PinterPolitik.com

“I love a bit of political drama,” – David Tennant, aktor Skotlandia

Dalam teori kontrak sosial, entah itu dari sisi Thomas Hobbes maupun sisi John Locke, akar teorinya sama, yakni negara harus menjamin kehidupan dan keamanan warga negaranya. Itulah raison d’être hadirnya negara. Atas postulat ini, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kerap menjadi pemicu gejolak sosial, hingga pergantian kursi kekuasaan.

Revolusi Prancis pada 1789-1799 dipicu oleh ketidaksetaraan sosial-ekonomi-politik yang meluas. Revolusi Roti pada akhir abad ke-20 dan pada 2011 dipicu lonjakan harga roti yang merupakan makanan pokok di Timur Tengah. Kemudian di Indonesia, turunnya Soeharto pada 1998 merupakan ekses dari perasaan tidak adil yang meluas dan memburuknya situasi ekonomi.

Melihat polanya, berbagai gerakan sosial-politik besar dalam sejarah merupakan buntut dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Menurut psikolog Abraham Maslow, kebutuhan dasar atau basic needs melingkupi kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan) dan rasa aman.

Atas postulat sejarah ini, berbagai ilmuwan politik, mulai dari Niccolò Machiavelli (1469-1527) hingga Francis Fukuyama (1952-sekarang), selalu menekankan pentingnya seorang penguasa menjaga kebutuhan dasar masyarakatnya. Tidak hanya untuk menghindari kudeta, melainkan juga untuk memperkuat soliditas dan legitimasi kekuasaan.

Melihat situasi Indonesia saat ini, alarm kuning dapat dikatakan telah menyala. Berbagai kebutuhan dasar telah naik, seperti minyak goreng dan BBM jenis Pertamax. Tidak berhenti di sana, kenaikan BBM jenis Pertalite dan gas LPG 3 kg juga disinyalir akan menyusul naik. 

Situasi ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan teguran terbuka kepada para menterinya. 

“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi harga minyak goreng sudah empat bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi,” ungkap RI-1 dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 5 April.

Pertanyaannya tentu satu. Mampukah Presiden Jokowi menghindari eskalasi akibat kenaikan berbagai kebutuhan pokok tersebut? Dengan masa jabatan sekitar dua tahun lagi, apakah mantan Wali Kota Solo ini mampu turun takhta secara mulus dan meletakkan warisan politiknya? 

Kapal Mulai Digoyang?

Dalam artikel PinterPolitik pada 7 Juli 2021 yang berjudul Jokowi Mulai Ditinggalkan?, fenomena saat ini sebenarnya sudah diprediksi. Sama seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS), sejak Reformasi 1998, presiden Indonesia dihantui oleh second-term curse atau kutukan periode kedua. 

Di periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gejolak sosial-ekonomi-politik silih berganti terjadi. Mulai dari kasus korupsi yang menyeret berbagai politisi Partai Demokrat, kenaikan berbagai kebutuhan pokok seperti beras dan BBM, hingga penurunan drastis citra SBY.  

Dari informasi yang penulis himpun, SBY menjadi lame duck president (presiden bebek lumpuh/tidak berpengaruh) pada tahun keempat di periode keduanya. Berbagai pihak yang awalnya mendekati dan menjadi benteng SBY perlahan menjauh dan pergi. Ini yang menyebabkan berbagai gejolak menghantam pemerintahan sang jenderal.

Dengan demikian, second-term curse bukanlah kutukan dalam artian magis seperti di film-film, melainkan sebuah fenomena politik, di mana seorang presiden telah kehilangan daya tawarnya. Ini adalah konsekuensi tidak terhindarkan dari politik transaksional yang terjadi di Indonesia.

Jika melakukan komparasi, apa yang terjadi saat ini mungkin adalah tanda-tanda kapal politik Presiden Jokowi mulai digoyang. Berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok adalah tanda nyata dari mulai munculnya kutukan periode kedua.

