti untuk Pileg yang berbasis suara di daerah?

Terancam Tak Lolos

Siapa yang tak kenal dengan nama Budiman Sudjatmiko? Faldo Maldini? Atau Ferdinand Hutahaean? Nama-nama ini jelas amat populer dalam pemberitaan beberapa waktu terakhir terutama dalam dinamika Pilpres 2019. Mereka kerap menjadi corong utama bagi masing-masing kandidat yang berlaga di gelaran tersebut.

Sayangnya, meski popularitas mereka di atas rata-rata, nama-nama tersebut justru terancam tidak lolos ke parlemen. Nama-nama mereka ternyata masih kalah suara jika dibandingkan caleg-caleg di dapil masing-masing.

Selain nama-nama caleg yang menjadi juru bicara atau juru debat kandidat Pilpres 2019, Pileg 2019 juga tampaknya tak cukup ramah bagi para politisi yang punya segudang pengalaman. Nama-nama seperti Eva Kusuma Sundari, Roy Suryo, hingga Maruarar Sirait juga diprediksi berat untuk dapat kembali ke gedung parlemen.

View this post on Instagram

Karena popularitas bukanlah segalanya~ Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #caleg #caleggaklolos #DPR #PKB #PDIP #Demokrat #PAN #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 2, 2019 at 3:11am PDT

Yang juga ironis adalah, selain nama-nama populer, sejumlah anggota Kabinet Kerja juga diprediksi tak akan lolos ke Senayan. Nama-nama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, hingga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diprediksi suaranya tak cukup aman untuk merebut satu kursi.

Di atas kertas, perkara lolos tidak lolos ke parlemen sebenarnya adalah hal yang biasa saja dan menjadi risiko bagi siapapun yang mencalonkan diri. Meski demikian, rasanya masih sulit bisa diterima jika sosok-sosok populer dan memiliki jabatan mentereng itu tak mampu meraup suara signifikan.

Para caleg tersebut punya beragam alasan mengapa mereka diprediksi tidak mampu mengamankan kursi di Senayan. Alasan-alasan seperti tidak total berkampanye atau konsentrasi terpecah merupakan beberapa di antaranya.

Lokal vs Nasional

Secara umum, banyak orang menganggap bahwa jika berhasil menguasai politik nasional, maka akan dengan mudah pula merebut politik di tingkat lokal. Secara sederhana, orang cenderung menganggap bahwa politik lokal adalah bagian dari politik nasional.

Kondisi tersebut sebenarnya dipicu pula oleh sifat dari media massa yang cenderung bersifat nasional alih-alih bertumpu pada hal yang berbau lokal. Pandangan seperti ini dikemukakan misalnya oleh Daniel J. Hopkins dalam The Increasingly United States How and Why American Political Behavior Nationalized.

Dalam pandangan yang lebih umum, perilaku memilih masyarakat akan sangat ditentukan oleh konstelasi politik di tingkat nasional. Jika ada satu partai yang amat dominan di tingkat nasional, maka dominasi tersebut akan berlanjut di tingkat lokal. Masyarakat cenderung akan memilih kandidat yang berasal dari partai dominan tersebut di tingkat lokal.

Kendati demikian, ada pula anggapan lain bahwa politik lokal juga tak kalah penting. Ada sebuah kutipan yang cukup terkenal di Amerika Serikat (AS), yaitu all politics is local, kata-kata yang disebut-sebut berasal dari mantan ketua house of representatives atau DPR AS , Tip O’Neill.

Saya agak terkejut dan prihatin, dua sahabat saya yang bisa memberi warna di DPR dari PDIP kabarnya gagal memenuhi kursi. Buat Budiman Sudjatmiko dan Eva Sundari, teruslah berjuang meski di luar Parlemen.

— andi arief (@AndiArief__) April 29, 2019

Di luar itu, sebenarnya ada pula pendapat lain dari Andrew Gelman, seorang profesor statistika dan ilmu  politik Columbia University. Ia menyebutkan bahwa diperlukan kemampuan lokal untuk mengamankan kursi di Pemilu primary. Meski kata-kata ini tak spesifik untuk Pemilu Legislatif, kata-kata ini cukup menggambarkan bahwa politik lokal cukup penting.

Memang, ada yang menganggap bahwa pandangan O’Neill tersebut mulai berkurang kebenarannya, bahkan ada  yang menyebutnya telah mati. Meski demikian, ada beberapa fenomena spesifik yang menggambarkan bagaimana politik lokal tak bisa dibilang sepenuhnya mati.

Kondisi ini boleh jadi dapat dilihat dalam kasus caleg-caleg populer yang terancam tak berkursi di DPR periode 2019-2024. Kasus ini seperti menghidupkan kembali perkara politik lokal melawan politik nasional yang semula dianggap sudah dimenangkan politik nasional.

Keahlian Lokal

Berdasarkan kondisi tersebut, tampak untuk beberapa kasus yang menimpa caleg populer, yang berlaku adalah all politics is local, atau setidaknya most politics is local. Meski mereka memiliki popularitas di atas rata-rata di tingkat nasional, mereka tampak belum memiliki keahlian lokal yang digambarkan oleh Gelman.

Dalam beberapa kasus, caleg-caleg tersebut diharapkan untuk dapat mengerek perolehan partai di dapil yang tak pernah mereka menangkan, atau tergolong dapil neraka. Popularitas mereka diharapkan mampu membuat dapil yang berat terasa lebih mudah bagi partai.

Caleg-caleg populer terancam tak lolos ke DPR karena tak cukup moncer dalam konteks politik lokal.
Share on X

Meski demikian, ternyata yang terjadi justru caleg-caleg ini diprediksi tak berhasil lolos ke DPR RI. Hal tersebut boleh jadi adalah gambaran bagaimana keahlian lokal mereka tak begitu memukau di mata pemilih, meski kerap menjadi obrolan utama di media massa dan sosial secara nasional.

Memang, beberapa kerap beralasan bahwa mereka tak berkampanye terlalu keras karena teralihkan dengan urusan lain. Meski begitu, idealnya jika all politics is national, mereka seharusnya memang tak perlu bekerja keras untuk merebut kursi.

Yang jadi pertanyaan juga adalah sebenarnya bagaimana caleg-caleg tidak populer yang berbasis lokal ini bisa mengungguli caleg-caleg yang lebih populer. Ada yang memberikan alasan bahwa kemenangan mereka bertumpu pada sentimen masyarakat lokal kepada partai tertentu. Pada konteks ini, caleg sepopuler apapun sulit meraup kemenangan jika partai pengusungnya dibenci di tingkat lokal.

Emang kenapa kalau Faldo, Ferdinand dan Tofa gak lolos Senayan? Paling gak mereka berani maju jadi caleg. Walau banyak saya tak cocok dgn pemikiran dan twit2 mereka, tetap saja saya hormat atas keberaniannya maju caleg.

