Hmm, andai pejabat kita punya rasa malu juga. Uppps. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Ada yang bilang biar gak terlalu OP?

Wacana agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) muncul di tengah pembahasan revisi UU Polri, kali ini muncul dari peneliti senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Disebutkan, kinerja Polri dalam aspek kamtibmas akan lebih efektif secara koordinasi jika berada langsung di bawah Kemendagri, termasuk koordinasinya dengan Pemda.

Dalam perjalanannya, Polri pernah berada di bawah Kemendagri, Perdana Menteri, memiliki menteri sendiri, berada di bawah ABRI, hingga di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden pasca Reformasi.

Setuju?

#polri #kemendagri #uupolri #abri #brin #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Yang muda, yang berjaya? 

Prancis baru saja memiliki Perdana Menteri (PM) termuda dalam sejarah mereka dalam diri Gabriel Attal. Dirinya dipilih menjadi PM dalam usia yang baru 34 tahun.

Attal sekaligus meramaikan tren pemimpin muda dunia di bawah 40 tahun yang dalam satu dekade terakhir kian meningkat.

Komentarnya gais soal tren pemimpin muda dunia? 

#gabrielattal #perdanamenteri #prancis #pmprancis #pemimpinmuda #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Sebagaimana kita ketahui, dunia perpolitikan selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Gerakan feminisme dalam beberapa dekade terakhir telah berhasil menjamin hak politik perempuan serta mendorong mereka untuk berpolitik praktis.

Terdapat berbagai alasan mengapa perempuan terbilang ‘kurang berminat’ untuk berpolitik praktis, di antaranya adalah karena masyarakat yang cenderung menganggap perempuan hanya berkewajiban mengurus keluarga atau menjadi ibu rumah tangga. Tak hanya itu, terdapat pula berbagai alasan yang menyebabkan kaum perempuan itu sendiri enggan untuk berpolitik praktis, yakni karena menganggap politik sebagai hal yang kotor dan lebih cocok bagi laki-laki.

Dalam esai ini, penulis akan menjelaskan fenomena tersebut menggunakan teori Gender dan Kekuasaan yang digagas oleh Robert Connel. Penulis juga akan menggunakan upaya penanggulangan COVID-19 di Selandia Baru sebagai studi kasus untuk menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan pun dapat menjadi pemimpin negara yang baik.

Gender dan Kekuasaan

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hubungan gender dan dunia politik, kita harus memahami terlebih dahulu mengapa laki-laki lebih dominan dalam dunia politik dan mengapa hanya sedikit perempuan yang berkecimpung di dalamnya. Hal ini dapat kita pahami melalui gagasan Gender dan Kekuasaan yang digagas oleh Robert Connell pada 1987.

Connell melihat dua struktur utama yang menjadi ciri atas hubungan gender antara laki-laki dan perempuan, yakni Sexual Division of Labor dan Sexual Division of Power. Kedua struktur ini telah mengakar secara di dalam masyarakat secara historis, baik secara norma maupun secara institusional.

Dalam tingkat norma, secara historis masyarakat telah meyakini bahwa bekerja dan memimpin rumah tangga adalah tugas laki-laki, sedangkan tugas perempuan adalah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya di rumah. Hal ini kemudian terinstitusionalisasi dalam kebijakan-kebijakan yang cenderung membataasi perempuan dalam berbagai hal seperti akses untuk pendidikan dan politik.

Dalam hal politik, kebanyakan negara di dunia baru memberlakukan universal suffrage pada tahun 1900-an yang memungkinkan perempuan untuk dapat memilih dalam pemilu, namun hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik praktis baru mulai gencar diperjuangkan pada tahun 1960-an.

