Nggak bisa nonton Ice Cold lagi dong? 

Masih ingat dengan seri dokumenter berjudul Ice Cold (2023) yang tayang di Netflix? Yup, seri dokumenter tersebut merupakan salah satu bentuk tayangan investigatif yang tayang secara eksklusif di Netflix.

Namun, seri ini terancam kena sensor bila RUU Penyiaran yang baru diloloskan. Pasalnya, pada Pasal 50B ayat (2) dalam draf RUU versi Oktober 2023, terdapat larangan terhadap penayangan karya jurnalisme investigasi.

Hmm, gimana menurut kalian? Emangnya perlu nggak larangan-larangan macam begini? 

Draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jurnalisme Berkualitas menuai kontroversi. Sejumlah organisasi pers dan Google meminta aturan yang diajukan oleh Dewan Pers dan pemerintah itu dikaji lagi sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam aturan itu, Dewan Pers memiliki kewenangan untuk membatasi dan memilih konten berita digital yang layak tayang. Atas dasar, itu muncul anggapan jika alih-alih untuk membangun jurnalisme yang berkualitas, aturan itu justru lebih mengancam kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia.

PinterPolitik.com

“Social media is the ultimate equalizer. It gives a voice and a platform to anyone willing to engage.” – Amy Jo Martin

Jika bicara demokrasi, tentu tidak dapat dilepaskan dari aspek historisnya di era Yunani Kuno. Dalam buku Origins of Democracy in Ancient Greece, Kurt A. Raaflaub melihat demokrasi modern yang berbasis perwakilan, khususnya di negara besar dan beragam seperti Amerika Serikat (AS), telah menciptakan ketidakpuasan dan memunculkan narasi untuk kembali ke bentuk demokrasi langsung, setidaknya di tingkat lokal.

Pada praktiknya dulu, demokrasi Athena menawarkan kemewahan pertarungan ide dan gagasan secara langsung. Ini membuat aktor-aktor demokrasi benar-benar merasa terlibat dalam percaturan politik. Konteks itu agaknya tidak terjadi saat ini, di mana pertarungan ide dan gagasan hanya terjadi di level elite atau perwakilan.

Terkait masalah itu, Raaflaub melihat perkembangan teknologi komunikasi telah menawarkan diri untuk memenuhi kebutuhan partisipasi langsung tersebut.

Kehadiran media sosial membawa babak baru. Dengan modal gawai, internet, dan akun media sosial, setiap pihak dapat mengakses dan membagikan informasi. Dan yang terpenting, kebebasan bersuara khas demokrasi modern benar-benar terfasilitasi.

Aktivitisme Digital

Dalam perkembangannya, media sosial juga bertransformasi menjadi medium aktivisme. Kita mengenalnya dengan cyber activism, digital activism, atau internet activism. Seperti namanya, itu adalah bentuk aktivisme yang menggunakan internet dan media digital sebagai platform utama untuk mobilisasi massa dan aksi politik.

Marcela Fuentes dalam tulisannya Digital Activism, menjelaskan bahwa pada awalnya para aktivis digital menggunakan internet sebagai media distribusi informasi, mengingat kapasitasnya untuk menjangkau khalayak luas dan melintasi batas-batas negara secara instan.

Bentuknya kemudian berkembang dan semakin variatif seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Kehadiran World Wide Web (WWW), misalnya, dimanfaatkan untuk membuat situs protes dan petisi guna memperkuat demonstrasi offline.

Dan sekarang, perkembangan pesat berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok melahirkan bentuk baru pengawasan politik. Salah satu contohnya adalah video Bima yang mengkritik infrastruktur di Lampung.

Video itu melahirkan atensi luar biasa berskala nasional. Video pendek itu membuat masyarakat luas menyadari terdapat masalah infrastruktur yang tidak diurus selama bertahun-tahun di Lampung.

Ada pula kasus menarik, di mana media sosial menjadi semacam CCTV bagi pejabat negara yang memamerkan harta kekayaannya. Viralnya konten-konten seperti itu sampai menciptakan aturan agar pejabat negara tidak memamerkan harta di media sosial.

Singkatnya, tidak hanya menjadi tempat mengakses dan berbagi informasi, media sosial telah menjadi tempat untuk mengangkat suatu isu, mengawasi pejabat negara, hingga menuntut keadilan. Untuk yang terakhir, kita akrab dengan istilah “no viral no justice”.

Lantas, dengan perannya yang seperti lembaga pengawas, mungkinkah media sosial menjadi “pilar kelima” demokrasi?

Lahirnya “Pilar Kelima”?

Untuk menyimpulkan apakah media sosial dapat menjadi pilar kelima demokrasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa media massa atau pers disebut pilar keempat demokrasi.

Priya Kumari dan Suhas M.P dalam tulisan Is Media the Fourth Pillar of Democracy?, menjelaskan istilah pilar keempat demokrasi pertama kali digunakan oleh sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle pada tahun 1840.

Media massa berperan untuk memberi informasi tentang semua kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. Media massa hadir seperti cermin yang memantulkan realitas ke hadapan publik. Media massa juga memiliki kekuatan penekan untuk mendorong penyelidikan kasus dan menuntut keadilan.

Mengutip artikel berjudul The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach, terdapat dua peran media massa di demokrasi. Pertama, media massa memberikan akses informasi ke masyarakat, misalnya terkait calon pemimpin atau perwakilan.

