Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #42
PinterPolitik.com

Senja turun pelan di sebuah kantor yang mulai dikosongkan. Para pegawai pulang satu per satu. Sebuah lampu meja di sudut ruangan lupa dimatikan, dan cahayanya yang kuning jatuh ke atas setumpuk kertas. Kertas itu tidak disentuh siapa pun. Ia hanya menunggu.

Ada uang yang dititipkan dan memilih diam. Ia mengendap di satu rekening, tidak berbelanja, tidak membangun apa-apa, hanya menunggu. Saldo itu besar, dan justru karena besar ia terasa seperti air yang ditahan sebuah bendungan: tenang di permukaan, menekan di dasar. Setiap orang yang lewat mengira air itu cadangan. Sedikit yang bertanya untuk siapa pintu air akan dibuka, dan kapan.

Pada bulan yang sama sebuah undang-undang baru, disahkan pada 4 Juni, menuliskan kata “lapangan kerja” sebagai tugas resmi bank sentral, bank sentral itu justru menaikkan suku bunga. Bukan sekali. Dalam waktu kurang dari sebulan, bunga acuan naik 100 basis poin lewat tiga keputusan beruntun, satu di antaranya di luar jadwal dan disebut sendiri luar biasa. Pedal yang diinjak bukan gas. Itu rem.

Urutannya layak dicatat, karena urutan itu bercerita. Pada 20 Mei bunga naik 50 basis poin. Belum genap 3 pekan, pada 9 Juni, naik lagi 25 basis poin lewat rapat mingguan yang biasanya hanya mengevaluasi, bukan memutuskan. Lalu hari ini, 18 Juni, naik 25 basis poin lagi menjadi 5,75 persen. Mandat yang baru lahir berkata: tumbuhlah, ciptakan pekerjaan. Instrumen pertama yang dipakai membela rupiah justru menaikkan biaya kredit, menahan ekspansi usaha, dan menunda lowongan yang dijanjikan mandat itu sendiri. Di atas kertas, sinergi. Di lapangan, tarik-menarik.

Thomas Sargent, peraih Nobel ekonomi, bersama Neil Wallace pernah menamai keadaan ini dengan dingin: ketika fiskal yang memimpin dan moneter yang mengikuti, pada akhirnya moneter yang membayar tagihannya. Mandat baru itu, dibaca dari sudut ini, bukan tambahan kekuasaan bagi bank sentral. Ia tambahan tagihan. Pertumbuhan dan lapangan kerja adalah janji politik yang mahal, dan kini janji itu diselipkan ke dalam neraca lembaga yang selama ini bekerja paling sunyi.

Buktinya tidak perlu dicari jauh. Pemerintah kini memegang saldo anggaran lebih sekitar Rp420 triliun, dan arah alirannya bercerita lebih banyak daripada jumlahnya. Sekitar Rp300 triliun sudah dipindahkan dari rekening di bank sentral ke bank-bank negara untuk menekan bunga dan mendorong kredit, satu instrumen fiskal yang dipakai mengerjakan tugas moneter. Sisanya, Rp120 triliun, mengendap di bank sentral sebagai bantalan, dan pada 6 Juni menteri keuangan serta gubernur bank sentral menegaskan kas pemerintah memang tetap diparkir di sana. Cadangan devisa terkuras belasan miliar dolar menahan kurs, dan imbal hasil surat bank sentral kini melampaui surat utang negara. Carmen Reinhart, mantan kepala ekonom Bank Dunia, menyebutnya represi finansial: negara membiayai dirinya lewat instrumen yang tidak terlihat, bukan lewat pajak yang diperdebatkan.

Mengapa jalan ini yang dipilih? Karena alternatifnya mahal secara politik. Defisit dipatok sekitar 2,9 persen, sejengkal dari batas 3 persen yang, bila dilewati, menuntut revisi undang-undang. Memindahkan saldo yang mengendap, atau menitipkan beban pada bank sentral, jauh lebih senyap daripada menaikkan harga bahan bakar bersubsidi atau memangkas program populer. Itu sebabnya bank sentral selalu menggoda. Namun pertanyaan yang jarang diajukan justru paling penting: mekanisme apa yang mencegahnya membiayai defisit ketika saldo itu habis dan pasar gelisah? Undang-undang baru memperluas tugasnya. Ia tidak menuliskan rem itu.

Ada yang merayakan ini sebagai pulangnya bank sentral ke peran pertumbuhan ala Orde Baru. Mereka lupa bagaimana cerita itu berakhir pada 1998: bukan dengan pertumbuhan yang merata, melainkan dengan tagihan penyelamatan yang dipikul anak-anak yang belum lahir saat keputusannya dibuat. Garis pisah fiskal dan moneter setelah krisis itu bukan kerewelan teknokrat, melainkan pagar yang didirikan justru karena republik ini pernah tahu apa yang terjadi tanpanya. Setiap kali pembiayaan darurat diulang tanpa menyebut namanya, pelajaran yang dulu mahal dibayar ikut terlupakan.

Maka pergeserannya bukan soal teknis, melainkan soal posisi. Yang menguat adalah eksekutif, kini dengan dua narasi sekaligus: pertumbuhan diklaim buah sinergi ketika ekonomi tenang, beban dialamatkan ke gejolak global ketika bunga terpaksa naik. Yang melemah adalah independensi teknokratis bank sentral, sebab undang-undang yang sama memberi parlemen wewenang menilai kinerjanya dan menyetujui anggarannya. Penjaga garis batas berubah menjadi yang dinilai. Yang paling rentan adalah kelas menengah, kelompok yang terus menyusut, yang tabungan, cicilan, dan peluang kerja anaknya bergantung pada satu lembaga yang diminta mengejar dua tujuan berlawanan arah.

Bank sentral pun perlahan berhenti menjadi sekadar penjaga rupiah. Ia menjadi semacam polis asuransi politik, dipanggil setiap kali kepercayaan retak, preminya dibayar diam-diam oleh pemegang rupiah biasa. Titik lemah sistem berpindah, dari ruang fiskal yang sempit di Senayan ke kredibilitas moneter yang selama ini jadi penyangga terakhir. Yang menekan kini bukan inflasi, yang sudah mereda, melainkan keyakinan, dan keyakinan jauh lebih mahal dipulihkan daripada dipertahankan.

Bagi sebuah rumah tangga, semua ini bukan teori. Ia turun menjadi pertanyaan kecil yang menentukan satu dekade: mengunci bunga KPR sekarang atau membiarkannya mengambang, menunda membuka usaha atau memaksakannya dengan cicilan lebih berat, menyimpan tabungan dalam rupiah atau memindahkannya ke aset yang terasa lebih aman. Kelas menengah Indonesia sudah menyusut 9,48 juta jiwa sejak 2019, dan kelompok yang sama inilah yang menanggung sekitar separuh penerimaan pajak negara. Setiap kali bank sentral menaikkan bunga untuk memulihkan kepercayaan yang dikikis kebijakan bernama sinergi, merekalah yang membayar selisihnya. Mereka tidak duduk di meja koordinasi. Tetapi nama merekalah yang tertulis di tagihan.