Pengaruh Sexual Division of Labor and Power dalam Partisipasi Politik Perempuan di Era Modern

Gerakan kaum feminis untuk menjamin hak perempuan untuk berpolitik praktis sejak 50 tahun terakhir telah berbuah manis. Terhitung 2019, terdapat 29 kepala negara perempuan dan angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun mana pun. Meskipun saat ini perempuan telah memiliki jaminan terhadap hak untuk memilih pekerjaan serta berpolitik dengan bebas di kebanyakan negara, pada praktiknya keberadaan Sexual Division of Labor and Power yang patriarkis di masa lalu tetap berpengaruh hingga sekarang.

Secara institusional, seluruh negara di dunia telah memperjuangkan kesetaraan gender. Namun, norma yang berlaku di masyarakat mendorong perempuan untuk enggan memilih pekerjaan tertentu yang didominasi oleh laki-laki, salah satunya menjadi pejabat publik.

Terdapat pandangan umum bahwa laki-laki memiliki bakat kepemimpinan yang lebih kuat sehingga lebih cocok menjadi pejabat publik dibandingkan perempuan. Di sisi lain, norma tersebut juga telah memengaruhi mindset perempuan hingga ke level psikologis.

Kaum perempuan cenderung menilai bahwa laki-laki memang lebih kompeten dan memiliki bakat intrinsik untuk mengambil keputusan sebagai pejabat publik. Pandangan bahwa politik adalah hal yang kotor juga membuat perempuan cenderung untuk memilih pekerjaan lain dan menyerahkan politik praktis kepada kaum laki-laki.

Meskipun demikian, secara institusional negara tetap mendorong kesetaraan dalam hal politik, contohnya dengan memberlakukan kuota gender di parlemen. Akan tetapi, sebagian kaum perempuan memandang hal ini sebagai penghinaan yang berlandas pada asumsi bahwa perempuan tidak cukup kompeten dan memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang anggota dewan sehingga jabatan tersebut diberikan secara cuma-cuma melalui kuota gender. Pada akhirmya, faktor norma dan psikologis tersebut membuat perempuan cenderung menyerahkan posisi jabatan publik untuk terus menerus didominasi oleh laki-laki.

Kapabilitas Pemimpin Perempuan dalam Penanggulangan COVID-19 di Selandia Baru

Sexual Division of Labor and Power yang terjadi di masa lalu membuat perempuan cenderung enggan untuk berpolitik hingga di masa modern serta melahirkan pandangan bahwa laki-laki lebih mampu dalam menjalankan pekerjaan sebagai pejabat publik dan bahkan kepala negara. Meskipun demikian, hal tersebut pada kenyataannya tidaklah benar.

Contoh dari hal ini dapat ditunjukkan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Sejak kemunculannya pada Desember 2019, seluruh negara di dunia telah berlomba-lomba dalam untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Pada awalnya kebanyakan negara (terutama negara maju) telah berhasil memperlambat laju pertambahan angka kasus baru, namun setelah mereka memberlakukan new normal,angka pertambahan kasus baru kembali meningkat dan membawa mereka pada gelombang kedua pandemi COVID-19.

Hampir seluruh negara di dunia mengalami situasi tersebut, namun Selandia Baru muncul sebagai anomali di tengah pandemi COVID-19 yang kembali memburuk. Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern tersebut terbilang sangat sigap dalam menanggulangi COVID-19 dari awal kemunculannya, sehingga disebut-sebut sebagai negara dengan penanggulangan COVID-19 terbaik.

Sejak Februari 2020, Pemerintah Selandia Baru telah memberlakukan larangan mobilisasi internasional yang ketat. Tak lama setelah kasus pertama terdeteksi, pada pertengahan Maret PM Ardern segera melakukan lockdown dan membatasi segala kegiatan yang melibatkan lebih dari 10 orang. Kebijakan ini pun dijalankan tanpa kompromi, contohnya Ardern membatalkan peringatan 1 tahun tragedi penembakan Masjid Christchurch pada 14 Maret dan menyatakan bahwa ia sangat menyayangkan pembatalan tersebut, namun hal tersebut harus dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19.

