Selamat Hari Santri Nasional! 

#harisantri #cakimin #pesantren #nasaruddinumar #pkb #gusdur #gusipul #rajajuliantoni #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Di tengah derasnya sorotan publik dan media kepada nilai dan budaya Nahdliyin di pesantren, posisi sosial dan politik Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan tekanan. Mungkinkah NU butuh sosok “Gus Dur” baru?

PinterPolitik.com

“Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi, jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan.” – K,H, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

Cupin duduk di sebuah warung kopi kecil di sekitar Tebuireng. Ia menatap layar ponselnya, membaca deretan berita tentang ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo dengan wajah yang tak bisa disembunyikan kecewanya. 

“Kok bisa pesantren yang seharusnya jadi tempat paling aman malah makan korban?” gumamnya pelan. Di luar, azan dzuhur baru saja berkumandang, seolah mengingatkan bahwa sorotan terhadap dunia pesantren kini bukan hanya soal agama, tapi juga soal kemanusiaan.

Beberapa minggu terakhir, nama Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, ramai diperbincangkan. NU seperti sedang disorot dengan lampu paling terang, dan sayangnya banyak yang melihat retak di balik kilaunya. 

Tragedi Sidoarjo membuat publik bertanya tentang tanggung jawab, tata kelola, dan transparansi pesantren yang selama ini dianggap simbol kebaikan dan ketulusan. Tapi kini, semua jadi bahan debat publik, di mana letak kesalahan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Cupin mengingat perdebatan di Xbeberapa hari lalu. Sebuah video viral memperlihatkan santri Lirboyo bekerja mengangkat batu bata di proyek pembangunan pesantren. Sebagian bilang itu bentuk pendidikan karakter dan gotong royong. Tapi sebagian lagi menuduhnya sebagai eksploitasi terselubung terhadap tenaga santri. 

Cupin mengernyit, baginya perdebatan ini seperti cermin. Pesantren kini dihadapkan pada ujian baru antara nilai tradisi dan tuntutan zaman modern.

Belum selesai publik mencerna peristiwa itu, sebuah stasiun TV menayangkan liputan investigatif tentang dugaan penyalahgunaan dana di lembaga-lembaga pesantren. Tayangan itu menimbulkan gelombang kemarahan, terutama di kalangan Nahdliyin yang menilai media telah membangun stigma negatif terhadap kiai. 

Di sisi lain, sejumlah pihak justru melihat kritik itu sebagai alarm penting. “Kalau nggak mau dikritik, ya jangan tutup diri,” kata seorang warganet yang Cupin baca komentarnya di kolom diskusi daring.

Bagi Cupin, pemandangan ini seperti deja vu. Ia teringat cerita ayahnya tentang masa ketika NU juga pernah goyah, tapi selalu ada sosok yang bisa menenangkan badai. Sosok itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang tak hanya ulama, tapi juga pemimpin yang berani berbeda. 

Gus Dur punya cara khas, mengkritik tanpa menghancurkan, membenahi tanpa merusak akar tradisi. Pertanyaannya, pikir Cupin sambil menyeruput kopinya, apakah NU hari ini masih punya sosok seperti itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Gus Dur dan Seni Mengelola Krisis

Untuk menjawab pertanyaan itu, Cupin menelusuri kisah lama. Ia membuka kembali buku biografi Gus Dur karya Greg Barton yang dulu ia baca di perpustakaan kampus. Di situ. ia menemukan cerita tentang tahun 1984 saat Gus Dur memimpin NU di tengah situasi pelik. 

NU baru saja memutuskan keluar dari politik praktis, melepaskan diri dari PPP dan kembali ke Khittah 1926, sebuah langkah yang kala itu dianggap gila. Tapi bagi Gus Dur, NU harus kembali ke jati dirinya, menjadi gerakan sosial, bukan sekadar mesin politik.

Gus Dur, tulis Barton, paham bahwa kekuatan NU bukan di parlemen, melainkan di masyarakat. Ia membangun ulang citra NU sebagai penjaga moral dan budaya, bukan sekadar pengikut partai. 

Ia mengajak para kiai untuk bicara tentang kemanusiaan, tentang pluralisme, dan tentang Indonesia yang majemuk. Cupin membayangkan, kalau Gus Dur masih hidup, mungkin ia sudah membuat cuitan panjang tentang bagaimana NU harus lebih sibuk mendidik daripada membela diri dari kritik.

Tapi jalan Gus Dur tidak selalu mulus. Martin van Bruinessen, seorang antropolog asal Belanda, pernah menulis dalam tulisannya yang berjudul “Traditionalist and Islamist Pesantren in Contemporary Indonesia” bahwa Gus Dur sering dianggap terlalu liberal. Pandangannya tentang demokrasi dan kebebasan beragama membuat sebagian kiai konservatif gerah. 

Namun, Gus Dur tidak peduli. Ia tahu bahwa masa depan NU tidak akan hidup hanya dengan mempertahankan dogma, tapi dengan membuka ruang berpikir dan berdialog.

Cupin teringat sebuah kisah yang sering diceritakan ulang di forum-forum Gusdurian. Suatu kali, ketika seorang kiai menuduhnya kebarat-baratan, Gus Dur hanya tersenyum dan menjawab, “Barat itu arah, bukan musuh.” 

Jawaban itu sederhana tapi dalam, ia mengingatkan bahwa belajar dari siapa pun bukan dosa. Di situlah letak kekuatan Gus Dur, mengubah perbedaan menjadi bahan percakapan, bukan permusuhan. “Mungkin itu yang sekarang hilang dari NU,” gumam Cupin.

Robin Bush dalam bukunya Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menggambarkan strategi komunikasi Gus Dur yang cerdas. Ia seperti penari yang bisa menyesuaikan langkah dengan musik yang berubah-ubah, antara kalangan santri dan abangan, konservatif dan modernis, lokal dan nasional. 

Gus Dur bukan hanya pemimpin, tapi juga jembatan. Ia bisa keras di satu forum, lalu jenaka di forum lain, tapi selalu konsisten menjaga NU sebagai kekuatan moral yang independen. Cupin menutup bukunya dan berpikir, mungkinkah model kepemimpinan seperti itu masih bisa tumbuh di era digital ini?

Di tengah semua perpecahan opini, Gus Dur dulu memilih dialog. Ia tidak alergi kritik, bahkan menganggapnya vitamin organisasi. Ia percaya, keberanian sejati bukan menolak kritik, tapi menghadapinya dengan kepala dingin. 

Kini, ketika NU sering tampak sibuk menepis isu daripada mengurai akar masalah, Cupin jadi ragu, apakah warisan intelektual Gus Dur masih benar-benar dihidupi? Atau hanya disimpan dalam kutipan nostalgia di spanduk dan seminar?

