Audio ini dibuat menggunakan AI.

Menjelang 500 tahun Jakarta pada 2027, panggung perayaan berubah menjadi arena kalkulasi kekuasaan. Dari revitalisasi kota hingga ambisi juara Persija, semua mengarah pada satu tanya: sekadar klimaks kinerja, atau batu loncatan Pramono Anung menuju pertarungan politik 2029?

PinterPolitik.com

Perayaan 500 tahun Kota Jakarta pada 2027 kiranya bukan sekadar seremoni historis. Ia adalah political moment—ruang simbolik tempat narasi keberhasilan, legitimasi, dan proyeksi masa depan dipertarungkan.

Momentum HUT ke-500 Jakarta mendatang dinilai menyediakan panggung ideal untuk merangkum, memamerkan, sekaligus menginstitusionalisasikan capaian dan legitimasi pemerintah daerah.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, tampaknya membaca momentum ini sebagai titik kulminasi kinerja. Sejumlah proyek revitalisasi infrastruktur—seperti penataan ulang kawasan Taman Semanggi dan ruang-ruang publik strategis—ditargetkan rampung tahun 2027.

Secara politik, ini bukan semata proyek tata kota, melainkan strategi policy branding, menautkan wajah fisik kota dengan citra kepemimpinan.

Ambisi lain yang tak kalah menarik adalah komitmen membawa Persija Jakarta menjuarai liga pada 2027, termasuk wacana mendatangkan pemain bintang yang mulai terlihat.

Terpisah, di sinilah muncul perdebatan mengenai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) gubernur. Apakah intervensi pada prestasi klub sepak bola merupakan domain kebijakan publik atau sekadar symbolic politics?

Dalam perspektif Murray Edelman, simbol memiliki daya mobilisasi yang kuat. Sepak bola, terutama di Jakarta, adalah instrumen identitas kolektif. Kemenangan Persija dapat menjadi ekstensi simbolik dari “kejayaan Jakarta” di usia 500 tahun.

Namun, politik tidak pernah berhenti pada simbol. Jakarta sebagai ibu kota (meski status administratifnya berubah seiring pembangunan IKN) tetap merupakan pusat gravitasi politik nasional. Sejarah menunjukkan bahwa jabatan gubernur Jakarta kerap menjadi batu loncatan menuju panggung lebih tinggi.

Lalu, mengapa tahun 2027 seolah berupaya dimaksimalkan oleh Pramono?

Langkah Catur Banteng Kota?

Praktis, hipotesa pertama adalah HUT ke-500 Jakarta kiranya tidak hanya soal warisan kebijakan, tetapi juga soal positioning elektoral menuju 2029.

Pertama, kendaraan politik Pramono tentu menjadi variabel utama pijakan interpretasi mengenai klimaks HUT ke-500 Jakarta.

Dalam konteks kepartaian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada dalam posisi unik, bukan bagian pemerintah di tingkat nasional, tetapi potensial menguasai wilayah kunci seperti Jakarta.

Maka, keberhasilan Jakarta di bawah Pramono dapat menjadi etalase alternatif tata kelola—semacam counter-model terhadap pemerintah pusat.

Di sinilah perayaan 500 tahun itu berpotensi menjadi arena konsolidasi narasi, Jakarta sebagai bukti kapasitas PDIP dalam mengelola pusat ekonomi-politik Indonesia.

Dengan demikian, tahun 2027 bisa menjadi titik temu antara legitimasi kebijakan, simbol identitas, dan kalkulasi elektoral. Ia bukan sekadar perayaan, tetapi potensi launching pad.

Dalam teori political survival Bruce Bueno de Mesquita, aktor politik akan memaksimalkan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk memperkuat koalisi pendukung yang memastikan kelangsungan kekuasaan.

Dalam konteks Pramono, probabilitas pertama momentum 2027 dapat dibaca sebagai strategi konsolidasi menuju dua periode di Jakarta.

Dari sisi elektoral lokal. Revitalisasi infrastruktur dan perbaikan ruang publik berfungsi sebagai visible goods, yakni hasil yang mudah dilihat, dirasakan, dan dipotret.

Politik lokal sangat sensitif terhadap bukti konkret. Jika 2027 diposisikan sebagai “tahun pembuktian”, maka 2028–2029 menjadi fase mobilisasi dukungan.

Kedua, dari sisi kepartaian. PDIP memiliki tradisi tidak pernah absen mengajukan kandidat presiden sejak Pilpres 2004. Konsistensi itu membentuk identitas partai sebagai natural ruling party, meski dalam konfigurasi tertentu berada di luar pemerintahan.

