PinterPolitik.com

Pemerintah Belanda seperti tidak ada habis-habisnya untuk mengungkapkan permohonan maaf kepada Indonesia. Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte kembali menyampaikan permohonan maaf di depan umum atas praktik perbudakan negaranya selama 250 tahun.

Dia juga menekankan bahwa praktik tersebut merupakan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Utamanya, Rutte meminta maaf atas praktik perbudakan yang terjadi di Suriname, pulau-pulau seperti Curacao, Aruba di Karibia, serta Indonesia bagian Timur.

Rutte menyebutkan persoalan waktu dan momen yang tepat untuk menyampaikan permohonan maaf merupakan masalah yang rumit lantaran tidak akan ada jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan tersebut.

Permohonan maaf itu kemudian diterima oleh PM Aruba Evelyn Waver-Croes. Di samping itu, negara-negara lainnya seperti pulau Sint Maarten menolak untuk menerima permohonan maaf tersebut.

Lantas, bagaimana Indonesia memaknai serta merespons permohonan maaf Belanda?

Tak Akui Kemerdekaan?

Makna permohonan maaf Belanda atas penjajahannya terhadap Indonesia perlu ditelusuri berdasarkan makna dan pengakuan penjajahan itu sendiri.

Baik Indonesia maupun Belanda, keduanya masih memiliki perbedaan pendapat terkait kapan Indonesia merdeka. Indonesia berpegang teguh dengan keyakinannya bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sedangkan Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949.

Berdasarkan hasil penulusuran berbagai sumber, Belanda hingga kini masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara de jure.

Di samping itu, sebenarnya pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot pernah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 melalui pidato resminya di Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Namun, hal itu hanya dapat dianggap sebagai pernyataan de facto atau sementara belaka.

Sikap Belanda demikian seakan-akan seringkali dinilai sebagai penghindaran sanksi atas praktik agresi militer di masa lalu. Sanksi itu dapat berupa pembayaran pampasan perang kepada Indonesia dengan mengembalikan uang sebesar 4,5 miliar gulden kepada Indonesia yang pernah dibayarkan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk melunasi utang Hindia Belanda.

Artinya, jika Belanda mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka setelah itu hingga 27 Desember 1949 Belanda mengakui melakukan agresi militer di negara yang sudah merdeka sehingga dapat dikategorikan sebagai aksi invasi.

Lantas, apakah Indonesia menerima permohonan Belanda atas praktik penjajahan dan perbudakannya di masa lalu?

Ditolak atau Diterima?

Kolaborasi media Historia dan media dari Belanda bernama De Volkstrant memuat arikel berjudul Mayoritas Responden Tuntut Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang ditulis oleh Hendri F. Isnaeni.

Artikel itu memuat sebuah jajak pendapat publik Indonesia mengenai penjajahan Belanda di Indonesia dengan total responden sebanyak 1.604 dari 34 provinsi.

Menariknya, jajak pendapat itu awalnya memuat sebuah artikel pengantar dari media De Volkskrant dan Historia yang mana menyebut Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 namun mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949.

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia setelah keduanya menandatangani De Overdracht alias dokumen penyerahan kedaulatan sehingga pernyataan itu dianggap sebagai pengakuan secara de jure.

Pengantar itu kemudian menarik sebuah pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait penerimaan mereka jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarkat di Indonesia tidak menerima pengakuan Belanda bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1949. Hal itu dilihat hasil sebanyak 52 persen responden “tidak menerima” pernyataan demikian lantaran Belanda telah kehilangan otoritasnya sejak 17 Agustus 1945.

Selain itu, sebanyak 24 persen responden “tidak menerima” karena Belanda sudah seharusnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Adapun, sebanyak 16,27 persen responden “menerima” atas dasar adanya peralihan kedaulatan secara de jure memang terjadi pada 27 Desember 1949.

Meskipun sebagian besar responden tidak menerima pernyataan Belanda perihal tanggal kemerdekaan, namun nyatanya pemerintah Indonesia sendiri seolah tidak menganggap pengakuan kemerdekaan Belanda sebagai suatu hal yang urgen.

Pengakuan itu tentu tidak akan terlepas dari kepentingan politik dan upaya untuk meneruskan hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda. Utamanya, ketika pemerintah Orde Baru membuka jalan hubungan diplomatik demi kepentingan dagang dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Jika pemerintah Indonesia seolah tidak menganggap pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia sebagai suatu hal yang urgen, lantas apakah benar permohonan maaf Belanda mengandung unsur “ada udang di balik batu”?

Politik Reparatif Belaka?