Namun, ada yang membedakan Presiden Jokowi dengan SBY. Kesimpulan ini penulis tarik dari tulisan Kishore Mahbubani yang berjudul The Genius of Jokowi. Menurut Mahbubani, Presiden Jokowi memiliki keterampilan memimpin yang hebat, hingga dapat dikatakan jenius.

Salah satu bukti yang dipaparkan adalah keberhasilan Presiden Jokowi menyatukan Indonesia secara politik, setelah mengalami pembelahan politik ekstrem di Pilpres 2019. Menurut Mahbubani, Presiden AS Joe Biden bahkan belum bisa melakukannya karena mayoritas Republikan belum mengakui legitimasi kepemimpinan Biden.

Lantas, mengacu pada Mahbubani, apakah kejeniusan kepemimpinan Jokowi membuatnya terhindar dari kutukan periode kedua? 

Nahkoda yang Jenius?

Sebelum menjawabnya, kita perlu sedikit menengok penelitian menarik di Nanyang Technological University, Singapura, yang tengah mengembangkan noise-cancelling windows (jendela anti-kebisingan). Seperti namanya, penelitian ini mencoba menjawab masalah polusi suara yang menjadi momok di perkotaan besar.

Cara kerjanya sangat menarik. Setelah mempelajari cara kerja suara, ternyata diketahui, suara dapat dinetralisir dengan menciptakan anti-suara. Jendela yang dikembangkan akan menciptakan suara tandingan agar polusi suara dapat dinetralisir atau setidaknya direduksi. Cara kerja ini yang membuatnya bernama noise-cancelling atau pembatal kebisingan.

Yang menarik, cara kerja ini juga terlihat dalam aktivitas politik yang disebut dengan manajemen isu. Elizabeth Dougall dalam tulisannya Issues Management, menjelaskan manajemen isu sebagai proses strategis dan antisipatif untuk mendeteksi dan merespons berbagai perubahan tren atau isu yang muncul di lingkungan sosial-politik.

Karena perubahan tren dan isu dapat mengkristal menjadi masalah yang memberikan dampak destruktif, perlu diberikan respons yang tepat untuk mencegah kristalisasi masalah. Salah satu caranya adalah dengan melemparkan isu lain agar isu yang tengah dipergunjingkan tidak mengkristal. Secara sederhana, kita kerap menyebutnya sebagai pengalihan isu.

Nah, dalam interpretasi penulis, ada kemungkinan wacana perpanjangan jabatan dan/atau presiden tiga periode yang keluar secara berkala, merupakan bentuk manajemen isu. Setidaknya ada tiga variabel utama mengapa penulis berkesimpulan demikian.

Pertama, penulis menarik pijakan teoretis dari sintesis konsep dramaturgy Erving Goffman dan buku Clifford Geertz yang berjudul Negara Teater. Seperti teater yang menampilkan panggung depan dan panggung belakang, politik Indonesia juga memainkan pembagian peran seperti itu. 

Panggung belakang adalah realitas politik, sementara panggung depan adalah realitas yang telah disortir atau yang telah dipilah untuk ditampilkan kepada audiens, yakni kita semua.

Kedua, mengacu pada isu perpanjangan jabatan atau tiga periode yang benar-benar tidak populis, sulit membayangkan wacana ini akan tereksekusi. Apalagi, partai politik besar seperti PDIP dan NasDem dengan terbuka memberikan penolakan.

Ketiga, yang mengeluarkan wacana ini justru adalah para menteri kabinet Presiden Jokowi. Ada nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. 

Sekarang, kita akan menggabungkan ketiga variabel tersebut. Mengacu pada variabel kedua bahwa secara hitung-hitungan politik wacana ini sulit terlaksana, tentu ganjil melihat mengapa sosok besar seperti Bahlil, Airlangga, dan Luhut mengeluarkan secara berkala wacana ini.

