PinterPolitik.com

Sudah hampir satu tahun sejak Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok dimulai. Per September tahun  lalu, AS menetapkan tarif sebesar 25% pada produk Tiongkok senilai US$250 triliun (Rp 3,525 kuadriliun) dan Tiongkok pun melakukan retaliasi dengan menetapkan tarif pada persentase yang sama terhadap produk AS senilai US$200 (Rp 2,82 juta).

Meskipun pada pertemuan G20 akhir Juni lalu telah ditemui kesepakatan untuk memulai kembali negosiasi untuk menghentikan Perang Dagang, bukan berarti eskalasi selanjutnya akan ikut terhenti. Pada pertemuan G20 di Buenos Aires, Argentina, pada Desember 2018 lalu, kedua pemimpin negara sepakat untuk melakukan ‘gencatan senjata’ tetapi Presiden AS Donald Trump pada Mei lalu secara sepihak mengumumkan akan meningkatkan tarif terhadap US$300 triliun (Rp 4,231 kuadriliun) produk Tiongkok

Dalam menyikapi Perang Dagang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Perang Dagang ini bukan masalah besar dan pengusaha perlu memanfaatkan kesempatan mengalihkan perdagangan Tiongkok ke Indonesia.

Logika Jokowi memang tepat apabila produk ekspor Tiongkok ke AS terkendala karena tarif maka Tiongkok akan mencari pasar baru. Begitu juga sebaliknya, Tiongkok akan membutuhkan substitusi atas produk-produk impor dari AS untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

Namun, apakah benar Perang Dagang bukan masalah besar bagi Indonesia? Dan seberapa besar potensi mengalihkan perdagangan Tiongkok ke AS menjadi ke Indonesia?

Proyeksi Skenario

Setidaknya, ada empat skenario bagaimana Perang Dagang dapat berdampak pada Indonesia. Di antaranya adalah dominasi produk Tiongkok di pasar Indonesia, trade exposure, rantai jaringan global, dan investasi.

Potensi permasalahan yang paling memungkinkan Indonesia hadapi adalah  kemungkinan dominasi produk Tiongkok di pasar Indonesia dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Lima ekspor teratas Tiongkok terhadap AS adalah sektor industri pengolahan antara lain peralatan listrik, mesin, furnitur, plastik dan alat angkut. Sementara Indonesia untuk produk-produk tersebut hanya berkontribusi sebanyak masing-masing 4,16%, 2,72%, 1,47%, 6,24% dan 1,75%. Masih terpaut jauh dari industri makanan yang mencapai 23%, sawit yang mencapai 12% dan tekstil yang mencapai 8%

Pertumbuhan industri pengolahan pun cenderung stagnan, bahkan menurun. Di tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan hanya mencapai 4,77%, sedangkan di tahun sebelumnya mencapai 4,85%. Kontribusi terhadap perekonomian juga menurun dari yang tahun sebelumnya mencapai 20,16%,  sementara di tahun 2018 mencapai 19,86%.

Hal tersebut menunjukan bahwa industri manufaktur bukan komoditas utama Indonesia. Saat ini produksi Indonesia masih berfokus ke pertanian, peternakan, dan kelapa sawit. Akibatnya, Indonesia sangat rentan terhadap masuknya produk manufaktur Tiongkok akibat lemahnya produksi dalam negeri.

Terlebih lagi, ekspor permesinan Tiongkok ke Indonesia menyumbang 36% dari total impor mesin Indonesia berkontribusi pada defisit perdagangan sebesar US$20 juta (Rp 282 miliar). Sementara untuk produk peralatan listrik Indonesia mengalami defisit sebesar US$9 juta (Rp 127 miliar) dari 46% ekspor Tiongkok ke Indonesia.

Tingginya impor Indonesia akan produk manufaktur terutama peralatan listrik dan permesinan menunjukan bahwa Indonesia memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk tersebut. Tiongkok dapat memanfaatkannya untuk menjual produk-produk yang gagal masuk AS ke pasar Indonesia dengan mudah.

Sementara untuk skenario lainnya memiliki probabilitas yang rendah untuk menjadi permasalahan di Indonesia. Indonesia tidak akan terdampak langsung dari Perang Dagang mengingat perdagangan internasional hanya menyumbang 35% dari persentase PDB.