Pembelaannya kuat, dan harus disebut jujur. Bank sentral yang menutup mata pada lapangan kerja kehilangan legitimasi politik, dan lembaga ini pun lama ingin lebih relevan di sektor riil, bukan sekadar penjaga harga. Koordinasi di tengah badai global masuk akal. Dan lihatlah: justru hari ini bank sentral menaikkan bunga untuk ketiga kalinya, memilih stabilitas secara terbuka, melawan tekanan untuk melonggarkan kebijakan. Itu bukan tanda independensi runtuh. Itu bukti rem masih bekerja. Prabowo membangun arsitektur menuju pertumbuhan tinggi, dan setiap pilar memang dirancang menanggung beban. Ini pilihan yang disengaja, bukan improvisasi panik.

Maka pertanyaannya bergeser, dan di situ ia menjadi lebih tajam. Bukan apakah rem masih bekerja, sebab hari ini ia bekerja, melainkan ke mana rem itu kini dipasang. Sejak pandemi, banyak negara memperluas tugas bank sentralnya, dari iklim sampai lapangan kerja. Indonesia termasuk yang paling terang melakukannya, sambil bersikeras tidak ada yang berubah. Revisi ini tidak menghapus rem. Ia memindahkannya. Dulu rem berada di luar mesin politik, dijaga lembaga yang anggarannya tak bisa disentuh dan kinerjanya tak dinilai oleh mereka yang ingin melaju. Kini ia dipindahkan ke dalam kendaraan yang sama yang ingin melaju kencang, dipegang tangan yang juga memegang gas. Garis pemisah itu digambar ulang di ruang koordinasi, jauh dari sorotan Dewan Perwakilan Rakyat dan publik yang kelak memikul bebannya.

Sore ini bank sentral menjawabnya sendiri: bunga naik lagi menjadi 5,75 persen, kenaikan ketiga dalam sebulan, dengan alasan menjaga stabilitas, dibungkus kata sinergi. Tetapi keputusan satu sore hanyalah panggung. Yang sedang dibangun bukan angka hari ini, melainkan kebiasaan satu dekade: memindahkan rem, sedikit demi sedikit, lebih dekat ke kursi pengemudi.

Air di bendungan itu masih tenang. Saldo masih mengendap, menunggu pintu dibuka untuk program yang dijanjikan. Tetapi bendungan yang sama, bila terlalu sering diandalkan, akhirnya bukan lagi penampung air, melainkan titik paling rapuh dari seluruh aliran.

Sinergi dan tekanan memakai kata yang sama. Bedanya hanya satu: siapa yang memegang rem ketika pasar kehilangan kesabaran, dan apakah rem itu masih berada di kendaraan yang sama.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Prabowo bentuk Satgas Pertumbuhan Ekonomi berisi 27 menteri. Bisakah Indonesia akhirnya lepas dari gravitasi pertumbuhan 5 persen?

PinterPolitik.com

“For middle-income countries to have high income in decades rather than centuries, it would need a miracle.” – Indermit Gill, Kepala Ekonom World Bank Group (Oktober 2024) 

Cupin sedang menghitung ulang cicilan bulanannya ketika mata tertumbuk pada notifikasi berita: Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Ia mengernyitkan dahi — bukan karena beritanya mengejutkan, melainkan karena angka-angka yang mengikutinya terasa seperti déjà vu abadi.

IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia 2026 menjadi 5 persen, Bank Dunia lebih suram di 4,7 persen, dan OECD mematok 4,8 persen. Cupin mengingat angka yang sama muncul tahun lalu, tahun sebelumnya, dan — jika ia jujur — sepanjang hidupnya sebagai pekerja swasta di Bekasi.

Analis CRIF Asia menyebut era ini sebagai The Great Tension — konvergensi tekanan dari perang Timur Tengah, tarif perdagangan, dan perlambatan China yang datang serentak. Namun bagi Cupin, ada fenomena yang lebih mendasar dari semua badai itu: Indonesia seperti memiliki gravitasi tak kasat mata yang selalu menarik pertumbuhannya kembali ke angka 5 persen, apa pun yang terjadi.

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah memperingatkan bahwa pertumbuhan 5 persen tidak cukup bagi Indonesia untuk naik kelas. Indermit Gill, Kepala Ekonom Bank Dunia, bahkan menggunakan kata “keajaiban” — merujuk teori middle-income trap yang ia kembangkan bersama Homi Kharas pada 2007, di mana negara berkembang terjebak di tingkat pendapatan tertentu tanpa mampu naik ke orbit lebih tinggi.

Dengan PDB per kapita 5.200 dolar yang perlu melonjak ke 19.000–22.000 dolar demi visi Indonesia Emas 2045, matematikanya jelas: pertumbuhan 5 persen tidak akan mengantarkan Indonesia tepat waktu. Cupin membaca bahwa pemerintah tetap mempertahankan target 5,4 persen sesuai APBN 2026 dan kini membentuk satgas berisi 27 menteri untuk mengakselerasinya.

Satgas ini dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II, serta wakil ketua dari Menteri Keuangan, Menteri Investasi, hingga Kepala Bappenas. Cupin melihatnya sebagai semacam Space Force — pasukan khusus yang dibentuk bukan untuk menjaga orbit, melainkan untuk menembus gravitasi.

Tetapi pertanyaan menggantung di benak Cupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, apakah ada preseden negara lain yang berhasil menembus gravitasi pertumbuhannya menggunakan instrumen serupa? Kedua, apa yang membedakan satgas yang sukses dari yang sekadar menjadi rapat koordinasi berbiaya APBN?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Para “Space Force”

Cupin memutuskan untuk menggali lebih dalam, dan apa yang ia temukan ternyata mengejutkan: hampir semua negara yang berhasil naik kelas ekonomi memiliki versi “Space Force”-nya masing-masing. Justin Yifu Lin dalam bukunya New Structural Economics berargumen bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah yang mampu mengoordinasikan transisi industri secara strategis — bukan membiarkan pasar bekerja sendiri, bukan pula mengintervensi membabi buta.

Korea Selatan di bawah Park Chung-hee membentuk Economic Planning Board (EPB) pada awal 1960-an — super-ministry yang menggabungkan perencanaan dan penganggaran. Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder menyebut pendekatan Korea sebagai disciplined support: negara memberikan kredit murah kepada industri yang memenuhi target ekspor, dan mencabutnya dari yang gagal.

China menggunakan Leading Small Groups (LSG) — analisis CSIS menunjukkan bahwa LSG di bawah Xi Jinping mampu melewati proses kebijakan konvensional. Malaysia membentuk PEMANDU di bawah Idris Jala, yang dalam wawancaranya dengan McKinsey menekankan prinsip kunci: kejelasan absolut tentang apa yang disebut “sukses” — angka investasi dan lapangan kerja yang bisa dihitung, bukan retorika umum.

Dalam delapan bulan pertama, PEMANDU mengamankan komitmen investasi 55 miliar dolar — 12 persen dari target satu dekade. Vietnam, dengan komite reformasi Doi Moi yang lebih pragmatis, kini tumbuh 7,1 persen dan melampaui Indonesia.

Dua pertanyaan kembali muncul di kepala Cupin. Pertama, pada kecepatan berapa persisnya setiap negara itu menembus gravitasinya — dan berapa lama prosesnya? Kedua, escape velocity seperti apa yang realistis bagi Indonesia saat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bahan Bakar Roket “Space Force” Prabowo?

Cupin mulai memetakan. Korea Selatan melompat dari PDB per kapita 87 dolar ke lebih dari 10.000 dolar dalam tiga dekade dengan pertumbuhan rata-rata 8 persen per tahun, sementara China tumbuh rata-rata 10 persen dari 1978 hingga 2010 — melampaui target Deng Xiaoping sendiri yang hanya 7,2 persen.

