Dari gaya dan goyang yang dulu dicekal, “centil” kini jadi identitas yang dirayakan. Apa yang sebenarnya sedang naik?

PinterPolitik.com

“Ini statement, aku yang paling baddie. Ini statement, aku cewek yang paling centil. Pake baju pasar aku masih sabi. Buat cewe yang disana, jangan gampang menyerah. Kamu bisa juga jadi kaya gua” – Naykilla, “MMG (My Mine Gueh)” (2026)

Cupin pertama kali mendengar nama Naykilla dari keponakannya yang berusia belasan tahun, yang menyanyikan penggalan “Garam & Madu” tanpa henti sepanjang sore. Lagu itu, kata sang keponakan, sedang membanjiri lini masa dan dipakai jutaan orang sebagai latar video pendek.

Cupin yang semula menganggapnya sekadar lagu musiman pun mulai penasaran. Ia mendapati bahwa Naykilla, penyanyi muda yang menjadi pelopor gaya yang disebut hipdut, telah menjelma menjadi salah satu wajah paling dikenal di kalangan Generasi Z.

Lagu-lagunya beredar bukan hanya di pemutar musik, melainkan juga sebagai pengiring tarian dan komedi singkat di media sosial. Cupin mengamati bagaimana satu lagu kini bisa menyebar lewat jutaan kreasi ulang, jauh melampaui cara lagu populer menyebar pada masa mudanya.

Yang membuat Cupin termenung adalah judul EP debut penyanyi itu, yaitu Centyl. Sebuah kata yang dulu terdengar seperti cibiran kini justru dipajang sebagai identitas dan merek dagang.

Cupin ingat betul bahwa pada masa mudanya, kata “centil” hampir selalu dipakai untuk menyindir. Kata itu ditujukan kepada perempuan yang dianggap terlalu genit, terlalu lincah, atau terlalu berani menonjolkan diri.

Kini keponakannya justru memakai kata yang sama dengan bangga, seakan-akan ia menyandang sebuah lencana. Bagi generasi muda itu, centil bukan lagi aib yang disembunyikan, melainkan gaya yang dirayakan.

Cupin menyadari bahwa di balik viralnya satu lagu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bergeser. Nilai sebuah kata, dan ekspresi yang diwakilinya, tampak berubah arah dalam satu generasi.

Sebuah ide muncul di kepala Cupin untuk menyebut pergeseran ini sebagai Centil-isme, yaitu perpindahan status kecentilan dari beban moral menjadi sumber daya budaya yang bernilai. Fenomena ini bukan soal apakah goyang atau gaya itu pantas, melainkan soal siapa yang kini berhak menentukan nilainya.

Cupin lalu teringat nama lain dari masa dua dekade silam, yaitu Inul Daratista. Pada awal 2000-an, goyang Inul justru memicu kecaman keras, fatwa boikot, dan pencekalan di berbagai daerah.

Jarak antara nasib Inul dan nasib Naykilla itulah yang menggelitik rasa ingin tahu Cupin. Ekspresi yang dahulu dianggap mengancam moral kini diterima sebagai tren yang membanggakan.

Lalu, apa sebenarnya yang berubah dalam rentang dua dekade itu, ekspresi tubuhnya atau cara masyarakat menilainya? Dan jika yang berubah adalah cara menilainya, kekuatan apa yang menggerakkan perubahan tersebut?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Silsilah Centil dari Inul hingga Naykilla

Untuk menjawabnya, Cupin menelusuri bahwa kecentilan dalam musik populer Indonesia memiliki silsilah yang panjang. Jauh sebelum Inul, ada Ellya Khadam yang pada akhir 1950-an memperkenalkan gaya panggung khas lewat lagu “Boneka dari India”, lalu Camelia Malik yang menjadikan goyang sebagai bagian sah dari pertunjukan.

Pola itu berlanjut ke era setelah Inul, dengan nama seperti Dewi Perssik hingga gelombang penyanyi era media sosial seperti Ayu Ting Ting dan Via Vallen. Tiap generasi memiliki sosoknya sendiri, dan hampir semuanya adalah perempuan.

Sosiolog Inggris Stanley Cohen, dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics, menjelaskan bagaimana masyarakat berkala menunjuk satu sosok sebagai “iblis rakyat”. Sosok itu lalu dibesarkan ancamannya jauh melampaui kenyataan, persis seperti yang dialami Inul pada 2003.

Cupin melihat bahwa Inul kala itu adalah sasaran yang nyaris sempurna bagi panik moral semacam ini. Ia tunggal, perempuan, berasal dari kelas pekerja, dan mudah disorot kamera.

Untuk memahami mengapa nilainya bisa berbalik, Cupin meminjam gagasan sosiolog Prancis Pierre Bourdieu tentang modal kultural dan kuasa untuk memberi legitimasi. Menurut kerangka ini, yang berubah bukanlah gerakannya, melainkan tangan yang berkuasa menilai gerakan tersebut.

Dahulu palu penilaian dipegang oleh tokoh agama dan asosiasi seniman senior. Kini palu itu berpindah ke tangan algoritma, korporasi, dan negara, yang menilai centil dengan ukuran yang sama sekali berbeda.

PinterPolitik menyebut keuntungan dari pergeseran ini sebagai Arbitrase Moral, yaitu selisih nilai sebuah ekspresi antara saat ia dicela dan saat ia kemudian dirayakan. Inul, yang bertahan selama dua dekade, adalah pihak yang memetik selisih nilai itu paling besar.

Cupin juga mencatat satu hal penting, yaitu bahwa beban centil ini tidak pernah dibagi rata. Kata “centil” nyaris tak pernah ditujukan kepada laki-laki, sementara padanan seperti “genit” untuk pria terdengar jauh lebih ringan.

Teoretikus film Laura Mulvey, lewat tulisannya “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, memperkenalkan gagasan male gaze. Gagasan ini menjelaskan bagaimana budaya visual cenderung memposisikan perempuan sebagai objek yang dilihat, bukan subjek yang melihat.

Cupin memandang Naykilla sebagai upaya membalik posisi itu. Dengan mengklaim ulang kata centil sebagai mereknya sendiri, penyanyi muda itu seolah merebut kembali kendali atas penilaian yang dahulu ditimpakan dari luar.

