Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seremoni tanam dan/atau panen padi menjadi ritual yang agaknya semi-wajib dilakukan oleh pejabat negara atau politisi. Gibran Rakabuming Raka dan Puan Maharani menjadi spotlight dengan apa yang dilakukannya, di mana tampak merefleksikan makna tertentu yang signifikan.

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menarik perhatian publik ketika menanam padi bersama petani di Ngawi, Jawa Timur. Ia terlihat berjalan maju menggunakan mesin rice transplanter, seolah menggandeng kemajuan teknologi pertanian dengan kesederhanaan politik.

Reaksi warganet di media sosial seketika segera membangkitkan memori kolektif pada adegan serupa tapi tak sama dengan yang diperagakan Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada 2022 dan 2021 silam.

Selain menanam dalam situasi rintik hujan, Puan juga pernah berjalan maju menanam padi secara manual, menuai tanggapan beragam di ruang digital.

Momen-momen seperti ini, walau ending-nya terlihat memantik simpul senyum, sesungguhnya sarat makna politis.

Dalam istilah Erving Goffman, peristiwa semacam ini adalah “front stage performance”, di mana para aktor politik menyampaikan pesan bukan hanya melalui kata-kata, melainkan juga melalui gestur, simbol, dan latar peristiwa yang penuh pertimbangan.

Dalam konteks ini, persawahan bukan hanya ruang produksi pangan, melainkan panggung produksi makna politik.

Tentu, apa yang dilakukan Gibran dan Puan tak bisa sekadar dinilai dari penampilan visualnya.

Ada perbedaan teknis dan konteks sosial yang membedakan keduanya. Namun, jika zoom out dilakukan, terdapat pola komunikasi visual yang berulang dan membentuk “ritual politik pertanian” yang lebih luas, yang patut ditelaah secara kritis.

Menyemai Modal Politik?

Secara teoretis, tindakan menanam padi yang dilakukan pejabat publik dapat dipahami melalui konsep politik simbolik dari Murray Edelman. Dalam buku The Symbolic Uses of Politics, Edelman menyebut bahwa simbol politik digunakan untuk menyederhanakan isu kompleks dan menciptakan ilusi keterlibatan pemimpin dalam kehidupan rakyat.

Gambar pejabat yang menanam maupun memanen padi dengan tangan kotor dan kaki berlumur lumpur, tentu menyampaikan pesan “saya bersama kalian, para petani.”

Lengkap dengan semaian benih padi atau segenggam gabah yang diangkat ke udara menciptakan pose foto publikasi kehumasan yang tampak menjadi template pejabat negara +62 di berbagai level.

Pesan ini menyasar dua ranah sekaligus. Pertama, visual populism, yakni usaha memperlihatkan keberpihakan pada rakyat kecil (petani sebagai simbol rakyat marginal).

Kedua, agrarian identity, di mana pejabat menunjukkan bahwa negara masih memiliki semangat agraris di tengah gelombang industrialisasi dan urbanisasi.

Namun, efektivitas pesan ini sangat bergantung pada dua hal yakni konteks politik (misalnya menjelang pemilu, reshuffle kabinet, atau krisis pangan) dan “kecanggihan” publik dalam membaca simbol (masyarakat semakin kritis terhadap pencitraan).

Dalam kasus Gibran dan Puan, kemiripan gestur (sama-sama berjalan maju) justru membuka ruang debat, apakah ini bagian dari strategi komunikasi yang dirancang, atau sekadar mimesis politik belaka?

Gibran menggunakan mesin rice transplanter, sebuah perangkat teknologi yang mengisyaratkan modernisasi, sementara Puan tampil dalam kesederhanaan manual di bawah hujan. Dua gaya berbeda, dua pendekatan yang sama-sama menyasar citra “pemimpin merakyat”.

Namun, ketika simbol terlalu sering digunakan tanpa narasi kebijakan yang konkret, ia rentan menjadi empty signifier, tanda kosong yang bisa diisi apa saja tetapi kehilangan daya transformasionalnya.