Kemungkinan Peralihan Perdagangan

Indonesia juga akan kesulitan untuk melakukan substitusi produk-produk yang AS impor ke pasar Tiongkok. Lima ekspor teratas AS ke Tiongkok yang juga terkena tarif antara lain peralatan listrik, permesinan, peralatan optik dan mineral. Lagi-lagi, didominasi oleh produk manufaktur.

Saat ini, lima ekspor unggulan Indonesia ke pasar Tiongkok antara lain mineral, peternakan, besi dan baja, batu bara dan getah kayu. Pada produk tersebut AS hanya berkontribusi masing-masing 3%, 1,2%, 1,9%, 0,8% dan 14.2% terhadap impornya ke Tiongkok.

Produk-produk impor AS ke Tiongkok tersebut dapat tergantikan dengan negara-negara kawasan Asia Timur yang memiliki komoditas unggul dibidang manufaktur, antara lain Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.

Untuk produk peralatan listrik, Taiwan unggul dengan angka 21.8%,  sedangkan Indonesia hanya berkontribusi sebesar 0.3% terhadap ekspor permesinan ke Tiongkok. Dua negara anggota ASEAN, Malaysia dan Vietnam, bahkan mengungguli AS dengan perolehan masing-masing 6.5% sehingga produk permesinan kedua negara tersebut berpotensi menggantikan produk asal AS.

Untuk produk permesinan, Indonesia tidak termasuk dalam importir ke Tiongkok sedangkan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Singapura berkontribusi masing-masing 20.1%, 11.7%, 7.4%, 4.3% dan 2.4$.

Indonesia hanya dapat unggul di produk getah kayu, di mana ekspor ke Tiongkok mencapai 9.6% atau tepat dibawah AS. Terpaut jauh diatas Jepang, Hongkong dan Thailand yang masing-masing berkontribusi sebesar 3.9%, 0,8% dan 0.7%

Lima produk teratas yang AS impor dari Tiongkok dan terkena tarif antara lain peralatan listrik, permesinan, furnitur, plastik dan alat angkut. Selain dari Tiongkok, AS mengimpor produk tersebut dari Meksiko, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam. Pada produk peralatan listrik Malaysia berkontribusi sebesar 17,4% sedangkan Indonesia hanya mencapai 0.3%. Bahkan untuk produk permesinan, furnitur dan alat angkut Indonesia tidak memiliki impor ke AS.

Mengejar Ketertinggalan

Data-data tersebut menunjukan bahwa industri pengolahan atau manufaktur adalah kunci bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan potensi Perang Dagang dan menghindari kemungkinan terjadinya kerugian.

Pemerintah perlu mengakui bahwa Indonesia berada dalam posisi tidak diuntungkan dalam Perang Dagang dan probabilitas untuk memanfaatkannya cenderung rendah. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dari Universitas Islam Indonesia dalam tulisannya di South China Morning Post, Indonesia masih perlu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumahnya guna memitigasi tantangan-tantangan yang diakibatkan oleh Perang Dagang.

Salah satu upaya yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan ekspor di bidang manufaktur. Pasalnya, dengan terjadinya Perang Dagang, banyak perusahaan akan membutuhkan bahan-bahan produksi yang sebelumnya disediakan oleh Tiongkok.

Namun, produk-produk Indonesia sendiri belum memiliki signifikansi yang tinggi untuk menggantikan pasar AS dan Tiongkok. Indonesia justru berada dalam posisi lemah akibat produksi industri manufaktur dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk Tiongkok dan masih sulit menembus pasar luar negeri.

Upaya untuk memanfaatkan Perang Dagang merupakan sebuah upaya jangka panjang. Beruntungnya, Perang Dagang sangat memungkinkan terjadi dalam waktu yang panjang pula, mengingat sulitnya posisi dan kepentingan Tiongkok dan AS untuk dapat bertemu.

Pemerintah perlu menetapkan strategi untuk meningkatkan daya produksi industri manufaktur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk saat ini, Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga yang lebih unggul dalam bidang industri manufaktur sehigga dapat menjadi pasar alternatif bagi AS dan Tiongkok.

Tulisan milik Miftahul Choir, mahasiwa jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katholik Parahyangan

“Disclaimer: Opini ini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

PinterPolitik.com

“Perubahan terjadi dengan sangat mendasar dalam sejarah manusia. Tidak pernah ada masa penuh dengan potensi sekaligus bahaya seperti ini”

– Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution –

Tulisan Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution memang benar adanya. Revolusi industri keempat yang mengusung perubahan masif dalam tatanan kehidupan fisik menuju siber, memberikan banyak potensi bagi kehidupan yang lebih baik, sekaligus menjadi ancaman karena memberi ruang bagi kejahatan yang semakin tak terduga.