Menurut seorang profesor sejarah di University of Sydney Robert Aldrich dalam tulisannya yang berjudul Apologies, Restitutions, and Compensation permohonan maaf Belanda yang disertai dengan pengakuan akan kejahatan yang pernah dilakukannya disebut sebagai salah satu bentuk dari reparative politics alias politik reparatif.

Alrich menjelaskan setidaknya terdapat tiga bentuk tindakan politik reparatif antara lain permohonan maaf dan penyesalan, pengembalian objek warisan, serta kompensasi moneter atas kejahatan kolonial yang pernah dilakukan.

Pada akhirnya, penjelasan Aldrich menjadikan apa yang dilakukan Belanda saat ini menjadi wajar. Berawal dari permohonan maaf dan penyesalan, Belanda memutuskan untuk mengembalikan pusaka keris milik Pangeran Diponegoro yang selama ini tersimpan di Museum Nasional Etnologi Leiden kepada Indonesia.

Kompensasi moneter atas kejahatan kolonial juga turut digelontorkan Belanda untuk membayar praktik kolonialismenya di masa lalu.

Pada bulan lalu, salah seorang anggota kabinet PM Belanda sempat menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyediakan dana sebesar Rp3,2 triliun sebagai kompensasi kejahatan kolonialisme terutama praktik perbudakan.

Pernyataan itu telah dibenarkan Menteri Perlindungan Hukum Belanda Franc Weerwind terkait isi laporan RTL bahwa Pemerintah Belanda berencana meminta maaf secara resmi pada bulan Desember.

Pemerintah Belanda bahkan akan menyediakan dana sekitar Rp422,31 miliar  untuk membuka museum perbudakan.

Kembali kepada konsep politik reparatif, Aldrich menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik politik semacam itu antara lain karena adanya kepentingan politik, sektarianisme, nasionalisme, kondisi geopolitik, disparitas kekuatan antarnegara, dan sebagainya.

Hal itu kemudian menjadi masuk akal mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melakukan pertemuan bilateral dengan PM Rutte untuk membahas perundingan Indonesia-EU CEPA, kerja sama transisi energi, kerja sama investasi, serta kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.

Merujuk pada kerja sama Belanda-Indonesia pada tahun 2020 silam, Raja dan Ratu Belanda pernah dikabarkan membawa investasi senilai Rp14,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah pengembagan Tanjung Priok (khususnya Terminal Vopak), pengembangan pabrik susu Friesland Campina, dan investasi Shell (Royal Dutch Group) di sektor hilir minyak dan gas.

Investasi-investasi tersebut bisa jadi merupakan bentuk politik reparatif Belanda. Pasalnya, di beberapa negara eks-jajahan – terutama Afrika – reparasi kolonial berupa investasi dan bantuan dana seringkali dianggap sebagai bentuk baru penjajahan di era kontemporer.

Menurut Sheriff Folarin dalam tulisannya yang berjudul Reparation or Recolonization menjelaskan reparasi kolonial yang merujuk pada bentuk neo-kolonialisme era modern ditandai dengan upaya dominasi pengaruh suatu negara atas negara lain dalam hal ekonomi dan budaya tanpa kontrol secara langsung seperti penjajahan di masa kolonial.

Oleh karena itu, permohonan maaf Belanda kemungkinan tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, melainkan sebagai upaya politik reparatif belaka yang dilatarbelakangi dengan kepentingan ekonomi, diplomatik, dan budaya.

Selain itu, mayoritas publik tidak menerima akan pengakuan Belanda yang menganggap Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949. Namun, pemerintah Indonesia sendiri seakan memberi tanggapan bahwa permohonan maaf dan pengakuan kemerdekaan sebagai dua hal yang tidak urgen. (Z81)

PinterPolitik.com

“I really apologize for everything right now” – Kanye West, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Masyarakat Indonesia – khususnya umat Islam – baru saja merayakan Hari Raya Idulfitri 1441H beberapa hari lalu. Tentu saja, hari besar satu ini menjadi salah satu perayaan yang paling ditunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Tak dapat dipungkiri bahwa Idulfitri adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu karena, pada hari besar inilah, banyak warga berangkat pulang kembali ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu dengan sanak keluarga. Selain melepas kangen, mudik juga menjadi momen untuk saling meminta maaf atas kesalahan masa lalu.

Orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, hingga sepupu tak luput dari permohonan maaf. Begitu juga dengan para tetangga yang akan saling mengunjungi rumah masing-masing.

