Jadi, semua turbulensi ini apa penyebabnya? 

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nonton si pengendali empat elemen berkepala botak yang sangat menggemaskan dalam serial Avatar: The Last Airbender? Tentu sedikit banyak pernah lah ya, minimal lihat sekilas deh.

Dalam episode ke-31 dan ke-32, ada alur cerita yang sedikit mirip dengan tema yang mimin tulis di sini. Jadi, dikisahkan si Avatar yang bernama Aang bersama Katara, Saka, dan Toph sedang berkunjung ke perpustakaan Wan Shi Tong.

Mereka seperti biasanya menumpang Appa, bison besar yang bisa terbang. Aang bersama rombongan pun masuk ke dalam perpustakaan sedangkan Appa dan Toph tinggal di luar.

Setelah berbincang dengan si pemilik perpustakaan, tiba-tiba terjadi perselisihan yang menyebabkan perpustakaan tenggelam ke dalam gurun pasir. Mereka pun berhamburan keluar.

Lhadalah, nggak tahunya sesampai di luar, Aang kaget karena Appa hilang entah ke mana. Usut punya usut, Appa diculik untuk dibawa ke Ba Sing Sae.

Akhirnya, mereka memutuskan untuk ke sana, meski susah payah menggunakan jalur darat, bukan udara seperti yang biasa ditempuhnya. Sebenarnya, bisa saja pakai jalur laut, namun karena ada satu teman yang nggak punya surat jalan, mau nggak mau rencana jalur laut diurungkan.

Kisah di atas setidaknya memberi tiga pelajaran nih, gengs. Pertama, mau di dunia kartun atau nyata, transportasi udara memang juara. Kedua, meski via udara lebih nyaman, namun kalau ternyata kondisinya nggak memungkinkan, ya jangan dipaksakan tetapi juga jangan diabaikan. Artinya, tetap diusahakan supaya pulih tanpa mengorbankan kehidupan.

Ketiga, masalah perizinan merupakan hal yang vital. Coba tengok aja bagaimana Aang dan pasukan rela menghindari jalur laut, sebab izin administrasi kurang. Keren nggak tuh? Sekarang, coba ketiga pelajaran itu mimin pakai buat nyentil soal kebijakan penerbangan kita.

Jadi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lagi mengkaji kemungkinan dihapusnya syarat wajib rapid test dan swab. Sebenarnya, kalau diamati, ini punya dua motif, cuy. Selain motif kesehatan, juga ada unsur ekonominya.

Namun, kalau mimin membaca kok motif ekonomi yang paling dominan ya. Lha bagaimana nggak berpikir begitu? Wong kalau mau dibandingkan antara rasionalisasi Kemenhub dengan kesehatan masyarakat lho justru timpang kok.

Kemenhub hanya bilang, bahwa ini masih dipertimbangkan sembari menunggu kewenangan Satgas. Sudah itu saja, tanpa alasan yang bisa didiskusikan. Hadeuhh.

Mimin kan jadi curiga apa jangan-jangan Kemenhub mulai berpikir bahwa peraturan yang ketat membuat industri maskapai penerbangan kedodoran sehingga pajak ke pemerintah agak susah – alias nggak ada uang.

Padahal, di masa pandemi urusannya bukan cuma ekonomi saja lho. Lebih dari itu, ada value yang menjadi pilar segala persoalan, yakni kesehatan.

Sekarang coba ditelisik. Apakah perkembangan kasus Covid-19 sudahkah membaik? Kalau ikut sama omongannya Presiden Joko Widodo (Jokowi), ya jawabannya belum lah. Bahkan, Presiden lho khawatir Covid-19 ini bakal datang lagi via gelombang kedua.

Terlebih, kemarin saja masih ada penumpang Lion Air yang ternyata mengidap Covid-19. Itu kemarin lho ya, di mana ada tes ketat. Coba bayangin kalau tanpa tes. Haduh, kesehatan masa dikesampingkan sih?

Daripada membuat kebijakan yang kemungkinan membahayakan publik, mending mencontoh Singapura yang memberi stimulus untuk industri penerbangan. Tapi, kira-kira, pemerintah Indonesia bisa nggak ya? Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]alau telah lama menjadi mimpi dan guyonan, masa depan Dirgantara Indonesia merupakan industri perlahan tapi terus menunjukan eksistensinya. PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) menjadi satu-satunya perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat pesawat nasional Indonesia. PTDI ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki industri pesawat terbang.

