PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys, apa agenda kalian Minggu kemarin? Bagi kalian yang ada di Jakarta, pasti banyak lah ya yang mencoba aktivitas olahraga pagi di Car Free Day (CFD) di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Nah, ada insiden yang gak banget nih di CFD tanggl 29 April kemarin. Aktivitas olahraga mingguan itu dikotori oleh insiden intimidasi antar sesama pengguna CFD.

Kebetulan sih, saat itu memang ada agenda jalan pagi dari massa dengan atribut kaus #DiaSibukKerja. Belakangan ternyata massa beratribut kaus #2019GantiPresiden juga menyelenggarakan acar yang sama. Waduh, kok bisa barengan gini. Kalau kedua massa ketemuan kan mereka bisa tauran rame-rame tuh.

Denger-denger sih, sebenernya penyelenggaraan jalan sehat #2019GantiPresiden yang dipelopori oleh Gerakan Pemuda Jakarta tidak mendapatkan izin dari kepolisian karena sudah ada acara sejenis terlebih dahulu yang masuk dalam agenda CFD. Tapi ya nyatanya gak diindahkan tuh, mereka tetep maksa.

Masalahnya pertemuan dua kubu berlawanan pandangan politiknya ini di lapangan ternyata menimbulkan pergesekan horizontal. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak terlihat ada beberapa peserta lomba jalan dengan atribut kaus #DiaSibukKerja yang terpisah dari rombongannya.

Ya bak kerumunan anjing herder yang melihat seekor anjing chihuahua yang sedang terpisah dari koloninya, sekerumunan peserta lomba jalan dengan atribut kaus #2019GantiPresiden tampak mengintimidasi individu berkaus #DiaSibukKerja. Lah emangnya mereka secara personal bermusuhan ya?

Begini nih efek konsekuensi logis dari ekses negatif politik praktis yang ditunjukan para elit politik negeri ini dalam memperebutkan kekuasaan. Alih-alih demokratis dan sportif, keberadaan tagar ini justru mencederai sisi humanis dari masyarakat sebagai pemilik suara yang sah. Aduh, ancur minah!

Adanya intimidasi seperti ini bisa aja diakibatkan pendidikan politik masyarakat kita yang tidak merata. Mereka belum cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan di tataran kehidupan sosial. Gak peduli itu wanita ataupun anak-anak, kalau berbeda pandangan politik, ya persekusi ditempat. Hadeuh.

Mereka-mereka yang rakyat kecil gak mengerti batasan perilaku yang mesti mereka tunjukan pada orang lain yang memiliki perbedaan pandangan politik. Intimidasi yang dilakukan massa berkaus #2019GantiPresiden terhadap individu yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja yang terjadi di CFD ini mengingatkan kita pada maraknya peristiwa persekusi saat Pilkada DKI Jakarta tempo lalu. (K16)

PinterPolitik.com 

[dropcap]S[/dropcap]etelah sempat dihebohkan dengan penolakan dakwah dari Felix Siauw di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, kini penolakan yang sama terjadi pula kepada Ustadz Abdul Somad di Denpasar, Bali. Penolakan ini sama-sama terjadi karena dakwah kedua ustadz yang populer di sosial media tersebut, dianggap beberapa kelompok Anshor, anti NKRI dan Pancasila.

Pada kasus Ustadz Abdul Somad yang baru terjadi Jumat, 8 Desember 2017 lalu, salah satu pihak yang disinyalir memprovokasi pengusiran sang ustadz, adalah anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bali fraksi PDIP bernama I Gusti Ngurah Aryawidakarna.

Ismar Syafruddin, advokat yang melaporkan ‘penggerudukan’ Ustadz Somad menyatakan jika anggota DPD tersebut mengunggah beberapa postingan di media sosial yang melahirkan kebencian terhadap si pendakwah. Arya Widakarna akhirnya harus menelan pil pahit jeratan hukum UU ITE atas unggahannya. “Ini sangat disayangkan, harusnya sebagai anggota DPD tidak melakukan provokasi. Ini sangat bertentangan dengan pasal 82 UU ITE,” ungkap Ismar.

Penolakan-penolakan terhadap pendakwah yang beraliran ‘keras’ dan fundamentalis, juga terjadi pula pada Ustadz Tengku Zulkarnaen yang juga menduduki jabatan sebagai Sekjen FPI. Saat hendak turun dari pesawat di Pontianak, ia dihadang oleh Ormas yang mengatasnamakan diri sebagai Dewan Adat Dayat Sintang.