Lalu, jika centil kini dirayakan, apakah perempuan pelakunya benar-benar memegang kendali atas nilainya? Dan bisakah pergeseran budaya yang awalnya domestik ini berarti sesuatu bagi posisi Indonesia di mata dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Centil–isme sebagai Daya Tarik Indonesia

Cupin melihat bahwa kebangkitan centil-isme menyimpan dimensi yang melampaui hiburan, yaitu dimensi pengaruh. Ilmuwan politik Joseph Nye, dalam bukunya Soft Power, menjelaskan kemampuan sebuah bangsa memengaruhi pihak lain lewat daya tarik, bukan paksaan.

Dalam logika Nye, sebuah negara yang sibuk menyensor produk budayanya sendiri sebenarnya sedang menyia-nyiakan sumber daya pengaruhnya. Kebangkitan centil-isme, dari sudut ini, adalah kesempatan untuk mengubah aset yang dahulu diabaikan menjadi daya tarik bersama.

Cupin mendapati bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menempuh jalan ini. Korea Selatan adalah contoh paling terang, ketika musik populernya yang dahulu kerap disensor justru kemudian didorong menjadi pilar ekspor budaya yang dikenal sebagai Hallyu.

Yang menarik bagi Cupin adalah peran sadar negara di balik keberhasilan itu. Pemerintah Korea tidak sekadar membiarkan budaya populernya tumbuh, melainkan mengarahkannya sebagai strategi citra nasional yang terencana.

Pola serupa juga terlihat di belahan dunia lain, seperti reggaeton dari Puerto Riko. Genre itu sempat dirazia aparat karena dianggap cabul, tetapi kini menjelma menjadi salah satu genre musik Latin terbesar di dunia.

Antropolog Arjun Appadurai, dalam bukunya The Social Life of Things, mengingatkan bahwa nilai sebuah benda tidak melekat secara permanen. Nilai itu ditentukan oleh rezim yang mengaturnya pada suatu waktu, sehingga harga komoditas yang sama bisa bergeser ketika rezimnya berubah.

Cupin menyimpulkan bahwa dangdut dan turunannya kini sedang berpindah rezim nilai. Dari rezim yang menilainya lewat ukuran moral semata, menuju rezim yang melihatnya sebagai aset ekonomi kreatif dan diplomasi budaya.

Momentum Indonesia saat ini, menurut pengamatan Cupin, ditopang oleh pertemuan beberapa kekuatan sekaligus. Selera publik, dukungan industri, dan perhatian negara untuk pertama kalinya tampak menunjuk ke arah yang sama.

Cupin meyakini bahwa perhatian pemerintah terhadap kekayaan budaya ini merupakan pertanda kematangan dalam mengelola identitas bangsa. Mendorong dangdut sebagai warisan dan daya tarik adalah langkah yang menghargai akar budaya rakyat sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Pada akhirnya, kisah dari Inul hingga Naykilla barangkali lebih merupakan cermin daripada sekadar peristiwa musik. Ia menunjukkan bagaimana sebuah bangsa belajar berdamai dengan ekspresinya sendiri, lalu menemukan bahwa di sanalah justru terletak sebagian dari keasliannya.

Yang patut dijaga ke depan adalah agar nilai yang baru ditemukan ini turut dinikmati oleh para pelakunya, terutama penyanyi perempuan yang merintis jalan sejak awal. Sebab kebangkitan centil-isme akan paling bermakna bila ia tidak hanya membanggakan, tetapi juga memberi tempat yang adil bagi mereka yang menghidupkannya. (A43)

Perempuan tidak kekurangan tempat di surat suara. Mereka kekurangan tempat di ruang kekuasaan.

Pinterpolitik.com

Narasi yang beredar selama ini sederhana: perempuan tidak mau masuk politik. Laporan Women Research Institute justru menunjukkan sebaliknya. Perempuan sudah maju, tetapi sistem politik Indonesia lebih menghargai modal kampanye daripada modal sosial yang mereka bangun bertahun-tahun. Masalahnya bukan keberanian perempuan untuk maju. Masalahnya adalah sistem yang tidak pernah sungguh-sungguh dirancang agar mereka menang. 

Dina yang Sadar Hanya Menjadi Pelengkap Administratif

Dua puluh tahun Dina aktif di posyandu, pengajian, dan kegiatan kampung. Ketika partai datang menawarkan pencalonan, ia percaya pengabdiannya punya nilai politik.

Ternyata tidak. Karena tidak mampu menyediakan biaya saksi, nomor urutnya diturunkan. Ia berkampanye dari pintu ke pintu. Dalam kontestasi itu, dua puluh tahun pelayanan kalah oleh amplop yang dibagikan dalam hitungan hari. Janji atas dukungan politik dan logistik ternyata palsu.

Setelah pemilu, cemoohan datang dari orang-orang yang dulu memanggilnya dengan hormat. “Kalau nggak punya uang, jangan sok ikut pencalonan.” Dina tidak berani keluar rumah. Dina sadar bahwa dirinya hanya dijadikan pelengkap administratif.

Anna dan Kemenangan Semu

Anna mencalonkan diri untuk kedua kalinya, meraih suara terbanyak di dapilnya, divalidasi dari tingkat provinsi hingga nasional, dan sudah mengikuti pelatihan anggota DPR terpilih.

Lalu partai memecatnya sebelum pelantikan dengan tuduhan yang diputus secara internal, tanpa memberinya kesempatan membela diri. Anna pergi ke pengadilan. Pengadilan memutus tidak bersalah. Partai tidak bergerak. Kursinya tidak pernah ia duduki.

Ia yakin bahwa ada maksud lain dirinya dihentikan

“Kini saya merasa partai hanya melihat partisipasi politik perempuan sebagai alat, bukan tujuan,” tulisnya dalam kesaksian kepada Women Research Institute. Memperlihatkan dirinya yang sudah pasrah akan pengalaman politiknya yang buruk

Ketika MK Bawa Cahaya Harapan Keterwakilan Perempuan

Ada yang lebih mengkhawatirkan dari sekadar kisah Dina dan Anna.

