PinterPolitik.com

Dalam beberapa bulan terakhir, perbincangan tentang potensi Perang Dunia III menjadi perhatian banyak orang. Satu pemantik besarnya mungkin adalah Perang Rusia-Ukraina yang memang sudah berlangsung lebih dari delapan bulan dan mulai berdampak pada beberapa hal secara global.

Akibat perang tersebut, dunia disadarkan bahwa ternyata dalam era perdamaian ini perang masih merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, tidak sedikit juga negara yang semakin memperkuat pertahanannya dengan menaikkan anggaran pertahanan dan membeli sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista).

Salah satunya mungkin adalah Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yang belakangan terlihat semakin gencar membeli jet-jet tempur canggih. Selesai menandatangani perjanjian jet Dassault Rafale, Prabowo juga tampak semakin mantap membeli jet tempur asal Amerika Serikat (AS), F-15 EX, setelah berkunjung ke Negeri Paman Sam beberapa waktu lalu.

Tidak hanya aktif mencari alutsista canggih, belakangan Prabowo juga mulai menyuarakan betapa pentingnya suatu negara untuk sadar tentang kepentingan pertahanannya di era yang rawan ini. Dalam sebuah acara, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut mengatakan bahwa sebuah negara dipastikan akan punah jika tidak komitmen investasi di bidang pertahanan.

Belajar dari sejarah, Prabowo menyoroti ada beberapa kerajaan di zaman dulu yang kaya raya namun terpaksa hancur karena ia tidak memiliki militer yang kuat. Oleh karena itu, ia pun mewanti-wanti bahwa investasi pertahanan adalah suatu keniscayaan, bukan persoalan suka ataupun tidak suka, karena, menurutnya, perang adalah ancaman yang akan selalu ada selama manusia selalu berkeinginan memaksakan kehendaknya pada orang lain.

Nah, mengingat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin hari semakin dekat, dan Prabowo adalah salah satu calon presiden (capres) yang paling sering dibicarakan, semua ini tentu memancing pertanyaan: perubahan seperti apa dari aspek pertahanan yang akan terjadi pada Indonesia jika mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu jadi presiden?

Indonesia Jadi Lebih ‘Realis’?

Di dalam studi Hubungan Internasional, ada satu pandangan politik yang begitu populer, yakni realisme. Singkatnya, realisme ini melihat bahwa secara prinsip politik internasional sifatnya adalah anarkis – tidak ada yang benar-benar bisa mengatur perilaku suatu negara (apalagi negara besar) karena kekuatan negara (seperti militer dan jumlah populasi) adalah bentuk kekuatan yang tertinggi, bukan perjanjian internasional ataupun relasi bisnis.

Dan seperti yang dikatakan sejarawan Yunani kuno, Thucydides, realisme mengartikan: “mereka yang kuat bisa melakukan apa saja, sementara mereka yang lemah sudah seharusnya menderita”.

Pandangan Thucydides ini pun seakan diamini oleh Prabowo. Dalam acara yang sama dengan yang dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, Prabowo mengatakan bahwa hukum manusia adalah pihak yang lemah akan selalu diinjak-injak dan pihak yang lemah akan selalu dijajah.

Mungkin, secara sekilas, apa yang dikatakan Prabowo ini dinilai seperti sebuah pernyataan yang berniat menakut-nakuti orang. Namun, kalau kita berusaha memahami konteks pemikiran di baliknya, narasi yang disampaikan Prabowo tentang pentingnya kekuatan militer memiliki akar historis yang panjang.

Seperti yang diketahui, Prabowo adalah pendiri salah satu partai politik (parpol) terbesar saat ini, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), satu-satunya parpol yang memiliki kalimat “Indonesia Raya” di namanya. Dan sesuai yang diterangkan dalam video PinterPolitik berjudul Prabowo Ingin Indonesia Jadi Ekspansionis?, di era Presiden Soekarno kalimat Indonesia Raya bermakna lebih dari sekadar judul lagu saja, tetapi juga merepresentasikan mimpi besar Indonesia menjadi negara yang punya pengaruh meliputi seluruh wilayah Melayu, termasuk Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Dan memang, secara tidak langsung akar Partai Gerindra pun sebenarnya terinspirasi dari sebuah parpol bernama Partai Indonesia Raya (Parindra), sebuah partai yang berdiri di atas ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap kolonialisme di awal-awal masa kemerdekaan.

Uniknya, meski menentang penjajahan, partai ini di satu sisi mengagumi kebangkitan kekuatan seperti Jepang ketika Perang Dunia II, dan melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin bisa beresonansi pada Indonesia Raya. Sebagai informasi, kakek Prabowo yang bernama Margono Djojohadikusumo pernah menjadi anggota dan aktivis partai ini. 

Aboeprijadi Santoso dalam tulisannya Gerindra and ‘Greater Indonesia’, menilai bahwa sepertinya Prabowo melalui Gerindra memang kemungkinan mewariskan mimpi besar Indonesia Raya Parindra dalam Gerindra. Ini dibuktikan dengan sejumlah hal seperti penggunaan Garuda dalam logo Gerindra dan kampanye-kampanye Prabowo pada Pilpres 2019 yang berusaha membangkitkan semangat kebesaran Indonesia ala Soekarno.

Oleh karena itu, jika Prabowo jadi presiden pada Pilpres 2024 nanti, bukan tidak mungkin Indonesia melalui penguatan investasi pertahanan akan dibawa Prabowo menjadi sebuah negara yang berambisi kembali mewujudkan mimpi Indonesia Raya dan kembali juga menjadi “Macan Asia”. Mungkin, semua itu tidak akan dilakukan melalui ekspansi militer, melainkan melalui pamor kebesaran alutsista dan gairah diplomasi.

Bicara tentang diplomasi, gaya diplomasi yang dilakukan Prabowo selama jadi Menhan juga bisa jadi perandaian besar kita dalam mengira-ngira akan seperti apa Indonesia bila Prabowo jadi Presiden. Seperti yang dijelaskan dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Indonesia Terpandang Jika Prabowo Presiden?, dari tiga jenis diplomat yang dikategorikan Corneliu Bjola dalam tulisannya yang berjudul Diplomatic Leadership in Times of International Crisis, yakni maverick, congregator, dan pragmatist, Prabowo sepertinya adalah tipe pemimpin diplomat maverick.

Seorang diplomat maverick adalah mereka yang menjalankan manuver diplomasinya berdasarkan visi besar yang multi-aspek, berbeda seperti diplomat congregator yang hanya mengincar konsensus atau perdamaian saja, ataupun diplomat pragmatist yang hanya mengutamakan investasi dan aspek untung rugi ekonomi dalam suatu aksi diplomasi.

Dengan sejumlah manuver diplomasi dalam mendapatkan alutsista serta sangat aktif dalam melakukan kunjungan luar negeri (bahkan lebih dari Jokowi sekalipun), bukan tidak mungkin seorang diplomat maverick seperti Prabowo jika jadi presiden akan sangat mengubah gaya politik luar negeri Indonesia.

Berbeda seperti Jokowi yang politik luar negerinya cenderung selalu mencari posisi aman, jarang mengambil peran besar dalam forum internasional (contohnya tidak pernah hadir dalam sidang Majelis Umum PBB), politik luar negeri Prabowo mungkin akan lebih menitikberatkan peran aktif Indonesia dalam kancah internasional, terutama bila bisa memperkuat kekuatan negaranya dalam berbagai aspek, seperti pertahanan dan keamanan, tidak hanya ekonomi.

Dengan demikian, jika Prabowo jadi presiden, Indonesia tidak hanya akan lebih mementingkan kekuatan negaranya (dalam aspek realis), tapi bisa juga memanfaatkan prinsip politik luar negeri bebas aktif secara maksimal dalam cara yang sedemikian rupa agar Indonesia bisa menjamin eksistensinya dalam keadaan dunia yang semakin memprihatinkan.

Lantas, pertanyaan besar terakhir yang belum sempat kita jawab adalah apakah gaya kepemimpinan yang seperti ini memang cocok untuk Pilpres 2024 nanti.

2024 Tahunnya Pemimpin Militer?

Pada bagian awal tulisan ini dijelaskan bahwa kekhawatiran publik terhadap potensi perang besar beberapa waktu ke belakang sepertinya memang meningkat. Tidak hanya konflik yang terjadi di Ukraina, ketegangan militer pun kini mulai terjadi di Benua Asia dan Afrika, dengan memanasnya hubungan politik antar negara terkait isu Taiwan, Laut China Selatan (LCS) dan Iran, misalnya.

Oleh karena itu, seperti kata George W.F. Hegel, setiap zaman kehidupan pasti akan memiliki apa yang disebut sebagai zeitgeist atau roh zaman, yang didorong oleh kebutuhan masing-masing era peradaban akibat isu-isu besar yang tengah jadi perhatian internasional. Terkait itu, melihat bahwa permasalahan diplomasi pertahanan dan geopolitik kini jadi hal yang semakin penting, maka seorang presiden dengan latar belakang militer seperti Prabowo mungkin memang jadi hal yang perlu kita renungi bersama.

Terlebih lagi, seperti apa yang dijelaskan lembaga konsultan manajemen McKinsey & Company dalam serial Leadership Lessons from the Military, seorang pemimpin militer memiliki keunggulan tersendiri dibanding pemimpin sipil karena mereka memang sudah dididik untuk bisa mengambil keputusan yang  genting di tengah keadaan krisis.