— Kokok Dirgantoro (@kokokdirgantoro) April 22, 2019

Di luar itu, tudingan soal praktik politik uang, serangan fajar, dan hal-hal serupa juga kerap muncul sebagai biang keladi kekalahan sang caleg. Dalam kadar tertentu, sulit memang untuk menutup mata bahwa perkara rupiah ini kerap menjadi kunci.

Terlepas dari hal-hal tersebut, para caleg populer ini memang seperti kalah piawai dalam menjaga suara di daerah asal. Pentingnya mengontrol suara daerah asal ini pernah diungkapkan oleh Jonathan Bernstein dari University of Texas at San Antonio.

Pada akhirnya, boleh jadi parlemen nanti tidak akan seseru debat-debat di era Pilpres 2019 karena nama-nama populer tak berhasil lolos. Ironis memang, tetapi boleh jadi mereka harus mau menerima kenyataan ini jika KPU telah meresmikan hasil akhir Pemilu 2019. Yang jelas, prediksi ketidaklolosan mereka tampak bisa jadi gambaran bahwa sorotan media nasional tak selalu berarti perolehan suara gila-gilaan. (H33)

https://www.youtube.com/watch?v=AawxKzhuBMU

PinterPolitik.com

“Oh my Lord, discipline for the win, I just go for it,” – Nas, penyanyi rap asal New York, Amerika Serikat

[dropcap]U[/dropcap]sai pertemuan yang dilakukan dengan beberapa tokoh Islam di rumahnya, JK memberikan dua usulan terkait Pemilu di masa mendatang. Dua usulan solusi tersebut berupa pemisahan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, serta penggunaan sistem Pemilu tertutup dalam Pileg.

Sebelumnya, Pemilu serentak di sekitar 809.497 tempat pemungutan suara (TPS) yang menggabungkan Pilpres dan Pileg yang diikuti oleh sekitar 245 ribu kandidat dalam satu hari, memang disebut-sebut terlalu kompleks. Pemilu pada 17 April 2019 lalu ini juga disebut-sebut oleh media internasional sebagai salah satu Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia.

Rumitnya Pemilu 2019 yang serentak dilaksanakan dalam sehari beberapa waktu lalu ini juga disebut-sebut membuat banyak petugas-petugas TPS mengalami kelelahan dan berujung pada jatuhnya korban jiwa. Hingga kini, jumlah petugas KPPS yang meninggal mencapai 225 orang dan sekitar 1.470 yang sakit.

Pemilu kita Pilu. 100 orang lebih meninggal, bukan krn konflik, tapi krn petugasnya kelelahan. 6 perempuan kegugaran kandungannya. jika anda keluarga korban, bisa laporkan ke kami, dan kita sama-sama minta pertanggung Jawaban negara atas situasi ini. https://t.co/hBuiz9zPjS

— PilihNo3. (@haris_azhar) April 25, 2019

Terkait dua usulan di awal tulisan, JK mengatakan bahwa proses penghitungan oleh anggota KPPS terlalu memakan waktu lama sehingga menimbulkan kelelahan. Dua usulan JK tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kerumitan proses penghitungan suara di TPS.

Jika memang solusi-solusi tersebut dianggap dapat mengurangi kerumitan Pemilu serentak di kemudian hari, mengapa JK mengusulkan penggunaan sistem Pemilu tertutup? Apakah solusi tersebut benar-benar dapat membuat penyelenggaraan Pemilu efektif?

Pileg Tanpa Nama Caleg?

Dalam Pemilu, pemilih menggunakan hak politiknya untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan mewakili kepentingan pemilih dalam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Anggota-anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya akan mengawasi dan membantu jalannya pemerintahan suatu negara.

Sistem pemilihan tertutup merupakan sistem di mana pemilihan anggota parlemen tidak dilakukan secara langsung oleh pemilih. Pemilih hanya menentukan partai-partai politik mana yang dianggap berhak mewakili suaranya di parlemen.

Penggunaan dan pembahasan mengenai sistem Pemilu tertutup sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada beberapa dekade lalu, Pemilu di Indonesia juga menggunakan sistem ini dalam menentukan pihak-pihak yang duduk di kursi parlemen.

Sistem ini digunakan pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan sistem ini, pemilih tidak memilih anggota legislatif per nama calon. Pemilih hanya perlu menentukan partai politik mana yang dianggap pantas mewakilinya di parlemen.

Usulan JK terkait sistem Pemilu tertutup pun menjadi beralasan. Partai politik yang terpilih nantinya bertugas untuk menentukan nama-nama individu yang akan duduk di DPR, sehingga petugas KPPS yang ada di TPS tidak perlu melakukan penghitungan suara yang detail seperti pada saat Pemilu serentak lalu.

Namun, apakah sistem ini kemudian tidak memiliki dampak lain? Apakah memilih tanpa mengetahui siapa yang dipilih merupakan hal yang menguntungkan masyarakat?

Sistem Pemilu tertutup memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.
Share on X

Buruknya, sistem ini nantinya dapat membuat pemilih memiliki informasi minim mengenai calon-calon anggota parlemen. Electoral Reform Society – sebuah lembaga independen di Inggris – menjelaskan bahwa sistem ini memiliki kelemahan karena pemilih nantinya tidak memiliki kontrol yang besar atas politisi-politisi yang dipilihnya.

Guna memahami lebih lanjut mengenai dampak penggunaan sistem ini, mari kita lihat pelaksanaannya di negara lain. Mark P. Jones dan tim penulisnya dalam tulisan yang berjudul “Amateur Legislators – Professional Politicians” mencoba menjelaskan dampak dari penggunaan sistem ini dalam Pemilu di Argentina.

Dari Pemilu yang dilaksanakan di Argentina, Jones dan timnya menemukan bahwa sistem Pemilu tertutup dapat memindahkan insentif-insentif pemilih pada pemimpin-pemimpin partai. Dengan pengaruh pemimpin partai, nama-nama caleg yang berada pada daftar teratas terjamin tingkat kesuksesannya untuk terpilih dalam Pemilu.

Jones dan timnya juga menambahkan bahwa politisi-politisi yang duduk di parlemen Argentina sebenarnya memiliki keahlian dan kecakapan yang cukup. Meskipun begitu, penggunaan sistem ini di Argentina tetap berdampak pada kurangnya efektivitas lembaga legislatif di negara tersebut.

Anggota-anggota parlemen Argentina yang terpilih dalam sistem ini akhirnya tidak memberikan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat. Minimnya kebijakan nyata yang dihasilkan ini disebabkan oleh minimnya pertanggungjawaban anggota-anggota parlemen terhadap konstituennya.

Dengan melihat penggunaan sistem tersebut di Argentina, pertanyaan lain pun timbul. Apakah sistem yang diusulkan JK juga akan menjadikan DPR semakin tidak efektif?

Tentunya, jika sistem ini digunakan di Indonesia, para pemilih juga kehilangan pengaruh besar dalam menentukan nama-nama yang dapat duduk di kursi legislatif. Dalam kondisi politik sekarang, politik transaksional – dukungan politik yang didasarkan pada pemberian personal seperti uang dan hadiah – pun masih marak.