Keberhasilan Pramono di Jakarta bukan tidak mungkin dapat memperkuat posisi tawar PDIP dalam menentukan arah 2029, apakah mengusung figur internal yang teruji secara eksekutif atau membangun koalisi berbasis kinerja daerah.

Di sinilah relevan teori subnational power base. Jakarta adalah panggung nasional dalam skala lokal. Eksposur media, konsentrasi elite, dan dampak kebijakan yang langsung terasa menjadikan jabatan gubernur Jakarta memiliki multiplier effect politik.

Jika Pramono mampu mem-branding HUT ke-500 Jakarta sebagai era stabilitas, modernisasi, dan kebanggaan kolektif, maka ia membangun reputational capital yang melampaui batas administratif.

Namun, strategi dua periode bukan tanpa risiko. Ekspektasi publik terhadap Jakarta sangat tinggi. Isu klasik seperti banjir, kemacetan, ketimpangan sosial, hingga tata ruang akan tetap menjadi tolok ukur utama.

Simbol dan seremoni tidak akan cukup tanpa substantive policy outcomes. Dalam perspektif rasional pemilih, warga akan mengevaluasi biaya-manfaat konkret, bukan sekadar retorika.

Selain itu, keterlibatan gubernur dalam isu seperti prestasi Persija berpotensi menjadi pedang bermata dua. Belum berhasil pun sudah menuai polemik. Jika berhasil, ia mungkin menjadi simbol kejayaan bagi fans dan warga Jakarta. Jika gagal, ia dapat dianggap sebagai distraksi dari problem struktural kota.

Antara Ambisi dan Realitas Koalisi?

Opsi yang lebih jauh adalah membaca Jakarta 2027 sebagai batu loncatan menuju Pilpres 2029.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa figur dengan pengalaman memimpin Jakarta memiliki national visibility yang signifikan. Namun, konteks 2029 berbeda.

Presiden Prabowo Subianto, dengan konfigurasi koalisi besar pemerintahan, menunjukkan kecenderungan membangun big tent coalition.

Jika arah politik nasional mengarah pada keberlanjutan dua periode kepemimpinan Prabowo, maka ruang kompetisi di 2029 bisa sangat terkonsolidasi. Dalam sistem presidensial multipartai Indonesia, dukungan koalisi menjadi variabel krusial.

Dalam kerangka teori koalisi size principle, partai-partai cenderung membentuk koalisi minimal yang cukup untuk menang. Bahkan, tanpa presidential threshold.

Jika koalisi pemerintah saat ini tetap solid hingga 2029, maka figur di luar orbit koalisi akan menghadapi hambatan struktural: akses sumber daya, dukungan elite, dan jaringan politik nasional.

Di sisi lain, PDIP memiliki basis massa ideologis dan sejarah elektoral yang kuat. Jakarta sebagai etalase keberhasilan dapat menjadi counter-narrative terhadap dominasi koalisi besar.

Namun, probabilitas keberhasilan sangat bergantung pada dinamika internal partai, konstelasi elite nasional, serta persepsi publik terhadap kebutuhan perubahan versus keberlanjutan.

Ambisi Pramono—jika memang mengarah ke level lebih tinggi—akan diuji oleh dua hal: pertama, kemampuan mengubah capaian Jakarta menjadi narasi nasional; kedua, kemampuan membangun jembatan politik di luar basis tradisional PDIP.

Dengan demikian, Jakarta 500 adalah critical juncture. Ia bisa menjadi fondasi legitimasi untuk dua periode di Jakarta. Ia juga bisa menjadi springboard menuju panggung nasional.

Namun, struktur politik nasional yang cenderung terkonsolidasi di sekitar koalisi besar pemerintahan membuat opsi Pilpres 2029 bukan sekadar soal ambisi, melainkan soal arsitektur kekuasaan. (J61)

Here we go? 

#pramonoanung #pramono #gubernurjakarta #persija #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Skeptisisme dan keraguan tertuju kepada Ridwan Kamil (RK) yang dianggap tak diuntungkan kala berbicara diskursus Jakmania dan Persija Jakarta jelang Pilkada 2024. Padahal, dengan “kelemahannya” itu, RK justru bisa membawa era baru yang lebih positif bagi Jakmania-Persija dan Bobotoh-Persib dibandingkan kandidat lain.

