PinterPolitik.com

Setelah dianggap menjadi subjek pemantik batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia, Israel kembali menjadi sorotan di tanah air setelah aksi kekerasan di Masjid Al-Aqsa berujung “kutukan” resmi pemerintah. 

Namun, kutukan yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia atas kekerasan terbaru Israel di Masjid Al-Aqsa Palestina pada hari Rabu 5 April lalu seolah tak akan berarti banyak. 

Bahkan, tak berlebihan kiranya untuk mengatakan jika kutukan hingga menjadi batu layaknya kisah Malin Kundang pun akan percuma, saking pesimisnya ekspektasi dan riwayat “kutukan diplomatik” terhadap perubahan sikap Israel. 

Sedikit mengulas latar belakang kutukan itu, aparat keamanan Israel dikabarkan menyerang jemaah Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu, 5 April menjelang waktu fajar. 

Kekhawatiran serta kutukan pun tak hanya datang dari negara +62. Tercatat Malaysia, Turki, Kanada, Dewan Kerjasama Teluk (GCC), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan brutal aparat keamanan Israel. 

Pemerintah Indonesia sendiri menilai aksi kekerasan tersebut menyakiti perasaan umat Muslim dunia di tengah khidmatnya ibadat Ramadan. Terlebih, pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa akan memantik eskalasi konflik dan kekerasan. 

Kembali, seperti yang disampaikan sebelumnya, optimisme seolah sama sekali tak terlihat dari kutukan keras negara-negara hingga organisasi kerjasama multilateral terhadap Israel. 

Lalu, pertanyaan substansial yang akhirnya bertendensi klise kini kembali mengemuka, yakni mengapa kutukan keras berulang itu tak ampuh mengubah sikap keras Israel terhadap Palestina? 

Serta bagi Indonesia, peran seperti apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi konkret bagi perdamaian di wilayah tersebut, serta demi menghindari intrik turunan yang merugikan seperti pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U-20 yang jamak dinilai karena penolakan delegasi Israel? 

Kutukan Diplomatik Sia-Sia? 

Sebagian masyarakat di tanah air kiranya tak asing dengan kecaman atau kutukan yang sering dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam merespons kekerasan otoritas Israel terhadap warga Palestina. 

Bukan hanya Indonesia, kutukan serupa kerap datang dari negara-negara dengan latar belakang solidaritas Muslim maupun negara yang peduli dengan pelanggaran kemanusiaan. 

Namun, kecaman atau kutukan itu tampaknya sama sekali tak efektif untuk meredam agresivitas Israel terhadap Palestina, termasuk untuk mencegah kekerasan terulang di kemudian hari. 

Setidaknya terdapat tiga hal yang mendasari sia-sianya kutukan terhadap Israel selama ini. Pertama, tak lain karena kutukan diplomatik merupakan soft power yang paling lemah dalam hubungan antarnegara. 

Dalam studi hubungan internasional, kecaman atau kutukan dikenal sebagai condemnation, yang memang merupakan bagian dari kekuatan atau power sebuah negara dalam interaksinya dengan negara lain. 

Secara umum, kutukan merupakan pernyataan dari perwakilan negara, baik itu kepala negara, kementerian urusan luar negeri, maupun duta besar dalam menegaskan posisinya atas suatu masalah, konflik, hingga krisis. 

Vibeke Schou Tjalve and Michael C. Williams dalam Reviving the Rhetoric of Realism: Politics and Responsibility in Grand Strategy menjelaskan pernyataan kutukan atau condemnation sebagai bentuk shaming (mempermalukan) saat sebuah negara tak sepakat dengan langkah negara lainnya dalam suatu persoalan. 

Tjalve dan Williams menyebutnya sebagai retorika, baik dalam kerangka idealisme naif maupun yang signifikansinya murni terkait rasionalisasi atau penyamaran strategi besar yang ditentukan oleh banyak kepentingan. 

Sementara itu, Nadia Rojahn Martinsen dalam “We strongly condemn…”: Norwegian governments’ Foreign Policy Statements as Political Tool or Moral Stance? turut membedah makna dan efektivitas kutukan diplomatik dengan mengambil sampel Norwegia. 