Pertanyaan itu terus mengganggu Cupin. Kalau Gus Dur masih hidup, apa yang akan ia lakukan menghadapi krisis kepercayaan yang membelit NU hari ini? Akankah ia marah, diam, atau justru tertawa seperti biasa sebelum memberi nasihat yang menampar tapi menenangkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Andai Gus Dur Hidup di Zaman Kini

Cupin membayangkan Gus Dur duduk di depan laptop, membaca berita tentang pesantren yang ambruk. Ia pasti akan langsung memerintahkan audit menyeluruh, bukan karena tekanan publik, tapi karena tanggung jawab moral. 

Baginya, menjaga nyawa santri jauh lebih penting daripada menjaga nama baik lembaga. Gus Dur mungkin akan bilang, “Pesantren harus jadi rumah ilmu dan kasih sayang, bukan proyek bangunan yang rapuh.”

Kalau melihat video santri yang ikut membangun pondok, Gus Dur barangkali akan tersenyum dulu. Ia akan memahami nilai gotong royong dan kemandirian di baliknya, tapi juga memastikan tidak ada eksploitasi. 

Ia tidak akan buru-buru menyalahkan atau membela, melainkan membuka dialog agar semua pihak belajar. Cupin membayangkan Gus Dur berkata, “Santri boleh kerja, tapi bukan karena disuruh, melainkan karena belajar tanggung jawab.”

Dan jika melihat tayangan televisi yang dianggap menyudutkan kiai, Gus Dur mungkin tidak akan marah besar. Ia justru akan mengundang pihak media ke pesantren, berdiskusi di bawah pohon mangga sambil ngopi. Kritik baginya bukan musuh, tapi jendela untuk bercermin. “NU itu besar,” mungkin begitu katanya, “tapi kalau tidak mau dikritik, ya tidak akan pernah dewasa.”

Cupin tahu, Gus Dur bukan manusia tanpa cela. Tapi yang membuatnya berbeda adalah keberanian untuk berubah tanpa kehilangan akar. Ia reformis yang tetap santri, pembaharu yang tetap tawadhu. Dan dalam diri Gus Dur, NU menemukan keseimbangan antara dunia pesantren dan dunia modern. “Sekarang,” kata Cupin lirih, “keseimbangan itu terasa hilang.”

Bagi Cupin, absennya figur seperti Gus Dur bukan cuma masalah individu, tapi sistem. NU memang punya banyak tokoh alim dan berpengaruh, tapi sedikit yang berani berpikir melampaui tembok tradisi. 

Kultur organisasi yang cenderung hierarkis sering membuat gagasan segar terhenti di tengah jalan. Dan tanpa keberanian untuk mendobrak status quo, NU berisiko jadi raksasa yang berjalan di tempat.

Namun, di sela keprihatinannya, Cupin juga melihat secercah cahaya. Di berbagai forum daring dan kegiatan sosial, muncul generasi muda Nahdliyin yang kritis dan terbuka. 

Mereka menulis, berdebat, dan mengaitkan nilai-nilai pesantren dengan isu-isu kekinian seperti lingkungan, teknologi, hak perempuan, dan kebebasan berekspresi. Mereka tidak menolak tradisi, tapi juga tidak mau dibatasi oleh masa lalu. “Barangkali,” pikir Cupin, “di antara mereka ada calon Gus Dur baru.”

Tapi pertanyaannya, apakah NU siap memberi ruang bagi mereka? Apakah para senior bersedia mendengar suara yang lebih muda, lebih berisik, dan kadang lebih nyeleneh? 

Sejarah mencatat, Gus Dur juga dulu dianggap nyeleneh sampai akhirnya waktu membuktikan, nyelenehnya itulah yang menyelamatkan NU dari stagnasi. Cupin menatap langit senja di Tebuireng. Ia sadar, pertarungan terbesar NU bukan melawan kritik, tapi melawan ketakutan untuk berubah.

Cupin memejamkan mata, membayangkan Gus Dur tertawa kecil sambil berkata, “NU itu ibarat kapal besar. Kalau cuma ikut arus, ya tidak akan ke mana-mana.” 

Mungkin benar, pikir Cupin, NU tidak butuh satu “Gus Dur” baru dalam arti literal. Yang dibutuhkan adalah semangat Gus Dur dalam setiap pemimpin, guru, santri, dan warga Nahdliyin, semangat untuk berpikir kritis tanpa kehilangan kasih sayang.

Cupin tahu, perjalanan NU masih panjang dan berliku. Tapi selama masih ada yang berani bertanya, berdialog, dan bercermin, mungkin di sanalah “Gus Dur baru” sedang tumbuh.

Sebelum pulang, Cupin-pun menulis di buku catatannya satu kalimat kecil, “NU tidak perlu menunggu juru selamat, NU cuma perlu berani jadi dirinya sendiri, seperti dulu Gus Dur mengajarkannya.” (A43)

Di tengah sorotan terhadap kiai dan pondok pesantren, ketegangan antara nilai tradisional di daerah dan modernitas urban makin terasa. Apakah ini soal ketidaklayakan atau persoalan Jakarta-sentrisme di Indonesia?

PinterPolitik.com

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya” – Nasaruddin Umar, Menteri Agama (15/10/2025)

Cupin menatap layar ponselnya sambil mengerutkan dahi. Di beranda media sosialnya, video tentang santri-santri di Kediri yang sedang membantu pembangunan gedung pesantren sedang viral. Kolom komentarnya ramai, ada yang memuji dan ada pula yang menuduh eksploitasi. “Lucu juga,” gumamnya, “orang-orang kota sibuk berdebat soal tradisi yang mungkin tidak pernah mereka alami.”

Beberapa bulan terakhir, dunia pesantren memang menjadi sorotan publik. Mulai dari tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo hingga perdebatan tentang penghormatan terhadap kiai. Insiden di Sidoarjo memicu keprihatinan besar. Banyak yang mempertanyakan bagaimana lembaga pendidikan yang sudah berdiri puluhan tahun masih menghadapi masalah keamanan dasar. Tragedi itu menjadi simbol rapuhnya sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan tradisional di Indonesia.

Cupin membaca komentar salah satu netizen yang berkata, “Kalau saja pesantren dikelola seperti sekolah modern di Jakarta, pasti aman.” Kalimat itu membuatnya berpikir. Mengapa ukuran modern selalu diambil dari Jakarta? Tidak lama setelah itu, muncul video viral dari Lirboyo yang menampilkan santri membantu membangun gedung pesantren. Sebagian warganet menuduh hal itu sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja anak, sementara yang lain membelanya sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dua pandangan nilai yang sama-sama baik akhirnya bertemu dalam ketegangan yang sulit dijembatani.

Bagi masyarakat pesantren, kerja seperti itu bukan hal baru. Sejak lama, para santri memang dididik untuk hidup sederhana, mandiri, dan berkontribusi langsung pada lingkungan mereka. Namun bagi masyarakat urban yang terbiasa dengan regulasi ketat soal hak anak dan tenaga kerja, hal itu tampak janggal. Dua sistem nilai yang berbeda akhirnya saling berbenturan di ruang digital.

