Pemberantasan praktik “penyedotan” kekayaan negara—mulai dari tambang ilegal hingga ekspor yang menghindari pajak—menjadi sinyal keseriusan melawan oknum oligarki “vampir”. Harapannya, penegakan aturan ke depan makin konsisten dan kuat.

#pinterpolitik #oligarki #ekonomi #pertambangan #satgaspkh

Bongkar terus gembong mafia tambang di Konawe Utara! 

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #pertambangan #konaweutara #korupsi #kejagung #kpk #ekonomi #sumberdayaalam

Bentrok WNA Tiongkok dan TNI di tambang Ketapang bukan sekadar insiden keamanan, melainkan sinyal adanya pola lama yang berulang. Siapa yang menjadi “beking” mereka?

PinterPolitik.com

Bentrok antara sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok dan prajurit TNI di tambang emas Ketapang, Kalimantan Barat, pada awalnya mungkin dipahami sebagai insiden keamanan di lapangan. Dalam konteks wilayah pertambangan yang memiliki dinamika operasional kompleks, eskalasi konflik dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari persoalan prosedural hingga miskomunikasi antaraktor di lokasi kerja.

Namun, ketika peristiwa ini ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, ia menghadirkan pertanyaan penting terkait tata kelola sektor strategis. Sektor pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga melibatkan interaksi antara regulasi, institusi negara, dan aktor korporasi lintas kewarganegaraan. Ketapang menjadi salah satu contoh bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut bertemu dalam ruang yang menuntut koordinasi dan pengawasan yang berlapis.

Ketika terjadi friksi antara aktor sipil dan aparat negara, perhatian publik secara wajar tertuju pada bagaimana mekanisme pengelolaan dan penegakan aturan berjalan di lapangan. Pertanyaan yang muncul bukan semata soal insiden itu sendiri, melainkan apakah peristiwa tersebut berdiri sendiri atau mencerminkan dinamika yang telah berlangsung sebelumnya. Dalam banyak kasus, peristiwa yang menonjol kerap menjadi pintu masuk untuk memahami konteks struktural yang lebih luas.

Siapa Bekingnya?

Jika ditelusuri lebih jauh, polemik terkait WNA di Ketapang bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pekerja asing di sektor pertambangan wilayah ini tercatat pernah bersinggungan dengan persoalan administratif maupun hukum.

Mulai dari kelengkapan dokumen ketenagakerjaan hingga dugaan pelanggaran aktivitas tambang. Pada 2020, sebanyak 64 kerja asing PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) sempat menjalani pemeriksaan imigrasi karena diduga tak miliki dokumen legal. Pada awal 2025, laporan dugaan penambangan ilegal kembali mencuat dan berujung pada proses hukum terhadap seorang karyawan bernama Yu Hao, meskipun perkara tersebut tidak berlanjut.

Rangkaian peristiwa semacam ini penting dicermati sebagai bagian dari pola. Dalam kajian politik, pengulangan peristiwa sering dipahami sebagai indikasi adanya faktor struktural yang memengaruhi perilaku aktor. Ketika sebuah persoalan muncul lebih dari sekali, perhatian publik secara alami tertuju pada konteks yang memungkinkan pola tersebut terus terjadi.

Di titik inilah konsep political vanguard dalam ekonomi politik menjadi relevan. Konsep ini menjelaskan bahwa keberlangsungan aktivitas ekonomi yang berisiko atau kontroversial kerap bergantung pada adanya perlindungan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Douglas North menggambarkan kondisi semacam ini sebagai limited access order, yakni tatanan di mana penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh posisi aktor dalam jaringan kekuasaan dan relasi kepentingan.

Dalam konteks tersebut, figur-figur kunci di balik perusahaan terafiliasi asing sering kali tidak mudah diidentifikasi melalui penelusuran terbuka. Struktur kepemilikan yang berlapis, keterkaitan lintas yurisdiksi, serta keterbatasan transparansi publik membuat analisis lebih banyak bertumpu pada dampak kebijakan dan praktik di lapangan, bukan pada aktor individual. Meski demikian, ketiadaan informasi detail tidak serta-merta meniadakan keberadaan relasi kekuasaan yang bekerja di balik layar.