Tak berbeda dengan Ustad Somad dan Felix Siauw, penolakan warga Dayak Sintang kepada Tengku Zulkarenaen, juga disebabkan afiliasi sang ustadz dengan FPI. Bahkan mereka menuntut supaya FPI segera dibubarkan karena dianggap menimbulkan perpecahan di NKRI.

Apakah penolakan yang terjadi oleh beberapa ustadz populer medsos ini merupakan bentuk kemarahan minoritas?

Merebaknya Ustadz Medsos

Jika mencari tayangan dakwah atau tausiyah Ustadz Felix Siauw atau Ustadz Somad di televisi, besar kemungkinan kamu tak akan menemukan keduanya di stasiun manapun. Namun jika beralih ke Youtube atau Twitter, tayangan mereka akan sangat banyak dan mudah sekali ditemukan. Bahkan, hanya dengan mengetik namanya saja di mesin pencari Google, video tausiyah dan dakwahnya membanjiri hasil pencarian.

Ustadz Somad dan Felix Siauw adalah contoh dari apa yang dinamakan ‘Ustadz Sosmed’.  Walau mereka tak hadir di televisi, namun mereka memiliki penggemar yang tak kalah banyak dari ustadz-ustadz terkenal televisi. Mereka mampu pula menggeser fenomena keagamaan yang sebelumnya sakral, menjadi profan (hedonistik).

Hal ini diamini pula oleh penelitian yang dilakukan Meyer dan Moors dalam bukunya berjudul Religion, Media, and The Public Sphere.  Di sana disebutkan kalau ruang publik atau media sosial agama, menjadi bentuk baru dalam proses meditasi, prolierasi di ranah publik, dan mengaburkan beberapa batasan antara hiburan dan agama.

Kedua peneliti tersebut menilai jika para ustadz ini, menggunakan medsos sebagai alat untuk meningkatkan citra dirinya atau yang disebut Meyer dan Moors sebagai proses proliferasi (pembiakan) di ranah publik. Di sinilah, batasan antara sakral dan profan menjadi kabur ketika membahas agama. Medsos berperan mendongkrak popularitas mereka. Bagaimana dengan isi dakwahnya? Itu urusan yang berbeda.

Di medsos para ustadz, baik yang beraliran salafi maupun sunni, saling kritik, sahut, dan tak jarang mempertentangkan ideologi. Nah, ideologi para ustadz yang fundamental bahkan anti NKRI, juga turut tersebar bahkan diamini oleh para pendengarnya.

Netizen atau masyarakat yang akhirnya menjadi terpolarisasi menjadi kelompok pro dan kontra, atau bahkan membentuk komunitas (mirip fans club) dari ustadz tersebut, berakhir mengkultuskan sang ustadz. Menurut Syahirul Amin, lulusan Magister Ilmu Politik UI, di sinilah, kaburnya batasan antara ruang agama dan hiburan, sehingga ustadz yang memberi ceramah haruslah ‘lucu’, jika tidak ceramahnya dianggap kosong dan tak berbobot.

Ceramah yang lucu menjadi kekuatan dari Ustadz Somad. Dalam beberapa rekaman video, sang ustadz berceramah mengenai hukum halal dan haram dari sebuah transaksi bisnis. Ia juga pernah secara terang terangan mendukung khilafah, yang bertentangan dengan NKRI.

Sekilas, memang apa yang disampaikan sang ustad tak berbahaya. Sebab ia bisa menyampaikan nilai kekhalifahan secara meyakinkan dan dibalut humor. Topik yang ‘berbahaya’ itu bisa disampaikan dengan aman, bahkan mendapat tawa dan anggukan pendengarnya. Tanpa sadar, dengan tertawa para pendengarnya ikut meyakini dan membenarkan pemikirannya. Pemikiran yang ‘ekstrim’ ini tentu sangat berbahaya.

Fenomena ustadz medsos ini, juga pernah mendapat perhatian Jendral TNI Gatot Nurmantyo. Jenderal bintang empat ini berkata jika ustadz medsos tak perlu kuliah namun hanya menyadur internet. “Sekarang ini berbahaya, ustadz-ustadz sosmed tidak kuliah, enggak perlu kuliah yang penting buka internet, dengan menyadur ayat Alquran, adinda, kakanda,” ucapnya saat berada di UIN Syarif Hidayatullah.

