Munculnya narasi “revolusi” beberapa waktu terakhir memang menjadi babak baru isu politik yang diperbincangkan pasca Pemilu 2019. Beberapa tokoh menggaungkan aksi perlawanan atas dugaan kecurangan Pemilu dengan menggunakan kekerasan dan melampaui konstitusi, sementara yang lain berlindung di bawah narasi revolusi damai. Faktanya, bahaya perpecahan dan kondisi yang lebih buruk sangat mungkin terjadi – hal yang sesungguhnya berakar dari negosiasi kepentingan di tingkat elite.

PinterPolitik.com

“Power is not a means, it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship”.

:: George Orwell (1903-1950), novelis Inggris ::

Revolusi dan people power adalah dua terminologi yang digunakan oleh beberapa pihak sebagai narasi menentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019, pun – suka tidak suka – sebagai artikulasi kekecewaan terhadap hasil kontestasi elektoral yang sudah mulai menuju ke titik akhir.

Meski memiliki pemaknaan yang berbeda, baik revolusi maupun people power identik dengan gerakan massa besar yang melakukan tuntutan tertentu – dalam hal ini menuntut keadilan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

Hal ini salah satunya dilakukan oleh politisi senior Partai Gerindra, Permadi yang mencuri perhatian masyarakat setelah tersebarnya sebuah video berisi pernyataannya yang menyebut urgensi revolusi pasca Pemilu 2019. 

Jika kondisi dalam negeri kacau, mereka-mereka itu akan melenggang dengan jet pribadinya ke Jepang, Maldives, Hong Kong, dan lain sebagainya.
Share on X

Dalam video tersebut, Permadi bahkan seolah-olah “menginginkan” terjadinya pertumpahan darah – hal yang menurutnya merupakan satu-satunya solusi dari kondisi politik yang saat ini terjadi di tingkat nasional.

Mantan politisi PDIP itu juga menyebutkan bahwa solusi yang konstitusional tidak akan mungkin terwujud dan tidak akan membawa jalan keluar yang menguntungkan bagi pihaknya – dalam hal ini kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa saat ini musuh utama pihaknya bukanlah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, ataupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, melainkan Tiongkok yang disebutnya sebagai tangan besar yang ada di balik situasi politik yang kini terjadi di Indonesia dengan segala kepentingannya.

Dengan nada yang keras, ia juga mengajak berbagai pihak untuk tidak takut menghadapi situasi kalau-kalau revolusi tersebut terjadi.

Pernyataan Permadi ini tentu memiliki nuansa yang berbeda dengan sikap beberapa faksi pendukung Prabowo-Sandi. Ijtima Ulama III misalnya, merekomendasikan agar kubu oposisi tersebut menggunakan jalur legal-konstitusional untuk melawan kecurangan Pemilu.

Sementara, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi secara resmi telah menyatakan menolak people power dan memilih melaporkan kecurangan Pemilu ke Bawaslu.

Belakangan diketahui bahwa beberapa pihak telah melaporkan Permadi ke kepolisian terkait pernyataannya tersebut. Ia dianggap telah melakukan ujaran kebencian. 

Bahkan, laporan terbaru dari politikus PDIP Stefanus Asat Gusma menyangkutkan Permadi dengan tuduhan makar. Penyebutan entitas etnis tertentu, ajakan untuk tidak tunduk pada konstitusi dan melakukan revolusi, menurut Stefanus adalah bagian dari upaya makar tersebut. Apalagi, revolusi identik dengan menjatuhkan sistem negara dan menghancurkan pemerintah yang sah.

Terlepas dari video dan laporan polisi atas aksi Permadi, di beberapa forum dan pemberitaan, wacana revolusi dalam bentuk yang berbeda menjadi topik yang juga hangat dibicarakan. Adalah istilah “revolusi damai” yang disebut sangat mungkin terjadi jika berbagai tuduhan kecurangan Pemilu dan segala persoalannya tidak juga bisa terselesaikan.