Kontroversi lain muncul ketika beberapa video memperlihatkan santri mencium tangan dan berjalan membungkuk di hadapan kiai. Sebagian warganet menilai tindakan itu feodal dan tidak sesuai dengan semangat kesetaraan zaman modern. Tetapi bagi masyarakat pesantren, itu adalah bentuk adab. Cupin tersenyum melihat komentar-komentar yang menyebut tindakan itu sebagai kultus individu. “Mereka tidak tahu,” katanya pelan, “bahwa mencium tangan bukan bentuk tunduk, melainkan simbol cinta dan keberkahan.”

Kritik dari publik urban membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah kritik-kritik itu lahir dari kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, atau justru merupakan cerminan bias kultural yang Jakarta-sentris? Dan mungkinkah tradisi pesantren bisa dilihat secara adil tanpa kacamata nilai-nilai kota besar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kiai dan Pesantren dalam Sorot?

Cupin mulai mencari jawabannya. Ia membuka beberapa buku antropologi dan teori budaya yang membahas perbedaan antara masyarakat rural dan urban. Salah satu istilah yang menarik perhatiannya adalah power distance atau jarak kekuasaan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh Geert Hofstede dalam bukunya Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Menurut Hofstede, masyarakat dengan power distance tinggi cenderung menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang wajar. Indonesia termasuk di dalamnya.

Di desa-desa Jawa Timur, tempat banyak pesantren besar berdiri, struktur sosial hierarkis masih kuat. Kiai bukan hanya guru agama, tetapi juga tokoh moral, spiritual, bahkan sosial-politik. Hubungan antara kiai dan santri tidak dibangun di atas kontrak formal, melainkan pada adab dan keyakinan akan keberkahan ilmu. Dalam budaya Jawa klasik, ada konsep “guru, ratu, wong tua” yang menempatkan guru sejajar dengan orang tua dan raja. Dalam tatanan nilai seperti ini, mencium tangan guru adalah simbol penghormatan terhadap sumber pengetahuan.

Cupin teringat kisah ayahnya yang dulu mondok di Jombang. “Kalau dulu kami mencium tangan kiai,” kata ayahnya, “itu bukan karena takut, tapi karena ingin membawa pulang berkah dari ilmu.” Dari cerita itu, Cupin menyadari bahwa tradisi penghormatan di pesantren punya dimensi spiritual yang dalam. Nilai-nilai itu tidak bisa dinilai dengan kacamata rasional modern yang menuntut kesetaraan mutlak.

Sebaliknya, masyarakat urban seperti Jakarta hidup dengan nilai yang lebih egaliter. Modernisasi, pendidikan tinggi, dan paparan budaya global membentuk cara pandang yang rasional dan meritokratis. Di kota, otoritas seseorang diukur dari kemampuan dan prestasi, bukan dari posisi spiritual. Dalam dunia seperti ini, gestur fisik penghormatan terasa tidak relevan. Cupin tersenyum membayangkan reaksi seorang eksekutif muda Jakarta jika diminta mencium tangan atasannya.

Fons Trompenaars dan Charles Hampden-Turner dalam Riding the Waves of Culture membedakan masyarakat universalis dan partikularis. Masyarakat universalis, yang biasanya berkembang di kota, berpegang pada standar moral seragam untuk semua. Sementara masyarakat partikularis, seperti di pesantren, menyesuaikan nilai dengan konteks hubungan sosial. Dalam sistem partikularis, memperlakukan kiai secara istimewa tidak dianggap salah, melainkan bentuk pengakuan terhadap posisi dan tanggung jawabnya dalam komunitas.

Edward T. Hall dalam Beyond Culture menambahkan kerangka yang menarik. Ia membedakan budaya high-context dan low-context. Budaya high-context, seperti di pesantren, mengandalkan simbol dan sejarah bersama dalam komunikasi. Sementara budaya low-context di kota menuntut kejelasan dan logika eksplisit. Ketika ritual pesantren dilihat dari kacamata low-context, makna simboliknya hilang dan tampak tidak rasional.

Cupin menutup bukunya sambil berkata, “Mungkin yang salah bukan tradisinya, tapi cara kita memahaminya.” Ia mulai memahami bahwa konflik nilai sering muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena tabrakan antara dua cara pandang yang sama-sama sah. Maka ia pun bertanya-tanya, apakah Jakarta benar-benar memahami konteks budaya di luar dirinya? Dan bagaimana peran media, yang sebagian besar berbasis di ibu kota, dalam memperkuat kesenjangan persepsi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta-sentrisme dan Kuasa Representasi

Cupin kemudian menelusuri bagaimana media memproduksi narasi tentang pesantren. Ia membaca beberapa laporan dan menyadari bahwa banyak berita ditulis dari sudut pandang yang menilai, bukan memahami. Hampir semua media besar di Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Wajar jika nilai-nilai urban menjadi standar dalam setiap liputan. “Jakarta seperti cermin besar,” gumamnya, “yang memantulkan wajah Indonesia tapi dengan biasnya sendiri.”

John B. Thompson dalam bukunya The Media and Modernity menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan simbolik untuk membentuk persepsi publik. Melalui kontrol atas produksi simbol, media menentukan nilai-nilai mana yang dianggap penting. Dalam konteks Indonesia, media yang berpusat di Jakarta sering menampilkan nilai-nilai urban sebagai tolok ukur kemajuan nasional. Sementara nilai daerah diposisikan sebagai tradisi yang perlu diperbaiki atau dimodernisasi.

Cupin teringat sinetron yang dulu sering ia tonton. Tokoh dari desa selalu digambarkan lugu, logatnya kental, dan sering menjadi bahan lelucon. Sementara tokoh dari Jakarta tampak modern dan berpendidikan. Kini ia sadar bahwa representasi itu bukan kebetulan, melainkan cerminan bias kultural yang menempatkan Jakarta di posisi puncak. Dalam imajinasi kolektif bangsa, Jakarta menjadi simbol kemajuan, sementara daerah dianggap tertinggal.

Stuart Hall dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices menyebut bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk makna. Dengan dominasi Jakarta, makna tentang modernitas pun dikonstruksi agar sesuai dengan nilai-nilai kota besar. Tradisi daerah sering digambarkan sebagai kuno dan butuh modernisasi. Representasi ini membuat masyarakat urban merasa lebih rasional, bahkan lebih benar, tanpa menyadari bahwa nilai mereka pun lahir dari konteks tertentu.

Fenomena ini juga dibahas oleh Arjun Appadurai dalam Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Ia menjelaskan bagaimana globalisasi menciptakan ketegangan antara homogenisasi dan heterogenisasi. Di Indonesia, homogenisasi itu hadir dalam bentuk Jakartanisasi, yaitu penyebaran nilai-nilai Jakarta sebagai standar nasional. Nilai-nilai daerah yang berbeda sering dianggap penghalang modernisasi, bukan sebagai bagian sah dari keragaman budaya. Cupin menggeleng pelan. “Padahal justru di situlah kekayaan Indonesia berada,” katanya.