Maknanya Apa Bang Messi?

Pertanyaannya kini, sejauh mana aksi tanam padi ini berkontribusi pada transformasi kebijakan pertanian Indonesia secara konkret?

Jika dilihat secara substansial dan dari segi struktur agraria, Indonesia masih menghadapi tantangan akut, yaitu alih fungsi lahan, ketimpangan penguasaan tanah, kerentanan petani terhadap perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor pangan pokok.

Menurut kajian Bappenas (2022), sekitar 56% petani kita adalah petani gurem (memiliki lahan < 0,5 ha), dengan rentang usia yang semakin menua.

Dalam situasi seperti ini, simbol semata tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan substantif yang menyasar akar masalah. Reforma agraria kiranya bukan hanya redistribusi tanah, tetapi juga reformasi struktur kelembagaan.

Belum lagi persoalan subsidi dan akses teknologi agar tepat guna dan bermuara pada petani kecil yang tak terpinggirkan dalam mekanisasi.

Lalu, proteksi harga dan pasar yang menjadi krusial, terutama bagi petani padi yang menghadapi gejolak harga beras dan permainan tengkulak.

Terakhir, kebijakan dan insentif bagi regenerasi petani, mengingat lebih dari separuh persentase petani Indonesia berusia di atas 45 tahun.

Ironisnya, momen tanam padi politisi seringkali tidak dibarengi dengan diskursus kebijakan semacam itu.

Agenda itu berhenti sebagai seremoni simbolis yang justru memperkuat impresi bahwa pejabat publik masih melihat pertanian sebagai elemen nostalgia, bukan sektor strategis masa depan.

Tanpa konsistensi kebijakan, yang terjadi justru delegitimasi. Narasi visual tak lagi dipercaya, dan rakyat membaca simbol dengan sinisme.

Menanam padi atau komoditas lain memang bisa menjadi gestur politik yang kuat, dengan catatan, diiringi dengan konsistensi kebijakan dan kehadiran negara yang nyata dalam sektor pertanian. Namun, jika hanya menjadi bagian dari to-do list pencitraan yang berulang, itu kiranha akan mengalami kelelahan simbolik.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani kotor di sawah saat kamera menyala, tetapi juga berani membenahi sistem saat kamera mati. Sawah bukan panggung teatrikal, melainkan ladang nyata bagi perut rakyat dan ketahanan negara.

Sebagaimana disampaikan Clifford Geertz dalam studinya tentang petani Jawa, simbol dan ritual agraris harus dipahami sebagai bagian dari struktur makna yang lebih dalam. Maka, tanam padi bukan sekadar event, tapi harus menjadi bagian dari gestalt politik pertanian, yakni kesatuan utuh antara niat, kebijakan, dan simbol.

Jika tidak, Indonesia hanya akan terus menyaksikan repetisi yang memukau secara visual, tetapi hampa secara substansial. Sawah akan terus jadi tempat para politisi menanam citra, bukan kebijakan. Dan itu, bagi petani kita, tak akan menumbuhkan apa pun. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kementerian Pertanian menjadi sorotan dalam artian positif setelah pencapaian stok beras yang melampaui rekor. Selain ditopang oleh sosok berpengalaman seperti Amran Sulaiman di pos menteri beserta Sudaryono yang menjadi wakilnya, Presiden Prabowo Subianto agaknya telah mencermati bahwa pangan adalah salah satu aspek kunci multidimensi pemerintahannya.

PinterPolitik.com

Di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu ketahanan pangan langsung menempati posisi vital dalam agenda kebijakan nasional.

Laporan resmi yang menyebut stok beras nasional di gudang Bulog mencapai 3,7 juta ton menjadi headline yang bukan hanya menggembirakan, tetapi juga sarat pesan politik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang kembali menjabat setelah sebelumnya menjadi arsitek kebijakan pertanian di era Joko Widodo, mengklaim bahwa capaian ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia merdeka. Klaim ini sendiri disertai data konkret per 27 April 2025, di mana stok harian mencapai 3.180.000 ton.

