Perpres terbaru Jokowi tak lagi masukan BIN dalam koordinasi Kemenkopolhukam. Diatur dalam Perpres 73/2020. Dinilai akan buat BIN efektig dan efisien. Maksimalkan Presiden sebagai klien tunggal BIN. Dianggap sederhanakam koordinasi. Pengamat nilai ada unsur politis.

PinterPolitik.com

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) yang tidak lagi mengkoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN), serta digaungkan untuk memberikan ruang bagi presiden sebagai klien tunggal lembaga telik sandi itu dinilai sejumlah pihak tak akan jauh berbeda dengan mekanisme yang telah ada sebelumnya.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan Deputi VII BIN, Wawan Purwanto yang melihat bahwa secara umum, Perpes tersebut akan memperkuat sekaligus memperketat rahasia informasi serta menyederhanakan laporan kepada presiden sebagai komando tertinggi BIN.

Sementara Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan menyebut selain dapat memaksimalkan efektivitas dan efisiensi, Perpres terbaru yang menasbihkan seorang presiden sebagai klien tunggal diharapkan dan disiratkan akan berkontribusi membuat BIN dapat menyamai level mekanisme koordinasi entitas intelijen mumpuni dunia seperti Central Intelligence Agency (CIA) yang berada di bawah Presiden Amerika Serikat (AS), Joint Intellegence Committee (JIC) di bawah Perdana Menteri Inggris, dan Intelijen SVR di bawah Presiden Rusia.

Menarik agaknya ketika memang selalu ada ekspektasi publik bahwa Indonesia dapat memiliki entitas intelijen mumpuni, yang berperan signifikan dalam kepentingan kemajuan bangsa seperti salah satu sampel yang disebut Syarif Hasan yakni CIA. Lalu pertanyaan mengemuka terkait mengapa CIA seolah akan terbersit pertama kali di benak siapapun ketika berbicara sebuah unit intelijen yang hebat? Dan apakah Perpres terbaru Jokowi cukup untuk membuat BIN jauh lebih mumpuni seperti CIA?

Dalam sebuah tulisan yang berjudul Why Releasing the CIA Torture Report Will Make America Stronger, Fareed Zakaria menjelaskan beberapa kunci kesuksesan CIA sebagai entitas intelijen eksternal AS yang bahkan perannya dapat meruntuhkan strategi intel ala KGB Uni Soviet saat Perang Dingin dan turut berkontribusi terhadap runtuhnya negeri yang didirikan Stalin tersebut.

Dari penjelasan Zakaria, dapat dielaborasikan dua hal. Pertama, kegagalan KGB saat perang dingin disebabkan oleh mekanisme aktivitas intelijen di Uni Soviet yang sangat tertutup sehingga meskipun KGB bergerak cukup cepat, namun tanpa kalkulasi, pertimbangan dan penilaian pra operasi secara komprehensif yang memadai dari berbagai pihak.

Kita semua tahu lah ya. Uppps. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/Z7FSCrxJS9 pic.twitter.com/dOZgcKp0mD

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 19, 2020

Kedua, pada sisi berseberangan yakni CIA, dinilai memiliki kelebihan atas mekanisme keterbukaan check and balance pembuatan keputusan level domestik yang berkontribusi dalam course correction atau koreksi konteks yang mempertajam skenario, serta menambah opsi dan rencana terbaik sebuah operasi.

Dan dari keberhasilan CIA, dapat dielaborasikan kembali beberapa hal yang menjadi kunci kesuksesannya, yakni keberadaan check and balance komprehensif dalam negeri, visi dan misi jelas dan selaras, struktur kelembagaan yang efektif serta regulasi yang presisi.

Lantas apakah ekosistem intelijen yang ada di Indonesia, termasuk dengan Perpres terbaru, akan membuat BIN berada di jalan yang benar jika berkaca pada latar belakang kesuksesan CIA yang Zakaria sebutkan di atas?

Masih Banyak Kekurangan

Ditinjau dari aspek regulasi, CIA nyatanya tak sepenuhnya tertutup dan dikendalikan Presiden AS. Berdasarkan Intelligence Oversight Act tahun 1980, lembaga telik sandi AS itu juga diawasi dan berada di bawah otoritas check and balance dalam berbagai tupoksinya dari Komite Senat dan Komite Permanen untuk intelijen di Kongres.