Meski begitu, Cupin juga tidak menutup mata terhadap kritik yang muncul. Ia tahu bahwa beberapa kasus di pesantren, seperti kekerasan atau kurangnya standar keselamatan, memang nyata dan perlu dibenahi. Namun ia merasa perlu membedakan antara kritik yang tulus dan kritik yang berangkat dari superioritas kultural. Ketika media lebih senang menyoroti sisi sensasional pesantren tanpa memahami konteksnya, mereka sebenarnya memperkuat jurang pemahaman antara masyarakat urban dan rural.

Akhirnya, Cupin menulis dalam catatannya, “Masalahnya bukan antara modernitas melawan tradisi, tetapi cara kita mendefinisikan keduanya.” Indonesia selama ini terlalu sering didefinisikan dari pusat. Jakarta menjadi cermin bagi seluruh negeri, padahal banyak nilai luhur tumbuh di luar sorotan kamera. Cupin menatap langit sore Jakarta yang mulai oranye dan berbisik pelan, “Mungkinkah suatu hari nanti narasi tentang Indonesia lahir dari luar Jakarta tanpa harus kehilangan rasa hormat pada perbedaan?” (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Penunjukan Cak Imin memimpin perbaikan pesantren membuka irisan babak baru rivalitas abadi dengan PBNU. Di balik langkah tersebut, tersimpan drama “takdir struktural”, antara kehendak politik dan sistem kekuasaan yang terus mengulang pertarungan lama dalam wajah baru.

PinterPolitik.com

Penunjukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk memimpin audit dan perbaikan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto seolah menandai babak baru dalam peta kekuasaan politik keislaman dalam dimensi tertentu.

Di permukaan, ini tampak sebagai langkah teknokratik: memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi bencana di lembaga pendidikan berbasis agama. Namun, di bawahnya seolah tersimpan gelombang politik yang lebih dalam, irisan antara struktur kekuasaan negara, jaringan keagamaan tradisional, dan rivalitas ideologis yang sudah berlangsung dua dekade lebih: Cak Imin versus Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam konteks ini, pesantren tidak semata ruang pendidikan, melainkan arena kekuasaan yang berlapis. Ia menjadi simpul ekonomi sosial, basis legitimasi moral, dan titik temu antara kekuasaan religius dan politik elektoral.

Ketika Cak Imin memegang mandat memperbaiki ribuan pesantren, termasuk yang dapat dipastikan berada di bawah koordinasi struktural PBNU, maka yang terjadi bukan sekadar proyek infrastruktur dan refleksi dari sebuah tragedi.

Hubungan Cak Imin dengan PBNU sendiri adalah sejarah panjang yang tak pernah benar-benar damai. Sejak konflik internal PKB pasca-Gus Dur, relasi keduanya selalu berada dalam orbit tarik-menarik antara representasi politik dan otoritas moral.

PKB kerap menilai PBNU kerap melenceng dari khittah, sementara PBNU menilai Cak Imin menggunakan “NU politik” untuk kepentingan elektoral.

Friksi ini pernah mengeras dalam momen politik tertentu, seperti ketika Cak Imin memimpin Pansus Haji di DPR, yang kemudian menyeret nama-nama dekat PBNU termasuk Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, adik Ketua Umum PBNU saat ini yang telah beberapa kali diperiksa KPK.

Lalu, mengapa jobdesk terbaru Cak Imin tampak memiliki makna tertentu?

Antara Fatum dan Freedom Imin?

Untuk memahami posisi Cak Imin dalam lanskap politik keislaman Indonesia, kita dapat meminjam pisau analisis filosofis tentang “takdir struktural”.

Dalam tradisi klasik, dari Stoikisme hingga Nietzsche, fatum (takdir) adalah sesuatu yang tak dapat dihindari, sementara kebebasan (freedom) adalah ruang kecil yang masih dapat diisi oleh tindakan manusia.

Dalam politik modern, fatum tidak lagi bersifat metafisik, di mana dapat pula termanifestasi dalam sistem kekuasaan, patronase, dan struktur sosial yang membentuk pilihan seseorang.

Cak Imin adalah representasi paling khas dari dialektika antara fatum dan freedom ini. Ia adalah produk dari struktur patronase NU-Gusdurian yang membesarkannya, tetapi sekaligus “tawanan” dari struktur yang sama.

Ia lahir dari rahim tradisi NU, namun dalam upayanya menjadi otonom secara politik, ia menciptakan sistem kekuasaan yang justru “menjerat” dirinya kembali dalam siklus persaingan dengan PBNU.

Rivalitas Imin–PBNU kiranya bukan sekadar konflik personal, tetapi reproduksi logika struktural yang mengikat dua entitas dalam hubungan antagonistik namun tak terpisahkan.

Dalam bahasa sosiologi Pierre Bourdieu, ini adalah bentuk “habitus politik” yang lahir dari sejarah panjang dominasi simbolik, yakni NU sebagai pemegang otoritas kultural, dan PKB sebagai kanal representasi politiknya.

Cak Imin mungkin saja berusaha merebut otonomi dari struktur kultural itu, tetapi setiap upaya pembebasan justru memperdalam ketergantungan, ia membutuhkan NU sebagai basis legitimasi moral, sebagaimana NU membutuhkan figur seperti dirinya untuk menerjemahkan pengaruh ke dalam kebijakan negara.

Dari sisi lain, analisis Heideggerian memperkaya pemahaman ini. Heidegger menyebut manusia sebagai makhluk yang “dilemparkan” (Geworfenheit) ke dalam dunia yang sudah memiliki struktur makna tertentu.

Cak Imin, dalam konteks kekuasaan saat ini, juga seakan “dilemparkan” ke dalam arsitektur politik yang telah ditentukan, sebuah rezim yang berupaya memadukan legitimasi kekinian dengan basis keagamaan tradisional.

Program audit dan perbaikan pesantren yang dipimpinnya mungkin adalah bagian dari thrownness of power, di mana individu tidak sepenuhnya bebas menentukan konteksnya, tetapi berusaha tampil otentik di dalam sistem yang telah menentukannya.

Dengan demikian, “takdir struktural” Cak Imin bukan sekadar nasib politik, melainkan hasil logis dari posisi sosial yang ia bentuk sendiri melalui jaringan kekuasaan, kompromi politik, dan kalkulasi jangka panjang.

Dalam struktur ini, kebebasan menjadi paradoks, semakin ia mencoba membebaskan diri dari bayang-bayang PBNU, semakin kuat gravitasi sosial yang menariknya kembali.

Pesantren, Rekonsiliasi, dan Repetisi Takdir?