Kedua, media massa menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan karena memiliki kekuatan penekan. Media massa memberikan informasi tentang kinerja pejabat, khususnya apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Sekarang pertanyaannya, bukankah alasan dan peran-peran itu juga terlihat di media sosial? Bahkan, jika membuat komparasi, media sosial tampaknya lebih menjanjikan. Alasan utamanya adalah akses.

Ya, seperti diketahui, meskipun media massa memiliki peran yang besar, kelemahannya terletak pada akses. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk membuat berita.  

Itu sangat berbeda dengan media sosial yang memiliki sifat real-time dan komunikasi dua arah. Ketika terjadi pungli di suatu lembaga, misalnya, masyarakat tidak perlu menunggu revisi editor, melainkan langsung mengunggahnya di akun media sosial.

Sisi Gelap Media Sosial

Kendati sangat menjanjikan, terdapat satu lubang besar yang membuat ide pilar kelima mendapat tantangan hebat. Berbeda dengan media massa yang memiliki regulasi yang jelas, tidak terdapat regulasi dan kontrol di media sosial. Itu membuat media sosial menjadi sarang ujaran kebencian.

Sisi gelap itu juga disebutkan Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Pada tahun 1990-an, berbagai ilmuwan politik (termasuk dirinya) menaruh harapan dan percaya bahwa internet akan menjadi kekuatan penting untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

Namun, alih-alih memenuhi harapan sebagai penyebar nilai-nilai demokrasi, Fukuyama melihat media sosial justru bertransformasi menjadi wadah “politik kebencian”. Tidak hanya menghapus batas-batas kesopanan, media sosial juga telah menjadi preseden atas menguatnya politik identitas.

Kendati demikian, sekiranya tidak adil jika menitikberatkan media sosial pada dampak negatifnya. Kita harus melihatnya seperti pisau. Di satu sisi pisau dapat “menjaga kehidupan” ketika digunakan untuk memasak. Di sisi lain pisau dapat “menghilangkan kehidupan” ketika digunakan untuk membunuh.

Demikian pula dengan media sosial. Memang ada sisi-sisi gelap seperti buzzer politik, ujaran kebencian, dan seterusnya. Namun, terdapat sisi-sisi terang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekali lagi, ini tergantung bagaimana media sosial digunakan. (R53)

PinterPolitik.com

“Kini ada sumber berita untuk setiap selera dan pandangan politik, dengan batas antara jurnalisme dan hiburan yang sengaja dikaburkan untuk mendapatkan rating dan klik.” – Tom Nichols, dalam buku The Death of Expertise

Di berbagai kolom komentar media sosial, termasuk di akun PinterPolitik, lumrah kita baca komentar sinis yang mempertanyakan kredibilitas media. Berbagai asumsi dilempar. Mulai dari hanya mencari sensasi, punya agenda politik untuk mendiskreditkan pihak tertentu, hingga klaim media tidak mungkin independen.

Bukannya tanpa alasan, komentar-komentar semacam itu adalah buah dari penurunan kepercayaan publik terhadap media massa. Pada Agustus 2019, misalnya, Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis survei yang menunjukkan pers sebagai lembaga demokrasi dengan tingkat kepercayaan publik terendah selama Pemilu 2019.

Menariknya, DPR yang selama ini dipersepsikan minor bahkan memiliki persentase kepercayaan 76 persen, jauh dari pers yang hanya memperoleh 66,3 persen. Menurut Ketua Tim Survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Wawan Ichwanuddin, kepercayaan terhadap pers rendah karena maraknya berita hoaks yang beredar selama pemilu dilaksanakan.

Baca Juga: Covid-19 dan Propaganda Media

Dalam keterangannya pada 4 Februari 2021, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menjelaskan bagaimana buruknya dampak dari penurunan kepercayaan tersebut. Menurutnya, runtuhnya kepercayaan publik membuat media akan semakin sulit untuk bertahan.

Tidak heran kemudian, dengan model bisnis yang masih belum jelas, untuk bertahan hidup berbagai media kemudian mengandalkan investor yang tentunya memiliki kepentingan untuk disuarakan. Ada pula persoalan konglomerasi media, di mana media dimiliki oleh pengusaha atau politisi. Persoalan tersebut misalnya dibahas Anggia Valerisha dalam tulisannya Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia.

Narasi berita juga sengaja dibingkai untuk memberikan kesan bombastis untuk meraih rating dan klik. Ini kemudian berkonsekuensi pada berbagai media tidak memperhatikan kualitas berita, melainkan mengejar pemberitaan yang isunya bisa dijual. Tidak heran kemudian dikenal adagium, bad news is good news. Berita buruk adalah pemberitaan yang bagus.

Dengan adanya persoalan-persoalan ini, satu pertanyaan kemudian mencuat, apakah media massa atau pers masih bisa dipercaya?

Transformasi Media

Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise memberikan penjelasan penting mengapa terjadi penurunan kualitas media saat ini. Menurutnya, telah terjadi transformasi bentuk berita seiring dengan hadirnya gelombang internet dan komunikasi digital.

Berbeda dengan saat ini, dulunya jumlah media mungkin bisa dihitung jari. Di satu sisi, ini mungkin ditafsirkan membatasi kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, hal tersebut justru menjaga kualitas dari pemberitaan.

Pasalnya, dengan durasi tayangan yang terbatas, media akan berpikir dua kali untuk memberitakan pernikahan ataupun gosip perselingkuhan artis daripada invasi Jerman Nazi ke Prancis dan Inggris. Karena jumlah yang terbatas pula, media menjadi berlomba menyajikan berita berkualitas dan investigasi mendalam.