Ardern juga menyediakan bantuan ekonomi sejumlah NZ$20 miliar untuk meminimalisir dampak ekonomi akibat COVID-19. Kesigapan tersebut berhasil menghentikan penyebaran COVID-19 hingga mencapai 0 kasus dalam 100 hari pada 15 September 2020.

Keberhasilan ini pun memperkuat legitimasi Ardern sehingga ia kembali terpilih sebagai perdana menteri pada pemilu 19 September dengan margin kemenangan terbesar bagi partainya, Labour Party, sejak 1996. Selandia Baru pun terbilang tidak terkena gelombang kedua COVID-19 karena jumlah pertambahan kasus senantiasa stabil di angka 1-4 kasus baru per hari terhitung tanggal 1-10 November 2020.

Meskipun saat ini secara umum kaum perempuan telah memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal, keberadaan Sexual Division of Labor dan Sexual Division of Power di masa lalu tetap memberikan dampak yang siginifikan hingga saat ini. Dikarenakan faktor norma dan psikologis, kaum perempuan cenderung enggan untuk berpolitik dan menyerahkan hal tersebut kepada kaum laki-laki yang mereka (dan masyarakat) pandang lebih cocok untuk berpolitik dan menjadi pemimpin negara.

Hal ini pada gilirannya memunculkan dugaan bahwa perempuan tidak sebaik laki-laki dalam berpolitik, namun hal ini tidaklah benar karena sebagai contoh Selandia Baru yang dipimpin oleh Jacinda Ardern tampil menjadi negara dengan penanganan COVID-19 terbaik meskipun dipimpin oleh seorang perdana menteri perempuan. Keberhasilan ini kemudian mengantarkannya untuk menjabat kedua kalinya serta membuktikan bahwa perempuan pun dapat menjadi pemimpin negara yang baik.

Terkait masih adanya paradigma bahwa perempuan tidak sebaik laki-laki dalam menjadi pemimpin, menurut penulis hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat, serta meyakinkan kaum perempuan bahwa politik adalah hal yang sangat penting serta tidak sekotor yang mereka bayangkan sehingga akan lebih banyak perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan dan mempercepat tercapainya kesetaraan gender dalam partisipasi politik praktis.

Tulisan milik Andhika Rafi Permana, Mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emilu Perancis telah mencapai puncaknya pada tanggal 7 Mei kemarin, yaitu dengan kemenangan Emmanuel Macron melawan Marienne Le Pen, 65,8 persen berbanding 34,2 persen. Ia dianggap sebagai pemersatu Perancis serta Eropa dengan sudut pandangnya yang tidak biasa, yaitu France Renewal, konsep baru yang diharapkan membawa perubahan serta persatuan di Eropa. Siapakah sosok Macron ini? Marilah kita cari tahu.

Macron, Kehidupan Pribadinya yang Unik

Macron adalah seorang politikus Perancis yang lahir hampir 40 tahun lalu dari orang tua yang berprofesi sebagai dokter, Jean-Michel Macron, seorang dokter kepala di CHU Amiens dan profesor neurologi, dengan spesialisasi pada gangguan tidur dan epilepsi pada Universitas Picardy, dan Françoise Noguès-Macron, seorang dokter dan konsultan kesehatan di Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Amiens. Ia mempunyai seorang adik laki-laki bernama Laurent Macron, yang juga berprofesi sebagai seorang dokter radiologi di Perancis dan seorang adik perempuan bernama Estelle yang berprofesi sebagai ahli ginjal di Kota Toulouse.

Kehidupan Macron dapat dikatakan jauh dari keluarganya yang memang tidak menganut agama Katolik, sementara ia sendiri menganut agama Katolik sejak berusia 12 tahun. Perbedaan ini terjadi karena Macron sejak umur 5 tahun sudah tinggal bersama nenek dari ibunya, almarhumah Germaine Noguès, seorang mantan guru sekolah SMP di Amiens,  yang biasanya dipanggilnya Manette. Tersebutlah dari Manette ini, Macron mendapat banyak pelajaran hidup yaitu bahwa pendidikan, selalu belajar, dan membaca itu penting untuk masa depan. Hal ini membuat Macron begitu berbeda dan terpisah dari keluarganya yang sebagian besar menjadi dokter dan cenderung tertutup. Macron justru menjadi pribadi yang serius dan berprestasi, kutu buku, namun terbuka serta sangat berminat besar di dalam politik.