Juga berangkat dari tendensi realis yang dikemukakan Tjalve dan Williams mengenai condemnation, Martinsen berkesimpulan bahwa Norwegia (dan banyak negara lainnya) tidak secara eksklusif mengutuk berdasarkan moral. 

Di balik sebuah kutukan atau condemnation, terdapat kalkulasi risiko, kepentingan nasional, status seeking atau tujuan impresi status/reputasi di mata internasional, sampai pemahaman atas efektivitas kutukan itu sendiri. 

Khusus mengenai efektivitas, sejumlah analis dan pakar hukum dan hubungan internasional menilai dampak dari kutukan diplomatik sangatlah rendah. 

Salah satunya yang dijelaskan oleh Emilie M. Hafner-Burton dalam Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem. 

Hafner-Burton menilai kutukan terutama yang terkait kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM) sering kali diabaikan oleh negara yang dikutuk. Bahkan, efeknya sama sekali tidak ada. 

Dengan kata lain, kutukan diplomatik terhadap “pelanggaran” yang dilakukan negara lain dapat dikatakan tak selalu bermakna pernyataan moralitas, tetapi menjadi alat politik yang saling tumpang tindih dan ironisnya jamak tak berkontribusi apa pun secara konkret. 

Kedua, efektivitas kutukan yang minim juga berkaitan dengan relasi spesifik di bidang lain di antara negara yang mengutuk dengan yang dikutuk. 

Lalu, meski kutukan diplomatik tetap dianggap penting sebagai pernyataan sikap, pernyataan suatu negara belum tentu senada dengan rakyatnya. 

Selain itu, sisi gelap kutukan juga dapat bermakna dua hal yang saling bertolak belakang. Mengutip konsep dramaturgi dari Erving Goffman, apa yang dilakukan atau dikatakan negara terhadap negara lain di depan layar, kerap berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. 

Kebetulan, sikap banyak negara atas kekerasan otoritas Israel terhadap warga Palestina menjadi sampel sempurna sisi gelap kutukan diplomatik itu. 

Turki, misalnya, yang kerap terlihat heroik membela Palestina dan mengutuk Israel namun nyatanya memiliki kerja sama perdagangan dan bisnis, termasuk bidang persenjataan yang begitu positif dengan Tel Aviv. 

Indonesia pun demikian. Walaupun tanpa hubungan diplomatik resmi, realitanya perdagangan Indonesia-Israel berjalan cukup pesat. 

Data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan setiap tahunnya nilai perdagangan Indonesia-Israel selalu menyentuh ratusan juta dollar. Tahun 2022 lalu, total perdagangan Indonesia dengan Israel bahkan mencapai US$185,6 juta (Rp2,8 triliun). 

Kerja sama “bawah tanah” pun masih terjalin hingga saat ini, seperti pelatihan militer dan intelijen Indonesia hingga impor komponen persenjataan dari Negeri Ben Gurion. 

Ketiga, tak bisa dipungkiri, lemahnya efektivitas kutukan diplomatik juga terkait dengan sokongan Amerika Serikat (AS) kepada Israel. 

Terlepas dari latar belakang dukungan yang dapat dibedah secara kontekstual maupun spekulatif, nyatanya AS – dengan hak vetonya – selalu menjadi tameng saat Israel ditekan Dewan Keamanan (DK) PBB maupun negara-negara lain. 

Mengenai kekerasan terbaru Israel, AS melalui juru bicara (Jubir) Departemen Luar Negeri Vedant Patel menyatakan dukungan itu saat menyinggung serangan roket dari milisi Palestina ke Israel. 

Selain refleksi dari kemampuan militernya sendiri, backing dari pihak yang berstatus negara adidaya juga seolah membuat kepercayaan diri terlihat dari posisi politik Israel yang tetap teguh dalam pendiriannya meski menjadi langganan kutukan negara-negara lain, termasuk Indonesia. 