Kekuasaan dalam partai nantinya juga hanya berpusat pada pimpinan partai. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin politik transaksional di Indonesia semakin marak dan menguntungkan pimpinan-pimpinan partai politik. Sistem tersebut memungkinkan terjadinya transaksi politik antara para politisi dengan para petingginya.

Jika memang sistem ini membawa dampak negatif terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia, mengapa JK tetap mengusulkan hal ini sebagai solusi?

Kepentingan Personal?

Bagi petinggi-petinggi partai politik, penggunaan sistem Pemilu tertutup mungkin dapat menjadi hal yang menguntungkan. Sebab, kekuasaan dan kontrol atas anggota-anggota partai dapat kembali terpusat pada pimpinan partai politik.

Jika kita menilik kembali pada kontestasi politik Pemilu 2019 lalu, beberapa partai politik terindikasi mengalami perpecahan terkait dukungan untuk paslon-paslon dalam Pilpres. Beberapa partai bahkan mengalami dualisme pimpinan partai.

PPP misalnya, terlihat mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres 2019. Dalam partai tersebut, kubu yang sebelumnya dipimpin oleh mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mendukung paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, di sisi lain, kader-kader PPP yang mengakui Humphrey Djemat sebagai ketua umumnya mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

View this post on Instagram

JK punya usulan tersendiri untuk atasi kisruh Pemilu saat ini Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #JK #JusufKalla #Pileg #Pemilu #Pilpres #Orba #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 26, 2019 at 2:31am PDT

Meskipun tidak mengalami dualisme kepemimpinan partai, Golkar – partai JK– juga mengalami perpecahan terkait arah dukungannya dalam Pilpres. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan secara terang-terangan mendukung Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019. Golkar juga membentuk organisasi relawan guna mendukung paslon 01, yaitu Relawan GoJo (Golkar Jokowi).

Di sisi lain, tampaknya tidak semua kader Golkar sepakat akan dukungan partainya terhadap Jokowi-Ma’ruf. Beberapa kader Golkar pun membentuk Go-PrabU (Golkar Prabowo-Uno) guna menyatakan dukungannya terhadap paslon lain, yaitu Prabowo-Sandi.

Kuatnya dukungan sebagian masyarakat terhadap Prabowo-Sandi juga disebut-sebut sebagai alasan di balik pembentukan Go-PrabU. Koordinator Nasional Go-PrabU Cupli Risman menjelaskan bahwa dukungannya pada Prabowo-Sandi merupakan respons terhadap gerakan akar rumput agar caleg-caleg Golkar tetap bisa terpilih.

Selain Go-PrabU, beberapa kerabat JK juga menyatakan dukungan pada Prabowo-Sandi. Keponakan JK, Erwin Aksa, memberikan dukungan terhadap paslon 02 atas dasar persahabatannya dengan Sandi. Selain Erwin, adik JK, Fatimah Kalla, juga disebut-sebut menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Sandi.

Lantas, mengapa perpecahan partai politik menjadi berkaitan dengan usulan JK? Pengaruh apa yang muncul apabila sistem tertutup diterapkan?

Alina Rocha Menocal dari Overseas Development Institute (ODI) dalam tulisannya yang berjudul Why Electoral Systems Matter menjelaskan bahwa sistem Pemilu tertutup mendorong kader-kader partai untuk menarik perhatian pimpinannya agar mendapatkan posisi yang tinggi dalam daftar nama caleg. Akibatnya, partai politik menjadi lebih koheren karena kedisiplinan kader menjadi kunci kesuksesannya dalam karir politik.

Dalam sistem Pemilu yang proporsional terbuka – seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 – para politisi cenderung lebih memperhatikan kepentingan politiknya sendiri. Hal ini pun terlihat dari terbentuknya Go-PrabU yang didasari pada pengakomodasian kepentingan akar rumput yang dianggap lebih menjanjikan bagi para caleg.

Perpecahan yang terjadi dalam Golkar bisa saja merupakan latar belakang dan motivasi JK untuk mengusulkan sistem Pemilu tertutup. Dengan begitu, kontrol dan kedisiplinan pimpinan partai politik dapat terjaga karena para politisi di bawahnya memiliki tanggung jawab kepada petinggi-petinggi partainya.

Tapi, apakah benar demikian? Hanya JK yang tahu pasti. Yang jelas, usulan tersebut bisa masuk akal, namun berpotensi menghilangkan esensi demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Bahkan, JK bisa saja dituduh ingin kembali membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru.

Mungkin logika usulan JK senada dengan pernyataan rapper Nas di awal tulisan. Untuk meraih kemenangan sepenuhnya, JK mungkin merasa membutuhkan kader-kader yang dapat “didisiplinkan”. Lagi pula, kedisiplinan tentunya baik buat budaya masyarakat kita. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]esta demokrasi yang diadakan pada tanggal 17 April lalu telah usai. Meskipun hasil resmi hitung suara belum dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, namun hasil hitung cepat atau quick count kini banyak menjadi acuan bagi para peserta Pemilu untuk melihat posisi mereka. Tak terkecuali bagi partai-partai politik yang bertarung.

PSI adalah salah satu partai yang langsung menyatakan menerima keputusan hasil hitung cepat kali ini. Melalui pidato sang ketua umum, Grace Natalie, dengan judul “Setelah Kami Kalah”, PSI menyatakan diri bahwa partainya menerima jika tak dapat melenggang ke Senayan untuk lima tahun ke depan.

Dengan perolehan sementara agregat nasional sebesar 1,87 persen dari ambang batas parliamentary threshold 4 persen, sayangnya PSI harus tersingkir dari perebutan kursi anggota dewan secara nasional.

Meskipun kalah secara nasional dalam kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg), partai berlambang mawar ini nyatanya memperoleh suara yang cukup tinggi di beberapa kota di luar negeri. Sebut saja suara PSI yang moncer di Sidney, Melbourne, Berlin, Roma, Toronto, hingga Washington DC, di mana partai merah ini meraih simpati yang cukup luas.

Uniknya, partai yang mengusung jargon progresif ini, juga memenangi suara pada tingkat daerah di beberapa kota besar. Di antaranya adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, bahkan Aceh.

Hal yang menggelitik tentu saja adalah kemenangan PSI di Serambi Mekkah, Aceh.
Share on X

Hal yang menggelitik tentu saja adalah kemenangan PSI di Serambi Mekkah, Aceh.

Seperti yang diketahui, bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah yang menganut hukum Syariah yang mana hal tersebut cukup kontras dengan semangat PSI selama ini getol menolak Perda berbasis agama dalam setiap kampanyenya. Lalu, apa makna di balik kemenangan PSI di Aceh ini?

PSI dan Anomali Perda Syariah

Kejutan bagi PSI dalam Pemilu 2019 ini memang tak tanggung-tanggung. Setelah di Jakarta partai tersebut mampu menduduki top four atau empat besar partai yang berhasil duduk di parlemen daerah, kini posisi serupa juga terjadi di Aceh. Setidaknya begitulah klaim Grace Natalie. Ia mengatakan telah meraih kemenangan di Aceh dengan menempati peringkat kedua di bawah PDIP.

