Rata-rata mobil di Indonesia tangkinya cuma 33–45 liter. Artinya, kamu tetap bisa isi full tank setiap hari — tanpa masalah.

Lalu siapa yang sebenarnya “kena”? Bukan kamu yang isi bensin buat ke kantor atau antar anak sekolah. Tapi mereka yang selama ini beli ratusan liter sehari untuk ditimbun dan dijual ulang.

Swipe untuk breakdown lengkapnya 

#pinterpolitik #jaganegeri #BBM #Pertalite #Pertamina

Waduh, jadi makin rame nih perkara soal mega korupsi Pertamina 

#politik #infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #ahok #pertamina #korupsipertamina #bumn #pertalite #pertamax #indonesia

PinterPolitik.com

“Top five, no debatin’. Top five, top five, top five” – Drake, “Grammys” (2016)

Di dunia yang penuh dengan persaingan ini, tidak jarang kita harus digolong-golongkan berdasarkan kompetensi. Dari kompetensi yang kita punyai, nama-nama kita kemudian diberi nomor menjadi sebuah peringkat.

Hmm, pembuatan peringkat seperti ini mungkin paling kentara ketika kita dulu masih duduk di bangku sekolah. Gimana nggak tuh? Setiap selesai ujian tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS), muncul tuh peringkat-peringkat yang nantinya turut menjadi pengetahuan orang tua kita.

Beuh, harus siap-siap mental lah pokoknya kalau daftar nama yang disertai angka-angka berurutan itu udah keluar. Kalau nama kita di atas, ya, alhamdulillah. Kalau berada di bawah-bawah, hmm, siap-siap kena amarah orang tua.

Namun, sadar atau tidak, kebiasaan untuk bersaing antara satu sama lain dan mengikuti sistem peringkat seperti ini akhirnya terbawa ke kehidupan kita sehari-hari hingga saat ini. Seakan-akan, cara hidup dengan peringkat sudah terinternalisasi ke dalam benak kita secara mendalam.

Mungkin, inilah yang dirasakan oleh Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Soalnya nih, beberapa waktu lalu, Pak Ahok bilang bahwa dirinya hanyalah nomor lima di balik kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Katanya sih, di nomor satu, ada presiden yang kini dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi). Kedua, ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. 

Ketiga, urutan itu diikuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Keempat, ada Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati. 

Baru, di urutan kelima, ada Pak Ahok yang menjabat sebagai Komut Pertamina. Hmm, padahal ya, kan, dulu Pak Ahok diharap-harapkan tuh jadi sosok yang membenahi berbagai persoalan dan kelumit yang ada di Pertamina.

Hmm, secara nggak langsung, ini bisa dibilang sebagai upaya untuk menghindari kesalahan sih. Mengacu pada R. Kent Weaver dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance, politisi akan berusaha menyebarkan – atau bahkan menghindari – kesalahan ketika situasi kesalahan itu semakin sulit untuk dihindari.

Eh, tapi nih, Pak Ahok, bukannya nomor lima itu masih tinggi ya? Banyak lho list atau peringkat justru lebih dari lima doang.

Forbes 30 Under 30, misalnya, punya 30 nama yang bahkan dipilih dari list yang isinya 600. Nggak hanya Forbes 30 Under 30, Billboard Hot 100 juga malah banyak juga tuh – kurang lebih ada seratus lagi yang sedang populer.

Hmm, top five tentu masih peringkat yang tinggi lah. Hampir dijamin deh, kalau misalnya kita dapat peringkat kelima di kelas, orang tua bakal tetap merasa bangga dan pasti nggak bakal marah-marah kok.

Apa Pak Ahok masih tetap sombong nih dengan peringkat kelimanya di Pertamina? Hmm, kalau gitu, harusnya Pak Ahok tetap berpengaruh dong di pengambilan kebijakan Pertamina. Bukan begitu? (A43)

Hasil uji oktan Revvo 89 lebih tinggi dari Pertalite 90

PinterPolitik.com

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah ambil sikap terkait keluhan penurunan kualitas Pertalite. Sebab, kabar menurunnya kualitas Pertalite mendapat atensi yang cukup besar dari masyarakat. 

Sebelumnya, tersiar informasi bahwa pasca-kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, masyarakat mengeluhkan dugaan adanya penurunan kualitas BBM jenis Pertalite. 