Mantan KSAD ini juga mengatakan jika para ustadz kurang belajar ilmu agama namun sangat mudah berfatwa. Gatot berkata hal tersebut sangat berpotensi memprovokasi masyarakat. “Ada ulama-ulama online, enggak usah punya ilmu agama. Tinggal punya HP, tinggal buka, masukan ayat,” jelasnya.

Minoritas Tak Terima?

Penolakan-penolakan yang dialami beberapa ustadz di beberapa daerah, memang rata-rata kerap terjadi pada mereka yang mempromosikan nilai ekstremisme. Selain Felix Siaw, Ustadz Somad, dan Tengku Zulkarnaen yang juga petinggi FPI, cenderung memiliki paham ekstremisme dan fundamentalis.

FPI sendiri selain memiliki paham yang ‘ekstrim’, juga pernah terlihat aksi persekusi seorang remaja berusia 15 tahun bernama Putra Mario Alfian, yang sempat heboh pada akhir Juni 2017 lalu. Menurut keterangan yang bersangkutan, sang anak diminta tandatangan surat bermaterai permintaan maaf.

Dalam laporan BBC, disebutkan pula jika kelompok FPI bahkan mengancam sang anak. “Besok lu, temen-temen lu juga lu nasehati…ini udah kejadian di gua, supaya nasibnya gak sama kaya lu. Ini mending lu gak diapa-apain. Di Jakarta Barat udah gak berbentuk, kalau FPI begini, kita pake proseduran, cuma masyarakat yang gak bisa nahan karena kenapa, Habib Rizieq bukan hanya milik FPI, punya umat Islam.”

Aksi FPI ini memancing marah dari masyarakat dan dari sekian aksi, baik penolakan dan perlindungan, GP Anshor yang berafiliasi dengan NU hampir selalu ada berseberangan dengan FPI. Dalam kasus persekusi oleh FPI, GP Anshor mengadvokasi dan menguatkan psikis sang anak yang dikeroyok di tengah malam dan dipukuli. Sementara dalam aksi penolakan dakwah, GP Anshor hampir selalu ada bersama kelompok yang tak merestui dakwah dan kedatangan ustadz ‘ekstrim’ tersebut.

Dalam situs resmi NU, disebutkan jika GP Anshor bukannya membubarkan acara pengajian. Mereka hanya keberatan jika acara tersebut diisi dengan ustadz yang dinilai anti NKRI dan Pancasila. Merunut ustadz-ustadz yang ditolak oleh GP Anshor, memang mereka yang kedapatan mempromosikan anti NKRI dan Pancasila-lah, yang mendapat penolakan.

Penolakan yang datang, terutama dari masyarakat Bali dan Dayak di Pontianak, tak menutup kemungkinan adalah bentuk kemarahan terhadap FPI atau ustadz anti NKRI, Pancasila, dan sektarian. Seperti yang diungkapkan salah satu warga Dayak yang menolak Tengku Zulkarnaen, sebelumnya ulama itu mengungkap jika suku Dayak kafir, tidak pantas masuk surga, dan lebih buruk dari binatang. Tentu saja ini membuat warga Dayak, sebagai minoritas secara suku dan keyakinan, meradang.

Fenomena penolakan ustadz yang terjadi belakangan ini mendapat respon dari Sekretaris Jenderal PPP, Asrul Sani. Dengan latar belakang partai berasas Islam, ia menyatakan jika penolakan seharusnya menjadi momen sang ustadz berevaluasi dan introspeksi, mengapa ada penolakan terhadapnya.

“Misalnya, apakah selama ini penyampaian metode dakwahnya berbasis bil hikmah wal mauidhatil hasanah yakni dengan cara-cara yang bijak dan pelajaran-pelajaran yang baik. Bukan dengan gaya merasa sebagai satu-satunya penafsir kebenaran ajaran Islam, sedang yang tidak sepaham dengannya dihakimi sebaga salah, sesat, bid’ah, dan sebagainya,” jelasnya.