Di titik ini, perubahan sikap politik luar negeri signifikan dan aksi nyata mutakhir terhadap Israel kiranya dapat ditempuh, khususnya oleh Indonesia, dengan berkaca pada beberapa intrik merugikan yang terkait dengan negeri itu beberapa waktu terakhir. 

Menjadikan Israel Teman? 

Terdapat satu petikan pernyataan menarik dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai Israel saat diwawancara secara eksklusif oleh Najwa Shihab dan ditayangkan di Youtube pada hari Selasa, 4 April lalu. 

Ganjar yang dianggap menjadi biang kerok pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U-20 Indonesia akibat sikap penolakannya terhadap kehadiran Timnas Israel, menyinggung soal politik luar negeri Indonesia terhadap isu Israel-Palestina yang mungkin memang harus ditinjau ulang.  

“Atau jangan-jangan kita harus me-review politik luar negeri kita, mari kita duduk kalau begitu. Undang partai politik, tokoh bangsa, tokoh agama duduk bersama agar kemudian menjadi konsensus bangsa untuk menyikapi itu (Israel),” begitu ujar Ganjar. 

Nyatanya, sejak bersepakat bahwa Indonesia mendukung habis kemerdekaan Palestina sejak era Soekarno, kegamangan dan politik luar negeri yang seolah tak jujur terhadap Israel sering kali terlihat. Ihwal itu juga disiratkan Ganjar dan kemungkinan dirasakan bersama oleh sebagian pihak di Indonesia. 

Tak hanya dari impresi kesia-siaan di kutukan diplomatik, langkah konstruktif aspek lain untuk mendorong perdagangan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia pun turut tertahan akibat nihil relasi resmi. Padahal, sikap politik luar negeri yang revolusioner kiranya sudah harus diimplementasikan. 

Perubahan itu sendiri sebenarnya pernah digagas oleh oleh Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagaimana dijelaskan Anthony Smith dalam Indonesia’s Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?. 

Gus Dur bahkan berupaya mempraktikkannya. Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) saat itu Alwi Shihab, Indonesia berupaya melobi kepentingan Palestina dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sayangnya, langkah progresif itu harus kandas saat Gus Dur lengser. 

Pun, Niruban Balachandran dalam In defense of Istibsyaroh menyebut politik luar negeri Indonesia memang membutuhkan dialog yang jujur dan terbuka. Utamanya tentang evaluasi dan perubahan konkret mengenai peran Indonesia pada isu Israel dan Palestina. 

Normalisasi dan membuka hubungan diplomatik resmi kiranya dapat menjadi langkah revolusioner awal. Setidaknya, mereka yang pro gagasan ini melihat Indonesia bisa memiliki daya tawar dan peran lebih aktif dalam relasi Israel yang berkaitan dengan Palestina. 

Kendati demikian, perjalanan tampaknya masih sangat panjang agar langkah itu bisa terwujud. Tentu, butuh keputusan bersama yang bijaksana untuk merespons isu Israel-Palestina ke depannya agar hal merugikan seperti batalnya status tuan rumah Piala Dunia U20 tidak terulang kembali. (J61) 

PinterPolitik.com

Sah! Tim nasional (timnas) sepak bola Israel memastikan diri lolos ke Piala Dunia U-20 yang akan dihelat di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun depan.

Pencapaian tersebut menjadi torehan sejarah bagi Israel yang baru kali ini lolos ke putaran final Piala Dunia kelompok umur tersebut sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1977 silam.

Israel ditasbihkan menjadi tim keempat asal Eropa yang meraih tiket itu setelah Prancis, Italia, dan Inggris lebih dahulu memastikan akan berlaga di Indonesia.

Namun, keberhasilan timnas Israel langsung menuai sejumlah komentar bernada negatif dari publik Tanah Air. Di linimasa, netizen Indonesia langsung “silaturahim” ke akun Instagram Federasi Sepak Bola Israel (IFA).

Nada penolakan hingga usulan pemboikotan timnas Israel menggema dari akun-akun asal negeri +62.

Sejarahnya, Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik yang kurang baik – atau lebih tepatnya kurang terbuka – dengan Israel, khususnya di ranah politik.

