Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ketika Indonesia berencana membangun “bengkel resmi” pesawat angkut Hercules di Kertajati, yang sedang dipertaruhkan kiranya bukan sekadar kontrak perawatan pesawat, melainkan posisi Indonesia di peta pengaruh militer Indo-Pasifik. Dari pembeli, menjadi penentu. Mungkinkah itu terjadi?

PinterPolitik.com

Selama puluhan tahun, Indonesia seolah nyaman berada di kursi pembeli. Alutsista datang dari Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia, pesawat rusak dikirim ke bengkel luar negeri, teknisi bbelajar dari manual terjemahan.

Posisi itu tidak salah, tetapi ia tidak menciptakan kekuatan tawar. Indonesia besar sebagai pasar, tetapi kecil sebagai penentu.

Pro-kontra pun mewarnai statement Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran Secretary of War Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut militer Lockheed C-130 Hercules.

Bandara Kertajati pun telah disiapkan, namun rencana tersebut mendapat resistensi isu terkait kedaulatan dan keberpihakan blok militer, terutama di tengah persaingan negara adidaya.

Sebagai informasi C-130 Hercules adalah salah satu pesawat angkut militer paling tersebar di dunia, dioperasikan lebih dari enam puluh negara.

Di Asia Tenggara, Hercules bukan sekadar pesawat, melainkan tulang punggung logistik, dengan mengangkut pasukan ke perbatasan, menurunkan bantuan ke daerah bencana, mendarat di landasan darurat di pulau terpencil.

Indonesia sendiri mengoperasikan Hercules sejak era Soekarno saat bermitra dengan Presiden AS saat itu John F. Kennedy yang menariknya dipantik kasus barter pilot CIA Alan Lawrence Pope saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA dekade 1950-1960an.

Menjadi negara di luar AS yang mengoperasikan Hercules, Indonesia memiliki rekam jejak operasional paling keras di kawasan, Papua, banjir Aceh, gempa Lombok, hingga proses operasi pencarian hingga titik koordinat evakuasi di tengah laut.

Dari latar belakang itulah muncul gagasan membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul atau MRO khusus C-130 di Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Majalengka.

Gagasan ini terdengar teknis. Pada permukaannya memang begitu. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, hal itu kiranya menyimpan potensi transformasi yang melampaui urusan “bengkel” atau isu sensitif terkait kedaulatan. Mengapa demikian?

MRO sebagai Instrumen Daya Tawar?

Pakar logistik Deborah Cowen pernah menulis bahwa logistik modern bukan sekadar urusan efisiensi, melainkan alat proyeksi kekuasaan. Siapa yang menguasai rantai pasok, menguasai sustainment, menguasai kemampuan suatu negara untuk bergerak dan bertahan, secara langsung atau tak langsung bisa menguasai orbit pengaruh.

Dalam konteks pertahanan, ini berarti siapa yang memperbaiki pesawat sebuah negara, secara tidak langsung menentukan seberapa jauh pesawat itu bisa terbang dan seberapa lama ia bisa beroperasi.

AS memahami logika ini jauh sebelum teorinya ditulis. Edward Luttwak menyebutnya geo-ekonomi, yakni konflik modern bergeser dari perang terbuka ke persaingan ekonomi-strategis.

Pangkalan militer bisa ditolak, tetapi fasilitas MRO yang dibangun bersama, yang menyerap teknisi lokal dan mengintegrasikan prosedur teknis dari mitra asing, bekerja jauh lebih halus dan sulit dicabut.

David Vine dalam kajiannya tentang jaringan basa AS menunjukkan bahwa kekuatan proyeksi Paman Sam tidak selalu dimulai dari serbuan militer, melainkan dari infrastruktur akses yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

MRO Kertajati berpotensi menempatkan Indonesia di simpul jaringan semacam itu, tetapi dari sisi yang berbeda, bukan sebagai negara tuan rumah yang diakses, melainkan sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan.

Perbedaan ini signifikan. Ketika negara-negara tetangga membawa Hercules mereka ke Kertajati untuk perawatan, Indonesia tidak hanya mendapat pendapatan devisa.

Indonesia mendapat informasi tentang kondisi armada kawasan, membangun hubungan teknis yang erat dengan militer negara lain, dan perlahan mengakumulasi pengaruh yang tidak tertulis dalam perjanjian mana pun.