Pertanyaan krusial kini adalah, apakah penugasan Cak Imin ini akan membuka ruang rekonsiliasi dengan PBNU, atau justru mengulang siklus rivalitas lama dalam format baru?

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, isu pesantren bukan sekadar urusan kesejahteraan santri. Ia juga merupakan simbol integrasi politik antara negara dan umat.

Pemerintah membutuhkan pesantren sebagai legitimasi moral kebijakan pembangunan, sementara elit politik seperti Cak Imin memerlukan proyek ini sebagai arena memperluas jaringan patronase.

Dengan lebih dari 26.000 pesantren di bawah naungan PBNU, proyek ini adalah panggung strategis, siapa yang menguasai narasi “pemberdayaan” atau perbaikan pesantren, dialah yang mungkin akan menguasai bahasa moral Islam tradisional di ruang publik. Terlebih dengan isu nasional dalam kasus Pondok Pesantren Al Khoziny.

Namun, di sinilah paradoks politik Cak Imin tampak menemukan bentuk paling subtilnya. Dalam upaya membangun infrastruktur fisik pesantren, ia juga tengah mengaudit infrastruktur sosial yang selama ini membatasi kebebasannya.

Meski diharapkan tidak terjadi dan tentu akan dilakukan secara profesional, audit pesantren bisa menjadi audit simbolik atas NU sendiri, sejauh mana ormas ini bersedia berbagi ruang kekuasaan dengan politisi yang dulu mereka anggap “anak bandel”.

Secara teoretis, situasi ini dapat dibaca melalui konsep “repetisi takdir” (Nietzschean eternal recurrence). Rivalitas Cak Imin–PBNU tampak berulang dalam bentuk berbeda di setiap fase politik, dari perebutan legitimasi pasca-Gus Dur, konflik internal dan beririsan PBNU-PKB, hingga kini dalam bentuk proyek pembangunan pesantren.

Setiap fase menjanjikan perubahan, namun justru memperlihatkan pola pengulangan, di mana kebebasan individu selalu dibatasi oleh struktur sosial yang telah membentuknya.

Namun, ada pula kemungkinan lain: bahwa siklus ini dapat ditransendensi melalui bentuk rekonsiliasi baru yang lebih pragmatis.

Di bawah pemerintahan Prabowo, ruang mediasi politik terbuka lebar, dan isu kesejahteraan pesantren bisa menjadi jembatan. Jika Cak Imin berhasil menavigasi proyek ini tanpa memperkeras friksi lama, ia berpotensi mengubah “takdir struktural” menjadi momentum transformatif, yaitu dari rivalitas menuju sinergi, dari antagonisme menuju kolaborasi kekuasaan yang lebih matang. (J61)

PinterPolitik.com

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, memiliki potensi ekonomi yang semakin diakui dan dimanfaatkan dalam beberapa tahun terakhir.

Potensi ini tidak hanya berdampak positif pada ekonomi lokal, tetapi juga secara keseluruhan pada perkembangan ekonomi nasional.

Pesantren telah bertransformasi menjadi pusat pengembangan keahlian dan keterampilan. Banyak pesantren telah mengintegrasikan program-program pendidikan keahlian seperti pertanian, tata busana, kerajinan, kuliner, dan teknologi informasi.

Ini tidak hanya membekali santri dengan pengetahuan praktis, tetapi juga membantu mereka mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

Selain itu, pesantren telah menjadi basis untuk mengembangkan industri kreatif dengan mengajarkan seni dan budaya Islam, seperti musik, seni kaligrafi, seni lukis, dan sastra.

Ini telah menciptakan peluang baru untuk menghasilkan karya seni yang bernilai ekonomi tinggi dan sekaligus memperkaya warisan budaya Indonesia.

Banyak pesantren yang juga mulai mengajarkan prinsip-prinsip keuangan Islam kepada santri. Hal ini mencakup pendidikan tentang zakat, infaq, shadaqah, dan prinsip-prinsip investasi yang halal.

Dengan pemahaman ini, pesantren juga dapat berperan dalam mengembangkan masyarakat yang lebih sadar finansial dan beretika dalam berbisnis.

Kemudian, pesantren memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kewirausahaan. Banyak pesantren telah membuka usaha mandiri seperti usaha kuliner, toko buku, dan produk-produk kerajinan tangan.

Ini mendorong santri untuk mengembangkan kreativitas mereka dan berkontribusi pada perekonomian.

Banyak perusahaan melihat potensi ekonomi di pesantren dan menjalin kemitraan untuk pengembangan bersama.

Ini bisa berupa program pelatihan kerja, pendanaan proyek, atau pelatihan kewirausahaan. Kemitraan semacam ini menciptakan saling menguntungkan antara dunia pesantren dan dunia bisnis.

Secara keseluruhan, pesantren memiliki potensi ekonomi yang signifikan dalam berbagai bidang.

Melalui pendidikan keahlian, industri kreatif, pendidikan keuangan Islam, kewirausahaan, pariwisata religius, dan kemitraan bisnis, pesantren dapat berperan penting dalam memajukan ekonomi lokal dan nasional.

Dengan terus mengembangkan pendekatan inovatif dan beradaptasi dengan perubahan zaman, pesantren memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (S83)

PinterPolitik.com 

Polemik dan kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat (Jabar) pimpinan Panji Gumilang masih bergulir liar. Isu bahkan berkembang hingga tudingan eksistensi backing dari sosok “Pak Kumis” yang disebut merupakan eks pejabat penting negeri serta satu pejabat Istana. 

Isu backing sendiri keluar dari pernyataan dari salah satu pendiri Ponpes Al Zaytun Iman Supriatno. Hal itu dikuak dalam program Catatan Demokrasi tvOne pada hari Selasa, 20 Juni 2023 lalu. 

Berdasarkan pengakuan Iman, Pak Kumis identik dengan sosok “mbahnya intelijen Indonesia”, sementara pejabat Istana yang dimaksud adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Tentu hal itu belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun, berbagai dugaan tersebut seolah tanpa kendali setelah serangkaian kontroversi muncul dari Panji Gumilang serta Ponpes Al Zaytun. 

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan setelah bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil kemarin lusa (24/6). Mahfud menyebut unsur dugaan tindak pidana di Ponpes Al Zaytun sangat jelas. 

Ridwan Kamil sendiri sebelumnya menyebut Ponpes Al Zaytun menerima pendanaan miliaran rupiah dari pemerintah setiap tahunnya, ihwal yang langsung diklarifikasi oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebagai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut mengutarakan pendapatnya dan telah melakukan investigasi independen. Mereka menemukan bahwa terdapat penyimpangan akhlak dan pidana di Ponpes Al Zaytun, plus dugaan oknum yang terafiliasi Negara Islam Indonesia (NII). 

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga ikut angkat bicara. Dirinya memastikan akan ada tindakan tertentu terhadap Ponpes Al Zaytun dan pihak terkait jika dugaan penyimpangan telah terbukti. 