Istilah ini muncul dalam tulisan Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan di portal RMOL. Dalam tulisannya tersebut, ia menyebutkan bahwa konteks situasi “yang tersakiti” terjadi secara merata – dalam hal ini dialami oleh hampir separuh dari rakyat Indonesia yang tentu saja menjadi pemilih Prabowo.

View this post on Instagram

Desas-desus revolusi pasca Pilpres Nantikan artikel selengkapnya Pinterpolitik.com #revolusi #BlackLivesMatter #MahatmaGandhi #Gerindra #Permadi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2019 at 3:08am PDT

Tentu pertanyaan terbesarnya adalah apakah revolusi – baik dalam pemikiran Permadi maupun dalam pemikiran Syahganda – bisa terjadi pasca Pemilu 2019?

Mungkinkah Revolusi Pemilu?

Revolusi kerap diartikan sebagai tranformasi sosial-politik fundamental yang umumnya terjadi seketika (sudden change) dalam hubungan dengan kekuasaan maupun struktur kemasyarakatan. 

Revolusioner asal Rusia, Leon Trotsky membedakan revolusi ke dalam political revolution dan social revolution, di mana kategori yang pertama hanya melibatkan pergantian pucuk kekuasaan tanpa mempengaruhi struktur sosial dan kepemilikan properti, sementara kategori terakhir melibatkan perubahan yang menyeluruh termasuk struktur sosial masyarakat. 

Reformasi 1998 adalah contoh political revolution karena hanya mengganti pucuk kekuasaan – terbukti dengan masih berkuasanya elite Orde Baru hingga saat ini.Sementara Revolusi Bolshevik pada 1917 adalah social revolution karena menghancurkan struktur sosial masyarakat yang kala itu dikuasai oleh otokrasi tsaris di bawah Kekaisaran Rusia.

Aristoteles membahasakannya secara berbeda dalam karyanya Politics. Menurut murid dari Plato itu, revolusi bisa diklasifikasikan dalam konteks signifikansi perubahan konstitusional yang terjadi. Artinya, ada revolusi yang benar-benar mengganti secara keseluruhan konstitusi negara, namun ada pula yang hanya memodifikasi sebagian saja. 

Terkait wacana revolusi pasca Pemilu 2019, memang tidak begitu jelas apakah tujuannya adalah social revolution ataukah sekedar political revolution. Juga belum begitu jelas apakah perubahannya adalah mengganti konstitusi secara utuh atau hanya memodifikasi saja.

Namun, jika diperhatikan, Permadi juga sempat menyinggung bahwa sangat perlu konstitusi negara dikembalikan ke UUD 1945 versi asli yang belum diamandemen. Artinya secara konstitusional, perubahan yang diinginkan sangat mungkin parsial.

Selain itu, ada konteks rasial yang juga disinggung oleh pria yang dikenal percaya dunia klenik tersebut, yakni ketika ia berbicara tentang korban pertumpahan darah dan Tiongkok. Sangat mungkin hal ini mengarah pada struktur sosial masyarakat secara keseluruhan yang ujungnya menunjuk pada keinginan terjadinya social revolution.

Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut mungkin terjadi?

Jawabannya tentu saja cukup sulit. Pasalnya revolusi membutuhkan gerakan masyarakat yang besar atau mayoritas. Sementara, konteks Pemilu 2019 – jika hasilnya tidak berubah sesuai dengan perhitungan yang saat ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) – dukungan untuk Prabowo-Sandi hanya mencapai angka 43-45 persen saja.

View this post on Instagram

Para ulama punya pandangannya masing-masing terkait dengan Pemilu 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ijtimaulama #ijtimaulama3 #ijtimaulamaIII #multaqoulama #pemilu #pilpres #saidaqilriradj #sabrilubis #pbnu #fpi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2019 at 12:39am PDT

Selain itu, para pemilih Prabowo-Sandi pun tampaknya banyak yang tak setuju dengan gagasan people power, apalagi revolusi. BPN sebagai badan resmi telah menolak ide tersebut. Faksi koalisi oposisi seperti Partai Demokrat, PAN dan PKS juga sangat mungkin menolaknya.