Dari 128 anggota DPR perempuan terpilih pada 2024, hampir separuhnya memiliki hubungan dinasti politik. Anak perempuan tokoh partai. Istri bupati. Keponakan ketua fraksi. Bukan perempuan dari posyandu. Bukan perempuan yang dua puluh tahun membangun kepercayaan di kampung. Ketika perempuan akhirnya masuk ke parlemen, yang masuk lebih sering bukan Dina. Yang masuk adalah perempuan yang mewarisi nama belakang yang benar.

Pergantian wajah dalam oligarki yang sama.

Cara kerja sistemnya sederhana dan brutal sekaligus. Partai menaruh caleg perempuan di dapil yang sudah dikuasai dinasti lokal sejak dua pemilu lalu. Nomor urut kompetitif disimpan untuk mereka yang punya koneksi atau bisa mendanai sendiri. Logistik kampanye mengalir ke kandidat dengan jaringan donatur, bukan kepada Dina yang hanya punya dua puluh tahun kerja sosial. Dan ketika partai akhirnya menempatkan perempuan di kursi legislatif, perempuan yang dipilih sering kali bukan karena membawa agenda perempuan, melainkan karena menjaga suara keluarga politik yang lebih besar.

Di banyak daerah, perempuan yang paling mengenal kebutuhan warganya justru paling jauh dari kursi yang mewakili mereka. Bukan karena tidak bekerja. Karena politik Indonesia lebih menghargai warisan nama daripada warisan pengabdian.

Kekuasaan sering bertahan bukan dengan menolak tuntutan, melainkan dengan memberi perubahan secukupnya agar tidak ada alasan untuk memberontak. Kuota 30 persen tanpa sanksi selama dua dekade bekerja persis seperti itu. Cukup untuk membuat Indonesia terlihat demokratis di forum internasional. Tidak cukup untuk memaksa siapapun benar-benar berbagi kekuasaan. Papan permainannya tetap miring. Yang berubah hanya siapa yang diizinkan duduk di meja.

Putusan MK 128/2026 mengubah satu aturan penting dalam permainan itu. Partai yang gagal memenuhi kuota 30 persen perempuan akan dicoret dari dapil tersebut. Untuk pertama kalinya ada harga yang harus dibayar. Tapi sanksi ini bekerja di permukaan, sementara mesin sesungguhnya berputar lebih dalam. Ia memaksa partai memasukkan lebih banyak perempuan ke dalam daftar. Ia tidak menyentuh siapa yang memutuskan dapil mana yang diberikan kepada perempuan itu. Ia tidak masuk ke ruang rapat tertutup tempat nomor urut diputuskan. Ia tidak mengubah fakta bahwa logistik kampanye masih mengalir mengikuti siapa yang punya koneksi, bukan siapa yang punya rekam jejak.

Iris Marion Young mengamati bahwa ketidakadilan struktural tidak butuh penjahat. Ia hanya butuh orang-orang yang terus melakukan hal yang masuk akal dalam sistem yang tidak adil. Tidak ada ketua partai yang bangun pagi dengan niat menyingkirkan Dina. Mereka hanya membuat keputusan yang rasional dalam logika partai sebagai mesin elektoral. Hasilnya tetap sama: Dina pulang, Anna kehilangan kursinya, dan separuh anggota DPR perempuan membawa nama keluarga yang sudah lama berkuasa.

Yang akhirnya memaksa perubahan ini bukan ketua umum partai, bukan komisioner KPU, bukan anggota DPR yang dua dekade duduk di kursi itu. Empat mahasiswi hukum yang belum pernah menyentuh kursi parlemen. Mereka tidak melawan seorang politisi jahat. Mereka melawan sebuah arsitektur. Dan arsitektur itu tidak runtuh hanya karena satu tiangnya berhasil digoyang.

Demokrasi tidak diuji ketika semua orang boleh mencalonkan diri. Demokrasi diuji ketika sistem tidak lagi bisa memastikan hanya orang-orang tertentu yang menang. Aturan mainnya baru saja berubah satu langkah. Tapi sampai hari ini, kunci ruang kekuasaannya masih dipegang keluarga-keluarga yang sama. (A99)

Romantisme Soekarno di Hari Ibu ternyata mirip jebakan Sanji One Piece. Benarkah perayaan ini hanya sangkar emas?

PinterPolitik.com

“Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.” — Ir. Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia (1947)

Pagi itu, Cupin tampak sedikit lebih sibuk dari biasanya dengan celemek yang terlihat kekecilan di badannya yang gempal. Anak muda satu itu sedang bergelut dengan tepung dan adonan kue di dapur, bertekad memberikan kejutan spesial.

Di kalender dinding, angka 22 Desember dilingkari dengan spidol merah tebal, menandakan hari yang sakral bagi jutaan keluarga di Indonesia. Cupin ingin menjadi anak yang berbakti hari ini, membiarkan ibunya duduk santai bak ratu sehari di ruang tengah tanpa menyentuh pekerjaan rumah.

Niat Cupin tentu saja mulia, sebuah gestur manis yang merefleksikan kasih sayang tulus seorang anak kepada ibunya. Media sosial pun hari ini banjir dengan potret serupa: kaki ibu yang dibasuh, tumpeng yang dipotong, dan puisi-puisi syahdu tentang malaikat tanpa sayap.

Namun, di balik aroma kue yang mulai mengepul dari oven Cupin, ada sebuah ironi yang terselip diam-diam di antara perayaan ini. Perayaan Hari Ibu terasa seperti sebuah “gencatan senjata” kultural, di mana kaum perempuan diberi upeti satu hari untuk melupakan beban domestik yang menumpuk di 364 hari sisanya.

Kita terjebak dalam sebuah ritual tahunan yang memuliakan “penderitaan” dan “pengorbanan” seorang ibu sebagai standar moral tertinggi. Narasi yang dibangun selalu seragam: ibu yang baik adalah ibu yang lelah, yang tangannya kasar karena cucian, namun tetap tersenyum tulus demi keluarga.

Tanpa sadar, Cupin dan kita semua sedang melanggengkan sebuah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam sangkar emas bernama domestikasi. Kita memuja mereka karena mereka ada di dapur dan mengurus anak dengan telaten, bukan karena mereka memiliki gagasan besar di ruang publik.

Padahal, jika kita mau menengok ke belakang, benih perayaan ini tidak ditanam di tanah dapur yang becek atau ruang cuci yang sempit. Ada distorsi sejarah yang luar biasa masif yang membuat makna “Ibu” bergeser drastis dari aktor pergerakan menjadi sekadar manajer rumah tangga.