Diasuh seorang nenek yang memiliki profesi sebagai seorang guru mungkin membawanya untuk mencintai istrinya, Brigitte Macron, yang dahulu adalah guru dramanya saat SMA. Berbeda usia 24 tahun nyatanya tidak menghalangi Macron untuk menikahi gurunya tahun 2007. Pernikahan ini diluar kebiasaan dan norma serta mengalami pertentangan dari keluarganya, baik ayah mertuanya maupun ayahnya sendiri. Meskipun demikian, pernikahan ini nyatanya didukung oleh ibunya dan neneknya yang lebih memilih berada di pihaknya.

En  Marche! Gerakan Pemersatu Perancis dan Eropa

Cara pikir Macron yang unik juga membawanya menjadi politikus dengan pikiran berbeda. Pada tahun 2016, ia melepaskan diri dari jabatannya sebagai Menteri Perekonomian, Industri, dan Media Digital dalam pemerintahan François Hollande, jabatan yang telah disandangnya tahun 2014, untuk mempersiapkan diri sebagai presiden tahun 2017. Salah satu alasan kuat pengunduran dirinya ini adalah melihat semakin pecahnya partai kanan dan kiri di Perancis, serta melihat bahwa rakyat sudah tidak sepaham dengan arah politik Perancis yang cenderung ekstrem, seperti pelarangan identitas keagamaan di publik, serta kampanye yang dilancarkan untuk mengusir imigran dari Perancis. Salah satu kampanye ini dilancarkan oleh saingan berat Macron, Marienne Le Pen, yang berasal dari Partai Ekstrem Kanan, Front National.

En Marche! yang berarti bergerak, adalah sesuatu yang diklaim Macron sebagai sebuah gerakan optimis dan bukan bersifat partai. Menurut CNN Indonesia, pada dasarnya, mesin kampanye Macron ini adalah gerakan arus-bawah dengan dukungan ratusan ribu orang di seluruh penjuru Perancis yang kecewa akan politik dan politisi tradisional.

Lanjut CNN, melalui En Marche! membuat Macron bisa mendapatkan suara individu dari partai politik lain, termasuk Sosialis dan Republik. Misalnya adalah mantan Perdana Menteri Manuel Valls (Sosialis) dan Dominique de Villepin (Republik) yang menyatakan dukungannya bahkan sebelum putaran pertama dimulai. Oleh karena itu, gerakan ini disebut dengan gerakan independent centrist atau independen tengah, yang tidak berpihak kanan maupun kiri.

Isi dari gerakan En Marche antara lain:

1. Travail atau bekerja atau belajar untuk memperoleh kebebasan emansipasi pribadi.

2. Liberté atau Kebebasan untuk kebebasan mengisi rasa ingin tahu.

3. Fidelite atau kesetiaan yang berkaitan erat dengan setia pada keluarga, bangsa, dan negara.

4. Keterbukaan, yang memiliki makna bahwa seseorang harus selalu berkembang, namun tetap menjadi diri sendiri.

Keempat hal ini-lah yang membawa optimisme pada masyarakat Perancis.

Kemenangan Macron melalui En Marche! juga membawa optimisme di Eropa secara keseluruhan, yaitu bahwa kemenangan Macron membawa Perancis kembali pada konsep awal negara ini terbentuk, yaitu liberté, égalité, fraternité, atau Perancis yang bersaudara, menjunjung kesetaraan dan kebebasan, serta Perancis yang anti-establishment dan berpasar bebas. Kemenangannya juga meyakinkan kembali warga Perancis dan Uni Eropa bahwa  Perancis tidak akan menjadi negara beraliran politik populis seperti layaknya yang terjadi pada Inggris dengan Brexit dan Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Hal ini diharapkan akan membawa angin segar pada pada perpolitikan Eropa yang sedang terpecah belah, yaitu bahwa setiap keputusan Macron akan dapat mempengaruhi Eropa serta pada akhirnya dunia.