Selama ini, sebagian masyarakat Indonesia memberikan predikat agresor kepada Israel karena dianggap merampas kemerdekaan rakyat Palestina.

Indonesia bahkan pernah melarang warga negara Israel masuk ke negaranya, demikian pula Israel yang sempat menerapkan aturan serupa.

Di cabang olahraga lain, drama pernah terjadi kala Indonesia menggelar ajang kejuaraan dunia badminton pada 2015 silam dengan salah satu pesertanya berasal dari Israel, yakni Misha Zilberman.

Ketika itu, intrik berupa izin masuk Indonesia hingga dibayangi pantauan organisasi kemasyarakatan (ormas) cukup merepotkan pihak Indonesia dan penyelenggara, plus membuat kalut sang atlet.

Kembali pada Piala Dunia U-20, agenda yang berlangsung pada tahun 2023 itu kiranya akan memiliki singgungan dengan agenda politik Indonesia setahun setelahnya.

Isu dan tensi politik dinilai akan cukup panas bersamaan dengan semakin jelasnya aktor-aktor yang akan berlaga di kontestasi elektoral, termasuk sosok calon presiden (capres). Tak lain dan tak bukan ialah celah politik identitas yang berpotensi turut dimainkan.

Salah satu kandidat capres terkuat dalam bursa, yakni Anies Baswedan agaknya harus waspada. Sebab, isu permainan politik identitas dapat saja mengarah padanya meskipun tak lagi memegang kewenangan apapun karena telah turun dari posisi Gubernur DKI Jakarta nantinya.

Hal itu tak lepas dari riwayat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 silam di mana hingga kini masih meninggalkan residu yang tak jarang dieksploitasi untuk beragam tujuan politis.

Lantas, mengapa isu Israel di ranah sepak bola bisa saja berdampak pada politik domestik, khususnya yang mengarah pada Anies Baswedan?

FIFA Jadi Sorotan?

Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina dalam dimensi politik jamak dinilai punya signifikansi dalam derajat tertentu. Akan tetapi, ketika hal itu dibenturkan pada aspek lain seperti olahraga, khususnya sepak bola, agaknya menjadi kurang relevan. Apalagi saat ada norma kesetaraan dan saling menghargai di dalamnya.

Kendati demikian, FIFA sebagai organisasi induk sepak bola dunia acapkali tidak lepas atau bahkan membaurkan diri secara tidak langsung dalam isu-isu politik. Mulai dari kebijakan hingga hukuman kerap diimplementasikan tanpa kepekaan plus terkadang tidak proporsional.

Dalam sebuah artikel berjudul From FIFA to UEFA, the hypocrisy of political correctness dijabarkan bahwa FIFA tidak jarang memeragakan kemunafikan yang cenderung condong pada kebenaran politik eksklusif.

Hakikat political correctness berupa kebijakan ideal demi menghindari tendensi politis yang merugikan kerap terabaikan. Hal itu paling tidak dapat ditelusuri pada gaung isu lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) yang mana di beberapa negara masih terlarang.

Belum lagi soal isu Palestina ketika hukuman pernah diberikan kepada pemain dan klub yang memperagakan dukungan.

Lalu, ada pula intrik isu rasisme dalam tajuk black lives matter di Inggris beberapa waktu lalu. Padahal, FIFA dapat mengambil langkah saling menghargai atau paling tidak netral dalam mengelola berbagai isu tersebut.

Setiap “penyimpangan” kerap kali dinilai berdasarkan kasus per kasus. Akibatnya, terjadi kegamangan, subjektivitas, dan standar ganda dalam memutuskan topik apa yang boleh ditantang, serta isu apa yang tidak boleh didiskusikan.

Slogan “Kick Politics out of Football” dalam upaya untuk meningkatkan citra FIFA seolah tak relevan dan bertentangan dengan kebijakan yang diambil.

Masalah yang terjadi di internal FIFA sendiri mengakar dari ekosistem sepakbola di berbagai negara yang mana para aktornya menjadi pengurus di induk olahraga terpopuler di muka bumi itu.