Namun saat ini, ketika media begitu banyak, persaingannya tidak lagi berpusat pada kualitas pemberitaan ataupun investigasi, melainkan pada sebesar apa rating dan klik yang didapatkan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan model bisnis yang masih belum jelas, saat ini media mengandalkan investor dan iklan untuk bertahan hidup. Untuk kepentingan itu, mencari rating dan klik sebesar mungkin tentu harus dilakukan.

Seperti kutipan pernyataan Tom Nichols di awal tulisan, persoalan ini kemudian membuat media mengaburkan antara berita dengan hiburan agar dapat mendulang klik sebanyak mungkin.

Selain perlombaan mencari klik, banyaknya jumlah media juga dilihat telah menurunkan kualitas dari para jurnalis. Menurut Nichols, dahulunya jurnalis merupakan suatu profesi yang menantang, mereka melakukan investigasi panjang dan mendalam.

Namun sekarang, semua orang dapat menjadi jurnalis. Saat ini, profesi jurnalis dipandang dapat dilakukan oleh semua orang karena tugasnya hanya menyadur pernyataan pejabat, ataupun mencari isu yang hangat untuk diberitakan.

Baca Juga: Gaduh Medsos dan Perlunya Literasi Media

Nichols misalnya menyebutkan jurnalis Slate.com, Will Slate yang menghabiskan waktu satu tahun untuk mempelajari keamanan makanan dari organisme rekayasa genetik. Namun saat ini, cara kerja jurnalis seperti itu benar-benar tidak populer. Jurnalis dituntut serba cepat karena harus berlomba dengan begitu banyak media.

Tentu pertanyaannya, bagaimana mungkin memberikan kualitas berita yang baik apabila selalu dikejar-kejar waktu seperti itu? Selain itu, ada pula tuntutan jumlah berita harian kepada setiap jurnalis.

Charlenne Kayla Roeslie dalam tulisannya Mengapa Mereka Pergi?: Eksodus Jurnalis Asumsi dan Kegagalan Kita Menciptakan Sistem Media yang Sehat juga memaparkan persoalan ini. Terangnya, saat ini jurnalis dituntut memiliki keterampilan multimedia, beban kerja dan kecepatan kerja yang tinggi.

Mengutip laporan Burnout among journalist, a symptom of discontent in newsrooms, tuntutan tersebut  berdampak pada kesehatan mental jurnalis. Imbasnya, kita dapat menebak itu akan berkonsekuensi pada kualitas produk berita yang dihasilkan.

Selain itu, Roeslie juga menyinggung soal sulitnya indepedensi media di tengah kebutuhan mendapatkan pendanaan dan iklan.

Dari sekelumit penjelasan ini, sebenarnya kita dapat menarik satu kesimpulan terkait mengapa media sulit menjaga indepedensi dan kualitas beritanya, yakni kemandirian finansial.

Lantas, dengan belum ditemukannya bisnis model yang jelas, apakah persoalan tersebut dapat dijawab?

AI Solusi Media?

Profesor Inovasi Jurnalisme di University of London, Jane B. Singer dalam tulisannya Are micropayments a viable way to support the news business?, juga memaparkan bahwa pendapatan yang turun drastis dalam dua dekade terakhir dan belum adanya model bisnis yang jelas telah membuat jurnalisme berada dalam krisis eksistensial.

Untuk menyiasatinya, berbagai media kemudian menghadirkan konten berbayar, di mana pembaca harus membayar di awal untuk membaca konten berita tertentu. Namun, seperti pertanyaan Singer, berapa banyak dari kita yang mau membayar untuk membaca berita?

Saat ini, banyak pihak bertolak pada asumsi bahwa informasi harus didapatkan secara gratis. Tidak hanya itu, dituntut pula kualitas berita yang akurat dan berbobot. Namun, seperti yang telah dibahas, bagaimana mungkin tuntutan tinggi seperti itu dapat dipenuhi apabila media memiliki keuangan yang tidak stabil.

Profesor Jurnalisme di Université du Québec à Montréal (UQAM), Patrick White dalam tulisannya How artificial intelligence can save journalism memberikan pendapat menarik yang mungkin dapat menjawab masalah media saat ini.

Menurutnya, masa depan jurnalisme dapat terletak pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Mengutip Profesor Jurnalisme di Columbia University, Francesco Marconi, ruang redaksi media perlu memanfaatkan AI dan membuat model bisnis baru.

White misalnya menyebutkan The Canadian Press di Kanada yang menggunakan AI untuk mempercepat penerjemahan dan mendeteksi foto yang dipalsukan.

Lanjutnya, AI dapat ditugaskan untuk menulis dua hingga enam paragraf tentang skor olahraga, laporan pendapatan, ataupun berita singkat berbasis data lainnya. AI juga dapat menghemat waktu jurnalis dalam menyalin wawancara audio maupun video.

Seperti yang disinggung Charlenne Kayla Roeslie sebelumnya, penggunaan AI untuk kepentingan tersebut sekiranya dapat mengurangi beban kerja dan lebih menjaga kesehatan mental jurnalis.

Baca Juga: Kebisingan Politik, Salah Jokowi atau Media?

Namun, White menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan peran jurnalis. Seperti penegasan Francesco Marconi, mungkin hanya delapan sampai dua belas persen pekerjaan jurnalis yang dapat dilakukan AI. Tugas berat seperti membuat berita investigasi atau analisis mendalam hanya dapat dilakukan oleh jurnalis.