Bagaimana dengan kalian, apakah kalian juga melihat kemenangan Macron sebagai harapan baru untuk persatuan Perancis serta Eropa? (Berbagai Sumber/N30)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]alaupun hubungan diplomatik negaranya dengan Korea Utara memburuk, belakangan ini, namun Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tidak ingin hubungan putus. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan untusan ke Korea Utara untuk membantu pemulangan dua stafnya, warga Malaysia, kembali ke negaranya.

Perdana Menteri Najib Razak di depan parlemen, Rabu (8/3/2017), menegaskan, kita negara yang ramah kepada Korea Utara. PM Najib memastikan tidak ada ancaman keselamatan bagi 11 warga Malaysia yang kini berada di Korut. Selain itu, Malaysia tengah berupaya mengetahui perihal  tuntutan Korut supaya  negara itu mencabut larangan bepergian bagi warga Malaysia.

“Kita tidak memulai pertengkaran dengan mereka, namun ketika kejahatan telah dilakukan, khususnya ketika senjata kimia telah digunakan di Malaysia, kita berkewajiban untuk melindungi kepentingan warga Malaysia,” tegas PM Najib.

Sebelumnya, Selasa (7/3), Pemerintah Korut melarang warga negara Malaysia meninggalkan negeri itu setelah Pemerintah Malaysia mengusir Duta Besar Korut terkait kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korut, Kim Jong Un.

Dalam hal ini, Otoritas Malaysia telah menyatakan bahwa gas syaraf VX digunakan untuk membunuh Kim Jong Nam. VX adalah bahan kimia terlarang yang oleh PBB dinyatakan sebagai senjata pemusnah massal.

Terkait ketegangan antara kedua negara, PBB telah menyerukan Malaysia dan Korut untuk tenang dan menyelesaikan permasalahan lewat praktik diplomasi.

Dua dari 11 warga Malaysia, yang kini berada di Korut, bekerja untuk PBB, dan oleh karena itu, PBB memastikan akan membantu pemulangan kedua warga Malaysia tersebut.

Menurut  sumber PBB di New York, seperti dilansir kantor berita Malaysia, Bernama, Rabu, kedua stafnya itu adalah perempuan berusia 30-an tahun. Identitas keduanya tidak disebutkan oleh sumber ini.

Kedua staf PBB itu langsung dihubungi sesaat setelah otoritas Korut mengumumkan larangan sementara bagi seluruh warga Malaysia untuk meninggalkan wilayahnya, Selasa. Keduanya dipastikan dalam kondisi aman.

“Keduanya aman. Mereka bukan pejabat maupun staf Kedutaan Besar Malaysia. Mereka adalah staf kami (PBB) yang dikirimkan ke Korea Utara untuk menghadiri pelatihan terkait Program Pangan Dunia (WFP),” kata sumber itu.

PBB akan mengirimkan seorang perwakilannya ntuk memuluskan proses pemulangan kedua warga Malaysia itu dari Korut, sesegera mungkin. Otoritas Malaysia sebelumnya menyebutkan 11 warganya di Korut saat ini. Selain kedua staf PBB itu, terdapat tiga staf diplomatik dan enam anggota keluarganya.

“Kami Semua Aman”

Pada perkembangan lainnya, warga Malaysia di Korut memastikan kondisi mereka aman. “Jangan khawatir soal kami, kami semua aman,” Begitu  pesan salah seorang warga Malaysia di Pyongyang, Mohd Noor Azrin Md Zain, saat dihubungi, seperti diberitakan media Malaysia, The Star, Rabu.

Mohd Noor Azrin, Konselor di Kedubes Malaysia, menyatakan, seluruh warga Malaysia di Korut telah berkomunikasi secara erat dengan Wisma Putra atau Kementerian Luar Negeri Malaysia. Mereka juga telah berkomunikasi dengan keluarga masing-masing di Malaysia.