Industri yang dulu diperjuangkan oleh mantan Presiden BJ Habibie ini pada tahun 2016 lalu akhirnya mengeluarkan karya terbarunya yang diberi nama N-219.

Pesawat N-219 ini adalah pesawat yang penelitian hingga perakitannya 100 persen dilakukan oleh orang Indonesia, hasil dari kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Walaupun semua yang membangun pesawat ini adalah orang Indonesia, tetapi bahan materialnya didatangkan dari luar negeri.

“Sayapnya 100 persen dalam negeri dan diproduksi kalau jadi terbang di bulan April akhir atau awal Mei. Ini pertama kali. Diharapkan kebangkitan kedirgantaraan Indonesia,” jelas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir.

Rencananya Pesawat N-219 akan segera melakukan uji terbang perdananya pada bulan Mei ini atau paling lambat pada awal April. PTDI akan melakukan uji terbang pesawat buatan Bandung ini hingga jam terbangnya mencapai 300 jam.

Setelah berhasil melalui uji terbang selama 300 jam, nantinya pesawat N-219 bisa mendapatkan sertifikat dari Kementerian Perhubungan agar bisa diproduksi massal. Untuk informasi dimana lokasi penerbangan perdananya, PTDI mengabarkan N-219 akan diuji di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Jika berhasil terbang di sana, maka dipastikan pesawat perintis itu bisa menempuh semua jalur udara.

Pada saat ini Pesawat N-219 sedang memasuki tahap ground test. Ground test yang dilakukan meliputi tes bionik, elektronik, hidrolik, hingga mesin pesawat. Ground test sangat penting dilakukan untuk meminimalisir kekurangan dan memastikan pesawat N-219 benar-benar siap untuk diterbangkan perdana Mei ini. Penerbangan perdana itu rencananya dipimpin test pilot kawakan PTDI Ester Gayatri Saleh.

“Uji coba ground testing sudah dimulai untuk persiapan uji terbang Insya Allah bulan ini,” ujar Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, Jakarta, Senin (8/5).

Untuk mengejar target penerbangan 300 jam, PTDI rencananya akan menyiapkan dua pesawat. Dengan adanya dua pesawat ini nantinya tugas penerbangan akan dibagi sama rata, yaitu masing-masing pesawat akan terbang selama 175 jam. Pada saat uji coba penerbangan perdana ini juga pesawat hanya akan ditumpangi pilot dan ko-pilot saja.

Menurut Kepala Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lapan, Gunawan Setyo Prabowo, ia mengatakan kolaborasi antara PTDI dan Lapan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Nanti juga akan dilakukan pencatatan-pencatatan terkait kondisi pesawat selama proses uji coba penerbangan N-219.

Gunawan berharap terbang perdana untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan terbang pesawat ini berjalan dengan lancar. Karena kalau sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Perhubungan, maka pesawat N-219 ini sudah bisa diproduksi massal.

PTDI memang sudah tidak sabar untuk memproduksi massal N-219, karena pesawat ini dikabarkan sudah memiliki banyak peminat, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bagaimana spesifikasi pesawat ini? Mari kita bahas lebih dalam.

Menguak Pesawat N-219

Dirgantara Indonesia sebelumnya sempat berbangga hati karena pesawat N219 kebanjiran peminat. Direktur Utama Dirgantara Indonesia, Budi Santoso mengklaim telah menerima 200 letters of intent.Namun Budi mengatakan belum ada satu pun penawaran yang dibuatkan kontrak jual beli.

“Yang pesan banyak sebetulnya, tapi saya belum tanda tangan kontak. Tapi kalau yang bikin daftar Letter of Intent (LOI) banyak, sudah hampir 200 pesawat. Dalam dan luar negeri, tapi saya mau buat kontrak penjualan kalau pesawat bisa terbang,” ujar Budi di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurut kabar, ada salah satu perusahaan asal Nigeria yang menawarkan proses assembling dilakukan di negaranya. Ini sebagai tanda bahwa perusahaan itu siap membeli N-219 dalam jumlah yang cukup banyak.