India menawarkan preseden paling relevan: selama tiga dekade kemerdekaannya, ekonomi India terjebak di 3,5 persen — kondisi yang ekonom Raj Krishna pada 1978 beri nama Hindu Rate of Growth. India menembus gravitasinya melalui liberalisasi 1991 dan NITI Aayog pada 2015, kini tumbuh 6,5 persen — riset LPEM Universitas Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan laju serupa sebelum bonus demografi berakhir sekitar 2035.

Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menunjukkan bahwa critical junctures — momen di mana tekanan eksternal bertemu kehendak politik internal — sering menjadi titik balik transformasi ekonomi. Indonesia di 2026 sedang berada persis di momen semacam itu.

Albert Hirschman dalam The Strategy of Economic Development menulis bahwa kemajuan ekonomi sering dimulai dari inducement mechanisms — mekanisme yang memicu rangkaian keputusan berikutnya. Satgas Prabowo memiliki potensi untuk menjadi inducement mechanism semacam itu.

Yang menarik, Cupin melihat bahwa Prabowo tampaknya sudah menyiapkan bahan bakar roketnya sendiri — bukan satu, melainkan beberapa escape velocity potensial sekaligus. Arsitektur APBN 2026 mengungkapkan cetak biru ambisius berupa delapan agenda prioritas yang membentuk satu ekosistem akselerasi.

Yang paling menonjol adalah ketahanan energi dengan alokasi Rp402,4 triliun — sebuah angka yang menandakan bahwa Prabowo membaca transisi energi bukan sekadar sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Pada peresmian pabrik kendaraan listrik di Magelang April 2026, Prabowo menyatakan bahwa penutupan PLTD berpotensi menghemat 200 ribu barel minyak per hari — setara 20 persen impor BBM Indonesia.

Cupin memahami logikanya: setiap dolar yang tidak keluar untuk impor minyak adalah dolar yang bisa diinvestasikan kembali ke dalam ekonomi domestik. Michael Ross dalam The Oil Curse berargumen bahwa negara yang mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil memiliki ruang fiskal lebih besar untuk investasi produktif.

Bahan bakar kedua adalah hilirisasi sumber daya alam, dengan 33 proyek senilai ratusan triliun rupiah yang sedang berjalan. Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State berargumen bahwa negara yang berhasil melompat kelas ekonomi berani memposisikan diri sebagai investor of first resort di sektor strategis.

Bahan bakar ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia — dari Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun hingga alokasi pendidikan Rp757,8 triliun. Korea Selatan dan China sama-sama menembus gravitasinya dengan investasi masif di human capital.

Bahan bakar keempat — yang sering luput dari perhatian — adalah Danantara sebagai instrumen investasi produktif dan hilirisasi senilai puluhan miliar dolar. Ha-Joon Chang dalam 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism mencatat bahwa hampir semua negara yang berhasil naik kelas memiliki semacam sovereign investment vehicle yang mengalokasikan kapital ke sektor-sektor strategis secara terkoordinasi.

Cupin menutup layar ponselnya dan menatap langit-langit kamar. Ia tahu bahwa “Space Force” sudah ditempatkan di landasan peluncuran, bahan bakarnya sudah diisi — mandat presiden, konfigurasi kekuasaan yang kuat, empat escape velocity potensial yang berjalan simultan, dan tekanan global yang menjadikan reformasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan.

Yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menembus Gravitasi 5 Persen atau sekadar berputar di orbit yang sama bukanlah desain roketnya di atas kertas — melainkan kualitas eksekusi di lapangan, dan itu adalah cerita yang baru akan ditulis oleh waktu. (A43)

Belom lagi angka 26 itu 2+6=8. Sandi tempurnya Pak Presiden Prabowo 

#oleromeny #timnas #pialadunia #pialadunia2026 #prabowo #prabowosubianto #pertumbuhanekonomi #swasembada #retreat #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 sebesar 5,2 persen. Target tersebut lebih rendah 0,1 persen dari tahun 2023.

Presiden Jokowi mengatakan jika turunnya target tersebut telah mempertimbangkan risiko yang ada pada tahun depan. Mengingat, tahun 2024 adalah tahun politik.

“Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen, Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 harus kita wujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek,” Presiden Jokowi (16/8/2023).

Demi mewujudkan target tersebut di tahun depan, Presiden Jokowi akan menjaga pasokan pangan hingga energi untuk menekan nilai inflasi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu aspek kunci yang mengukuhkan kemajuan suatu negara. Dalam era globalisasi dan kompetisi global yang semakin ketat, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam menentukan posisi suatu negara di panggung dunia.

Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan keberlanjutan dan distribusi yang adil.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam, sementara distribusi yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan sosial yang besar.

Oleh karena itu, perencanaan ekonomi yang bijaksana dan kebijakan yang tepat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa manfaat jangka panjang bagi semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara tidak dapat diabaikan.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, inovasi, dan keuangan negara.

Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkelanjutan dan merata guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. (S83)

PinterPolitik.com

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berupaya untuk menyelesaikan Omnibus Law dalam tempo yang secepat-cepatnya. Sudah sejak lama Rancangan Undang-Undang (RUU) ini dibahas dan tinggal menunggu hari perilisannya menjadi Undang-Undang (UU).

Salah satu produk yang disiapkan dari Omnibus Law adalah RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka atau Ciptaker). Secara garis besar, RUU Cilaka dibuat demi memudahkan akses investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dan membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sederhananya, RUU ini bertujuan membuka jalan selebar-lebarnya untuk kapitalisme global. Manfaat yang diharapkan adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pro dan kontra juga jelas mengikuti perkembangan RUU tersebut. Namun, tulisan ini tidak akan membicarakan masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan RUU tersebut. Tulisan ini akan menyoroti skenario-skenario yang muncul bilamana nantinya RUU tersebut benar-benar disahkan.

Masalah pengangguran dan kemiskinan memang menjadi masalah klasik lintas generasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa jumlah pengangguran terhitung pada Februari 2020 berada pada angka 6,88 juta jiwa. Data ini dirilis sebelum terkonfirmasinya kasus pertama Covid-19 pada bulan Maret.

Lebih lanjut, data kemiskinan berdasarkan BPS disebutkan bahwa jumlah kemiskinan terhitung pada Maret 2020 berada pada angka 26,42 juta jiwa. Seperti yang pernah diucapkan oleh presiden Joko Widodo, pemerintahannya kali ini akan fokus untuk mengurangi angka-angka tersebut. Oleh karena itulah, RUU Cilaka menurut pemerintah menjadi urgensi agar bisa disegera diberlakukan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Pekerjaan menjadi jalan atau alat bagi manusia untuk dapat memenuhi tuntutan atas kebutuhan dasar (fisik) agar tetap bisa bertahan hidup.

Bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan, jenis pekerjaan apa pun asalkan bisa mendatangkan sesuap nasi sudah cukup bagi mereka. Kondisi seperti itulah yang membuat Indonesia, dengan pasar input tenaga kerja yang melimpah seharusnya sangat menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan ekspansi kapitalnya.

Lantas, mengapa pemerintah masih harus membuat RUU Cipta Lapangan Kerja? Tentu saja tujuannya agar investor asing bisa dimudahkan dalam melakukan akumulasi primitif. Kegiatan akumulasi primitif merupakan kegiatan paling awal sebelum para kapitalis melakukan akumulasi kapital.