Kalau seandainya keadaan dunia memburuk (karena memang tidak akan ada yang tahu) lalu sebuah perang besar tidak terhindarkan, maka tentu kita akan berharap memiliki pemimpin yang bisa membawa Indonesia mengarungi pertempuran tanpa kerugian besar, bahkan kalau bisa tidak terlibat langsung dengan perang besar yang terjadi.

Dengan demikian, melalui interpretasi ini kita sepertinya bisa mengambil kesimpulan bahwa sosok pemimpin militer seperti Prabowo yang mengenal betul pentingnya aspek pertahanan dan keamanan negara adalah tipe presiden yang dibutuhkan Indonesia pada 2024 nanti jika kita memang ingin bersiap diri menghadapi keadaan geopolitik dunia yang semakin tidak pasti.

Tapi bila Prabowo jadi presiden, kira-kira siapa yang jadi Menhan di kabinetnya ya? Well, itu akan jadi topik tulisan selanjutnya. (D74)

PinterPolitik.com

Pada tanggal 8 September 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dirinya baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura.

FIR ini adalah daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan serta pelayanan navigasi penerbangan diberikan. Perjanjian FIR yang dijalin dengan Singapura mencakup ruang udara di sekitar Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna yang sejak tahun 1946 didelegasikan ke Singapura karena pada saat itu Indonesia belum memiliki teknologi navigasi penerbangan memadai.

Ya, sederhananya Perpres yang baru diteken Jokowi adalah tentang pengembalian kontrol udara wilayah teritorial Indonesia dari Singapura yang sebenarnya sudah diusahakan sejak tahun 1990. Karena itu, pantas bila Jokowi dan pemerintah membuat kabar ini sebagai sebuah kabar yang menggembirakan.

Tapi, apakah benar penandatanganan ini adalah sebuah kesuksesan bagi Indonesia?

Yang menarik dari perjanjian FIR Indonesia-Singapura adalah ternyata disebutkan bahwa masih ada pendelegasian kontrol navigasi udara kepada Singapura di wilayah-wilayah tadi, khususnya dalam ketinggian 0-37.000 kaki, sementara kekuasaan Indonesia hanya dari 37.000 kaki ke atas di Kepri dan Natuna.

Walau menjadi bahan kritikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa itu tidak akan menjadi masalah karena Singapura masih membutuhkan approach-line ketika ada pesawat yang mau masuk ataupun keluar Singapura.

Kemudian, yang sedikit tertutup dibalik Perpres FIR adalah perjanjian dengan Singapura sebenarnya tidak hanya semata terkait FIR saja. Tetapi berdasarkan pertemuan di Pulau Bintan Januari lalu, terdapat dua perjanjian lagi yang turut akan diratifikasi oleh Indonesia dan Singapura, yakni Perjanjian Ekstradisi dan Defense Cooperation Agreement (DCA), yang juga pantas untuk dikritik masing-masingnya.

Lantas, apakah penekenan Perpres FIR merupakan sebuah pencapaian besar bagi Indonesia, seperti yang dikatakan Jokowi, atau justru ada kekalahan tersembunyi yang tidak ditunjukkan ke publik?

Sebuah Blunder Diplomasi?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura adalah perjanjian yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana lintas negara, termasuk koruptor-koruptor Indonesia yang kabur ke Singapura.

Sementara, DCA adalah perjanjian pertahanan Indonesia-Singapura yang berisi sejumlah poin menarik, seperti peluang saling berbagi pengetahuan militer dan intelijen dan latihan militer bersama.

Untuk saat ini, Luhut menyebutkan bahwa Perjanjian Ekstradisi dan DCA Indonesia-Singapura tengah dalam proses ratifikasi di DPR. Tapi, dari mana datangnya Perjanjian Ekstradisi dan DCA tersebut, dan mengapa mereka menjadi hal yang penting dalam persoalan kesepakatan FIR Indonesia-Singapura?

Well, dua perjanjian tersebut sebenarnya sudah lama diperbincangkan, setidaknya sejak 1998, tapi keduanya baru pertama kali disepakati oleh mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007. Namun sayang, kala itu perjanjian-perjanjian tersebut ditolak dan tidak diratifikasi oleh DPR lantaran banyak yang melihat bahwa DCA akan mengancam kedaulatan Indonesia.

Nah, ketika Jokowi kembali membahas FIR dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada Januari lalu, perbincangan tentang Perjanjian Ekstradisi dan DCA ini kembali muncul, dan turut disepakati oleh kedua negara. Akan tetapi, bisa diinterpretasikan bahwa ini sebenarnya merupakan suatu kesalahan diplomasi yang cukup besar. Mengapa?

Pertama, DCA mampu menjawab salah satu keresahan terbesar Singapura dalam aspek pertahanan, yakni kekurangan wilayah untuk instalasi, latihan, dan field-of-view militernya. Namun bagi Indonesia, apa yang kita dapatkan dari DCA mungkin tidak sepadan dengan yang kita berikan pada Singapura.

DCA tersebut memang menyebutkan bahwa akan ada keterbukaan dialog dalam aspek pertahanan dan peluang transfer teknologi, namun Singapura mendapatkan akses aktivitas militer luas yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka rasakan. Terlebih lagi, dengan mengizinkan militer Singapura untuk melakukan latihan militer di wilayah Indonesia, Indonesia tampak merelakan risiko ancaman kedaulatan hanya demi mencapai kesepakatan FIR.

Brandon J. Kinne dalam tulisannya Defense Cooperation Agreements and the Emergence of a Global Security Network menilai bahwa meski DCA adalah perjanjian pertahanan yang fleksibel, -karena tidak menuntut negara yang terlibat untuk membela satu sama lain dalam polemik internasional- DCA sesungguhnya adalah salah satu bentuk perjanjian pertahanan yang berbahaya.

Ini karena DCA memiliki keuntungan yang dimiliki pakta pertahanan pada umumnya, yakni berbagi informasi, penggunaan wilayah, dan teknologi, tetapi DCA tidak memiliki “asuransi” yang dimiliki pakta pertahanan konvensional, yakni kekuatan untuk mengikat pihak-pihak yang bersangkutan jika muncul ancaman kedaulatan yang mengancam salah satu negara.

Lalu, Brandon juga menyebutkan tidak ada jaminan bahwa informasi yang didapatkan melalui DCA tidak dieksploitasi hanya untuk kepentingan salah satu negara saja.

Kedua, terkait perjanjian ekstradisi. Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan perjanjian yang disebut tengah diusahakan diratifikasi oleh DPR tersebut sebenarnya tidak menguntungkan Indonesia. Hal tersebut karena besar kemungkinannya para buronan yang diincar melalui Perjanjian Ekstradisi justru sudah kabur terlebih dahulu ketika pertama kali desas-desus perjanjian tersebut dibunyikan.

Terlebih lagi, pengamat pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, pada Januari lalu sempat mengatakan bahwa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura hanya berlaku pada kasus-kasus setelah tahun 2004, sementara untuk sebelum itu, tidak termasuk dalam perjanjian.

Jika hal ini masih benar, maka bisa dikatakan bahwa PM Lee sesungguhnya telah melakukan manuver diplomatik yang sangat cerdik. Pertama, karena kita menukar risiko kedaulatan dengan buronan yang mungkin sudah kabur, dan kedua, karena sebagian kasus besar koruptor yang kabur ke Singapura sebenarnya terjadi sebelum tahun 2004. Pada akhirnya, perjanjian yang disepakati dengan Singapura ini berlaku layaknya sebuah kado kosong.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa paket tiga perjanjian Indonesia dan Singapura ini sebenarnya akan berujung pada dua skenario:

Pertama, jika Indonesia meratifikasi, Singapura akan menang, dan Indonesia berpotensi dirugikan (karena pergadaian kedaulatan di DCA demi FIR dan Ekstradisi).

Kedua, jika tidak meratifikasi, Singapura akan status quo atau tidak berubah kedudukannya, tapi Indonesia berpotensi akan tetap kalah (karena FIR kemungkinan akan dipersulit).  

Padahal, dalam konsep game theory yang disampaikan Neumann dan Morgenstern dalam bukunya Theory of Games and Economic Behaviour, hasil yang seharusnya dikejar dalam perundingan diplomasi adalah antara menang total atau seri. Sementara itu, hasil yang harusnya paling dihindari adalah skenario di mana lawan runding kita tetap memegang bargaining power dan sanggup “mencekik” kita untuk merundingkan perjanjian yang serupa di masa depan.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa dalam polemik tiga perjanjian dengan Singapura ini Indonesia sebenarnya dalam posisi yang merugi, baik dalam skenario meratifikasi, atau menolak ratifikasi.

Lantas, jika skenario-skenario ini memang benar, kenapa perjanjian ‘fatal’ ini bisa terjadi?

Ada Masalah Prinsip Diplomasi?

Dalam diplomasi antar-negara, tentu yang menjadi aktor utama adalah presiden, sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) hanya mengolah dan mengikuti arahan darinya.