Ditambahkan Budi, N-219 ini nantinya akan menjadi idola baru di langit Benua Afrika. Hal tersebut diketahui dari pengakuan beberapa perusahaan asal Benua Afrika tersebut, banyak pesawat dengan tipe yang sama yang banyak digunakan di negaranya namun kini berusia uzur. Ini karena produsen pesawat tersebut sudah tidak memproduksinya lagi.

Pesawat N-219 sendiri adalah pesawat jenis baling-baling untuk penerbangan komersil jarak pendek. Jadi pesawat multi fungsi bermesin dua ini memang ditujukan untuk dioperasikan ke daerah-daerah terpencil. Pesawat ini terbuat dari logam dan dirancang untuk mengangkut penumpang maupun kargo.

Pesawat yang dibuat dengan memenuhi persyaratan FAR 23 ini dirancang memiliki volume kabin terbesar di kelasnya dan pintu fleksibel yang memastikan bahwa pesawat ini bisa dipakai untuk mengangkut penumpang dan juga kargo.

Daya tampung pesawat N-219 ini sebanyak 19 orang. Pesawat ini bisa mendarat di landas pacu relatif pendek, yaitu dengan jarak antara 500-600 meter. Bahkan, jika dalam keadaan mendesak pesawat ini bisa juga mendarat di jalan raya.

Kelebihan dari Pesawat N-219 ini adalah dapat lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek di landasan sepanjang 600 meter, dapat lepas landas dan mendarat di landasan yang tidak beraspal, mudah dioperasikan di beberapa daerah terpencil, kabin terluas di kelasnya, serta biaya operasional yang kompetitif.

Menurut Chief Engineering N-219 PTDI, Palmana Bhanadhi, pesawat N-219 juga dapat difungsikan untuk kegiatan militer, patroli maritim, ataupun evakuasi di daerah bencana. Palmana menyinggung pula, mesin N-219 menggunakan PT6-42A, 850 shaft horse power (shp) buatan Kanada, dan baling-baling Hartzell buatan AS.

Selain itu, mesin pesawat ini juga sudah digunakan lebih dari 2.500 pesawat di dunia. Dengan begitu, biaya pemeliharaan dan suku cadangnya akan sangat mudah didapat. Jadi untuk harga jual pesawat ini tergolong murah, harga jual pesawat ini juga diupayakan berkisar 5 juta – 6 juta dollar AS per unit. Harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan kompetitor, yakni pesawat Twin Otter buatan Kanada yang dijual sekitar 7 juta dollar AS per unit.
Kebangkitan Industri Dirgantara Indonesia

“Kalau Anda mengimpor gelas (sambil mengangkat gelas), mengimpor meja (sambil menggebrak meja) dan mengimpor mic (sambil menunjuk mikrofon) maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri!” BJ Habibie

PT Dirgantara Indonesia (Persero) menjadi salah satu ikon industri kedirgantaraan Indonesia. Bahkan di ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki‎ industri kedirgantaraan. Karena menurut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar Hary Sampurno, sebuah negara bisa disebut memiliki industri kedirgantaraan jika negara tersebut mampu mendesain, membangun dan merangkai (manufacturing) pesawat sendiri dan kemudian memasarkannya baik di dalam negara maupun ekspor.

‎Sampai saat ini ada beberapa produk pesawat yang murni buatan Indonesia adalah pesawat CN-235 dan CN-  245. Namun memang, dalam produksinya PTDI menggandeng Airbus untuk mendapatlan lisensi. PT DI juga memproduksi helikopter, namun sampai saat ini PTDI hanya sebagai‎ under license. Dengan demikian desain dan di Bandung hanya delivery centre.

Saat ini PTDI sedang berkonsentrasi untuk mengembangkan pesawat jenis baling-baling. Alasan pengembangan tersebut dikarenakan untuk menjangkau wilayah geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Menurut Harry, saat ini hanya ada dua negara berkembang di dunia yang memiliki industri pesawat tebang. Kedua negara tersebut adalah Indonesia dan Brazil, dan untuk di wilayah ASEAN sendiri PTDI tidak mempunyai saingan sama sekali.