PinterPolitik.com

Kontestasi elektoral yang melibatkan pendukung sepak bola di Pilpres 2024 kembali terulang di Pilkada Jakarta 2024. Kali ini, Jakmania-Persija Jakarta dan Ridwan Kamil (RK) jadi sorotan karena korelasi rivalitas abadi dengan Bobotoh-Persib Bandung.

Diskursus sendiri bergulir dan seolah “dimanfaatkan” oleh rival RK-Suswono, yakni Pramono Anung-Rano Karno serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Namun, dalam sebuah kesempatan wawancara di sebuah stasiun televisi swasta beberapa hari lalu, Ketua Umum Jakmania Diky Budi Ramadhan atau Diky Soemarno menyiratkan saran agar para kandidat datang, mendengarkan, dan menanyakan terlebih dahulu kebutuhan Jakmania dan Persija sebelum memberi janji politik.

Menariknya, dalam kesempatan itu, Diky membandingkan dengan apa yang Anies Baswedan lakukan di Pilkada Jakarta 2017 silam.

Ihwal itu, di sisi lain, bisa saja berkorelasi dengan kalkulasi suara para simpatisan Anies yang juga menjadi variabel determinan dan saat ini tengah berstatus sebagai swing voters di Pilkada Jakarta 2024.

Akan tetapi, jika diinterpretasi lebih dalam, RK sebenarnya memiliki peluang lebih baik untuk berkontribusi bagi Jakmania dan Persija, termasuk yang memiliki irisan dengan legacy serta relasi positif Anies dengan Jakmania sebelumnya. Mengapa demikian?

Membalik Rivalitas?

Secara spesifik, rivalitas di antara Jakmania dan Bobotoh telah menjadi bagian integral dari identitas mereka masing-masing. Dalam konteks politik, identitas yang kuat ini sering kali digunakan oleh politisi untuk memperkuat basis dukungan mereka atau untuk menyerang lawan.

Di Pilkada Jakarta 2024, rivalitas ini menjadi lebih dari sekadar simbol dan menjadi alat politik yang dieksploitasi oleh berbagai kandidat untuk memenangkan suara.

Kendati dilakukan secara tak langsung, Pramono Anung-Rano Karno dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tampaknya menyadari betul bagaimana rivalitas tersebut bisa menjadi keuntungan politik bagi mereka. 

Dengan memanfaatkan narasi rivalitas Jakmania-Bobotoh, mereka mencoba menciptakan citra RK sebagai kandidat yang “tidak sesuai” dengan Jakarta, karena latar belakangnya yang kuat di Jawa Barat dan kedekatannya dengan Bobotoh.

Di atas kertas, strategi itu berpotensi mengalienasi Jakmania dan membuat mereka enggan mendukung RK.

Namun, strategi semacam itu bukan lah baru. Dalam banyak kasus, rivalitas sering digunakan sebagai alat untuk memecah belah suara dan menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok pendukung.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat (AS), politisi sering kali menggunakan perbedaan ras, etnis, atau agama sebagai alat politik untuk memecah belah dan mengontrol basis pemilih.

Ironisnya, sampel di Negeri Paman Sam itu sempat terjadi di Pilkada Jakarta 2017. Kali ini, identitas kelompok pendukung sepak bola seperti Jakmania memiliki dampak yang jauh lebih langsung dan emosional terhadap preferensi politik.

Dampaknya, polaritas dan narasi konfliktual justru terpelihara. Bahkan residunya masih dapat dirasakan hingga saat ini.

Dalam konteks ini, teori dekonstruksi Jacques Derrida kiranya dapat menjadi pisau analisis yang positif dan konstruktif untuk menginterpretasi relasi sosial-politik.

Di titik ini, rivalitas di antara Jakmania dan Bobotoh sesungguhnya dapat di-dekonstruksi dengan membongkar asumsi-asumsi dasar yang memposisikan keduanya sebagai lawan yang tidak dapat berdamai.

Dekonstruksi untuk membalik rivalitas ini kiranya bisa diarahkan pada upaya untuk membingkai ulang hubungan tersebut sebagai bentuk interaksi dinamis yang pada akhirnya dapat mewarnai demokrasi dan persaingan elektoral yang berbuah positif.

Menariknya, di antara para kandidat di Pilkada Jakarta 2024, hanya RK yang lebih relate dengan sepak bola dan dinamikanya.

Realita itu kiranya dapat menjadi titik awal transisi skeptisisme menjadi optimisme terhadap RK, tak hanya dalam konteks Jakmania dan Persija, melainkan di aspek lain yang krusial bagi Jakarta.