Mohd Noor Azrin, yang tinggal bersama istri dan tiga anaknya di Pyongyang, mengatakan, kami telah dihubungi Wisma Putra  dan terus memberikan perkembangan situasi dari waktu ke waktu agar mereka tahu kondisi kami di sini. Sekarang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, katanya.

Seorang lagi warga Malaysia di Kedubes, yang menolak disebut namanya, menyebutkan, dia tinggal di Pyongyang bersama suami dan anaknya.

“Yang bisa saya katakan adalah semuanya berjalan normal di kedutaan, dan tidak ada hal-hal yang membuat kami takut atau apa pun. Situasinya sama seperti hari-hari sebelumnya,” tuturnya.

Larangan sementara meninggalkan Korut untuk warga Malaysia, diumumkan Korut setelah Duta Besar Korut, Kang Chol, meninggalkan Malaysia seusai dinyatakan sebagai persona non-grata. Dubes Korut diusir, karena tak meminta maaf atas tudingannya terkait penyelidikan kasus pembunuhan Kim Jong Nam.

Melalui kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), otoritas Korut menegaskan, larangan itu akan berlaku hingga kasus Jong Nam diselesaikan dengan baik dan keselamatan warga Korut di Malaysia terjamin.

Najib Razak mengemukakan, aksi Korut itu sebagai penyanderaan yang mengabaikan hukum internasional dan norma diplomatik. PM Najib juga menegaskan bahwa pembebasan seluruh warga Malaysia dari Korut menjadi prioritas utamanya.

“Harapan kami adalah resolusi secepatnya. Saya menyerukan kepada pemimpin Korea Utara untuk segera mengizinkan warga negara kami untuk pergi, demi menghindari meluasnya konflik,” ucap PM Najib, Selasa.

Langkah Diplomatik

Setelah pertikaian berlangsung sejak terbunuhnya Jong Nam, 13 Februari 2017, pada Selasa (8/3), PBB meminta Malaysia dan Korut  menyelesaikan masalah diplomatik mereka secara tenang.

Dalam jumpa pers harian, Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan, dia  berharap kedua pihak dapat menyelesaikan perbedaan apa pun melalui langkah diplomatik.

Ia mengemukakan, pada dasarnya PBB menginginkan Korut kembali mematuhi semua resolusi PBB yang masih berlaku.

Seperti diberitakan, Kemenlu Korut, Senin (6/3), mengumumkan bahwa Duta Besar Malaysia dianggap sebagai persona non-grata, yang berarti ditolak. Korut meminta sang duta besar keluar dari wilayahnya dalam waktu 48 jam.

Keputusan itu diambil setelah Malaysia menyatakan duta besar Korut di Kuala Lumpur, Kang Chol, persona non-grata, pada Sabtu (4/3) malam di tengah perseteruan kedua negara soal penyelidikan kematian Kim Jong Nam.

Pyongyang menuding Malaysia bersekongkol dengan pihak-pihak yang memusuhi Korut dalam penyelidikan kematian Kim Jong Nam, Senin, 13 Februari, di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Korut jelas-jelas menolak penyelidikan kasus itu.

Seperti diberitakan, Warga Korut, yang memegang paspor dengan nama “Kim Chol,” diserang pada 13 Februari di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Setelah meminta pertolongan kepada staf bandara, dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Pemerintah Amerika Serikat memuji Malaysia terkait caranya menangani kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Russel, mengatakan, Kepolisian Malaysia telah melakukan penyelidikan secara  profesional dan mengesankan.

“Saya ingin menyampaikan respek dan kekaguman kami akan profesionalisme otoritas penegakan hukum Malaysia yang melakukan penyelidikan mengesankan dan bekerja berdasarkan fakta-fakta, secara cepat, profesional dan mutakhir,” ujar Russel kepada wartawan, Rabu.