Oleh karenanya, seperti postulat Goffman dan Geertz, jangan-jangan ini adalah pertunjukan teater. Wacana perpanjangan atau tiga periode merupakan panggung depan yang sengaja ditampilkan untuk menghibur audiens.

Nah, jika dikaitkan dengan kutukan periode kedua, panggung depan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu krusial seperti kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan jika melihat faktanya, publik memang lebih disibukkan membahas perpanjangan atau tiga periode daripada masalah sosial-ekonomi yang terjadi.

Atas temuan ini, penulis menduga, bukan tidak mungkin wacana perpanjangan atau tiga periode adalah noise-cancelling atau manajemen isu. Agar isu kenaikan harga kebutuhan pokok tidak mengkristal menjadi masalah, maka perlu diberikan isu tandingan untuk mendistraksi fokus masyarakat.

Jika benar demikian bahwa Presiden Jokowi tengah memainkan teater politik, maka ini mengafirmasi tulisan Mahbubani yang menyebut RI-1 adalah pemimpin jenius. Mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menghindari kutukan periode kedua. Ia ingin mengakhiri jabatannya secara mulus (soft landing) dan meletakkan warisan politik yang baik.

Well, sebagai penutup, perlu untuk digarisbawahi bahwa tulisan ini hanyalah interpretasi semata. Tulisan ini tidak mengklaim kebenaran (truth), melainkan sekadar memberi kemungkinan teoretis atas keruwetan fenomena politik yang tengah terjadi.

Seperti yang disebutkan filsuf Jerman, Ernst Cassirer, kita adalah Animal Symbolicum yang senantiasa menginterpretasi tanda dan simbol-simbol yang tertangkap. Mengutip sejarawan Yuval Noah Harari, kemampuan menginterpretasi, berfantasi, dan membuat fiksi, adalah pembeda utama manusia dari spesies lainnya.

Entah apa pun yang terjadi di luar sana, hanya Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait yang mengetahuinya. Sebagai rakyat biasa, kita hanya bisa menikmati panggung politik yang sudah, tengah, dan akan terjadi. (R53)

PinterPolitik.com

Sejak diangkat sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa telah berulang kali melakukan rotasi pejabat tinggi TNI. Yang terbaru, pengangkatan Mayjen TNI Widi Prasetijono sebagai Pangdam IV/Diponegoro menjadi perhatian publik karena statusnya sebagai ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2016. 

Selain Widi, ada empat nama lainnya yang dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Pertama ada Mayjen TNI Suhartono yang pernah menjadi Komandan Paspampres pada 2017-2018. Saat ini Suhartono menjabat sebagai Komandan Kodiklatal (Dankodiklatal).

Kedua ada Letjen TNI Maruli Simanjuntak yang diangkat sebagai Pangkostrad. Maruli menjabat Komandan Grup A Paspampres pada 2014-2016, Wakil Danpaspampres pada 2017-2018, dan Komandan Paspampres pada 2018-2020. Ada pula soal statusnya sebagai menantu Luhut B. Pandjaitan, menteri yang disebut-sebut begitu dekat dengan Presiden Jokowi.

Ketiga ada Letjen TNI Agus Subiyanto yang kini menjabat sebagai Wakasad. Sebelumnya, Agus menggantikan Maruli sebagai Komandan Paspampres pada 2020. Hubungan Agus dengan Presiden Jokowi sudah terjalin ketika RI-1 masih menjadi Wali Kota Solo. Pada 2009-2011, Agus menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. 

Keempat ada Brigjen TNI Rudy Saladin yang mendapat promosi jabatan sebagai Komandan Korem (Danrem) 061/Surya Kencana (Bogor). Rudy sendiri adalah ajudan Presiden Jokowi pada 2019-2021. 

Lantas, apa yang dapat dimaknai dari pengangkatan-pengangkatan ini? Apakah ini hanya kebetulan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Presiden Jokowi? Atau terdapat intrik politik besar di baliknya?