Dalam menanggapi kemenangannya di Aceh, Grace mengklaim bahwa kemenangan mereka tidak terlepas dari dukungan para anak-anak muda yang rasional dan memiliki rasa kritis tinggi.

Namun, kemenangan ini terasa kontradiktif jika menelisik latar belakang Aceh sebagai kota yang sangat Islami.

Hal ini terlihat dari wilayah ini yang memiliki sejumlah Perda Syariah di bawah Dinas Syariat Islam (DIS) Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Menurut laporan BBC Indonesia, Perda Syariah di Aceh meliputi penggunaan hukuman berdasarkan syariat Islam yang disebut sebagai Qanun Jinayat.

Hukuman pidana dalam Qanun Jinayat terbagi dalam beberapa bentuk, di antaranya hukum cambuk, denda, hingga rajam. Hal ini bisa dilihat dalam kasus hukuman 10 hingga 200 kali cambuk yang melibatkan kelompok LGBT beberapa waktu lalu.

Potret Perda Syariah itulah yang membuat PSI angkat bicara, di mana partai ini menolak segala bentuk peraturan daerah berbasis agama – termasuk juga Perda Injil – yang berlaku di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Aceh. Hal ini berkaitan dengan sifat Perda ini yang cenderung diskriminatif dan mencederai hak asasi manusia.

Nah ini. Kalau PSI menang di ibukota, bagi saya tidak terlalu mengejutkan, atau di kota2 lainnya.

Tapi ini Aceh loh. GG bener. Setuju saya kalau warga Aceh diam2 tak mau perda Syariah, tapi mereka takut buat bicara.

— SeuseuhBeungeut (@Sukandi_Suk) April 20, 2019

Tak hanya berhenti pada isu Perda Syariah, PSI juga menggaungkan narasi penolakan terhadap praktik poligami, di mana isu tersebut mungkin saja cukup mengena bagi pemilih dengan basis gender tertentu.

Oleh karenanya, bisa saja dua narasi kampanye ini memang cukup ampuh sebagai strategi politik di beberapa daerah. Sehingga, kemenangan PSI di Aceh dapat diartikan sebagai ekspresi kejengahan sebagian masyarakat di wilayah tersebut terhadap tatanan kehidupan konservatisme yang mereka jalani selama ini.

Asumsi tersebut cukup beralasan jika melihat tren yang saat ini terjadi di Indonesia secara sosio-kultural. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nathanael Sumaktoyo dalam How ‘Moderate’ are Indonesian Muslims?, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum kurang konservatif dibandingkan masyarakat Malaysia, namun lebih konservatif daripada Lebanon dan Turki.

Secara umum, sikap sosial dan politik masyarakat muslim Indonesia tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai agama seperti halnya di Malaysia, namun juga tidak terlalu sekuler seperti masyarakat di Turki. Sehingga, umat muslim Indonesia lebih pantas mendapatkan reputasi sebagai “Muslim Moderat”.

Oleh karenanya, meskipun belum ada studi lanjut mengenai adakah korelasi antara peningkatan suara PSI di Aceh dengan penolakan Perda Syariah yang dikampanyekannya, namun bisa jadi keduanya memang memiliki korelasi ditinjau dari sebagian masyarakatnya yang tak melulu mau hidup dalam kungkungan konservatisme.

Kontestasi Ideologi?

Terkait hal tersebut, dalam sebuah artikel terbarunya yang berjudul Indonesia’s Election and the Return of Ideological Competition, Edward Aspinall dari Australian National University (ANU) memaparkan dinamika yang mewarnai Pemilu serentak di Indonesia kali ini.

Ia menyebut bahwa selama lima tahun terakhir, Indonesia telah bergerak melampaui politik pragmatisme dan akomodasi, di mana mobilisasi ideologis, polarisasi, kampanye kebencian online, dan yang lainnya menjadi semakin berpengaruh dalam konteks politik nasional.

Salah satunya adalah mobilisasi ideologi yang melibatkan perseteruan antara kelompok Islam moderat versus konservatif.

Hal ini tergambar dari dukungan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang memobilisasi dukungan untuk Joko Widodo (Jokowi) karena ingin mempertahankan visi NU tentang pluralisme dan Islam moderat, selain juga faktor keberadaan mantan Rais Aam NU, Ma’ruf Amin yang menjadi pendampingnya.

Sedangkan, di kubu seberang ada Prabowo Subianto yang dianggap telah didukung oleh kelompok “Islam garis keras” yang tak jarang mengkampanyekan tegaknya panji hukum berbasis agama di republik ini.

Selain itu juga ada partai seperti PKS  yang disebut-sebut memanfaatkan sentimen ideologi Islam ini untuk mendulang suara.

Menarik untuk diteliti, mengapa PSI di Aceh bisa menang?

— ヤンティヘルランティ (@yantiherlanti) April 20, 2019

Sehingga pendapat Aspinall tidak sepenuhnya salah, di mana Pemilu di Indonesia kali ini adalah ajang kompetisi ideologi atau ideological competition di antara kubu-kubu yang tengah bertarung memperebutkan kursi kekuasaan.

Lalu, seberapa berpengaruhkah platform ideologi PSI dalam konteks Pemilu kali ini? Dan apakah kehadiran PSI bisa dibilang sebagai pembuktian ideological competition?

Meskipun bukan partai berbasis agama, namun sepertinya PSI menjadi salah satu partai yang cukup konsisten membawa narasi ideologi sebagai amunisi perang.

Apalagi, PSI cukup terbuka menyatakan “perang” terhadap kelompok-kelompok yang secara ideologis berseberangan.

Partai itu juga  sempat  “mengharamkan” berkoalisi dengan partai Islam lawannya, yaitu PKS. PSI menganggap PKS tidak sejalan dengan ideologinya karena kerap menggunakan kampanye-kampanye politik yang eksklusif terhadap kelompok non-muslim di Indonesia.

Dalam konteks kemenangan PSI di Aceh, bisa saja ideologi progresivisme yang ditawarkan PSI menjadi strategi untuk mampu mencuri perhatian pemilih  yang telah lama hidup dalam kungkungan ketatnya peraturan Syariah.

Apalagi, di era keterbukaan komunikasi dan informasi seperti saat ini, perubahan paradigma dan perspektif terhadap budaya – termasuk juga agama – terjadi dengan begitu pesat. Sangat mungkin kelompok muda progresif di wilayah tersebut telah mulai keluar dari batas-batas konservatisme dalam pagar keistimewaan daerah. Akibatnya, PSI mampu mengisi ceruk pilihan alternatif dari bagian masyarakat tersebut dan memenangkan dukungan politik.

Oleh karenanya, kemenangan PSI di Aceh bisa dibilang adalah anomali yang mungkin butuh lebih dari seribu kata untuk ditulis ulang.