Tak ada gelar griya (open house), mudik, atau salat Ied di lapangan pada hari Lebaran tahun ini. Memang ini berat, tapi kita alami dan hadapi bersama-sama.

Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu dan saling melepas rindu. pic.twitter.com/eLxggxylcW

— Joko Widodo (@jokowi) May 24, 2020

Seluruh lapisan masyarakat juga ikut serta untuk merayakan hari besar ini. Baik presiden, pengusaha, pedagang, jurnalis, hingga mahasiswa dan mahasiswi biasanya akan menjalankan kebiasaan dan tradisi lebaran.

Namun, semua tradisi itu tak dapat dijalankan sepenuhnya akibat pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah merongrong Indonesia. Bagaimana tidak? Virus satu ini disebut-sebut dapat menular dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lainnya.

Meski pandemi menghantui, ucapan maaf tetap diupayakan untuk disalurkan melalu jejaring daring (online). Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana misalnya beberapa hari lalu turut mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tradisi lebaran melalui sebuah video.

Namun, sepertinya, tak semua orang puas dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Jokowi tersebut. Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS) Gde Siriana Yusuf misalnya berkomentar bahwa Presiden Jokowi seharusnya tidak hanya sekadar menyampaikan permohonan maaf ala tradisi lebaran saja.

Menurut Gde, rakyat membutuhkan lebih dari sekadar permohonan maaf yang merupakan basa-basi saja. Rakyat dianggap perlu mendapatkan kata maaf dari Jokowi akibat berbagai kebijakan yang dinilai telah melukai rakyat.

Bukan tidak mungkin sebagian masyarakat merasa dirugikan dengan berbagai kebijakan dan tata kelola yang dinilai belum baik. Soal penanganan pandemi Covid-19 misalnya, pemerintah dianggap terlambat dalam merespons.

Pertanyaannya, mengapa pemerintahan Jokowi dianggap perlu meminta maaf kepada masyarakat Indonesia? Lantas, apa manfaat yang dapat diperoleh dengan meminta maaf?

Kata Maaf dari Pemimpin

Permintaan maaf dari seorang pemimpin bisa jadi dianggap penting oleh publik. Pasalnya, sosok pemimpin dianggap tidak hanya mewakili dirinya, melainkan bisa institusinya atau kelompok yang dibawahinya.

Barbara Kellerman dalam tulisannya di Harvard Business Review setidaknya menyebutkan beberapa fungsi (purpose) dari permintaan maaf yang bersifat publik, yakni fungsi individual (individual purpose) bila pemimpin melakukan kesalahan, fungsi institusional (institutional purpose) bila bagian dari institusi yang dibawahi pemimpin melakukan kesalahan, fungsi antarkelompok (intergroup relations) dengan tujuan untuk memperbaiki relasi dengan kelompok yang dirugikan, dan fungsi moral (moral purpose) guna mencari pemberian maaf dan penebusan kesalahan (redemption).

Setidaknya, Kellerman menyebutkan bahwa permintaan maaf yang dilontarkan ke publik oleh pemimpin dapat berdampak positif. Bahkan, bukan tidak mungkin publik akan memberikan maaf apabila permintaan maaf pemimpin tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Dalam permintaan maaf pemimpin, perlu terkandung pengakuan akan kesalahan, penerimaan akan tanggung jawab, ekspresi penyesalan, dan janji agar kesalahan tak terulang.
Share on X

Kellerman mencontohkannya dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton terkait isu perselingkuhan yang dijalaninya dengan seorang pegawai magang di Gedung Putih yang bernama Monica Lewinsky. Dengan permintaan maaf yang diungkapkannya ke publik, Clinton dapat menekan pembicaraan di media dan dapat kembali berfokus menjalankan tugasnya sebagai presiden.

Bahkan, tingkat kepercayaan publik kepada Clinton dianggap tetap kuat. Hingga beliau berhenti menjadi presiden, Clinton memiliki tingkat kepercayaan publik sebesar 66 persen.

Lantas, bagaimana caranya Clinton dapat meminta maaf dengan baik?

Setidaknya, Kellerman menjelaskan bagaimana para pemimpin dapat memberikan permintaan maaf yang baik kepada publik. Dalam permintaan maaf tersebut, harus terkandung pengakuan akan kesalahan, penerimaan akan tanggung jawab, ekspresi penyesalan, dan janji agar kesalahan tak terulang.

Hal inilah yang dilakukan oleh Presiden Taiwan Tsai Ing-wen terkait penyebaran Covid-19 yang terjadi di sebuah kapal militer yang ada di bawah benderanya. Tsai bahkan mengaku bahwa itu merupakan kesalahan beliau karena menganggap kesalahan tersebut dapat merugikan kesehatan masyarakat.