Menguak Esensi Sosok RK

Meskipun menghadapi tantangan besar terkait rivalitas di ranah tribun supporter, RK tetap memiliki peluang yang tidak boleh diabaikan untuk merengkuh suara Jakmania.

Satu hal yang menarik, RK bisa saja memberikan terobosan janji politik sebagai pemersatu, salah satunya menjamin keamanan dan kenyamanan away day Jakmania ke Bandung atau sebaliknya. Sekali lagi, presumsi ini berangkat dari RK sebagai satu-satunya kandidat Pilkada Jakarta 2024 yang relate dengan sepak bola.

Hal itu pun dapat tercermin dari beberapa pemimpin yang di awal dianggap “sepele” atau tidak memiliki peluang, namun akhirnya diterima dan menjadi pemersatu.

Salah satu contoh yang relevan adalah Nelson Mandela, yang awalnya dianggap sebagai musuh oleh pemerintah apartheid Afrika Selatan, tetapi kemudian diterima sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan negara yang terpecah oleh rasialisme.

Mandela menggunakan pendekatan yang inklusif dan berusaha mendengarkan serta memahami semua pihak, meski awalnya diabaikan oleh sebagian besar populasi kulit putih di Afrika Selatan. Pendekatan seperti ini sangat mungkin diterapkan oleh RK dalam menghadapi tantangan dalam isu Jakmania dan Persija.

Selain isu Jakmania dan Persija yang tampak di permukaan seperti di lini masa, ceruk suara lain pun kiranya tak boleh disepelekan. Utamanya, silent majority yang dalam perspektifnya menganggap RK paling relevan untuk memimpin Jakarta dengan portofolionya.

Sebagai catatan, dengan latar belakang profesional sebagai arsitek dan perencanaan wilayah perkotaan, RK diakui sebagai sosok yang paling mumpuni untuk memimpin Jakarta.

Mengacu pada hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2022 silam dengan melibatkan para ahli dari berbagai kompetensi, RK ditasbihkan sebagai sosok yang dianggap paling memahami dan mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta.

Meski belakangan kerap mendapat kabar kurang positif dari akar rumput, tentu catatan itu tak boleh dikesampingkan begitu saja dari meja analisis untuk melihat peluang RK di Jakarta.

Menarik untuk dinantikan dinamika Pilkada Jakarta dan peluang para kandidatnya dalam beberapa waktu ke depan. (J61)

Waketum Partai NasDem menyampaikan permohonan maaf kepada Persija dan Jakmania karena acara konsolidasi partainya (16/7) memaksa klub ibu kota memindahkan laga ke Bekasi.

Namun, permintaan maaf Partai NasDem justru mendapat kritik karena dianggap hanya gimmick jelang tahun politik demi menghindari sentimen negatif dari pecinta Persija maupun sepak bola pada umumnya.

PinterPolitik.com 

Penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) belum lama ini menjadi polemik di media sosial (medsos). Hal tersebut terkait ditundanya pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta vs Persib Bandung karena stadion sudah terlebih dahulu dipesan untuk konser girlband asal Korea, Blackpink. 

Pendukung Persija, The Jakmania, beranggapan stadion haruslah dipergunakan untuk kegiatan sepak bola sebagai prioritas. Sementara, penggemar girlband Blackpink merasa stadion sudah dipesan lebih dahulu untuk konser, jauh sebelum pihak Persija Jakarta mengajukan untuk menggelar pertandingan. 

Menurut pengelola SUGBK, Blackpink telah mengajukan penggunaan stadion sejak Mei 2022 untuk tanggal 2 Maret sampai 14 Maret 2023. Sedangkan, pihak Persija baru mengajukan sekitar bulan Februari 2023. 

Lebih lanjut, pihak pengelola mengatakan SUGBK terbuka untuk umum dan berbagai kegiatan, bukan hanya kegiatan olahraga atau sepak bola. Sistem pemesanan siapa cepat, dia dapat pun diberlakukan bagi siapa pun yang ingin menggunakan SUGBK. 

Adu argumen di medsos pun tak terhindarkan dari dua penggemar yang memang terkenal akan fanatismenya tersebut. 

Penggemar sepak bola terlihat lebih dulu menyerang kolom komentar media sosial resmi Blackpink, yang kemudian juga dibalas oleh penggemar Blackpink yang menyerang kolom komentar media sosial resmi Persija Jakarta. 