Dan menurut Margarett G. Hermann dalam tulisannya Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders, kepribadian dan latar belakang seorang presiden sangat berperan besar dalam perilaku politik internasional sebuah negara. Karena itu, wajar bila identifikasi permasalahan diplomasi Indonesia dilakukan dengan menelusuri gaya kepemimpinan Jokowi itu sendiri.

Mohamad Rosyidin dalam tulisannya Gaya Diplomasi Jokowi dan Arah Politik Luar Negeri RI, menilai bahwa Jokowi memiliki pandangan politik luar negeri yang cenderung pragmatis dan perjanjian bilateralnya seringkali hanya diambil dari aspek untung rugi ekonomi.

Padahal, dalam politik internasional keuntungan ekonomi hanya salah satu hal yang perlu dikejar, namun masih banyak hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, seperti aspek geostrategis, citra negara, dan perlunya menjaga bargaining power.

Beberapa orang menduga bahwa gaya diplomasi yang seperti itu mungkin berasal dari karakter Jokowi sebagai seorang pebisnis sebelum masuk ke dalam politik. Well, pandangan tersebut sebenarnya bisa dijustifikasi.

David Davenport dalam tulisannya Why Business CEOs Don’t Make Effective Political Leaders, di laman Forbes menyebutkan bahwa umumnya seorang pebisnis tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang cocok dalam jabatan politik. Hal ini karena mindset seorang pebisnis umumnya adalah untuk menciptakan strategi agar ia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa membuat dirinya terlihat buruk.

Sementara itu, sebuah jabatan politik membutuhkan seseorang yang mampu berpikir multidimensi. Boleh saja sejumlah kebijakan yang ditelurkannya menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi pejabat publik tersebut juga harus memikirkan dimensi-dimensi lain yang bisa dikembangkan secara bersamaan dan tidak rusak akibat ambisi egosentrisnya.

Pada akhirnya, tentu ini semua ini hanya interpretasi belaka. Namun, jika memang benar bahwa beberapa hambatan diplomasi Indonesia muncul akibat gaya diplomasi seorang pebisnis, mungkin, di 2024 nanti Indonesia membutuhkan pembaruan dengan sosok kandidat yang memiliki spesialisasi dalam diplomasi dan geopolitik. (D74)

Prabowo berencana libatkan pelajar dan mahasiswa. Bentuk program komponen cadangan (komcad) Mulai dari SMP hingga perguruan tinggi, sifatnya sukarela dan bukan wajib militer. Jadikan program Komcad AS sebagai rujukan

PinterPolitik.com

Sesuai namanya, Komando Teritorial (Koter) adalah sebutan untuk satuan TNI AD yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan suatu wilayah (teritori). Untuk Komando Distrik Militer (Kodim) sendiri membawahi pertahanan di wilayah setingkat kabupaten atau kota.

Menurut Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), pembentukan 31 Kodim baru ini dilatarbelakangi oleh kepentingan militer/pertahanan, yaitu menjaga keutuhan negara dari pusat hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan terisolir (3T).

Namun, sejak reformsai, penambahan Koter baru yang dilakukan TNI sering menimbulkan pro-kontra dan bahkan menuai kritik penolakan dari beberapa pihak.

Lalu, apa yang sebenarnya menjadi motif pendirian 31 Kodim baru ini? Mengapa Ambon dan Papua yang dipilih?

View this post on Instagram

TNI AD berencana mendirikan 31 Kodim baru di Papua dan Ambon Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #TNI #tni #kodim #papua #ambon #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 17, 2019 at 2:06am PDT

Pro-Kontra Komando Teritorial

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), TNI memang terus menambah postur kekuatannya di wilayah timur Indonesia.

Jika sebelumnya TNI sudah meresmikan empat satuan baru di Makassar, Sorong, dan Biak, kali ini giliran Ambon dan Papua yang kembali menjadi target.

Menurut Evan A. Laksmana, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), ada beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan postur kekuatan TNI di Indonesia Timur.

Pertama, adanya ancaman keamanan-pertahanan di Indonesia timur. Sepanjang sejarah memang wilayah timur Indonesia tidak lepas dari konflik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.

Ambil contoh sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia, konflik etnik-agama di Poso dan Ambon, hingga separatisme yang masih terjadi di Papua.

Kedua, adanya usaha TNI untuk lebih mengawasi dan mengontrol Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang terbentang dari Laut Timor, Laut Banda, hingga Samudera Pasifik.

Ketiga, kebutuhan untuk mengatasi surplus prajurit dengan menambah struktur organisasi dan jabatan yang tersedia. Alasan ini cukup masuk akal karena saat ini terjadi surplus ratusan perwira menengah di tubuh TNI, khususnya AD.  

Kodim biasanya dikepalai oleh perwira berpangkat kolonel ataupun letnan kolonel (letkol), tergantung dari tipe Kodim tersebut. Oleh karena itu, penambahan 31 Kodim secara otomatis akan  memunculkan puluhan jabatan baru yang bisa digunakan oleh TNI AD untuk menyalurkan perwira-perwiranya yang selama ini tidak kedapatan jabatan struktural (non-job).

Kebutuhan akan Koter juga tidak lepas dari kondisi wilayah 3T yang terkadang pembangunannya sangat mengandalkan Koter TNI AD di tingkat kecamatan dan desa, yaitu Komando Rayon Militer (Koramil) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Koter sering kali menjadi satu-satunya representasi pemerintah di wilayah 3T, sehingga kehadirannya dibutuhkan dan dinanti-nanti oleh masyarakat sekitar. Kondisi dan peran sentral Koter juga diakui oleh Jokowi salah satunya dengan menaikkan tunjangan Babinsa hingga 700 persen.

Di sisi lain, dalam beberapa kasus penambahan Koter yang ingin dilakukan oleh TNI AD menuai kritik hingga penolakan dari beberapa pihak.

Dalam rencana pembangunan Komando Resor Militer (Korem) di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, penolakan dilakukan baik oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat.

Penolakan yang sudah terjadi setidaknya sejak tahun 2008 ini muncul karena penambahan postur TNI AD dianggap tidak sesuai dengan rencana pertahanan nasional yang seharusnya merampingkan jumlah Koter.

Penolakan juga terjadi karena masyarakat tidak melihat adanya urgensi keamanan di NTT yang membutuhkan adanya tambahan markas TNI serta trauma akan pengalaman pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan TNI selama masa Orde Baru (Orba).

Pemerintah juga pernah dikritik terkait penambahan Koter di Papua Barat, yaitu Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII Kasuari. Direktur Eksekutif Imparsial pada saat itu, Poengky Indarti, berpendapat bahwa penambahan Koter ini justru mencederai reformasi TNI.

Penambahan Koter ini juga dianggap Poengky tidak sesuai dengan visi poros maritim dunia Jokowi yang seharusnya mengutamakan pembangunan kekuatan matra laut dan udara, bukan darat.

Mundurnya Reformasi?

Sebagai produk yang kental dengan unsur Orba dan Dwifungsi ABRI, keberadaan Koter memang selalu diwarnai oleh pro dan kontra. Tetap dipertahankannya Koter sering dilihat sebagai jalur masuknya TNI dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat sipil.

Cakupan Koter yang ada di setiap level pemerintahan daerah memberikan peluang digunakannya Koter sebagai alat politik praktis, hal yang memang terjadi pada masa Orba, khususnya untuk memastikan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilihan Umum.

Koter juga menyediakan kesempatan bagi prajurit TNI untuk mendapatkan apa yang dinamakan oleh Benjamin H. Beets sebagai off-budget income alias pendapatan di luar anggaran.

Dalam tesisnya tersebut, Beets menjelaskan bahwa Koter memungkinkan prajurit TNI melakukan kegiatan bisnis secara besar karena struktur Koter yang mencakup provinsi hingga ke desa.

Koter memungkinkan terbentuknya jaringan antara prajurit TNI dengan pengusaha lokal untuk kemudian menjadi sumber pemasukan bagi oknum tertentu, baik melalui aktivitas legal maupun ilegal.

Selain masalah keterlibatan TNI dalam aspek sosial, politik dan ekonomi, penambahan Koter juga dinilai tidak tepat dari sisi anggaran pertahanan.

Berapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berpendapat bahwa pembentukan Koter baru, khususnya Kodam, memerlukan biaya tinggi yang dinilai tidak tepat ditengah terbatasnya anggaran negara.

Dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia, pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhamad Haripin, juga mengatakan bahwa struktur komando teritorial yang gemuk berdampak negatif pada alokasi anggaran pertahanan.

Lalu, selain kebutuhan masyarakat wilayah 3T terhadap Koter, dengan semua kritik dan penolakan diatas, apakah ada alasan lain tetap dipertahankan dan ditambahnya jumlah Koter?

Presiden Jokowi dalam pernyataannya mengatakan bahwa Koter masih diperlukan karena memiliki peran untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman keutuhan bangsa dan negara.

Sedangkan menurut Mayjen Arief Rachman, ketika dirinya menjabat sebagai Komandan Seskoad, fungsi deteksi dini bukanlah satu-satunya alasan perlunya Koter untuk dipertahankan.

Ia mengatakan bahwa Koter memiliki peran penting dalam membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan dan memberdayakan unsur pertahanan di masing-masing wilayah Koter tersebut.