Bahkan, bukan sekali ini saja Tsai melontarkan permintaan maaf. Di luar isu pandemi Covid-19, Tsai juga pernah meminta maaf kepada komunitas adat di Taiwan akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan di masa lampau.

Boleh jadi, seringnya permintaan maaf yang dilontarkan oleh pemimpin Taiwan satu ini berhubungan dengan budaya dan nilai yang diyakini oleh masyarakat Asia Timur. Lantas, bagaimana sebenarnya budaya minta maaf di masyarakat kawasan tersebut?

Belajar dari Asia Timur

Tak hanya di Taiwan, budaya minta maaf di Asia Timur – seperti Jepang – memang disebut-sebut penting dalam nilai dan norma yang diyakini. Sebagian besar masyarakat negara-negara tersebut menganggap permintaan maaf sebagai bagian dari sistem kolektivis.

Bagi yang suka menonton anime atau membaca manga, kata maaf mungkin tak jarang keluar dari para tokoh yang ada dalam kisah tersebut. “Gomen nasai,” adalah salah satu frasa yang sering muncul dalam karya-karya khas Jepang tersebut.

Bukan tidak mungkin banyaknya kata-kata tersebut di anime dan manga Jepang adalah refleksi dari nilai yang diyakini oleh masyarakat. Pasalnya, permintaan maaf (apology) seperti ini dianggap menjadi bagian yang integral dalam sistem nilai dan norma masyarakat negara tersebut.

View this post on Instagram

Sudah siap untuk normal baru? #newnormal #newnormal2020 #psbb #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 26, 2020 at 2:54am PDT

Asumsi ini turut disebutkan oleh Hiroshi Wagatsuma dan Arthur Rosett dalam tulisan mereka yang berjudul The Implications of Apology. Setidaknya, Wagatsuma dan Rosett menyebutkan bahwa permintaan maaf dianggap penting dalam setiap persoalan – khususnya resolusi konflik.

Lantas, mengapa permintaan maaf dianggap penting dalam masyarakat Asia Timur seperti Jepang?

William W. Maddux dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Cultural Differences in the Function and Meaning of Apologies menjelaskan bahwa budaya minta maaf di Jepang ini berhubungan dengan tipe masyarakat yang ada di negara tersebut, yakni masyarakat yang termasuk dalam kategori collective-agency.

Bila dibandingkan dengan konsepsi permintaan maaf dalam budaya Barat yang menekankan pada pengakuan akan kesalahan dan tanggung jawab, budaya minta maaf di Jepang lebih menekankan pada perbaikan hubungan antarpersonal. Orang Jepang akan meminta maaf guna mengakui interkoneksi dan rasa utang (indebtedness) kepada orang-orang lain.

Inilah mengapa permintaan maaf juga kerap dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Jepang. Bahkan, setiap permintaan maaf publik turut diikuti dengan sikap membungkuk (bowing) di depan para awak media.

Selain Jepang, budaya minta maaf juga diterapkan oleh masyarakat Korea Selatan (Korsel). Hampir sama dengan Jepang, Andrew Sangpil Byon dalam tulisannya yang berjudul Apologizing in Korean menjelaskan bahwa tujuan dari permintaan maaf di masyarakat Korsel adalah untuk mengembalikan harmoni antara peminta maaf dan penerima maaf dalam masyarakat yang kolektivis.

Maka, tidak heran apabila terdapat seorang pemimpin agama di Korsel yang akhirnya meminta maaf kepada publik sambil membungkuk akibat penularan Covid-19 yang dituding terjadi di gerejanya. Permintaan maaf itu ditujukan untuk mengekspresikan rasa penyesalannya akan apa yang telah terjadi (remorse).

Mungkin, dengan belajar pada negara-negara Asia Timur, Jokowi bisa saja juga perlu menunjukkan permintaan maafnya kepada publik akibat banyak kebijakannya yang dianggap tidak sesuai. Kebijakannya untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi pandemi misalnya dianggap membuat banyak masyarakat merasa tertekan guna mendapatkan akses kesehatan yang lebih terjangkau.

Boleh jadi, permintaan maaf dapat menjadi cara agar publik dapat merasa terkoneksi kembali dengan pemimpinnya seiring dengan meningkatnya kritik publik terhadap penanganan pandemi di bawah pemerintahan Jokowi. Lagi pula, seorang pemimpin tetaplah harus menjaga harmoni dalam hubungannya dengan rakyat. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.