Di balik angka tersebut, muncul dua figur yang menjadi ikon baru dalam narasi kedaulatan pangan Indonesia, Amran Sulaiman dan Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian yang juga kader muda prominen Partai Gerindra.

Kedekatan Sudaryono dengan akar pertanian dari keluarganya, serta pengalamannya dalam birokrasi dan partai, seolah memperkuat posisi Kementerian Pertanian sebagai institusi strategis yang sedang dikonsolidasikan untuk menjadi “jantung” pembangunan nasional di era Presiden Prabowo.

Namun angka dan simbol hanya menjadi kuat ketika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni mengapa ketahanan pangan begitu penting bagi stabilitas politik, dan bagaimana strategi ini bisa bertahan dalam jangka panjang?

Alkisah, Pangan dan Kekuasaan

Dalam ekonomi politik, ketahanan pangan adalah bentuk policy instrument yang menggabungkan aspek kesejahteraan rakyat dan legitimasi politik. Francis Fukuyama dalam bukunya Political Order and Political Decay menyebut bahwa negara yang mampu menyatukan state capacity, rule of law, dan accountability akan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Walau di permukaan terlihat kurang relate dengan apa yang dikemukakan Fukuyama, ketersediaan pangan nyatanya adalah salah satu indikator utama dari state capacity itu sendiri. Terlebih, makanan pokok, beras.

Konteks Indonesia menguatkan argumentasi ini. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto memandang ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan. Program Bimas (Bimbingan Massal), Inmas (Intensifikasi Massal), dan akhirnya swasembada beras pada 1984 yang diakui FAO menjadi salah satu puncak legitimasi kekuasaannya.

The Smiling General agaknya memahami bahwa pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah kunci kekuasaan yang panjang dan kuat. Soeharto bahkan membungkus keberhasilan tersebut sebagai warisan developmentalisme dan nasionalisme.

Dalam konteks Presiden Prabowo yang merupakan menantunya, langkah mengangkat kembali Amran dan menempatkan Sudaryono sebagai tandem adalah bagian dari konstruksi dream team di bidang pertanian.

Amran dinilai membawa pengalaman dan technocratic legacy dari masa pemerintahan Jokowi, sementara Sudaryono menjadi simbol grassroot embeddedness sekaligus kader partai penguasa.

Kombinasi ini agaknya menciptakan spektrum yang luas, dari teknokratis ke populis, yang menjadi penting untuk menjawab kebutuhan kebijakan multidimensi.

Ihwal yang juga menarik adalah perubahan orientasi yang ditekankan oleh Sudaryono bahwa Bulog tak lagi hanya berfokus pada pembelian beras, melainkan gabah.

Secara teknis, ini merupakan pergeseran paradigma dari end-product stabilization menuju production chain protection. Dengan membeli gabah, pemerintah bukan hanya menjamin ketersediaan, tapi juga menjaga harga di tingkat petani, serta memperbaiki distribusi nilai dalam rantai pasok.

Dengan demikian, sektor pangan menjadi political arena di mana Presiden Prabowo tampak membangun performative legitimacy, bukan sekadar berdasarkan simbol, tetapi juga performa kebijakan. Jika dikelola konsisten, ini bisa menjadi new deal antara negara dan rakyat, mirip seperti yang dilakukan Soeharto di masa lalu.

Biar Lanjut Terus Gimana?

Namun, ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab dari interpretasi positif di atas. Apakah capaian ini dapat sustainable? Apakah rahasia “digdaya pangan” ini sekadar teknikal dan data statistik komprehensif serta multi komoditas atau benar-benar ditopang oleh fondasi sistemik yang kuat?

Tantangan pangan di masa kini jauh berbeda dibanding masa Orde Baru. Pertama, ada krisis iklim global yang mengubah pola tanam dan menurunkan produktivitas. Kedua, ada alih fungsi lahan pertanian secara masif di wilayah-wilayah strategis.