Konsep Marx tentang akumulasi primitif dalam sistem kapitalisme yang dibahas oleh Arifin (2016) dalam tulisannya berjudul Akumulasi Primitif dan Masalah Agraria di Pesisir Sumenep menjelaskan bahwa akumulasi primitif adalah sebuah aktivitas untuk memisahkan para produsen independen (produsen kecil), petani, nelayan, dari alat produksi mereka (tanah) untuk diindustrialisasi. Biasanya, sering terjadi tarik-menarik kepentingan dari aktivitas akumulasi primitif ini, misalnya sengketa dengan hak masyarakat adat terhadap tanah tersebut, hingga masalah rumitnya birokrasi pengurusan tanah untuk pendirian pabrik sebagai bagian dari akumulasi primitif.

Maka, dengan adanya RUU Cilaka yang bertujuan memudahkan para investor melakukan aktivitas kapitalisme mereka, tentu saja akumulasi primitif akan sangat mudah dijalankan. Tidak usah bertanya bagaimana pelanggaran terhadap hak masyarakat adat atas tanah mereka, hak para produsen independen (produsen kecil), hingga hak masyarakat sekitar terhadap kelestarian lingkungan hidup mereka, sudah pastilah hal-hal tersebut akan terjadi.

Setelah merampas alat produksi para petani, nelayan, maupun produsen kecil, maka langkah selanjutnya adalah melakukan akumulasi kapital. Dalam proses ini, para petani, nelayan, maupun produsen kecil yang kehilangan alat produksi mereka tentu saja tidak bisa lagi melakukan kegiatan produksi. Akhirnya, mereka mau tidak mau harus menghamba menjadi alat kapitalisasi (buruh) perusahaan (pabrik) milik kaum kapitalis.

Jika demikian adanya, maka sebenarnya pemudahan akses investasi asing itu hanya kegiatan tambal sulam kemiskinan dengan sistem yang lebih rapi, dalam wujud industrialisasi. Para petani, nelayan, dan produsen kecil daerah pedalaman atau pesisir yang biasanya bisa memproduksi barang-barang untuk masyarakat adatnya atau masyarakat sekitar mungkin saja tidak memberikan dampak ekonomi yang langsung dan cepat kepada negara karena tidak masuk dalam sistem kapitalisme global sehingga negara perlu membuat sistem yang lebih rapi agar kontribusi mereka bisa lebih nyata dalam alur produksi yang lebih cepat yaitu dengan menjadi buruh.

Dengan begitu, aktivitas modernisasi dan industrialisasi bisa menyentuh seluruh lini kehidupan masyarakat dan negara. Pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat dicapai, meskipun harus mengorbankan hak-hak masyarakat terhadap tanah air mereka sendiri.

Skenario belum berhenti di situ, seperti yang kita ketahui bahwa ketika akumulasi primitif terjadi, masyarakat yang kehilangan alat produksinya mau tidak mau harus menghamba pada kaum kapitalis dan mendapatkan balas jasa berapa pun asalkan mereka bisa bertahan hidup. Belum lagi kondisi terbawa sejak awal dari masyarakat yaitu kemiskinan dan pengangguran yang menjadi kondisi tetap (pasti) membuat penawaran tenaga kerja menjadi sangat berlimpah bagi kaum kapitalis.

Dengan melimpahnya pasar input tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan, maka kaum kapitalis bisa dengan mudah mendapatkan jasa buruh dengan biaya tawar berapa pun karena penawaran pasar yang melebihi permintaan.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Menekan para pemodal agar memberi daya tawar yang tinggi terhadap kaum pekerja? Saya tidak yakin, sebab bila hal itu dilakukan, RUU Cilaka tak ada gunanya diciptakan karena, dengan menekan pemodal untuk menaikkan daya tawar terhadap tenaga kerja, maka akan membebani biaya produksi mereka.

Pemerintah bisa apa? Masyarakat bisa apa? Sialnya, tidak berhenti di situ, skenario terburuk masih bisa terjadi. Kita semua sepakat bahwa di era revolusi industri 4.0, kekuatan teknologi yang terotomatisasi menjadi kekuatan dasar bagi bisnis dan kaum kapitalis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha mereka. Dalam banyak peristiwa, teknologi menggantikan peran manusia untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan berat dan lamban agar menjadi ringan dan cepat.

Namun, kita akan berbelok sejenak. Saya ingin menjelaskan sedikit hal tentang apa yang pernah dibahas oleh Nas Daily (2020) dalam sebuah video berjudul Say Hello to the Useless Class, disebutkan bahwa idealnya teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rumit dan berat. Prinsipnya, teknologi membuat manusia tidak perlu mencurahkan waktu terlalu lama untuk bekerja dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin yang mungkin saja membosankan. Berarti akan tersisa banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti berfilsafat, menulis, membaca buku, travelling, berdiskusi, melukis, dan kegiatan memuaskan lainnya.

Dalam konsep useless class, seharusnya dengan berkembang pesatnya artificial intelligence (AI), masyarakat yang pekerjaannya digantikan oleh mesin tak perlu khawatir bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika kita percaya pada negara, maka kita berasumsi bahwa pemerintahlah yang akan mengatur seluruh kehidupan perekonomian kita sehingga kita bisa fokus menikmati hidup.

Salah satunya adalah program Universal Basic Income (UBI), di mana seluruh masyarakat tanpa terkecuali memperoleh hak atas pendapatan dasar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa perlu bersusah-susah untuk bekerja terlalu berat. Tidak ada lagi pendapatan yang di bawah standar kehidupan, tidak ada lagi kemiskinan.

Namun, maaf, sepertinya saya terlalu narsis membayangkan negeri imajiner seperti itu. Maka, kita lupakan sejenak konsep useless class tadi. Dalam sistem kapitalisme, bilamana teknologi mengambil alih peran manusia dalam pekerjaannya, hal yang terjadi justru sebaliknya, yaitu jasa tenaga kerja manusia akan dipangkas karena tidak dibutuhkan lagi, apalagi jika nilai balas jasa dianggap masih terlalu tinggi. Kaum kapitalis akan masuk ke fase akumulasi tekno-sains di mana mereka berusaha memaksimalkan tenaga kerja manusia yang terbatas dan sisanya digantikan oleh mesin.

Lantas, bagaimana nasib masyarakat yang harus terdepak karena akumulasi tekno-sains itu? Begini penjelasan sederhananya. Akumulasi tekno-sains bisa dijadikan alat untuk mempermainkan kembali permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja. Ketika akumulasi tekno-sains diterapkan, banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya sehingga penawaran pasar tenaga kerja akan meningkat.

Namun, seperti yang kita ketahui, butuh biaya yang sangat besar juga untuk melakukan akumulasi tekno-sains ke seluruh lini kehidupan perusahaan. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan perusahaan akan melakukan akumulasi tekno-sains dalam pekerjaan-pekerjaan kunci yang biasanya dikerjakan manusia, yang mungkin biaya untuk tenaga kerja manusianya cenderung tinggi. Maka, pekerjaan yang cenderung bernilai pas-pasan akan dilimpahkan pada tenaga kerja manusia dengan biaya yang lebih rendah.