Nah, jika saja para ustadz yang mendapat penolakan itu sempat atau sudi melakukan introspeksi, seperti yang disebutkan Asrul Sani, kemarahan minoritas yang terjadi di beberapa titik di Indonesia tak perlu ada. Lebih jauh lagi, persekusi yang dialami dan dilakukan oleh kelompok yang terpolarisasi, juga tak akan sempat terpikirkan. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]asih ingat dengan video sejoli yang ditelanjangi warga karena dituduh mesum di kamar kos? Diduga yang menjadi dalang atas aksi persekusi tersebut adalah Pak Erte dan Pak Erwe setempat.

Ketua Erte-nya berinisial T dan Ketua Erwe-nya berinisial G. Mereka berdua akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ironisnya, T yang memobilisasi massa untuk mengabadikan sejoli yang sudah ditelanjangi. T dan G juga memukuli korban yang dinyatakan polisi tak berbuat mesum itu.

Ketua RT-RW Jadi Tersangka kasus Penelanjangan, Ini Kata Lurah https://t.co/SDcNdpga5z pic.twitter.com/05eQkdpobc

— detikcom (@detikcom) November 15, 2017

Kalo bicara soal persekusi atau yang lebih dikenal sebagai aksi main hakim sendiri, itu bukanlah hal baru di Indonesia. Aksi tersebut malah dianggap sebagai hadiah yang pantas bagi pelaku kejahatan atau yang dituduh melakukan kejahatan. Miris sih melihat hal kayak gini. Padahal kan ada pihak kepolisian, kenapa nggak lapor aja ke sana?

Sebenarnya ini adalah kebiasaan yang salah. Terus terang kelakuan dari Pak Erte dan Erwe kayak gini yang bikin saya gemes. Seharusnya sebagai tokoh masyarakat nunjukin contoh yang baik bagi warganya. Bukan malah berubah bentuk jadi hakim gadungan. Jadi hakim kok sendiri-sendiri sih, Pak?

Pasti ada alasan tersendiri di balik persekusi ini. Jangan-jangan karena pernah ada kejadian indehoy ala indekos di daerah tersebut? Atau memang Erte dan Erwe-nya aja yang otaknya ngeres? Siapa yang tau?

Tapi, kejadian seperti ini nggak bisa dibiarin begitu aja. Masyarakat sendiri seharusnya lebih bijak. Jangan mau jadi budak amarah atau provokasi oknum tertentu, tanpa ada klarifikasi sebelumnya.  Nggak baik ambil alih tugas polisi dan hakim kan?

Maka, pihak kepolisian maupun pengadilan nggak boleh liat kasus seperti ini dengan sebelah mata aja. Pakailah kedua matanya, bila perlu pakai juga mata hatinya biar nggak dikaburkan dengan daun merah-biru. Biar nggak ada kesan bahwa hukum Indonesia cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Bukan begitu? (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]elakangan ini, perbincangan mengenai persekusi begitu ramai di dunia maya. Apalagi, sejumlah korban sudah mulai berjatuhan. Salah satu yang disesalkan, aksi persekusi juga terjadi pada remaja berinisial PMA (15). Terutama setelah video yang memperlihatkan ia tengah dipersekusi oleh gerombolan anggota Organisasi Massa (Ormas) Islam di Jakarta Timur menjadi viral.

Video tersebut juga memperlihatkan bagaimana korban dikelilingi dan mendapatkan tindakan kekerasan oleh sekelompok pria dewasa. Sebelumnya, kekerasan psikologis juga diterima oleh seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Sumatera Barat, Fiera Lovita. Fiera atau yang akrab disapa Dokter Lola, mengalami tindakan persekusi setelah menulis status di akun Facebook  (FB) yang menyindir ulama Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. “Saya hanya mengemukakan pendapat saya seperti yang dilakukan oleh netizen lain,” jelasnya.

Semakin banyaknya korban yang berjatuhan akibat aksi persekusi Ormas ini, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melihat adanya indikasi persekusi sebagai perbuatan yang sistematis atau meluas. Ini terlihat dari meluasnya persekusi di beberapa wilayah dalam jangka waktu yang bersamaan.

Oleh karena itu, Asfinawati mendesak Kepolisian dan Komnas HAM untuk segera meredam aksi tersebut, agar tindakan semacam ini tidak semakin meluas dan mengancam demokrasi.

Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, jumlah korban tindakan persekusi di media sosial terus meningkat. Mulai dari 27 Januari hingga 31 Mei 2017. Sejauh ini, korban persekusi digital sudah mencapai 59 orang.