Selain itu, ini juga membuktikan bahwa partai seperti PSI sangat mungkin dapat bertahan di tengah kontestasi politik yang ada karena ideologi yang diusungnya dapat menjadi identitas pembeda. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya dan nasib sebenarnya PSI dalam hasil real count versi KPU. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilu telah usai, tapi menyisakan masalah yang tiada hentinya. Seperti hubungan percintaan yang kandas, tapi masih menyisakan tanda tanya. Uh, sedih banget ya.

Hal ini yang membuat mantan Wakil Ketua KPK, Pak Bambang Widjojanto berkomentar bahwa Pemilu kali ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah, utamanya pasca reformasi. Wah, untung bukan Pak Eko yang angkat bicara, nanti orang-orang pada komentar: “Masuk Pak Eko!”. Hehehe.

Emang terlihat banyak banget masalah yang muncul di Pemilu kali ini, mulai dari anggota KPPS yang meninggal dan sakit, hingga keluhan dari para caleg yang kurang dapat mengkampanyekan visi-misi mereka karena kalah pamor sama capres-cawapres.

Dulu katanya Pemilu serentak ini diadakan untuk memperkuat sistem presidensil. Maka yang ditonjolkan adalah Pilpres-nya. Tapi, kalau presidensil, kok masih ada batas presidential treshold?
Share on X

Wah, kasihan ya, sudah capek-capek malah kurang terkenal dan tersosialisasikan. Belum lagi masyarakat yang bingung harus mencoblos lima surat suara secara bersamaan. Duh banyak  banget, apa gak kasihan sama generasi tua yang kebingungan harus nyoblos sebanyak itu?

Dulu katanya Pemilu serentak ini diadakan untuk memperkuat sistem presidensil. Maka yang ditonjolkan adalah Pilpres-nya. Tapi, kalau presidensil, kok masih ada batas presidential threshold? Jadi bingung ya. Siapa sih yang ngusulin?

Dulu pakar komunikasi Effendi Ghazali dan kawan-kawannya mengusulkan Pemilu serentak katanya biar menghemat anggaran dan menghilangkan money politic. Niatnya sih bagus ya, tapi ternyata kondisi di lapangan malah sebaliknya.

Soalnya Kementerian Keuangan menyebut anggaran untuk Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25,59 triliun itu naik 61 persen dibandingkan Pemilu sebelumnya. Itu sih namanya bukan pengiritan, tapi pemborosan. Gimana sih?

Lagian, dalam salah satu hasil survei, politik uang masih kuat terjadi kok. Di Aceh misalnya, angka money politic menjelang pemungutan suara semakin meningkat. Bahkan disebutkan bahwa 40 persen pemilih mengubah pilihan akibat politik uang. Loh loh, kok malah jadi bermasalah begini ya.

Kok bisa sih kebijakan seperti ini muncul? Apakah sebelumnya tidak diuji terlebih dahulu? Atau jangan-jangan menggelinding seperti bola begitu saja dan masuk ke gawang?

Lha Cristiano Ronaldo saja ambil ancang-ancang dulu kok sebelum menendang, biar bolanya masuk ke gawang. Makanya dia bisa jadi pemain terbaik dunia. Lha ini berhubungan dengan arah negara lima tahun ke depan dan hajat orang banyak, malah seperti ini. Hadeh.

Seharusnya sebagai lembaga yudikatif, sebelum meloloskan usulan ini para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) harus memikirkan dulu. Hadeh, jadi ingat lagu dari grup band Tipe X yang bilang bahwa penyesalan memang selalu menyakitkan, tapi itu kenyataan. (F46)

PinterPolitik.com

“Women are half the society. You cannot have a revolution without women. You cannot have democracy without women. You cannot have equality without women. You can’t have anything without women.” ~ Nawal el Saadawi

Sebagai simbol bebasnya perempuan dari keterkungkungan, setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia selalu memperingatinya sebagai Hari Kartini. Kehadiran wanita bernama lengkap Raden Adjeng Kartini itu memang fenomenal. Ia merupakan tokoh perempuan yang bersinar di zamannya, bahkan hingga zaman-zaman berikutnya. Hal ini karena Kartini membawa semangat emansipasi terhadap kaumnya yang hidup dalam keterpurukan budaya patriarki.

Dalam novel karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Panggil Aku Kartini saja, dikisahkan bahwa Kartini merupakan sosok yang mampu menginsafkan setiap perempuan untuk bersuara. Melalui surat kepada kawannya, Estella Zeehandelaar, ia tuangkan segala benang kusut ketertindasan budaya yang dialami perempuan. Ia juga menyimpulkan bahwa pengetahuanlah yang membuat perempuan merana atas ketertindasan oleh laki-laki.

Namun, sudahkah Hari Kartini yang diperingati tahun ini menandakan kerja emansipasi di Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan?

Tentu sangat sulit untuk menjawab hal tersebut. Segudang persoalan yang dihadapi kaum perempuan di Indonesia seolah tak ada habisnya dan bahkan tak menemui titik temu. Segenap persoalan perempuan masih membelenggu kaum perempuan itu sendiri. Kekerasan dan marginalisasi misalnya, menjadi isu yang tak pernah terselesaikan, baik oleh masyarakat secara umum maupun negara.

Sayangnya, perempuan di Indonesia tidak serta merta mau untuk hidup tercerahkan oleh apa itu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Hal ini tercermin dengan adanya gerakan anti-feminisme yang menguat beberapa waktu terakhir di Indonesia.

Portal New Mandala misalnya, merilis sebuah artikel berjudul An Anti-Feminist Wave in Indonesia’s Election? yang membahas tentang kehadiran gelombang anti-feminisme dalam konteks politik di negeri ini.

Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa pada Pemilu 2019, meningkatnya pengaruh kandidat perempuan dari kelompok-kelompok anti-feminis ini merupakan ancaman serius bagi gerakan feminisme di Indonesia. Gerakan ini bahkan memiliki keterampilan kepemimpinan yang sangat baik serta tahu bagaimana menyebarkan argumen yang jelas dan meyakinkan, dan bekerja secara luas di tingkat akar rumput.

Artikel yang ditulis oleh Dyah Ayu Kartika dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina ini menyebutkan bahwa munculnya politik identitas dan Islam politik, khususnya sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, menunjukkan ada tantangan baru bagi kaum feminis dan mereka yang berharap untuk tindakan afirmatif yang lebih besar bagi perempuan dalam politik.

Kaum feminis akhirnya harus siap untuk memperebutkan narasi mereka karena para kandidat ini dan para aktivis anti-feminisme ini mengikuti kontestasi elektoral pada tahun 2019 ini. Jika menang, tentu mereka akan memiliki pengaruh yang luas dalam wacana kebijakan di parlemen nantinya.

Tentu pertanyaannya adalah seperti apa ancaman tersebut harus dimaknai dalam konteks pemberdayaan perempuan Indonesia?