Prinsipnya dijelaskan Geger Riyanto dalam tulisannya berjudul Mesin tidak Memperbudak Manusia, Manusia yang Memperbudak Manusia disebutkan bahwa otomasi (penggunaan mesin/teknologi) dapat berakhir sebagai mimpi buruk dalam kapitalisme. Dalam kasus ini, meskipun beberapa pekerjaan terotomatisasi, namun masih ada tenaga kerja yang harus melakoni pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu, tenaga, yang bahkan manfaatnya dapat dipertanyakan karena sebenarnya menghasilkan nilai pas-pasan bagi mereka tetapi nilai maksimal bagi kaum pemodal.

Hal ini merupakan sebuah metode guna mengatur pekerja secara lebih total dengan biaya yang sangat rendah. Dalam hal ini, saya secara pribadi tidak tega membayangkan bilamana hal tersebut nyata terjadi.

Namun, bagaimana pun, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup tidak bisa menolaknya. Pemerintah juga mungkin tidak bisa banyak ikut campur jika ingin peningkatan pertumbuhan ekonomi tercapai.

Lantas, apakah sebenarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi itu merepresentasikan kesejahteraan masyarakat? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, bagi kaum pemodal dan elite oligarki yang semakin kaya, bagi oknum pemerintah yang mendapatkan cipratan dana-dana yang mengalir dari elite oligarki untuk melanggengkan upaya akumulasi sumber daya politik dan ekonomi. Tidak, bagi masyarakat yang terjebak pada zona pekerjaan yang menyiksa, keterasingan dari tanah airnya sendiri.

Bahkan, dalam banyak hal juga bisa menimbulkan krisis identitas kebangsaan/nasionalisme. Sudah banyak kita lihat dari semakin peliknya masalah-masalah ekonomi yang berbasis identitas menuntut keadilan. Namun, tidak cukup waktu jika saya membahasnya di sini. Mungkin di tulisan yang lain saya akan membahasnya.

Pada intinya, seperti yang telah dijelaskan oleh Stiglitz dkk (terjemahan Marjin Kiri, 2011) dalam tulisan berjudul Mengukur Kesejahteraan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran kesejahteraan dalam wujud pertumbuhan ekonomi sering kali menjebak negara dalam penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui konsep PDB hanya berfokus pada peningkatan aktivitas-aktivitas pasar yang intens demi tuntutan produktivitas, tetapi nyatanya sering kali mengorbankan aspek lain seperti kelestarian lingkungan hidup, pemenuhan layanan atas pendidikan dan kesehatan yang selama ini juga masih belum membaik, pemenuhan hak-hak politik dan berdemokrasi yang penuh kesenjangan, hingga keadilan ekonomi antar masyarakat yang masih jauh dari kata sempurna. Maka, menikmati pekerjaan yang menyenangkan, bebas dari kemiskinan, dan hidup dengan tenteram hanya ada di negeri imajiner.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Proporsi pendekatan ekonomi penanganan dampak multi-aspek Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) pelan tapi pasti tampaknya mengarah ke jalan yang lebih baik. Indikasi awalnya ialah berbagai prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan akan jauh lebih baik dari negara lainnya pada paruh kedua tahun 2020 dan terus membaik pada 2021. Lalu, akankah hal tersebut berarti banyak bagi karier politik dan citra Presiden Jokowi beserta koalisi politiknya jika ekonomi Indonesia berhasil bangkit di tengah keterpurukan negara lain?

PinterPolitik.com

Pada medio Mei lalu, para pecinta film telah seharusnya dapat menyaksikan dan mengetahui bagaimana latar belakang comeback mengejutkan Han Seoul-oh dalam edisi terbaru film garapan Justin Lin, Fast & Furious 9.

Sayangnya pandemi Covid-19 membuat penggemar harus menahan rasa penasaran mereka karena bioskop-bioskop di seluruh dunia baru menunda rilisnya film yang bertajuk F9 itu hingga April 2021 mendatang.

Apakah rencana pembukaan kembali operasional bioskop yang diumumkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan disusul dukungan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tempo hari salah satunya dikarenakan terdapat aspirasi dari hasrat penasaran akan beberapa film menarik, termasuk F9, yang tak lagi tertahankan? Mungkin saja.

Namun yang jelas, Satgas Penanganan Covid-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito tak menampik bahwa salah satu pertimbangan dari rencana pembukaan kembali bioskop ialah berlandaskan pada pertimbangan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wiku dalam keterangan pers yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden dalam melanjutkan dan merespon pembahasan wacana pembukaan bioskop di DKI Jakarta.

Pertimbangan ekonomi memang tak lagi asing bagi langkah, keputusan serta kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menangani pandemi beserta dampak turunannya sejauh ini.

Mulai dari memilih tak menerapkan lockdown hingga membolehkan berbagai aktivitas bergeliat dengan pra syarat penerapan protokol kesehatan, meski pada faktanya di lapangan tak selalu berjalan ideal.

Walaupun menegaskan tak mengabaikan prioritas kesehatan, tendensi tak kasat mata Presiden Jokowi yang mengedepankan prioritas ekonomi, terus mendapat kritik tajam dari para pakar kesehatan publik, epidemiolog, hingga praktisi kesehatan hingga kini.

Akan tetapi, beberapa proyeksi ekonomi dari dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia yang kian membaik menyiratkan eksistensi nuansa optimisme untuk bangkit lebih cepat dibandingkan negara-negara lain yang bahkan telah terjerembab ke jurang resesi.

Lalu, mengapa kiranya Presiden Jokowi sejak awal seolah mengedepankan kebijakan-kebijakan yang cenderung memprioritaskan ekonomi? Dan jika tren optimisme proyeksi positif kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan, akankah berdampak pada citra dan karier politik eks Wali Kota Solo itu?

Egoisme Etis Jokowi?

Self-interest atau kepentingan pribadi selalu menjadi pivot dalam menganalisa subjektivitas ataupun objektivitas perilaku individu dalam berbagai situasi. Acapkali kepentingan pribadi sendiri bermuara pada apa yang disebut sebagai egoisme.

Ethical egoisms atau egosime etis menjadi salah satu diskursus yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris Henry Sidgwick dalam bukunya yang berjudul The Methods of Ethics. Sidgwick membandingkan egoisme dengan utilitarianisme, dan menyebut jika utilitarianisme berusaha memaksimalkan kesenangan atau kepentingan secara keseluruhan. Sedangkan egoisme hanya berfokus pada memaksimalkan kesenangan atau kepentingan pribadi.

Ihwal tersebut juga dinilai serupa tapi tak sama dengan asumsi Adam Smith dalam The Wealth of Nations bahwa setiap orang yang mengejar kepentingannya sendiri adalah cara terbaik untuk merengkuh kebaikan bersama.

Lalu, James Rachels dalam publikasinya The Elements of Moral Philosophy mengutip pemikir egoisme etis abad 20, Ayn Rand yang menyatakan altruisme etis sebagai konteks yang destruktif karena menyangsikan pentingnya nilai-nilai individu, dan oleh karenanya egoisme etis menjadi esensial.

Rachels kemudian mengatakan bahwa berbeda dari egoisme psikologis – di mana eksistensi kepentingan pribadinya mutlak merugikan pihak lain – egoisme etis adalah implementasi kepentingan pribadi yang efeknya mungkin secara kebetulan dapat merugikan, netral, atau justru menguntungkan pihak lain.

Dalam konteks keputusan pemimpin dunia dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, faktor altruisme dan egoisme dinilai menjadi dua pilihan yang merepresentasikan hipotesa kontradiksi antara pengutamaan aspek kesehatan atau ekonomi.