Dilaporkan BBM jenis ini berubah warna menjadi lebih cerah, boros, dan akselerasinya lemah. Bahkan, dilaporkan adanya dugaan kualitas Pertalite lebih rendah dari Revvo-89 dari Vivo, BBM non-subsidi yang beroktan lebih rendah. 

Merespons hal ini, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa pengujian BBM harus dapat divalidasi dan alat yang digunakan haruslah yang sudah terkalibrasi. 

Irto melanjutkan bahwa saat ini Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) telah melakukan pengujian terhadap enam sampel Pertalite di SPBU wilayah Jakarta. Hasilnya, spek Pertalite masih sesuai dengan ketentuan. 

Hmm, harusnya persoalan ini bisa dilihat dari perspektif yang lebih luas – bahwa ini bukan hanya masalah hubungan antara penyedia barang (pemerintah) dengan konsumen (masyarakat) – karena, jika hanya sebatas hubungan ekonomi seperti itu, maka akan berakhir dengan deadlock. 

Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Abdul Hamid melihat fenomena BBM  ini merupakan persoalan struktural yang terkesan memunculkan bias cara pandang yang berbeda. 

Hamid mengandaikan perbedaan sudut pandang ini dengan istilah nalar pemerintah dan nalar publik. Sering kali, nalar pemerintah tidak mengakomodir nalar publik sehingga persoalan sulit ditemukan jalan keluarnya.

Persoalan Pertalite ini akan berakibat buruk jika dibiarkan berlarut-larut, sebab sangat mudah digunakan sebagai alat politik untuk mempertanyakan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

By the way, soal alat kritik pemerintah, jadi nyambung sih kenapa isu Pertalite ini seolah sengaja didorong oleh PKS. Soalnya, kan, PKS bagian dari partai lingkar kekuasaan yang sedang beroposisi dengan pemerintah. 

Tapi, muncul pertanyaan lain. Kenapa kok PKS terkesan menyerang pemerintah, berbeda dengan “calon kawan koalisi” laimnya yang saat ini lebih sering membangun narasi politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 seperti deklarasi capres maupun pertemuan antar-parpol. 

Oh iya, gestur yang ditampilkan PKS ini juga jadi perbincangan loh. Sebagian orang menilai kalau PKS saat ini sudah berbeda dengan PKS sebelum sebagian mantan kadernya – seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah – mendirikan partai baru yaitu Partai Gelora. 

Hmm, jangan-jangan PKS bicara RON Pertalite karena ada hubungannya dengan kadar PKS saat ini. Bisa jadi, PKS saat ini sudah bukan lagi PKS “RON 90”, mulai berkurang menjadi PKS “RON 86” karena udah beda spek-nya. Uppss. Hehehe. (I76)

Warganet mulai komplain soal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina jenis Pertalite di media sosial (medsos). Ada dugaan bahwa, semenjak kenaikan harga BBM, Pertalite terasa lebih cepat habis meski pemakaian sama seperti sebelum harga naik.

Menanggapi isu yang beredar di jagat dunia maya, Pertamina mengklaim bahwa tidak ada spesifikasi yang diubah dari BBM Pertalite. Pertamina menyebutkan bahwa produk-produk BBM sudah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengungkapkan BBM jenis pertalite seharusnya dihapus. Hal ini mengacu pada Permen LHK no. 20 th. 2017 yang menyebutkan bahwa bensin yang beredar di masyarakat seharusnya minimal RON 91, sementara pertalite adalah RON 90. Tidak hanya itu, Sugeng juga menyebut pertamax kemungkinan akan ikut dihapus karena harus mengikuti standar BBM Euro 4.

PinterPolitik.com

“Where the f**k is Kanye when you need him?” – Eminem, “No Love” (2010)

Pernah nggak sih kalian berharap pada satu sosok yang datang paling akhir untuk menyelamatkan kita semua dari satu situasi yang sulit? Jika iya, sebenarnya menjadi wajar.

Bagaimana tidak? Kita sering kali menonton film atau serial yang memang memiliki alur demikian.