Menguatnya Geng Solo

Sebagai jembatan awal, tulisan Aris Santoso yang berjudul Jokowi dan Jejaring Perwira Solo menjadi tolakan yang penting. Menurutnya, dalam menentukan posisi di TNI dan Polri, ada kecenderungan Presiden Jokowi untuk memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di Solo. 

Aris mencontohkan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai KASAU, kemudian Panglima TNI. Hadi dan Presiden Jokowi ternyata sudah berhubungan baik ketika masih berdinas di Solo. Pada 2010-2011 ketika RI-1 masih menjadi Wali Kota Solo, Hadi adalah Komandan Lanud Adi Soemarmo, Solo.

Selain Hadi, sebelumnya juga dibahas soal Agus Subiyanto. Kemudian, jejaring Solo juga terlihat pada Kapolri Listyo Sigit. Pada 2010-2012, Listyo menjabat sebagai Kapolresta Surakarta. Kemudian pada 2012, ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Listyo ikut pindah ke ibu kota dengan menjabat sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri. 

Kedekatan keduanya semakin terlihat pada 2014-2016 ketika Listyo terpilih sebagai ajudan Presiden Jokowi. Menariknya, pihak yang menawari Listyo menjadi ajudan adalah Presiden Jokowi sendiri.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga disebut memiliki kedekatan tersendiri dengan Presiden Jokowi. Selain statusnya sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono, Andika juga pernah menjadi Komandan Paspampres pada 2014-2016.

Senada dengan Aris Santoso, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga menyebutkan memang terdapat kecenderungan Presiden Jokowi untuk memilih koleganya yang dulu berdinas di Solo untuk mengisi jabatan di TNI dan Polri. 

Terkait fenomena terbaru, yakni pengangkatan Widi Prasetijono dan Agus Subiyanto, Fahmi melihat ini sebagai sinyal menguatnya Geng Solo di tubuh militer. 

Yang menarik, tidak hanya di TNI, penguatan pengaruh RI-1 juga terjadi di tubuh kepolisian. Menurut Made Supriatma dalam tulisannya The Indonesian police’s dual function under Jokowi, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Polisi tidak hanya bertindak sebagai aparat keamanan, melainkan juga sebagai alat politik. 

Jika pendapat Fahmi tepat bahwa tengah terjadi penguatan Geng Solo di tubuh militer, ini tentu menjadi pertanyaan serius. Pasalnya, dengan status sudah menjabat sebanyak dua periode, untuk apa Presiden Jokowi menguatkan pengaruhnya di militer?

Jika di periode pertama tentu wajar karena ditujukan untuk mengondisikan pengaruh dan keamanan guna memenangkan periode kedua. Lantas, untuk apa penguatan ini dilakukan sekarang?

Belajar dari Gus Dur?

Untuk menjawabnya, kita dapat membaca buku mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri. Dalam salah satu bagian bukunya, As’ad memberikan ulasan menarik soal peristiwa politik di balik lengsernya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

Sekitar dua minggu sebelum Gus Dur lengser, As’ad bertemu dengan utusan yayasan sangat berpengaruh yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Utusan itu diberi inisial Mr YM. Tanyanya kepada As’ad, “apakah Gus Dur akan aman dari ancaman pemakzulan?”

Jawab As’ad, bertolak dari Dekrit Presiden 1959, dekrit hanya efektif apabila didukung oleh militer, dan saat ini, dukungan itu jauh dari pundak Gus Dur. Saat itu juga beredar isu soal pergantian Kapolri dan KASAD yang semakin memanaskan suasana. Menariknya, kesimpulan As’ad bahwa Gus Dur akan jatuh sama dengan analisis yayasan tersebut.

Tidak hanya kepada Mr YM, As’ad juga memberikan penegasan serupa kepada keluarga Gus Dur bahwa dekrit hanya bisa berhasil jika mendapat dukungan dari militer. Mungkin karena situasi politik saat itu yang begitu emosional, analisis As’ad tidak ditanggapi secara tenang. “Menurut kantor kepresidenan, Kapolri dan KASAD akan diganti untuk memuluskan langkah dekrit,” ungkap keluarga Gus Dur tersebut.  