Pemulangan Warga Sipil

Turunnya PBB untuk menengahi pertikaian antara Malaysia dan Korut diharapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sebab tanpa kesediaan kedua negara untuk dimediasi tentu uluran tangan badan dunia itu tidak akan mencapai sasaran seperti diharapkan.

Dalam hal ini, terutama terkait dengan pemulangan warga sipil dari kedua negara ke negara masing-masing tanpa hambatan, amat perlu segera diselesaikan. Setelah itu, persoalan pokok dapat diurai, sehingga kedua belah pihak sama-sama dapat menerimanya.

Kita menyambut positif langkah PBB yang berupaya “mendinginkan” suhu  hubungan diplomati antara Malaysia dan Korut. Semoga seruan badan dunia itu agar kedua negara menyelesaikan masalah dengan tenang lewat praktik diplomasi dapat diterima. (Berbagai sumber/E19)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Muda, tampan, dan cerdas. Begitu sosok Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, yang tengah berupaya “merangkul” Presiden Amerika Serikat Donald Trump, demi warganya. Soalnya, rakyat Kanada mengkhawatirkan kebijakan Trump seperti yang diberlakukan  kepada Meksiko, dengan rencana, membangun tembok perbatasan.

Media massa global mengulas langkah-langkah pendekatan PM Trudeau, pemimpin berusia 45 tahun, kepada Presiden Donald Trump, berusia 70 tahun. Kedua pemimpin negara bertetangga itu bertemu dalam acara diskusi yang membahas mengenai perempuan dalam lingkup ketenagakerjaan, Selasa (14/2/2017) WIB.

Penyiapan diskusi ini melibatkan putri Trump, Ivanka, yang memang sudah lama menjadi pegiat dalam isu perempuan bekerja (karier). Kabarnya, Ivanka yang memilih peserta dan sepenuhnya merancang acara.

Pada kesempatan yang sama kedua negara meluncurkan unit kerja baru, “the United States Canada Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs”.  Justin Trudeau pula yang disebut-sebut yang menggagas unit kerja ini.

Siapa Justin Trudeau? Ia kelahiran  Ottawa, Ontario, pada 25 Desember 1971,  putra sulung mantan Perdana Menteri Pierre Trudeau dan Margaret Trudeau. Ayahnya, Pierre Trudeau menjabat sebagai PM Kanada cukup lama, pada 1968 – 1979 dan 1980 – 1984.

Pria yang pernah menjadi guru itu, pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen Kanada pada 2008. Ia terpilih lagi sebagai anggota parlemen pada 2011.

Pada April 2013, Trudeau mengambil alih Partai Liberal. Ia menjadi pemimpin Partai Liberal setelah mengalahkan sejumlah tokoh. Pada 19 Oktober 2015, Partai Liberal menang dalam Pemilihan Umum Kanada dengan suara mayoritas. Dengan demikian, Trudeau terpilih menjadi Perdana Menteri Kanada ke-23.

Ia terpilih sebagai PM setelah berjanji mengelola anggaran defisit dan meningkatkan perekonomian Kanada. Dengan slogan “Real Change” dalam kampanye, Trudeau mampu menarik perhatian para pemilih Kanada yang haus perubahan setelah satu dekade di bawah pemerintahan PM Harper.

Dengan banyak kisah sukses ditambah sosoknya yang tampan dan badan atletis, membuat nama Justin Trudeau menjadi perbincangan hangat di dunia maya pada 2015. Maka tagar #justintrudeau melejit pada saat pelantikannya sebagai PM Kanada pada 4 November 2015.

Ketika memperkenalkan kabinetnya, Trudeau pun menuai banyak pujian. Ia membentuk kabinet yang paling beragam dalam sejarah Kanada. Kabinet Trudeau juga disebut paling seimbang dari segi jenis kelamin, dia menunjuk 15 menteri perempuan dan 15 menteri laki-laki.

Kabinet Trudeau memang mewakili keberagaman Kanada, mulai dari kelompok minoritas hingga penyandang disabilitas. Salah satunya Harjit Sajjan yang ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan Kanada. Mantan tentara Kanada kelahiran India ini dikenal sebagai veteran perang Afghanistan.