View this post on Instagram

Di Indonesia, perempuan masih belum sepenuhnya aman Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #perempuan #indonesiatakramahperempuan #pelecehanperemuan #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 12, 2019 at 10:02pm PDT

Ancaman Konservatisme

Media sosial telah berubah menjadi saluran utama penyebar pesan anti-feminis. Baru-baru ini, gerakan Instagram Indonesia Tanpa Feminisme menjadi viral dan menargetkan para perempuan muda dengan tagar #UninstallFeminisme dan mempromosikan pesan “tubuhku bukan milikku, tetapi milik Allah”untuk melawan konsep feminisme tentang otonomi tubuh.

Ini adalah bagian dari serangkaian kampanye online oleh kelompok perempuan konservatif yang menargetkan kaum muda, termasuk pengikut gerakan seperti Pemuda Hijrah, Indonesia Tanpa Pacaran, dan Ayo Poligami.

Meningkatnya gerakan anti-feminisme ini sesungguhnya sinyal yang buruk bagi upaya kesetaraan dam keadilan gender di Indonesia. Bahkan gerakan ini bisa dibilang sebagai bentuk kemunduran perjuangan progresifitas perempuan di Indonesia. Mengapa demikian ?

Jika merujuk pada pendapat Dyah Ayu Kartika di New Mandala, gerakan anti-feminisme tidak menempatkan perempuan sebagai subyek yang mandiri secara pemikiran politik. Mereka malah mengkritik konsep kesetaraan gender dan otonomi ketubuhan karena mendasarkan pada hukum Islam yang menempatkan perempuan sebagai sebuah kodrat dengan segala konsekuensi peran domestiknya.

Sayangnya, hukum Islam selama ini seringkali dijadikan rujukan oleh kaum laki-laki dalam melakukan penindasan baik secara fisik maupun mental terhadap perempuan. Misalnya dalam kasus poligami, meskipun menyakiti perempuan secara psikis, sering kali para laki-laki melakukan praktek ini dengan mendasarkannya pada dalil agama.

Dalam konteks ini, konservatisme agama tidak serta merta memberikan ruang bagi perempuan dalam konteks kebebasan politik, tapi justru sebaliknya telah membunuh aktivisme perempuan itu sendiri.

#mybodyismyauthority adalah narasi feminisme bahwa dia bisa mengambil keputusan ttg tubuhnya.

Dibelokin Indonesia Tanpa Feminis jd #mybodyisnotmine. Thx @n_rofiah meluruskannya kembali ???

"Setelah Allah, perempuan milik dirinya sendiri." Muslims feminists unite ❤️ pic.twitter.com/3H1GEzVv7G

— Ligwina Hananto (@mrshananto) April 7, 2019

Kontsruksi pemahaman konservatisme ini cenderung tertutup dan mematikan progresifitas, sehingga menyebabkan perempuan mengalami hegemoni dari laki-laki secara pemikiran dan berdampak pada melemahnya daya kritis.

Hal ini sejalan dengan temuan Susan Blackburn dalam bukunya Women and the State in Modern Indonesia yang menyebut bahwa revivalisme atau kebangkitan Islam dalam politik justru menambah beban dan memperlihatkan wajah diskriminatifnya terhadap perempuan.

Dalam konteks ini, ada dampak psikologis yang cukup kuat dari adanya hegemoni konservatisme ini. Hal itu yang di sebut sebagai implicit bias, juga dikenal sebagai kognisi sosial implisit yakni kondisi yang mengacu pada sikap atau stereotip yang mempengaruhi pemahaman, tindakan, dan keputusan perempuan secara tidak sadar.

Bias-bias ini, yang mencakup penilaian yang baik dan buruk, diaktifkan di alam bawah sadar perempuan dan tanpa kesadaran individu. Sehingga, bisa dikatakan bahwa perempuan yang menolak ide-ide feminisme (yang dianggap produk barat dan asing) telah nyaman dalam kondisi status quo patriarki.

Quo Vadis Feminisme?

Feminisme sendiri sesungguhnya telah menjadi magnum opus atau karya besar bagi perempuan-perempuan di dunia yang mengilhami kesadaran untuk melawan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.

Ide ini sesungguhnya cukup relevan dengan ide Kartini tentang kesetaraan gender dan penghapusan penindasan kepada perempuan.

Namun sayangnya, sudut pandang, posisi pekerjaan, peran sosial, dan kekerasan semuanya yang masih sangat masculine-centric atau berpusat pada laki-laki, sehingga masih membelenggu sebagian perempuan hingga hari ini.

Ada permasalahan mendasar yang harus ditinjau dan direfleksikan dari sejarah peran perempuan di Indonesia dalam konteks sosial-politik. Narasi sejarah telah membuktikan bahwa terdapat tata kelola gender yang timpang, di mana terdapat sejarah penindasan yang telah dilanggengkan berabad-abad lamanya.

Akar penindasan itu bermula dari sistem feodalisme yang berlangsung sangat lama sejak abad pertengahan dan berlanjut dengan adanya aksi kolonialisme barat yang tergambar dalam kisah-kisah Kartini tentang feodalisme dalam karya Pram.

Memperingati Hari Kartini 21 April kemarin, sekedar mengingatkan bahwa betapa ironisnya apabila pendukung "Indonesia Tanpa Feminisme" datang dari kalangan perempuan berpendidikan dan orang-orang yang telah hidup dari hasil jerih payah Ibunya yang bekerja mencari uang. pic.twitter.com/QALKAPIuQ8

— Sekar (@Skrmentari) April 21, 2019

Dalam praktik feodalisme, laki-laki dianggap sebagai pemeran utama dalam tatanan masyarakat dan selalu mengidentikkannya sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, sedangkan perempuan sebagai pemeran pelengkap yang bekerja di ruang domestik.

Sehingga, anggapan bahwa perempuan adalah the second sex yang sempat diutarakan filsuf Prancis Simone de Beauvoir ternyata tertanam kuat dalam jejak sejarah masyarakat Indonesia.

Dalam kasus gerakan anti-feminisme ini, sayangnya perempuan-perempuan yang akan maju menjadi kandidat politik justru melanggengkan narasi-narasi pro feodalisme tersebut. Menurut Dyah, caleg perempuan konservatif menggunakan dua strategi kampanye untuk mendulang suara pada Pemilu 2019 kali ini, yakni melalui  Majelis Taklim atau pengajian dan media sosial.

Seiring dengan berkembangnya Islam politik di Indonesia, Majelis Taklim memang telah berubah menjadi arena yang signifikan untuk berkampanye politik.

Realitas ini merupakan sebuah ironi bagi perjuangan emansipasi politik perempuan di Indonesia. Jika kini Indonesia memiliki sosok sekelas Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, hingga Rini Soemarno yang mampu duduk di kursi pemerintahan dan menjadi ikon bagi Kartini masa kini, sayangnya adanya caleg-caleg perempuan yang menggunakan narasi gerakan anti-feminisme ini menjadi sebuah paradoks perjuangan Kartini selama ini.