Film-film pahlawan super ala Marvel Cinematic Universe (MCU), misalnya, kerap menggunakan alur-alur cerita seperti itu. Saat Tony Stark (Iron Man) dan Nebula tersesat di ruang angkasa, contohnya, datanglah sosok penyelamat yang sangat kuat, yakni Captain Marvel.

Nggak hanya film-film pahlawan super, alur cerita kayak gini juga dipakai lho di kebanyakan anime – salah satunya adalah Naruto: Shippuden (2007-2017). Kala Pain menyerang Desa Konoha, Naruto yang sedang berlatih di Gunung Myoboku akhirnya datang untuk membantu para ninja lainnya melawan anggota Akatsuki tersebut.

Mungkin, kesulitan seperti yang dirasakan Iron Man, Nebula, dan Desa Konoha ini kini sedang juga dirasakan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi – yakni Pertalite dan Solar – dinilai akan berdampak pada masyarakat yang masuk dalam kategori rentan miskin dan miskin.

Sementara itu, ada juga sosok yang dulunya digadang-gadang akan menjadi “ksatria” untuk membersihkan segala persoalan di Pertamina, yakni Komisaris Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Beliau juga dulunya pernah berkomentar bahwa kecil kemungkinan Pertamina akan menaikkan harga BBM hanya untuk mendapatkan untung lebih banyak.

Namun, fakta kini berkata sebaliknya. Ahok pun tampak menghindar ketika ditanyai soal kebijakan ini. “Mohon maaf. Bisa ke Dirut (Direktur Utama),” pungkas Ahok ketika ditanyai pewarta.

Hmm, bukannya dulu katanya Ahok ini jadi “wajah” alias endorser untuk Pertamina ya? Kan, Ibu Dirut Pertamina Nicke Widyawati juga sampai bilang begitu. Kok sekarang malah dilempar ke Dirut?

Apalagi, sebagai tokoh populer, Ahok sebenarnya bisa memanfaatkan celebrityhood-nya untuk mewakili perusahaan BUMN satu ini – mengacu pada tulisan John Street yang berjudul Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation.

Hmm, kalau begini caranya, akankah ada sosok lain yang muncul layaknya Naruto dan Captain Marvel di isu kenaikan harga BBM ini? Akankah ini hanya menjadi harapan dan alur cerita fiktif di film dan anime saja? (A43)

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sebut kemungkinan Presiden Jokowi akan umumkan kenaikan harga BBM pekan depan, untuk pertalite dan solar. Luhut sebut alasannya karena subsidi yang capai Rp 502 triliun telah bebani APBN.

Luhut juga akui kenaikan BBM dapat buat inflasi melonjak, tapi sebut ini adalah keputusan yang harus diambil.

PinterPolitik.com

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko baru saja memberikan sentilan kepada sebagian kelompok masyarakat. Musababnya, masih ada kelompok masyarakat ekonomi atas dan menengah yang menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Moeldoko, mereka bahkan tidak malu menggunakan insentif pemerintah yang sesungguhnya ditujukan untuk kelompok masyarakat kurang mampu yang lebih membutuhkan.

Sentilan itu disampaikan dalam acara bertajuk “Seminar Wawasan Kebangsaan: Strategi Pemerintahan Jokowi Keamanan Nasional”. Disebutnya, ihwal itu membuat beban negara menumpuk dan pemerintah dihadapkan pada dilema ditengah situasi ekonomi yang kurang baik.

Memang, diskursus mengenai kenaikan harga energi belakangan terus mengemuka. Saat harga Pertamax naik misalnya, terdapat peralihan pengguna kendaraan bermotor ke BBM jenis Pertalite.

Pada akhir Mei lalu, pejabat sementara (Pjs.) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebut sekitar 25 persen pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Sayangnya, tujuan untuk mengurangi beban subsidi kemudian terkesan menguap pasca Komisi VII DPR RI menyetujui penambahan kuota Pertalite.

Bukan tanpa solusi, Pertamina sebenarnya telah berupaya menertibkan penggunaan BBM agar tepat sasaran melalui penggunaan aplikasi My-Pertamina. Namun, kritikan berdatangan karena terobosan dengan memaksimalkan teknologi itu dinilai tidak dapat diterapkan secara konsisten dan merata di seluruh Indonesia.