Kendati demikian, penggunaan AI sekiranya dapat menjadi jawaban. Pasalnya, konten-konten mengejar rating dan klik sebagian besar didapatkan melalui berita cepat dan singkat, di mana itu dapat dilakukan oleh AI. Dengan demikian, jurnalis dapat dikonsentrasikan di berita mendalam yang mengejar kualitas.

Namun, seperti penjelasan Nichols, sekalipun berbagai media nantinya menggunakan AI untuk mempermudah pekerjaan mereka, dengan banyaknya media saat ini, berita mencari klik dan sensasi tampaknya akan tetap menjadi primadona. Ke depannya, AI mungkin digunakan untuk mencari isu hangat secepat mungkin.

Atas persoalan ini, mungkin kita perlu memikirkan solusi yang radikal, yakni media harus dibatasi atau negara harus menjamin keuangannya.

Terkait pembiayaan dari negara, solusi ini mungkin riskan karena negara dapat memberikan intervensi atas produk berita. Sementara solusi pembatasan media, persoalannya mungkin hanya berkutat pada narasi kebebasan berpendapat.

Well, pada akhirnya kita mungkin harus memilih. Apakah kita harus mempertahankan banyaknya jumlah media dengan dalih kebebasan berpendapat, namun rentan melahirkan berita-berita pencari klik. Atau justru harus membatasi media agar lebih fokus menjaga kualitas produk beritanya. (R53)

PinterPolitik.com

Kebebasan pers emang jadi salah satu poin penting dalam demokrasi. Tanpa kebebasan pers, demokrasi tidak akan berjalan baik karena kehilangan salah satu pilar utamanya.

Makanya, kalau pers mulai diatur-atur, pasti akan mendatangkan protes dari banyak pihak dan hal itu jelas akan melahirkan guncangan politik.

Setidaknya hal inilah yang terjadi dalam kasus permintaan maaf yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pak Kapolri meminta maaf terkait surat telegram yang mengatur tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Baca Juga: FPI, Buah Kesalahan Soeharto?

Buat yang belum tahu, sebelumnya beredar surat telegram Kapolri yang meminta media untuk tidak menayangkan aksi kekerasan dan arogansi kepolisian. Akibatnya, muncul penafsiran banyak pihak yang menganggap telegram tersebut sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers.

Kapolri menyebutkan bahwa surat telegram tersebut sebenarnya ditujukan untuk media internal Polri, dan bukan untuk media eksternal. Kapolri juga bilang bahwa pihaknya selalu butuh koreksi dari media eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik.

Kapolri juga menjelaskan bahwa semangat yang mendasari penerbitan telegram tersebut, yaitu agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugas sesuai standar prosedur operasional yang berlaku. Lewat telegram itu, Kapolri menginstruksikan agar seluruh personel kepolisian tetap bertindak tegas, tetapi juga mengedepankan sisi humanis dalam menegakan hukum di masyarakat.

Soalnya, di media masih sering ada tuh tayangan yang menampilkan citra Polri yang arogan. Perbuatan arogan oknum polisi dapat merusak citra Polri yang saat ini sedang berusaha menuju untuk lebih baik dan profesional.

Kapolri juga menegaskan bahwa telegram itu bukan bertujuan membatasi kerja-kerja jurnalistik wartawan media massa terhadap kepolisian.

Hmmm, kalau udah dapat penjelasan kayak gini emang udah lebih mendingan sih. Cuma yang bikin Pak Sigit harus was-was, siapa sebenarnya yang membocorkan surat telegram tersebut ke masyarakat? Soalnya, kalau memang untuk internal saja, seharusnya tidak perlu dibuka ke publik kan?

Hayoo, hati-hati loh pak. Jangan sampai ada yang berusaha menjebak bapak. Uppps.

Apalagi posisi Pak Sigit sebagai Kapolri baru tentu jadi tantangan tersendiri dengan bawahan dan yang lainnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Ade Armando jabarkan penyebab penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pers. Disampaikan dalam webinar bertajuk “Masihkah pers Menjadi Pilar ke-4″ Demolkrasi”. Singgung kerajaan pers, seperti MNC Grup, Kompas, TV One News, dan Metro. Survei LIPI sebut perusahaan pers miliki tingkat kepercayaan rendah selama pemilu 2019.

PinterPolitik.com

Di bumi ini, setidaknya hanya ada dua hal yang membuat terang di bumi ini, yaitu sinar matahari di langit dan pers yang berkembang di bumi. Begitulah ungkapan dari seorang penulis besar bernama Mark Twain. Melalui ungkapan tersebut, pengarang The Adventures of Tom Sawyer ini ingin menegaskan betapa pentingnya kehadiran pers bagi kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia, kehadiran pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Karena itulah, dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

UU Pers tersebut merupakan perwujudan dari Pasal 28f Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan segala jenis saluran yang ada baik secara lisan maupun tulisan.

Menurut Yosep Adi Prasetyo, kemerdekaan pers itu mencakup dua hal utama, yaitu adanya struktur (freedom from) dan performance (freedom to). Kebebasan pers dapat sepenuhnya disebut merdeka apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, serta bebas dari tekanan sosial dan politik. Kebebasan pers juga diukur dari  bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut.