Fenomena ini dapat pula dipahami melalui konsep shadow authority, yaitu bentuk kekuasaan informal yang beroperasi paralel dengan otoritas resmi. Dalam kajian governance, kondisi ini biasanya muncul ketika mekanisme pengawasan menghadapi tantangan konsistensi, sehingga ruang kebijakan diisi oleh aktor non-negara. Negara tetap menjalankan fungsi formalnya, namun dalam praktik tertentu, kendali substantif tersebar di antara berbagai kepentingan.

Analogi Star Wars membantu memvisualisasikan situasi ini secara konseptual. Dalam Episode I–III, Republik tidak runtuh karena serangan terbuka, melainkan karena kekuatan bayangan yang bekerja dari dalam sistem. Tatanan formal tetap berdiri, tetapi dimanfaatkan secara strategis oleh aktor yang memahami celah-celahnya. Analogi ini bukan untuk menyederhanakan realitas, melainkan untuk menjelaskan bagaimana struktur formal dan kekuatan informal dapat berjalan berdampingan.

Dalam kasus Ketapang, negara tetap hadir, aparat menjalankan tugas, dan proses hukum berlangsung. Namun, pertanyaan publik tetap muncul mengenai efektivitas jangka panjang dari penegakan aturan. Hal ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi implementasi kebijakan di sektor strategis.

“Iceberg” yang Harus Segera Dibongkar?

Kasus Ketapang pada akhirnya menunjukkan bahwa persoalan ini kemungkinan besar hanya tip of the iceberg. Ia menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pengawasan serta koordinasi antarinstansi, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi strategis dan melibatkan aktor lintas negara.

Pelajaran penting dapat dilihat dari Sudan. Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah pertambangan emas di negara tersebut menjadi arena masuknya kepentingan asing yang beroperasi melalui perusahaan, kontraktor keamanan, hingga jaringan informal bersenjata. Lemahnya pengawasan dan fragmentasi otoritas negara membuat sektor tambang tidak hanya kehilangan kontribusi ekonomi optimal, tetapi juga berubah menjadi sumber instabilitas keamanan nasional. Sudan menjadi contoh bagaimana pengelolaan tambang yang tidak terintegrasi dengan sistem keamanan negara dapat berujung pada erosi kontrol negara secara bertahap.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu atau membangun sentimen negatif terhadap aktor asing, melainkan sebagai refleksi struktural mengenai bagaimana sistem dapat terus diperkuat. Dalam konteks ini, penguatan peran Imigrasi dan Kepolisian dalam mengawasi ketenagakerjaan asing menjadi langkah penting, mulai dari penertiban dokumen hingga pemantauan aktivitas kerja dan koordinasi lintas lembaga secara berkelanjutan.

Refleksi Hannah Arendt menjadi relevan untuk menutup pembahasan ini. Arendt membedakan antara power dan authority: kekuasaan yang berkelanjutan lahir dari legitimasi dan kepercayaan publik, bukan semata dari kemampuan memaksa. Ketika otoritas dijaga melalui konsistensi hukum dan transparansi, ruang bagi kekuatan informal akan menyempit dengan sendirinya.

Kasus Ketapang, dengan demikian, bukan sekadar peristiwa keamanan, melainkan momentum reflektif untuk memperkuat tata kelola. Bukan dengan reaksi berlebihan, melainkan melalui penegakan aturan yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan—agar negara tetap menjadi pusat rujukan utama dalam setiap aktivitas strategis di wilayahnya. (D74)

Ternyata industri logam tanah jarang sangat didominasi Tiongkok ya 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikinternasional #tiongkok #amerikaserikat #logamtanahjarang #rareearth #pertambangan #mineral #ekonomi #perdagangan

PinterPolitik.com

Omnibus law selaras dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode keduanya. Salah satunya adalah guna mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 5,4- 6,0 persen.

Dengan mengandalkan investasi sebagai salah satu instrumen perolehan capaian itu, menurut Jokowi, ekonomi baru bisa tumbuh sesuai target jika investasi bisa meningkat secara signifikan. Hal ini pun bisa didorong dengan memperbaiki perizinan dan menyelesaikan persoalan lahan.

Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam meliputi sumber alam diperbaharui (renewable resources) dan sumber daya alam tidak terbarukan (non-renewable resources). Dengan ini, diyakini, sumber daya alam yang dikelola perusahaan pertambangan sangatlah berpengaruh pada pendapatan perekonomian negara.