Tidak hanya BBM, subsidi energi berupa gas elpiji 3 kg pun dianggap masih banyak yang salah sasaran. Namun, Irto mengatakan bahwa gagasan penggunaan aplikasi My-Pertamina sebagai syarat untuk pembelian gas melon itu masih dalam tahap pengembangan sistem.

Kendati demikian, satu pertanyaan mendasar muncul, yakni mengapa fenomena salah sasaran subsidi itu dapat terjadi di Indonesia? Lalu, apakah solusi kebijakan untuk mengatasinya memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik tertentu?

Salah Berjamaah?

Sudut pandang masyarakat sebagai konsumen agaknya dapat menjadi pintu masuk analisis untuk memahami mengapa persoalan klasik subsidi salah sasaran dapat terjadi di Indonesia.

Oliver E. Williamson mengemukakan konsep oportunisme konsumen dalam bukunya yang berjudul Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. Konsep itu dijelaskan sebagai tindakan individu (konsumen) yang menggunakan kebebasan statusnya sebagai pembeli untuk kepentingannya sendiri dengan mengorbankan pihak lain.

Menurut Williamson, terdapat tiga penjelasan yang melandasi munculnya sikap itu, yang agaknya sekaligus dapat menjawab perilaku konsumen BBM di Indonesia sebagaimana disentil oleh Moeldoko.

Pertama, karakteristik mendasar konsumen adalah mereka dapat menggunakan berbagai cara memuaskan kepentingan maupun keinginan dalam sebuah interaksi ekonomi.

Kedua, konsumen kerap merasionalisasi begitu saja cara untuk memuaskan kepentingannya, meskipun berbenturan dengan asas-asas seperti keadilan dan kepuasan kebersamaan.

Terakhir, komitmen konsumen untuk membatasi konsumsi dalam koridor ideal menjadi hal yang cukup sulit untuk terealisasi, terutama di negara berkembang.

Ditambah, menurut John Stuart Mill dalam esainya tentang ekonomi politik, disebutkan bahwa manusia adalah homo economicus di mana seseorang memiliki kapasitas tak terbatas untuk membuat keputusan rasional dalam interaksi ekonomi.

James Chen dalam Homo Economicus mengistilahkannya sebagai rasionalitas instrumental ketika manusia akan terus menyempurnakan kepentingannya sebagai konsumen.

Selain dari sisi konsumen, aspek objek konsumsi, yaitu BBM, menjadi ihwal berikutnya yang kiranya turut memengaruhi. Berbeda dengan kebutuhan energi mendasar lain seperti listrik yang penggunaannya diatur dengan tarif, nilai bahan bakar ditentukan oleh harga.

Meskipun belum seratus persen sempurna, pengaturan 13 golongan listrik non-subsidi dan dua golongan listrik bersubsidi tampaknya menjadi lebih mudah untuk memenuhi aspek ketepatan sasaran.

Aspek regulasi kemudian menjadi kata kunci dari pengaturan tersebut dan turut menjadi pemantik berikutnya mengapa subsidi yang salah sasaran jamak terjadi di konsumsi BBM negara +62.

Realitas di lapangan – yaitu oportunisme konsumen dan hakikat penetapan nilai BBM – kiranya memiliki keterkaitan dengan rumitnya pembuatan regulasi yang mengatur penyaluran subsidi secara tepat.

Penentuan harga BBM oleh Pertamina sendiri ditentukan oleh Indonesia Crude-Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah, kurs rupiah, pungutan pajak, wilayah operasional, dan kebijakan pemerintah – termasuk regulasi.

Mengacu pada apa yang dikemukakan Chen, rasionalitas instrumental (sisi konsumen) akan selalu berbenturan dengan rasionalitas nilai, yakni aspek regulasi serta kebijakan pemerintah yang pada hakikatnya “tidak pernah sempurna”.

Kendati demikian, pemerintah – termasuk Moeldoko – kemungkinan cukup memahami perilaku konsumen Indonesia yang oportunis plus rumitnya “menyempurnakan ketidaksempurnaan” regulasi maupun kebijakan dalam konteks subsidi BBM yang tak tepat sasaran.

Selain pemahaman atas penyebab fenomena subsidi yang salah sasaran, di titik ini dapat dipahami pula mengapa ketidaksempurnaan kebijakan dan regulasi bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Kiranya bukan rahasia lagi ketika mengatakan bahwa harga BBM dan subsidinya kerap menjadi variabel seksi dalam dinamika politik dan pemerintahan.