Pendapat berbeda datang dari Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo, yang pernah menyarankan agar dilakukan restrukturisasi Koter. Menurut mantan Kepala Staf Teritorial TNI ini, Koter di level desa, kecamatan, kelurahan, dan kabupaten-kota sebaiknya dihapus karena tidak memiliki fungsi pertahanan.

Wiranto membantah Perpres no 37 tahun 2019 akan mengembalikan dwifungsi militer jaman Orde Baru

Nantikan artikel selengkapnya di https://t.co/xcS6dRiOpe pic.twitter.com/CwnXKPAtZe

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 9, 2019

Sepanjang sejarah Indonesia, pengurangan Koter hanya pernah terjadi ketika L.B Moerdani menjabat sebagai Panglima ABRI. Melalui kebijakan reorganisasinya, Moerdani mengurangi jumlah Kodam dari 16 menjadi 10.

Urusan Koter sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomr 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penggelaran kekuatan TNI harus menghindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang masuknya kepentingan politik praktis dan tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah.

Pun ketika Rancangan UU ini disusun pada tahun 2004, pernah ada wacana dari tim perumusnya untuk menghapuskan Koter dari struktur organisasi TNI. Namun, hal ini tidak terjadi. Sejak tumbangnya Orba, jumlah Koter bahkan terus bretambah.

Urusan Koter memang rumit, namun ada pula argumentasi untuk mempertahankannya, ada argumentasi untuk menghapusnya.

Di satu sisi Koter memiliki dampak positif bagi permasalahan surplus prajurit TNI dan mendorong pembangunan wilayah 3T. Di sisi lain Koter juga menggerus anggaran serta menjadi celah politik dan bisnis TNI.

Menyambut periode pemerintahan yang baru, urusan Koter akan sangat bergantung pada perhatian dan kontrol Jokowi terhadap TNI.

Selama ini Jokowi terlihat tidak terlalu mencampuri urusan militer dan memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda TNI yang, bagi sebagian pihak, bertentangan dengan semangat reformasi. Tampaknya hal ini terjadi karena sang presiden tak ingin kehilangan dukungan politik dari TNI jika menghambat program-program mereka.

Penambahan Koter nampaknya tidak akan berhenti di sini. Selain 31 Kodim, Pemerintah maupun TNI sudah mengutarakan keinginannya untuk menambah Koter lain, salah satunya Kodam baru di NTT. (F51)

PinterPolitik.com

“The game is off balance, I’m back on my sh*t” – J. Cole, penyanyi rap asal AS

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Menhan AS Shanahan disambut dan ditemui oleh Menhan Indonesia Ryamizard Ryacudu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai persoalan yang dihadapi kedua negara, termasuk pemasalahan terorisme.

Ryamizard mengklaim bahwa saat ini terdapat pertumbuhan ancaman terorisme yang dihadapi oleh kedua negara. Ancaman ini datang dari kelompok radikal gelombang ketiga yang dianggapnya merupakan kelompok yang melarikan diri dari kekalahan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan Daesh di Timur Tengah.

Atas dasar tersebut, Shanahan sepakat bahwa Departemen Pertahanan AS akan mengadakan latihan bersama dengan Kopassus Unit 81 yang secara khusus menangani aksi-aksi teror di Indonesia. Keputusan yang kemungkinan mulai dilaksanakan tahun depan tersebut menandai berakhirnya hubungan buruk antara militer AS dan TNI yang sempat diembargo akibat tuduhan pelanggaran HAM di Timor Leste pada tahun 1999.

2 of 2: This year we celebrate 70 years of U.S.-Indonesian diplomatic relations. I look forward to engaging with MinDef Ryamizard Ryacudu to reaffirm U.S. commitment to a strong and continuing military partnership ahead of the #ShangriLaDialogue. #IndonesiaUSA70th

— Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) May 30, 2019

Namun, uniknya, kunjungan tersebut juga dilakukan di tengah-tengah situasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang sedang memanas. Ryamizard sendiri menyebutkan bahwa mereka juga membahas mengenai sengketa Laut China Selatan yang banyak melibatkan negara-negara Asia Tenggara – di mana Indonesia juga dianggap terlibat di dalamnya.

Sebelumnya, situasi politik di kawasan Indo-Pasifik memang sedang memanas akibat adanya kapal-kapal perang AS yang beberapa kali melintasi wilayah laut yang diperebutkan tersebut. Situasi juga semakin memanas akibat adanya Perang Dagang antara AS dan Tiongkok.

Panasnya isu Laut China Selatan dan Perang Dagang AS-Tiongkok ini pada akhirnya juga meluber ke pertemuan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue yang sebenarnya merupakan pertemuan yang membahas isu di bidang keamanan dan pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Tiongkok, Jenderal Wei Fenghe, mengkritik AS yang berusaha mem-bully negaranya.

Terlepas dari semakin tegangnya hubungan AS-Tiongkok, beberapa pertanyaan terkait Indonesia pun kemudian timbul. Apa maksud sebenarnya di balik kunjungan Shanahan? Lalu, apakah hal ini berkaitan dengan manuver dan kebijakan baru Jokowi?

Balancing?

Maksud di balik kunjungan Shanahan ke Indonesia bisa dipahami sebagai upaya balancing (menyeimbangkan) kekuatan antara AS dan Tiongkok. Bagi AS maupun Indonesia, upaya ini dilakukan untuk menghambat pengaruh besar Tiongkok.

John J. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul “Reckless States and Realism” menjelaskan bahwa balancing merupakan sebuah strategi kunci yang dilakukan suatu negara ketika negara lainnya mulai mengambil langkah untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya dalam politik internasional.

Terdapat dua macam balancing yang dapat dilakukan oleh suatu negara, yaitu secara internal dan eksternal. Balancing internal dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh dan kekuatan negara-negara besar untuk mengoptimalkan kapabilitas negara itu sendiri. Di sisi lain, balancing eksternal dilakukan dengan membentuk koalisi untuk menandingi pengaruh negara lain.

Dalam hal ini, maksud di balik kunjungan Shanahan ke Indonesia bisa jadi merupakan upaya AS untuk melakukan balancing eksternal guna membendung pengaruh Tiongkok yang semakin signifikan di kawasan Asia Tenggara.

Di tengah-tengah situasi Perang Dagang AS-Tiongkok dan suhu geopolitik Indo-Pasifik yang memanas, AS bisa jadi melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang penting guna membendung pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut.

Balancing merupakan sebuah strategi kunci yang dilakukan suatu negara ketika negara lainnya mulai mengambil langkah untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya
Share on X

AS bisa saja melihat Indonesia memiliki kepentingan tertentu yang konvergen dengannya. Kepentingan inilah yang dapat mendasari balancing AS-Indonesia terhadap Tiongkok.

Upaya balancing yang dilakukan oleh AS ini dapat dilihat di beberapa negara Asia lainnya, seperti Filipina. Sebelumnya, Filipina memang merupakan sekutu bagi negeri Paman Sam tersebut. Namun, hubungan antara kedua negara tersebut merenggang akibat kebijakan anti-narkotika sang presiden yang kontroversial.

Semenjak dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte, Filipina juga mulai menerima pengaruh besar Tiongkok dalam situasi domestiknya, terutama dalam hal pinjaman dan investasi. Meningkatnya hubungan bilateral Tiongkok-Filipina dalam tiga tahun terakhir menjadikan negara panda tersebut sebagai partner dagang terbesar bagi Duterte.

Bahkan, kemenangan kawan-kawan politik Duterte dalam Pemilu Sela Filipina 2019 disebut-sebut menjadi kemenangan bagi Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh kursi mayoritas Senat Filipina akan banyak dikuasai oleh koalisi Duterte dan dianggap dapat melenggangkan kebijakan presiden yang pro-Tiongkok.

Duterte pun pernah menyatakan keinginannya untuk keluar dari persekutuan yang dijalinnya dengan AS. Bahkan, ia pernah meminta pasukan-pasukan AS untuk meninggalkan wilayahnya pada tahun 2016.

Namun, pemerintahan Duterte sendiri tampaknya tidak sepenuhnya percaya pada Tiongkok sebagai teman barunya. Pada Konferensi “Masa Depan Asia” di Tokyo beberapa waktu lalu misalnya, Duterte mengkritik dan mempertanyakan hak dan moralitas Tiongkok yang mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan.

Ekspresi kekecewaan Duterte terhadap Tiongkok tentu memang beralasan. Insiden antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan juga mulai terjadi, seperti penyitaan kapal nelayan Filipina oleh penjaga pantai Tiongkok.

Menurut Direktur Asia Maritime Transparency Initiative, Gregory Poling, hal ini menandakan bahwa Beijing tidak akan mengubah kebijakan luar negerinya di Laut China Selatan meskipun Duterte bersikap baik padanya. Dari sini, AS dan Filipina melihat konvergensi kepentingan yang dapat menguntungkan kedua pihak.

Kerja sama antara Filipina dan AS ini semakin terlihat dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Manila. Berbagai latihan bersama antara militer AS dan Filipina juga mulai dilakukan. Diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) pun dilakukan oleh AS, Jepang, India, dan Filipina guna menunjukkan eksistensinya di Laut China Selatan.

Bagi Filipina, kerja sama yang dilakukannya dengan AS merupakan bentuk dari balancing internal – di mana negara tersebut memperoleh peningkatan kapabilitas dalam menghalau pengaruh Tiongkok di Laut China Selatan. Di sisi lain, upaya ini merupakan balancing eksternal bagi AS dengan menggaet negara-negara lain.