“Sejak 27 Januari 2017 hingga saat ini ada 59  kasus persekusi dan jika dilihat dari data yang kami dapat, kasus persekusi cenderung meningkat tiap bulannya,” kata Damar.

Pengamat media sosial dan ITE Heru Sutadi mengatakan, munculnya persekusi tak lepas dari cara pengguna memanfaatkan media sosial. Ia mengakui, agak sulit mengatur perilaku di media sosial. Untuk menghindari persekusi, dia mengimbau agar para pengguna bijak memanfaatkan media sosial serta menahan diri untuk hal-hal yang sensitif.

“Saya pikir semua harus menahan diri untuk tidak membuat sesuatu yang makin memperkeruh suasana. Kalaupun memang harus menulis seseorang, misalnya hal yang baik. Tapi kalau misalnya harus mengkritik, kritiklah secara positif,” kata Heru, Jumat (2/6).

Safe House, Rumah Bagi Korban Persekusi

Trauma, itulah yang saat ini sedang dialami para korban persekusi digital, termasuk juga PMA. Setelah mendapat intimidasi, kini remaja 15 tahun ini merasa ketakutan dan tertekan jiwanya. Terlebih keluarganya pun ikut terkena imbasnya, sebab usai dipersekusi, esok paginya pemilik kontrakan tempat mereka tinggal, mengusir dengan alasan tidak mau kontrakannya dijadikan tempat ribut-ribut.

Begitupun yang dialami dokter Lola. Akibat teror dan intimidasi yang mereka terima, kedua anaknya yang berumur 8 dan 9,5 tahun menjadi trauma. Sebab setelah memposting statusnya di FB, beberapa hari kemudian sejumlah orang datang mengetuk-etuk kaca mobilnya. Padahal, saat itu ia tengah bersama kedua putranya tersebut. Begitu juga ketika sekelompok orang tak dikenal datang ke rumah dan memaksa untuk bertemu.

Untuk membantu mengurangi efek traumatis dan melindungi para korban persekusi, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat sebuah koalisi bernama “Koalisi Anti Persekusi”. Mereka juga berinisiatif mendirikan safe house atau rumah aman bagi para korban persekusi. Koalisi ini terdiri dari sejumlah lembaga bantuan hukum, meliputi LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Institute for Criminal Justice Reform, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Demi membantu para korban persekusi, Koalisi Anti-Persekusi juga membuka Crisis Center. Masyarakat yang merasa mendapatkan tindakan persekusi, ancaman, serangan, atau teror, dapat menghubungi Hotline Koalisi Anti-Persekusi melalui telepon atau SMS ke 0812-8693-8292 serta email: antipersekusi@gmail.com.

Saat mengumumkan pembuatan lembaga ini, Asfinawati berharap negara dan aparat hukum ikut terlibat dalam menyelidiki lebih dalam dalang penggerak aksi persekusi. Aksi tersebut, menurutnya, lebih buruk dari pada pola main hakim sendiri. Sebab lebih sistematis dan terorganisasi dalam melakukan pembingkaian “pelaku” pada orang yang menjadi korban.

“Negara harus mewaspadai persekusi ini dan melakukan investigasi mendalam terhadap aktornya, bukan pada akun-akun yang bergerak di lapangan, melainkan siapa mesin penggeraknya. Karena terbukti ada gerakan masif di mana-mana dalam waktu singkat,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Persekusi Digital Ancam Demokrasi

Aksi persekusi di dunia maya ini dinilai dapat mengancam demokrasi, sebab sekelompok orang menetapkan orang lain bersalah dan melakukan penghukuman, tanpa melalui proses hukum. Advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Kepolisian mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap siapapun yang melakukan persekusi.

“Bahwa seseorang setuju atau tidak itu soal lain. Tapi, menurut saya, tidak boleh di negara demokrasi, negara yang menganut HAM ada intimidasi, ada teror, ada persekusi terhadap mereka-mereka yang berseberangan pendapat,” kata Todung, usai acara Deklarasi Advokat Pancasila di Hotel Sheraton Media, Jakarta Pusat.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, aksi ormas melakukan persekusi adalah sebuah pelanggaran hukum. Beberapa butir di Pasal 59 ayat 2 undang – undang nomor No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan, ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, termasuk melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum.