Publik agaknya dapat menelusuri berita maupun laporan tentang “penjarahan” dana, maladministrasi, suap, hingga pembelian suara selama pemilihan anggota federasi yang rentan dengan intervensi ekonomi-politik. Realitasnya, sepak bola tanpa politik adalah omong kosong.

Pada isu kekinian, didepaknya timnas Rusia dari playoff Piala Dunia 2022 Qatar akibat invasi terhadap Ukraina menjadi salah satu contohnya. Ini tak lepas dari komparasinya dengan timnas Israel U-20 di ajang Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Standar ganda gamblang sontak kembali tertuju pada FIFA.

Menariknya, diskursus bernuansa politis tersebut memiliki momentum yang berkelindan dengan politik Indonesia. John Gibson dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events menjelaskan momentum tertentu dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik, termasuk dalam memberikan dampak negatif pada sang rival.

Rangkaian geliat aktor politik hingga kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang memanas boleh jadi akan bersinggungan dengan partisipasi Israel di Piala Dunia U-20 di tahun 2023.

Peluang berupa eksploitasi isu politik identitas dari para aktor lantas meningkat seiring dengan riwayat konteks tersebut dalam kontestasi elektoral di beberapa edisi terakhir.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Anies Baswedan menjadi aktor yang dapat saja terkena dampak korelasi antara pencalonannya sebagai capres dan partisipasi Israel di Piala Dunia U-20.

Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi?

Momentum Pembusukan Anies?

Adanya konstruksi sosial kiranya dapat menjawab mengapa variabel Israel dalam Piala Dunia U-20, Anies, politik identitas, dan Pilpres 2024 memiliki keterkaitan.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan teori konstruksi sosial sebagai proses melalui tindakan dan interaksi, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Di dalamnya, terdapat varian konstruktivisme radikal, yakni mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran sebagaimana dijelaskan Suparno dalam Filsafat Konstruktivisme.

Pada konteks Anies, politik identitas seolah telah menjadi konstruksi di balik sepak terjangnya dalam dunia politik. Sayangnya, kecenderungan itu seperti dikapitalisasi sendiri olehnya untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

Pilpres 2019 kemudian turut tercemar dan dampaknya masih dapat dirasakan hingga kini. Di titik ini, konstruktivisme radikal bekerja dalam menggugurkan dan mengaburkan sisi moderat Anies di Jakarta yang faktanya tetap merangkul semua agama tanpa pandang bulu.

Analis politik dari Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Reza Hariyadi turut senada dengan presumsi tersebut. Dia mengatakan bahwa politik identitas diprediksi tersemat atau disematkan pada Anies jelang Pilpres 2024.

Konstruksi sosial radikal di hadapan konstituen itu kiranya juga akan bersanding dengan stigmatisasi atau pelabelan negatif – sebagaimana dijelaskan Jón Gunnar Bernburg dalam Labeling Theory – dari aktor politik rival.

Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20 kemudian bisa saja akan dikapitalisasi dalam diskursus panas dari dua arah yang berbeda, yakni untuk menggaet simpati politik dan sebagai modal untuk menjatuhkan lawan politik.

Diskursus solidaritas untuk Palestina kemungkinan besar akan masif dikeluarkan.

Tinggal pertanyaannya, apakah isu tersebut akan dikapitalisasi atau justru membuat Anies mundur dari pencapresan karena tak mau dijuluki sebagai “bapak politik identitas”?

Paling tidak, pertanyaan itu bisa diterka dari sejumlah gejala, seperti Anies yang berpotensi kehilangan panggung politik hingga peluang terhambat dukungan partai politik (parpol).

Menjadi tim sukses capres lain kemudian menjadi pilihan paling aman bagi Anies jika skenario di atas benar-benar terjadi.

Bagaimanapun, politik identitas yang merugikan diharapkan tidak akan kembali digunakan sebagai strategi politik di pesta demokrasi 2024. Publik yang semakin cerdas dan peka dalam memitigasi taktik politik negatif juga menjadi kunci terciptanya kondusivitas demi kepentingan bersama. (J61)