Bahkan, kelompok-kelompok berbasis agama yang umumnya keras, justru mengeluarkan rekomendasi lewat Ijtima Ulama III agar dugaan kecurangan disikapi secara prosedural-konstitusional.

Lalu, apakah itu berarti Permadi berdiri sendiri dalam isu tersebut? Jawabannya mungkin ya dan mungkin juga tidak. Di satu sisi, revolusi mungkin hanya menjadi delusi atau keyakinan Permadi semata. Namun, bukan tidak mungkin memang ada “segelintir orang” yang benar-benar menginginkannya.

Politik Kekuasaan: Revolusi Damai?

People power secara definitif memang cukup sulit terjadi di Indonesia saat ini. Apalagi, menurut mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali, syarat-syarat people power – seperti krisis ekonomi yang benar-benar menyengsarakan, serta krisis politik dan budaya – tidak terjadi.

Kondisi ekonomi saat ini memang tidak cukup baik, namun tidak seburuk katakanlah yang terjadi pada tahun 1998. Krisis politik yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan juga tidak sedang terjadi. Begitupun dengan krisis kebudayaan dan tidak berfungsinya pranata sosial, hilangnya identitas bangsa, dan runtuhnya semangat kebersamaan – semuanya juga belum cukup terjadi.

Namun, people power dalam konteks gerakan massa, tetap saja mungkin terjadi. Apalagi, jika tudingan kecurangan Pemilu bisa dibuktikan dan benar adanya, serta kelompok-kelompok elite mampu menggerakkan massa dalam jumlah yang besar.

Hal inilah yang membuat narasi revolusi damai yang diungkapkan Syahganda Nainggolan bisa saja terjadi. Revolusi damai memang menitikberatkan pada tidak adanya korban jiwa yang dihasilkan dari gerakan tersebut.

Dalam tulisannya, Syahganda memang menyebutkan beberapa contoh, misalnya #BlackLivesMatter yang terjadi di Amerika Serikat (AS) sebagai protes penembakan warga kulit hitam, Occupy Wall Street (OWS) yang merupakan protes atas ketimpangan sosial dan ekonomi, serta The Arab Spring yang terjadi di Tunisia yang menurutnya terjadi secara damai tanpa jatuhnya korban jiwa.

Ia juga menyebutkan bahwa revolusi damai berakar dari gerakan Mahatma Gandhi di India dan Martin Luther King di AS.

Namun, patut dicatat bahwa revolusi damai Gandhi bersifat pasif. Gerakan tersebut berfokus pada dampak dari aktivitas – misalnya memboikot produk-produk tertentu – sebagai ujung dari tuntutan. Butuh lebih dari cukup jumlah mayoritas masyarakat Indonesia agar revolusi model seperti ini dapat berhasil.

Demikianpun dengan aksi Martin Luther King yang punya dimensi dan ikatan yang lebih kuat karena berbasis pada isu rasial warna kulit yang jelas terlihat. Sementara, konteks Indonesia saat ini cukup sulit untuk melihat ikatan yang demikian bisa diartikulasikan.

Memang, ada persoalan bahwa 1 persen dari populasi di negara ini menguasai 49 persen kekayaan nasional. Namun, konteks tersebut belum cukup untuk mampu menggerakan aksi massa yang besar, kecuali – katakanlah – pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok atau bahkan minus, inflasi tak terkendali, utang membengkak, dan lain sebagainya.

Jika hal-hal itu yang terjadi, maka tak butuh Permadi atau Syahganda, masyarakat pun dengan sendirinya akan tahu apa yang harus dilakukan.

Pada akhirnya, dinamika politik yang terjadi saat ini memang tak lebihnya menjadi ujung dari politik kekuasaan. Jangan sampai gara-gara perebutan kepentingan di tingkat elite, masyarakat jadi mudah diadudomba.