Namun, pertanyaannya, apakah pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan yang acuannya adalah omnibus law akan berdampak pada kesejahteraan atau justru memicu konflik sosial? Di sisi lain, apakah omnibus law melalui RUU Cipta Lapangan kerja (Cilaka) dalam proses aktivitas pertambangan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup? Atau, justru sebaliknya?

Isu Lingkungan

Pelestarian lingkungan hidup selama ini masih dipandang sebelah mata karena belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, lingkungan perlu diperhatikan sebagaimana mestinya karena lingkungan sangat esensial dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia.

Terlebih, saat ini, di belahan dunia sedang mengalami krisis lingkungan hidup sehingga, pada 2015, dunia berkomitmen menangani perubahan iklim melalui Paris Agreement 2015.

Kehadiran omnibus law dalam RUU Cilaka hampir ramping dalam pembahasan dan diharapkan mampu menjawab permasalahan lingkungan. Namun, ironinya,  RUU ini bak karpet merah bagi investasi.

Salah satu keserampangannya adalah rencana penghapusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) – sesuai tujuannya yaitu menghapus peraturan-peraturan yang dinilai memberatkan masuknya investasi. Pada saat yang sama, para aktivis dan akademisi lingkungan selalu mengglorifikasikan penolakan atas investasi yang tidak ramah lingkungan.

Satu hal penting yang patut dijadikan pertimbangan dan kajian kritis berkaitan dengan permasalahan lingkungan dari implementasi UU Cilaka ini, jika disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni dampak investasi terhadap perubahan iklim.

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Dari data itu, 99,08% merupakan bencana ekologis yang disebabkan oleh meningkatnya frekuensi angin puting beliung sebagai dampak perubahan iklim.

Salah satu pesan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP24 digelar di Katowice, Polandia, adalah pentingnya keterbukaan informasi mengenai resiko usaha akibat perubahan iklim.

Di lain sisi, terdapat inisiatif untuk mengatasinya. Salah satunya adalah Investor Platform on Climate yang mewadahi berbagai kelompok investor global dengan komitmen untuk mengukur dan mengungkapkan jejak karbon dari portofolio investasinya dan menganalisis dampak dari perubahan iklim terhadap keberlangsungan kegiatan usahanya.

Perubahan iklim yang mengancam kehidupan manusia ini merupakan akibat dari aktivitas investasi yang tidak ramah lingkungan. Untuk mengantisipasi risiko usaha investasi, maka Amdal sangat dibutuhkan. Sementara, kehadiran omnibus law yang secara gamblang menghapus Amdal justru sangat berisiko bagi keberlangsungan lingkungan.

Esensi investasi adalah keberpihakan pada masyarakat dalam rangka kesejahteraan, termasuk investasi berupa industri pertambangan.  Menelisik UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 3 poin (e) menyebutkan bahwa tujuan pertambangan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat – disusul poin (f) yang menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Namun, maksud kesejahteraan adalah bukan berarti berhak mengeksploitasi habis tanpa mempertimbangkan aspek lain. Sebab, kita dihadapkan dengan bencana krisis ekologis yang semakin masif. Belum lagi, hampir seluruh aktivitas investasi yang ada di Indonesia memiliki catatan buruk tentang masalah lingkungan.

Konflik Agraria

Merujuk pada Undang-Undang No 5 tahun 1960 yang mendefinisikan agraria sebagai bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, konteks investasi dalam omnibus lawa seakan menjadi kekhawatiran akan terjadinya konflik agraria.

Percekcokan masyarakat dengan pihak investor maupun pemerintah daerah  masih menjadi realitas akhir-akhir ini akibat dari ketidakpastian atas hukum – lebih-lebih pengelolaan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebab, selama ini, konflik agraria bukan hanya persoalan penerbitan izin atau perluasan wilayah, melainkan juga persoalan tumpang tindih hak warga atas tanah.

Pada periode pertama Jokowi, dalam laporan Jaringan Anti Tambang (JATAM) oleh Melky Nahar, terdapat tiga jenis konflik, yakni penembakan oleh aparat negara (sebanyak 12 kasus), bentrokan fisik (15 kasus), dan aksi-aksi blokir jalan tambang (9 kasus).

Sampai sekarang, area investasi bak lapangan konflik. Sepanjang tahun 2018, menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.