Antara Kebebasan dan Bisnis Informasi

Sebagai perwujudan dari Pasal 28f UUD 1945, tentu, pers nasional telah mengalami pasang surut sebagai sebuah institusi media yang independen dan bertanggung jawab. Dengan bantuan teknologi, gawai, dan internet, media kini menjadi genggaman wajib yang memanjakan para pembaca.

Kini, industri media pun tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Berdasarkan data dari Dewan Pers, saat ini ada sekitar 47 ribu media siber yang ada di seluruh Indonesia. Sayangnya, dari 47 ribu media daring, baru 2.700 media daring yang terverifikasi. Artinya, masyarakat lebih banyak terpapar oleh media daring yang belum terverifikasi daripada yang sudah.

Theodore Jay Gordon dari Future Group di Noank, Connecticut, (Hernandes, 1996:9) mengatakan bahwa ada empat daya kekuatan yang mengubah dunia jurnalisme pasca-industrialisasi, yaitu munculnya abad komputer dan dominasi elektronika; globalisasi dari komunikasi ketika geografi menjadi kurang penting; perubahan demografi, terutama pertambahan jumlah orang-orang yang berumur di atas 40 tahun; serta perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Di satu sisi, media daring sangat memungkinkan penyebaran informasi jauh lebih cepat dari media konvensional. Namun, di sisi lain, kecepatan ini mengorbankan prinsip-prinsip dasar atau kode etik jurnalistik.

Akibatnya, jurnalisme daring selalu menjadi sorotan karena sering kali dianggap tidak mengedepankan objektifitas, akurasi, fairness, dan hanya mengejar keinstanan. Bahkan, tak sedikit pula yang terkena kasus berita bohong (hoaks).

Seperti halnya kelompok profesi advokat, pers Indonesia sejak awal telah memposisikan diri sebagai alat perjuangan. Maka, tidak berlebihan apabila pers sering kali disebut sebagai watchdog untuk mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan agar bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang mereka perbuat. Persoalannya, pada kondisi saat ini, watchdog yang ada justru tidak lagi berfungsi sebagai pelayan kepentingan umum.

Meminjam ungkapan James Curant, saat ini ada kecenderungan bahwa state-linked watchdogs can bark while private wathdogs sleep (pengawas yang memiliki hubungan dengan negara dapat menggonggong sedangkan yang swasta hanya tidur). Pers sebagai watchdog dalam kenyataan sekarang sudah mulai diikat kakinya dan dijinakkan gonggongannya.

Akibatnya, dia tak akan menggonggong apalagi menggigit tuannya walau mungkin tuannya melakukan tindakan yang mencurigakan. Dia hanya menggonggong orang asing yang mngkin tidak begitu dikenalnya.

Hal demikian bisa kita saksikan dari adanya tumpang tindih dalam kepemilikan. Saat ini, pers atau media massa sudah banyak dimiliki oleh pengusaha yang sekaligus juga terjun sebagai politisi.

Akibatnya, media massa hanya dimanfaatkan sebagai alat citra politik untuk menggiring simpati warga. Padahal, Charles Lindbergh pernah mengingatkan bahwa bahaya terbesar bagi negara ini terletak pada kepemilikan dan pengaruhnya yang besar dalam film, pers, radio dan pemerintah kita.

Merujuk pada realita tersebut, pers hendaknya dikembalikan pada idealisme awal sebagai penyalur fakta yang akurat. Jika pers terus saja menyajikan konten dengan mengutamakan kecepatan tanpa memperhatikan akurasi berita, tentu prinsip jurnalisme akan makin memudar.

Pers tak lagi menjadi alat vital yang menyampaikan kebenaran. Pers bisa saja hanya mengacu pada kepentingan pasar dan pemilik modal. Meskipun memang tak dinafikkan, orientasi ekonomi juga diperlukan untuk menunjang roda kehidupan sebuah perusahaan media.

Meneguhkan Kemerdekaan Pers

Lalu, bagaimana memelihara (maintain) dan meneguhkan kebebasan pers agar tidak tergelincir kearah sebaliknya? Mungkin, ada beberapa hal yang wajib dilakukan untuk menjaga atau memelihara kebebasan pers. Upaya ini dapat dimulai dengan mengembangkan dan merawat demokrasi.

Pada negara penganut sistem demokrasi, pers bukan sekedar berfungsi sebagai instrumen, pranata, dan mekanisme demokrasi. Lebih dari itu, pers merupakan bagian dari kunci demokrasi itu sendiri.

Tanpa demokrasi, tidak akan ada kemerdekaan pers. Begitu juga dengan sebaliknya, tanpa pers yang merdeka, demokrasi dapat dipastikan sebagai demokrasi semu belaka karena di dalamnya akan bersembunyi otoritarianisme. Oleh karenanya, menjaga kemerdekaan pers merupakan bagian dari merawat demokrasi.

Kedua, upaya ini dapat dilanjutkan mengembangkan dan menegakkan regulasi hukum. Pers bukan pranata (institution) yang kebal terhadap hukum. Pers tidak berada di atas hukum (above the law).

Siapapun dapat berkeberatan atau menggugat pers. Namun demikian, hendaknya penegakan hukum (law enforcement) terhadap pers bukan untuk membelenggu apalagi mematikan (kriminalisasi) pers, melainkan sebagai upaya memelihara dan memebesarkan tanggung jawab dan disiplin pers agar lebih berintegritas.

Ketiga, pers perlu menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan. Pers tidak hanya sekedar menyampaikan kebenaran berita tetapi harus memperhatikan akibat yang dapat timbul dari berita.