Revolusi industri keempat atau yang biasa disebut Industri 4.0 adalah wacana yang sudah cukup lama bergulir. Secara gagasan, Industri 4.0 pertama kali lahir dari Hannover Fair, Jerman, tahun 2011. Hannover Fair adalah pameran teknologi industri dan perdagangan terbesar di Jerman. Pada Hannover Fair 2013, kajian akhir dari Industri 4.0 tersebut dipresentasikan.

Sederhananya, Industri 4.0 adalah gagasan untuk memanfaatkan teknologi digital lebih jauh lagi, dari yang semula hanya di sektor industri saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal adanya sejumlah teknologi yang dapat dikategorikan Industri 4.0. Dari yang terkecil, misalnya teknologi finger print dan face scan yang ada di telepon pintar.

Tapi, gagasan Industri 4.0 sesungguhnya jauh lebih besar dari sekadar yang ada di genggaman kita. Ia adalah kesatuan dari kesiapan teknologi dan kesiapan manusianya untuk menerima teknologi tersebut dalam genggamannya.

Lalu, bagaimana kesiapan Indonesia?

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memang mengusulkan dibentuknya peta jalan (roadmap) Industri 4.0 yang lebih strategis, dengan menempatkan lima sektor utama, yakni sektor makanan-minuman (mamin), otomotif, elektronik, kimia, dan tekstil. Kelimanya, sebut Airlangga, akan menjadi jagoan Industri 4.0 di Indonesia,

Benarkah Indonesia mampu? Bagaimana dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya?

Mengejar Ketertinggalan

Indonesia sesungguhnya tertinggal langkah cukup jauh. Baik secara kesiapan teknologi maupun kesiapan masyarakatnya, Indonesia masih tertinggal bahkan dari negara-negara tetangganya di ASEAN.

Singapura misalnya, punya Human Development Index (HDI) peringkat ke-5 di dunia, dan paling tinggi di ASEAN. Sangat tingginya HDI ini menandakan bahwa Singapura punya masyarakat dengan angka harapan hidup yang tinggi (sehat), tingkat pendidikan yang tinggi, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang tinggi (bahagia).

Singapura juga punya sektor manufaktur yang jawara di ASEAN, dengan kenaikan produktivitas sebesar 18,4 persen di tahun 2017. Terlebih lagi, kenaikan tersebut dipimpin oleh sektor industri elektrik dan elektronik (E&E), salah satu infrastruktur utama untuk menerjang Industri 4.0. Tak heran, bila Singapura berada di peringkat 11 dari 25 negara yang sudah siap menghadapi Industri 4.0, versi World Economic Forum (WEF).

Serupa, Malaysia juga punya modal yang cukup baik dalam menyambut Industri 4.0. Negeri Jiran itu punya HDI yang cukup baik, yakni peringkat ke-59 dunia dan peringkat ke-3 ASEAN. Artinya, walaupun kualitas manusia Malaysia masuk dalam kelompok menengah di dunia, namun cukup baik di ASEAN.

Malaysia juga punya kekuatan di sektor manufaktur, dengan kenaikan sampai 13,6 persen di tahun 2017. Juga seperti Singapura, sektor industri E&E memimpin manufaktur di Malaysia. Baik Singapura dan Malaysia memang sudah dikenal sebagai pemain manufaktur suku cadang konduktor dan semikonduktor untuk sejumlah merk-merk elektronik besar. Artinya, Malaysia dan Singapura pasti sudah memiliki modal yang besar untuk pengembangan sektor E&E di dalam negeri, serta dengan modal HDI dan potensi melek teknologi yang juga tinggi.

Sementara, Thailand punya kondisi yang agak buruk. Negeri Gajah Putih itu punya HDI yang tidak terlalu tinggi, yakni peringkat ke-87 di dunia dan peringkat ke-4 di ASEAN. Penurunan ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 2007, ditambah dengan biaya politik yang mahal pasca dipimpin oleh junta militer, menyebabkan turunnya indeks kualitas manusia Thailand.