Inilah yang dimaksud dengan infrastruktur sebagai kekuasaan. Bukan dramatis, tidak ada ledakan atau deklarasi. Tetapi dalam jangka panjang, ia lebih tahan lama dari aliansi formal mana pun.

Secara “cuan”, terdapat pula beberapa aspek positif. Mulai dari Bandara Kertajati yang lebih produktif dibanding saat ini, pergerakan ekonomi di sekitar kawasan bisa lebih bergeliat, transfer teknologi secara otomatis terjadi, pun dengan kemungkinan pembukaan pabrik sparepart untuk kurangi biaya ekspor dari pabrikan yang bisa serap tenaga kerja lokal, hingga pendidikan vokasi pencetak teknisi pesawat.

Risiko, Dilema, dan Kedaulatan yang Sesungguhnya

Tentu saja gambaran ini tidak datang tanpa bayangan. Singapura, melalui ST Engineering, telah lama memposisikan diri sebagai hub MRO terbesar Asia Tenggara.

Australia memiliki fasilitas serupa yang melayani operator di kawasan Pasifik. Keberhasilan Kertajati berarti redistribusi pasar yang selama ini mereka kuasai.

Tekanan diplomatik, hambatan regulasi, dan persaingan harga adalah respons yang hampir pasti menyusul atau sedang bermain dalam tahap narasi.

Di dalam negeri, sekali lagi, kekhawatiran lain mengintai. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah fasilitas MRO yang melibatkan mitra teknis Amerika ini pada akhirnya menjadi embrio akses militer asing.

Kekhawatiran itu valid dan tidak bisa dimata-matai sebagai paranoia. Sejarah mencatat bahwa ketergantungan teknis dapat berubah menjadi ketergantungan strategis, terutama jika transfer pengetahuan tidak benar-benar terjadi dan lisensi teknis tetap dipegang pihak asing. Apalagi yang dihadapi adalah Amerika Serikat dengan segala kepentingannya.

Maka pertanyaan terpenting bukan apakah MRO ini perlu dibangun, melainkan siapa yang benar-benar memegang kendali setelah fasilitas itu berdiri.

Apakah teknisi Indonesia menguasai prosedur teknis secara mandiri, atau selamanya bergantung pada kehadiran konsultan asing?

Apakah intellectual property tersedia bagi insinyur lokal, atau terkunci di balik perjanjian lisensi yang menguntungkan Lockheed Martin?

Kedaulatan dalam konteks ini bukan soal siapa yang memiliki tanahnya, melainkan siapa yang menguasai pengetahuannya.

Jika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan serius, MRO Kertajati bisa menjadi tonggak perubahan postur strategis Indonesia, dari pembeli yang bergantung menjadi penyedia yang diperhitungkan.

“Cuan geopolitik” abad kedua puluh satu kiranya tidak selalu dimulai dari rudal. Kadang bisa saja dimulai dari siapa yang paling dipercaya memperbaiki sayap pesawat kawasan. (J61)

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #17
PinterPolitik.com

Tiga pesawat meninggalkan landasan yang sama di jam yang berbeda. Yang pertama menuju kota tempat kekuasaan tidak pernah benar-benar meninggalkan abad ke-19 — Moskow, di mana istana menyimpan janji energi di balik dinding setebal empat ratus tahun. Yang kedua turun di koridor marmer tempat perang tidak diumumkan, melainkan dikelola. Yang ketiga mendarat di kota tempat negara bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Tidak ada satu pun penumpangnya yang membawa pesan yang sama. Tapi ketiganya membawa mandat dari orang yang sama.

Pada 13 April 2026, Indonesia tidak sekadar menjalankan diplomasi. Ia menggelar sebuah eksperimen. Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin — kunjungan ketiganya ke Rusia sejak dilantik — membicarakan keamanan energi di tengah blokade Selat Hormuz. Itu sayap pertama. Di belahan bumi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama dengan Pete Hegseth di Pentagon. Dan sayap ketiga: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di New York, memaparkan strategi fiskal Indonesia kepada BlackRock, Lazard, HSBC, Lord Abbett, dan TD Asset Management.