Kode etik pers harus dijadikan sebagai aturan disiplin (discplionary rules) dan aturan moral (moral rules). Artinya, selain bekerja atas dasar profesionalisme, pers harus menjalankan asas dan kaidah kemanusiaan (humanity).

Pun demikian pemerintah tak perlu bertindak terlalu represif karena pers yang tidak bebas bukan hanya kerugian bagi pers, melainkan juga kerugian bagi publik dan penguasa.

Pemerintah akan kehilangan partner penghubung antara publik dengan penguasa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Apabila kita semua dapat menjalankan semua prinsip tersebut dengan baik, bisa jadi sangatlah sempit upaya untuk mereduksi kebebasan pers.

Tulisan milik Dadan Rizwan Fauzi, mahasiswa Magister Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Meski ini baru langkah awal untuk mendalami kasus dugaan suap yang menyeret eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku, pengungkapan fakta tersebut setidaknya bisa menjadi pintu masuk.

Terkuaknya misteri pelarian Harun, yang diduga menjadi aktor kunci di balik kasus suap Wahyu, belakangan diungkap oleh Direktoral Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie. Disebutkan, teka-teki keberadaan tersangka Harun yang selama 15 hari terakhir namanya hampir memenuhi semua portal media tanah air, ternyata tidak seperti yang diklaim Menkumham Yasonna dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Seperti diketahui, Yasonna dan Firli tampak kompak saat ditanyai terkait keberadaan Harun, usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu. Baik Yasonna maupun Firli sama-sama mengatakan bahwa Harun sementara masih berada di luar negeri.

Padahal, Harun, menurut pengakuan Ronny, hanya sehari berada di Singapura, yakni pada 6 Januari 2020. Harun terbang ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kemudian, keesokan harinya, pada 7 Januari 2020, Harun kembali lagi ke tanah air menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7156.

Ronny juga mengklarifikasi terkait kekeliruan penyampaian informasi sebelumnya dari pihak imigrasi lantaran kendala teknis di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu berdampak pada kesulitan melacak kepergian Harun, sehingga terlambat memberikan informasi akurat ke publik.

Pihak imigrasi juga mengaku tidak ada unsur kesengajaan atas kekeliruan informasi yang disampaikan pihak imigrasi sebelumnya, saat menyebut Harun masih berada di luar negeri dan belum kembali sejak 6 Januari lalu.

Terkait fakta terbaru ini memperkuat temuan investigasi Tempo yang sejak awal menyebutkan tersangka Harun telah kembali ke Indonesia setelah bertolak ke Singapura pada 6 Januari 2020. Tak hanya itu, istri Harun, Hildawati Jamrin juga mengaku suaminya sudah balik ke Indonesia pada 7 Januari lalu.

Fakta tersebut turut membungkam pernyataan Yasonna yang bahkan mati-matian menyebut Harun masih di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Di balik terbongkarnya teka-teki tersebut, apresiasi setinggi langit layak disematkan kepada kerja pers atas kegigihannya mengungkap kebenaran. Dengan demikian, apakah ini juga berarti hanya pers yang dapat dipercaya?

View this post on Instagram

Imigrasi akui investigasi Tempo soal keberadaan Harun Masiku.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:00am PST

Kala Yasonna Berbohong?

Ilya Somin dalam Why Politicians Lie menjelaskan, terdapat dua alasan mengapa para politisi atau pejabat sering kali berbohong. Pertama, untuk memudahkan kesepakatan atau pengakuan (facilitate deals). Kedua, mengeksploitasi ketidaktahuan publik (exploit public ignorance).

Merujuk pada dua alasan kebohongan itu, bisa dikatakan, pernyataan bias Yasonna terkait disinformasi keberadaan Harun boleh jadi sengaja direkayasa untuk menderek persepsi publik ke dalam apa yang sedang diklaim pemerintah bahwasannya keberadaan Harun masih belum bisa dilacak.

Selain itu, Menkumham Yasonna boleh jadi bermaksud mengeksploitasi ketidaktahuan publik soal Harun, lantaran takut kasus suap yang melibatkan dua institusi demokrasi – KPU dan PDIP – terungkap. Hal ini wajar, menimbang kasus suap Harun kepada Wahyu disebut-sebut melibatkan petinggi PDIP.

Dengan kata lain, pernyataan Yasonna boleh jadi merupakan taktik dalam “mengurungkan” pengusutan kasus Harun yang dalam hal ini melibatkan partai penguasa. Ini bisa diselidiki lewat kepanikan partai berlogo banteng itu dalam menyikapi dugaan suap Wahyu yang disebut-sebut menyeret beberapa pucuk pimpinan PDIP.

Terkait kepanikan PDIP ini sempat disentil oleh pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, saat mengkritik keterlibatan Yasonna dalam pembelaan PDIP atas kasus suap Wahyu. Haris menyebut, saking paniknya sampai-sampai sang Menteri Yasonna terpaksa turun gunung.

Kepanikan PDIP tentu menjadi hal yang wajar. Sebagai partai penguasa (the ruling party) yang tak hanya menguasai eksekutif, melainkan juga legislatif, PDIP tentu berhitung panjang soal kasus ini. Andaikata kasus ini terbongkar, jelas nasib PDIP bakal sama seperti apa yang pernah dialami Demokrat sebelumnya, bahkan kemungkinan lebih parah dari itu.