Sebab, jika kondisi dalam negeri kacau, mereka-mereka itu akan melenggang dengan jet pribadinya ke Jepang, Maldives, Hong Kong, dan lain sebagainya. Sementara masyarakat biasalah yang akan menangisi hilangnya masa depan anak-anak mereka. (S13)

PinterPolitik.com

“If you have something to give, give it now.”

[dropcap size=big]J[/dropcap]ika punya sesuatu untuk diberikan pada orang lain, berikan sekarang juga’. Kata-kata tersebut diucapkan oleh Mark Bezos – seorang aktivis dan relawan pemadam kebakaran dari New York City, Amerika Serikat – untuk mengajak orang agar saling berbagi satu sama lain, ketika memberikan ceramah di TED Talk pada Maret 2011 lalu. Apa yang dikatakan oleh Mark Bezos ini sepertinya benar-benar dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia: jika punya sesuatu untuk diberikan pada orang lain, berikan saat itu juga – walaupun yang dijalankan oleh Presiden Jokowi adalah versi yang berbeda.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hari yang lalu publik dihebohkan oleh aksi bagi-bagi bingkisan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Sumatera Utara. Video aktivitas Presiden Jokowi tersebut menjadi viral di media sosial. Hanya saja, aksi kali ini mendatangkan kecaman dari banyak orang. Bingkisan-bingkisan yang diberikan oleh Jokowi tidak dibagi-bagikan secara teratur, tetapi dilempar-lemparkan dari dalam mobil. Berikut isi video tersebut selengkapnya.

Maksud Jokowi untuk memberikan hadiah – kalau meminjam istilahnya Mark Bezos, ‘berikan saat ini juga’ – memang baik. Namun, caranya yang melempar-lemparkan bingkisan tersebut dari dalam mobil mendatangkan reaksi dari banyak orang. Tidak sedikit yang mengecam aksi Jokowi tersebut.

Nangis, sedih lihat video Jokowi lempar hadiah ke warga dari balik pintu mobil. Rakyat diperlakukan seperti di kebun binatang. Tega!

— Pribumi Nusantara (@TPK_RI) March 25, 2017

Ada yang bahkan membandingkan aksi Jokowi tersebut dengan aktivitasnya memberi makan kodok-kodok di istana.

@jokowi ngasih makan kodok aja di deketin, ngasih rakyatnya di lempar dari mobil ? Apa itu yg di maksud etika ? https://t.co/yTjsSsr31n

— PURWANTO (@sh255360) March 27, 2017

Bahkan, kritikan juga datang dari beberapa politisi. Politisi Partai Gerindra, Permadi, bahkan mengatakan bahwa dalam adat Jawa, melemparkan sesuatu adalah bentuk penghinaan. Apakah itu berarti Jokowi melakukan penghinaan?

Jokowi Lempar Hadiah ke Warga, Permadi: Kalau di Jawa, melempar itu penghinaan https://t.co/qCUDR7Mqn3 pic.twitter.com/nvLv8GYk1w

— Warta?Politik™ (@wartapolitik) March 26, 2017

Sebetulnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada Januari lalu misalnya, saat mengunjungi kota Pekalongan, Jokowi juga sempat melempar-lemparkan hadiah payung dari dalam mobil ke arah kerumunan siswa-siswi SD yang menantinya di pinggir jalan.

Hal yang sama juga terjadi ketika Jokowi berkunjung ke Maluku beberapa waktu lalu. Di Maluku City Mall, pada 8 Februari 2017, Jokowi juga melakukan aksi serupa dengan melempar-lemparkan bingkisan dari dalam mobil. Hadiah yang dilempar-lemparkan oleh Jokowi biasanya berupa kaos, buku, ataupun payung.