Pada akhirnya, perempuan Indonesia akan sulit menciptakan Kartini-Kartini progresif jika narasi-narasi patriarki agama masih menjadi belenggu perempuan untuk berkiprah secara independen. (M39)

PinterPolitik.com

“They so irrational. They don’t wanna patch it up. They wanna mash it up,” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

[dropcap]B[/dropcap]erakhir sudah perjalanan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2019. Asa partai debutan itu untuk masuk ke parlemen kandas seiring dengan hasil hitung cepat yang menggambarkan mereka hanya mendapatkan suara sekitar 2 persen, jauh dari parliamentary threshold 4 persen.

Pernyataan kekalahan PSI dari Ketua Umum PSI Grace Natalie kemudian diunggah dalam situs resmi partai yang disebut-sebut partai milenial. Dengan perolehan suara versi quick count yang hanya menunjukkan sekitar 2 persen, Grace mengatakan bahwa partainya tidak akan mendapatkan kursi di Senayan dalam lima tahun ke depan.

Grace memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa partai yang dipimpinnya merasa gembira dengan berbagai hasil quick count Pilpres 2019 yang mengunggulkan paslon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Partainya pun menyatakan siap untuk menjadi rekan Jokowi-Ma’ruf dalam menjalankan pemerintahan melalui program-program kerakyatan dalam lima tahun ke depan.

Dalam pernyataan yang berjudul Setelah Kami Kalah tersebut, Grace menghormati keputusan masyarakat dengan hasil perolehan suara tersebut dan berterima kasih kepada kader, pengurus, dan caleg PSI yang telah berjuang dalam Pemilu 2019. Dirinya menyatakan bahwa tidak ada penyesalan dari partainya dan tidak menyalahkan pihak siapapun atas kekalahannya.

Kami akan kembali. Segera. Kami tidak akan pernah jadi partai yang hanya datang kepada rakyat lima tahun sekali. Kami akan kembali, lebih kuat lagi! pic.twitter.com/qD9cbzT9aX

— #PSInomor11 (@psi_id) April 18, 2019

Grace menyebutkan bahwa dengan perolehan suara 2 persen, partainya telah memperoleh suara sekitar 3 juta pemilih. Ketum PSI tersebut berterima kasih pada para pemilihnya dan akan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini partainya bersama 3 juta pemilihnya melalui masyarakat dan kawan-kawannya di media.

Tiga juta pemilih tersebut diajaknya untuk mendaftar sebagai anggota PSI melalui situsnya dan kantor terdekat. Grace pun mengharapkan adanya konsolidasi lebih lanjut antara PSI dan pemilih-pemilihnya untuk mengatur rencana ke depan.

Kekalahan ini pun menimbulkan pertanyaan lain. Dengan milenial menjadi salah satu lumbung suara terbesar dalam Pemilu 2019, mengapa partai yang disebut-sebut sebagai partai milenial ini mengalami kekalahan? Apakah partai ini kurang milenial bagi kelompok milenial sendiri?

Bangkitnya Politik Milenial

Kebangkitan politik kelompok milenial disebut-sebut sedang terjadi di berbagai negara. Tidak hanya PSI di Indonesia, berbagai negara di Eropa dan Amerika melihat bangkitnya suara-suara politik milenial.

Bangkitnya politik milenial di berbagai belahan dunia ini dijelaskan oleh Ruth Milkman dari City University of New York (CUNY) dalam tulisannya yang berjudul A New Political Generation. Dengan mengutip Teori Generasi miliki Karl Mannheim, Milkman menjelaskan bahwa setiap generasi memiliki resposns yang berbeda-beda terhadap gerakan dan perubahan sosial.

Kaum muda sering kali memberi simpati yang lebih besar terhadap gerakan-gerakan sosial yang tidak puas dengan kondisi negara dan pemerintahan. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan digital yang pesat, respons generasional kelompok milenial pun mengalami percepatan. Hal ini berujung pada impuls baru yang mendorong milenial untuk bergerak secara kolektif.

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, milenial yang sebelumnya dianggap apatis terhadap politik pun mulai menunjukkan keterlibatan politiknya dalam Pemilu AS 2008. Sebagian besar milenial memilih Barack Obama dari Partai Demokrat AS dalam Pemilu tersebut.

Meningkatnya keterlibatan politik kelompok milenial di AS ini disebut-sebut disebabkan oleh ketidakpuasan ekonomi. Menurut penulis Malcolm Harris, kelompok milenial AS adalah generasi yang paling dilukai oleh kapitalisme.

Hal ini terlihat dari arah politik milenial dalam Pemilu AS 2016. Tendensi milenial pun mengarah pada spektrum politik liberal dan bahkan dekat dengan sosialisme. Hal ini terlihat pada jumlah suara milenial yang mendukung Bernie Sanders – seorang politisi sosialis demokratis, yaitu 80 persen milenial di Iowa, New Hampshire, dan Nevada.

Selain persoalan ekonomi, politik milenial di AS juga disertai dengan gagasan-gagasan sosial dan kultural tertentu. Sebagian besar milenial menolak rasisme dan kebrutalan polisi di AS dengan mendukung gerakan Black Lives Matter dan hak-hak kelompok LGBTQ.

Simpati pada gerakan dan perubahan sosial, serta perkembangan teknologi informasi, seperti media sosial, memberikan impuls bagi kelompok milenial untuk bergerak secara kolektif.
Share on X

Politik milenial di AS kini memang masih bergerak dengan wajah tokoh-tokoh politik lama. Namun, di Eropa, kelompok milenial mulai menunjukkan dirinya dengan terlibat dalam politik sendiri dengan menjadi politisi yang turut mengisi jabatan-jabaran politik.

Berbagai wajah generasi baru mengisi posisi-posisi tertinggi di Eropa, seperti Kanselir Austria Sebastian Kurz, 32 tahun; Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar, 40; Perdana Menteri Estonia Jüri Ratas, 40; dan Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron, 41. Munculnya generasi baru di politik Eropa ini disertai dengan ekspektasi perubahan dan cara-cara baru dalam pemerintahan dengan menentang politik kroni dan korupsi.

Kebangkitan politik milenial di Eropa ini juga diikuti dengan runtuhnya berbagai kekuatan politik lama. Gerakan En Marche milik Macron, misalnya, berhasil merebut parlemen setelah dirinya menjabat. Pergeseran kekuatan politik ini juga terjadi di Italia, Spanyol, dan Jerman.

Lalu, bagaimana dengan politik milenial di Indonesia? Apakah PSI juga memiliki aspirasi serupa yang menginginkan perubahan terhadap status quo yang ada?

PSI sendiri menganggap dirinya sebagai partai yang ingin membawa perubahan dalam perpolitikan Indonesia. Dalam situsnya, PSI menyatakan partainya ingin membawa kembali nilai-nilai yang luhur dalam kemarutan politik Indonesia.

Dengan membawa identitas partai politik yang berbeda, PSI dalam situsnya mengklaim bahwa dirinya selalu membawa hal-hal baru, seperti ide dan gagasan baru. Sikap itu terlihat dalam beberapa kesempatan ketika PSI mengkritik partai-partai nasionalis lainnya, termasuk partai-partai yang satu koalisi dengan mereka, yang dianggap tidak memperjuangkan hak-hak rakyat guna memperoleh suara dalam Pemilu 2019.