Lalu, bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah kunjungan Shanahan merupakan pertanda bahwa AS mulai menggaet Indonesia juga?

Jokowi Butuh AS?

Hampir sama dengan Filipina, Indonesia juga disebut-sebut semakin condong ke Tiongkok. Tentu merupakan hal yang wajar karena pemerintahan Jokowi sendiri sering kali mencari dana pinjaman dari negara tersebut guna mendukung pembangunan infrastruktur.

Bahkan, kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu diprediksi juga akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Pada April lalu, pemerintahan Jokowi juga telah mempersiapkan daftar proyek yang ditawarkan dalam skema Belt and Road Initiative (BRI) milik Tiongkok.

Namun, meskipun Poros Maritim Dunia (PMD) ala Jokowi dianggap sejalan dengan BRI, ancaman bagi doktrin tersebut juga datang dari Tiongkok. Pada tahun 2016 misalnya, sebuah insiden antara Indonesia dan Tiongkok di Laut Natuna Utara terjadi.

View this post on Instagram

Menhan AS bertemu Menhan RI, ada apa ya? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #MenhanAS #MenteriPertahananAmerika #MenhanRI #MenteriPertahananIndonesia #PatrickShanahan #RyamizardRyacudu #Kopassus #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 2, 2019 at 11:20pm PDT

Pemerintahan Jokowi pun merespons dengan tegas dengan membangun pangkalan militer dan mengganti nama laut tersebut menjadi Laut Natuna Utara. Jokowi sendiri melakukan kunjungan ke wilayah tersebut sebagai ekspresi tegas bahwa wilayah tersebut milik Indonesia.

Selain itu, pendayagunaan wilayah laut tersebut juga ditingkatkan dengan pembangunan infrastruktur perikanan, seperti lemari pendingin bagi penyimpanan ikan. Uniknya, upaya balancing Indonesia ini juga terlihat dengan peran Jepang – sebelumnya gagal memenangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya diserahkan pada Tiongkok – di baliknya dengan memberikan dana pinjaman dalam pembangunan tersebut.

Selain Jepang, upaya balancing Indonesia pun terlihat dari kunjungan Shanahan beberapa waktu lalu. Keputusan AS untuk menjalankan latihan bersama dengan Kopassus merupakan manuver yang dapat menguntungkan pemerintah Indonesia, katakanlah kepentingannya untuk meningkatkan upaya kontra-terorisme.

Di sisi lain, Jokowi juga mempertimbangkan untuk membeli beberapa pesawat tempur dari perusahaan Lockheed Martin asal AS. Tentunya, jika benar terjadi, pesawat-pesawat tempur F-16 yang baru dapat meningkatkan pertahanan Indonesia, terutama terpenuhinya kepentingan pemerintahan Jokowi untuk melakukan modernisasi alutsista.

Dengan kata lain, keputusan-keputusan Jokowi terkait AS dan Jepang dapat berujung pada meningkatnya pengaruh negara-negara tersebut di Indonesia. Namun, apakah kunjungan Shanahan ke Indonesia benar-benar hanya merupakan upaya balancing? Ataukah terdapat kepentingan Jokowi tersendiri di baliknya?

Bisa jadi, keputusan Jokowi untuk menyerap pengaruh AS dan Jepang di Indonesia merupakan upaya untuk mengamankan posisinya terkait Pilpres 2019 lalu. AS dan Jepang sendiri sebelumnya pernah geram terhadap keputusan dan kebijakan Jokowi yang dianggap terlalu condong ke Tiongkok.

Dalam hal ini, meningkatnya pengaruh Jepang dan AS bisa jadi menjadi penegasan bahwa jabatan Presiden Jokowi memiliki legitimasi yang jelas. Katakanlah, untuk menghindari campur tangan negara-negara tersebut terhadap Pemilu 2019.

Tentunya, keterkaitan AS dan Jepang dengan Pemilu 2019 tersebut belum dapat dipastikan. Yang jelas, meningkatnya pengaruh AS di Indonesia dapat menjadi manuver baru bagi pemerintahan Jokowi yang sebelumnya dianggap sangat condong ke Tiongkok.

Jika benar bila manuver Jokowi ini dilakukan guna mewujudkan balancing, lirik rapper J. Cole di awal tulisan pun menjadi relevan. Bisa jadi, pemerintah mulai sadar dengan kebijakan-kebijakan yang terlalu condong ke Tiongkok. Lagi pula, keseimbangan adalah kunci dari kehidupan, bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Is it cool if we negotiate my destiny?” – Omen, penyanyi rap asal AS

Kabar rencana pembelian 32 jet tempur F-16 Viper dan 6 pesawat kargo C-130J yang sedang dinegosiasikan antara Indonesia dan AS ini mencuat melalui tulisan John McBeth di Asia Times. Dalam tulisan tersebut, McBeth menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan oleh pemerintahan Jokowi guna menghindari kemungkinan sanksi dari AS.

Sejak beberapa tahun lalu, pemerintahan Jokowi memang berkeinginan untuk meningkatkan sistem pertahanan negara melalui pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Rencana modernisasi tersebut juga meliputi berbagai alutsista milik TNI Angkatan Udara (AU).

Namun, keinginan Jokowi untuk melakukan modernisasi alutsista TNI terhimpit oleh kepentingan berbagai negara. AS misalnya, dikabarkan tidak puas dengan keputusan pemerintahan Jokowi untuk membeli sebelas unit Sukhoi SU-35 dari Rusia.

"Keep them flying" dengan taat membayar pajak. Alutsista #TNIAU dibeli dengan uang rakyat dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk perlindungan.

? Maju ayo maju ayo terus maju!
Singkirkanlah dia, dia, dia! ?

? ##TNIAURamadanFlight #JauhDiLangitDekatDiHati @DitjenPajakRI pic.twitter.com/mPVytAOTSK

— TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) May 20, 2019

Ketidakpuasan AS atas keputusan Indonesia tersebut pernah diungkapkan dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan James Mattis yang ketika itu masih menjabat sebagai Menhan AS. Mattis menyebutkan bahwa Kongres AS memiliki pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada negara-negara yang membeli alutsista dari Rusia, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, AS sendiri berupaya untuk menawarkan produk jet tempur F-16 pada Indonesia. Namun, Ryamizard tampaknya kurang antusias dalam menanggapi kemungkinan pembelian tersebut.

Di tengah-tengah sanksi AS terhadap Rusia akibat invasinya ke Krimea, Ukraina, serta hubungan Indonesia-AS yang kini tampaknya memburuk, apakah benar rencana pembelian pesawat-pesawat tempur tersebut hanya berkaitan dengan penghindaran sanksi? Ataukah ada kepentingan lain di baliknya?

Penghindaran Sanksi?

Sebagai negara yang memiliki kekuatan besar, penggunaan sanksi ekonomi untuk memenuhi kepentingannya dalam politik internasional bukanlah hal yang asing bagi AS. Gary Clyde Hufbauer dan Jeffrey J. Schott dalam tulisannya yang berjudul “Economic Sanctions and U.S. Foreign Policy” menjelaskan bahwa taktik sanksi ekonomi merupakan hal yang sering digunakan pada era Perang Dingin.

Terkait kegunaan sanksi ekonomi, Hufbauer dan Schott menjelaskan bahwa kontrol finansial dan perdagangan memang merupakan salah satu cara untuk menunjukkan ketegasan, mengekspresikan kemarahan, dan mencegah penyalahgunaan lanjutan oleh negara lain tanpa menggunakan konfrontasi yang berisiko.

Cara ini pun digunakan oleh AS untuk mengatasi tindakan Rusia yang melakukan invasi ke wilayah Ukraina – Krimea – pada tahun 2014 lalu. Presiden AS Donald Trump pun tampaknya mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya melalui peraturan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Kontrol finansial dan perdagangan merupakan suatu cara untuk menunjukkan ketegasan, mengekspresikan kemarahan, dan mencegah penyalahgunaan lanjutan oleh negara lain tanpa menggunakan konfrontasi yang berisiko.
Share on X

Sanksi AS terhadap negara pembeli peralatan militer Rusia memang merupakan ancaman nyata. Tiongkok misalnya, memperoleh sanksi dari AS setelah membeli Sukhoi SU-35 dan sistem rudal S-400.

Pembelian persenjataan dan alutsista dari Rusia juga dilakukan oleh India. Negara yang dipimpin oleh Narendra Modi tersebut sempat memutuskan untuk melakukan impor persenjataan dari Rusia, yaitu sistem rudal S-400.

Keputusan pemerintahan Modi tersebut tentunya membuat India terancam untuk memperoleh sanksi. Jika berdasarkan CAATSA, sanksi sekunder dari pemerintah AS dapat diberlakukan pada India.

Namun, Kongres AS sepakat untuk memberikan keringanan pada negara-negara yang dianggap oleh Trump sebagai sekutu dan menunjukkan komitmen dalam pengurangan jumlah alutsista dan persenjataan dari Rusia. Dengan adanya skema tersebut, India dikabarkan melakukan negosiasi terkait kemungkinan sanksi AS.