Tiga kota. Satu hari. Tanpa jeda.

Media Indonesia meliput ketiganya sebagai tiga berita terpisah. Moskow masuk halaman politik. Pentagon di rubrik pertahanan. Wall Street di kolom ekonomi. Fragmentasi ini mencerminkan ketidakmampuan membaca arsitektur — karena yang terjadi bukan tiga agenda yang kebetulan bersamaan. Simultaneitasnya sendiri adalah pesannya. Diplomasi tradisional bekerja secara berurutan: negara mendekati A, lalu B, lalu C. Indonesia menghapus urutan itu. Semua pintu diketuk bersamaan, dan karena itu tidak ada satu pun yang merasa diprioritaskan — atau diabaikan. Ada dimensi lain yang luput: waktu sebagai instrumen kekuasaan. Dengan bertindak secara simultan, Indonesia memaksa setiap pihak memproses sinyal kompleks dalam waktu yang sama. Hasilnya adalah ketidakpastian — bukan bagi Indonesia, melainkan bagi mitra-mitranya. Jika Gerakan Non-Blok adalah seni menolak undangan, maka ini kebalikannya: menerima semua undangan tanpa pernah duduk terlalu lama di satu meja.

Bukan Non-Blok. Omni-Blok.

Charles de Gaulle memahami logika ini enam dekade lalu. Pada 1966, ia menarik Prancis dari komando militer NATO sambil tetap berada di dalam aliansi, membuka hubungan dengan Tiongkok dan Uni Soviet, membangun kekuatan nuklir independen. Hasilnya paradoks: semua manfaat aliansi tanpa beban kewajiban penuh. Henry Kissinger menyempurnakan prinsip itu dalam diplomasi segitiga 1972: dalam permainan tiga arah, kekuatan terbesar bukan milik negara terkuat, melainkan milik negara yang punya akses ke semua sisi tanpa terikat pada satu pun. Indonesia kini menggabungkan kedua pelajaran itu dalam trilateral baru: keamanan dari Washington, energi dari Moskow, modal dari Wall Street. Tiga sumber daya yang, jika salah satu saja putus, bisa melumpuhkan negara berkembang mana pun.

Perhatikan siapa yang dikirim ke mana. Ke Kremlin, presiden sendiri yang hadir — karena sistem Rusia beroperasi pada logika personal: hubungan antar individu lebih menentukan daripada institusi. Ke Pentagon, seorang jenderal dikirim — karena Amerika mempercayai struktur militer dan prosedur formal. Ke Wall Street, seorang teknokrat yang berbicara dalam satu-satunya bahasa yang mereka hormati: angka, defisit, dan kredibilitas fiskal. Ini bukan sekadar pembagian peran. Indonesia tidak bernegosiasi dengan negara. Ia bernegosiasi dengan sistem.

Inilah yang tidak pernah tertulis di communiqué mana pun.

Skeptis tentu punya argumen yang kuat. Menandatangani kemitraan pertahanan dengan Amerika pada hari yang sama presiden Prabowo merangkul Putin tidak  bisa dibaca sebagai kebingungan arah. Washington bukan kota yang santai soal loyalitas strategis — pejabat Pentagon yang baru berjabat tangan dengan Sjafrie bisa merasa dikhianati melihat foto Prabowo-Putin pada malam yang sama. Dan kebisingan tentang fiskal Indonesia bukan khayalan: utang PLN melampaui Rp 711 triliun, target pertumbuhan ambisius di tengah perlambatan global, dan beberapa lembaga pemeringkat dianggap terlalu cepat mengubah peringkat ketika data belum lengkap. Semua ini nyata.

Tapi ada satu fakta yang mengubah seluruh kalkulasi itu. Indonesia sudah melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama Amerika setiap tahun — secara de facto, itu kerja sama setara NATO tanpa kewajiban Pasal 5 — klausul yang mengharuskan seluruh anggota ikut berperang jika satu anggota diserang. Pentagon sudah terlalu terinvestasi untuk mundur. Bahkan India semakin kesulitan mempertahankan hubungan pertahanan serupa dengan Rusia di bawah tekanan sanksi Amerika. Indonesia tampaknya menemukan jalan yang bahkan New Delhi belum kuasai. Hedley Bull, filsuf hubungan internasional dari Oxford, pernah menulis bahwa dalam tatanan dunia yang anarkis, negara menengah bertahan melalui diversifikasi akses, bukan kesetiaan pada satu patron. Moskow bukan ancaman bagi Washington — justru leverage yang mempercepat formalisasi kemitraan.