Pertaruhan reputasi dan masa depan partai menjadi alasan kuat PDIP mengerahkan semua kekuatannya untuk menjaga agar kasus ini jangan sampai meluber ke mana-mana. Dengan demikian, Harun yang diduga menjadi “kunci kasus”, kalau perlu jangan sampai menunjukkan batang hidungnya, apalagi sampai terendus keberadaannya.

Kesulitan menangkap Harun, karenanya harus dimaknai dalam konteks itu. Bukan karena negara ini kekurangan alat dan cara untuk menyingkap pelarian Harun, melainkan ada ketakutan luar biasa dari pihak-pihak yang sejauh ini diduga menjadi bagian dalam kasus ini.

View this post on Instagram

Yasonna didemo warga Tanjung Priok.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 22, 2020 at 2:15am PST

Hanya Pers yang Dipercaya

Seperti diketahui, Yasonna baru mengakui keberadaan Harun di Indonesia setelah Tempo berhasil membongkar data penerbangan dan kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum itu, Yasonna seperti dilansir sejumlah media, menyebut tersangka Harun masih berada di luar negeri.

Dari pengungkapan fakta ini, satu hal penting yang patut diapresiasi, adalah kerja pers itu sendiri. Pasalnya, fenomena ini sekaligus membuktikan bahwa hanya pers yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi demokrasi dan pranata kekuasaan mulai kehilangan legitimasi.

Pengaburan informasi yang belakangan ini diproduksi sejumlah elite, bahkan melibatkan lembaga penegak hukum, nyaris membuat publik putus asa melihat nasib penegakan hukum di tanah air. Tanpa perjuangan media menguak kebohongan politisi maupun aparat penegak hukum, keberadaan Harun boleh jadi akan tetap menjadi misteri.

Peran media dalam membendung disinformasi publik yang diproduksi para politisi ini selaras dengan ulasan Gunnar Thesen, dalam Political Agenda-Setting as Mediatized Politics? bahwa media massa dalam kenyataannya terus memainkan peran penting dalam dinamika zero-sum game – permainan yang menciptakan hasil nol.

Pendeknya, media dapat menjadi pihak yang dapat melawan arus narasi politik baik dari politisi ataupun partai politik (parpol). Hubungan resiprokal antara diseminasi pengaburan fakta oleh elite politik dan upaya menjernihkan disinformasi dari pihak pers dapat dijelaskan dalam konteks relasi pengimpasan (zero-sum game) tersebut.

Ibarat dalam permainan, jika ada yang kalah (-), maka yang lainnya pasti menang (+). Begitu sebaliknya. Relasi minus dan plus yang menghasilkan angka nol (0) inilah yang disebut impas. Konsep zero-sum game, umumnya berlaku dalam logika bisnis, di mana keuntungan seseorang berbanding lurus dengan kerugian orang lain.

Lalu, bagaimana dalam konteks media dan politik?

Seperti merujuk pendapat Thesan, bahwa peran media senantiasa menjadi alat kontrol masyarakat dalam membendung bias informasi ataupun disinformasi baik oleh para politisi maupun partai politik.

Jika hal itu dikontekstualisasikan pada kasus pengungkapan misteri pelarian Harun, maka bisa dikatakan peran media membongkar persembunyian si tersangka kasus suap adalah bagian dari penetralisiran disinformasi, baik yang dilontarkan Yasonna maupun sejumlah institusi pemerintahan lainnya.

Keberanian media mengungkap fakta yang selama ini coba ditutup-tutupi pemerintah memang bukan sekadar isapan jempol. Publik tentu masih ingat hasil investigasi 5 media massa yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks yang berhasil menguak kasus perobekan buku merah di gedung KPK pada 2017 silam.

Seperi diketahui, “buku merah” merupakan buku laporan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha Basuki Hariman, terpidana penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar. Disebutkan juga, dalam buku tersebut diduga merupakan satu rangkaian dengan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kisah perjuangan media dalam mengungkap kebenaran tidak saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), sejarah pernah mencatatkan nama wartawan New York Tribune, Ida Tarbell sebagai jurnalis yang berhasil membongkar skandal industriawan minyak asal AS, John D. Rockefeller.

Perusahaan Rockefeller disebut Ida telah melakukan akuisisi dan monopoli perusahaan-perusahaan minyak secara menyimpang. Atas keberaniannya itu, Tarbell kemudian digugat Rockefeller ke pengadilan. Namun, Mahkamah Agung AS akhirnya memenangkan Tarbell.

Beranjak dari catatan kegigihan media menyingkap tabir informasi, dengan sendirinya mementahkan tudingan selama ini yang menyebutkan media tak lagi independen. Faktanya, di tengah sebagian media yang boleh jadi sulit menempatkan independensinya, ternyata masih ada yang konsisten memperjuangkan kebenaran itu sendiri.

Dengan demikian, bisa dikatakan, hanya media yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi kehilangan legitimitas. Atau, dengan kata lain, hanya media yang bisa diandalkan di tengah matinya “kebenaran”. (H57)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]engamat politik, Rocky Gerung menyebut media-media yang tidak mau memberitakan Reuni 212 telah melakukan pemalsuan sejarah dan penggelapan pers Indonesia. Pernyataan Rocky disampaikan saat menjadi pembicara di Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One.

Kata Rocky, bayangkan misalnya TV One pada waktu itu gensetnya mati, listriknya korslet,  maka tidak ada yang memberitakan peristiwa sejarah itu. Jadi, kalau pers nasional tidak memberitakan, itu artinya mereka memalsukan sejarah.