Industri dirgantara terbesar saat ini masih dipegang oleh Airbus dan Boeing. Bukan berarti PTDI tidak bisa membuat pesawat sekelas Airbus dan Boeing, menurut Vice President Corporate Communication PTDI, Sonni Ibrahim, pasar penjualan PTDI tidaklah sama dengan Airbus dan Boeing. Pasar penjualan PTDI lebih mengarah ke kelas Medium-Heavy multi roles transport, medium multi roles transport, light, Far/CASR light.

Kepercayaan Sonni Ibrahim dengan mengatakan PTDI bisa membuat pesawat sendiri seperti buatan Airbus dan Boeing bukan tanpa alasan. Karena kenyataannya, hampir semua komponen pesawat kedua perusahaan dirgantara terbesar tersebut diproduksi oleh PTDI. Dengan begitu maka tidak ada alasan lagi untuk meragukan kualitas PTDI dalam membuat pesawat.

Total produksi pesawat PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sejak tahun 1976 hingga 2012 mencapai 347 unit, bukanlah angka yang sedikit, namun di luar sana, persaingan sangatlah ketat. Setidaknya ada pesaing berat PT Dirgantara untuk memproduksi pesawat dikelas yang sama, yaitu Alenia Aeronautica (Italia) dan ATR/Avions de transport régional (Perancis).

Dengan berbagai potensi yang dimiliki PTDI ini, Kementerian BUMN sudah memiliki peta jalan untuk menjadikan PTDI menjadi pemain global industri pesawat terbang. Kalau begitu, mampukah Indonesia bersaing dalam industri dirgantara di tingkat dunia? Berikan pendapatmu. (A15)

pinterpolitik.com – Selasa. 24 Januari 2017.

Jakarta –Sengkarut suap Rolls Royce  yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar direspon dengan cepat oleh Kementerian BUMN.  Menteri BUMN Rini Soemarno langsung memanggil Direktur Utama Garuda  saat ini Arif Wibowo untuk menindak lanjuti  kasus korupsi di maskapai bintang lima milik negara itu.

“Bu Rini menyampaikan, prinsipnya satu, integritas. Kedua GCG, harus berjalan dengan baik. Jadi ini memang yang harus menjadi landasan kita dalam menjalankan perusahaan yang besar‎,” kata Arif Wibowo di Kementerian BUMN, Selasa (24/1/2017).

Ditemui usai pertemuan, Arif menjelaskan Menteri Rini meminta Garuda Indonesia agar lebih transparan kepada publik. Dengan begitu, diharapkan kinerja maskapai tidak akan terpengaruh terhadap isu yang ada.

Dalam rapat tertutup itu, Arif menjelaskan ke Menteri BUMN , bahwa pihak Garuda telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Kejadian ini pun dinilainya akan menjadi pelajaran bagi direksi Garuda yang saat ini masih diberi amanat menjalankan kewajibannya dengan baik.

” kita sampaikan kembali lagi kalau kejadian-kejadian yang terakhir ini bener-bener, kita korporasi sudah menjalankan GCG-nya dengan semaksimal mungkin. Kalau toh ada praktek di luar itu, memang ini yang bagus juga, jadi menjadi pembatas buat kita juga,” jelasnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta. Selasa (24/1/2017).

Dia pun menyatakan, pihak Garuda sudah sejak lama melakukan renegoisasi besar-besaran dengan pihak Airbus mengenai kontrak-kontrak yang ada. Dia mengakui hal itu dilakukan lantaran selama dua tahun terakhir ini Garuda tengah fokus terhadap fleet cost agar benar-benar kompetitif.

“Jadi kita juga renegotiate kontrak-kontrak Airbus, melakukan restructure Airbus, kemudian kontrak perawatan pesawat, termasuk di dalamnya kontrak Rolls-Royce juga kita renegotiate,” lanjutnya.

Arif memastikan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Perusahaan juga berupaya membuat  overhead cost lebih kompetitif  dan transparan.Mengenai operasional maskapai, Arif menjamin operasional pesawat tidak terpengaruh sampai saat ini.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Emirsyah Satar sebagai tersangka kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce PLC untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia yang nilainya mencapai lebih dari Rp 20 miliar.