Jika upaya penghindaran sanksi melalui negosiasi menjadi harapan bagi India, bagaimana dengan upaya penghindaran sanksi oleh pemerintahan Jokowi?

Negosiasi antara pemerintahan Jokowi dengan AS terkait pembelian pesawat jet tempur dan kargo bisa jadi merupakan upaya penghindaran sanksi seperti yang dilakukan India. Negosiasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kepentingan AS dan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, pemerintahan Trump mungkin dapat menempatkan Indonesia pada radar sanksi karena adanya defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Indonesia sendiri termasuk dalam daftar 16 negara yang menyebabkan defisit perdagangan bagi AS.

Kekhawatiran Indonesia akan kemungkinan sanksi terkait Rusia bisa saja menjadi kepentingan dan dorongan bagi pemerintahan Jokowi untuk mencari dan menawarkan alternatif lain pada Washington. Selain itu, mungkin saja, rencana pembelian alutsista ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan perdagangan Indonesia terkait skema GSP seperti yang dijelaskan oleh McBeth.

AS sendiri bisa saja melihat alternatif tersebut sebagai keuntungan baginya. Pemerintahan Trump sendiri dalam beberapa kesempatan juga memiliki konvergensi kepentingan dengan perusahaan-perusahaan industri pertahanan, katakanlah seperti Lockheed Martin yang memproduksi dua jenis pesawat yang sedang dinegosiasikan pemerintah Indonesia tersebut.

Chief executive officer (CEO) Lockheed Martin, Marillyn Hewson, juga disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Trump. Hewson pernah bekerja bersama Ivanka Trump dalam menjalankan proyek-proyek kegiatan perempuan. Selain itu, Hewson juga sempat disebut sebagai calon duta besar AS untuk PBB yang potensial untuk menggantikan Nikki Haley.

Terkait Pemilu?

Terpenuhnya kepentingan di antara Jokowi dan Trump bisa jadi merupakan upaya penghindaran sanksi. Namun, di luar itu, rencana pembelian pesawat-pesawat tersebut bisa jadi juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan Jokowi dalam Pemilu 2019.

View this post on Instagram

Pemerintah dikabarkan akan beli senjata tempur Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pesawattempur #jokowi #as #amerikaserikat #jettempur #pesawatkargo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2019 at 1:40am PDT

Sebelumnya, isu mengenai memburuknya hubungan AS-Indonesia akibat kebijakan-kebijakan Jokowi pernah mencuat. Jokowi yang dianggap terlalu dekat dengan pemerintahan Xi Jinping bisa jadi membuat paman Sam geram. Kebijakan Jokowi untuk banyak menarik investasi dan pinjaman dari Tiongkok misalnya, membuat Indonesia memiliki hubungan yang semakin erat dan sejalan dengan visi Belt and Road Initiative (BRI) milik negara Panda tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Dikanaya Tarahita dalam tulisan mereka di South China Morning Post (SCMP), negara-negara Barat, seperti AS dan Australia, justru berusaha mengurangi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Upaya-upaya tersebut mulai dilakukan dengan cara mengurangi investasi Tiongkok, mendorong Perang Dagang, dan kerja sama strategis dengan negara-negara Indo-Pasifik.

Selain itu, kebijakan proteksionis Jokowi juga disebut-sebut membuat AS kesal. Nasionalisasi Freeport-McMoran di Papua misalnya, disebut-sebut tidak disukai oleh Carl Icahn, salah satu pemilik modal besar Freeport-McMoran yang juga merupakan orang terdekat Trump.

Berbagai kekesalan AS dan Trump terhadap Jokowi ini bisa jadi alasan di balik upaya makar yang disebut-sebut pernah ditargetkan pada mantan Wali Kota Solo tersebut. Wartawan investigatif Allan Nairn dalam tulisannya di The Intercept sempat menjelaskan bahwa koneksi-koneksi Trump di Indonesia juga mendukung terjadinya upaya makar terhadap Jokowi sejak tahun 2017.

Dalam tulisan Allan Nairn, beberapa pihak yang mendukung upaya tersebut kini berada di belakang kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jika benar, bukan hal yang aneh apabila Jokowi mulai cemas dan menggunakan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan hubungan dengan AS.

Rencana pembelian tersebut akhirnya menjadi beralasan. Jokowi bisa jadi berupaya untuk menarik kembali dukungan Trump dan pemerintah AS untuk mengamankankan posisinya pasca-Pemilu 2019 yang juga disertai dengan berbagai dugaan kecurangan yang meminimalkan legitimasinya. Bukan rahasia lagi bahwa AS selalu menjadi salah satu negara yang berusaha menancapkan pengaruh politiknya di banyak negara, termasuk Indonesia.

Jika memang benar upaya Jokowi tersebut berhasil, kedatangan kapal-kapal asing beberapa waktu lalu bisa saja berkaitan dengan hal ini. Bisa jadi, kedatangan kapal AS merupakan bentuk gunboat diplomacy – diplomasi yang menggunakan kapal perang sebagai ajang penunjukkan kekuatan – yang menyampaikan pesan politik tertentu, seperti dukungan AS kepada Jokowi.

Selain itu, pemerintah AS juga mulai menekan Jokowi untuk berpartisipasi aktif dalam merespons klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan. Harapan tersebut diungkapkan oleh Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson, beberapa waktu lalu.

Pada akhirnya, lirik rapper Omen di awal tulisan pun menjadi relevan. Rencana pembelian berbagai pesawat militer tersebut bisa jadi merupakan bentuk negosiasi yang menentukan takdir Jokowi dalam Pilpres 2019, bahkan untuk kepresidenannya ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“I know you sense the doublespeak on my tongue” – Miguel, penyanyi R&B asal AS

Menjelang pengumuman hasil pemungutan suara nanti, berbagai kapal perang dan pesawat tempur dari beberapa negara tampaknya berdatangan ke Indonesia. Kedatangan kapal dan pesawat tersebut didasarkan pada alasan kerja sama dan alasan teknis lainnya.

Salah satu kapal perang yang datang ke Indonesia berasal dari negara adidaya Amerika Serikat (AS). Kapal perang yang bernama USS Blue Ridge yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 193 meter dikabarkan bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada awal Mei 2019 lalu dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS serta dialog kerja sama pertahanan di antara keduanya.

Setelah AS, terdapat kapal perang dari salah satu negara Asia Timur, Jepang. Bersandarnya kapal destroyer JS Samidare kelas Murasame yang memiliki panjang 151 meter di Tanjung Priok, Jakarta Utara juga disertai dengan upaya untuk mempererat kemitraannya dengan TNI Angkatan Laut (AL).

Menyusul AS dan Jepang, Tiongkok juga mengirimkan kapal aggregates carrier-nya, Hai Yang 26, untuk merapat ke Tanjung Perak, Surabaya. Kapal yang digunakan untuk survei laut tersebut bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis di pelabuhan.

Seminggu setelah Tiongkok, giliran Australia yang berlabuh ke Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan dua kapal perangnya, yaitu kapal HMAS Canberra yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 231 meter, serta kapal frigate HMAS Newcastle. Kedatangan kapal-kapal perang Australia tersebut juga disebut terkait dengan kerja sama keamanan dengan negara-negara di Asia.

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Sambut Kedatangan Dua Kapal Perang Australia HMAS Canberra (FFG02) Dan HMAS Newcastle (FFG06) di JICT II Tj. Priok

Bertempat di dermaga Jakarta International Container… https://t.co/x0drmkJDe6

— TNI Angkatan Laut (@_TNIAL_) May 19, 2019

Di luar kapal-kapal perang, terdapat juga tujuh pesawat tempur Dessault Rafale milik Prancis yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pendaratan tersebut disebabkan oleh buruknya cuaca di sekitar kapal induk Charles de Gaulle yang berada di Samudera Hindia – 185 km dari zona ekonomi ekslusif (ZEE) Sumatera.

Dengan banyaknya gelombang kedatangan kapal perang tersebut, tidak heran apabila warganet mulai bertanya-tanya mengenai kaitan antara hal tersebut dengan Pemilu 2019. Apakah memang kapal-kapal perang tersebut datang dengan tujuan penguatan kerja sama? Ataukah ada maksud lain di baliknya?

Diplomasi Pertahanan

Kedatangan kapal asing ke suatu negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan sebagai bagian dari diplomasi antar-negara, terutama di bidang pertahanan dan keamanan.

Diplomasi semacam ini disebut sebagai diplomasi pertahanan atau diplomasi militer. Diplomasi semacam ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian atau departemen pertahanan.

Erik Patjinka dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy and Its Present Functions” menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan memiliki beberapa fungsi khusus, yaitu memperoleh informasi mengenai pertahanan negara lain, penguatan hubungan dan kerja sama pertahanan, pengorganisasian kunjungan kerja militer secara damai, kontrak bisnis di bidang pertahanan, dan perwakilan militer suatu negara di negara lain.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Peter Leahy – dosen di University of Canberra, yang sebelumnya merupakan panglima militer Australia – dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy.” Leahy menekankan bahwa jenis diplomasi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat berseragam militer ini dapat meningkatkan hubungan antar-negara melalui beberapa hal, seperti investasi kerja sama, hubungan personal, dan perekat hubungan antar-negara.