Jadi bagi Ormas yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut, patut untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 60 sampai dengan pasal 78 UU no 17 tahun 2013.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara, para pelaku persekusi bisa terkena hukuman pidana karena melanggar UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE no 11/2008, yaitu melakukan tindakan mengancam dan menakut-nakuti pada pribadi. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

“Ada perburuan buat daftar disebarkan ini orang-orang dicari, nggak boleh negara kita itu negara hukum, artinya itu bisa menjadi main hakim sendiri. Kalau di dunia maya itu juga tidak bolehlah karena di UU ITE itu melakukan ancaman, menakut-nakuti ditujukan kepada pribadi-pribadi tertentu itu ada aturannya,” katanya di Jakarta, Jumat (2/6).

Meredam Kebencian Di Dunia Maya

Menanggapi kasus persekusi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung bereaksi. Menurut MUI yang berhak melakukan penertiban ujaran kebencian di media sosial hanyalah petugas berwenang, bukan oleh massa.

“MUI berpendapat, tindakan persekusi yang dilakukan dengan cara tidak manusiawi, menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap orang lain, bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh agama,” kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid, Jumat (2/6).

MUI mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya untuk umat Islam Indonesia, agar dapat memanfaatkan media sosial dengan lebih bertanggung jawab, menghindarkan diri dari ujaran kebencian, fitnah, dan merendahkan pihak lain.

“Bermuamalah di media sosial sebagai bagian dari pelaksanaan hak berekspresi warga negara harus dilandasi dengan nilai-nilai etika, akhlak mulia, norma susila dan agama. Sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan pihak lain yang dapat memicu konflik dan disintegrasi sosial,” tuturnya.

Jika setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, kenapa harus dengan kekerasan? Bukankah setiap agama mengajarkan umatnya tentang kebaikan dan cinta damai? Jika tetap melakukan kekerasan atas nama agama, masih pantaskah manusia disebut makhluk yang beragama? (A15)

PinterPolitik.com

“All persecution is a sign of fear; for if we do not fear the power of an opinion different from our own, we should not mind others holding it” – Phyllis Bottome (1884-1963), novelis

[dropcap size=big]P[/dropcap]ersekusi adalah kata yang beberapa hari belakangan menjadi topik utama perbincangan hangat di media-media massa. Bagi kebanyakan orang awam pasti agak asing mendengar kata yang tiba-tiba menjadi begitu populer ini. Bukan tanpa alasan persekusi menjadi topik utama perbincangan karena faktanya hal inilah yang sedang marak terjadi di masyarakat.

Berita tentang aksi persekusi tersebut bermunculan setelah menjadi viral di dunia maya, misalnya yang terjadi pada perempuan bernama Fiera Lovita, seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Solok, Sumatera Barat. Fiera merasa tertekan setelah mengalami teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas Front Pembela Islam (FPI) setelah ia menulis status di akun media sosialnya terkait kasus yang menimpa pimpinan ormas tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada seorang remaja berinisial M berusia 15 tahun yang dipersekusi oleh anggota ormas yang sama. Lebih parahnya lagi, selain mengalami kekerasan verbal, remaja M juga mengalami kekerasan fisik.

Persekusi: pic.twitter.com/M7y04glc6k

— Alissa Wahid (@AlissaWahid) June 1, 2017

Persekusi sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Walaupun demikian, persekusi berbeda dengan upaya ‘main hakim sendiri’ karena sifatnya yang sistematis dan terencana. Persekusi juga memiliki jangkauan yang luas.

“Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri,” demikian dijelaskan oleh pegiat dari Koalisi Anti Persekusi dari Safenet, Damar Juniarto saat mengahadiri konferensi pers bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta Koalisi Anti persekusi, di kantor YLBHI pada Kamis, 1 Juni 2017.

Makna ‘sistematis’ mengartikan bahwa tindakan tersebut terjadi karena direncanakan, diorganisir, bahkan pula dibiayai – yang pada tahap ini – oleh oknum tertentu. Umumnya, banyak orang yang dipersekusi karena berbeda dari sisi agama, berbeda ideologi, berbeda identitas suku, bahkan juga ketika berbeda pendapat. Kondisi ini diperparah oleh situasi politik nasional yang belakangan menjadi begitu mudah panas dan tidak terkontrol. Hal ini juga diperkuat lagi oleh keberadaan media sosial yang makin hari semakin sulit dibendung pengaruhnya.