Ketiga, ada disrupsi teknologi dan perubahan demografis yang mengurangi jumlah petani muda. Terakhir, dinamika global detik ini sangat memengaruhi sebab akibat ketersediaan dan harga.

Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan agroekologis dan food sovereignty kiranya menjadi relevan. Dalam pendekatan ini, negara tidak hanya menjadi fasilitator logistik, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan ekosistem pertanian yang tahan terhadap krisis ekologis dan sosial.

Amran dan Sudaryono tentu harus mampu menjawab tiga isu utama. Pertama, regenerasi petani, karena tanpa petani muda, kedaulatan pangan akan stagnan.

Dibutuhkan kebijakan petani milenial, gen-z dan seterusnya yang bukan hanya memberi pelatihan, tapi juga insentif ekonomi, kemudahan akses tanah, dan adopsi teknologi digital.

Kedua, climate-smart agriculture. Capaian 3,7 juta ton tentu hanya data sementara yang sangat dinamis di periode-periode mendatang dan bisa lenyap jika pola cuaca ekstrem menghantam. Diversifikasi varietas, pemanfaatan AI dalam prakiraan cuaca dan irigasi, serta infrastruktur penyimpanan menjadi mutlak.

Ketiga, keadilan agraria. Ketahanan pangan tidak akan adil jika tidak diiringi keadilan akses. Reforma agraria substantif harus tetap menjadi komponen utama, bukan hanya “pembagian sertifikat”, tapi penataan ulang sistem tata kelola tanah.

Pelajaran dari era Soeharto adalah pentingnya grand design yang terpusat dan konsisten. Namun pekerjaan dari era pasca-Soeharto adalah pentingnya partisipasi publik dan distribusi manfaat secara adil.

Oleh karena itu, keberhasilan tim Amran-Sudaryono akan ditentukan bukan hanya oleh angka-angka produksi, tapi juga bagaimana kebijakan ini menyentuh lived experiences petani kecil dan memperbaiki struktur ekonomi pedesaan.

Kembali, ketahanan pangan bukan hanya soal mencukupi perut rakyat atau memenuhi stok gudang Bulog. Ia adalah simbol tertinggi dari kapasitas negara, keberpihakan pada rakyat, dan legitimasi kekuasaan yang autentik.

Presiden Prabowo, yang pernah memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), tampaknya memahami betul hal ini, dan menjadikan sektor pertanian sebagai panggung utama untuk membuktikan bahwa pemerintahannya hadir bukan sekadar dalam simbol, tapi dalam tindakan nyata.

Amran Sulaiman dan Sudaryono bukan hanya administrator, mereka kini menjadi ikon dari proyek besar tersebut. Namun sejarah juga memberi peringatan, yaitu prestasi pangan bisa sekejap sirna jika tak dibarengi sistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kekuasaan, pangan adalah simfoni, harus ditata dengan harmoni antara teknologi, petani, alam, dan kebijakan. Jika berhasil, inilah yang akan menjadi rahasia digdaya Presiden Prabowo di tengah lanskap sosial-politik Indonesia yang terus bergolak.

Maka, sebagaimana dikatakan oleh pemikir Romawi kuno Cato the Elder, “if you want peace, prepare for agriculture.” Dalam bahasa hari ini, jika ingin stabilitas dan kejayaan politik, maka siapkan ketahanan pangan secara serius, sistemik, dan adil. (J61)

PinterPolitik.com

Romansa swasembada pangan yang dilakukan Indonesia pada dekade 80an di bawah kepemimpinan mendiang Presiden Soeharto mungkin menginspirasi ide teranyar cetak sawah baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun berbeda konteks dan situasi, proyek mercusuar Orde Baru tersebut membuktikan bahwa faktanya negeri ini secara historis mampu berdaulat pada aspek pangan.

Meskipun belakangan mendapat banyak kritikan, gagasan cetak sawah tersebut nyatanya telah menjadi proyeksi kebijakan pemerintah sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini bahkan telah menjadi fokus yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebelum realokasi sebesar Rp209,8 miliar.