Sebagai perekat hubungan antar-negara, diplomasi pertahanan memang memberikan kontribusi yang signifikan, berupa program-program kerja sama pengembangan dan pelatihan militer, serta misi bersama dalam merespons bencana-bencana alam.

Leahy mencontohkan misi militer Australia di Aceh yang merespons terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004. Ia menilai misi tersebut juga mampu memperbaiki hubungan Indonesia-Australia yang sempat memburuk akibat polemik Timor Leste beberapa tahun sebelumnya.

Tidak jarang juga, hubungan personal di antara pejabat militer terbangun melalui dialog-dialog formal dan informal dalam jenis diplomasi ini. Leahy menjelaskan bahwa terbangunnya hubungan personal dan kesuksesan diplomasi ini juga akibat adanya kesamaan nilai dan budaya yang dimiliki antar-diplomat militer.

Diplomasi pertahanan atau diplomasi militer merupakan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan dan biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian pertahanan.
Share on X

Leahy juga kembali mencontohkan peran hubungan personal dalam mengatasi ketegangan politik. Dirinya menyebutkan bahwa kontak-kontak personalnya yang membantunya dalam mengurangi ketegangan yang terjadi akibat pengiriman personel militer Australia ke Timor Leste pada tahun 2006.

Selain kontribusi jenis diplomasi bagi insentif dan hubungan personal antar-negara, Leahy juga melihat diplomasi pertahanan sebagai investasi jangka panjang bagi hubungan antar-negara. Leahy pun mencontohkan kedekatan hubungan antara Jenderal David Hurley dan Moeldoko yang berujung pada kunjungan kadet-kadet muda Indonesia ke Australia.

Lalu, apakah kunjungan-kunjungan kapal perang asing ke Indonesia mendasarkan kerja sama sebagai kepentingannya?

Melihat penjelasan Leahy mengenai diplomasi pertahanan, kunjungan-kunjungan kapal dalam sebulan ini bisa jadi bermaksud baik guna meningkatkan kerja sama beberapa negara tersebut dengan Indonesia. Dalam berbagai berita, dikabarkan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal asing tersebut berkaitan dengan dialog dan penguatan kerja sama pertahanan.

Dukung People Power?

Namun, kunjungan kapal-kapal asing tersebut bisa saja memiliki maksud lain di baliknya. Bisa jadi, negara-negara yang mengirimkan kapal-kapal perangnya ingin menyampaikan pesan politik tertentu.

Jika sebelumnya terdapat konsep diplomasi pertahanan, terdapat juga konsep gunboat diplomacy yang lebih menekankan pada upaya menunjukkan kekuatan perang. Diplomasi kapal perang ini biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan luar negeri tertentu.

James Cable dalam bukunya yang berjudul Gunboat Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi kapal perang memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai kekuatan definitif, sebagai kekuatan yang bertujuan, sebagai kekuatan katalis, dan sebagai kekuatan ekspresif.

Sebagai kekuatan yang memiliki maksud tertentu, diplomasi ini sering kali digunakan oleh suatu negara untuk memengaruhi atau mengubah keputusan atau karakter negara lain. Selain itu, sebagai kekuatan ekspresif, diplomasi ini juga dapat memberikan pesan politik pada pihak-pihak lain secara tersirat.

Meskipun lebih sering digunakan pada era Perang Dingin, diplomasi ini masih digunakan oleh AS dan beberapa negara lain dalam merespons sengketa yang terjadi di Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok. Koresponden Gedung Putih AS, Mark Landler menjelaskan bahwa cara ini telah dilakukan sejak pemerintahan Barack Obama dengan mengirimkan kapal-kapal perang AS untuk melewati jalur laut tersebut.

Insiden diplomasi kapal perang pada Januari 2019 lalu di Laut China Selatan misalnya, membuat Tiongkok kecewa terhadap AS di tengah-tengah negosiasi perdagangan di antara keduanya. Bisa jadi, penggunaan jenis diplomasi ini oleh AS ditujukan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai daya tawar dan memberikan pesan tertentu terkait arah kebijakan perdagangannya – yang kini memang tengah memanas dengan Tiongkok.

Dengan melihat apa yang terjadi antara AS dan Tiongkok, apakah konteks yang sama juga terjadi terkait kedatangan kapal-kapal asing di Indonesia?

Kedatangan kapal-kapal ini bisa menjadi sinyalir bagi persaingan geopolitik antara AS dan negara-negara Barat dengan Tiongkok – seperti Perang Dagang. Bisa jadi, negara-negara ini berusaha memberikan pesan tertentu terkait posisi strategis Indonesia dan Asia Tenggara dalam ketegangan geopolitik kali ini.

View this post on Instagram

Beberapa kapal dan pesawat perang asing ke Indonesia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kapalperangasing #pesawatperangasing #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 20, 2019 at 12:40am PDT

Jika kita perhatikan kembali, kapal AS dan Jepang merupakan kapal asing yang datang terlebih dahulu dibandingkan negara-negara lain. Bisa jadi, kedatangan kapal dari negara-negara tersebut berusaha memberikan pesan tertentu terhadap pemerintah Indonesia dan negara-negara lain, termasuk dalam hal hasil Pilpres 2019.

Usai negara tersebut, giliran Tiongkok yang berlabuh ke Indonesia dengan kapal perang aggregates carrier Hai Yang 26. Kedatangan Tiongkok bisa jadi merupakan bantuan untuk merespons AS dan Jepang.

Guna merespons Tiongkok, Australia bisa saja memberikan ketegasan yang lebih dengan dua kapal besar yang dikirimkannya. Selain itu, pesawat-pesawat tempur Prancis yang mendarat darurat di Aceh juga sebelumnya terlibat dalam kerangka latihan bersama guna merespons ketegangan geopolitik antara negara-negara Barat dan Tiongkok di kawasan.

Namun, terlepas dari persaingan geopolitik di antara negara-negara tersebut, kontestasi pasca-Pemilu 2019 juga dapat menjadi momen tertentu bagi negara-negara tersebut dalam menyampaikan pesan politiknya bagi Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit, Pemilu 2019 dapat menjadi pemantik bagi negara-negara tersebut.

Bisa jadi, kunjungan-kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pada kubu-kubu tertentu. Mungkin juga, kunjungan kapal-kapal tersebut juga menjadi bentuk dukungan negara lain pada aksi people power seusai pengumuman hasil Pemilu nanti, katakanlah AS.

Sebelumnya, wartawan investigatif Allan Nairn pernah menduga dalam tulisannya di The Interpreter bahwa Jokowi akan menjadi sasaran makar oleh berbagai pihak. Beberapa di antaranya merupakan koneksi Presiden AS Donald Trump di Indonesia. Selain itu, negara Paman Sam itu ditengarai kurang suka dengan kebijakan Jokowi yang terlalu dekat ke Tiongkok.

Namun, dugaan itu masih terlalu dangkal untuk disimpulkan karena belum dapat terbukti kebenarannya. Yang jelas, kunjungan kapal-kapal perang ini bisa saja memiliki maksud lain di balik upaya peningkatan kemitraan dan kerja sama.

Pada akhirnya, misteri di balik keterkaitan kunjungan kapal-kapal perang ini dengan Pemilu 2019 tetaplah buram. Sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Cable, diplomasi kapal perang sebagai pesan ekspresif memang selalu menimbulkan kebingungan dan ambiguitas.

Jika memang benar kunjungan kapal-kapal tersebut memiliki kaitan dengan Pemilu 2019, seperti lirik Miguel di awal tulisan, warganet mulai bisa merasakan pesan ambigu yang tersirat di baliknya. Akankah ada hal-hal besar yang terjadi beberapa hari ke depan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Kuharap kau tidak akan cemburu melihat hidupku… Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu, tanah permata tak kenal kecewa di khatulistiwa.” ~ Koes Plus, Nusantara I

[dropcap size=big]G[/dropcap]enerasi muda sekarang mungkin kurang mengenal Koes Plus, band musik yang lahir di tahun 1969 dan lagu-lagunya begitu popular di era 70-80an. Salah satu lagu fenomenalnya, ‘Nusantara’ ternyata masih dianggap relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia masa kini.

“Kita sebenarnya sudah sejak lama diingatkan oleh Koes Plus, ia mengatakan ‘ku harap kau tak cemburu’, karena saat ini, banyak negara lain yang cemburu dengan kekayaan milik Indonesia,” jelasnya, saat memberi kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Rabu (5/4).

Menurutnya, syair lagu ciptaan Tonny Koeswoyo yang menyebutkan kalau hutan kita luar biasa lebat, lautan luas, dan alamnya yang ramah, sebenarnya juga bisa berubah menjadi ancaman dari bangsa lain untuk menguasai negara ini. “Tapi negara lain sudah cemburu, dan ini adalah peringatan bagi anak muda kita agar jangan terlena,” lanjutnya lagi.

Peringatan mengenai ancaman ini juga sebenarnya sudah diingatkan oleh dua presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Joko Widodo. Apalagi saat ini, Indonesia juga sedang menghadapi kompetisi global. Negara-negara yang kalah, umumnya adalah negara miskin dengan penduduk besar. Kesenjangan ekonomi akan berujung pada depresi ekonomi, kejahatan, dan konflik yang meningkat.