Dan di sinilah letak hal yang benar-benar luput dari perhatian publik. Bahasa dalam dokumen Kemitraan Pertahanan Utama yang ditandatangani hari itu mencakup pengembangan bersama kemampuan asimetris canggih, teknologi generasi berikutnya di domain maritim, bawah laut, dan sistem otonom. Itu bukan bahasa untuk mitra biasa. Itu bahasa yang biasanya dicadangkan untuk sekutu perjanjian: Jepang, Australia, Inggris. Indonesia baru saja mendapat akses kelas sekutu — tanpa menanggung beban kewajiban sekutu. Dan mereka melakukannya pada hari yang sama presidennya duduk di Kremlin. Seharusnya itu mustahil. Kecuali satu penjelasan: Amerika membutuhkan Indonesia untuk arsitektur Indo-Pasifik lebih dari kebutuhannya menghukum Indonesia atas hubungan dengan Rusia.

Di era ini, kekuatan negara menengah bukan lagi kemampuan menolak blok. Melainkan kemampuan membuat semua blok terlalu berkepentingan untuk menghukumnya. Indonesia pada 13 April memeluk Pentagon, berbisik dengan Kremlin, dan meminjam dari Wall Street — dan tidak satu pun yang bisa marah tanpa merugikan dirinya sendiri. Kerja sama pertahanan dengan Amerika menjadi alat keamanan. Hubungan dengan Rusia menjadi saluran energi. Keterlibatan dengan pasar global menjadi sumber likuiditas. Tiga hubungan, tiga fungsi, tanpa narasi ideologis tunggal. Albert Hirschman akan mengenali pola ini: negara yang memiliki paling banyak pintu keluar adalah negara yang paling jarang diminta keluar. Bukan soal siapa yang mereka dukung. Melainkan siapa yang tidak mampu kehilangan Indonesia.

Negara yang mengetuk tiga pintu sekaligus tidak sedang tersesat. Ia sedang membangun koridor.

Jika eksperimen ini bertahan — jika Indonesia bisa mempertahankan kemitraan Pentagon sambil terus mengamankan energi Rusia dan menarik modal Wall Street — maka ia bukan sekadar melindungi dirinya sendiri. Ia sedang menulis template baru bagi negara-negara menengah di seluruh Global South yang selama ini dipaksa memilih. Vietnam akan menonton. India akan mencatat. Brasil akan menimbang. Dan arsitektur aliansi eksklusif Perang Dingin akan semakin tidak relevan — bukan karena runtuh, melainkan karena ada negara yang membuktikan bahwa ia bisa hidup di luarnya dan tetap aman. Prabowo mungkin tidak menyebutnya doktrin. Tapi sejarah akan menamainya.

Enam puluh tahun setelah De Gaulle, di sebuah landasan pacu di Jakarta Timur, prinsipnya menemukan pemikir baru. Ketiga pesawat dari Halim itu akan kembali ke landasan yang sama — di jam yang berbeda pula. Penumpangnya akan turun membawa cerita yang berbeda — tentang salju Kremlin, tentang marmer Pentagon, tentang kaca-kaca Manhattan yang memantulkan cahaya sore. Tapi landasan yang menerima mereka kembali tetap satu. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang perlu diketahui dunia tentang Indonesia hari ini: bukan ke mana ia terbang, melainkan ke mana ia selalu pulang.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Dibuat dengan menggunakan AI.

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Percakapan Presiden Prabowo Subianto & Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump menguak kesamaan keduanya dalam menunjuk orang kepercayaan masing-masing yang terkait dengan tokoh muda berpangkat mayor.

Ya, saat Presiden Prabowo mempercayakan Teddy Indra Wijaya dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam posisi strategis di Kabinet Merah Putih yang serta merta memantik analisis sosok berlatarbelakang militer berpangkat mayor.

Meski keduanya berbeda secara status aktif dan perjalanan kariernya, pangkat mayor menjadi menarik pasca Trump menunjuk Pete Hegseth, veteran US Army National Guard yang berpangkat serupa.