Bagi-bagi Hadiah ala Jokowi

Bagi kebanyakan orang, tentu saja apa yang dilakukan oleh Jokowi ini kurang etis. Dengan melempar-lemparkan bingkisan, Jokowi dianggap kurang menghormati masyarakat. Namun, bisa jadi juga saat itu Jokowi dan rombongan sedang buru-buru dan tidak sempat untuk berhenti di jalan. Hanya Jokowi dan rombongan yang tahu. Yang jelas, dari sisi cara pemberian hadiah Jokowi mungkin tidak sopan, walaupun bagi masyarakat yang menerimanya tetap merasa senang mendapatkan bingkisan dari orang nomor satu di republik ini.

Aksi Jokowi ini merupakan salah satu bagian dari kebiasaannya yang suka memberikan kuis berhadiah sepeda, dan bingkisan-bingkisan lainnya setiap kali berkunjung ke daerah. Tentu masyarakat banyak merasa senang dengan hal-hal semacam ini. Aksi-aksi kuisnya juga seringkali menjadi hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, apalagi Jokowi adalah salah satu presiden yang melek media sosial dan masyarakat Indonesia saat ini adalah generasi yang juga melek media sosial.

Tidak heran, dokumentasi setiap aksi-aksi kunjungannya selalu tersebar di media sosial. Maka, aksi-aksinya tersebut selalu sukses menyedot perhatian masyarakat dan membuat politik ‘dekat rakyat’ yang dijalankan oleh Jokowi dapat berhasil dengan baik. (Baca: Jokowi-isme: Politik-isme Presiden Part 1)

Terkait kuis-kuis berhadiah sepeda – termasuk juga bingkisan-bingkisan yang sering dibagi-bagikan Jokowi – tentu banyak yang bertanya-tanya: dari mana dana untuk hadiah kuis-kuis tersebut berasal?

Beberapa waktu lalu, Kepala Sekretariat Presiden, Darmansyah Djumala pernah mengatakan bahwa sepeda yang dibagikan Jokowi berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. Dana tersebut ada di dalam APBN.

Terkait pemberian sepeda, biasanya pihak Istana menyiapkan 5-7 sepeda setiap kali Jokowi akan menghadiri acara yang diikuti masyarakat. Namun, jumlahnya bisa bertambah tergantung berapa banyak masyarakat yang hadir. Kalau jumlah masyarakat yang hadir sampai 3.000 orang, maka pihak Istana akan menyiapkan 10-12 sepeda.

Dengan asumsi rata-rata harga sepeda tersebut 4 juta rupiah per sepeda, maka ada sekitar 20 sampai 48 juta rupiah yang harus dikeluarkan setiap kali ada kuis sepeda. Jika minimal dalam satu minggu Presiden Jokowi melakukan 1 kali kunjungan, maka dalam satu tahun ada 52 kali kunjungan dengan total pengeluaran untuk kuis sepeda antara 1,04 sampai 2,4 miliar. Wow, jumlah yang cukup besar tentunya. Tetapi, apakah itu sepadan dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat? The Beatles mungkin akan bilang: “Money can’t buy me love”, tetapi semua orang punya penilaian yang berbeda-beda.

Jokowi bagi 10 Sepeda di Barus, Tapanuli Tengah https://t.co/6O8zsHao0I pic.twitter.com/3qO53tGZ3u

— Dian utamanews (@DianUtamanews) March 24, 2017

Yang jelas, kuis dan bingkisan yang diberikan oleh Jokowi membuatnya dekat dengan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk menyaksikan orang nomor satu di Indonesia ini lewat dengan mobil di jalan, mungkin sekedar mendapatkan lambaian tangan atau lemparan bingkisan payung cantik?

Jokowi mungkin memberikan hadiah sepeda atau bingkisan kaos dan payung secara gratis, tetapi apa mungkin tidak ada maksud di balik semua itu?