Romantisme perayaan ini seolah menjadi obat bius yang membuat kita lupa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial kita masih jauh dari kata setara. Bunga dan kado menjadi kompensasi atas ketimpangan peran yang terus dipelihara dari generasi ke generasi.

Lantas, benarkah perayaan Hari Ibu yang kita kenal sekarang adalah warisan murni dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita? Ataukah ini sebenarnya hasil dari rekayasa politik panjang yang mengubah makna perjuangan menjadi sekadar seremoni kasih sayang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Kongres Politik ke Lomba Tumpeng

Untuk menjawab kegelisahan itu, kita perlu memutar waktu mundur jauh ke belakang, tepatnya ke tahun 1928 di Yogyakarta. Di sanalah roh asli dari tanggal 22 Desember sebenarnya bersemayam, jauh sebelum tertimbun oleh tumpukan kado dan lomba memasak.

Pada tanggal tersebut, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, sebuah peristiwa yang dicatat dengan sangat apik oleh sejarawan Susan Blackburn. Dalam bukunya yang berjudul Women and the State in Modern Indonesia, Blackburn menarasikan bahwa peristiwa itu adalah tonggak politik, bukan tonggak domestik.

Blackburn menjelaskan dengan jeli bahwa yang berkumpul saat itu bukanlah ibu-ibu yang bertukar resep masakan atau tips mengasuh anak. Ratusan perempuan dari berbagai organisasi itu adalah para aktivis yang membahas isu-isu keras seperti perdagangan manusia, penolakan perkawinan anak, dan akses pendidikan.

Mereka tidak mendefinisikan diri mereka lewat hubungannya dengan suami atau anak semata. Mereka mendefinisikan diri lewat hubungan mereka dengan negara dan bangsa yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme.

Semangat perlawanan inilah yang kemudian ditangkap oleh Presiden Soekarno beberapa dekade kemudian. Melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, Soekarno menetapkan Hari Ibu untuk mengenang semangat politis tersebut, bukan untuk merayakan peran domestik.

Bagi Soekarno, penetapan ini adalah monumen untuk mengenang semangat “Sarinah”, sebuah konsep perempuan revolusioner yang ia tuangkan dalam bukunya. Namun, sejarah politik Indonesia adalah sejarah yang penuh tikungan tajam, dan nasib perempuan sering kali terlempar di tikungan tersebut.

Ketika rezim berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, makna “Ibu” mengalami operasi plastik total di tangan kekuasaan Soeharto. Sosiolog Julia Suryakusuma, dalam karya monumentalnya State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia, membongkar habis-habisan strategi licik ini.

Menurut Suryakusuma, negara Orde Baru secara sistematis mengintervensi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, untuk mendefinisikan ulang peran perempuan demi stabilitas politik. Melalui organisasi bentukan negara seperti PKK dan Dharma Wanita, perempuan “dijinakkan” dan peran mereka dikeridilkan.

Negara mengonstruksi perempuan ideal hanya sebatas pendamping suami yang setia dan pendidik anak yang patuh. Suryakusuma menjelaskan bahwa konsep “Ibuisme Negara” ini menggabungkan feodalisme Jawa dan borjuasi Barat secara efektif.

Hal ini menciptakan standar ganda di mana perempuan dituntut aktif dalam pembangunan fisik tetapi pasif dalam tuntutan kekuasaan politik. Akibatnya, Hari Ibu yang tadinya garang dan politis, perlahan namun pasti berubah wajah menjadi perayaan yang lunak.

Perayaan 22 Desember kini lebih identik dengan kebaya dan sanggul daripada orasi politik dan tuntutan kebijakan. Perempuan yang aktif berpolitik secara agresif sering kali dicap negatif akibat trauma sejarah penghancuran Gerwani.

Sementara itu, perempuan yang patuh di rumah dan tidak banyak menuntut dipuji negara sebagai “Ibu Teladan”. Trauma sejarah inilah yang membuat narasi “kasih sayang ibu” lebih mudah diterima masyarakat daripada narasi “perjuangan perempuan”.

Namun, apakah adil jika kita menimpakan seluruh kesalahan degradasi makna ini hanya kepada rezim Soeharto semata? Mungkinkah ada cacat logika fundamental dalam cara pandang Soekarno sendiri yang membuka celah bagi domestikasi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jebakan Sanji dan Sangkar Emas Soekarno

Di sinilah kita perlu meminjam kacamata pop-kultur untuk membedah psikologi di balik fenomena ini agar lebih mudah dipahami. Tidak ada analogi yang lebih tepat selain karakter Vinsmoke Sanji dari anime mahakarya Eiichiro Oda, One Piece.

Sanji adalah representasi sempurna dari apa yang disebut oleh psikolog Peter Glick dan Susan Fiske sebagai Benevolent Patriarchy atau patriarki yang “baik hati”. Sanji memiliki prinsip ksatria yang tak tergoyahkan untuk tidak pernah menyakiti perempuan dalam kondisi apa pun.

Ia akan melayani perempuan bak ratu, memasakkan makanan terbaik, dan melindungi mereka dengan nyawanya sendiri. Terdengar sangat romantis dan gentleman jika dilihat sekilas di permukaan.

Namun, dalam Arc Wano, sikap “mulia” Sanji ini menjadi bumerang fatal ketika ia berhadapan dengan musuh perempuan bernama Black Maria. Sanji babak belur dan tidak bisa melawan, bukan karena ia lemah secara fisik, melainkan karena prinsipnya itu.

Ia menolak melihat perempuan sebagai kombatan atau musuh yang setara yang bisa bertarung di medan laga. Inilah yang bisa kita sebut sebagai fenomena “Sanji-nisasi” Hari Ibu di Indonesia.

Kita memuja perempuan secara berlebihan, namun penyanjungan itu justru menjadi borgol yang membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Soekarno, dalam banyak hal, adalah “Sanji”-nya Indonesia dalam konteks pergerakan perempuan.

Ia adalah seorang romantic protector yang menempatkan perempuan di atas pedestal atau panggung kehormatan. Ia memberikan julukan agung seperti “Ibu Bangsa” dan “Sarinah” sebagai bentuk penghormatan tertinggi.