Persekusi memang sesuatu yang buruk dan negatif, namun bagaimana sebetulnya suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai persekusi? Bagaimana sejarah tindakan yang dalam Nuremberg Principles dikategorikan sebagai pelanggaran HAM?

Persekusi Dalam Sejarah

Sebagai sebuah perilaku yang negatif karena sifatnya yang mengintimidasi – bahkan tidak jarang juga menggunakan kekerasan dan kadang berakibat pada penghilangan nyawa – persekusi dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM.  Bahkan persekusi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional bagian II, artikel 7 poin ‘h’. Persekusi bisa terjadi dalam bentuk kekerasaan verbal maupun fisik yang luas dan terstruktur yang dapat menyebabkan timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan dan ketakutan.

Persekusi telah muncul untuk waktu yang lama, mungkin berawal dari saat ketika politik identitas menguat dalam masyarakat. Sebut saja ketika masyarakat yang hidup di suatu desa tidak ingin putri dari salah satu penduduk desa itu menikah dengan pemuda dari desa lain.  Mereka kemudian bersama-sama memusuhi keluarga tersebut. Pada akhirnya diketahui permusuhan tersebut timbul karena ‘dikompor-kompori’ oleh salah seorang pemuda desa yang cemburu karena pujaan hatinya menikah dengan orang lain. Rasa permusuhan penduduk desa terhadap keluarga tersebut boleh jadi akan membuat keluarga tersebut tertekan dan ketakutan.

Persekusi juga terjadi sejak zaman ketika perbenturan identitas membuat kelompok tertentu menjadi target perlakuan buruk atau penganiayaan dari kelompok lain. Dr.Hatem Bazian, Ph.D., seorang ahli filsafat dan kajian Islam dari University of  California, Berkeley menyebutkan bahwa salah satu catatan awal tentang persekusi adalah yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim (Abraham). Ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar (dalam bahasa Ibrani disebut ‘Terah’) adalah seorang  yang sering menghukum orang dengan cara dibakar di depan umum atau dengan cara-cara kekerasan hanya karena orang-orang tersebut mengungkapkan kebenaran atau membeberkan kontradiksi yang terjadi di masyarakat saat itu.

Namun, persekusi yang paling terkenal adalah yang terjadi pada abad pertama masehi, ketika Kaisar Romawi, Nero (37-68 SM) menyiksa dan membunuh orang-orang Kristen. Aksi Nero ini terjadi pada tahun 64 M saat popularitasnya turun dan ia mendapat banyak kritik setelah ia membakar kota Roma. Oleh karena itu, Nero memanfaatkan sentimen orang Romawi terhadap kaum Kristen dan menuduh orang Kristen sebagai kelompok yang bertanggungjawab membakar kota Roma. Persekusi tersebut kemudian berubah arah ketika Konstantinus (272-337 M) menguasai Roma dan menggunakan Kristianitas untuk tujuan politik. Konstantiunus sebaliknya mempersekusi para penganut agama pagan Romawi.

Persekusi berlanjut saat perang salib (Islam vs Kristen), reformasi gereja (Katolik vs Protestan), hingga pada saat Perang Dunia. Persekusi dalam skala besar dengan korban jiwa yang besar bisa juga disebut sebagai genosida.  Hal tersebut misalnya dilakukan oleh Joseph Stalin di Uni Soviet, Mao Zedong di Tiongkok, Pol Pot di Kamboja, dan Hitler di Jerman. Di Indonesia sendiri, persekusi juga terjadi pada tahun 1965 serta saat krisis 1998.

Apa di Balik Persekusi?

Faktanya persekusi bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan karena ada grand design atau direncanakan. Azar misalnya membakar  orang yang menentangnya di muka umum demi mencegah pemberontakan. Nero menganiaya orang Kristen agar kekuasaannya tidak dijatuhkan oleh penduduk Roma yang masih menganut paganisme. Sebaliknya, Konstantin mempersekusi paganisme karena Kristianitas lebih populer dan mampu menjadi alat politik untuk menyatukan Romawi.