Gift Economy Theory

Ada sebuah teori tentang resiprositas atau hukum timbal balik dalam sebuah pemberian. Teori ini – kalau mau – bisa disebut gift economy theory. Gift economy secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah keadaan ketika seseorang memberikan sesuatu (barang atau hadiah) kepada orang lain tanpa meminta imbalan ekonomi (uang atau barter) atasnya secara langsung. Namun, gift economy memiliki makna resiprositas. Artinya, walaupun saat ini tidak ada pertukaran ekonomi yang terjadi, namun di masa depan – berdasarkan  kesepakatan yang implisit – ada sesuatu yang harus dibalaskan pada orang yang memberi tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ada ungkapan bahasa Latin: quid pro quo, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai ‘ini untuk itu’.

Contoh paling sederhana teori ini adalah ketika kita memberikan hadiah ulang tahun pada seseorang. Saat itu tidak ada transaksi ekonomi yang terjadi, namun di masa depan kita tentu berharap orang tersebut akan memberikan kita hadiah saat kita merayakan ulang tahun. Artinya ada harapan akan sebuah hubungan timbal balik. Saat ini kita berbaik hati pada orang, harapannya suatu saat di masa depan orang tersebut juga akan berbaik hati pada kita. Budaya resiprositas atau gift economy theory ini merupakan sesuatu yang melekat dalam pribadi dan bahkan budaya masyarakat secara keseluruhan.

Tampaknya, gift economy theory ini sangat dipahami oleh Jokowi, tetapi apakah hal itu juga dilakukan olehnya? Saat ini mungkin masih terlalu dini untuk menilainya. Namun, argumentasi ini sangat rasional, apalagi jika dikalkulasikan secara politik. Bisa jadi kuis-kuis dan bingkisan yang sering diadakan oleh Jokowi ini merupakan bagian dari investasi politik Jokowi untuk proses politik di tahun 2019 nanti. Ada resiprositas yang diharapkan dalam aktivitas-aktivitas Jokowi – bukan mengharapkan untuk kembali diberi sepeda atau bingkisan, tetapi tentu saja ‘suara’ di bilik-bilik suara.

Terkait gift economy ini, Niccolo Machiavelli pernah menuliskannya dalam kisah tentang Spurius Melius (meninggal 439 SM) seorang plebeian – istilah untuk warga biasa di Romawi yang sering digunakan untuk membedakannya dengan patrician atau bangsawan yang memiliki hak istimewa – yang kaya raya. Saat krisis terjadi dan harga pangan menjadi mahal, Spurius Melius membagi-bagikan gandum secara murah dan cuma-cuma kepada masyarakat. Apa yang dilakukannya ini dianggap sebagai gift economy oleh penguasa saat itu. Spurius Melius dituduh sedang menggalang dukungan untuk menjadi penguasa. Ia pun dibunuh di rumahnya.

Mungkin terlalu sarkastis membandingkan kisah Spurius Melius dengan Jokowi. Apalagi pertanyaan ‘apakah Jokowi menerapkan gift economy atau tidak’ tentu menjadi pertanyaan yang masih harus ditunggu pembuktian kebenarannya. Mungkin terlalu naif menilai gift economy dalam aksi-aksi kuis Jokowi. Tetapi, satu hal yang perlu dicatat: bagi politisi tidak ada hal yang mustahil.

Politik Bingkisan Presiden

Aksi-aksi Jokowi memang selalu menarik perhatian. Selalu ada pro kontra di balik semua yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Sebagai media darling, Jokowi tentu akan menjadi sorot utama kamera ke mana pun ia pergi. Jokowi dan ‘politik bingkisan’ – entah untuk tujuan apa pun itu – akan selalu mendatangkan pujian dari yang menyanjungnya, namun juga akan mendatangkan kritik dari pihak-pihak yang tidak menyukainya. Yang jelas, untuk tujuan apa pun itu, Jokowi tetap akan menjadi Jokowi – presiden yang dekat dengan rakyat.

Winston Churchill (1874-1965) – mantan Perdana Menteri Inggris saat Perang Dunia II – pernah berkata: “We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” Memberikan sesuatu pada orang lain adalah sebuah keindahan. Pertanyaannya adalah sampai kapan Presiden Jokowi akan setia dengan politik bingkisannya ini? (S13)