Duh aduh, gimana nih, apa kalian sepakat dengan perkataannya Profesor Rocky? Kalau eyke sih malah bingung sama pernyataannya. Masa sih Rocky bisa lupa dan sampai ketakutan kalau media sebesar TV One tidak punya memori kamera atau baterai cadangan dan genset cadangan untuk mengabadikan Reuni 212? Terus juga masa sih Rocky lupa kalau Youtube sampai hari ini masih bisa menayangkan berita? Ahahaha, jadi kayak lebay banget gitu apa yang dibilang Rocky bahwa media berusaha menggelapkan sejarah.

Bagi Rocky, peristiwa Reuni 212 adalah peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Terlepas dari apapun motif dan sensasinya, peristiwa Reuni 212, yang semula pada tahun 2016, adalah sebuah momen. Sekarang ini malah sudah berubah menjadi monumen. Jutaan orang bisa berkumpul secara damai.

Lalu, menurutnya bagaimana mungkin sebagian orang ada yang berpandangan, untuk apa ada Reuni 212 karena masalah Ahok sudah selesai. Rocky mengambil perumpamaan dengan peringatan 17 Agustus. Bukankah peristiwa Proklamasi itu sudah selesai pada tahun 1945?

Rocky juga menyebut bahwa Reuni 212 adalah penanda kapal rezim ini sudah oleng dan sebentar lagi akan tenggelam. Baginya, peristiwa di Monas itu adalah the beginning of the end. Ahahaha, ngeri emang Rocky, kalau sudah bicara, analoginya selalu fenomenal dan pilihan kataya itu sangat tajam, juga irisannya sangat menyakitkan.

Tetapi gengs, sangat disayangkan Rocky bisa sampai lupa bahwasannya masyarakat Indonesia  semua sudah tahu tanggal 2 bulan Desember dari tahun 2016 sampai dengan 2018 ini memang selalu rutin terselenggara serangkaian perkumpulan dari kelompok yang menganggap dirinya pembela agama di Monas.

Apa mungkin Rocky tidak sadar kalau dirinya sedang memaksakan kehendak kepada media bahkan pada masyarakat untuk mengolah dan mengkonsumsi berita yang sebenarnya minim dengan nilai?

Gimana nih kalau menurut kalian gengs?
Share on X

pinterpolitik.com

JAKARTA – Masyarakat pers Indonesia dan Tiongkok mesti berperan di garda terdepan dalam meningkatkan dan memperkuat hubungan baik kedua negara. Perusahaan pers yang profesional dan wartawan yang kompeten di Indonesia dan Tiongkok merupakan jembatan untuk mempertemukan berbagai kepentingan kedua negara yang menguntungkan rakyat.

Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Teguh Santosa, Selasa (14/2/2017), mengemukakan, untuk meningkatkan pemahaman wartawan Tiongkok mengenai Indonesia, PWI mengundang delegasi Persatuan Wartawan Tiongkok (PWT) untuk menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Maluku, pada Kamis (9/2). Mereka pun menyampaikan kesan-kesannya. Selain Maluku delegasi PWT berkunjung ke Bali.

Delegasi PWT dipimpin Sekretaris Eksekutif PWT, Ji Xingxing dengan anggota, Pemimpin Umum Harian Kereta Rakyat, Wang Xiong, Deputi Direktur Kantor Dewan Informasi Nasional, Zhuang Xiaojie, Deputi Direktur Pemberitaan Bisnis China Daily, Lu Haoting, Deputi Direktur Berita Diaspora Tionghoa China News Service, Xie Ping, dan Deputi Direktur Liaison Officer PWT, Ma Yuan.

Ia mengatakan, dinamika politik global mendorong Indonesia untuk menjalin kerja sama positif, yang menguntungkan semua stakeholder, dengan negara-negara besar di, dunia khususnya di Asia.

Kunjungan delegasi PWT, menurut Teguh, adalah balasan atas kunjungan PWI ke Tiongkok, November 2016.

Teguh percaya, kegiatan saling mengunjungi akan bermakna positif dalam memperkuat hubungan kedua negara dan meningkatkan saling pengertian di antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok.

Menurut  Teguh, di mata Ji Xingxing, HPN di Ambon adalah cara jitu untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia dan dunia  pada berbagai potensi yang dimiliki Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan.

Apresiasi yang sama disampaikan oleh Pemimpin Umum Harian Kereta Rakyat, Wang Xiong. Dia berharap kegiatan semacam ini terus berlanjut demi mengokohkan persaudaraan Indonesia dan Tiongkok.

Deputi Direktur Pemberitaan Bisnis China Daily, Lu Haoting, juga menyampaikan hal senada. Bahkan secara pribadi dia berharap mendapat kesempatan menulis kolom khusus tentang hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Tiongkok dari segi ekonomi, bisnis, budaya, dan sebagainya.

“Saya berharap bisa kembali ke Indonesia dan menulis lebih banyak tentang Indonesia dan memberi tahu warga Tiongkok tentang keindahan Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, sebelum ke Maluku dan Bali, dirinya sudah melakukan riset tentang Indonesia. Namun tetap saja setelah tiba di Indonesia Lu Haoting baru menyadari bahwa Indonesia lebih luas dari yang dia bayangkan sebelumnya.

Deputi Direktur Kantor Dewan Informasi Nasional, Zhuang Xiaojie, juga mengatakan sangat terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kegiatan saling mengunjungi penting demi menciptakan pengertian di tengah masyarakat kedua negara. (G18)