Trudeau memiliki gelar bachelor of arts dalam bidang sastra dari McGill University dan gelar Sarjana Pendidikan dari University of British Columbia. Dia pernah bekerja sebagai pengajar ilmu sosial dan bahasa Prancis di West Point Grey Academy dan Sir Winston Churchill Secondary School di Vancouver, British Columbia.  (Berbagai sumber/E19)

pinterpolitik.com

OTTAWA – Pemerintah Kanada berupaya membangun kedekatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan putrinya. Langkah yang digagas oleh Perdana Menteri Justin Trudeau itu diperkirakan mampu meredakan sejumlah kekhawatiran warga Kanada.

Mengenai kekhawatiran itu, antara lain, tentang kemungkinan Trump melakukan langkah protektif di bidang ekonomi yang bisa merugikan warga Kanada. Selain itu, kedekatan tersebut dapat mengurangi kekhawatiran bahwa Trump akan berlaku keras terhadap Trudeau, seperti terhadap pemimpin Meksiko dan Australia.

Salah satu dari langkah itu adalah PM Trudeau dan Presiden Trump akan ambil bagian dalam acara diskusi yang membahas mengenai perempuan dalam lingkup ketenagakerjaan, pada Selasa (14/2/2017) WIB.

Selain itu, dalam pertemuan langsung pertama antara kedua pemimpin pemerintahan ini juga kemungkinan disinggung agenda perdagangan.

Pihak Gedung Putih dan perwakilan Pemerintah Kanada menyebutkan, kedua negara berencana meluncurkan satu unit kerja baru, yang diberi nama, the United States Canada Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs. Pemerintah Kanada disebut-sebut yang menggagas unit kerja baru ini.

Dikabarkan, Ivanka Trump, putri Presiden Trump, yang telah menjadi pegiat dalam isu perempuan bekerja, juga terlibat dalam memilih peserta dan merancang acara dalam acara diskusi ini. Sejumlah perempuan eksekutif dari AS dan Kanada hadir.

Trudeau  mempertimbangkan isu wanita pekerja sebagai bagian penting dalam agenda dan rencana pertumbuhan ekonomi Kanada.

Nelson Wiseman, profesor dari Universitas Toronto, mengatakan, ini merupakan langkah yang cerdas, jika benar Kanada yang mengajukan hal itu. Ini mengalihkan isu penghapusan NAFTA (North American Free Trade Agreement).

Trudeau kini berusia 45 tahun dan Trump 70 tahun. Keduanya memiliki hal-hal yang saling bertolak belakang. Trudeau datang dari kelompok liberal, yang mengagung-agungkan perdagangan bebas, dan menyambut baik 40 ribu pengungsi Suriah.

Ia memperkenalkan diri sebagai pembela kelompok feminis dan 50 persen kabinetnya diisi oleh perempuan. Sementara dalam kabinet Trump hanya  sedikit perempuan.

Trump pun mengambil kebijakan yang protektif dalam aspek perdagangan dan berkehendak untuk menghentikan laju pengungsi dan imigran ke AS. Beberapa saat setelah dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif mengenai pengungsi dan imigran tersebut.

Dengan segala perbedaan itu, diharapkan Trudeau dapat meletakkan pijakannya untuk kepentingan ekonomi bersama kedua negara. Sebab, hubungan ekonomi dengan AS merupakan hal penting bagi Kanada. Lebih dari 75 persen nilai ekspor Kanada ditujukan ke AS. Hanya 18 persen nilai ekspor AS yang ditujukan ke Kanada.

Wajar jika muncul kekhawatiran di antara warga Kanada bahwa mereka akan disulitkan jika Trump menerapkan kebijakan yang sama seperti kepada Meksiko. Sebelumnya diberitakan, Trump menuntut dilakukan negosiasi ulang dalam kesepahaman NAFTA. (Kps/E19)