Kontroversi Ponpes Al Zaytun kiranya telah menjadi topik pembicaraan hangat di meja makan, warung kopi, hingga grup whatsapp dalam beberapa waktu terakhir. 

Isu afiliasi dengan NII kemudian menjadi salah satu fokus menarik saat diskursusnya seolah tak pernah hilang dan muncul kembali dalam periode tertentu. 

Kegaduhan yang dibuatnya pun kemudian memantik tanya tersendiri, yakni mengapa polemik Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, backing pejabat, dan NII seolah bisa tiba-tiba muncul? Mungkinkah ada kaitannya dengan agenda tahun politik yang sudah bergulir saat ini? 

Al Zaytun, Di-NII-kan? 

Jika publik tanah air masih ingat, isu NII atau Darul Islam (DI) senantiasa hadir dalam beberapa waktu tertentu setelah keberadaannya seolah bagaikan mitos usai pendirinya, yakni Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ditangkap dan dieksekusi mati pada tahun 1962. 

Akan tetapi, NII yang terpecah disebut tetap eksis melalui gerakan bawah tanah sebagaimana turut dijelaskan Solahudin dalam buku berjudul The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema’ah Islamiyah. 

Mengacu pada sejumlah literatur, dalam perjalanannya, paling tidak terdapat dua haluan besar “pecahan NII” yang kemungkinan masih memiliki pendukung maupun simpatisan hingga saat ini. 

Pertama, adalah mereka yang bersikukuh menempuh jalur kekerasan untuk mewujudkan cita-cita negara Islam yang menerapkan syariat secara menyeluruh. 

Mengutip Solahudin, pada tahun 1985 hingga awal 90-an, salah satu pecahan yang kemungkinan memiliki afiliasi maupun menganut paham NII mengirim anggotanya ke Afghanistan untuk menjalani pelatihan militer sebagai foreign fighters, bersamaan dengan konflik yang tengah berkecamuk saat itu. 

Saat kembali ke Indonesia dan memisahkan diri dari NII atau DI, mereka mendirikan Jamaah Islamiyah (JI) pada tahun 1993 yang kemudian bertanggung jawab atas dua tragedi Bom Bali dan serangkaian aksi teror setelahnya. 

Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2013, dari 77 kasus terorisme yang terungkap, 50 di antaranya melibatkan anggota atau mantan anggota NII. 

Sementara itu, pecahan NII kedua adalah mereka yang ingin meneruskan cita-cita Kartosuwiryo namun bukan dengan kekerasan dan dalam dimensi yang berbeda. 

Saat pecahan NII pertama melakukan aksi teror di Indonesia, kelompok kedua disebut terkejut karena pada dasarnya mereka adalah Muslim tradisionalis yang bahkan juga percaya mistisme. 

So called “pecahan NII” kedua juga dikatakan ada yang menempuh jalan damai dan memilih metode lain untuk menghadirkan nilai-nilai Islam secara kompromistis dalam bingkai kebangsaan. 

Jika ditelusuri, kelompok ini memiliki benang merah dengan apa yang dirintis oleh Mohammad Natsir. Dalam catatan Rendy Adiwilaga dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 2 Natsir dikatakan memiliki ideologi serupa dengan Kartosuwiryo. 

Natsir dan Kartosuwiryo sempat mendirikan kelompok bernama Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) sebelum keduanya aktif di Masyumi yang notabene merupakan fusi politik Islam pertama di tanah air. 

Akan tetapi, saat NII dan DI/TII memberontak, Masyumi memberikan jarak dengan gerakan pendirian negara Islam, mengecam segala gerakan separatis, dan menyatakan tidak terikat dengan DI/TII. 

Secara terpisah, Natsir tidak menggunakan kekerasan tetapi lebih menggunakan metode tarbiyah (pendidikan) untuk mendapatkan dukungan dalam mendirikan konsep negara Islam yang diyakininya sebagai kekuatan politik esensial umat Islam, bukan diaktualisasikan secara harfiah. 

DDII yang digagas Natsir, di kemudian hari mendapatkan simpati dari mahasiswa dan menjadi lembaga alternatif dalam membentuk masyarakat yang Islami. 

Lembaga tersebut kemudian menginisiasi lahirnya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) serta membangun Partai Keadilan (PK) di era Reformasi – partai yang menjadi cikal bakal PKS (Partai Keadilan Sejahtera). 

Bersamaan dengan itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Islam (FPI) muncul mewarnai kelompok yang disebut-sebut memiliki visi negara dengan syariat Islam meski dalam penafsirannya masing-masing. 

Sejarawan dari UIN Jakarta Amelia Fauziah mengatakan kelompok Islam yang bercita-cita mendirikan negara Islam tidak mudah untuk bersatu. Itu dikarenakan, satu kelompok dengan kelompok lainnya memegang teguh keyakinannya sendiri-sendiri. 

Benang merah dari perpecahan itu terjadi karena sebagian tokoh dan pengikutnya memutuskan “berdamai” dengan situasi politik, termasuk aktif menjadi bagian maupun secara langsung atau tidak langsung digunakan sebagai “alat” dari tarik menarik kepentingan politik nasional. 

Ketika sampai pada telaah ini, polemik Al Zaytun, Panji Gumilang, dan dugaan keterkaitannya dengan NII yang muncul secara tiba-tiba dan bergulir liar agaknya menguak keganjilan tertentu. 

Khususnya terkait keganjilan mengenai apakah isu ini sesungguhnya menjadi sarana bagi kepentingan politik tertentu jelang 2024. 

NII Bidak Siapa? 

NII – untuk kesekian kalinya – kembali disangkutpautkan dengan polemik keagamaan kontemporer, kali ini Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang. 

Kendati diakui oleh sejumlah pihak internal Al Zaytun bahwa oknum yang menjurus ke ajaran dan perekrutan NII eksis, “meledaknya” isu kemudian menimbulkan tanya mengapa kemunculannya terjadi saat ini, khususnya jelang tahun politik. 

Secara historis, isu NII dengan dinamika politik nasional memang tak dapat dipisahkan. Meski di bawah tanah, NII memiliki simpatisan dan basis massa tersendiri yang seakan dilihat cukup signifikan untuk memengaruhi preferensi maupun impresi politik. 

Pecahan NII sendiri sempat menjadi anomali saat berhasil dirangkul pemerintah di era Orde Baru (Orba). Menurut mantan anggota NII Al Chaidar, kelompok yang disebut sebagai NII Fillah itu kemudian menjalin hubungan dekat dengan pemerintah setelah dirangkul oleh Ali Moertopo. 

Jelang dan pasca Reformasi, saat JI – selanjutnya bertransformasi menjadi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi ISIS, dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) – menjadi dalang sejumlah aksi teror, nama NII kembali menjadi sorotan karena dianggap menjadi “ibu kandung” kelompok terorisme. 