Soekarno memuliakan perempuan, tetapi ia mendefinisikan kemuliaan itu berdasarkan standarnya sendiri sebagai laki-laki. Ia yang memberi ruang, dan ia juga yang memegang kunci pintu ruang tersebut.

Sikap benevolent ini berbahaya karena ia bekerja seperti obat bius yang manis. Perempuan merasa disayang dan dilindungi, sehingga lupa bahwa mereka sebenarnya sedang tidak diberi otonomi penuh.

Ketika perempuan dianggap sebagai makhluk yang “terlalu suci” atau “terlalu lembut” seperti pandangan Sanji, dampaknya fatal. Mereka secara otomatis dianggap tidak cocok untuk masuk ke dalam lumpur politik yang kotor dan keras.

Soeharto kemudian datang bukan untuk menghancurkan panggung kehormatan buatan Soekarno itu. Ia justru memanfaatkannya dengan memasang pagar besi di sekeliling panggung tersebut agar perempuan tidak bisa turun.

Jika Soekarno adalah Sanji yang memuja Nami karena kecantikannya, Soeharto adalah figur otoriter yang memastikan Nami tetap di kamar. Keduanya, baik lewat jalan romantis maupun jalan represif, sama-sama melanggengkan patriarki.

Laki-laki tetap menjadi subjek utama, sementara perempuan menjadi objek pelengkap, entah sebagai inspirasi revolusi atau penjaga dapur. Hari Ibu yang kita rayakan hari ini adalah produk dari “Sanji-nisasi” yang berkepanjangan ini.

Kita memberi bunga sebagai simbol keindahan dan kerapuhan, alih-alih memberi kursi di parlemen sebagai simbol kekuasaan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa memanjakan ibu satu hari sudah cukup untuk membayar utang ketimpangan gender.

Padahal, perayaan semacam itu hanyalah bentuk lain dari pelanggengan mitos tentang wilayah kekuasaan ibu. Kita seolah sepakat bahwa wilayah itu hanyalah sebatas kasur, sumur, dan dapur.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi Sanji yang melihat perempuan sebagai makhluk yang harus dilindungi karena kelemahannya. Kita perlu belajar menjadi seperti Luffy, sang kapten Topi Jerami yang melihat perempuan dengan kacamata berbeda.

Luffy melihat Nami dan Robin bukan sebagai perempuan yang rapuh, melainkan sebagai Nakama atau mitra yang setara. Ia membiarkan mereka bertarung dengan caranya sendiri untuk meraih mimpi bersama, tanpa membatasi potensi mereka.

Selama Hari Ibu masih dirayakan dengan lomba tumpeng dan bukan dengan tuntutan kebijakan publik yang pro-perempuan, perayaan ini akan sia-sia. Selama itu pula “Ibu Pertiwi” masih tersandera dalam sangkar emas patriarki yang penuh dengan bunga-bunga palsu. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Indonesia pernah melahirkan pemimpin perempuan tangguh, utamanya sosok Megawati Soekarnoputri. Kini muncul nama baru seperti Pinka Haprani dan Sherly Tjoanda. Pertanyaannya, apakah mereka mampu menjadi future queen yang lahir dari kapasitas dan keberanian, atau sekadar bayangan patronase masa lalu?

PinterPolitik.com

Pertanyaan tentang masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia kembali menyeruak ketika Pinka Haprani, putri Puan Maharani, diusulkan menjadi calon Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Nama itu menambah daftar panjang figur perempuan dalam panggung politik nasional yang kerap dipandang sebagai harapan baru, simbol keberlanjutan, atau sekadar representasi dinasti politik.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi panjang politik Indonesia yang sejak era Megawati Soekarnoputri telah memberi ruang historis penting bagi kepemimpinan perempuan, meskipun tidak selalu membuka jalan yang lebih lapang bagi regenerasi.

Indonesia memiliki jejak perempuan kuat yang melampaui sekadar keterwakilan simbolik. Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur dengan gaya birokratis teknokratik yang stabil; Tri Rismaharini yang pernah menjadi ikon kepemimpinan perkotaan yang membumi; Susi Pudjiastuti dikenal dengan ketegasan anti-mainstream di kementerian kelautan; dan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi tak tergantikan dalam keuangan negara. Setiap figur ini mewariskan standar kepemimpinan yang seolah sulit ditandingi.

Namun, sejarah juga menunjukkan betapa kepemimpinan perempuan di Indonesia rentan menjadi paradoks. Di satu sisi, mereka dielu-elukan karena ketegasan, kebersihan, atau keberpihakan pada rakyat.

Di sisi lain, posisi mereka sering dikaitkan dengan patronase keluarga, dinasti, atau kekuatan partai. Megawati menjadi contoh paling monumental, dari perjuangan melawan rezim Orde Baru, hingga menjadi Presiden, lalu tetap berkuasa sebagai queen maker dalam lanskap politik mutakhir. Standar inilah yang sering kali menjadi “bayang-bayang” berat bagi generasi penerus.

Ungkapan populer yang dimodifikasi “hard times create strong women, strong women create good times, good times create weak women” agaknya dapat memberi kerangka historis.

Kepemimpinan perempuan di Indonesia lahir dalam turbulensi—reformasi, krisis ekonomi, pergeseran sistem politik—tetapi kini berada di persimpangan, apakah masa “good times” melahirkan sosok baru yang mampu menyamai bahkan melampaui standar terdahulu, atau justru menghasilkan figur simbolis yang tak mampu bertahan dalam ujian politik kontemporer yang lebih dinamis dan kompleks?

Tren Global

Untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia, perbandingan dengan tren global kiranya dapat menjadi pijakan.

Data dari Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women (2024) menunjukkan bahwa rata-rata representasi perempuan di parlemen dunia mencapai sekitar 26,5 persen, dengan variasi signifikan antarnegara.

Dalam eksekutif, hanya sekitar 13% negara di dunia yang dipimpin perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

Meski masih minoritas, sejumlah contoh sukses, Jacinda Ardern yang pernah menjadi sampel positif di Selandia Baru, Sanna Marin di Finlandia, atau Giorgia Meloni di Italia, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa memengaruhi arah kebijakan secara substantif, terutama di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan publik, dan inklusivitas.