PSI, Politik Milenial Indonesia?

Jun Suzuki dalam artikelnya di Nikkei Asian Review menyebut PSI sebagai salah satu partai politik milenial yang muncul di tengah-tengah kebangkitan politik milenial Asia. Suzuki pun menyebutkan bahwa PSI memiliki anggota yang berusia di bawah 45 tahun.

Dalam berbagai isu, PSI memang menunjukkan gagasan yang ingin merubah kondisi yang ada, seperti peningkatan jumlah guru di sekolah dan penurunan pajak pendapatan kelompok milenial. Partai baru ini juga mengkritik praktik-praktik korupsi dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

Partai ini juga pernah “mengharamkan” untuk berkoalisi dengan partai Islam lawannya, yaitu PKS. PSI menganggap partai lawannya ini kerap menggunakan kampanye-kampanye politik yang eksklusif terhadap kelompok non-Muslim di Indonesia.

Selain itu, PSI juga giat mengkritik maraknya poligami dan kekerasan seksual bagi kelompok perempuan. Suzuki menyebutkan bahwa gagasan PSI yang mengkritik poligami ini kontras dengan berbagai partai politik lainnya yang berusaha menarik pemilih-pemilih Muslim dalam Pemilu 2019.

Dengan berbagai gagasan perubahan yang diajukan PSI dan giatnya partai ini di media sosial, partai baru ini terlihat sangat milenial dan ingin menarik suara dari kelompok menengah muda. Namun, apakah PSI benar-benar mewakili suara kelompok milenial Indonesia?

View this post on Instagram

Tak lolos, PSI akui kekalahannya Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #PSI #PartaiSolidaritasIndonesia #PSIgaklolos #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 18, 2019 at 4:09am PDT

Jika kita perhatikan kembali, PSI bukanlah partai yang sepenuhnya diisi oleh orang-orang baru dalam politik. Abdul Mughis Mudhoffir dari Universitas Negeri Jakarta dalam tulisannya yang berjudul Millennials Won’t Rescue Indonesia di New Mandala menjelaskan bahwa nama-nama seperti Sunny Tanuwidjaja dan Jeffrie Geovanie dalam Dewan Penasehat PSI membuat klaim bebas oligarki oleh partai ini gugur.

Sunny sendiri merupakan kerabat dari pemilik Sinarmas, Eka Tjipta Widjaja, dan juga salah satu orang yang diduga terlibat dalam kasus suap dalam proyek reklamasi Jakarta. Di sisi lain, Jeffrie adalah politisi yang dikenal sering berpindah partai politik dan juga merupakan pengusaha di PT Panen Galeries Lafayette Indonesia.

Dengan terlibatnya politisi dan pengusaha dalam PSI, Mudhoffir menilai partai milenial tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan partai-partai politik lama yang memiliki hubungan kuat dengan kelompok oligarki di Indonesia. Mudhoffir juga menilai PSI sebagai partai yang tidak muncul secara bottom-up sebagai gerakan bawah di masyarakat seperti gerakan En Marche milik Macron di Prancis.

Mungkin, PSI secara struktural memang tidak benar-benar membawa semangat perubahan tetapi gagasan dan ide perubahannya bisa saja dibilang sangat milenial, kan? Benarkah begitu? Lalu, milenial Indonesia yang manakah yang diklaim PSI – mengingat partai tersebut nampaknya tidak diuntungkan dengan besarnya lumbung suara milenial di Pemilu 2019?

Bila kita perhatikan, kelompok milenial di AS turut membentuk budaya populer yang digandrungi kelompok muda di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Budaya populer itu turut menyebarkan nilai-nilai liberal ke Indonesia melalui produk-produk budaya seperti film dan musik.

Namun, PSI mungkin tidak sadar bahwa kelompok milenial Indonesia sendiri turut membentuk budaya populer yang ada di Indonesia dan tren populer ini mulai menggeser nilai-nilai liberal di dalamnya. Ariel Heryanto dalam tulisannya yang berjudul Upgraded Piety and Pleasure menjelaskan bahwa kelompok menengah muda di Indonesia mulai menerima dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam tren dan budaya populer Indonesia, seperti film Ayat-Ayat Cinta.

Tren hijrah – istilah di Indonesia untuk menggambarkan perpindahan seseorang untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam – juga banyak terjadi di kelompok menengah muda Indonesia. Upaya-upaya untuk menjadi salih ini pun jadi ajang unjuk diri di media sosial. Hal ini juga ditunjukkan dengan populernya ulama-ulama di media sosial dan artis-artis yang turut mengekspresikan tindakan hijrah-nya.

Meningkatnya kesalihan di kelompok menengah muda Indonesia ini bisa jadi salah satu faktor di balik kekalahan PSI. Mungkin, ide PSI untuk mengkritik beberapa nilai dan partai Islam merupakan langkah yang salah di tengah-tengah kelompok milenial yang semakin salih.

Justru, PKS sepertinya lebih cakap dalam menangkap tren kesalihan. Partai yang pernah “diharamkan” oleh PSI untuk berkoalisi bersama ini beberapa kali berupaya mendekati kelompok milenial, seperti dengan kegiatan nonton film bersama. Perolehan suara PKS dalam Pemilu 2019 pun meningkat berdasarkan hasil quick count dibandingkan perolehan suara partai tersebut dalam Pemilu 2014.

Mungkin, apa yang dikatakan rapper Drake di awal tulisan sesuai dengan pengalaman PSI dalam Pemilu kali ini. Partai tersebut bisa saja bertindak irasional dengan tidak memperbaiki bayang-bayang yang tak sesuai dengan milenial Indonesia dan hanya ingin mencampur label tersebut dengan kepentingan tertentu. Lagipula, pilihan milenial Indonesia sendiri sudah tergambarkan dengan kekalahan PSI. Bukan begitu? (A43)

“Plong” adalah kata-kata yang diucapakan oleh Jokowi setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 008 yang berlokasi di pelataran kantor Lembaga Administrasi Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Bukan lagi ngiklan minuman yang warnanya ijo kan pak? Yang jargonnya “sensasi plong” itu loh. Uppss.

Selain ditemani sama Ibu Iriana, Jokowi juga ditemani oleh “pengawal sakti”, yaitu Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir dan anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung.

Jokowi emang wajib merasa plong sih, soalnya gelaran Pilpres ini begitu melelahkan. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno juga yang merasa lega setelah nyoblos. Mungkin Sandi yang jadi paling capek selama gelaran Pilpres. Soalnya 1.500 titik telah ia kunjungi.

Anyway, anak-anaknya Pak Jokowi nggak nemenin nyoblos kali ini. Hmm, bukan karena film Sexy Killers kan? Uppss.

Capres Inkumben @Jokowi didamping isteri, usai mencoblos di TPS 008 Gambir, Jakarta.

Gambar: Reporter KBR Dian Kurniati @dianz28 #Pemilu2019 #AyokeTPS #Kawalpemilu pic.twitter.com/ZTaA69XJ21

— KBR (@beritaKBR) April 17, 2019