Jika dibandingkan dengan BIN, aspek regulasi tersebut dinilai masih jauh dari panggang level komprehensivitasnya. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Perpres No. 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara dinilai belum dapat secara fundamental memaksimalkan dari visi dan misi BIN yang besar dan prestisius.

Perpres baru untuk lenturkan posisi Menko Polhukam @mohmahfudmd . Real Wapres? Uppps. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/Z7FSCrg8tz pic.twitter.com/GkKyKGuAR6

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 18, 2020

Terlebih lagi, problematika BIN dinilai telah cukup pelik terkait melegendanya rumit koordinasi dengan entitas intelijen di lembaga/kementerian lain seperti BAIS TNI, Baintelkam Polri, Intelijen Kejaksaan dan lain sebagainya. Akibatnya, dalam beberapa kesempatan, seolah BIN yang mengkoordinasi fungsi intelijen terkesan kecolongan dengan beberapa kasus, sebut saja kasus Bom Sarinah yang terjadi dekat ring satu negara pada tahun 2016 hingga kasus terbaru terkait “saktinya” Djoko Tjandra.

Dengan kecenderungan tersebut, sisi check and balance entitas intelijen yang menjadi salah satu kunci sukses CIA tampaknya belum dimiliki BIN di Indonesia. Fareed Zakaria dalam acara The Global Public Square (GPS) di CNN menyebut bahwa check and balance hanya akan efektif apabila pihak berkepentingan dan berwenang lain dapat aktif berbicara dan bertindak pada keputusan-keputusan strategis.

Dan fungsi check and balance seperti apa yang Zakaria sampaikan di atas sepertinya tidak maksimal terjadi pada konteks BIN. Pasalnya, dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini pun seolah tak lebih dari persoalan anggaran dan tanya jawab studi kasus yang mengemuka.

Dari titik ini, situasi menjadi lebih pelik saat sudut pandang politis mulai tampak ke permukaan. Perpres terbaru Presiden Jokowi yang tak lagi mencantumkan BIN di bawah koordinasi Kemenkopolhukam dinilai oleh pengamat isu keamanan dan kajian strategis dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi cukup bermuatan politis.

Latar belakang tautan “khusus” yang agaknya telah menjadi rahasia umum antara Kepala BIN saat ini dengan “penyokong” di belakang Presiden Jokowi secara politis menjadi variabel utama penilaian Fahmi. Dan jika ditarik kepada salah satu kunci vital intelijen yang disampaikan Zakaria terkait aspek check and balance demi progresivitas BIN, DPR pun pada konteks ini membawa tendensi pesimisme ketika realita menunjukkan parlemen dikuasai kubu pemerintah.

Lantas, sejauh mana mitos keberadaan muatan politis berpengaruh terhadap kinerja BIN di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini?

View this post on Instagram

BIN nggak lagi dalam koordinasi Kemenkopolhukam, sebuah langkah politis? #perpres #bin #badanintelijennegara #kemenkopolhukam #corona #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 20, 2020 at 1:06am PDT

Ada Tarik Ulur Independensi BIN?

Satu hal yang menarik dari Perpres terbaru Jokowi yang mengeliminir BIN dari koordinasi Kemenkopolhukam ini ialah kesan adanya revisi dengan maksud tertentu atas Perpres sebelumnya – Perpres Nomor 42 Tahun 2015 – yang ketika itu BIN diinisiasikan oleh Jokowi sendiri untuk berada dibawah Kemenkopolhukam.

Realisasi Perpres tersebut berkesinambungan dengan pergantian posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dari Tedjo Edhy Purdjianto yang kontroversial kepada sosok yang lebih “bersahabat” yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan berlaku sampai era Wiranto.

Namun setelah Menkopolhukam beralih kepada Mahfud MD, yang notabene adalah “orang sipil” pertama dalam sejarah bangsa pada posisi tersebut, Perpres terbaru Presiden Jokowi yang sedang hangat menjadi pembicaraan saat ini membuat BIN di bawah komando Budi Gunawan tak perlu lagi berkoordinasi dengan Menkopolhukam dalam aktivitasnya.