Sementara itu, Indonesia tampak berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, kehadiran Megawati sebagai presiden ke-5 menjadikan Indonesia salah satu pionir Asia dalam membuka pintu kepemimpinan perempuan di level tertinggi.

Namun, di sisi lain, pasca-Megawati, tidak ada lagi figur perempuan yang benar-benar mendekati kursi presiden meski beberapa tokoh, terutama sang penerus ideologis dan biologis, Puan Maharani, berada dalam orbit kekuasaan.

Tantangan kepemimpinan perempuan di Indonesia kiranya dapat dibaca dalam dua level. Pertama, level nasional: di mana figur perempuan lebih sering hadir di posisi birokratis atau teknis (seperti menteri) ketimbang dalam kontestasi langsung perebutan kursi presiden.

Nama-nama seperti Sri Mulyani atau Susi Pudjiastuti dielu-elukan publik tetapi tidak pernah benar-benar masuk gelanggang politik elektoral. Figur elektoral justru datang dari orbit keluarga politik, Megawati, Puan, kini Pinka.

Kedua, level lokal, di mana ada ruang eksperimentasi dan inovasi. Tri Rismaharini di Surabaya membuktikan sempat bahwa kepemimpinan perempuan bisa menghadirkan politik perkotaan yang merakyat dan humanis, sedangkan Khofifah menunjukkan kapasitas stabilitas administratif di Jawa Timur.

Yang terbaru, Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, menjelma media darling dengan gaya populis dan digital-savvy yang dekat dengan rakyat.

Fenomena Sherly kiranya merefleksikan tren global bahwa pemimpin perempuan yang mampu mengelola komunikasi publik secara otentik sering kali memperoleh legitimasi lebih kuat dibanding retorika kosong.

Jika dibandingkan dengan tren internasional, Indonesia tampaknya menghadapi dilema. Sementara negara-negara seperti Finlandia atau Islandia mampu melahirkan pemimpin perempuan muda yang muncul dari meritokrasi dan ideologi progresif, Indonesia masih terikat pada jaringan dinasti dan partai.

Hal ini membuat munculnya figur perempuan baru yang kerap meninggalkan impresi lebih sering berbasis “garis keturunan politik” ketimbang “kapasitas personal.”

Pinka dan Arah Masa Depan?

Kerangka teoritis yang relevan untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan Indonesia kiranya adalah teori representasi politik (Hanna Pitkin) dan siklus kekuasaan elit (Pareto dan Mosca).

Pitkin membedakan representasi deskriptif (kehadiran perempuan dalam struktur politik) dan representasi substantif (kebijakan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan atau rakyat secara luas).

Dalam konteks Indonesia, sering kali representasi deskriptif meningkat, perempuan hadir di DPR, kabinet, atau kepala daerah, tetapi belum selalu menghasilkan representasi substantif yang melampaui simbolik.

Sementara itu, teori elit menekankan bahwa setiap generasi kekuasaan menghasilkan reproduksi elit baru, tetapi jarang keluar dari orbit yang sama.

Pinka Haprani kiranya menjadi ilustrasi jelas, sebagai regenerasi yang tampak segar, tetapi tetap dalam lingkaran dinasti politik dan masih belum teruji secara organistoris.

Kontras dengan itu, figur seperti Susi Pudjiastuti atau Sri Mulyani justru hadir dari luar orbit politik konvensional, meski kemudian menjadi “teknokrat karier” yang sulit diterjemahkan dalam logika elektoral.

Maka, pertanyaan “The Future Queen: Harapan Terakhir?” menjadi refleksi ganda. Pertama, apakah standar tinggi nan kompleks yang diwariskan Megawati, Susi, Risma, Khofifah, atau Sri Mulyani akan menjadi beban tak terlampaui?

Kedua, apakah generasi baru perempuan pemimpin hanya akan menjadi simbol regenerasi dinasti tanpa substansi transformasi?

Tren global memberi sinyal bahwa keberhasilan pemimpin perempuan bukan semata ditentukan oleh gender, melainkan oleh kombinasi kapasitas teknokratik, sensitivitas sosial, dan kejelian komunikasi publik.

Figur seperti Jacinda Ardern menunjukkan bahwa empati bisa menjadi modal politik setara dengan strategi kekuasaan. Figur seperti Giorgia Meloni menunjukkan bahwa ideologi keras pun bisa dikemas oleh figur perempuan dan diterima publik.

Indonesia memiliki modal historis dan kultural untuk melahirkan future queen baru, sebuah kepemimpinan perempuan yang bukan hanya hadir karena darah biru politik, melainkan karena kapasitas, daya juang, dan resonansi dengan rakyat.

Namun, syaratnya jelas, yakni generasi baru harus berani keluar dari bayang-bayang patronase, berhadapan langsung dengan arena kompetisi politik, dan menegaskan representasi substantif.

Apabila hal itu tidak terjadi, maka benar adanya pepatah tadi, good times create weak women. Indonesia mungkin akan menyaksikan stagnasi kepemimpinan perempuan di ranah simbolis.

Namun, jika figur baru mampu menembus batas, maka The Future Queen bukan sekadar harapan terakhir, melainkan awal babak baru bagi demokrasi Indonesia. (J61)

Ya iya dong, masa iya catcalling dibiarin?! 

Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, menyinggung istilah “catcalling” pada debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (4/2) kemarin. “Harus ditindak tegas,” tegas Anies.

Kalian setuju nggak? Siapa nih yang nggak setuju? 

Peran perempuan dalam menunjang perekenomian nasional tidak perlu diragukan lagi. Banyak perempuan yang menjalankan bisnis untuk dapat mendukung perekenomian keluarga. Hal itu didukung dengan data 64 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipimpin oleh perempuan.

Namun, menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024, para pemilih perempuan jarang mendapatkan perhatian. Akibatnya, masih banyak swing voters yang berasal dari kalangan perempuan karena merasa tidak mendapatkan kebijakan inklusif dan progresif yang berpihak pada kaum perempuan.

#peranperempuan #umkm #perempuandalamekonomi #ekonomiperempuan #pemilihperempuan #suaraperempuan #swingvoters #perempuanindonesia #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik 

Jangan pernah anggap “remeh” kaum perempuan! 