Lebih jelas lagi, berkaitan dengan konflik agraria, berbagai sektor telah menimbulkan banyak kasus konflik, yakni sektor perkebunan sebanyak 144 konflik, properti sebanyak 137, infrastruktur sebanyak 16, pertanian sebanyak 53, kehutanan sebanyak 19, pesisir/kelautan sebanyak 12, dan pertambangan sebanyak 29.

Untuk mengakhiri pemicu konflik akibat investasi, sekiranya pemerintah harus melakukan upaya sosialisasi dan keterbukaan informasi dengan masyarakat terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pun sangat diperlukan sehingga keberlangsungan aktivitas pertambangan tidak secara sepihak dalam artian ada check-and-balance. Mengesampingkan masyarakat dalam menjalankan investasi memiliki potensi konflik yang sangat besar.

Dalam konteks ini, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irwandi dan Chotim (2017) dengan judul Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta mengidentifikasi adanya beberapa faktor yang dinilai  menjadi penyebab terjadinya konflik antara masyarakat, pemerintah, dan swasta, yakni tidak adanya sosialisasi, kurang terbukanya pemerintah desa dengan masyarakat, dan perbedaan kepentingan serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan.

Terlepas dari itu semua, UU sapu jagat ini jelas sangat berdampak buruk pada keberlanjutan lingkungan dan stimulan timbulnya konflik. Permasalahan lingkungan dan konflik-konflik agraria yang terjadi disepanjang periode pertama Jokowi hingga kini patut dijadikan referensi bahwa negara masih abai dalam melindungi lingkungan dan menjaga Indonesia sebagai negara agraris.

Tulisan milik Muhammad Kamarullah, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com

JAKARTA – Keputusan Chappy Hakim untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PTFI yang diemban sejak 20 November 2016 ini, mendapat apresiasi langsung dari President dan Chief Executive Officer (CEO) Freeport Mc Moran Inc., Richard Adkerson.

“Saya juga ingin sampaikan penghargaan ke Chappy, Dia memutuskan untuk mundur tetapi beliau masih aktif sebagai senior adviser,” kata Adkerson dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Pengunduran diri mantan Kepala Staf TNI AU ini hanya berselang lima hari setelah kuasa hukum anggota DPR RI Mukhtar Tompo melaporkan Chappy ke Bareskrim Polri, di mana saat itu Chappy menepis tangan Mukhtar Tompo serta melontarkan kata bernada mengancam lantaran kritiknya dianggap pedas.

Namun Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu melihat bukan itu yang membuat Chappy mundur. Saat ditemui Minggu (19/2), ia menduga mundurnya Chappy akibat belum adanya kesepakatan Freeport Indonesia dengan pemerintah, terkait kewajiban perpajakan prevailing (berubah-ubah), sementara perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu meminta naildown (tetap sesuai Kontrak Karya).

Masalah lainnya, kata Gus, menyangkut kewajiban Freeport Indonesia menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam 5 tahun dan melepas saham (divestasi) sebesar 51 persen. Aturan ini digariskan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. “Bisa jadi Freeport Indonesia tidak setuju, kemudian itu menjadi alasan beliau mundur,” lanjutnya.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Pengamat Energi, Febby Tumiwa pada Minggu lalu. Ia menilai langkah yang diambil Chappy tepat, karena meski PTFI sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM, ke depannya Chappy akan dihadapkan dengan persoalan dan negosiasi antara PTFI dan pemerintah yang semakin pelik.

Menurutnya, sulit jika yang harus berhadapan dengan persoalan permasalahan IUPK, Smelter, dan masalah lainnya, orang yang memiliki relasi dekat dengan presiden. “Proses perundingannya akan lebih kompleks menurut saya, dan mungkin, saya melihat posisinya jadi sulit karena kedekatannya dengan Jokowi,” ungkap Febby.

Akibat dikeluarkannya PP No.1 tahun 2017 ini, PTFI dikabarkan sudah merumahkan 300 karyawan senior dan ekspatriatnya. Pemerintah juga kembali memberikan Freeport volume ekspor konsentrat tembaga yang berlaku sampai 16 Februari 2018. Sebagai gantinya, pemerintah akan ketat menagih janji Freeport untuk membangun fasilitas smelter. Tarik menarik politis dan bisnis antara Indonesia dengan PT Freeport memang rumit. (Berbagai sumber/R24)