Secara umum, regulasi tersebut juga dinilai masih terkesan abstrak dikarenakan tidak terlalu signifikan dalam memperbaiki akar masalah koordinasi di ekosistem intelijen Indonesia.

Kesan abstrak ini paling tidak terdeskripsikan pada sebuah tulisan di The Diplomat oleh Tangguh Chairil yang berjudul Indonesia’s Intelligence Service is Coming Out to Counter COVID-19. Chairil menyebut peran BIN selama pandemi Covid-19 terkesan tidak terarah dan kurang memadai dengan spesialisasi intinya, termasuk yang dianggap cukup ganjil seperti prediksi jumlah kasus serta obat Covid-19 yang terkesan hanya menjadi isu tidak konkret.

Lagi-lagi eksistensi Budi Gunawan pada pucuk pimpinan BIN disoroti pula oleh Chairil yang menyiratkan peran lembaga telik sandi dalam penanganan pandemi Covid-19 “tercemar” nuansa politis terkait indikasi privilege relasi dengan penguasa.

Budi Gunawan memang menjadi sorotan saat mengampu jabatan Kepala BIN. Penunjukannya sempat menjadi polemik matahari kembar, ketika bersama Kapolri saat itu, Tito Karnavian menyajikan ketidaklaziman atas keberadaan dua Jenderal berbintang empat aktif di institusi Polri.

Namun, dengan berbagai tendensi yang ada tidak serta merta dapat dikatakan kapabilitas dan independensi BIN telah terdegradasi. Paling tidak, BIN dengan tupoksinya dapat memberikan justifikasi peran konkretnya, yang suka atau tidak, bahwa mereka mampu dan telah berbuat yang terbaik dengan rasionalisasi prinsip kerahasiaan dan tidak dapat dipublikasikan.

Masih membutuhkan waktu panjang agaknya bagi Indonesia untuk menyejajarkan BIN dengan CIA. Selain konteks check and balance yang telah disebutkan di atas, visi CIA cukup terarah ketika sejalan dengan kepentingan AS sebagai negara superpower.

Bagaimanapun, publik tentu dapat menilai dengan objektif terkait ada atau tidaknya muatan politis yang berkorelasi dengan peran serta independensi BIN selama ini. Yang jelas, integritas sebuah badan intelijen dinilai cukup berpengaruh terhadap progres suatu negara. Integritas itulah yang eksistensinya terus diharapkan pada peran BIN dalam tupoksinya sesuai dengan amanat undang-undang. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Alih-alih ditangguhkan akibat ditemukan berbagai fakta minor di dalam penerapannya, program Kartu Prakerja justru “hanya” direvisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020.

Banyak kalangan yang menilai bahwa revisi Perpres tersebut tak mengubah substansi permasalahan yang ada sejak awal dan justru menambah kerancuan implementasi program yang menjadi terkesan ambisius tersebut ke depannya.

Salah satu kritik datang dari pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio yang melihat jika revisi Perpres Prakerja ini tidak berusaha memperbaiki etika “tender” pengadaan barang dan jasa terkait pengisi konten pelatihan.

Selain itu, kerancuan lain hadir dari aturan mengenai sanksi dan ganti rugi yang dibebankan kepada peserta jika ditemukan tak memenuhi syarat. Padahal, Pambagio menilai, proses penyeleksian dan verifikasi sudah cukup untuk mengeliminir risiko tersebut. Bahkan jika ada sanksi, pelaksana program lah yang harus menanggungnya.

Pada perspektif yang lebih luas, konteks Perpres yang diterbitkan Presiden Jokowi, yang juga menjadi landasan hukum revisi program Prakerja, acapkali terkesan melenceng dari tujuan konstruktif yang seharusnya dan justru mengindikasikan kerancuan, bahkan membuka ruang tafsir regulasi yang bersentuhan dengan kepentingan tertentu.