Keterwakilan perempuan dalam kancah perpolitikan Indonesia kerap menjadi sorotan, termasuk dalam bagian Tim Sukses (Timses). Dengan minimnya keterwakilan dalam sebuah Timses, memperlihatkan jika dunia politik di Indonesia masih dipandang sebagai sesuatu yang maskulin.

Padahal, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan dalam Pemilu 2024 sebanyak 102,5 juta orang. Hal itu memperlihatkan jika sudah seharusnya kaum perempuan diberikan porsi yang lebih dalam sebuah Timses untuk menarik hati kaum perempuan.

#timses #perempuan #pilpres2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Canggih juga nih PKS 

PKS menjadi satu-satunya parpol yang memenuhi batas kuota 30 persen caleg perempuan di 84 dapil.

KPU dikritik karena seolah melakukan pembiaran meski syarat keterwakilan perempuan telah diatur dalam sistem dan proses pemilu.

Lalu, dengan catatan itu, apakah PKS benar-benar bisa mewakili aspirasi para kaum hawa di politik nantinya? Berikan pendapatmu ya! 

socioloop.co

Beauty standard atau standar kecantikan merupakan serangkaian norma dan kriteria yang digunakan oleh suatu masyarakat atau budaya untuk menentukan apa yang dianggap cantik atau menarik secara fisik. 

Konsep kecantikan ini dapat mencakup beberapa aspek, seperti bentuk tubuh, warna kulit, bentuk wajah, rambut, dan tutur fisik lainnya. Beauty standard sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, media, dan industri kecantikan.  

Definisi Beauty standard itu merupakan pandangan atau citra yang dianggap ideal dalam kecantikan fisik oleh suatu masyarakat. Tentunya disetiap penjuru dunia memiliki definisi beauty standard masing-masing. Standar ini dapat berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya dan berubah seiring waktu.  

Beauty standard digunakan sebagai acuan untuk menilai penampilan seseorang. Standar kecantikan yang selama ini beredar adalah berkulit terang, kurus, tinggi, memiliki rambut lurus dan lain sebagainya. 

Dengan adanya standar kecantikan yang beredar tersebut, banyak perempuan yang merasa tidak memenuhi standar itu sehingga menjadi insecure. Perasaan cemas, minder hingga depresi bisa dialami perempuan karena persoalan ini. 

Sebenarnya, sudah banyak perempuan yang melakukan tindakan nyata untuk membantu para perempuan lain agar memiliki pemikiran bahwa cantik itu tidak harus berkulit terang, kurus, tinggi, memiliki rambut lurus dan lain-lain.  

Perempuan masih dalam budaya seksis dan melestarikan narasi cantik yang ideal. Perempuan memiliki peran untuk membuat konsep cantik supaya lebih beragam dan inklusif, serta merangkul perempuan lain yang merepresentasikan masyarakat tempat mereka berada.  

Dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran persepsi tentang kecantikan telah terjadi.  Dengan semakin banyak masyarakat yang menerima keragaman dan menyuarakan gerakan untuk bangunlah kecantikan dari dalam dengan kualitas kesehatan tubuh yang baik, dilengkapi otak yang ternutrisi, disempurnakan keluhuran budi pekerti, lalu dikemas dengan percaya diri, tentu Anda sebagai perempuan yang menawan. (R94)

PinterPolitik.com

“Mereka memang bidadari, bukan seperti bidadari. Mereka turun dari angkasa, terbang melayang” – Jaka Tarub, Jaka Tarub & 7 Bidadari (2004)

Mereka yang disebut sebagai generasi Milenial – lahir pada tahun 1981 hingga tahun 1996 – pasti tidak asing dengan salah satu saluran televisi nasional yang kerap menayangkan sinetron laga-laga kolosal bertemakan legenda atau cerita rakyat.

Salah satu laga kolosal yang sempat populer kala itu adalah Jaka Tarub & 7 Bidadari yang tayang pada tahun 2004. Sinetron ini terinspirasi oleh kisah legenda dengan nama tokoh dan alur yang sama, yakni kisah Jaka Tarub yang akhirnya menikahi seorang bidadari.

Dalam legenda yang tercatat dalam Babad Tanah Jawi ini, hiduplah seorang pemuda gagah nan sakti bernama Jaka Tarub. Dengan keberaniannya, Jaka kerap memasuki wilayah-wilayah keramat yang berada di hutan dan gunung.

Pada suatu hari, Jaka akhirnya menyaksikan para bidadari – sebanyak tujuh – yang tengah mandi di sebuah telaga. Para bidadari ini diceritakan sangat cantik sehingga Jaka terus mengamati dari kejauhan.

Para bidadari ini hanya bisa terbang menggunakan selendang mereka. Namun, Jaka memutuskan untuk mencuri salah satu selendang tersebut sehingga salah satu bidadari yang bernama Nawangwulan.

Nawangwulan yang tidak bisa pulang bersama teman-temannya akhirnya “diselamatkan” oleh Jaka. Perasaan di antara mereka kemudian tumbuh dan akhirnya menikah.

Terlepas dari alur kisah legenda Jaka Tarub ini, ada satu kebiasaan yang tertanam – baik sengaja atau tidak – di banyak masyarakat di dunia ini. Kebiasaan itu adalah bagaimana perempuan yang dianggap cantik secara fisik sering menjadi tontonan.

Mungkin, ini juga mengingatkan banyak orang dengan insiden yang terjadi pada salah satu rangkaian acara Miss Universe Indonesia 2023 beberapa waktu lalu. Polemik body checking (pengecekan tubuh) yang berujung pada dugaan pelecehan seksual akhirnya menjadi buah bibir masyarakat – bahkan alasan soal kecantikan tubuh menjadi justifikasi atas body checking tersebut.

Mengapa standar kecantikan tubuh ini seakan-akan bisa begitu saja menjadi justifikasi bagi kontes-kontes kecantikan, baik di Indonesia maupun di dunia? Mengapa kisah legenda Jaka Tarub memiliki korelasi dengan insiden Miss Universe Indonesia beberapa waktu lalu?

Scopophilia ala Miss Universe?

Kisah legenda Jaka Tarub ini memang tidaklah memiliki hubungan langsung dengan insiden pelecehan seksual yang ada di Miss Universe Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, dari kisah ini, bisa dipahami mengapa akhirnya kontes kecantikan (beauty pageant) seperti Miss Universe bisa hadir di tengah masyarakat.