Pada tahun 2011 silam, isu NII yang kembali muncul disinyalir merupakan alat politik tertentu. Hal itu dikemukakan oleh Sekjen DPP PKS saat itu, Anis Matta, yang mempertanyakan apakah isu NII menjadi alat untuk memojokkan Islam. 

Itu dikarenakan, isu telah bergulir secara sejak lama. Bahkan, silih bergantinya presiden, pemerintah tampak tak kuasa memberantas NII sampai ke akarnya, yang justru menimbulkan kesan seakan mereka dibiarkan. 

Dalam konteks yang saling berkaitan, dengan tetap tumbuh dan berkembangnya isu NII, penegakan hukum Indonesia turut berpeluang dianggap tak berjalan dengan baik. 

Di titik ini, kewibawaan pemerintah dipertaruhkan untuk tidak membiarkan isu NII terus tumbuh dan berkembang. Apalagi, dalam konteks Al Zaytun dan Panji Gumilang, isu terus menggelinding liar serta membuka dugaan “dilindungi” oleh tokoh penting di negeri ini. 

Menariknya, kemunculan simpati dan ketertarikan untuk mendukung NII dari para simpatisannya tampak tak dapat dilepaskan dari kemungkinan parpol Islam di Indonesia yang tak lagi representatif. 

Kini, parpol Islam agaknya kini justru berlomba untuk lepas dari kesan entitas fundamentalis dan tak lagi berfokus untuk menawarkan solusi untuk masalah yang dialami rakyat. 

Terombang-ambingnya representasi kelompok Islam yang dapat menyalurkan aspirasi sesuai syariat yang masing-masing mereka yakini kemudian menjadi peluang untuk dikapitalisasi oleh pihak tertentu serta demi kepentingan tertentu pula. 

Kendati penjelasan di atas sebatas interpretasi semata, menarik kiranya untuk tetap menantikan muara dari polemik Ponpes Al Zaytun dan dugaan keterkaitannya dengan NII hingga isu backing pejabat yang mengiringinya. (J61) 

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, publik diramaikan dengan berita kekerasan seksual yang terjadi kepada santriwati di pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur (Jatim). Pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau dikenal Mas Bechi, salah satu seorang pimpinan di pesantren Shiddiqiyyah.

Kasus pelecehan seksual ini pertama kali dilontarkan pada tahun 2019 oleh lima orang korban. 

Dalam prosesnya, kasus ini berlangsung sangat lama karena Mas Bechi tidak mengindahkan panggilan dari penyidik dan tidak bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan.  

Beliau juga merupakan anak dari seorang tokoh keagamaan. Sehingga, terlihat seperti adanya perlindungan dari ayahnya dan juga adanya simpatisan yang rela berkorban untuk menggagalkan proses hukum ini.

Namun pada akhirnya, Tersangka Mas Bechi menyerahkan diri dan langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara kelas I, Medaeng, Surabaya. 

Tersangka Mas Bechi dijerat dengan dakwaan alternatif yakni, Pasal 285 Jo. Pasal 65 KUHP, atau Pasal 289 Jo. Pasal 65 KUHP, atau Pasal 294 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 65 KUHP. 

Serta dengan adanya upaya untuk menghalangi proses penegakan hukum (obstruction of justice) kepolisian juga menetapkan lima orang tersangka dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dan saat ini, kasus Mas Bechi sudah pada tahap pemeriksaan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Baru-baru ini juga terdapat kasus penganiayaan seorang santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. 

Kasus penganiayaan tersebut awalnya ditutupi kebenarannya namun kini terungkap bahwa adanya tindak kekerasan penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa salah satu korban santri. Tersangka dalam kasus ini merupakan para santri senior yang tega melakukan kekerasan penganiayaan terhadap santri lainnya. 

Tindak penganiayaan yang berencana dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikenakan pasal  340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Pihak Pondok Gontor yang sebelumnya menyembunyikan kebenaran kasus penganiayaan ini dapat dikenakan Pasal 221 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan. Karena pihak Pondok Gontor dianggap juga melakukan obstruction of justice terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh santrinya.

Melihat banyaknya tindak pidana yang terjadi di lingkungan pesantren. Maka, timbul pertanyaan  menarik, mengapa kasus hukum banyak terjadi di lingkungan pesantren?

Akibat Prinsip Kepatuhan di Pesantren?

Menurur Anita Dwi Rahmawati dalam tesisnya Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern, mengatakan bahwa kepatuhan adalah sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan dengan penuh kesadaran. Prinsip kepatuhan terhadap guru dan senior menjadi hal yang penting untuk diamini dalam kehidupan di pesantren. 

Akan tetapi, ternyata seringkali terjadi penyimpangan dari kepatuhan tersebut. 

Sehingga yang terjadi adalah, kepatuhan itu menjadi celah keburukan yang akan terjadi, seperti kekerasan seksual, serta penganiayaan terhadap  santri dan santriwati.

Dalam buku Social Psychology  yang ditulis oleh  Bordens dan Horowitz, disebutkan bahwa kepatuhan adalah proses pengaruh sosial dimana seseorang mengubah tingkah lakunya demi menanggapi perintah langsung dari seseorang yang berwenang.

Nah masalahnya, kewenangan seorang pemimpin seringkali disalahgunakan, tidak terkecuali di dalam pesantren. Akibatnya, penyalahgunaan wewenang tersebut menjadi karakteristik dalam pesantren, yaitu menyatu dengan kekuasaan, patriarkis, ketaatan, dan penghormatan kepada seorang pimpinan yang berkuasa.

Ini kemudian diperparah dengan adanya dogma agama sebagai alat untuk mendominasi. Dogma agama tersebut merupakan sistem keyakinan berdasarkan pada agama. Seringkali pemikiran seorang pemimpin kepada para santrinya di pesantren dinilai sebagai suatu keharusan yang perlu dilakukan. Jika tidak mengikuti ajaran pemimpinnya, bahkan itu bisa dicap sebagai perbuatan dosa. 

Kepatuhan dan keyakinan santri kepada para pemimpin di pesantren membuat santri-santri tunduk akan segala perintah yang disuarakan oleh para pemimpinnya, termasuk normalisasi kekerasan.

Bahkan, kekerasan pun sering dianggap jadi bagian fundamental dalam proses belajar mengajar.

Dengan demikian, para korban kekerasan seksual dan penganiayaan di pesantren terjadi dikarenakan faktor kepatuhan dan keyakinan tersebut. Para santri patuh akan segala perintah tersebut karena mereka yakin apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh pemimpinnya merupakan kebenaran dan keharusan untuk dilakukan.