Kandidat calon presiden (capres) misalnya, kerap mengklaim mampu menurunkan harga BBM untuk menarik simpati. Sementara bagi pemerintah yang berkuasa, harga BBM yang terjangkau kerap menjadi salah satu indikator kepuasan masyarakat yang bermuara pada dukungan politik.

Oleh karena itu, penentuan regulasinya tidak jarang memiliki tendensi politis tertentu untuk memengaruhi masyarakat dalam aspek sosio-politik.

Korelasi itu, selaras dengan apa yang dikemukakan pakar hukum terkemuka asal Amerika Serikat (AS), Roscoe Pound, ketika menyebut hukum adalah alat rekayasa sosial dan alat kontrol.

Dengan kata lain, solusi berupa kebijakan serta regulasi pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan terkait BBM, bisa saja memiliki irisan dengan kepentingan politik tertentu.

Berangkat dari situ, solusi untuk mengatasi subsidi BBM salah sasaran yang dikemukakan Moeldoko kiranya cukup menarik untuk ditelaah lebih dalam. Mengapa demikian?

Ujung-Ujungnya Aplikasi?

Menyiapkan skema baru atas subsidi BBM menjadi jalan keluar yang dimunculkan pemerintah melalui Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu menyebut insentif materiil sedang didesain agar dapat langsung menyentuh masyarakat atau konsumen yang membutuhkan.

Jika benar-benar diwujudkan, solusi itu sendiri tampaknya akan bermuara kepada semacam bantuan langsung tunai, dan harga seluruh jenis BBM boleh jadi tak lagi akan mendapat subsidi di saat bersamaan.

Akan tetapi, skema itu kemungkinan tidak akan berjalan mulus seperti yang diharapkan dengan mengacu pada “hakikat ketidaksempurnaan kebijakan” dan rekam jejak pemanfaatan bantuan tunai yang jamak tidak sesuai peruntukannya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa solusi dari Pertamina dengan memaksimalkan aplikasi seperti My-Pertamina ujung-ujungnya akan jadi jalan ninja pemerintah.

Terlebih, penerima bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial sebelumnya diminta memasang aplikasi bernama Cek Bansos untuk memantau kepesertaan.

Namun, pemanfaatan aplikasi bukan hanya memiliki potensi masalah dari konsistensi dan cakupan akses, tetapi juga dari berbagai data konsumen yang diinput ke dalamnya.

Selain peluang untuk diretas dan disalahgunakan, peneliti keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CissRec) Ibnu Dwi Cahyo menyebut data tersebut bisa digunakan untuk kepentingan politik melalui analisis perilaku pengguna.

Hal itu juga dijabarkan William David Watkin dalam Cambridge Analytica Used our Secrets for Profit dengan memberikan sampel kasus peran konsultan politik Cambridge Analytica di pemilihan umum (Pemilu) AS 2016.

Saat itu, Cambridge Analytica mengaku “memanfaatkan” algoritma dari 87 juta data pengguna Facebook untuk memprediksi perilaku pemilih berdasarkan aktivitas digital, usia, aspek geografis, hingga isu yang diminati.

Dengan begitu, konsultan politik asal Britania itu bisa menentukan bagaimana cara dan sasaran kampanye bagi seorang politikus yang membayar jasa mereka, termasuk dugaan sokongannya terhadap Donald Trump tujuh tahun silam.

Apa yang dijelaskan Watkin kiranya dapat menjadi antisipasi bersama dari maraknya penggunaan aplikasi digital – yang meminta berbagai data pribadi – dengan dalih solusi atas persoalan tertentu saat ini.

Kendati demikian, dengan diiringi antisipasi, berbagai solusi yang diupayakan pemerintah kiranya harus terus didukung masyarakat. Apalagi yang terkait kepentingan bersama seperti menekankan rasionalitas nilai dalam penggunaan BBM sesuai peruntukannya.

Diharapkan, gagasan yang disampaikan oleh Moeldoko untuk mengatasi permasalahan laten subsidi BBM tak tepat sasaran juga dapat benar-benar menjadi solusi pamungkas dan tak memiliki kepentingan apapun di baliknya. (J61)