Berbagai pemimpin negara di penjuru dunia berjuang keras menentukan kebijakan dan langkah terbaik masing-masing dalam mencari titik keseimbangan penanganan krisis kesehatan publik agar tidak semakin parah, dengan tetap berusaha menjaga prekonomian agar tidak ambruk di tengah ketidakpastian.

Pilihan dilematis dalam mengarungi pandemi Covid-19 tersebut nyatanya juga dihadapi “nahkoda” Indonesia, Presiden Jokowi. Ketika di awal merebaknya pandemi, pemimpin negara lain yang dinilai mengedepankan altruisme dengan tegas menerapkan lockdown, Presiden Jokowi justru tidak demikian.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kala itu dinilai menjadi keputusan yang berlandaskan egoisme etis Presiden Jokowi sebagai kepala negara, di mana tendensi mengedepankan prioritas ekonomi cukup kental terasa.

Makhluk mikroskopik dengan nama ilmiah Sars-CoV-2 seolah terus memutar balikkan asumsi awal mengenai pilihan dan keputusan pemimpin negara di dunia dalam menangani pandemi beserta dampak turunannya.

Jika di awal pandemi, keputusan lockdown dengan menghentikan seluruh aktivitas dianggap merupakan pendekatan altruistik terbaik, sementara apa yang dilakukan Presiden Jokowi kurang tepat, tidak demikian halnya dengan hari ini.

Momok resesi atau bahkan depresi telah menjadi realita kekinian di sejumlah negara akibat dampak lockdown. Dan faktanya, meski turut terpuruk dan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang negatif, situasi saat ini dan proyeksi ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibanding negara lainnya.

Terbaru, Moody’s Investors Service memproyeksikan bahwa Tiongkok, India, dan Indonesia akan menjadi negara G-20 yang mencatat kenaikan PDB riil yang cukup kuat pada paruh kedua tahun 2020 dan di sepanjang tahun 2021.

Meski tidak bisa seketika dikatakan positif, ketidakpastian menjadikan Indonesia dinilai berada satu langkah di depan untuk bangkit secara keseluruhan, mengingat saat ini belum benar-benar ada negara yang 100 persen dapat mengendalikan dampak krisis kesehatan publik akibat Covid-19.

Lalu, akankah tendensi tersebut berarti positif bagi karier politik, citra, dan legitimasi Presiden Jokowi di tahun mendatang?

Jokowi Bangkit di 2021?

Beberapa negara yang memilih melakukan lockdown ketat dan dinilai sangat positif di awal pandemi, kini justru di ambang dan bahkan beberapa telah terjerembab ke jurang resesi bahkan depresi ekonomi. Inggris, Amerika Serikat (AS), Jerman, Prancis, Meksiko hingga negara tetangga seperti Singapura dan Filipina jadi contoh nyata.

Meski belakangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti resesi di depan mata, proyeksi berbeda justru hadir baik di dalam dan luar negeri. Selain Moody’s, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menyebut ekonomi Indonesia bisa rebound paling lambat pada pertengahan tahun 2021.

Sementara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa composite leading indicator (CLI) atau indikator utama perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan ke arah positif, meski belum bisa se-prima sebelum pandemi.

Kendati pun masih sebatas analisa dan proyeksi, hal tersebut agaknya menjadi angin segar di tengah bombardir kabar kurang menyenangkan sepanjang pandemi. Dan agaknya pula, hal tersebut dapat berarti banyak bagi karir politik Presiden Jokowi yang banyak mendapat kritikan tajam sebelumnya.

Jeffrey Sonnenfeld dan Andrew Ward dalam Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disaster mengatakan bahwa reputasi dan karier pemimpin sangat mungkin untuk bangkit meski telah terpuruk cukup hebat akibat berbagai faktor.

Sonnenfeld dan Ward mencontohkan eks Presiden AS Jimmy Carter yang bangkit setelah karier politiknya ambruk paska kalah sebagai inkumben dalam Pilpres 1980 dari Ronald Reagan.

Legacy “kegagalan” pada krisis sandera Iran meruntuhkan citra dan moralnya. Akan tetapi, Carter bangkit dengan mendirikan Carter Center yang aktif memediasi konflik internasional dan kemudian perjuangannya berbuah nobel perdamaian pada tahun 2002 dan sekaligus mengembalikan reputasinya.

Meski konteksnya sedikit berbeda, peluang untuk bangkit dari career disaster Presiden Jokowi pun masih tetap terbuka, mengingat periode kepresidenan yang masih panjang dan terdapat proyeksi positif di bidang ekonomi.

Dan jika situasi ekonomi Indonesia bangkit dengan pesat di tahun mendatang serta dampaknya terasa bagi publik, Presiden Jokowi dinilai akan kembali merengkuh kepercayaan. Kembalinya citra positif dan reputasi politik Presiden Jokowi juga tampaknya sekaligus akan mengubah konstelasi politik sedemikian rupa.

Lalu, akankah Presiden Jokowi bangkit dari keterpurukan karier politik seperti yang Jimmy Carter lakukan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sangat menarik untuk merefleksikan larangan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkunjung ke Kediri. Namun, ini bukan persoalan klenik terkait adanya kepercayaan bahwa presiden yang berkuasa akan lengser jika berkunjung ke kota tersebut.

Hal yang menarik untuk disorot adalah seperti yang diungkapkan oleh Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis, bahwasanya kekhawatiran Pramono nampaknya terjadi karena ia “menyadari” bahwa Presiden Jokowi dapat lengser karena berbagai janji politiknya tidak terealisasi.

Menariknya, pengamat politik Rocky Gerung juga pernah menyatakan pesimismenya bahwa Presiden Jokowi dapat bertahan sampai 2024.

Sama halnya dengan faktor yang membuat Presiden Soeharto lengser, Presiden Jokowi nampaknya juga berpotensi lengser karena persoalan ekonomi.

Bagaimana tidak, di tengah janjinya yang optimis bahwa pertumbuhan ekonomi yang umumnya diukur dari produk domestik bruto (PDB) dapat tumbuh sampai 7 persen, nyatanya justru stagnan di angka 5 persen.

Namun, alih-alih mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi ataupun kebijakan pembangunan yang terus membuat defisit keuangan negara, seperti pembangunan infrastruktur ataupun pertambahan utang luar negeri, Presiden Jokowi justru menekankan agar masyarakat bersyukur dan jangan “kufur nikmat”.

Menurut Jokowi, PDB 2019 yang sebesar 5,02 persen masih lebih baik dari negara-negara tetangga, yang disebut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan ekonominya anjlok.

Menariknya, pernyataan serupa, yakni menekankan agar jangan kufur nikmat dan menyebut pertumbuhan ekonomi negara lain mengalami penurunan, juga dikeluarkan dalam menanggapi PDB 2018 yang sebesar 5,17 persen.

Atas kesamaan tanggapan tersebut, mungkin patut diduga bahwa Presiden Jokowi telah membaca teks pidato yang sama, atau mungkin, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedy Kurnia Syah, pernyataan tersebut boleh jadi adalah dalih pemerintah karena tidak dapat berupaya lebih tinggi lagi dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Lebih frontal, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin bahkan menyebutkan bahwa pemerintahlah yang sesungguhnya telah kufur nikmat karena tidak dapat mengelola dengan baik sumber daya alam (SDA) melimpah yang dianugerahkan Tuhan.

Bukan hanya persoalan kufur nikmat atau tidak, seperti yang disorot oleh Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, stagnasi PDB di kisaran 5 persen sebenarnya adalah persoalan serius bagi pemerintah.