Kegelisahan terkait konteks yang sama juga dikemukakan Fareed Zakaria dalam publikasinya yang bertajuk Presidential Power Optimism Wearing Thin. Zakaria menilik Presidential Executive Order, yang di Indonesia selevel dengan Perpres, di era Presiden Donald Trump yang mengarah pada lepas kendalinya kekuasaan cabang eksekutif di Amerika Serikat (AS).

Hal ini terjadi ketika gejala yang ada memperlihatkan kekuatan regulatif presiden menjadi over expand atau “berlebihan” mengikuti kehendak maupun kepentingan personalnya, dan pada saat yang sama Kongres atau parlemen tidak maksimal dalam menjalankan fungsi inti pengawasan check and balance yang seharusnya.

Please pak, kalau lanjut, pelatihannya yang berfaedah lah pak. Latihan menggunakan Kage Bunshin No Justsu atau apa gitu kek yang lebih keren. #politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/CbLYronbC2 pic.twitter.com/uvwcDOmMxn

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 12, 2020

Pertanyaannya, apakah Perpres yang selama ini diterbitkan Presiden Jokowi masuk dalam klasifikasi atau indikasi kekuatan regulatif eksekutif yang over expand atau berlebihan? Hal ini tentu dapat direfleksikan pada konteks beserta implementasi beberapa Perpres sebelumnya, selain revisi program Prakerja.

Kediktatoran Versi Corona?

Fareed Zakaria mengutip publikasi Arthur Schlesinger berjudul The Imperial Presidency untuk menyebutkan momentum tertentu di masa lalu yang menjadi pintu masuk bagi lepas kendalinya kekuasaan eksekutif AS, termasuk dengan instrumen executive order, pada era Presiden Georger W. Bush.

Kala itu, Schlesinger menilai bahwa Bush menjadikan tragedi 11 September sebagai gerbang bagi agresivitas kebijakan dalam dan luar negeri AS yang tak terkendali berlandaskan justifikasi perang terhadap teror.

Yuval Noah Harari dalam The World After Coronavirus menyampaikan konteks serupa yang lebih relevan saat ini ketika ia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat sejumlah pemimpin negara menghadirkan tendensi otoritarianisme dengan dalih pengendalian wabah.

Jika Zakaria telah mencium gelagat lepas kendali kekuasaan eksekutif Trump melalui berbagai presidential executive order kontroversial sebelum pandemi, Harari menyoroti penggunaan instrumen serupa berselimut emergency decree atau dekrit darurat di Israel. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dianggap berlebihan ketika memetakan penyebaran virus dengan teknologi surveillance atau pengawasan yang awalnya digunakan untuk melacak teroris.

Selain itu, terdapat sejumlah pemimpin negara lain yang ramai-ramai menjadikan pandemi Covid-19 untuk mengejawantahkan kekuasaan eksekutifnya seperti yang terjadi di Hungaria, Serbia, hingga Turki.

Bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Peraturan & Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabinet (Setkab), sampai dengan hari ini telah ada 67 Perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi sepanjang tahun 2020.

Tak sulit menemukan Perpres yang keberadaannya tidak konstruktif dan bahkan mendapatkan respon minor dari berbagai kalangan dikarenakan bukan hanya konteks regulasinya, tetapi juga kesan Perpres yang mencerminkan kekuasaan over expand seorang presiden, paling tidak sejak pandemi Covid-19 menghantam tanah air.

View this post on Instagram

Fix! Iuran BPJS naik, dinilai ada kecurangan pihak tertentu #bpjs #bpjskesehatan #bpjsnaik #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 1, 2020 at 4:36am PDT

Selain revisi Perpres Prakerja terbaru, ada Perpres Nomor 52 tahun 2020 yang menjadi landasan keberadaan proyek Rumah Sakit (RS) khusus Covid-19 Pulau Galang, Kepulauan Riau yang dinilai kental unsur “mencurigakan” karena tidak proporsional efektivitas eksistensinya.

Lalu ada Perpres Nomor 64 tahun 2020 yang seolah menasbihkan kehebatan kekuasaan eksekutif Presiden Jokowi saat kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan setelah Perpres sebelumnya dijegal Mahkamah Agung (MA).