Selain faktor bernuansa kiprah dan takdir sosial-politik, terdapat faktor yang kiranya memengaruhi Presiden Prabowo dan Trump dalam penunjukkan sosok berpangkat mayor sebagai orang kepercayaan di kabinet masing-masing.

Aspek Kultur & Histori Politik?

Terkait dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kemiliteran, meskipun Teddy dan AHY hanya berpangkat mayor, keduanya dapat dianggap memiliki bekal yang cukup untuk memimpin jabatan politik di pemerintahan pertamanya. Terlepas dari AHY yang telah debut sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf sebelumnya.

Ketika mendapat “kritik” terkait pangkatnya, sampel dari AS bisa menjadi referensi dan gambaran untuk membuka kultur baru dalam penunjukkan sosok di politik-pemerintahan di Indonesia.

Sepajang sejarahnya,, AS pernah memiliki Menhan dengan latar belakang militer yang tidak sampai mencapai pangkat jenderal atau dengan kata lain bukan sosok yang secara kasat mata dianggap memiliki pengalaman lebih atau berpredikat “senior”.

Misalnya, Mark Esper yang terakhir berpangkat letnan kolonel namun menjabat sebagai Menhan di era Presiden Donald Trump. Selain itu, ada juga Donald Rumsfeld, Menhan di era George W. Bush, yang hanya berpangkat kapten, dan Charles Timothy “Chuck” Hagel, yang bertitel sersan namun menjabat sebagai Menhan dalam pemerintahan Barack Obama.

Sebelumnya, kultur politik-pemerintahan Indonesia masih belum terbiasa dengan praktik semacam itu. Di Indonesia, senioritas dan reputasi tampaknya tetap diutamakan, mengingat dalam sejarahnya belum ada pejabat muda atau nonjenderal yang memiliki tugas mengkoordinasikan pemerintahan setara pangkat “bintang empat”.

Selain itu, seorang menteri juga sering kali dilihat sebagai sosok yang terpengaruh oleh tarik-menarik kepentingan pihak ketiga, yang dapat mengintervensi perumusan kebijakan politik-pemerintahan dan dinamikanya.

Terobosan Apik?

Meskipun terdapat jurang pemisah yang jelas antara dunia fiksi, seperti Star Wars, misalnya, dan realita politik, kesamaan penujukkan sosok mayor dan “muda” oleh Presiden Prabowo  dan Trump, pemanfaatan krisis untuk meraih keuntungan politik tetap relevan.

Dalam konteks Indonesia, krisis yang dimaksud adalah akselerasi yang mungkin dianggap stagnan dalam politik-pemerintahan oleh “golongan tua”.

Begitu pula dengan Trump dengan insiden penembakan beberapa waktu lalu yang dianggap akan memantik evaluasi besar dalam diskursus pertahanan dan keamanan, baik domestik maupun eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika politik domestik AS.

Di dunia politik, setiap “insiden”—baik besar maupun kecil—selalu membawa dampak politik yang mendalam.

Pemimpin yang cerdik secara instingtif akan memanfaatkan momen krisis untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya, apapun latar belakang insiden tersebut—apakah itu sebuah rekayasa politik atau sekadar kebetulan.

Perbandingan Trump dan Prabowo dalam penunjukkan sosok kepercayaan di kabinet dengan kebangkitan Kaisar Palpatine dalam Star Wars mengungkapkan bagaimana “krisis” dapat dipelintir untuk memperluas kekuasaan.

Kejadian-kejadian ini mengajarkan kita bahwa dalam politik, tidak ada yang kebetulan, dan krisis sering kali dipandang sebagai peluang strategis.

Sintesis tersebut tentu menjadi salah satu alternatif dalam melihat komparasi Prabowo dan Trump selain faktor kedekatan, daya tawar politik, dan bagaimana mengonsolidasikan politik-pemerintahan.

Akan tetapi, kembali, penjelasan di atas adalah interpretasi semata yang bisa saja relevan atau sebaliknya dalam memahami kesamaan administrasi Trump dan Prabowo. Tinggal kini, bagaimana dinamika ke depan akan benar-benar mengakselerasi pemerintahan ke depan. (J61)