Menurutnya, PDB sebesar 5 persen tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang bertambah 3 juta jiwa setiap tahunnya. Dengan asumsi 1 persen PDB menyerap 250 ribu tenaga kerja, maka 5 persen PDB hanya dapat menyerap 1,25 juta tenaga kerja.

Artinya terdapat sekitar 1,75 juta pengangguran baru setiap tahunnya. Imbasnya, jika terus dibiarkan, tentu akan terjadi penumpukan pengangguran yang dapat memicu gejolak sosial, bahkan politik dan ekonomi.

Jika segenting itu persoalan yang mengikuti stagnasi PDB, lantas mengapa Presiden Jokowi hanya memberikan dalih jangan “kufur nikmat” atas persoalan seserius itu?

Kufur Nikmat dan Slave Morality

Dalam memaknai pernyataan “jangan kufur nikmat” yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, menarik untuk melihat konsep slave morality atau moralitas budak dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche.

Moralitas budak adalah konsep yang cukup menohok dari Nietzsche. Konsep tersebut berasal dari pergulatan dengan master morality atau moralitas tuan.

Moralitas budak adalah devaluasi dari moralitas tuan. Seperti namanya, moralitas tuan adalah moralitas mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki keinginan kuat dan mandiri. Atas hal tersebut, mereka yang memiliki moralitas tuan memiliki semangat juang dan etos kerja yang sangat baik.

Sedangkan moralitas budak adalah mereka sebenarnya ingin menjadi tuan-tuan baru, akan tetapi kesadaran akan ketidakmampuan ataupun kelemahannya, justru tidak dijadikan sebagai motivasi untuk menjadi individu yang berkemauan kuat, melainkan dijadikan sebagai alasan untuk merasionalisasi upaya menyalahkan hal lain untuk melakukan pembenaran diri.

Setuju atau tidak, agaknya moralitas budak nampaknya telah terlihat dari pernyataan Presiden Jokowi yang justru menekankan masyarakat agar jangan kufur nikmat ataupun membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain, alih-alih melakukan evaluasi kebijakan ekonomi.

Namun, sebagai dalih untuk menolak terjadinya kegagalan dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi, strategi dengan menggunakan istilah agama semacam itu memang terbilang tepat.

Selain karena adanya fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia percaya pada konsep agama, dosen psikologi dari Cardiff Metropolitan University, Nick Perham memberikan penjelasan neurologis mengapa strategi tersebut efektif.

Menurutnya, ritual dan konsep agama dapat meningkatkan kadar serotonin, dopamin, dan oksitosin di otak – hormon yang membuat kita merasa bahagia dan nyaman.

Dengan kata lain, selain memiliki fungsi sebagai doktrin, seperti tidak mungkinnya konsep kufur nikmat untuk dibantah, konsep semacam itu juga dapat menciptakan efek nyaman bagi mereka yang mempercayainya.

Pernyataan Jokowi Kontraproduktif?

Pada titik ini, mungkin dapat dipahami bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Akan tetapi, mengacu pada jargon mantan Wali Kota Solo tersebut yang kerap menyebut “Kerja, Kerja, Kerja”, ataupun menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, penegasan agar jangan kufur nikmat justru menyimpan dimensi kontraproduktif.

Dimensi kontraproduktif tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan sosiolog Jerman, Max Weber terkait hubungan kepercayaan agama dengan kapitalisme. Dalam simpulannya, Weber misalnya menyebutkan bahwa kepercayaan dalam agama Protestan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan kapitalisme yang berujung pada transformasi ekonomi yang pesat.

Hal ini karena etika Protestan mendorong untuk mengadopsi sikap yang sejalan dengan prinsip-prinsip kapitalisme, misalnya lebih terlibat dalam pekerjaan, mengembangkan perusahaan, dan terlibat dalam perdagangan serta akumulasi kekayaan untuk investasi. Fokus yang lebih kepada individu dalam etika Protestanisme juga sejalan dengan kapitalisme.

Hal ini berbeda dengan Katolikisme misalnya,yang lebih konservatif serta cenderung lebih komunal ketimbang individual. Doktrin agamanya yang cenderung lebih komunal juga terjadi karena adanya struktur yang top-down atau hierarki.

Singkat kata, pernyataan Presiden Jokowi yang menggunakan dalih jangan kufur nikmat pada dasarnya dapat menurunkan etos kerja, yang tentunya dapat berimbas pada penurunan produksi dan lain sebagainya.

Konteks tersebut sama dengan pernyataan revolusioner Jerman, Karl Marx yang menyebut “agama adalah candu”. Pernyataan tersebut tidak menekankan bahwa agama harus dihilangkan, melainkan menyebutkan bahwa sering kali kepercayaan agama menjadi ganjalan bagi suatu pergerakan sosial dan ekonomi karena adanya dalih-dalih seperti harus bersyukur dan jangan kufur nikmat.

Oleh karenanya, tentu sangat disayangkan apabila Presiden Jokowi terus menggunakan pernyataan semacam itu dalam menanggapi stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan besarnya potensi masalah yang bersembunyi di balik stagnasi ekonomi, tentu kita mengharapkan mantan Wali Kota Solo tersebut dapat mengevaluasi kebijakan ekonomi dan memberikan terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jangan sampai masalah tersebut menjadi semacam “bom waktu” yang dapat meledak sewaktu-waktu dan berdampak buruk bagi kekuasaan Presiden Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Indonesia boleh jadi sedang mengalami darurat stunting. World Health Organization (WHO) mendefinisikannya sebagai kegagalan pertumbuhan anak akibat gizi buruk, terkena infeksi berulang kali, dan kekurangan stimulasi psikososial. Bagaimana tidak, stunting Indonesia berada di angka 27,67 persen, di mana angka ini masih berada di atas kisaran standar WHO sebesar 20 persen.

Walau demikian, di tengah lampu kuning kasus stunting ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko baru-baru ini memberikan solusi yang cukup “out of the box”. Tuturnya, setiap rumah tangga mesti memelihara ayam agar telurnya dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein dan mencegah terjadinya stunting.

Sebagai pembanding, mantan Panglima TNI ini juga turut mencontohkan kebijakan di India yang telah mewajibkan konsumsi telur sebanyak lima kali dalam seminggu.

Menimbang pada gelontoran dana sebesar Rp 60 triliun untuk pengentasan stunting, solusi Moeldoko ini memang terbilang cukup menggelitik dan memiliki kesan “asal jawab”.

Tanggapan serupa misalnya dilontarkan oleh Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay yang menyebut program setiap rumah perlu memiliki ayam terlalu mengada-ada, bahkan terkesan agak lucu.

Melihat jumlah dananya, memang dapat dinilai bahwa pemerintah tengah begitu serius dalam upaya pengentasan stunting. Ini terlihat jelas dari data yang dipublikasikan oleh Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa terjadi penurunan angka stunting setiap tahunnya sejak tahun 2013.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, upaya percepatan penurunan stunting bahkan menjadi salah satu program prioritas dan masuk dalam daftar proyek major (besar).

Percepatan ini dimaksudkan agar pada akhir tahun 2024 mendatang, angka stunting dapat berkurang menjadi 19,4 persen, di mana angka ini ada di bawah standar yang telah ditentukan oleh WHO.

Usaha percepatan tersebut dilakukan dengan menambah anggaran dan kabupaten yang mendapatkan prioritas penanganan stunting menjadi 390 kabupaten/kota pada 2020.