Isu krisis pangan secara global sendiri mengemuka pada April lalu saat organisasi pangan dunia, Food and Agricultural Organization (FAO) memperingatkan negara-negara akan bahayanya yang semakin berpeluang menjadi kenyataan di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Manuver gesit langsung diinstruksikan Presiden Jokowi menanggapi notifikasi FAO tersebut. Mengerahkan jajaran di bawahnya, proyek cetak sawah baru yang difasilitasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dikoordinasikan, hingga belakangan terkuak sejumlah angka luas lahan yang akan menjadi tumpuan kebijakan pangan ini.

Untuk angka pasti terupdate dari rencana tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa berdasarkan instruksi Presiden Jokowi demi ketahanan pangan dalam negeri, telah disiapkan total lahan pertanian sekitar 900 ribu hektare di Kalimantan Tengah.

Meskipun belakangan semakin mendapat kritikan dari berbagai pihak atas diragukannya kesiapan dan berbagai potensi mudarat yang bisa terjadi, nyatanya proyek cetak sawah ini dinilai sebagai opsi dengan prospek dan ekspektasi terbaik di antara beragam kebijakan pemerintah yang terkesan minor selama pandemi Covid-19.

Hal ini mengacu pada peringatan FAO sebelumnya yang kemudian mengindikasikan bahwa urgensi pembangunan fundamental kedaulatan pangan saat ini belum terlambat untuk dilakukan, dari pada tidak sama sekali. Tentunya dengan kesungguhan dari pemerintah dan berbagai stakeholder terkait itu sendiri.

View this post on Instagram

Siasati ancaman krisis pangan di tengah pandemi, pemerintah akan cetak lahan pertanian di Kalimantan #ancamankrisispangan #krisispangan #lahansawahmulaiberkurang #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 8, 2020 at 12:24am PDT

Namun demikian, terdapat celah tersendiri mengenai apakah Indonesia mampu secara mandiri dalam membiayai proyek berskala masif ini di tengah banyaknya sektor yang “kehausan” anggaran di tengah dampak multi aspek pandemi Covid-19?

Lalu, akankah kemudian tanah Indonesia yang melegenda akan kesuburannya menarik investasi dan intervensi asing terhadap inisiasi proyek kedaulatan pangan Indonesia, ketika krisis pangan global saat ini berada di depan mata?

Pendekatan Kegentingan

Di satu sisi, susbtansi proyek cetak sawah pemerintah dinilai cukup visioner mengantisipasi tantangan dan potensi krisis pangan mendatang. Namun di sisi lain, problematika cekaknya anggaran di tengah pandemi Covid-19 sendiri sudah tidak terbantahkan lagi dan direpresentasikan oleh berbagai upaya pemerintah menghimpun pinjaman dana dari lembaga moneter internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB).

Heidi Grant Halvorson dalam “Being an Optimist Without Being Fool” menyebutkan konsep unrealistic optimism. Konsep ini mengacu pada pengambilan sikap optimis yang hanya sebatas keyakinan buta tanpa memperdulikan pentingnya elemen pendukung dari sebuah proses di dalamnya. Hal ini terkait dengan perencanaan, kegigihan, dan kesungguhan terbaik dari sebuah langkah atau kebijakan.

Hal yang dikemukakan Halvorson di atas terindikasi menjadi latar belakang digalakkannya agenda cetak sawah baru-baru ini dalam menyikapi potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebuah optimisme yang terasa kurang realistis terutama terkait dengan kesiapan anggaran pemerintah yang seolah sedang sekarat ketika hampir semua sektor membutuhkan suntikan dana segar untuk bertahan.

Anggaran cetak sawah sendiri diketahui berada di angka Rp 209,8 miliar pada postur anggaran tahun 2020. Kemudian, yang menjadi kekhawatiran utama publik dan para pengamat kebijakan ekonomi ialah adanya pemangkasan menjadi Rp 10,8 miliar akibat penghematan, serta total alokasi anggaran cetak sawah setelah refocussing yang diketahui menjadi Rp 0.