Sampel berikutnya ialah Perpres Nomor 72 tahun 2020 terkait penyesuaian rincian APBN 2020 yang juga merupakan revisi dari Perpres sebelumnya yang banyak mendapat kritikan karena mengisyaratkan bahwa Presiden seolah ugal-ugalan dalam penyusunan regulasi anggaran negara.

Pada titik ini, tiga sampel dari 67 Perpres tampaknya cukup mewakili kesan terselipnya tendensi pemanfaatan momentum Covid-19 untuk cengkraman legitimasi eksekutif yang lebih kuat.

Lantas, dengan fakta bahwa Presiden Jokowi tentu tak sendiri sebagai aktor penelur sebuah Perpres, adakah kepentingan tertentu di balik rilisnya sejumlah regulasi yang mendapatkan respon minor publik tersebut?

Mudah Dikompromi?

Fareed Zakaria menggarisbawahi rational basis atau basis rasional serta data sebagai dua variabel vital dalam penilaian terhadap pembentukan executive order. Pada konteks Perpres ala Trump, Zakaria menilai terdapat kecenderungan pengabaian terhadap dua variabel tersebut demi kepentingan personal karir dan reputasi Trump sendiri.

Dengan kata lain, Zakaria tak menampik bahwa selain basis rasional dan data, terdapat beberapa kesempatan ketika political interest atau kepentingan politik turut mewarnai sebuah executive order, baik kepentingan personal maupun kelompok tertentu.

Dalam konteks Presiden Jokowi, sampel polemik Perpres Nomor 54 tahun 2020 yang kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 72 tahun 2020 terkait perubahan postur anggaran negara dinilai sejumlah pihak menggambarkan kelalaian pihak perumus regulasi di belakang presiden atau bahkan memberikan masukan keliru yang fatal kepada kepala negara.

View this post on Instagram

Apa iya presiden kantongi data yang tidak valid? #data #fahrihamzah #fh #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 3, 2020 at 5:13am PDT

Pada persinggungan ini, interpretasi agaknya menjadi terbuka ketika mengarah pada potensi keberadaan kepentingan tertentu selain pertimbangan basis rasional serta data yang disebutkan Zakaria sebelumnya dalam perumusan jenis regulasi tersebut.

Berdasarkan mekanismenya, kehadiran Perpres memang bertujuan sebagai landasan kepastian hukum yang menjembatani tumpang tindih atau saling bertabrakannya peraturan lain yang terkait dengan ruang lingkup kinerja anak buah Presiden, yang  dalam hal ini adalah para menteri.

Namun di sisi lain, kelebihan ini menjadi kerentanan tersendiri ketika perumusan dan implementasinya menjadi tak terkendali dengan baik. Perpres Nomor 76 tahun 2020 tentang revisi program Prakerja pun disebut oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah sangat mengerikan dikarenakan ada potensi korupsi kebijakan di dalamnya dan akan menjadi contoh berbahaya bagi peraturan lain setelahnya.

Selain Perpres, terdapat regulasi lain dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang bagai pisau bermata dua karena dapat berpotensi menjadi celah bagi kekuasaan eksekutif yang tak terkendali.

Memang, tendensi tidak terkendali tersebut dinilai tak akan terlihat secara absolut ketika ihwal destruktif bagi demokrasi tersebut oleh Harari disiratkan berbentuk regulasi yang berselimut justifikasi pemecahan problematika negara yang ada.

Dengan berbagai jabaran yang ada, kunci untuk mencegah dan mengatasi kekuatan eksekutif yang berlebih tersebut agaknya tak lain ialah ketangguhan rakyat. Rakyat yang kritis tampaknya tak akan cukup jika tidak ada upaya melawan secara konkret berbagai regulasi yang mencekik hak dan kebebasan rakyat dalam demokrasi.

Ketangguhan dalam menggugat Perpres kenaikan iuran BPJS untuk kedua kalinya dapat menjadi contoh terbaik bagi instrumen efektif yang dapat rakyat tempuh untuk menghalau dampak negatif regulasi, baik yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif. Ketika kekuasaan tak lagi menghadirkan regulasi memuaskan, contoh positif itulah yang harus terus rakyat pertahankan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.