Sebenarnya, kisah-kisah yang melibatkan pengamatan terhadap kecantikan tubuh perempuan ini tidak hanya ada di kisah legenda Jaka Tarub, tetapi juga di banyak budaya dari negara-negara lain. Di kebudayaan Eropa pada Abad Pembaharuan (Renaissance) yang terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-17, pengamatan pada tubuh perempuan juga terejawantahkan di banyak karya. 

Salah satunya adalah lukisan Susanna and the Elders (1610) yang merupakan karya dari seorang pelukis perempuan Italia yang bernama Artemisia Gentileschi. Dalam lukisan tersebut, terdapat seorang perempuan telanjang yang diamati oleh seorang pria tua.

Sementara, di banyak karya seni dari era Renaissance yang memang kerap menampilkan individu yang telanjang, pria-pria yang telanjang justru lebih digambarkan memiliki peran yang aktif – misal peran sebagai ksatria, peran sebagai pemikir, dan peran-peran aktif lainnya.

Setidaknya, kecenderungan untuk melihat kecantikan dari seseorang – atau objek – bisa dijelaskan dengan konsep scopophilia dari Sigmund Freud. Scopophilia sendiri bisa dipahami sebagai kesenangan yang timbul akibat melihat dan mengamati seseorang atau objek.

Konsep inilah yang kemudian diangkat oleh Laura Mulvey dalam tulisannya yang berjudul Visual Pleasure and Narrative Cinema. Pada intinya, Mulvey melihat adanya dominasi laki-laki dalam menciptakan narasi – khususnya dalam perfilman.

Perempuan kerap ditempatkan dalam peran yang lebih pasif ketimbang laki-laki. Terdapat semacam ekspektasi bahwa perempuan punya peran tertentu yang membuat mereka terbatas – misal peran untuk menjadi ibu yang justru hanya mendukung orang lain yang kerap kali adalah laki-laki (suami atau anak).

Ini juga sejalan dengan istilah male gaze (tatapan pria). Masyarakat pada akhirnya berjalan sesuai dengan male gaze dan dominasi laki-laki. Alhasil, perempuan hanya menjadi objek yang dipandangi tanpa makna lebih layaknya laki-laki – memunculkan objektifikasi dari laki-laki.

Pembatasan peran perempuan sebagai objek scopophilia inilah yang bukan tidak mungkin membuat kontes kecantikan – seperti Miss Universe – hadir di tengah masyarakat. Apalagi, banyak pakar menilai bahwa kontes-kontes kecantikan ini lebih menitikberatkan pada penampilan perempuan daripada kecerdasan dan kepintaran mereka – memperkuat scopophilia laki-laki terhadap perempuan.

Bila memang dunia yang didominasi laki-laki ini akhirnya menjadikan perempuan hanya sebagai objek yang dipandang, bagaimana dampaknya terhadap kontes-kontes kecantikan? Mengapa kehadiran kontes-kontes kecantikan dengan format yang ada sekarang justru bisa menjadi perangkap bagi perempuan?

Bayang-bayang Kontes Kecantikan ala Miss Universe?

Boleh jadi, dominasi laki-laki yang melahirkan budaya male gaze inilah yang akhirnya menjadi dasar dari lahirnya kontes-kontes kecantikan. Pasalnya, sejak lama pun, peran perempuan telah lama dibatasi pada peran yang lebih pasif – dan hanya menjadi objek spectatorship bagi laki-laki.

Dalam kesaksian sejumlah korban atas insiden di Miss Universe Indonesia 2023, terdapat anggapan bahwa terjadinya body checking adalah hal yang wajar dalam kontes kecantikan. Seakan-akan, karena ini kontes kecantikan, observasi pada tubuh diri adalah hal yang wajar.

Alasan yang menjadi justifikasi atas body checking dan insiden pelecehan seksual ini sebenarnya bisa dibilang juga berangkat dari pengurangan peran perempuan yang hanya diamati atau dilihat. Padahal, makna dari seorang individu bukanlah hanya soal penampilan.

Banyak pakar juga menilai bahwa kontes kecantikan – seperti Miss Universe – akhirnya membatasi makna perempuan. Ini juga membuat gadis-gadis lain di berbagai negara menginternalisasi standar kecantikan seorang perempuan dari kacamata dominasi laki-laki – menciptakan standar yang belum tentu semua orang perlu atau bisa memenuhinya.

Memang, sejumlah kontes kecantikan telah memasukkan sejumlah sesi yang lebih menekankan pada sesi tanya-jawab. Namun, banyaknya sesi inipun masih terbatas – masih lebih banyak tertuang pada sesi kecantikan penampilan.

Adanya fungsi utama kontes kecantikan sebagai scopophilia laki-laki ini akhirnya memberikan beban jamak bagi perempuan. Seorang perempuan harus cantik sekaligus juga menjadi cerdas bila ingin menjadi perempuan yang bisa bekerja di “dunia laki-laki”.

Setidaknya, asumsi inilah yang diungkapkan oleh Jill Carle dan Magda Hinojosa dalma tulisan mereka yang berjudul From Miss World to World Leader: Beauty Queens, Paths to Power, and Political Representations. Berbeda dari laki-laki, perempuan harus menghadapi pemaknaan dikotomis antara menjadi cantik dan menjadi cerdas – padahal dua hal tersebut bisa saja saling melengkapi.

Alhasil, bukan tidak mungkin, dari budaya male gaze ini, perempuan hanya bisa dibagi dalam dua peran yang berbeda, yakni perempuan yang memang pintar dan perempuan yang indah hanya untuk diamati. Kontes kecantikan pun hadir untuk memenuhi kebutuhan scopophilia tadi.

Mungkin, meski kisah legenda Jaka Tarub sudahada sejak berabad-abad yang lalu, banyak perempuan Indonesia akhirnya tetap saja diekspektasikan untuk memenuhi peran untuk diamati oleh male gaze ini. Boleh jadi, kini adalah saatnya bagi perempuan untuk bisa terbang dengan selendangnya kembali meninggalkan para “Jaka Tarub” ini – mengikuti jejak Nawangwulan dan menjadi perempuan sepenuhnya. (A43)