Hal yang sama juga terjadi pada Stalin yang melakukan persekusi terhadap musuh politik dan kaum Kristen di Soviet untuk mempercepat terbentuknya komunisme Uni Soviet. Jika Stalin harus mengikuti apa yang disebut Karl Marx sebagai ‘evolusi masyarakat’, butuh waktu lama untuk mencapai komunisme, mengingat gerakan buruh Uni Soviet yang belum siap untuk itu. Sementara Mao Zedong mempersekusi sarjana dan cendikiawan di Tiongkok untuk mencegah kekuasaannya dirongrong oleh mereka-mereka yang pandai berpendapat.

On slapping kid & persecuting netizens, "we have to stand up against FPI's acts": Ansor https://t.co/6hI9MzZAjG

— Yenni Kwok (@yennikwok) June 1, 2017

Di Indonesia, Soeharto mempersekusi PKI untuk mengkudeta Soekarno pada tahun 1965, sementara peristiwa di tahun 1998 terjadi sebaliknya, untuk mengkudeta Soeharto. Lalu, ada apa di balik masalah-masalah persekusi yang saat ini mulai muncul?

Ada dua isu utama yang saat ini sedang mengemuka. Yang pertama adalah isu agama – yang sering dibahasakan dengan ‘kriminalisasi ulama’ – dan yang kedua adalah isu tuduhan PKI kepada Presiden Jokowi. Dimensi isu agama bisa dilihat dari sisi politik – ada orang-orang yang ingin menggunakan kekacauan isu agama yang terjadi saat ini untuk merongrong legitimasi Jokowi – dan bisa dilihat dari sisi ekonomi – terkait kepentingan aktor-aktor bisnis dalam kekacauan politik tersebut. Mengenai kekacauan ekonomi, ada teori tentang chaos economic yang menyebut pasar akan sangat rasional membaca gejala sekecil apa pun, apalagi yang disebabkan oleh kondisi politik.

Persekusi yang terjadi pada tahun 1998 misalnya sangat sarat kepentingan ekonomi, terutama jika berbicara tentang industri hedge fund – suatu jenis bisnis investasi kelas atas. George Soros adalah satu taipan hedge fund yang meraih keuntungan dari krisis ekonomi 1998, demikian halnya dengan beberapa pebisnis dalam negeri. Kepentingan ekonomi itu juga saat ini sepertinya terlihat, mengingat Presiden Jokowi cukup ‘nekat’ dalam berbagai kebijakan ekonominya – sebut saja Perppu yang membuat Ditjen Pajak mampu ‘mengintip rekening bank nasabah, dan hal tersebut sepertinya mengganggu banyak pebisnis.

Sementara isu PKI dipakai untuk mempersekusi Jokowi dengan target pilpres tahun 2019. Siapa yang mempersekusi? Mungkin perlu ditelusuri lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Yang jelas, baik isu agama maupaun PKI dipakai untuk mempersekusi Jokowi melalui masyarakat. Persekusi tentu punya sponsor utama untuk membiayai. Dengan memperhatikan gerakan persekusi melalui media sosial yang terstruktur, gerakan-gerakan cyber army, dan lain sebagainya, sulit rasanya untuk tidak menyebut ada pihak yang mensponsori berbagai aksi tersebut. Dengan kata lain, ada banyak pihak yang sedang mencari keuntungan dalam situasi politik saat ini.

Pada akhirnya, persekusi tidak lagi hanya menjadi semacam ‘kerangkeng’ untuk kebebasan berekspresi saja, tetapi lebih daripada itu, menjadi alat politik – yang boleh jadi disebut sebagai bagian dari ‘permaianan yang berbahaya’. Mungkin banyak yang akan menilai hal ini terlalu muluk untuk dipahami, namun sekali lagi, faktanya persekusi tidak pernah terjadi secara alami. Sejarah sudah membuktikannya.

Yang perlu ditunggu adalah bagaimana pemerintah bertindak tegas dan cerdas dalam menghadapi aksi-aksi persekusi ini. Pemerintah diminta lebih terbuka kepada rakyat, khususnya apabila pemerintah sudah mengetahui grand designer aksi tersebut. Apalagi persekusi sangat berpotensi mengarah pada kejahatan mobokrasi – yakni suatu keadaan ketika negara dikuasai oleh segerombolan orang yang tidak paham seluk beluk pemerintahan dan secara seenaknya mengatur segala hal.

Jangan biarkan rakyat ketakutan, terpecah belah dan pada akhirnya mengambil posisi sendiri-sendiri, baik yang pro pada persekusi dan yang anti persekusi. Jika tidak, kekacauan ini tidak akan berakhir. (S13)