Poin yang ditegaskan As’ad dapat kita jumpai pada pernyataan terkenal pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong. Political power grows out of the barrel of a gun – kekuatan politik tumbuh dari laras senapan.

Senapan adalah metafora dari tentara. Menurut Mao, tentara adalah komponen utama dari kekuasaan negara. Siapapun yang ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan negara harus memiliki tentara yang kuat. 

Singkatnya, bertolak pada penjelasan As’ad Ali dan Mao Zedong, suka atau tidak, untuk mempertahankan kekuasaan politik sangat dibutuhkan dukungan militer. Apalagi, untuk menjalankan agenda politik besar, dukungan militer adalah bahan baku vital yang harus sudah didapatkan.

Nah, sekarang kita akan menggabungkan kedua puzzle ini, yakni asumsi penguatan Geng Solo dan faktor vitalnya dukungan militer. Jika benar Presiden Jokowi tengah memperkuat Geng Solo, maka secara logis dapat dikatakan ini adalah upaya memperluas pengaruh dan menghimpun dukungan militer.

Pertanyaan selanjutnya, untuk apa itu dilakukan?

Dua Kemungkinan Tujuan

Setidaknya ada dua asumsi yang dapat dibuat. Pertama, ini berkaitan dengan wacana perpanjangan jabatan presiden atau wacana presiden tiga periode. Kendati Presiden Jokowi dan Istana telah memberikan bantahan terbuka, gestur politik yang terus muncul sekiranya menjadi kontradiksi tersendiri.

Elicier Crespo-Fernández dalam tulisannya Euphemism and Political Discourse in the British Regional Press, menyebut politisi kerap melakukan penghalusan bahasa (eufemisme) untuk mengganti atau menutupi kata dan ungkapan yang dianggap tabu, kasar, dan tidak pantas. Ini dilakukan untuk menghindari kesan negatif agar hubungan dan dukungan politik tetap terjaga.

Merujuk pada Crespo-Fernández, tidak mengherankan kemudian apabila politisi kerap mengeluarkan pernyataan terbuka yang bertolak belakang dengan fakta lapangan. Misalnya, terdapat pejabat yang marah soal kebijakan impor, tapi ternyata kebijakan impor terus meningkat tiap tahunnya. Kita juga menyebut ini sebagai doublespeak.

Singkatnya, mungkin dapat dikatakan, penguatan Geng Solo adalah bentuk upaya antisipasi apabila wacana perpanjangan jabatan presiden benar-benar terlaksana. Selain untuk memperkuat dukungan politik, ini juga untuk mengamankan masyarakat yang melakukan penolakan.

Kedua, jika ini bukan untuk wacana perpanjangan jabatan presiden, besar kemungkinan ini sebagai cara Presiden Jokowi untuk soft landing atau mengakhiri masa jabatan secara mulus. Pasalnya, bertolak pada kasus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengalami second-term curse dan menjadi lame duck president di periode keduanya, Presiden Jokowi tampaknya belajar untuk tetap menjaga kekuatan politik di dekatnya.

Membaca pola yang ada, di periode kedua presiden selalu terjadi gejolak politik yang menggerus citranya. Tidak hanya di Indonesia, fenomena ini juga menimpa presiden-presiden AS, seperti Barack Obama.

Dengan kata lain, untuk mengantisipasi gejolak-gejolak politik yang sangat mungkin terjadi, Presiden Jokowi perlu memperkuat kapal politiknya. Ia perlu laras-laras senapan agar musuh politik enggan untuk bertindak macam-macam.

Well, sebagai penutup, entah apa pun itu, yang jelas tampaknya tengah terjadi operasi militer bawah tanah saat ini. Presiden Jokowi tampaknya tengah mengumpulkan kekuatan militer agar kapal politiknya tetap kokoh sampai akhir jabatannya. (R53)