Tak hanya berdampak pada HDI, manufaktur di Thailand pun terkena imbas negatifnya. Pada tahun 2017, kenaikan produktivitas manufaktur Thailand sangat bontot, hanya mencapai 1 persen. Padahal, sejak tahun 2007 Thailand dikenal sebagai pemain manufaktur E&E yang cukup besar. Walaupun begitu, Thailand masih menjadi pemain manufaktur otomotif terbesar di ASEAN, dengan kontribusi sektor ini mencapai 7% GDP nasional di tahun 2017.

Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini nyatanya masih terseok-seok dengan HDI yang rendah. Indonesia berada pada peringkat ke-113 dunia dan peringkat ke-5 di ASEAN. Kualitas mayoritas penduduk Indonesia masih belum masuk dalam taraf siap dan melek teknologi. Hanya sebagian penduduk perkotaan di Indonesia yang dinilai mampu berkontribusi produktif dalam Industri 4.0.

Namun, Indonesia patut berbangga dengan sektor manufakturnya. Ada tren positif berupa kenaikan terus menerus dari tahun 2015 sampai 2017. Tahun 2017 menandai kenaikan sebesar 4,74 persen manufaktur di Indonesia. Namun, sektor E&E belum menjadi primadonanya.

Dengan fakta tersebut, setidaknya Indonesia berada di level yang seimbang dengan Thailand—dengan HDI yang tidak terlalu tinggi, serta manufaktur yang tengah meningkat dan belum kuat di subsektor E&E. Dengan Singapura dan Malaysia? Tentu saja keduanya belum jadi lawan yang sepadan.

Menyesuaikan Diri

Industri 4.0 terus menerus berbicara tentang teknologi digital, piranti elektronik, sampai hal-hal di dunia siber. Dengan data-data di atas, tentang rendahnya industri elektronik sampai rendahnya HDI, sudah siapkah Indonesia mengejar Industri 4.0?

Sepertinya, Indonesia masih punya banyak prakondisi yang belum bisa dicapai untuk mengejarnya. Infrastruktur fisik seperti jalan sampai infrastruktur lain macam internet, sudah sejak lama dan cukup jauh tertinggal. Ambisi Jokowi untuk membangun jalan tol, jembatan, sampai ambisi Palapa Ring untuk menyebarkan koneksi internet hingga ke desa-desa adalah upaya awal untuk mengejar ketertinggalan prakondisi tersebut. Ambisi yang terlihat mahal hari ini, namun tentu berdampak positif dalam jangka panjang. (Baca juga: Ambisi Proyek Infrastruktur)

Belum lagi, bila melihat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan yang ada di Indonesia. Kualitas manusia Indonesia secara keseluruhan, terutama yang mayoritas berada di daerah pedesaan, akan kesulitan untuk berkontribusi dalam Industri 4.0 layaknya yang dipahami orang perkotaan.

Karenanya, Indonesia perlu menyiasati Industri 4.0 dengan cara lain. Menggenjot sektor-sektor yang sudah produktif dan dapat kompetitif bisa jadi adalah caranya.

Seperti gagasan Airlangga, Indonesia punya kekuatan, misalnya di bidang tekstil dan mamin. Di bidang tekstil, Indonesia dikenal sebagai pemain lama yang cukup dikenal baik di dunia internasional. Industri padat karya ini telah menyerap tenaga kerja mencapai 3 juta orang, sekaligus konsisten naik di angka 1,6 persen per tahun. Devisa ekspor produk tekstil pun cukup besar, mencapai 159 triliun rupiah, atau 8,2 persen total ekspor nasional tahun 2016.

Begitu pula dalam bidang mamin. Sektor industri ini selalu mengalami tren positif setiap tahunnya. Pada 2017, terdapat kenaikan 8,27 persen industri mamin. Tak hanya berdampak positif bagi industri, mamin juga berdampak positif bagi konsumen karena mendorong pemerataan nasional. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat pula kenaikan pada sektor ini, akibat dari besarnya wirausaha mamin di tengah masyarakat.

Sementara di tiga sektor lainnya, yakni sektor otomotif, elektronik, dan kimia, Indonesia masih tergolong pemain baru. Di sektor otomotif misalnya, walaupun mulai menggeliat beberapa tahun terakhir akibat naiknya konsumsi dan produksi dalam negeri, namun Indonesia dinilai masih terlalu tergantung pada investasi asing—Jepang utamanya—dan belum bisa berdiri mandiri. Sementara di sektor elektronik, Indonesia masih dinilai tertinggal cukup jauh, bahkan untuk kawasan Asia Tenggara. Airlangga sendiri mengakui, industri elektronik kita belum siap menghadapi MEA.