Berkaca dari kasus tersebut, terlihat fanatisme terhadap sepak bola dan Korean Pop atau K-Pop di Indonesia sangat tinggi. Para penggemar itu akan membela jika ada hal menyinggung apa yang mereka idolakan. 

Sepak bola dan K-Pop dikenal memang memiliki banyak penggemar di Indonesia dengan fanatisme yang tinggi. 

Fanatisme penggemar keduanya bahkan bisa dikatakan sudah diakui oleh dunia atas “kegilaannya” terhadap apa yang di idolakan. Fenomena fanatisme yang terjadi di Indonesia seperti ini pun jarang ditemui di dunia. 

Dengan banyaknya penggemar dan fanatisme yang tinggi, tak jarang fenomena fanatisme yang terjadi di sepak bola dan K-Pop turut dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk mencari simpati politik dari para penggemarnya. 

Para aktor politik tersebut tampaknya melihat ada peluang mendapatkan dukungan politik jika berhasil menarik simpati dan fanatisme penggemar sepak bola maupun K-Pop yang terkenal militan. 

Melihat hal tersebut, mengapa fenomena fanatisme itu kerap dimanfaatkan oleh para aktor politik? Dan benarkah demikian? 

Fanatisme Buta Adalah “Senjata”? 

Fenomena fanatisme terhadap sesuatu bukanlah hal yang buruk jika dilakukan sesuai dengan porsinya. Hal ini yang harus diwaspadai dan mendapatkan perhatian khusus adalah ketika fanatisme memberikan dampak negatif. 

Sadie Wolfe dalam tulisan berjudul The Rise of Fanaticism and The Impact on Society menjelaskan fanatisme bisa mengarah ke dampak negatif dan merusak. Penyebabnya, fanatisme buta dapat menjustifikasi pemahaman mereka untuk mencapai suatu kepentingan. 

Berkaca pada penjelasan Wolfe, dalam kasus antara The Jakmania vs Blink terlihat kedua penggemar seolah-olah sudah mengarah pada fanatisme “buta” terhadap apa yang mereka idolakan. Sehingga, tak menutup kemungkinan akan berdampak negatif dalam beragam hal. 

Mereka juga seakan saling menjustifikasi bahwa idola mereka adalah yang paling benar dan pantas dalam menggunakan SUGBK. Padahal, jika melihat penjelasan pengelola SUGBK pada bagian sebelumnya bahwa tidak ada yang pantas dan tidak pantas menggunakan SUGBK, tapi siapa cepat, dia yang dapat. 

Saling serang di kolom komentar media sosial (medsos) dengan kata-kata yang kurang pantas justru akan membuat citra negatif terhadap fanatisme di Indonesia. 

Kalmer Marimaa menjelaskan dalam tulisan yang berjudul The Many Faces of Fanaticism, bahwa secara umum fenomena fanatisme bisa mengarah ke arah positif, netral, hingga destruktif. 

Hal itu dikarenakan fanatisme adalah sebuah fenomena yang sudah tidak asing dengan kegiatan manusia. 

Imbas dari fanatisme kemudian terciptalah sebuah labelling yang berbeda dengan orang lain. Misalnya, seseorang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan namun di mata para pendukungnya, sosok tersebut dianggap sebagai pahlawan. 

Berkaca dari tensi The Jakmania dan Blink, seharusnya fenomena fanatisme yang tinggi tersebut bisa menjadi modal positif. 

Dalam hal sepak bola, misalnya, dengan fanatisme yang tinggi bisa menjadi daya tarik tim-tim atau pemain-pemain top luar negeri untuk bermain sepak bola di Indonesia. 

Sementara dalam konteks K-Pop, fanatisme penggemarnya akan membuat girlband atau boyband asal “negeri gingseng” tersebut akan sering membuat pertunjukan dan menyapa penggemar di Indonesia. 

Fenomena fanatisme The Jakmania dan Blink menunjukkan fanatisme yang membabi buta bisa berakhir pada “kehancuran”, khususnya perpecahan. 

Namun, bukan berarti fanatisme tidak dapat menjadi hal yang positif. Tetapi, kemana fenomena fanatisme itu akan mengarah semua tergantung dari individu dan kelompok penggemar itu sendiri. 

Berkaca pada dampak dan fenomena The Jakmania dan Blink, tak berlebihan kiranya fanatisme itu dapat dimanfaatkan pihak ketiga untuk mengambil keuntungan, dalam hal ini para aktor politik terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Lalu, apakah fanatisme itu benar-benar bisa dimanfaatkan atau dikonversi menjadi keuntungan para aktor politik pada 2024? 