KPK juga menemukan suap dalam bentuk barang yang diterima Emirsyah Satar yang nilainya mencapai US$ 2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia. KPK bekerja sama dengan otoritas penegak hukum Singapura dalam menangani kasus suap di perusahaan milik BUMN tersebut karena perantara suap diduga memiliki perusahaan di negara pulau tersebut.

Dalam perkara ini, Emirsyah Satar disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sementara itu, Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Emirsyah Satar  mengaku bahwa dirinya tidak pernah korupsi selama di perusahaan BUMN tersebut.

Emirsyah menjelaskan, penetapan sebagai tersangka merupakan kewenangan KPK. Oleh karena itu, ia akan menghormati proses hukum dan bekerja sama sebaik-baiknya dengan penyidik untuk menegakkan kebenaran.

Emirsyah menegaskan ia tidak pernah menerima apa pun yang berkaitan dengan jabatan. “Sepengetahuan saya, selama saya menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia, saya tidak pernah melakukan perbuatan yang koruptif ataupun menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan saya,” ujar dia.

Jadi Sorotan DPR

Selain menjadi perhatian Menteri BUMN,  Kasus suap Rolls Royce juga menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal  menyayangkan adanya dugaan suap dari Rolls-Royce atas Emirsyah. Meski, ia mengakui kinerja Garuda Indonesia membaik saat maskapai pelat merah itu di bawah kepemimpinan Emirsyah. “Kami ingin mendapat klarifikasi,” Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal di Gedung DPR, Senin, 23 Januari 2017.

Dalam waktu dekat DPR RI akan mengagendakan pemanggilan manajemen Garuda Indonesia. Hekal mengatakan anggota dewan perlu mendalami kasus ini dan meminta penegak hukum mengusut secara tuntas dan transparan.

Sementara kasus Emirsyah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hekal juga mengatakan bahwa Komisi VI akan memperketat fungsi pengawasan. Aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan lebih diperketat agar kejadian serupa tak terulang.

Untuk itu, Komisi VI juga akan memanggil Garuda terkait kinerja perusahaan yang saat ini terus menurun. Hekal juga ingin mempertanyakan perihal pembelian sejumlah armada pesawat terbang Garuda. “Untuk Garuda kita akan panggil untuk penyelamatan keadaan keuangannya,” ujarnya.

(Tmp/VN/L6/O23)

Pesawat Wings Air tujuan Bandung-Semarang tergelincir saat mendarat di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, Minggu (25/12). Akibat kejadian ini, 9 penerbangan mengalami pembatalan.

General Manager Humas Bandara Internasional Ahmad Yani, Priyo Jatmiko menjelaskan, 9 penerbangan yang mengalami pembatalan maupun penundaan yakni, Sriwijaya SJ 226 tujuan Surabaya, Silk Air MI 103 tujuan Singapura, Wings Air IW 1896 tujuan Surabaya, Kalstar KD 622 tujuan Pontianak, Garuda Indonesia GA 246 dari Jakarta, Batik Air ID 6346 dan ID 6352 dari Jakarta dan NAM Air IN 220 dari Jakarta.

“Sedangkan, pada hari ini (Senin, 26/12) penerbangan yang dibatalkan adalah Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 231 tujuan Jakarta,” kata Priyo Jatmiko dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (26/12/2016).

Priyo menjelaskan, pihaknya pada Minggu (26/12) telah menyiapkan sarana transportasi darat dari Semarang menuju Solo. Kebijakan ini dilakukan untuk para penumpang Batik Air dan Lion Air yang berangkat dari tujuan awal Semarang ke Jakarta melalui Bandara Adi Soemarmo Surakarta dan sebaliknya, yaitu dari Jakarta menuju Semarang via Solo menggunakan empat bus.

Sementara itu, aktivitas Bandara Ahmad Yani Semarang hari ini, Senin (26/12) sudah beraktivitas normal. Bandara sudah dibuka tadi pagi pada pukul 07.35 WIB.

“Penerbangan pada pagi ini adalah Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1802 tujuan Denpasar. Sedangkan pesawat yang mendarat pertama kali di Bandara Ahmad Yani adalah Ferry Flight dari Batam pada pukul 07.45 WIB,” terang Priyo.