Lalu bagaimana dengan sektor kimia dan produk-produk dari kimia? Sebenarnya, industri kimia Indonesia punya potensi yang baik, namun tidak dapat dioptimalkan. Menurut Muhammad Khayam, Direktur Industri Kimia Dasar Kemenperin, minat investasi di sektor ini besar, namun akhirnya hampir terganjal ketergantungan impor bahan baku. Dampaknya, di tahun 2017 sektor ini mengalami kemerosotan cukup tajam, mencapai 14,58 persen.

Dengan demikian, bisa terlihat mana sektor yang sudah kuat dan mana yang masih harus didukung, bila ingin mengejar ambisi Menperin di lima sektor itu.

Pertanyaannya, apakah ini yang dimaksud dengan Industri 4.0 yang digagas di Hannover, Jerman, tujuh tahun lalu? Sepertinya tidak.

Pasalnya, upaya untuk menggenjot kelima sektor tersebut bukanlah upaya transisi dari Industri 3.0 ke 4.0, namun lebih kepada transisi dari Industri 2.0 (produksi masal) kepada Industri 3.0 (digitalisasi-komputerisasi industri). Hal ini dapat diindikasikan dari masih lemahnya industri E&E dan belum mampunya teknologi robotik Indonesia untuk menggantikan tenaga-tenaga kerja manual secara masif di industri manufaktur.

Padahal, kalau Industri 4.0 yang sesungguhnya yang ingin dikejar, maka tetap HDI atau kualitas pendidikan tenaga kerja Indonesia lah yang harus ditingkatkan. Dengan begitu, bila tenaga kerja terdidik meningkat, maka tenaga kerja manual akan berkurang. Yang artinya, pekerjaan perburuhan akan semakin ditinggalkan, sementara pekerjaan di bidang riset teknologi akan terus meningkat.

Bila akhirnya Menperin tetap menggunakan istilah ‘Industri 4.0’, patut menjadi tanda tanya tentu saja. Upaya-upaya Kemenperin ini adalah upaya mengejar ketertinggalan industri kita, dengan hanya berfokus pada sektor yang punya daya saing kuat. Suatu ‘paradigma baru’ yang nyatanya sudah dimiliki negara industri maju puluhan tahun lalu.

Seperti kata Airlangga sendiri, Indonesia baru akan menjadi negara industri sepenuhnya nanti, di tahun 2030. (R17)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Tahun pemerataan, begitulah Presiden Joko Widodo menamai tahun 2017 ini. Presiden berupaya untuk fokus memperkecil kesenjangan pembangunan di wilayah terpencil. Salah satu ikhtiar konkret unutk mewujudkan pemerataan adalah melalui industrialisasi, melalui pengembangan kawasan industri di luar Jawa.

Keinginan Presiden Jokowi itu pun langsung direspon oleh Kementerian Perindustrian. Melalui Airlangga Hartanto selaku Menteri Perindustrian, ia mengungkapkan saat ini Kemenperin fokus membangun 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa.

Ke- 14 kawan industri itu terbukti mampu mendorong pertumbuhan daerah. Contohnya, pembangunan kawasan industry di Morowali dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebesar 68% pada 2015, dengan ditopang sector industry pengolahan yang tumbuh 343% serta kegiatan pertambangan dan galian yang tumbuh hingga 107%. Pertumbuhan di Moworali itu jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama, yang hanya 4,79%.

Untuk itu, Pemerintah terus menggenjot target realisasi pembangunan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa. Dari target itu, hingga 2016 sudah ada 3 kawasan yang beroperasi, yakni Sei Mangkei (CPO dan karet) di Sumatera Utara, Bantaeng (feronikel) di Sulawesi Selatan, dan Morowali (feronikel) di Sulawesi Tengah.

Kawasan industri lain yang masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan adalah di Kuala Tanjung (alumina), Landak (feronikel), Palu (rotan), Bitung (agro dan logistik), Buli, Haltim (feronikel), Teluk Bintuni (petrokimia), Tanggamus (perkapalan), Ketapang (alumina), jorong (feronikel), Batulicin (feronikel), dan Koonawe (feronikel).

Keberadaan kawasan industri mampu berkontribusi sebesar 40 persen dari nilai total ekspor nonmigas dan menarik investasi sekitar 60% dari total investasi sektor industri. Selain itu, selain terbukti mampu mewujudkan pemerataan, Langkah ini diyakini akan lebih menjamin pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. (SP/A15)