Selain anggaran, aspek kajian komprehensif dinilai belum sepenuhnya matang. Hal ini diungkapkan oleh pengamat pangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah yang menyatakan bahwa proyek ini tidak menjawab persoalan jangka pendek terkait  aspek pangan tanah air yang kian kritis.

View this post on Instagram

Di tengah pandemi krisis pangan menghantui #krisipangan #krisispangandunia #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 7, 2020 at 2:48am PDT

Namun demikian, aksi cepat pemerintah dalam menetapkan proyek cetak sawah di sisi lain juga tidak sepenuhnya keliru. Seperti apa yang dikemukakan ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro kala menyarankan pemerintah terkait kebijakan menyoal pandemi Covid-19 bahwa desperate times call for desperate measures atau situasi genting membutuhkan langkah yang cepat.

Rasionalisasi terkait dengan urgensi jaminan kebutuhan paling mendasar manusia diyakini menjadi pertimbangan pemerintah di bawah Presiden Jokowi saat ini, terutama untuk keberlangsungan ketahanan pangan.

Lantas, apakah Tiongkok sebagai sobat investasi Indonesia lagi-lagi akan mendanai cetak sawah tersebut? Serta apakah keberadaan investasi itu justru akan membawa intervensi kurang menguntungkan bagi Indonesia?

Dipantau Tiongkok?

Ihwal terkait food security atau keamanan pangan juga pernah dikemukakan mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo yang menyatakan bahwa negeri yang kaya dan subur alamnya akan diserbu negara-negara lain ketika energi hayati telah lebih berharga daripada energi fosil. Beliau memprediksi Indonesia akan berada dalam bahaya jika situasi ini terjadi.

Sementara prediksi paling mengerikan bahkan menyatakan bahwa tidak akan ada cukup petani untuk menyediakan makanan pada satu generasi populasi dunia. Ya, menyusutnya lahan pertanian serta semakin uzurnya generasi petani tanpa diimbangi regenerasi memadai juga menjadi persoalan di dalam persoalan.

Martha Henriques dalam sebuah publikasi berjudul “The Ageing Crisis Threatening Farming” mengemukakan bahwa masih banyak petani di seluruh dunia yang memiliki persoalan tersendiri ketika mereka tidak ingin generasi penerusnya meneruskan pekerjaan itu. Hal tersebut dikarenakan anggapan “di atas kertas” bahwa bidang ini tidak mempunyai masa depan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan di kota besar.

View this post on Instagram

Wow! Virus corona buat para ilmuan kewalahan meneliti – #sarscov2 #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 6, 2020 at 9:11pm PDT

Persoalan dalam tulisan Henriques tersebut juga dialami oleh Tiongkok, yang merupakan investor setia Indonesia beberapa tahun belakangan. Perbandingan 315 juta orang bekerja pada sektor pangan dengan 1,4 miliar penduduk disinyalir masih belum ideal. Terlebih globalisasi juga menggeser mindset ratusan juta penduduk desa yang hijrah ke kota untuk pekerjaan yang mereka nilai lebih baik.

Di tengah tingginya permintaan produk makanan, lahan subur di Tiongkok justru menyusut lantaran banyaknya pembangunan pabrik serta pencemaran logam berat dan merkuri pada tanaman pangan akibat aktivitas industri. Apalagi jika terkait dampak pandemi Covid-19, Tiongkok dinilai akan membidik negara mitra yang belum banyak memanfaatkan lahan untuk ekspansi investasi di bidang pertanian dan pangan, termasuk Indonesia.

Pun fakta bahwa Tiongkok pada tahun 2013 silam telah mengincar investasi pada sekitar 50 ribu hektare lahan persawahan di Indonesia. Ketika itu pemerintahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah elegan dan tidak membiarkan leluasanya investasi yang dinilai akan terlalu banyak merugikan Indonesia akibat potensi mayoritas hasil tanam yang langsung diekspor tersebut.