Demi Sebuah Gimik? 

Karena secara hakikat memiliki massa, fenomena fanatisme kiranya dapat dipastikan berpeluang dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk membuat diri mereka menarik di mata masyarakat. 

Seperti yang dijelaskan oleh Erving Goffmann dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, terdapat sebuah penekanan terhadap istilah impression management yang secara garis besar menjelaskan tentang suatu pembentukan persepsi yang dilakukan oleh seseorang dengan strategi yang cenderung lebih halus, sehingga objek yang didekati merasa nyaman. 

Aktor politik akan menggunakan cara tersebut untuk mengeksploitasi sesuatu yang mempunyai basis penggemar fanatik, dalam hal ini sepak bola dan K-Pop untuk kepentingan tertentu. 

Mereka akan menunjukkan seolah mengenal dan menggemari sepak bola dan K-Pop, hal ini diharapkan menjadi strategi untuk menarik perhatian para penggemar tersebut. 

Cara ini pernah dilakukan oleh beberapa aktor politik, seperti saat dua mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Anies Baswedan mendekati dan seolah menaruh perhatian terhadap Persija Jakarta dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari The Jakmania pada Pilkada DKI Jakarta. 

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Ridwan Kamil saat ikut menaruh perhatian dengan menonton atau bahkan merayakan saat Persib Bandung juara Piala Presiden 2015 lalu. Dengan cara ini para aktor politik tersebut akan mendapat perhatian lebih dari para penggemar. 

Menurut tulisan yang berjudul Sepak Bola Sebagai Bentuk Komunikasi Politik Indonesia karya Kiki Esa Perdana, hal ini akan menimbulkan asumsi politik yang kurang lebih menyebutkan bahwa siapa pun aktor politik yang mampu dekat dengan satu tim sepakbola, maka sikap dari aktor politik tersebut akan dinilai positif oleh khalayak. 

Hal tersebut karena aktor politik yang bersangkutan merupakan mendukung tim yang sama dengan yang masyarakat dukung dan masyarakat merasakan memiliki kedekatan emosional dengan aktor politik itu. Aktor politik tersebut juga akan banyak membantu pada tim sepakbola tersebut dalam segala urusannya dengan regulasi yang berhubungan dengan pemerintahan. 

Dalam konteks K-Pop, berbagai aktor politik juga menunjukkan cara yang sama agar mendapat perhatian dari para penggemar K-Pop tersebut. Seperti, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Ganjar Pranowo. Terbaru, Partai Gerindra seolah memainkan impression management itu saat memberikan giveaway tiket konser Blackpink di Twitter. 

Sayangnya, “niat baik” admin Twitter Partai Gerindra itu mendapatkan pro-kontra. Mereka yang tak sepakat menilai giveaway itu sebagai bentuk kampanye dan menyeret hiburan ke ranah politik. 

Keberhasilan membangun opini publik adalah kunci dari terbentuknya dukungan dari khalayak dalam komunikasi politik, mengingat pendapat umum sangat sensitif terhadap masalah yang menyangkut kepentingan dan dirasakan oleh masyarakat luas. 

Bahkan, bagaimana cara aktor politik berpakaian hingga aksesoris bisa pula bisa menjadi bagian dari bentuk pernyataan politik dan sering digunakan untuk mendekati khalayak untuk keperluan politik. 

Namun, sejauh mana efek elektoral dari impression management para aktor politik itu belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, akan menarik untuk menantikan kelanjutannya. (S83) 

Fan war kali ini tidak terjadi di antara fandom-fandom boyband atau girlband Korea Selatan (Korsel), melainkan antara fandom BLACKPINK dengan suporter Persija Jakarta.

Upaya saling sindir antara dua kelompok fan besar ini terjadi buntut dari penundaan laga pertandingan antara Persija dan Persib Bandung yang seharusnya dilaksanakan pada Sabtu, 4 Maret 2023.

Kabarnya, penundaan itu dilakukan akibat persiapan konser Born Pink: BLACKPINK World Tour di Jakarta, Indonesia, pada 11-12 Maret 2023. Alhasil, banyak suporter yang dikenal sebagai Jakmania itu menyerbu akun Instagram resmi milik BLACKPINK.

Sampai-sampai nih, ada sejumlah komentar yang dinilai bernada ancaman. Ini membuat sejumlah BLINK – julukan untuk penggemar BLACKPINK – khawatir akan keselamatan mereka pada hari-H konser.