Dengan adanya kepemimpinan yang patriarkis dan penghormatan yang berlebihan kepada seorang pemimpin yang berkuasa,  juga menjadi penyebab berbagai tindakan pidana di lingkungan pesantren dapat terjadi. Karena segala perintah dan tradisi yang berlaku di pesantrennya dianggap sebagai keharusan untuk dilakukan oleh pengikutnya.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan tersebut, yaitu; belum tersebarnya bahasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang dapat diterima di pesantren. Yang mana hal tersebut menjadi faktor adanya tindak kekerasan dalam lingkungan pesantren. 

Lantas, bagaimana seharusnya kita belajar dari fenomena ini dan khususnya kasus Mas Bechi?

Jangan Sampai Orang Beragama Kebal Hukum?

Dalam proses hukum terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Mas Bechi, misalnya, kepolisian rela mengerahkan ratusan personilnya hanya untuk menangkap satu orang tersangka yang dianggap “licin” untuk ditangkap.

Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh para simpatisan yang rela berkorban  menggagalkan proses penangkapan Mas Bechi oleh Polisi. Mas Bechi yang merupakan seorang anak pimpinan pesantren terkesan juga seperti adanya perlindungan dari ayahandanya. Dengan hal tersebut, ia tidak mengindahkan panggilan dari kepolisian karena menganggap dirinya tidak bersalah.

Namun, kejahatan adalah kejahatan dan hukum haruslah ditegakkan sebagaimana mestinya. 

Dalam dunia hukum, ada sebuah prinsip yang berbunyi Equality Before the Law. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. 

Berdasarkan prinsip ini, perlu ditekankan juga bahwa “no man above the Law” yang menggambarkan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, dan tidak ada siapapun yang memiliki posisi lebih tinggi dari hukum. 

Maka dari itu, dengan adanya persamaan di mata hukum dan bagi siapapun yang melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut wajib bertanggung jawab dengan sendirinya atas tindakannya. Prinsip persamaan di mata hukum pun tidak bisa dikesampingkan karena adanya supremasi hukum yang menyatakan hukum diatas segalanya.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, supremasi hukum adalah upaya yang digunakan untuk menegakkan serta menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang bisa melingkungi seluruh lapisan mayarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari penyelenggara negara itu sendiri.

Dalam prakteknya, secara disayangkan, seringkali terdapat pihak yang dianggap kebal hukum. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena adanya persamaan dimata hukum bagi setiap individu serta adanya penegakkan hukum yang tinggi sebagaimana mestinya yang menjadi kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan yang terjadi di lingkungan pesantren diharapkan adanya sanksi hukuman yang baik sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka.

Prinsip Integrity principle penting untuk dijaga dalam penegakan hukum, yang mana kepercayaan masyarakat akan penegakkan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan Social justice (keadilan sosial) dan Legal justice (keadilan hukum) juga harus ditegakkan dengan baik.

Keadilan sosial yang berada di tangan masyarakat wajib dipertimbangkan dengan baik. Keadilan hukum seperti adanya sanksi pencabutan izin operasional pesantren bisa jadi sanksi hukum yang baik agar tidak adanya kasus yang serupa di lingkungan pesantren kedepannya.

Adanya kepastian hukum dalam perundang-undangan yang berlaku dinilai sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan menyelesaikan permasalahan ini.

Donald Black dalam teorinya Behaviour of Law atau Perilaku Hukum, berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. 

Hal tersebut dapat dikaitkan bahwa hukum sebagai aturan hukum yang berlaku namun dalam prakteknya adanya percampuran agama dalam hukum yang berlaku sehingga adanya kesenjangan akan dua hal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik di lingkungan pesantren perlu ditekankan demi melindungi warga pesantren itu sendiri. 

Terkhusus kasus Mas Bechi, kita harus apresiasi proses hukum yang sudah mulai berjalan. Dan kedepannya, penanganan kasus-kasus yang terjadi di pesantren diharapkan dapat ditanggapi dengan lebih responsif  agar tidak terjadi kasus yang serupa di kehidupan pesantren lainnya. (S82)

PinterPolitik.com

“Lelah menjalani. Semua serba salah. Apa lagi salahku?” – Raisa, “Serba Salah” (2011)

Bukan Ahok namanya kalau tidak diikuti dengan kontroversi. Lha, gimana nggak? Politikus yang bernama asli Basuki Tjahaja Purnama (BTP) tersebut tampaknya tidak pernah terhindar dari perhatian banyak orang – dan juga netizen tentunya.

Seperti yang kita ketahui, Pak Ahok ini pernah dipersoalkan karena pernyataan yang menyinggung sejumlah ayat dalam Al-Qur’an. Pada tahun 2016 silam, Pak Ahok yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kala itu dianggap udah menistakan agama oleh banyak pihak tuh.

Alhasil, Pak Ahok ini mendekam di penjara selama satu tahun, delapan bulan, dan lima belas hari. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru dinyatakan bebas pada bulan Januari 2019 dan diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina pada November 2019.

Keputusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk Ahok pun sempat dipersoalkan tuh oleh sejumlah kelompok. Bahkan, ada tuh yang menuntut agar Pak Ahok mundur dari posisi Komut.

Baca Juga: Ahok dan NU dalam Semangat Kapitalisme Islam

Wah, emang serba salah ya Pak Ahok ini. Ketika air beriak, gelombang lain malah datang akhir-akhir ini. Kali ini, polemik muncul terkait pernyataan Pak Komut dalam acara Milad ke-9 Pesantren Motivasi Indonesia yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dulu juga berdagang selain berdakwah.

Hmm, mungkin nih, maksudnya Pak Ahok adalah agar pesantren juga bisa menerapkan kewirausahaan tuh. Bagus juga sih biar manfaat ekonomi juga bisa dirasakan bagi pesantren tersebut dan masyarakat sekitar.

Eh, lha kok pernyataan ini dipersoalkan lagi? Salah satunya datang dari pegiat media sosial (medsos) Mustafa Nahrawardaya yang menganggap Ahok ini ikut campur urusan agama lain. Padahal, Pak Ahok udah ngasih disclaimer tuh sebelumnya. Hehe.

Mungkin, ini saatnya Pak Ahok untuk galau lagi sambil mendengarkan lagu dari penyanyi kondang Raisa yang judulnya “Serba Salah” (2011). Lha, gimana nggak? Apa-apa yang dilakukan Pak Ahok selalu dianggap salah sih. Huhu.

Lagipula nih, Pak Ahok harusnya tetap hati-hati nih dalam berkata-kata. Ingat, Pak. Jejak digital membuat lirik lagu Raisa yang mengatakan “Sudah, lupakan segala cerita,” tidak bisa berlaku di dunia politik saat ini. Hehe. (A43)

Baca Juga: Mungkinkah Anies vs Ahok 2.0?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PKB minta pemerintah perhatikan pesantren di masa penerapan new normal. Pesantren dinilai berperan dalam sektor ekonomi, terdapat 18 juta santri dengan 1,5 juta pengajar dan pesantren di nilai bantu masyarakat sekitar gerakan ekonomi