Situasi dan fakta berbeda saat ini tergambar dari dampak pandemi Covid-19 serta kedekatan pemerintah saat ini dengan Tiongkok. Tidak sedikit kalangan yang menilai bahwa Negeri Tirai Bambu akan menjadi penyuntik dana terdepan yang akan memanfaatkan momentum kebijakan cetak sawah baru Indonesia.

Sayangnya bargaining power Indonesia dinilai lemah dalam posisi saat ini terhadap berbagai investasi yang ada akibat kondisi keuangan negara yang memang sedang terpuruk akibat pembiayaan penanganan pandemi Covid-19. Persoalan terkait hak guna dan pemanfaatan lahan ketika investasi telah masuk juga menjadi poin krusial apakah antisipasi pemerintah atas ancaman krisis pangan justru harus “berdesakan” dengan kepentingan pemodal.

Meskipun kegentingan aspek pangan menjadi pertimbangan yang utama, namun kedaulatan negara secara keseluruhan harus diprioritaskan dalam proses tawar berbagai tawaran investasi yang akan datang.

Empat tahun waktu yang tersisa bagi pemerintah untuk berkuasa dinilai masih sangat cukup sebagai pertimbangan kecermatan dalam berbagai eksekusi kebijakan terbaik menghadapi dampak multi aspek pandemi Covid-19 di Indonesia. Kecermatan itulah yang menjadi harapan kita bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Sudah menjadi tradisi Amran tidak mau menerima bingkisan dalam bentuk apapun, baik di rumah maupun di kantor.  Bila ada yang mengirim bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.”

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan ini dilontarkan akademisi dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang Selasa (12/12) lalu, meraih penghargaan dari KPK untuk kategori Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik, bersama 10 lembaga/kementerian lainnya.

Sehingga bagi Hendri, penghargaan dari KPK itu sangat wajar diraih Amran karena memang tidak pernah berkompromi dalam memberantas mafia maupun kartel pangan. Jadi enggak heran pula, kalau angka ketahanan pangan Indonesia juga bisa meningkat hingga masuk dalam 25 negara terkuat ketahanan pangannya di dunia.

Tapi sayangnya, prestasi Pak Mentan yang juga berhasil melakukan swasembada jagung dan beras ini, sangat jarang diberitakan oleh media. Beda banget dengan Menteri Susi Pujiastuti yang terkenal dengan istilah ‘tenggelamkan’-nya. Apa karena Pak Mentan enggak terlihat nyentrik dan doyan ngopi di laut ya?

https://t.co/G9maSMVkUN

— Kemen. Pertanian RI (@kementan) December 13, 2017

Ngopi di tengah laut dan ngopi di udara, tentu jauh lebih keren dibandingkan dengan ngopi di pematang sawah. Semua petani juga melakukannya, keliatannya jadi enggak ada yang luar biasa. Makanya ketika Pak Mentan ngajak masyarakat untuk mengganti konsumsi daging dengan keong sawah pun langsung ribut semuanya.

Wah apa kerennya makan keong sawah! Dibanding daging ya kerenan daging dong ah, kalau mahal kan salahnya Jokowi, kenapa daging sapinya masih impor! Yah namanya juga Netizen, maha benar dah pokoknya. Padahal maksudnya Pak Mentan kan baik, keong sawah juga rasanya enggak beda kok dari daging.

Tapi tetap aja, ngajak makan keong yang sama enaknya tapi lebih murah itu salah besar, Pak. Keong itukan makanannya orang miskin, enggak sesuailah ama orang Indonesia yang kaya-kaya. Masa harus kembali ke zaman penjajahan sih. Orang Indonesia itu, walaupun banyak utangnya, tetap harus kelihatan keren dan kaya, Pak!

Nah, itulah ternyata mengapa Pak Mentan ini berprestasi tapi jarang dipuji. Karena ajarannya untuk hidup lebih sederhana, lebih banyak menghasilkan caci maki. (R24)