View this post on Instagram

PR besar stunting.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 19, 2019 at 3:00am PST

Persoalan stunting ini menjadi menarik untuk dilihat ketika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh John Hoddinott, dkk dalam The Economic Rationale for Investing in Stunting Reduction, yang menyebutkan bahwa Indonesia dapat menikmati timbal balik ekonomi sampai sebesar US$ 48 (sekitar Rp 675 ribu) untuk setiap US$ 1 (Rp 14 ribu) dana yang dikeluarkan untuk menanggulangai stunting.

Dengan kata lain, pengentasan stunting sebenarnya bukanlah kegiatan karikatif negara atau belas kasih terhadap warga negaranya semata, melainkan juga merupakan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pertanyaannya adalah mampukah persoalan ini benar-benar ditanggulangi?

Keuntungan Ekonomi

Disadari atau tidak, pemerintah sepertinya telah melakukan investasi besar pada penanggulangan stunting karena akan terdapat efek ekonomi yang begitu besar di masa depan.

Efek tersebut terlihat pada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 20 Oktober 2019 lalu. Saat itu, Jokowi menjelaskan terkait bonus demografi di mana jumlah usia produktif melebihi usia non-produktif yang diprediksi pada tahun 2030-2040 akan mencapai 64 persen.

Lalu, terdapat penekanan sang presiden untuk meningkatkan kualitas SDM untuk memaksimalkan bonus demografi tersebut.

Masalahnya, untuk memaksimalkan bonus demografi, tentu membutuhkan SDM yang berkualitas. Akan tetapi, bonus demografi tersebut justru dapat menjadi beban negara apabila SDM yang tersedia mengalami penurunan kemampuan kognitif atau kualitas, katakanlah akibat terkena stunting.

Dengan kata lain, penanggulangan stunting sebenarnya adalah investasi jangka panjang yang diperuntukkan pemerintahan untuk menjawab tantangan bonus demografi kelak.

Ini juga dipertegas dalam Aiming High Indonesia’s Ambition to Reduce Stunting yang dikeluarkan oleh The World Bank Group – yang mengutip penelitian John Hoddinott, dkk –bahwa Indonesia akan mendapatkan benefit-cost ratios for investment atau rasio keuntungan investasi sampai sebesar US$ 48 pada setiap US$ 1 dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan stunting. Di mana angka ini adalah rasio keuntungan terbesar dari rata-rata investasi stunting yang hanya sebesar US$ 17.

Tidak hanya sebagai strategi investasi, penanggulangan stunting juga vital dilakukan untuk mencegah terjadi kerugian negara.

Pada tahun 2018, Menteri Kesehatan pada saat itu, Nila Farid Moeloek, mengungkapkan bahwasanya stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika merujuk pada data PDB Indonesia pada 2017 yang sebesar Rp13.000 triliun, maka kerugian yang ditimbulkan diperkirakan sebesar Rp 260-390 triliun.

View this post on Instagram

Jokowi terapkan state capitalism?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 15, 2019 at 5:00pm PST

Strategi Perangi Stunting

Melihat pada tingginya potensi efek ekonomi yang didapatkan melalui penanggulangan stunting, lantas strategi apa saja yang dilakukan pemerintah?

Dalam dokumen Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024, program penanggulangan stunting di Indonesia bertolak dari pengalaman negara-negara lain seperti Peru, Vietnam, India, dan Bangladesh yang menunjukkan betapa pentingnya kampanye nasional untuk mendorong kesadaran publik tentang persoalan ini.

Oleh karenanya, selain melakukan intervensi gizi atau makanan untuk ibu dan anak, kampanye, advokasi, dan diseminasi tentang stunting serta upaya-upaya pencegahannya adalah intervensi vital lainnya yang harus ditingkatkan.

Lubina Qureshy, dkk dalam Positive Returns: Cost-Benefit Analysis of a Stunting Intervention in Indonesia menjelaskan bahwa strategi intervensi gizi ataupun kampanye tentang stunting digalakkan pemerintah melalui Posyandu yang tersebar di setiap desa di Indonesia.

Dalam konteks ini, Posyandu telah berjasa besar dalam melakukan perubahan dari situasi di mana penduduk desa harus melakukan perjalanan ke pusat kesehatan terdekat – yang biasanya berada di kota – sehingga dapat menikmati akses pelayanan kesehatan dengan lebih mudah.

Di Posyandu, masyarakat mendapatkan layanan pemantauan pertumbuhan janin dan ibu, suplemen mikronutrien – terutama zat besi – dan imunisasi, serta berbagai layanan kesehatan lainnya.

Jika kembali pada pernyataan Moeldoko, melihat pada berbagai program yang dicanangkan pemerintah yang disebut sukses untuk menurunkan angka stunting, agaknya menjadi tanda tanya mengapa solusi yang diberikan sang jenderal adalah memelihara ayam.

View this post on Instagram

Statistik tingkat pertumbuhan PDB diragukan Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 12, 2019 at 8:45pm PST

Di satu sisi, solusi ini mungkin tepat. Namun, di sisi lain, timbul berbagai pertanyaan terkait apakah wacana ini berlaku untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia, menimbang adanya regulasi pelarangan pemeliharaan unggas untuk wilayah perkotaan seperti di Jakarta. Dengan kata lain, solusi Moeldoko tersebut memiliki tendensi bahwa sasarannya adalah rumah tangga di pedesaan.

Jika memang benar sasaran solusinya adalah rumah tangga di pedesaan, bukankah itu menunjukkan bahwa Moeldoko sadar bahwa berbagai Posyandu yang tersebar di setiap desa tidak memadai untuk menanggulangi stunting?

Atau mungkin terdapat distribusi anggaran ataupun logistik seperti obat-obatan yang tidak merata di setiap Posyandu, sehingga narasi memelihara ayam dari Moeldoko mengemuka?

Indikasi dari tendensi ini terlihat dari data bahwa dari total dana Rp 60 triliun untuk program stunting, kebermanfaatannya hanya mencapai Rp 29 triliun. Tentu menjadi tanda tanya besar mengapa kebermanfaatan dana tersebut tidak sampai setengahnya.

Apakah itu mengindikasikan adanya distribusi dana yang tidak merata? Ataukah ada faktor lain? Terkait hal ini mungkin publik hanya dapat sebatas menerka-nerka semata.

Kemudian, apabila kita melihat dengan cermat narasi solusi Moeldoko tersebut, boleh jadi terdapat pengakuan dari Moeldoko bahwa terdapat fakta masih rendahnya kesejahteraan berbagai rumah tangga, khususnya yang tinggal di pedesaan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizinya setiap hari.

Artinya, solusi jangka panjang untuk pengentasan stunting sebenarnya adalah meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat itu sendiri.

Pandangan ini misalnya diungkapkan oleh Sebastien Mary dalam How Much Does Economic Growth Contribute to Child Stunting Reductions? yang menyimpulkan bahwa 10 persen peningkatan PDB dapat mengurangi prevalensi stunting sebesar 2,7 persen. Artinya, sebetulanya ada hubungan timbal balik yang bisa dimaknai dalam program ini.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa selain terdapat motif ekonomi dalam usaha penanggulangan stunting, solusi memelihara ayam dari Moeldoko secara tidak langsung telah mengakui terjadinya kesenjangan ekonomi yang tinggi, khususnya di rumah tangga pedesaan. (R53)

https://www.youtube.com/watch?v=NdUfJpLo568

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.