Bumi Sudah Terlalu Penuh

Bagi penggemar novelis Dan Brown, pasti belum lupa dengan petualangan Robert Langdon dalam ‘Inferno’. Di novel yang juga telah difilmkan ini, diceritakan kalau profesor dan pakar simbologis tersebut, harus memburu waktu dalam memecahkan sebuah sandi dari seorang jenius bernama Zobrist.

Bila Langdon gagal menemukan virus tersebut, maka bisa dipastikan seluruh populasi dunia akan musnah terkena wabah virus yang mematikan. Zobrist adalah penganut paham ‘Jebakan Populasi’ (Population Traps) yang diperkenalkan oleh Robert Malthus, seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang terkenal pesimistik namun sangat berpengaruh, tentang pertambahan penduduk.

“Hanya satu bentuk penularan yang melaju lebih cepat dari virus, yaitu rasa takut.” ~ Dan Brown, Inferno.

Zobrist yakin, dengan memusnahkan populasi dunia, maka bumi akan mampu merehabilitasi diri dari kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia. Sebab menurut Malthus, jumlah populasi manusia akan mengalahkan pasokan makanan yang dapat disediakan oleh bumi, sehingga setiap hari jumlah makanan bagi setiap orang akan berkurang. Sehingga kesengsaraan dan penderitaan di masa datang, tidak terhindarkan.

Ia juga meramalkan secara spesifik bahwa hal ini pasti akan terjadi pada pertengahan abad ke-19. Walau banyak pakar yang mengatakan kalau ramalan Malthus salah, namun Gatot memperlihatkan bahwa pertumbuhan manusia saat ini, memang dua kali lebih cepat dibanding kesediaan pangan dunia. “Di beberapa negara, ada ribuan anak-anak yang meninggal akibat kelaparan dan kekurangan nutrisi setiap harinya.”

Menurut Gatot, diperkirakan 27 tahun dari sekarang, akan terjadi krisis pangan dan energi di negara-negara yang berada di luar ekuator. “Di dunia ini hanya ada tiga kawasan yang masuk dalam ekuator, yaitu ASEAN – Indonesia paling besar, Afrika Tengah, dan Amerika Latin.” Akibatnya suatu hari nanti, Indonesia akan menjadi salah satu negara tujuan perpindahan manusia yang mencari penghidupan lebih baik.

Pengaruh Kompetisi Global

Selain pangan, kebutuhan manusia akan energi, tambang, dan mineral, juga terus bertambah seiring meningkatnya populasi. “Sementara energi fosil yang dimiliki bumi jumlahnya terbatas. Bahkan British Petroleum saja, belum lama ini mengeluarkan laporan kalau energi bumi diperkirakan akan habis di tahun 2056. Bila habis, tentu penggantinya adalah energi hayati. Dan Indonesia, memiliki kedua sumber energi tersebut,” paparnya.

Walau kondisi itu menguntungkan, namun juga bisa menjadi ancaman, karena negara-negara maju yang tidak memiliki atau terbatas sumber energinya, akan menjadikan Indonesia sebagai rebutan. “Contohnya Timor Timur. Dukungan Australia agar TimTim lepas dari Indonesia, sebenarnya karena ladang minyak di Celah Timor. Sehingga saat merdeka, Celah Timor langsung dikuasai Australia dan TimTim tidak dapat apa-apa.”

“O Nusantara, hasil lautnya, hasil buminya, hasil muntahnya, hasil tambangnya, semua, semua pemuda nusantara memilikinya, nusantara, taman indah, nusantara…” ~ Koes Plus, Nusantara VIII

Tingginya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan produksi dan ketersediaan kebutuhan, menyebabkan terjadinya kompetisi global. Indonesia, lanjutnya, ikut masuk ke kompetisi tersebut karena memiliki kondisi geografis sekaligus posisi yang strategis. “Kompetisi global ini, kalau kita simak benar, berkaitan dengan kondisi geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang posisi strategis,” jelasnya.

Posisi geografis Indonesia yang berada di ekuator dan berada di persimpangan perdagangan internasional, otomatis menjadikan Nusantara sebagai salah satu negara penting bagi perekonomian dunia. “Kita juga sudah masuk dalam Indo Pasific Region dan One Road One Belt Tiongkok yang tujuannya meningkatkan pembangunan ekonomi negara-negara di kawasan tersebut.”

Namun bila tidak hati-hati, kompetisi global ini bisa berubah menjadi konspirasi yang dapat menjadi ancaman luar biasa. Presiden AS Donald Trump misalnya, pernah mengatakan, kalau saja AS mengambil minyak Irak, mungkin ISIS tidak akan ada dan ia berharap ada kesempatan lain untuk mendapat minyak itu. “Jadi konflik dan perang kini bergeser bukan lagi akibat perbedaan agama, suku, dan bahasa, melainkan untuk memperebutkan energi dari suatu negara oleh negara lain.”

Bahaya Laten Modernisasi

Konflik melalui berbagai isu SARA, terkadang sengaja dihembuskan pihak tertentu dengan maksud memecah belah bangsa. Salah satunya dengan menggunakan media sosial. “Kekuatan media sosial luar biasa, bahkan sudah masuk ke wilayah rumah tangga,” tukas pria berusia 57 tahun ini. Sehingga sangat mudah bagi pihak tertentu untuk memecahbelah warga, cukup dengan menyebarkan kabar bohong atau hoax.

Selain dengan memecah belah dan mengadu domba suatu bangsa, penjajahan modern juga bisa dilakukan dengan melumpuhkan generasi muda bangsa itu. Maraknya peredaran Narkoba saat ini, menurut Gatot, adalah salah satu caranya. Ia kemudian merujuk Perang Candu yang pernah terjadi antara Tiongkok dengan Inggris yang mengakibatkan Tiongkok kehilangan Hong Kong (selengkapnya baca di sini).

“Aku takut suatu hari teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot.” ~ Albert Einstein

Kedua upaya pelemahan persatuan Indonesia di atas, sudah mulai terjadi di Indonesia. Dari mulai pertikaian yang muncul hanya karena perbedaan pilihan calon kandidat Pilkada, hingga tingginya jumlah pengguna Narkoba saat ini. “Setiap harinya, ada sekitar 11 ribu orang yang meninggal akibat Narkoba,” jelas Gatot. Bahkan Badan Narkotika Nasional saja, mengaku hanya mampu menyita 15 persen peredarannya saja.

Gatot mengatakan, upaya pelemahan lainnya juga dilakukan melalui perekonomian, yaitu dengan pemberian hutang, penguasaan aset ekonomi dan kekayaan alam. Bila Indonesia saat ini belum memiliki ketahanan pangan yang kuat, menurutnya, juga karena dikondisikan agar terus ketergantungan. Industri fashion dan film yang berisi kekerasan, pornografi, dan ideologi tertentu,  juga bisa disusupi upaya tersebut.

Begitu juga dengan pelemahan pada keyakinan generasi muda, misalnya dengan menggoyahkan fungsi keluarga, serta sendi-sendi kehidupan dan bernegara. “Pelemahan dalam keluarga ini juga menyangkut moral. Kalau kita lihat, sekarang ini pun sudah mulai banyak kasus anak yang melaporkan orangtuanya ke kepolisian, begitu juga sebaliknya. Ini yang harus kita cegah dan kembalikan ke norma kebangsaan kita.”

Pancasila Pemersatu Bangsa

“Dihadapanku, berdiri kokoh seorang lelaki dengan mata berwarna gelap. Tatapan matanya tajam, mencerminkan keteguhan batu karang. Apapun yang dilakukan dalam hidup kesehariannya, diperhitungkan dengan teliti dan didasarkan pada satu tujuan yang jelas: mencari kemerdekaan.”

Kata-kata di atas, merupakan kutipan dari seorang perwira federal Amerika yang bertugas sebagai negosiator antara pemerintah federal dengan suku Apache. Salah satu suku Indian ini dipimpin seorang pejuang kharismatik dan pemberani, bernama Geronimo. Legenda terbesar Indian yang melawan penindasan serta pengambilalihan tanah secara paksa oleh para pendatang Eropa, di awal berdirinya Amerika Serikat.

Kisah bangsa Indian dan juga suku Aborigin di Australia, menurut Gatot, adalah salah satu contoh dari penjajahan suatu bangsa atas tanah milik bangsa lainnya. “Dan ini bisa saja terjadi pada Indonesia, bila kita tidak selalu waspada. Masih bagus kalau hanya terjajah, karena bisa saja kita juga dimusnahkan seperti yang terjadi pada suku Indian tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap generasi muda Indonesia sebaiknya bersikap kritis pada paham radikalisme dan separatisme yang banyak berhembus saat ini, karena bisa saja merupakan upaya penggembosan rasa kebangsaan masyarakat. “Jangan pernah meragukan Pancasila,” tegasnya, karena berkat Pancasila, Indonesia saat ini masih berdiri kuat dan tidak terpecah belah.

Seperti kata Koes Plus, tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. “Bahkan Bung Karno pun sudah mengatakan, bahwa suatu hari Indonesia akan membuat iri banyak bangsa karena kekayaannya. Jadi, saya juga ingin menitipkan keberlangsungan negeri ini pada kalian semua, generasi muda Indonesia,” kata Gatot yang diiringi tepukan para peserta kuliah umum tersebut. Mampukah kalian menjaga Indonesia dan Pancasila?

(Berbagai sumber/R24)